-
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan(Studi Pada Kopma UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta)
Qurotul AiniHukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Email :
[email protected],
HP : 085641213998
AbstrakKopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan
AD-ART merupakan jenis Koperasi Serba Usaha (KSU). KopmaUIN
memiliki unit usaha simpan pinjam dan unit usahatersebut melayani
jasa pembiayaan, salah satunya adalahpembiayaan murabahah. Dalam
penelitian ini, tujuannyaadalah mencoba untuk mengetahui praktik
pembiayaanmurabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta;mengetahui aplikasi pembiayaan berdasarkan
akadmurabahah, sudah sesuai dengan prinsip syariah atau
belum;mengetahui alasan Kopma UIN menggunakan akad-akadsyariah pada
kegiatan usahanya padahal Kopma UIN SunanKalijaga termasuk koperasi
konvensional. Oleh karena itu,menjadikan ketertarikan tersendiri
untuk meneliti tentangpraktik akad pembiayaan murabahah di Kopma
UIN SunanKalijaga Yogyakarta.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan
(fieldresearch). Sifat penelitian ini merupakan penelitian
preskriptif.Dalam mengumpulkan data, yang digunakan adalah
teknikwawancara dan observasi. Adapun pendekatan yangdigunakan
untuk menganalisis permasalahan adalahpendekatan normatif dan
pendekatan perundang-undangan.Penelitian ini menggunakan analisa
data kualitatif, dandengan teknik analisis berfikir induktif.
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alasan daripihak
Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkanakad-akad syariah
dalam usahanya adalah untuk mewujudkanmisi pertamanya, yakni dengan
Kopma UIN sedikit demisedikit mengimplementasikan akad-akad syariah
di dalamusahanya, khususnya pada unit usaha simpan pinjam,tujuannya
adalah untuk menyediakan layanan jasa di bidangkeuangan yang
terbaik bagi anggota maupun non-anggota.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
20
Dalam praktik pembiayaan murabahah di Kopma UIN padaproses
pencairannya langsung dalam bentuk dana sesuai yangdiajukan oleh
anggota USP, jadi tidak ada barang sebagaiobyek dalam transaksi
murabahah, serta dalam pengambilanmargin/keuntungan pun ditentukan
sepihak oleh Kopma UINSunan Kalijaga Yogyakarta. Melihat dari
praktik tersebut,terdapat ketidaksesuaian pada pelaksanaan akad
pembiayaanmurabahah terhadap prinsip syariah, dengan kata lain
praktikpembiayaan murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga tidaksesuai
dengan prinsip syariah.
Kata kunci: Evaluasi, Praktik, Murabahah, Prinsip Syariah
A. Pendahuluan
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskankegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagaigerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asaskekeluargaan1Tujuannya adalah memajukan
kesejahteraananggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
sertaikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangkamewujudkan masyarakat yang adil, makmur berlandaskanpancasila
dan UUD 1945.2
Koperasi sebagai suatu badan usaha yang anggotanyamemiliki
status ganda, yakni sebagai pemilik (owner) dansebagai pengguna
(users).3 Pertama, sebagai pemilik yaituanggota yang bergabung
dalam sebuah koperasi berkonstribusisebagai pemilik modal,
pemegang, dan juga penentu kebijakanpenting dalam koperasi tersebut
pada saat Rapat AnggotaTahunan (RAT). Kedua, fungsi pengguna yang
mana anggotasebagai pengguna barang dan jasa koperasi. Akan tetapi
selainanggota menjadi pengguna barang dan jasa koperasi,
anggotajuga dapat menjadi supplier barang dan jasa bagi
koperasi
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
tentangPerkoperasian.
2 Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
tentangPerkoperasian.
3 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan
Praktik,(Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 79.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
21
tersebut, baik barang jadi maupun setengah jadi atau yanglainnya
guna menunjang kegiatan perekonomian koperasi.
Di samping anggota memiliki status sebagai pemilik danpengguna,
anggota juga memiliki fungsi sebagai pengelola. Yangmana fungsi
sebagai pengelola terlihat pada struktur organisasikoperasi.
Kedudukan tertinggi setelah rapat anggota yaknipengurus sebagai
pengelola koperasi, yang pada dasarnya dipilihdari dan oleh
anggota.
Partisipasi anggota dalam koperasi adalah hal yang
sangatpenting, karena koperasi ini merupakan perkumpulan orangbukan
perkumpulan modal. Selain itu, partisipasi anggota jugasangat
berpengaruh dalam menentukan kemajuan dankeberhasilan koperasi.
Secara umum, koperasi terdapatbeberapa jenis di antaranya Koperasi
Simpan Pinjam (KSP),Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumen
dan KoperasiProduksi. Dan untuk jenis koperasi Berdasarkan
keanggotaannyaada Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai
RepublikIndonesia (KPRI), Koperasi Mahasiswa.
Koperasi Mahasiswa yang sering dikenal dengan nama“Kopma”,
merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM)yang berada di
lingkungan kampus. Kopma UIN Sunan KalijagaYogyakarta hingga saat
ini tercatat, anggota yang terdaftar sejakawal berdirinya Kopma
mencapai lebih dari 6.000 anggota, baikyang aktif maupun yang tidak
aktif. Anggota di Kopma UIN inimerupakan mahasiswa kampus UIN Sunan
Kalijaga Yogyakartayang bergabung bersama Kopma. Karena Kopma
sebagai tempatpara mahasiswa belajar koperasi yang riil, di
dalamnya terdapatkoperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha yang
menjadi satubernama koperasi mahasiswa.
Kopma UIN Sunan Kalijaga sebagai jenis koperasi serbausaha
memiliki beberapa unit usaha seperti Mini Market,Warparpostel, Toko
Buku, Kopma Media, dan unit USP Asy-Syirkah. Kopma UIN berdasarkan
AD-ART memiliki visi danmisi jangka panjang, visinya yaitu “Menjadi
Koperasi Terbesardan Terdepan Mitra Sukses Anggota”. Sedangkan misi
jangkapanjangnya adalah memadukan dan mengembangkanperpaduan
relevansi nilai dan prinsip koperasi, dengan nilai-nilai syariah
dalam manajemen organisasi; menjadi pusatinkubasi, pengembangan dan
pemberdayaan bisnis yangberbasis koperasi dengan semangat
kemandirian bagi anggota-
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
22
anggotanya; membangun hubungan strategis dengan universitasdalam
bidang ekonomi dan peningkatan kualitas SDM anggota;memperkokoh dan
meningkatkan posisi Kopma sebagai salahsatu pilar gerakan koperasi
dalam rangka menyelesaikanpermasalahan perkoperasian dan
perekonomian baik lokal,regional, maupun nasional; membangun citra
dan brand image,terpercaya dengan melakukan kerjasama dengan
berbagai pihak.
Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan jeniskoperasi
serba usaha. Salah satu usahanya yaitu Kopma memilikisebuah unit
usaha simpan pinjam USP asy-syirkah yangdidirikan guna melayani
jasa simpan dan pinjam bagi paraanggotanya. Yang dimaksud unit USP
Asy-syirkah adalah salahsatu unit usaha di Kopma UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta yangbaru didirikan pada tahun 2005. Unit Simpan Pinjam
ini sebagaisalah satu unit usaha yang difokuskan dalam
pengelolaanfinansial (funding atau penggalian dana dan lending
ataupenyaluran dana) baik kepada anggota, sivitas akademika,
danmasyarakat umum serta sebagai upaya untuk menyokongpermodalan
yang ada di Kopma.4
Berdasarkan AD-ART Kopma UIN Sunan Kalijaga,permasalahan yang
cukup unik dan menjadi perhatian bahwa,Kopma tersebut termasuk
koperasi konvensional. Akan tetapi,salah satu unit usaha yang
dikelola oleh Kopma UIN yakni unitusaha simpan pinjam, di dalam
pengelolaan dan pengembanganunit usaha simpan pinjam tersebut
menggunakan akad-akadsyariah.
