8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
1/28
ANALISIS SUBTANSI UU NOMOR 30 TAHUN 2014
(Studi Semiotika Hukum Sumber Wee!a!" Atribu#i$ %e&e"a#i$ Ma!dat
Admi!i#tra#i 'emeri!taa!)
O&e* Turima! +a,turama! Nur
H' 0-1310./1414
mai&*turima!a,turama!!ur"mai&,om
A5o!#e6 %a#ar Admi!i#tra#i 'emeri!taa!
Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam6e!"ambi&a!
ke6utu#a! da!7atau ti!daka! o&e bada! da!7atau 6e8abat 6emeri!taa!.
(pasal 1 UU No 30 Tahun 2014). Apa yang dimaksud dengan Tindak Administarsi Pemerintahan yakni
peruatan Pe!aat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk
melakukan dan"atau tidak me&akuka! 6erbuata! ko!kret da&am ra!"ka
6e!9e&e!""araa! 6emeri!taa! (6a#a& 1 a!"ka -)
#ata kun$inya adalah penyelenggaraan Pemerintahan% pertanyaan dengan
apa penyelenggaraaan pemerinatahan & Tentunya dengan 'e'enang. alam
UndangUndan Nomor 30 Tahun 2014 diedakan dua konsep% yaitu 'e'enang
dan ke'enangan. *e'enang adalah hak yang dimiliki oleh +adan dan"atau Pe!aat
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengamil keputusan
dan"atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (pasal 1 angka ,) dan
#e'enangan adalah kekuasaan +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk ertindak dalam ranah hukum pulik (pasal 1
nagka -)
Produk dari administrasi Pemerintahan adalah keputusan Adminitrasi
Pemerintahan. ang dimaksud #eputusan Administrasi Pemerintahan yang !ugadiseut #eputusan Tata Usaha Negara atau #eputusan Administrasi Negara yang
selan!utnya diseut 5e6utu#a! ada&a keteta6a! tertu&i# 9a!" dike&uarka! o&e
Bada! da!7atau 'e8abat 'emeri!taa! da&am 6e!9e&e!""araa!
6emeri!taa!(pasal 1 angka / UU Nomor 30 Tahun 2014)
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
2/28
Untuk mengeluarkan #eputusan Administrasi Pmerintahan ada tiga
sumer 'e'enang% yaitu (1) atriusi)% (andat (3) elegasi.
Atriusi adalah pemerian #e'enangan kepada +adan dan"atau Pe!aat
Pemerintahan oleh UndangUndang asar Negara epulik ndonesia Tahun 14,
atau U!da!"U!da!". (Pasal 1 angka 22 )
elegasi adalah pelimpahan #e'enangan dari +adan dan"atau Pe!aat
Pemerintahan yang leih tinggi kepada +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan yang
leih rendah dengan tanggung !a'a dan tanggung gugat eralih sepenuhnya
kepada 6e!erima de&e"a#i. (pasal 1 angka 23)
andat adalah pelimpahan #e'enangan dari +adan dan"atau Pe!aat
Pemerintahan yang leih tinggi kepada +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan yang
leih rendah dengan tanggung !a'a danta!""u!" "u"at teta6 berada 6ada6emberi ma!dat (Pasal 1 angka 24)
e$ara teoritis pengertian 'e'enang % !ika kita menggunakan #amus +esar
+ahasa ndonesia adalah kekuasaan memuat keputusan memerintah dan
melimpahkan tanggung !a'a kepada orang lain.
enurut rahim (152011) dalam 6Penggunaan *e'enang enurut
7ukum8 men!elaskan ah'a 'e'enang adalah kekuasaan hukum untuk mematuhi
aturan hukum dalam lingkup men!alankan kei!akan pulik. edangkan menurut
utarto (20015141) erpendapat 'e'enang adalah hak seseorang untuk mengamiltindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung !a'anya dapat dilaksanakan
dengan aik.
enurut Pra!udi Atmosudir!o% ke'enangan adalah apa yang diseut
kekuasaan 9ormal% kekuasaan yang erasal dari kekuasaan legislati9% dierikan oleh
UndangUndang% atau dari kekuasaan eksekuti9. #e'enangan adalah kekuasaan
terhadap golongan tertentu atau kekuasaan terhadap suatu idang pemerintahan
tertentu yang ulat. edangkan 'e'enang hanya mengenai suatu hal tertentu sa!a%
'e'enang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum pulik.enurut :% arun% 'e'enang mengandung arti kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum pulik yakni kemampuan ertindak yang
dierikan oleh undangundang yang erlaku untuk melakukan huungan hukum%
setelah dinyatakan dengan tegas ah'a 'e'enang terseut adalah sah.
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
3/28
enurut 7.uladi% merupakan agian yang sangat penting dalam 7ukum
Tata Pemerintahan (7ukum Administrasi)% karena pemerintahan aru dapat
men!alankan 9ungsinya atas dasar 'e'enang yang diperolehnya. #easahan
tindakan pemerintahan diukur erdasarkan 'e'enang yang diatur dalam peraturan
perundangundangan. Perihal ke'enangan dapat dilihat dari #onstitusi Negara
yang memerikan legitimasi kepada +adan Pulik dan ;emaga Negara dalam
men!alankan 9ungsinya. *e'enang adalah kemampuan ertindak yang dierikan
oleh undangundang yang erlaku untuk melakukan huungan dan peruatan
hukum.
B Siat Sumber 5ee!a!"a! Adm!i#tra#i 'emeri!taa!
#e'enangan memiliki si9at 2 (dua) ma$am% yakni ke'enangan yang ersi9atatriuti9 dan ke'enangan yang ersi9at distriuti9.
#e'enangan yang ersi9at atriuti9 adalah ke'enangan yang melekat yang
langsung dierikan oleh undangundang% sedangkan ke'enangan yang ersi9at
nonatriuti9 adalah ke'enangan yang misalnya dierikan oleh atasan kepada
a'ahannya dan hanya ersi9at sementara.
Terdapat 3 (tiga) sumer ke'enangan% yakni5 1) umer atriusi% pemerian
ke'enangan pada adan atau lemaga"pe!aat negara tertentu aik oleh pementuk
UndangUndang asar maupun pementuk UndangUndang.
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
4/28
undang yang diahas dengan Presiden untuk mendapat persetu!uan ersama.
alam Pasal 22 ayat (1) UndangUndang asar 14, memerikan ke'enangan
kepada Presiden untuk mementuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang !ika ter!adi kegentingan yang memaksa.
alam Pasal / UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 terlihat ah'a
entuk peraturan perundangundangan yang diatur oleh kelompok erkuali9ikasi
'e'enang% aik dari lemaga yang er'enang mementuknya ataupun sumer
'e'enangnya. 7al ini sesuai dengan asas peraturan perundangundangan yakni
organ pementuk yang tepat diartikan ah'a setiap !enis peraturan perundang
undangan harus diuat oleh lemaga"pe!aat pementuk peraturan perundang
undangan yang er'enang. Peraturan perundangundangan terseut dapat
diatalkan atau atal demi hukum !ika diuat oleh lemaga"pe!aat yang tidak er'enang.
enurut Philipus .7ad!on (14)% ke'enangan yang dimilki oleh lemaga
pemerintahan dalam melakukan peruatan nyata untuk mengadakan pengaturan
atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh ke'enangan yang diperoleh
dari konstitusi se$ara atriusi% delegasi atau mandat. alam +a Undang
Undang Nomor 12 tahun 2011 mengatur ah'a peraturan perundangundangan
yang leih tinggi dapat mendelegasikan ke'enangan mengatur leih lan!ut kepada
peraturan perundangundangan yang leih rendah% dengan ketentuan ah'a harusmenyeut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan !enis
peraturan perundangundanganya.
Polanya mengandung eerapa alternati9% yakni materi yang didelegasikan
seagian sudah diatur pokokpokoknya di dalam peraturan perundangundangan
yang telah mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam peraturan
perundangundangan yang didelegasikan dan tidak oleh didelegasikan leih lan!ut
ke peraturan perundangundangan yang leih rendah atau sudelegasi. Undang
undang Nomor 12 tahun 2011 !uga mengatur ah'a pendelegasian ke'enangandari UndangUndang kepada enteri% pimpinan lemaga pemerintah non
kementrian% atau pe!aat yang setingkat dengan menteri namun diatasi untuk
peraturan yang ersi9at teknis administrati9.
#e'enangan yang +ersi9at NonAtriuti9 #e'enangan nonatriuti9 adalah
ke'enangan yang dierikan oleh atasan kepada a'ahan yang ersi9at sementara.
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
5/28
#e'enangan nonatriuti9 teragi men!adi 2 !enis erdasarkan
pertanggung!a'aan% yakni5 1. andat andat adalah 'e'enang yang dierikan
oleh atasan kepada a'ahan dimana letak pertanggung!a'aannya tetap melekat
kepada si pemeri mandat. 7al terseut dimaksudkan agar a'ahan dapat
memuat keputusan atas nama pe!aat yang memeri mandat. alam pemerian
mandat% pemeri mandat dapat menggunakan ke'enangan yang telah dierikannya
itu setiap saat. Penerima mandat atau mandataris tidak dapat memerikan mandat
kepada orang lain.
=ika Penerima mandat telah melaksanakan maka se$ara otomatis mandat
terseut erakhir tanpa harus dierikan surat penarikan mandat. uernur erhalangan hadir karena harus ke luar daerah% dan pada saat
ersamaan harus memerikan persetu!uan untuk sesuatu hal% maka >uernur terseut dapat memerikan mandat kepada *akil >uernur atau ekretaris
aerahnya untuk mendandatangani persetu!uan terseut. Apaila ter!adi
permasalahan dengan keputusan terseut maka >uernur yang ertanggung !a'a.
alam hal mandat tidak ada pemindahan ke'enangan% tetapi pemerian mandat
memeriakn ke'enangan kepada organ lain untuk memuat suatu keputusan atau
mengamil suatu tindakan atas namanya. isalnya antara enteri dengan iretkur
=enderal% enteri seagai pemeri mandat menugaskan irektur =enderal untuk
dan atas nama enteri melakukan suatu tindakan hukum dan mengamil sertamengeluarkan keputusankeputsan Tata Usaha Negara tertentu. e$ara yuridis tetap
enteri yang er'enang karena seagai Pe!aat Tata Usaha Negara yang
ertanggung !a'a.
alam 7ukum Administrasi Negara mandat diartikan seagai perintah untuk
melaksanakan atasan% ke'enangan dapat se'aktu'aktu dilaksanakan oleh
pemeri mandat% dan tidak ter!adi peralihan tanggung !a'a. +erdasarkan uraian
terseut% apaila 'e'enang yang diperoleh organ pemerintahan se$ara atriusi itu
ersi9at asli yang erasal dari peraturan perundangundangan% yaitu dari redaksi pasalpasal tertentu dalam peraturan perundangundangan.
Penerima dapat men$iptakan 'e'enang aru atau memperluas 'e'enang
yang sudah ada dengan tanggung !a'a intern dan ekstern pelaksanaan 'e'enang
yang diatriusikan sepenuhnya erada pada penerima 'e'enang (atriutaris) 2.
elegasi enurut aria :arida ( 2000 5 ,,,- )% delegasi ke'enangan dalam
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
6/28
pementukan peraturan perundangundangan adalah pelimpahan ke'enangan
mementuk peraturan yang leih tinggi kepada peraturan yang leih rendah% aik
dinyatakan dengan tegas mamupun tidak dinyatakan dengan tegas.
Pada ke'enangan delegasi tidak dierikan% melainkan ersi9at semetara%
ke'enangan dapat diselenggarakan sepan!ang pelimpahan terseut masih ada.
elegasi adalah penyerahan 'e'enang untuk memuat esluit oleh pe!aat
pemerintahan kepada pihak lain. 7al terseut erarti ada perpindahan tanggung
!a'a dari yang memeri delegasi kepada yang menerima delegasi. #etika
penyerahan delegasi dilakukan maka aparat penerima delegasi terseut er'enang
men$iptakan suatu produk hukum% $ontohnya adalah ketika Pemerintah Pusat
mendelegasikan 'e'enang kepada Pemerintah aerah untuk memuat Peraturan
aerah di daerah masingmasing sehingga Pemerintah aerah ertanggung !a'a penuh atas ke'enangan delegasi yang diterimanya. enurut Philipus .7ad!on%
pada dasarnya terdapat peredaan antara delegasi dan mandat.
alam hal delegasi% mengenai prosedur pelimpahannya erasal dari suatu
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dengan peraturan
perundangundangan% dengan tanggung !a'a gugat eralih kepada
delegatataris"penerima delegasi. Pemeri delegasi tidak dapat menggunakan
'e'enang itu lagi% ke$uali setelah ada pen$autan dengan erpegang asas
$ontarius a$tus% artinya setiap peruahan% pen$autan suatu peraturan perundangundangan dilakukan oleh pe!aat yang menetapkan peraturan dimaksud% dan
dilakukan dengan peraturan yang setingkat atau yang leih tinggi.