Pada unit simpan pinjam USP Asy-Syirkah Kopma UINmenggunakan
akad-akad syariah dalam pengelolaan lendingdana. Adapun produk
pembiayaan yang dikelola yaitu,pembiayaan berdasarkan akad
murabahah, mudarabah, danqordu hasanah. Kemudian, dalam kegiatan
funding dana KopmaUIN mempunyai beberapa produk simpanan yang
dikelola yaituSimpanan tabungan koperasi, terdiri dari Simpanan
Pokok yangdibayarkan satu kali pada awal masuk keanggotaan Kopma
UINSunan Kalijaga, Simpanan Wajib yang dibayarkan sebulan
sekali,dan Simpanan Sukarela.
Beberapa permasalahan lain yang, terlihat di Unit USP
Asy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sampaisaat
ini berdasarkan laporan tahunan tahun 2015-2016 masih
4 Buku tahunan Kopma UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015-2016.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
23
terkendala pada pemasaran produk pembiayaan. Alasannyaadalah
bidang usaha Kopma UIN Sunan Kalijaga lebih fokuspada pengembangan
di unit usaha yang lainnya. Hal tersebutmenyebabkan pendapatan yang
diperoleh unit usaha ini lebihkecil dibandingkan unit usaha lain
pada tiap triwulannya.
Kurang kesadarannya anggota Kopma sendiri dalamberpartisipasi di
segala kegiatan Kopma terutama dalam halmembayar simpanan,
menjadikan unit USP Asy-Syirkah palingsepi di antara unit lainnya.
Maka dari itu hal tersebut jugaberdampak pada kegiatan pembiayaan
di Kopma UIN, yangmana unit usaha tersebut berdasarkan pelaksanaan
usahapembiayaan Kopma hanya mampu mengeluarkan dana untukpembiayaan
sekitar Rp. 5.000.000,- per bulan dan hanya untukpembiayaan
kecil-kecilan saja.
Permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalahpenerapan akad
murabahah di unit USP Asy-syirkah Kopma UINsunan Kalijaga
Yogyakarta. Akad pembiayaan murabahah inimerupakan akad lebih
banyak digunakan untuk bertransaksi diKopma. Permasalahannya adalah
terlihat pada surat akad akadpembiayaan, pada pasal 1 yakni tujuan
pembiayaan, yang tidaksecara jelas dituliskan barang kebutuhan apa
yang dijadikansebagai obyek transaksi dalam pembiayaan
tersebut.5
Di samping permasalahan yang terdapat pada pasal 1 SuratAkad
Pembiayaan Kopma UIN, permasalahan lainnya terlihatpada penentuan
margin yang ditentukan secara sepihak olehKopma UIN Sunan Kalijaga.
Dalam hal ini antara pembiayaanmurabahah, mudarabah, dan qard al
hasan margin yangditentukan sama, yakni 1,25% untuk Anggota dan
1,5% untuknon anggota dibayarkan di setiap bulannya, yang berlaku
untukseluruh jenis pembiayaan yang ada di Kopma UIN\
B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah yang telah
dipaparkan
di atas. Maka penelitian ini dibatasi pada
permasalahanpelaksanaan akad murabahah di Kopma UIN Sunan
KalijagaYogyakarta. Sehingga dalam pembahasan pada penelitian
ini,terdapat rumusan masalah sebagai berikut:
5 Lihat ketentuan pada pasal 1, Surat akad pembiayaan Kopma
UINSunan Kalijaga Yogyakarta.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
24
1. Mengapa Kopma UIN Sunan Kalijaga yang menjalankanusaha
pembiayaan di Kopma dengan menggunakanakad-akad syariah, sedangkan
Kopma UIN SunanKalijaga merupakan koperasi konvensional?
2. Apakah praktik pembiayaan berdasarkan akadmurabahah di Kopma
UIN Sunan Kalijaga sudah sesuaiprinsip syariah?
C. Kajian PustakaPermasalahan mengenai akad-akad dalam Islam
telah
banyak dibahas pada tulisan atau penelitian yang
sebelumnya.Termasuk pembahasan tentang akad pembiayaan
yangdilaksanakan dengan sistem bagi hasil (mudarabah,musyarakah),
sistem jual beli (murabahah, salam, istishna), dansewa (ijarah,
Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik/IMBT) di LembagaKeuangan terkait, baik
itu lembaga keuangan berbentuk bankmaupun non-bank.
Menurut Nur S. Buchori, secara umum prinsip operasionalkoperasi
syariah adalah membantu kesejahteraan anggota dalambentuk gotong
royong dan tidak menyimpang dari sudutpandang syariah, yakni dengan
melalui proses internalisasiterhadap pola pemikiran, tata cara
pengelolaan, produk-produkdan hukum diberlakukan sesuai dengan
prinsip syariah.6Kemudian Wiroso, menjabarkan dan menjelaskan
tentang jualbeli dalam transaksi murabahah yang sesuai dengan
prinsipsyariah.7
Hasil penelitian Nurul Fitriani Ramadani, menyimpulkanbahwa akad
murabahah di BMT Ahmad Dahlan Cawas telahmemenuhi asas dan rukun
dalam akad murabahah. Namun,pelaksanaan akad murabahah terkait
dengan perwakilan,penyerahan dan penggunaannya menjadikan akad
murabahahtidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga yang terjadi
adalahpenyerahan uang sesuai harga jual yang tertera di dalam
akad.Hal tersebut menyebabkan tidak sempurna dan tidak sah akad
6 Buchori Nur S., Koperasi Syariah Teori dan Praktik,
(Banten:Pustaka Aufa Media Press, 2012).
7 Wiroso, Jual beli Murabahah, (Yogyakarta: UII press,
2005).
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
25
murabahah, karena tidak sesuai antara akad dan
pelaksanaanakhir8
Hasil penelitian Yulia Astuti di BMT Jogjatama
Yogyakarta.Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam
praktikpembiayaan murabahah, mereka mengambil margin sebesar2,5% -
3% dari harga pokok (harga asal). Hasilnya walaupunnasabah setuju
dengan ketentuan akad tersebut, akan tetapimargin yang diambil
pihak BMT cukup memberatkan baginasabahnya.9
Hasil penelitian Ajeng Mar‟atus Solihah, menyatakanbahwa
penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa diBMT UMY secara
teknis tidak sesuai dengan hukum Islam.Karena dalam pelaksanaan BMT
UMY ini tidak menjalinkerjasama dengan pihak sekolah dan pihak
rumah sakit sebagaiobyek sewa. Sedangkan, secara prinsip dalam
pelaksanaan akadijarah multijasa ini dalam pelaksanaannya harus
memiliki kaitankerjasama antara LKS dengan penyedia obyek
sewa.10
Hasil penelitian Mardhiyah Hayati, menyatakan bahwapembiayaan
pendidikan dapat diperoleh dengan caramengajukan pembiayaan ijarah
multijasa. Akad pembiayaanijarah multijasa itu sendiri tidak hanya
bisa digunakan untukpembiayaan pendidikan saja, melainkan dapat
digunakan sebagapembiayaan kesehatan, perkawinan, bayar utang,
bayar pajak,bayar sewa, dan lain-lain.11
Berdasarkan hasil telaah pustaka dari beberapa penelitian,banyak
yang sudah membahas tentang murabahah dan akadpembiayaan
berdasarkan akad murabahah. Namun pelaksanaan
8 Nurul Fitriani Ramadani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap
PraktikMurabahah, Studi Kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten,”
skripsi tidakditerbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta,2012.