alam hal mandat% prosedur pelimpahan dalam rangka huungan atasan
a'ahan yang ersi9at rutin. Adapun tanggun !a'a dan tanggng gugat tetap pada
pemeri mandat. etiap saat pemeri mandat dapat menggunakan sendiri
'e'enang yang dilimpahkan itu. yaratsyarat delegasi antara lain5 a) elegasi
harus de9initi9% artinya pemeri delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri
'e'enang yang telah dilimpahkan itu. ) elegasi harus erdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan% artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundangundangan? $) elegasi tidak
kepada a'ahan% artinya dalam huungan hirarki kepega'aian tidak
diperkenankan adanya delegasi? d) #e'a!ian memeri keterangan"pen!elasan%
artinya pemeri delegasi"delegans er'enang untuk meminta pen!elasan tentang
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
7/28
pelaksanaan 'e'enang terseut? e) Peraturan kei!akan artinya pemeri delegasi
memerikan instruksi"petun!uk tentang penggunaan 'e'enang terseut isalnya%
ketika +upati pergi 7a!i"Umroh% maka +upati mendelegasikan kepada *akil
+upati semua ke'enangan yang dimiliki +upati.
troink dan teeneek seagaimana dikutip oleh id'an% mengemukakan
pandangan yang ereda% seagai erikut 5 6+ah'a hanya ada dua $ara untuk
memperoleh 'e'enang% yaitu atriusi dan delegasi. Atriusi erkenaan dengan
penyerahan 'e'enang aru% sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan
'e'enang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh 'e'enang se$ara
atriuti9 kepada organ lain? !adi delegasi se$ara logis selalu didahului oleh
atriusi). engenai mandat% tidak dii$arakan mengenai penyerahan 'e'enang
atau pelimahan 'e'enang. alam hal mandat tidak ter!adi peruahan.yarat ah atau Tidaknya #etetapan #etetapan ah (re$htgelidge
es$hiking) yarat yang harus dipenuhi agar ketetapan itu ersi9at sah menurut @an
der Pot adalah #etetapan harus diuat oleh alat (organ) yang erkuasa (eoged)
memuatnya. alam pementukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkan
suatu ketetapan% tidak oleh ada kekurangan yuridis% kekurangan yuridis dapat
diseakan karena salah kira (d'aling)% paksaan (d'ang)% dan tipuan (edrog).
#etetapan yang dimaksud adalah harus dieri entuk yang sesuai dengan yang
ditetapkan dalam peraturan yang men!adi dasarnya dan pemuatan keputusanterseut harus !uga memperhatikan $ara"prosedur pemuatan keputusan"ketetapan
yang dimaksud. si dan tu!uan dari ketetapan harus sesuai dengan isi dan tu!uan
dalam peraturan dasarnya. #etetapan tidak sah ( niet re$htsgeldige es$hikking).
#e'enangan NonAtriuti9 +ersi9at nsidental #e'enangan nonatriuti9 ersi9at
insidental% tidak permanen.
alam 'e'enangnya aparat penegak hukum tidak er'enang mementuk
suatu produk hukum. Penyea aparat tidak er'enang atau diseut oneoegheid
ada 3% yakni5 atione aterial% aparat Pemerintah tidak er'enang karenaisi"materi ke'enangan terseut. isalkan5 *akil Presiden memuat #eputusan
*akil Presiden% hal terseut adalah tidak sah% karena hanya Presiden yang dapat
memuat #eputusan. atione ;o$$us% aparat pemerintah tidak er'enang
kaitannya dengan 'ilayah hukum. isalnya% #eputusan *alikota ogyakarta tidak
sah !ika dierlakukan di 'ilayah #ulonprogo. atione Temporis% aparat
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
8/28
Pemerintah tidak er'enang karena dalu'arsa atau telah le'at 'aktu yang
ditentukan dalam peraturan perundangundangan. isalkan% ke'engan Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai !angka 'aktu 40 hari. alam 7ukum Tata
Negara% terdapat 3 (tiga) teori tentang teori keatalan% yakni atal mutlak% atal
demi hukum% dan dapat diatalkan. #e3 (tiga) teori ini memiliki peredaan
erdasarkan 2 (dua) aspek% yakni5 1)
+erdasarkan akiat hukum yang ditimulkan% yakni akiatakiat hukum
yang mengikuti !ika ter!adi pematalan. 7al terseut adalah konsekuensi logis
yang mun$ul dan tidak dapat dihindari. 2) ;emaga atau Pe!aat yang erhak
menyatakan atal% yakni mengenai ke'enangan pematalan dalam arti pe!aat
yang erhak untuk melakukan proses pematalan terseut. Teori +atal utlak
+atal mutlak erakiat semua peruatan yang pernah dilakukan% dianggap tidak pernah ada. alam konteks ini% peruatan yang dinyatakan tidak pernah ada
terseut% erlaku prinsip semua orang atau su!ek hukum dianggap tahu hukum.
alam hal atal mutlak ini% yang erhak menyatakan atal mutlak hanyalah
peradilan dalam UndangUndang #ehakiman.
+atal emi 7ukum Akiat hukumnya ada 2 (dua) alternati9. Alternati9
pertama adalah peruatan yang sah dilakukan% dianggap tidak ada atau tidak sah
se$ara hukum% dan alternati9 kedua adalah peruatan yang dilakukan seagaian
dianggap sah% dan seagian lagi dianggap tidak sah. alam hal atal demi hukumini% pe!aat yang erhak menyatakan atal atau tidak adalah pihak yudikati9 dan
eksekuti9. apat iatalkan alam hal dapat diatalkan% memiliki konsekuensi
hukum dimana keseluruhan dari peruatan hukum yang pernah dilakukan
seelumnya %tetap dianggap sah. Artinya keseluruhan peruatan di masa silam
tetap men!adi kekuatan hukum yang tidak dapat diatalkan atau tetap erlaku pada
masa itu. Adapun pe!aat yang erhak mematalkan adalah pihak yudikati9%
eksekuti9% dan legislati9. #onsekuensi yuridis ke'enangan yang tidak sah adalah
atal demi hukum% sama halnya dengan konsekuensi yuridis peruatan hukumaparat pemerintah yang dinyatakan atal demi hukum pada mulanya didasari
dengan ke'enangan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat ketentuan yang
harus terpenuhi agar suatu peruatan aparat pemerintah dinyatakan sah.