9 Yulia Astuti, “Murabahah di BMT Jogjatama Yogyakarta,”
skripsitidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
KalijagaYogyakarta, 2005.
10 Ajeng Mar‟atus Solihah, “Penerapan Akad Ijarah Pada
PembiayaanMultijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT
UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syariah danHukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
11 Mardhiyah Hayati, Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai
AlternatifSumber Peembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap Fatwa
Dewan SyariahNasional No. 44.DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan
Multijasa),Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,
2014.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
26
akad murabahah di lingkup instansi koperasi mahasiswa
tidakditemukan, khususnya mengenai kasus-kasus yang terjadi
padapelaksanaan akad murabahah di koperasi mahasiswa.
Melihat dari telaah pustaka di atas permasalahannyahampir sama
dengan kegiatan operasional di Kopma UIN SunanKalijaga Yogyakarta.
Perbedaan dengan penelitian-penelitiansebelumnya adalah penerapan
akad pembiayaan murabahah diKopma ini dirasa cukup unik. Karena
sesuai AD-ART, KopmaUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan
koperasi biasa(konvesional) bukan koperasi syariah, namun
dalammelaksanakan kegiatan usahanya khususnya usaha simpanpinjam
menggunakan akad syariah.
D. Kerangka TeoriManusia satu dengan lainnya pada dasarnya tidak
bisa
hidup sendiri-sendiri. Di antara mereka perlu adanya
kerjasamadalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai
contohkerjasama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, sepertijual
beli, utang piutang, kredit, sewa, dan lain lain.
Dalam Islam banyak sekali bentuk kerjasama yangbertujuan untuk
memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Didalam kerjasama dibutuhkan
adanya akad atau perjanjian, agarsalah satu pihak tidak dirugikan,
ketika menjalankan sebuahkerjasama. Untuk itu hak dan kewajiban
para pihak harus diaturdalam akad perjanjian. Tentunya akad dibuat
dengan mematuhiprinsip-prinsip syariah, dengan demikian dapat
menjadi penentutransaksi sah atau tidak dan dibenarkan dalam
tuntunan Islam.
1. Prinsip Syariaha. Prinsip Syariah di dalam Undang-undang No.
21 Tahun
2008Prinsip syariah telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni:Berdasarkan
pasal 1 angka (12) yang dimaksud dengan
“Prinsip Syariah” adalah prinsip hukum Islam dalamkegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkanoleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapanfatwa di bidang syariah.
Prinsip syariah dijadikan pedoman dalam pembuatanperjanjian
antara pihak bank (lembaga pembiayaan) yang
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
27
memiliki unit usaha syariah dengan pihak nasabah. Ketikakegiatan
penyimpanan dana dan kegiatan pembiayaanmaupun kegiatan lainnya
dilaksanakan sesuai denganprinsip syariah tentunya akad dapat
dinyatakan sah sesuaidengan prinsip syariahb. Prinsip Syariah dalam
bermuamalah menurut
pendapat Ahmad Azhar Basyir12 merumuskan sebagaiberikut:1. Pada
dasarnya segala bentuk muamalah adalah
mubah, kecuali yang telah ditentukan lain oleh alquran dan
sunnah Rasulullah,
2. Muamalah dilakukan atas unsur sukarela, tanpaada unsur
paksaan di dalamnya,
3. Muamalah diadakan atas dasar pertimbangan yangmemberikan
manfaat bukan kemudhoratan dalammasyarakat, dan
4. Muamalah dilaksanakan dalam memenuhi nilaikeadilan,
menghindari unsur penganiayaan, danunsur pengambilan kesempatan
dalam kesempitan.
c. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembuatanakad
berdasarkan syariah (akad dalam muamalah), diantaranya yaitu13:1.
Prinsip suka sama suka, artinya kedua belah pihak
yang berakad saling rela. Prinsip ini berlandaskanpada firman
Allah yang berbunyi:
14. تـََراضٍ َعنْ ِجتَارَةً َتُكونَ َأنْ ِإالَّ بِاْلَباِطلِ
َنُكمْ بـَيـْ َأْمَواَلُكمْ تَْأُكُلوا َال َآَمُنوا الَِّذينَ
َأيـَُّها يَاِمْنُكمْ
2. Tidak boleh menzdolimi, artinya di antara pihaksaling
menegaskan kesetaraan posisi sebelumterjadinya akad, tidak terpaksa
untuk melepaskanhak miliknya. Prinsip ini telah dijelaskan
dalamfirman Allah yang berbunyi:
15 . ونَ ُم َل ْظ وَن َوَال ُت ُم ِل ْظ َت َال
12 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum
PerdataIslam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 15.
13 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maa Wa Tamwil
(BMT),(Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 86-88.
14 QS. An Nisa‟ (4) ayat 2915 QS. Al Baqarah (2) ayat 279.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
28
Prinsip keterbukaan, yakni antara kedua pihak yangbertransaksi
saling ada keterbukaan terhadap obyekyang ditransaksikan. Di dalam
prinsip iniditerapkan juga prinsip transparansi di mana tidakada
seseorang yang menyembunyikan kelemahandan kekurangan (cacat) pada
barang.
3. Penulisan dalam akad perjanjian, dalam penulisanakad sangat
dibutuhkan, karena pentingnyadokumentasi yang ditandatangani dan
disaksikanoleh para pihak yang bekerja sama.
2. Koperasi dalam Pandangan IslamSecara umum prinsip operasional
koperasi syariah
adalah membantu kesejahteraan para anggota dalambentuk gotong
royong dan tentunya prinsip tersebut tidakmenyimpang dari sudut
pandang syariah yaitu prinsipgotong royong (ta’awun ala birri), dan
koperasi berifatkolektif dalam membangun kemandirian hidup.16
Dalamhal ini semua layanan produk-produk dan jasa-jasa
yangdilakukan di koperasi harus sesuai dengan syariah.
Produk dan jasa-jasa koperasi Syariah tidak berbedajauh dengan
produk dan jasa yang ada di Perbankan. Diantaranya dalam hal
penghimpunan dana, koperasimemiliki sumber dana yang berasal dari
simpanan pokok,simpanan wajib, simpanan sukarela. Sedangkan dalam
halpenyaluran dana, koperasi sesuai dengan sifat danfungsinya, maka
sumber dana yang diperoleh haruslahdisalurkan kepada anggota maupun
calon anggotakoperasi.17 Sifat dari penyaluran dana ada yang
bersifatkomersiil dan juga bersifat untuk pengemban fungsi
sosialdengan berdasarkan pada unit kerja sektor riil maupunUnit
Jasa Keuangan Syariah (KJKS).a. Penyaluran dana yang sifatnya
komersiil ada beberapa
produk pembiayaan di antaranya:1. Jual beli, seperti murabahah,
salam, dan istishna.2. Bentuk kerjasama, seperti akad
mudarabah,
musyarakah.