C. Konstruksi Hukum Politik Hukum UU Nomor 30 Tahun 2014
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
9/28
Pertanyaannya adalah agaimana konstruksi hukum UU Nomor 30 Tahun
2014& Untuk men!a'a ini kita melihat latar elakang politik hukum teritnya
UU Nomor 30 tahun 2014
=ika kita a$a se$ara $ermat Pen!elasan Umum di!elaskan% ah'a dasar
konstitusional menga$u kepada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang asar
Negara epulik ndonesia Tahun 14,% kedaulatan erada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UndangUndang asar. elan!utnya menurut ketentuan
Pasal 1 ayat (3) UndangUndang asar Negara epulik ndonesia Tahun 14,%
negara ndonesia adalah negara hukum. 7al ini erarti ah'a sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara epulik ndonesia harus erdasarkan
atas 6ri!#i6 kedau&ata! rak9at dan 6ri!#i6 !e"ara ukum.
#onsekuensi logis% maka erdasarkan prinsipprinsip terseut% segala entuk #eputusan dan"atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus erdasarkan ata#
kedau&ata! rak9at dan ukumyang merupakan re9leksi dari Pan$asila seagai
ideologi negara.
7al ini maknanya adalah tindakan administrasi pemerintahan tidak
erdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan
itu sendiri. Penggunaan kekuasaan negara terhadap *arga asyarakat ukanlah
tanpa persyaratan. *arga asyarakat tidak dapat diperlakukan se$ara se'enang
'enang seagai o!ek.Pertanyaan dengan dasar apa tindakan administrasi pemerintahan terhadap
'arga masyarakat& Artinya keputusan dan"atau Tindakan terhadap *arga
asyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan
asasasas umum pemerintahan yang aik.
Atas adasar itu perlu adanya penga'asan terhadap #eputusan dan"atau
Tindakan merupakan pengu!ian terhadap perlakuan kepada *arga asyarakat
yang terliat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip
prinsip perlindungan hukum yang se$ara e9ekti9 dapat dilakukan oleh lemaganegara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang eas dan mandiri. #arena
itu% #i#tem da! 6ro#edur 6e!9e&e!""araa! tu"a# 6emeri!taa! da!
6emba!"u!a! aru# diatur da&am u!da!"u!da!"
Pandangan di atas% karena sekaras dengan $ara pandang yang didasarkan %
ah'a tugas pemerintahan adalah untuk me'u!udkan tu!uan negara seagaimana
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
10/28
dirumuskan dalam pemukaan UndangUndang asar Negara epulik ndonesia
Tahun 14, dan tugas terseut merupakan tugas yang sangat luas.
engan demikian $akupan sangat luas% oleh karena itu diperlukan peraturan
yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan men!adi leih sesuai
dengan harapan dan keutuhan masyarakat (citizen friendly)% guna memerikan
landasan dan pedoman agi +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan dalam
men!alankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.
Atas dasar itu% maka ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan terseut
diatur dalam seuah UndangUndang yang diseut UndangUndang Administrasi
Pemerintahan.
A6a 8ami!a! keberadaa! U!da!"U!da!" Nomor 30 Tau! 2014 :
UndangUndang Administrasi Pemerintahan ini men!amin hakhak dasar danmemerikan pelindungan kepada *arga asyarakat serta men!amin
penyelenggaraan tugastugas negara seagaimana dituntut oleh suatu negara
hukum sesuai dengan Pasal 2/ ayat (1)% Pasal 2B ayat (3)% Pasal 2B :% dan Pasal
2B ayat (2) UndangUndang asar Negara epulik ndonesia Tahun 14,.
#onsekuensi hukumnya *arga asyarakat tidak men!adi o!ek% melainkan
su!ek yang akti9 terliat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. alam rangka
memerikan !aminan pelindungan kepada setiap *arga asyarakat% maka
UndangUndang ini memungkinkan *arga asyarakat menga!ukan keeratan dan anding terhadap #eputusan dan"atau Tindakan% kepada +adan dan"atau Pe!aat
Pemerintahan atau Atasan Pe!aat yang ersangkutan.
=adi se$ara kontruksi hukum UU No 30 tahun 2014 adalah hukum materil
dari 7ukum Tata Usaha Negara. Artinya 'arga asyarakat !uga dapat menga!ukan
gugatan terhadap #eputusan dan"atau Tindakan +adan dan"atau Pe!aat
Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara% karena UndangUndang ini
merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.
e$ara hak konsutusional keeradaan UndangUndang AdministrasiPemerintahan ini adalah mengaktualisasikan se$ara khusus norma konstitusi
huungan antara negara dan *arga asyarakat.
=ika dilihat dari sisi hukum Admnisitrasi Negara% maka pengaturan
Administrasi Pemerintahan dalam UndangUndang ini merupakan i!#trume!
6e!ti!" dari !e"ara ukum 9a!" demokrati#% dimana #eputusan dan"atau
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
11/28
Tindakan yang ditetapkan dan"atau dilakukan oleh +adan dan"atau Pe!aat
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lemagalemaga
di luar eksekuti9% yudikati9% dan legislati9 yang menyelenggarakan 9ungsi
pemerintahan yang memungkinkan untuk diu!i melalui Pengadilan.
engan demikian keeradaan UU No 30 Tahun 2014 hakekatnya adalah
merupakan implementasi nilainilai ideal dari seuah negara hukum. artinya
penyelenggaraan kekuasaan negara harus erpihak kepada 'arganya dan ukan
sealiknya engapa demikian &% karena undangUndang ini diperlukan dalam
rangka memerikan !aminan kepada *arga asyarakat yang semula seagai o!ek
men!adi su!ek dalam seuah negara hukum yang merupakan agian dari
per'u!udan kedaulatan rakyat.
#edaulatan *arga asyarakat dalam seuah negara tidak dengan sendirinya aik se$ara keseluruhan maupun seagian dapat ter'u!ud. Pengaturan Administrasi
Pemerintahan dalam UndangUndang ini men!amin ah'a #eputusan dan"atau
Tindakan +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan terhadap *arga asyarakat tidak
dapat dilakukan dengan semenamena. Artinya 'arga masyarakat tidak akan
mudah men!adi o!ek kekuasaan negara. elain itu%
UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 adalah merupakan trans9ormasi
AUP+ yang telah dipraktikkan selama erpuluhpuluh tahun dalam
penyelenggaraan Pemerintahan% dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yangmengikat. AUP+ yang aik akan terus erkemang% sesuai dengan perkemangan
dan dinamika masyarakat dalam seuah negara hukum. #arena itu penormaan asas
ke dalam UndangUndang ini erpi!ak pada asasasas yang erkemang dan telah
men!adi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di ndonesia selama ini.
UndangUndang Nomor 30 Taghun 2014i men!adi dasar hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan
yang aik (good governance) dan seagai upaya untuk men$egah praktik korupsi%
kolusi% dan nepotisme.A6a 9a!" diara6ka! de!"a! ada!9a UU Nomor 30 Tau!