16 Buchori Nur S., Koperasi Syariah Teori dan Praktik,
(Banten:Pustaka Aufa Media Press, 2012), Hlm. 7.
17 Buchori Nur S., Koperasi Syariah Teori dan Praktik, hlm
23.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
29
3. Bentuk multijasa, seperti sewa (ijarah), pengalihanpiutang
(hiwalah)
b. Untuk penyaluran dana yang sifatnya kebajikan untukpengemban
fungsi sosial ada beberapa produkpembiayaan, di antaranya:1. Al
qard2. Al qardhul hasan
Pada saat ini, lembaga keuangan mikro maupunlembaga keuangan
mikro syariah telah ada peraturan atauundang-undang yang mengatur
pelaksanaan lembagakeuangan mikro dan lembaga keuangan mikro
syariah,yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentangLembaga
Keuangan Mikro (LKM)18. Di dalam undang-undang tersebut juga
mengatur tentang pelaksanaanLembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
Dijelaskanbahwa lembaga keuangan mikro dapat dilaksanakansecara
konvensional maupun secara syariah. LKM yangdilaksanakan secara
syariah harus sesuai dengan fatwayang dikeluarkan oleh Dewan
Syariah Nasional, MajelisUlama Indonesia. Kepemilikan LKM hanya
dapat dimilikioleh Warga Negara Indonesia, BUMD, Pemerintah
daerahKabupaten/Kota, atau Koperasi. Dalam hal ini OtoritasJasa
Keuangan (OJK) ikut andil dalam mengawasijalannya kegiatan Usaha
yang dilakukan oleh LKMmaupun LKMS.
E. Metode PenelitianJenis penelitian yang digunakan adalah
Penelitian
lapangan (field research), yaitu memperoleh data langsung
dilapangan untuk dianalisis, sehingga didapatkan suatukesimpulan
terhadap penelitian ini. Lokasi yang akan digunakanuntuk penelitian
adalah di Kopma UIN Sunan KalijagaYogyakarta pada unit usaha USP
Asy-Syirkah.
18 LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan
yangkhusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha
danpemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan
dalamusaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan
simpanan,maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang
tidak semata-mata mencari
keuntungan.http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx,Tanggal
Akses 6 Januari 2017.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
30
Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukumIslam
preskriptif. Menurut Syamsul Anwar, penelitian hukumIslam
preskriptif bertujuan untuk menggali norma-normahukum Islam dalam
tataran das sollen, yaitu norma-norma yangdipandang ideal untuk
dapat mengatur tingkah laku manusiadan menata kehidupan
bermasyarakat yang baik.19 Dengan katalain bertujuan untuk
menemukan norma-norma syariah untukmerespon berbagai permasalahan
dari sudut pandang normatif.Penelitian ini mencoba untuk
menggambarkan penerapanpembiayaan berdasarkan akad murabahah di
Kopma UINtersebut. Kemudian menganalisis dari penerapan
akadpembiayaan untuk mengetahui kesesuaiannya terhadap
prinsipsyariah.
B. Pembahasan
1. Pengertian MurabahahSecara bahasa, murabahah berasal dari
kata ribh yang
maknanya tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.20Dengan jual
beli suatu barang dengan cara murabahah, makadengan itu akan
memperoleh keuntungan tertentu yang telahdisepakati para pihak
dalam perniagaan.
Secara istilah, dalam koperasi syariah murabahah
berartiperjanjian/akad jual beli barang antara pihak koperasi
dengananggota yang mana harga tersebut sebesar harga pokok
barangditambah marjin atau keuntungan yang disepakati kedua
belahpihak.2. Dasar Hukum Murabahah
a. Dalil Al-Quran21 ... ا رَّ َم الّرَِب َع َوَح ْي بـَ ْل َُّ ا
لَّ ا َح َوَأDijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Dengan adanya ayat Al-Quran diatasmaka pada
dasarnya dasar hukum jual beli juga digunakansebagai dasar hukum
murabahah.
19 Nurul Ma‟rifah kutipan dari Syamsul Anwar, Ushul Fiqih
danTipologi Hukum Islam, Jurnal IAIN Syekh Nur Jati
Cirebon,download.portalgaruda.org/article.php , Tanggal Akses 12
Oktober 2016
20 Dimyauddin Djuwaini, 2008, Pengantar Fiqh
Muamalah,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 103.
21 QS. Al-Baqarah (2): 275
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
31
b. Dalil Hadits
الَ تَبِْع َما لَْیَس ِعْندَكَ ...22 ....
Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tidakdiperbolehkan atau
tidak dihalalkan untuk menjual suatubarang yang bukan milikmu,
dan/atau mengambilkeuntungan dari barang yang belum berada
padanya.Artinya adalah tidak diperbolehkan LKS atau lembaga
yangmemiliki UUS dalam melaksanakan akad jual belimurabahah menjual
barang yang belum menjadi milik LKS,dan tidak diperbolehkan pula
mengambil keuntungansebelum barang secara sah menjadi milik
LKS.
3. Rukun dan Syarat Akad murabahahMenurut jumhur ulama, rukun
yang terdapat dalam jual beli
secara lebih rinci dijelaskan, yakni „Aqid (orang yan
bertransaksiyakni penjual dan pembeli), shigot (ijab dan qabul),
dan mauqud„alaih (obyek yang ditransaksikan). Menurutnya rukun
yangterdapat dalam jual beli tersebut diterapkan juga pada rukun
bai’murabahah, karena pada dasarnya rukun dan syaratnya sama,serta
harus ada dalam akad transaksi murabahah.
Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akadmurabahah,
yakni dirumuskan sebagai berikut:23
a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.b. Kontrak
pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
ditetapkan.c. Kontrak harus bebas dari riba.d. Penjual harus
menjelaskan kepada pembeli bila terjadi
cacat atas barang sesudah pembelian.e. Penjual harus
menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan barang transaksi, misalnya jika pembelian barangtersebut
dilakukan secara utang, dan sebagainya.
Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, yang
secaraprinsip syarat pada huruf a, d, dan e di atas. Pihak
pembeli(nasabah) memiliki hak untuk melanjutkan pembelian
sepertiapa adanya, atau kembali kepada penjual dan menyatakan
22 Ibnu Majah, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dâr al-kutub
al-„ilmiyah, 2009), jilid III, hlm. 32, No. Hadis 2188.
23 Syafi‟I Antonio, Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik,
hal.102
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
32
ketidaksetujuan atas barang yang dijual, atau membatalkankontrak
pembiayaan tersebut.A. Prinsip Syariah dalam Murabahah
Mengenai prinsip syariah dalam transaksi pembiayaanmurabahah
telah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN) MUI
No:04/DSN-MUI/IV/2000. Di dalamnya diaturmengenai ketentuan umum
murabahah dalam bank syariah,ketentuan murabahah kepada nasabah,
jaminan dalammurabahah, utang dalam murabahah, penundaan
pembayarandalam murabahah, dan terakhir mengenai bangkrut
dalammurabahah.24 Beberapa penjelasan tentang
ketentuan-ketentuandalam Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 yang
berkaitansebagai berikut:
Mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah,sebelumnya
telah dijelaskan ketentuan umumnya pada bab 1bagian kerangka
teoritik. Singkatnya dijelaskan bahwa bankmembuat akad murabahah
kepada nasabah akad tersebut harusbebas riba; barang yang menjadi
obyek transaksi tidakdiharamkan oleh Islam; barang disepakati
kualifikasinya; barangatas nama bank; bank menyampaikan semua hal
yang berkaitandengan transaksi murabahah; bank menjual barang
kepadanasabah dengan harga senilai harga jual ditambah
dengankeuntungan dan bank harus memberi tahu secara jujur
hargaperolehan barang tersebut; dan bank mewakilkan kepadanasabah
untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jualbeli murabahah
dilaksanakan ketika barang secara prinsip sudahmenjadi milik
bank.
Aturan tentang jaminan dalam murabahah. Jaminan dalammurabahah
dibolehkan, tujuannya agar nasabah serius dalampesanannya. Jaminan
tersebut bank dapat meminta jaminankepada nasabah dalam bentuk yang
bisa dipegang. Sebagaicontoh jaminan dapat berupa surat kendaraan
bermotor (BPKB).B. Gambaran Umum Praktik Pembiayaan Murabahah
di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta1. Mekanisme Prosedur
Pengajuan Pembiayaan di Kopma UIN
Sunan Kalijaga YogyakartaKopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
telah mendirikan
unit usaha yang difungsikan sebagai pelayanan jasa keuangan
24 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2006
edisiRevisi, hlm. 24-27.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
33
Kopma. Dalam hal ini unit usaha tersebut diberi nama USP
Asy-Syirkah yang didirikan pada tahun 2005. Produk layanan
yangditawarkan ada dua, yakni layanan untuk simpanan danpinjaman
atau pembiayaan. Simpanan dikhususkan bagi anggotadan dimaksudkan
sebagai fungsi untuk funding dana.Sedangkan, layanan pembiayaan
yang ada Kopma, Kopma UINSunan Kalijaga dalam pelaksanaannya
menerapkan prinsipsyariah, yang mana terdapat dua jenis pembiayaan
yaknipembiayaan murabahah (konsumtif) dan pembiayaanmudarabah
(produktif). Kedua jenis pembiayaan yang ada diKopma UIN tersebut
dimaksudkan untuk lending dana. Tujuandari lending dana adalah agar
uang yang tersimpan di dalam unitUSP Asy-Syirkah dapat dioptimalkan
sumber daya modalnyauntuk dapat memenuhi kebutuhan dari anggota itu
sendiri,dalam artian dana dari anggota yang berasal dari
simpanantersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota
padakhususnya dan masyarakat pada umumnya.25
Mekanisme pembiayaan di Kopma UIN Sunan KalijagaYogyakarta26,
yang pertama yaitu anggota USP datang ke KopmaUIN ke bagian
administrasi USP Asy-Syirkah untuk mengisiformulir pengajuan
pembiayaan yang telah disediakan olehpihak Kopma UIN. Kedua,
anggota USP melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh
pihak Kopma untuk pengajuanpembiayaan di Kopma yaitu;
a. Pas foto ukuran 3x4,b. Foto kopi KTP,c. Foto kopi KTM,d. Foto
kopi KRS terakhir,e. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) danf. Pembiayaan
di atas 1 juta disertakan jaminan BPKB asli
dan foto kopi STNK anggota USP, dan untuk pembiayaanyang di
bawah 1 juta jaminannya adalah SertifikatSospem Asli atau Ijazah
terakhir Asli.27
25 Wawancara dengan Sdr. Taufiq Nur Hidayat Selaku Ketua
UmumKopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Juni 2016
26 Wawancara dengan Sdri. Neny Hidayati Selaku Karyawan Unit
USPAsy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei
2016
27 Guna dari jaminan BPKB, ijazah terakhir dan Sertifikat sospem
asliadalah untuk menghindari anggota melakukan wanprestasi, seperti
tidakmembayar angsuran pembiayaan
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
34
Selanjutnya, setelah calon anggota USP mengisi formulir
danmelengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan, anggotatersebut
memberikan formulir yang telah diisi beserta syarat-syaratnya ke
karyawan bidang administrasi unit USP Asy-Syirkah. Dari USP
Asy-syirkah, formulir anggota dan surat-suratpelengkap diberikan
kepada pengurus Kopma UIN (KepalaBidang Usaha Kopma), gunanya untuk
dipelajari dan untukmengetahui yang mengajukan itu siapa, pengajuan
pembiayaanberapa, dan pengembaliannya itu berapa lama.28
Peranan kepala bidang usaha Kopma ini adalah untukmenganalisis
pengajuan pembiayaan apakah nanti pengajuanpengajuan pembiayaan
oleh anggota itu disetujui atau ditolak.Sebelum pemberitahuan
mengenai pembiayaan akan disetujuiatau ditolak, pengurus melakukan
wawancara singkat dengananggota, istilahnya survey terlebih dahulu
kepada calon anggotaUSP.
Setelah pengajuan pembiayaan tersebut disetujui olehpengurus
Bidang Usaha Kopma UIN, kemudian antara calonanggota USP dan pihak
Kopma UIN dibuatkan akad perjanjianpembiayaan, yang mana semua
administrasi yang timbul karenaperjanjian tersebut dibebankan oleh
pihak anggota USP sepertihalnya biaya materai 6000, biaya untuk
administrasi.292. Pelaksanaan Akad Murabahah
Di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada duaklasifikasi
pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah/konsumtifdan pembiayaan
mudarabah/produktif. Namun, di antara keduaklasifikasi pembiayaan
tersebut yang lebih sering diterapkanadalah klasifikasi pembiayaan
murabahah/konsumtif.
Dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di KopmaUIN, dimulai
dari persetujuan, pengikatan, dan pencairannya.30Pertama, anggota
yang mengajukan pembiayaan ke Kopma UINterlebih dahulu mengisi
formulir pengajuan pembiayaan besertasyarat-syaratnya, yang
kemudian oleh petugas unit USP Asy-
28 Wawancara dengan Sdri. Rahayu Oktaviani selaku Kepala
BidangUsaha Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Manajer USP
Asy-Syirkah,tanggal 9 Juni 2016.
29 Wawancara dengan Sdri. Nuri Hidayati selaku Kepala
BidangKeuangan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 9 juni
2016.
30 Wawancara dengan Sdri. Rahayu Oktaviani selaku Kepala
BidangUsaha Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Manajer USP
Asy-Syirkah,tanggal 9 Juni 2016.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
35
Syirkah Kopma diberikan kepada pengurus bidang usaha
untukmendapatkan konfirmasi apakah disetujui atau ditolak.
Kedua,setelah pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh
anggotadisetujui oleh pengurus Kopma, kemudian anggota menuju
kebagian administrasi USP Asy-Syirkah Kopma untuk
dibuatkansurat/akad pembiayaan, tujuannya untuk mengikat
keduabelahpihak yakni anggota dengan Kopma UIN. Ketiga,
prosespencairan akan terlaksana ketika anggota telah
mendapatkanpersetujuan atas pengajuan pembiayaan oleh pengurus,
telahmemenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kopma,
dansetelah dibuatkan akad pembiayaan. Dalam prosespencairannya,
Kopma langsung mencairkan pengajuanpembiayaan anggota tersebut
berupa dana sesuai yang diajukanoleh anggota.