2014: UndangUndang ini harus mampu men$iptakan irokrasi yang semakin
aik% transparan% dan e9isien.
e$ara konsepsional% ah'a pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan
pada dasarnya adalah upaya untuk memangun prinsipprinsip pokok% pola pikir%
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
12/28
sikap% perilaku% udaya dan pola tindak administrasi yang demokratis% o!ekti9% dan
pro9esional dalam rangka men$iptakan keadilan dan kepastian hukum.
elain itu UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 merupakan keseluruhan
upaya untuk mengatur kemali #eputusan dan"atau Tindakan +adan dan"atau
Pe!aat Pemerintahan erdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan
AUP+.
e$ara konstruksi hukum keradaan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014
dimaksudkan tidak hanya seagai payung hukum agi penyelenggaraan
pemerintahan% tetapi !uga seagai i!#trume! u!tuk me!i!"katka! kua&ita#
6e&a9a!a! 6emeri!taa! ke6ada ma#9arakat #ei!""a keberadaa! U!da!"
U!da!" i!i be!arbe!ar da6at meu8udka! 6emeri!taa! 9a!" baik ba"i
#emua Bada! atau 'e8abat 'emeri!taa! di 'u#at da! %aera.#emudian agaimana konstruksi hukumnya UU No 30 Tahun 2014 &
Untuk memahas penulis melakukan pemetaan norma dengan pendekatan
konstruksi hukum melalui semiotika hukum% yaitu seuah metode untuk
memahami makna yang tersirat dan tersurat dari seuah norma hukum% karena
hakekat seauh 9ormalasi pasal adalah simol yang perlu dierikan makna yang
sesuai dengan maksud atau semangat dari politik hukum peraturan perundang
undangan. alam konstek ini adalah UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014%
seagai erikut51. Apa dasar pertimangan hukum dikeluarkan UU No 30 tahun 2014&.
Ada tiga pertimanga hukum% yaitu5
1. ah'a dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan% adan dan"atau
pe!aat pemerintahan da&am me!""u!aka! ee!a!" aru# me!"a,u 6ada a#a#a#a# umum
6emeri!taa! 9a!" baik da! berda#arka! kete!tua! 6eratura! 6eru!da!"u!da!"a!;
2. ah'a untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan% pengaturan
mengenai administrasi pemerintahandiara6ka! da6at me!8adi #o&u#i da&am memberika!
6e&i!du!"a! ukum$ baik ba"i ar"a ma#9arakat mau6u! 6e8abat 6emeri!taa!;
3. ah'a untuk me'u!udkan pemerintahan yang aik% khususnya agi pe!aat pemerintahan%
undangundang tentang administrasi pemerintahanme!8adi &a!da#a! ukum 9a!" dibutuka!
"u!a me!da#ari ke6utu#a! da!7atau ti!daka! 6e8abat 6emeri!taa! u!tuk meme!ui
kebutua! ukum ma#9arakat da&am 6e!9e&e!""araa! 6emeri!taa!;
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
13/28
2A6a tu8ua! UU No 30 Tau! 2014 :
Tu!uan UndangUndang tentang Administrasi Pemerintahan adalah 5
a. men$iptakan terti penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan?
b me!,i6taka! ke6a#tia! ukum;
, me!,e"a ter8adi!9a 6e!9a&a"u!aa! Wee!a!"?
d. men!amin akuntailitas +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan?
e. memerikan pelindungan hukum kepada *arga asyarakat dan aparatur pemerintahan?
9. me&ak#a!aka! kete!tua! 6eratura! 6eru!da!"u!da!"a! dan menerapkan AUP+? dan
g. memberika! 6e&a9a!a! 9a!" #ebaikbaik!9a ke6ada War"a Ma#9arakat
3Ba"aima!a Rua!" Li!"ku6 UU Nomor 30 Tau! 2014 :
Pasal 4 (1) uang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam UndangUndang inimeliputi semua aktiitas5
a. +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan yang menyelenggarakan :ungsi Pemerintahan
dalam &i!"ku6 &emba"a ek#ekuti;
. +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan yang menyelenggarakan :ungsi Pemerintahan da&am
&i!"ku6 &emba"a 9udikati;
$. +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan yang menyelenggarakan :ungsi Pemerintahan da&am
&i!"ku6 &emba"a &e"i#&ati ? dan
d. +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan+u!"#i 'emeri!taa!9a!" di#ebutka! U!da!"U!da!" %a#ar Ne"ara Re6ub&ik I!do!e#ia Tau! 1
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
14/28
Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari seuah #eputusan dan"atau Tindakan yang
diuat oleh +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan. 7uru9 ang dimaksud dengan 6asas
perlindungan terhadap hak asasi manusia8 adalah ah'a penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan% +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan tidak oleh melanggar hakhak dasar *arga
asyarakat seagaimana di!amin dalam UndangUndang asar Negara epulik ndonesia
Tahun 14,.
Asasasas Umum Pemerintahan yang +aik yang selan!utnya disingkat AUP+ adalah prinsip yang
digunakan seagai a$uan penggunaan *e'enang agi Pe!aat Pemerintahan dalam
mengeluarkan #eputusan dan"atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
,.Apakah Pe!aat Pemerintahan emiliki hak untuk menggunakan ke'enangan&
Pasal - (1) Pe!aat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan #e'enangan dalammengamil #eputusan dan"atau Tindakan. (2) 7ak seagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi5
a. melaksanakan #e'enangan yang dimiliki erdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
dan AUP+?
. menyelenggarakan aktiitas pemerintahan erdasarkan #e'enangan yang dimiliki?
$. menetapkan #eputusan erentuk tertulis atau elektronis dan"atau menetapkan Tindakan?
d. meneritkan atau tidak meneritkan% menguah% mengganti% men$aut% menunda% dan"atau
mematalkan #eputusan dan"atau Tindakan?e. menggunakan iskresi sesuai dengan tu!uannya?
9. mendelegasikan dan memerikan andat kepada Pe!aat Pemerintahan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan? g. menun!uk pelaksana harian atau pelaksana tugas
untuk melaksanakan tugas apaila pe!aat de9initi9 erhalangan?
h. meneritkan Cin% ispensasi% dan"atau #onsesi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan?
i. memperoleh perlindungan hukum dan !aminan keamanan dalam men!alankan tugasnya?
!. memperoleh antuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya?
k. menyelesaikan engketa #e'enangan di lingkungan atau 'ilayah ke'enangannya?
l. menyelesaikan Upaya Administrati9 yang dia!ukan masyarakat atas #eputusan dan"atau Tindakan
yang diuatnya? dan
m. men!atuhkan sanksi administrati9 kepada a'ahan yang melakukan pelanggaran seagaimana
diatur dalam UndangUndang ini.