Dalam pembiayaan ini jangka waktu angsuran maksimaladalah selama
12 bulan (1 Tahun). Apabila anggota terlambatmembayar angsuran akan
dikenai denda sebesar Rp 1.000,- yangnantinya akan digunakan
sebagai dana sosial. ketentuan tersebutberlaku ketika anggota
secara sengaja tidak melaksanakankewajibannya yaitu membayar
angsuran tepat pada waktunya.3. Surat akad pembiayaan yang
digunakan di Kopma UIN
Sunan KalijagaAkad pembiayaan yang digunakan di Kopma UIN
Sunan
Kalijaga Yogyakarta di dalamnya memuat beberapa klausul,
yangmana klausul tersebut mengikat kedua belah pihak yakninasabah
dan pihak Kopma. Klausul tersebut diantaranya klausultujuan
pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktupelunasan, ketentuan
pembayaran, jaminan, pembatasanterhadap tindakan penerima
pembiayaan, sanksi atasketerlambatan pelunasan, arbitrase, beban
biaya-biaya, danterakhir klausul ketentuan tambahan.C. Evaluasi
pada Penerapan Akad Murabahah di
Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Kopma UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta merupakan jenis
koperasi serba usaha dengan Badan Hukum
No.13/BH/PAD/KWK-12/XI/1995.31 Berdasarkan informasi dariwawancara
dengan Ketua Umum Kopma UIN, mengenai statuskoperasi konvensional
ataukah koperasi syariah, Kopma UIN
31 Pasal 4, Bagian Kedua tentang Usaha, Anggaran Dasar Kopma
UINSunan Kalijaga Yogyakarta.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
36
secara legalitas termasuk koperasi konvensional. Namun, dalamhal
ini mengenai status koperasi yang konvensional tidakdijelaskan
secara rinci di dalam AD-ART Kopma UIN SunanKalijaga
Yogyakarta.32
Telah diatur di dalam AD-ART Kopma UIN, bahwa Kopmamemiliki
beberapa unit usaha yang dijalankan di antaranya,usaha Minimarket,
Toko Buku, Warparpostel, penyewaanmultimedia, dan usaha simpan
pinjam.33 Salah satu dariusahanya yang berkaitan dengan penelitian
ini adalah layananjasa keuangan, yakni usaha simpan pinjam, yang
kemudian akanmenjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Unit
usahasimpan pinjam ini dalam pelaksanaannya dipegang oleh unitusaha
Kopma bernama USP Asy-Syirkah dan dalampenerapannya menggunakan
akad-akad syariah.
Alasan Kopma UIN Sunan Kalijaga menggunakan akad-akadsyariah
dalam pengelolaan dan pengembangan unit usahanyaadalah untuk
mewujudkan misinya yang pertama yakni“memadukan dan mengembangkan
perpaduan relevansi nilaidan prinsip koperasi, dengan nilai-nilai
syariah dalammanajemen organisasi”. Melihat dari misi Kopma UIN
SunanKalijaga Yogyakarta tersebutbukan hanya memadukan
danmengembangkan manajemen organisasi saja, akan tetapitermasuk
juga memadukan dan mengembangkan untuk usahayang sejak tahun 2005
hingga saat ini dikelola oleh Kopma UIN,yaitu unit usaha simpan
pinjam USP Asy-Syirkah denganperpaduan antara prinsip koperasi dan
nilai nilai syariah didalamnya. Oleh karena itu, untuk unit usaha
ini dalammengelola dan mengembangkan usaha simpan pinjam, KopmaUIN
mencoba mengimplementasikan nilai-nilai syariah yaitudengan
menggunakan akad-akad syariah. Tentunya bertujuanuntuk menjadi
sebuah unit usaha yang dapat memberikanpelayanan terbaik bagi
anggota maupun untuk non-anggotaKopma UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.34
Koperasi merupakan salah satu dari Lembaga KeuanganMikro (LKM).
Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
32 Lihat lampiran pada bagian AD-ART Kopma UIN Sunan
KalijagaYogyakarta.
33 Pasal 5, ayat (1), Bagian Kedua tentang Usaha, Anggaran
RumahTangga Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
34 Wawancara dengan Sdr. Taufiq Nur Hidayat selaku Ketua
UmumKopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 Desember
2016.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
37
Keuangan Mikro, dijelaskan bahwa LKM hanya dapat dimilikioleh
warga Negara Indonesia, badan usaha milikdesa/kelurahan, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, dan/atauKoperasi.35 Dalam pelaksanaan
kegiatan usaha dijelaskan dalampasal 12 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang No. 1 Tahun 2013tentang LKM, apabila koperasi
tersebut menjalankan ataumengelola kegiatan usaha dengan
menggunakan prinsip syariah,koperasi wajib dalam melaksanakan
kegiatan usaha tersebutsesuai dengan prinsip syariah di dalam fatwa
syariah yang telahdikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis
UlamaIndonesia.Saran untuk pihak Kopma UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, perlumemperjelas apakah Kopma UIN akan melaksanakan
usahauntuk ke depannya secara konvensional ataukah secara
prinsipsyariah. Konsekuensinya, apabila dalam mengelola
danmengembangkan usahanya secara konvensional, maka KopmaUIN harus
menggunakan produk-produk konvensional (non-syariah). Pada umumnya,
di dalam koperasi konvensionalbiasanya terdapat produk-produk
simpanan maupun pinjaman.Produk simpanan di antaranya simpanan
anggota, simpananberjangka, simpanan pendidikan, dan lain-lain.
Sedangkanuntuk produk pinjaman koperasi, di dalam
koperasikonvensional biasanya dinamakan “kredit”.
Pihak Kopma UIN Sunan Kalijaga, di samping perlu untukmenegaskan
apakah akan menggunakan bentuk konvensionalataukah syariah dalam
pengelolaan usahanya, perlu jugamenambahkan ketentuan pada AD-ART
mengenai statuskoperasi konvensional atau koperasi syariah. Agar
dalampelaksanaan operasional pada usaha di Kopma UIN SunanKalijaga
tidak setengah-setengah, sehingga jelas pelaksanaanya.Dalam ha ini
apabila bentuk koperasi konvensional yangdigunakan, maka
menggunakan produk simpan pinjamkonvensional. Sedangkan, jika
bentuk koperasi syariah yangdigunakan untuk pengelolaan
selanjutnya, maka menggunakanproduk simpan pinjam syariah, dan
harus sesuai dengan prinsipsyariah.
Dalam pelaksanaannya saat ini, Kopma UIN Sunan
KalijagaYogyakarta menggunakan akad-akad syariah dalam
pengelolaan
35 Pasal 8, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
LembagaKeuangan Mikro.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
38
unit usaha. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaannyasemestinya
Kopma UIN patuh dan taat pada prinsip syariah.Sehingga, diharapkan
Kopma UIN dalam melaksanakan kegiatanusaha sesuai dengan peraturan
yang terdapat di dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, karena
akad murabahah adalahakad pembiayaan yang lebih banyak diterapkan
di Kopma UINdibandingkan dengan akad pembiayaan yang lain, maka
dalammelaksanakan akad pembiayaan murabahah di Kopma UIN iniharus
disesuaikan dengan Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000tentang
Murabahah. Karena koperasi adalah jenis lembagakeuangan mikro, maka
harus patuh juga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro(LKM), yang di dalamnya juga diatur tentang
lembaga keuanganmikro syariah (LKMS).D. Kesesuaian Terhadap Prinsip
Syariah pada
Pelaksanaan Akhir Pembiayaan di Kopma UINSunan Kalijaga
Mekanisme akad pembiayaan murabahah di Kopma UIN SunanKalijaga
Yogyakarta pada awalnya adalah penentuan akad.Tujuannya adalah agar
Kopma UIN mengetahui maksud darianggota USP mengajukan pembiayaan
di Kopma itu untukkeperluan apa, apakah untuk keperluan konsumtif
atau usaha.Jika keperluan anggota USP adalah untuk konsumtif oleh
pihakKopma akan diklasifikasikan ke akad murabahah, dan
apabilauntuk usaha maka pihak Kopma akan mengklasifikasikannya
kedalam akad mudarabah. Di samping tujuan untuk konsumtif danusaha,
ketika anggota USP mengajukan dana untuk kebutuhanlain seperti
membayar biaya kuliah, membayar kos, oleh Kopmapengajuan tersebut
disetujui dan diklasifikasikan ke akadpembiayaan murabahah.