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
15/28
. A6a 9a!" me!8adi kea8iba! 'e8abat 'emeri!taa! :
Pasal / (1) Pe!aat Pemerintahan erke'a!ian untuk menyelenggarakan Administrasi
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan% kei!akan pemerintahan%
dan AUP+. (2) Pe!aat Pemerintahan memiliki ke'a!ian5
a memuat #eputusan dan"atau Tindakan sesuai dengan ke'enangannya?
b mematuhi AUP+ dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan?
, mematuhi persyaratan dan prosedur pemuatan #eputusan dan"atau Tindakan?
d mematuhi UndangUndang ini dalam menggunakan iskresi?
e memerikan +antuan #edinasan kepada +adan dan"atau Pe!aat Pemerintahan yang meminta
antuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu?
memerikan kesempatan kepada *arga asyarakat untuk didengar pendapatnya seelummemuat #eputusan dan"atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
" memeritahukan kepada *arga asyarakat yang erkaitan dengan #eputusan dan"atau
Tindakan yang menimulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari ker!a terhitung se!ak
#eputusan dan"atau Tindakan ditetapkan dan"atau dilakukan?
menyusun standar operasional prosedur pemuatan #eputusan dan"atau Tindakan? i. memeriksa
dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan% serta memuka akses dokumen Administrasi
Pemerintahan kepada *arga asyarakat% ke$uali ditentukan lain oleh undangundang?
i meneritkan #eputusan terhadap permohonan *arga asyarakat% sesuai dengan halhal yangdiputuskan dalam keeratan"anding?
8 melaksanakan #eputusan dan"atau Tindakan yang sah dan #eputusan yang telah dinyatakan
tidak sah atau diatalkan oleh Pengadilan% pe!aat yang ersangkutan% atau Atasan Pe!aat? dan
k mematuhi putusan Pengadilan yang telah erkekuatan hukum tetap.
%Im6&ika#i Hukum diterbitka! UU Nomor 30 tau! 2014:
+erdasarkan uraian diatas% !elaslah ah'a UU No 30 Tahun 2014 sangat mendasar dan
memperluas administrasi Pemrintahan% karena lingkup tidak hanya di eskekuti9% tetapi lingkupyudikati9 dan legislati9 (Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2014). alah satu $ontoh5D1E
adalah gugurnya kapasitas penyidik dalam menilai suatu peruatan termasuk dalam ranah
penyalahgunaan 'e'enang karena telah eralih kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
diu!i terleih dahulu. 7al ini aeiring telah diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan pada tanggal 1/ Fktoer 2014 yang lalu !uga meman$ing diskursus
tentang gugurnya kapasitas penyidik dalam menilai suatu peruatan termasuk dalam ranah
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
16/28
penyalahgunaan 'e'enang karena telah eralih kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
diu!i terleih dahulu. Apakah enar demikian adanya&etidaknya orangorang yang
erkesimpulan demikian mengamil pengertian terseut dari unyi ketentuan Pasal 21 ayat (1)
UU Administasi Pemerintahan terseut% yaitu seagai erikut 5
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur
penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan
edangkan yang dimaksud dengan Pengadilan pada ayat di atas di!elaskan dalam
ketentuan Pasal 1 angka 1B UU yang sama% yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.:rasa
menyalahgunakan ke'enangan" penyalahgunaan 'e'enang dapat kita temukan dalam rumusan
Pasal 3 UU PTP#% yang unyi lengkapnya adalah seagai erikut 5
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.engan demikian unsur 6menyalahgunakan ke'enangan8 seagaimana terseut dalam
Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1 tentang Pemerantasan Tindak Pidana #orupsi diartikan
memiliki pengertian yang sama dengan 6penyalahgunaan ke'enangan8 seagaimana diseut
dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan% atau
leih !auh lagi ah'a ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 terseut
dianggap telah men$aut ke'enangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan
dalam rangka mengetahui apakah telah ter!adi penyalahgunaan 'e'enang yang dilakukan oleh
seorang tersangka selaku pe!aat pemerintahan yang mana menurut hal terseut seharusnya
men!adi o!ek untuk diu!i terleih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara.esungguhnya diskursus ini hanya mengulang kemali perdeatan lama di antara para
ahli hukum tentang adanya keterkaitan antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana
yang dalam hal ini khususnya mengenai tindak pidana korupsi. #eterkaitan terseut
menimulkan kesulitan dalam memedakan kapan seorang aparatur negara itu
melakukan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana dan
kapan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang yang masuk dalam ruang lingkup
hukum administrasi negara.
Penyalahgunaan ke'enangan mempunyai karakter atau $iri 5
1. enyimpang dari tu!uan atau maksud dari suatu pemerian ke'enangan?
2. enyimpang dari tu!uan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas?
3. enyimpang dari tu!uan atau maksud dalam kaitannya dengan asasasas umum
pemerintahan yang aik?
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
17/28
e$ara sustansial% asas spesialitas ( specialialiteit beginsel ) mengandung makna ah'a setiap
ke'enangan memiliki tu!uan tertentu. Penyimpangan terhadap asas ini akan melahirkan
penyalahgunaan ke'enangan (detournement de pouvoir. Parameter peraturan perundang
undangan maupun asasasas umum pemerintahan yang aik dipergunakan untuk
memuktikaninstrumen atau modus penyalahgunaan ke'enangan (penyalahgunaan ke'enangandalam Pasal 3 UUPTP#)% sedangkan penyalahgunaan ke'enangan aru dapat diklasi9ikasikan
seagai tindak pidana apaila erimplikasi terhadap kerugian negara atau perekonomian negara
(ke$uali untuk tindak pidana korupsi suap% grati9ikasi% dan pemerasan)% Tersangka mendapat
keuntungan% masyarakat tidak dilayani% dan peruatan terseut merupakan tindakan ter$ela.
Pada kenyataannya% tanpa ermaksud untuk ikut larut dalam perdeatan akademis
terseut% sesungguhnya hukum pidana menganut prinsip 6personal responsiility8 yang artinya
tanggung !a'a pidana adalah tanggung !a'a priadi. 7al ini se$ara langsung telah memeri
garis atas yang !elas dalam hal ditemukan adanya 6'ilayah auau8 dalam peririsan antara
hukum administrasi dengan hukum pidana. Pada hukum administrasi erlaku prinsip pertanggung!a'aan !aatan (liaility !aatan)% sedangkan dalam hukum pidana erlaku prinsip
pertanggung!a'aan priadi (personal responsiility). alam hal ini penyalahgunaan 'e'enang
yang dilakukan oleh aparatur negara dengan tu!uantu!uan yang tidak dienarkan dan khususnya
untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan 'e'enang terseut mengakiatkan kerugian negara
atau perekonomian negara maka hal terseut merupakan peruatan mela'an hukum yang
dipertanggung !a'akan se$ara priadi dan masuk ruang lingkup hukum pidana.
Untuk memeri kesimpulan yang !elas ah'a pengertian 6penyalahgunaan 'e'enang8
seagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 UUPTP# tidak isa dita9sirkan se$ara paralel
melalui ketentuan di luar hukum pidana marilah kita simak Putusan ahkamah Agung No./ #"Pid"2004 yang mana salah satu pertimangannya erunyi seagai erikut 5 !enimbang,
bahwa sehubungan dengan unsur tindak pidana tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan
pendapat"pendapat Prof. #r. $ndriyanto Seno %dji, S.&., !.&. dalam makalahnya '%ntara
ebijakan Publik) (Publiek *eleid, %zas Perbuatan !elawan &ukum !ateriel dalam Prespektif
+indak Pidana orupsi di $ndonesia) yang pada pokoknya adalah Pengertian
'menyalahgunakan wewenang) dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi
tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. !engingat tidak adanya eksplisitas
pengertian tersebut dalam hukum pidana, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan
doktrin yang dikemukakan oleh &.%. #emeersemen tentang kajian '#e %utonomie van het !ateriele Strafrecht) (tonomi dari hukum pidana materiel. $ntinya mempertanyakan apakah
ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya
dengan &ukum Perdata dan &ukum +ata -saha egara, sebagai suatu cabang hukum lainnya.
#i sini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum
pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya. %pakah yang dimaksud dengan disharmoni dalam
hal"hal dimana kita memberikan pengertian dalam -ndang"-ndang &ukum Pidana dengan isi
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
18/28
lain mengenai pengertian yang sama bunyinya dalam cabang hukum lain, ataupun
dikesampingkan teori, fiksi dan konstruksi dalam menerapkan hukum pidana pada cabang
hukum lain. esimpulannya dikatakan bahwa mengenai perkataan yang sama, &ukum Pidana
mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang
terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukanlain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. #engan
demikian apabila pengertian 'menyalahgunakan kewenangan) tidak ditemukan eksplisitasnya
dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang
sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya/
!akalah pembanding0
RUANG LINGKUP K!P"T"N#I A$#LUT P"RA%ILAN TATA U#AHA
N"GARA
(Berdasarkan Paradigma UU !. 3" #ahun 2"1$ tentang Administrasi Pemerintahan%
&2'
l&h ' $A!$ANG H"RI(ANT.)#H !H.
A. Pengantar.
!mpetensi (kewenangan% suatu badan pengadilan untukmengadili suatu perkaradapat dibedakan atas k!mpetensi relati) dan k!mpetensi
abs!lut. !mpetensi relati) berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk
mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. *edangkan
k!mpetensi abs!lut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara
menurut !byek+ materi atau p!k!k sengketa.[1]*edangkan menurut *!edikn!
,ert!kusum!+ !mpetensi abs!lut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah
wewenang badan pengadilan dalam memeriksa -enis perkara tertentu yang seara
mutlak tidak dapat diperiksa !leh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.
[2]!mpetensi abs!lut atau kewenangan mutlak ini memberi -awaban atas
pertanyaan+/ peradilan apa yang berwenang mengadili suatu perkara tertentu.
!mpetensi abs!lut Peradilan #ata Usaha egara menurut Undang0undang
!. #ahun 14 sebagaimana terakhir diubah dengan UU !. 1 #ahun 2"" tentang
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
19/28
Peradilan #ata Usaha egara+ adalah mengadili sengketa #ata Usaha egara antara
!rang atau Badan 5ukum Perdata melawan Badan6Pe-abat #ata Usaha egara+ akibat
diterbitkannya keputusan #ata Usaha egara. ,enurut Undang0undang Peradilan #ata
Usaha egara+ kewenangan atau k!mpetensi abs!lut terbatas pada mengadili dan
memutus sengketa #ata Usaha egara akibat diterbitkannya keputusan #ata Usaha
egara+ yaitu penetapan tertulis yang bersi)at k!nkrit indi7idual dan )inal yang
menimbulkan akibat hukum bagi sese!rang atau badan hukum perdata.[3]
ehadiran Undang0undang !.3" #ahun 2"1$ tentang Administrasi
Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 18 9kt!ber 2"1$+ telah membawa
perubahan yang signi)ikan terhadap k!mpetensi Peradilan #ata Usaha egara+ karena
k!mpetensi abs!lut Peradilan #ata Usaha egara yang semula terbatas+ men-adidiperluas. Pengertian eputusan dan akupan eputusan dalam UU !. 3" #ahun
2"1$ lebih luas dari eputusan sebagai !byek sengketa P:;A#U menurut UU
P:;A#U.[4]
Berdasarkan pengantar diatas+ maka dalam tulisan ini akan di diuraikan lebih
lan-ut+ mengenai+ bagaimana k!mpetensi Peradilan #ata Usaha egara+ sebelum dan
sesudah diundangkannya UU !. 3" #ahun 2"1$ tentang Administrasi Pemerintahan.
$. Kom*&t&nsi P&ra+ilan Tata Usaha m&nurut Un+an,-un+an, No. Tahun 1/
s&a,aimana +iuah +&n,an UU No. / Tahun 2004 +an t&rakhir +&n,an UU No. 1
Tahun 200/ t&ntan, P&ra+ilan Tata Usaha N&,ara.
,enurut ketentuan pasal $8 UU Peradilan #ata Usaha egara+ k!mpetensi
abs!lut Peradilan #ata Usaha egara adalah bertugas dan berwenang memeriksa+
memutus+ dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
20/28
#ata Usaha egara yang berdasarkan peraturan perundang0undangan yang berlaku+
yang bersi)at k!nkret+ indi7idual+ dan )inal+ yang menimbulkan akibat hukum bagi
sese!rang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka UU Peradilan #U.%
Penetapan tertulis terutama menun-uk pada isi+ bukan kepada bentuk
keputusan yang dikeluarkan !leh Badan atau Pe-abat #ata Usaha egara. Badan atau
Pe-abat #ata Usaha egara adalah pe-abat di pusat dan diadaerah yang melakukan
kegiatan yang bersi)at eksekuti). #indakan 5ukum #U adalah perbuatan Badan atau
pe-abat #ata Usaha egara yang bersumber pada suatu hukum #ata Usaha egara
yang dapat menimbulkan hak atau kewa-iban bagi !rang lain. Bersi)at k!nkrit artinya
!byek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwu-ud+ tertentu atau dapat ditentukan.