Di dalam surat akad pembiayan yang digunakan olehKopma, pada
pasal 1 yakni mengenai tujuan pembiayaan Kopmatidak mencantumkan
secara jelas pembiayaan murabahahtersebut digunakan untuk membeli
barang apa. Jadi, di dalamakad pembiayaan tidak dicantumkan barang
yang menjadi obyektransaksi, melainkan langsung berupa dana sesuai
dengan yangdiajukan oleh pihak anggota USP. Sehingga
terkesandilaksanakannya akad murabahah ini hanya sekedar
formalitasbelaka dan bukannya jual beli, akan tetapi hanya untuk
mencarikeuntungan.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
39
Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena dalamproses
pencairan dari akad pembiayaan murabahah ini bukandalam bentuk
barang melainkan dalam bentuk uang. AkhirnyaKopma tidak mengetahui
untuk selanjutnya uang tersebutdigunakan oleh anggota sesuai dengan
kesepakatan ataukahtidak. Akibat dari Kopma tidak mengetahui
penggunaan danaoleh anggota USP setelah proses pencairan, terlihat
ketikaanggota tidak bisa membayar angsuran sesuai dengankesepakatan
dan ketika ditagih oleh pihak Kopma anggotatersebut selalu
menghindar.36
Dari pengalaman tersebut, untuk menghindari anggota yangtidak
mampu menyelesaikan angsurannya Kopma UINmembatasi pengeluaran
untuk layanan pembiayaan. Pada saatitu masyarakat/mahasiswa umum
dibolehkan mengajukanpembiayaan, namun pada saat ini layanan
pembiayaan hanyadiperuntukkan bagi anggota Kopma dan karyawan saja.
Selainitu, Kopma UIN juga mewajibkan bagi calon anggota USP
yangmengajukan pembiayaan di Kopma untuk memberikan jaminanyang
bisa dipindahtangankan sekaligus data salah satu keluargayang bisa
menjadi penjamin. Jaminan tersebut dimaksudkanuntuk menjamin
kesungguhan anggota dalam melaksanakanakad.37
Mengenai jaminan di dalam akad murabahah, hal inidiperbolehkan
secara syariah, dan ditegaskan pula di dalamfatwa DSN nomor
4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahahpada ketentuan ketiga jaminan
dalam murabahah. Melihat dariketentuan ketiga tersebut, Kopma
diperbolehkan untuk memintajaminan kepada anggota USP, agar mereka
sungguh-sungguhterhadap pesanannya. Dengan Kopma mengenakan
jaminankepada anggota USP dalam akad pembiayaan ini, maka dalamhal
ini Kopma telah menerapkan prinsip kehati-hatian.
Dalam kasus murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga ini,anggota
USP yang mengajukan pembiayaan murabahah diKopma dengan tujuan
memang benar-benar menggunakan danatersebut untuk membeli barang,
namun tidak sedikit pula yang
36 Wawancara dengan Sdri. Neny Hidayati selaku Karyawan Unit
USPAsy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei
2016.
37 Wawancara dengan Sdri. Rahayu Oktaviani selaku Kepala
BidangUsaha Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Manajer USP
Asy-Syirkah,tanggal 9 Juni 2016.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
40
menggunakan dana untuk keperluan lain. Di sini Kopmamengambil
sikap yang fleksibel, jadi Kopma menyerahkan hakkepada anggota USP
untuk menggunakan dana tersebut dengantujuannya
masing-masing.38
Dalam penilaiannya menentukan pengajuan pembiayaanapakah
disetujui atau tidak, Kopma melakukan wawancara dansurvey kepada
calon anggota USP yang dilakukan sendiri olehkepala bidang usaha
selaku manajer USP. Selain itu, melihatjuga dari riwayat angsuran
anggota USP. Apabila dinilai lancardalam melaksanakan angsurannya,
ketika anggota tersebutmengajukan pembiayaan kembali setelah akad
pembiayaansebelumnya selesai, Kopma akan menyetujui
permohonanpembiayaan tersebut. Meskipun, pengajuan pembiayaan
olehanggota USP tersebut bukan untuk murabahah/konsumtif,malainkan
untuk membayar kos, membayar biaya kuliah, danmembayar biaya hidup
sehari-sehari ketika belum dikasih olehorang tua mereka.39
Melihat hal yang demikian ini, Kopma menggunakan akadpembiayaan
murabahah untuk memenuhi semua kebutuhananggota USP termasuk untuk
keperluan membayar kos,membayar biaya kuliah, membayar kebutuhan
hidup sehari-hariketika belum dikirim oleh orang tua mereka.
Sedangkan apabilamenggunakan akad pembiayaan murabahah untuk
melakukanpembiayaan dengan tujuan untuk membayar kos, membayarbiaya
kuliah, membayar biaya hidup anggota USP ketika belumdikirim oleh
orang tua mereka, hal tersebut sangatlah tidaksesuai dengan prinsip
syariah. Karena secara prinsip syariahakad pembiayaan murabahah
tersebut yang dijelaskan di dalamFatwa DSN Nomor. 4/DSN-MUI/IV/2000
harus ada barangyang dijadikan obyek transaksi. Maka dari itu akan
lebih sesuaijika ketiga tujuan pembiayaan di atas menggunakan akad,
yakni:
1. Layanan pembiayaan yang bertujuan untuk membayarkos, akan
sesuai apabila Kopma UIN menerapkan akadIjarah40.
38 Wawancara dengan Sdri. Nuri Hidayati selaku Kepala
BidangKeuangan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 9 juni
2016.
39 Wawancara dengan Sdri. Neny Hidayati selaku Karyawan Unit
USPAsy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei
2016.
40 Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau
jasamelalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan
pemindahankepemilikan atas barang itu sendiri
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
41
2. Layanan pembiayaan yang bertujuan untuk membayarbiaya
pendidikan/kuliah, Kopma bisa menerapkan akadIjarah Multi
Jasa41.
Dan untuk layanan pembiayaan yang bertujuan membayar biayahidup
ketika belum dikirim oleh orang tua mereka, Kopma dapatmenerapkan
akad Qard.
Secara prinsip syariah, mengenai akad ijarah telah diatur
didalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentangPembiayaan
Ijarah.42 Disebutkan ketentuan obyek ijarah padaketentuan kedua
yakni di antaranya, obyek ijarah adalahmanfaat dari penggunaan
barang/jasa dan harus bisa dinilai dandapat dilaksakan dalam
kontrak.
Kemudian prinsip syariah pada akad ijarah multi jasa telahdiatur
di dalam Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004tentang Pembiayaan
Multijasa.43 Dijelaskan di dalam ketentuanumum bahwa akad multijasa
hukumnya boleh denganmenggunakan akad ijarah atau kafalah. Jika
menggunakan akadijarah maka harus sesuai dengan semua ketentuan
yang ada diakad ijarah, begitu pula jika menggunakan akad kafalah
makaharus mengikuti semua ketentuan yang ada di dalam akadkafalah.
Dengan menggunakan akad pembiayaan multijasa inimaka lembaga
keuangan syariah dapat memperoleh fee, namunfee tersebut harus
dalam bentuk nominal bukan prosentase.
Untuk prinsip syariah pada pembiayaan qard telah diatur didalam
Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.44 Di dalam
ketentuan umumnya al qardh adalahpinjaman yang diberikan kepada
nasabah yang memerlukan.Dalam hal ini, Kopma memberikan bantuan
berupa pinjamankepada anggota USP untuk memenuhi kebutuhan hidup
selamamereka belum dikirim uang oleh orang tua mereka.
Kewajiban
41 Akad ijarah multi jasa adalah akad pembiayaan di mana
bankmemberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka
memperolehmanfaat atas suatu jasa, dalam pembiayaan ijarah multi
jasa tersebut bankdapat memperoleh imbalan jasa/ujrah/fee.
Pembiayaan ijarah multi jasadiperuntukkan untuk biaya pendidikan
dan kesehatan.
42 www.dsn-mui.or.id, Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000
tentangPembiayaan Ijarah, tanggal akses 28 Oktober 2016.
43 www.dsn-mui.or.id, Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004tentang
Pembiayaan Multijasa, tanggal akses 28 Oktober 2016.
44 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi
Tahun2006, Jilid 1, hlm. 105.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
42
dari anggota USP dalam akad pembiayaan qard ini
hanyamengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yangtelah
disepakati bersama.
Dari ketidaksesuaian antara akad dan pelaksanaanmurabahah di
Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,mengakibatkan akad menjadi
tidak sah dan mengandung unsurgharar45. Oleh karena itu, perlu
adanya pengawasan dari Kopmadalam hal penggunaan dana oleh anggota
USP. Artinya ketikapembiayaan tersebut bertujuan untuk
keperluanmurabahah/konsumtif dan dalam pencairannya bukan
berupabarang melainkan dalam bentuk uang, pihak Kopma harusmembuat
akad wakalah46 yang menyertai akad murabahah danKopma juga harus
meminta nota pembelian atas barang daripihak anggota USP, agar
tidak terjadi penyalahgunaan dana danakhirnya diperoleh kesesuaian
antara akad dan pelaksanaannyadi Kopma UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta ini.
C. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum
dalam
pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:pertama,
alasan Kopma UIN Sunan Kalijaga menerapkan akad-akad syariah di
dalam usahanya adalah untuk mewujudkan misipertama Kopma UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta yaitu denganmengimplementasikan akad-akad
syariah ke dalam kegiatanusaha Kopma khususnya pada unit usaha
simpan pinjam USPAsy-Syirkah. Tujuannya adalah untuk menjadikan
sebuah unitusaha yang menyedikan layanan jasa keuangan terbaik
bagianggota maupun non anggota Kopma.
Kedua, pembiayaan berdasarkan akad murabahah di KopmaUIN Sunan
Kalijaga belum sesuai terhadap prinsip syariah.
45 Garar adalah menjalankan suatu transaksi yang
resikonyaberlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya.
Gharar dapatterjadi pada transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak
dimiliki, tidakdiketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan
pada saat transaksidilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
Andri Soemitra, Bank danLembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group,2009), hlm. 37.
46 Wakalah dalam definisi Koperasi Syariah adalah
penyerahan,pendelegasian atau pemberian mandate dari anggota kepada
Koperasi Syariahatau sebaliknya dari anggota ke Koperasi Syariah
dengan ataupun tanpaimbalan.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
43
ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari proses
pencairanlangsung berupa dana, tidak adanya barang sebagai
obyektransaksi dalam pelaksanaan murabahah dan tidak dijelaskanpula
di dalam ketentuan pada pasal 1 tentang tujuan pembiayaandalam
surat pembiayaan. Serta, dalam pengambilan margin ataukeuntungan
secara sepihak dilakukan oleh pihak Kopma UIN.
Daftar Pustaka
Ajeng Mar‟atus Solihah, “Penerapan Akad Ijarah PadaPembiayaan
Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Pada BMT Universitas
MuhammadiyahYogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syariahdan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Anshori, Abdul Ghofur, Penerapan Prinsip Syariah dalamLembaga
Keuangan, Lembaga Pembiayaan, danPerusahaan Pembiayaan (cet-I),
Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.
Antonio, Muhammad Syafi‟i, Bank Syariah, dari Teori kePraktik,
Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian (cet-VI), Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2005.
Basyir, Ahmad azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (hukumPerdata
Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000.
Buchori, Nur S, Koperasi Syariah, Teori dan Praktik,
Banten:Pustaka Aufa Media Press, 2012.
Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART),Koperasi
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Buku Laporan Tahunan (RAT XXXIII tahun 2015-2016) KopmaUIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah,
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi RevisiJilid I,
Tahun 2006 www.dsn-mui.or.id, fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Ijarah,tanggal akses 28 Oktober 2016
http://www.fimadani.com/hukum-pembiayaan-multi-jasa/https://kopmauinsuka.wordpress.com
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
44
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid III, Beirut: Dâr al-kutub
al-„ilmiyyah, 2009.
Karim, Adiwarman A., Bank Islam: Analisis Fiqih danKeuangan,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran danTerjemahannya,
Bandung: PT. Sygma ExamediaArkanleema, 2010.
Lutpi Majidi, “Implementasi Prinsip-prinsip Perjanjian
Islamdalam Akad Murabahah di BMT Mitra Reksa BaktiPurwobinanung
Sleman Yogyakarta”, skripsi tidakditerbitkan, Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2010.
Mardhiyah Hayati, Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagaiAlternatif
Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajianterhadap Fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa),
JurnalFakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014,tanggal akses
27 Oktober 2016.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Edisi revisi),Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014.
Muhammad, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan,Peluang dan
Ancaman, Yogyakarta: EKONISIA, 2006.
Nugrahani, Farida, Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori
danAplikasi, Surakarta: UNS Press, 2010.
Nurul Fitriani Ramadani, “Tinjauan Hukum Islam terhadapPraktik
Murabahah , Studi Kasus di BMT Ahmad DahlanCawas Klaten,” skripsi
tidak diterbitkan , Fakultas Syariahdan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2012.
Nurul Ma‟rifah, Ushul Fiqih dan Tipologi Hukum Islam, JurnalIAIN
Syekh Nur Jati Cirebon,download.portalgaruda.org/article.php ,
Tanggal Akses 12Oktober 2016.
Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT),
Yogyakarta: UII Press, 2004.
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip danImplementasinya Pada
Sektor Keuangan Syariah,Jakarta: Rajawali Press, 2016.
Shomad, Abd, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalamHukum
Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010.
-
Qurotul Aini: Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan...
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
45
Sitio, arifin, dkk, Koperasi teori dan praktik, Jakarta:
Erlangga,2001.
Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Syariah Produk-Produk
danAspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Kencana, 2014.
Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga
Terkait (BAMUI, Tafakul dan Pasar ModalSyariah) di Indonesia,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LembagaKeuangan
Mikro.
Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang PerbankanSyariah.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.Wiroso,
Jual beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005.www.dsn-mui.or.id,
fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004
tentang Pembiayaan Multijasa, tanggal akses 28 Oktober2016.
Yulia Astuti, “Murabahah di BMT Jogjatama Yogyakarta,”
skripsitidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
SunanKalijaga Yogyakarta, 2005.