Bersi)at indi7idual artinya keptusan #U tidak ditu-ukan kepada umum tetapi tertentubaik alamat maupun yang ditu-u. Bersi)at )inal artinya sudah de)initi)+ dan karenanya
sudah dapat menimbulkan akibat hukum.
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
21/28
*elan-utnya pasal $ UU Peratun -uga masih memberikan pengeualian
sebagai berikut /
$Pengadilan tidak ber%enang memeriksa& memutus dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu
dikeluarkan:
a. dalam %aktu perang& keadaan bahaya& keadaan bencana alam& atau keadaan luar biasa
yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.#
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
22/28
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
23/28
1. Penetapan tertulis.
2.
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
24/28
Pasal 84 ayat (3% UU AP /
$alam hal /arga 0asyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding
!leh tasan Pejabat& /arga 0asyarakat dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan.#
Pasal 1 angka + UU AP/
$Tindakan dministrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan
adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya
untuk melakukan dan1atau tidak melakukan perbuatan k!nkret dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.#
adi Peradilan #U berwenang mengadili+ tidak hanya tidakan hukum
(rechtelijke handeling % tetapi termasuk tindakan )aktual (feitelijke handeling %.
Ad.3. !mpetensi Peradilan #ata Usaha egara terhadap Pengu-ian tentang ada atau
tidaknya unsus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pe-abat pemerintahan.
( Pasal 21 UU AP.%
Pasal 21 UU AP.$'() Pengadilan ber%enang menerima& memeriksa& dan memutuskan
ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan /e%enang yang dilakukan !leh
Pejabat Pemerintahan.
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
25/28
'+) *adan dan1atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan perm!h!nan
kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan
/e%enang dalam Keputusan dan1atau Tindakan.#
*esuai ketentuan tersebut+ maka kewenangan 6 k!mpetensii Peradilan #U men-adi
diperluas+ yakni berwenang menerima+ memeriksa+ dan memutuskan
ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan !leh
Pe-abat Pemerintahan.
ewenangan ini bertitik singgung dengan kewenangan peradilan umum+ khususnya
peradilan pidana. arena selama ini mengenai unsur ada atau tidaknya penyalah
gunaan wewenang dalam kasus pidana adalah men-adi kewenangan hakim pidana.
Ad. $. !mpetensi Peratun untuk mengadili6mengabulkan tuntutan ganti rugi+ tanpa
pembatasan -umlah tertentu.
*ebagaimana diuraikan diatas+ dari ketentuan pasal 8 ayat (1% -!. Pasal 84 ayat (3% -is.
Pasal 1 angka + UU AP+ telah memberikan perluasan k!mpetensi Peradilan #ata
Usaha egara. *ebelumnya !byek sengketa #U hanya keputusan #U (dalam
bentuk tertulis% sa-a+ tetapi berdasarkan ketentuan tersebut #indakan Administrasi
Pemerintahan6#indakan )atual administrasi Pemerintahan -uga men-adi k!mpetensi
Peradilan #ata Usaha egara. *ebelum berlakunya UU !.3" #ahun 2"1$+ #indakan Administrasi Pemerintahan6#indakan )atual administrasi Pemerintahan adalah
men-adi k!mpetensi abs!lut Peradilan Umum. Yakni dalam )!rmat gugatan perbuatan
melawan hukum penguasa (!nrechtmatige !2erhaitdaad).
Perluasan k!mpetensi Peradilan #ata Usaha egara+ khususnya menyangkut
!byek #indakan Administrasi Pemerintahan6#indakan )atual administrasi
Pemerintahan+ membawa k!nskwensi l!gis terhadap besaran tuntutan ganti rugi di
Peradilan #ata Usaha egara.
*ebelumnya menurut Peraturan Pemerintah !m!r $3 #ahun 11 #entang ?anti
;ugi dan #ata @ara Pelaksanaannya Pada Pradilan #ata Usaha egara menentukan
ganti rugi dibatasi minimum ;p 2"."""+0 (dua ratus lima puluh ribu ;upiah%
dan maksimal ;p .""".""" (ima >uta ;upiah%1$.
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
26/28
Ad. . ewenangan Peradilan #U tingkat pertama+ mengadili gugatan pasa upaya
administrati) 'administratief ber!ep).
Pasal 1 angka 14 /
Upaya dministratif adalah pr!ses penyelesaian sengketayang dilakukan dalam
lingkungan dministrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan dan1atau Tindakan yang merugikan.
Berbeda dengan pengaturan pada UU peratun+ yang memberikan kewenangan
Pengadilan #inggi6Banding untuk mengadili sengketa #U yang berasal dari Upaya
Administrati). Pasal $ -!. Pasal 1 ayat (3% UU Peratun.
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
27/28
dia-ukan !leh pem!h!n sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau apabila tidak
ditentukan telah lewat sepuluh hari setelah perm!h!nan yang sudah lengkap diterima.
Berdasarkan Perm!h!nan Pengadilan #ata Usaha egara berwenang memutuskan
mengenai penerimaan perm!h!nan yang dia-ukan pem!h!n.
etentuan dalam UU AP tersebut adalah berbeda dengan ketentuan pasal 3 UU
Peratun yang menganut reCim )ikti) negati7e. Artinya + Peradilan #U berwenang
mengadili gugatan terhadap *ikap diam Badan6Pe-abat #U yang tidak menerbitkan
keputusan yang dim!h!n atau yang men-adi kewa-ibannya+ sikap diam mana adalah
dipersamakan sebagai eputusan Pen!lakan (fiktif negati2e).Berdasarkan ketentuan
pasal 3 UU Administrasi
Pemerintahan+ Apabila dalambatas waktu sebagaimana ditentukan undang0undang+ Badan dan6atau Pe-abat Pemerintahan tidak menetapkan dan6atau
melakukan eputusan dan6atau #indakan+ maka perm!h!nan tersebut dianggap
dikabulkan seara hukum.
&1' *..,arbun+ Peradilan #ata Usaha egara+ Penerbit iberty+ Y!gyakarta+ 2""3+
hal/.
&2' *!edikn! ,ert!kusum!+ Hukum cara Perdata "nd!nesia+ iberty+ Y!gyakarta +
1. 5al 8.
&3'
8/16/2019 Hukum Administrasi Negara, UU Administrasi Pemerintahan
28/28
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus
dimaknai sebagai:a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
>1? htt*s'm&nitik&mali.or+*r&ss.5om + 1