-
l. PENGERTIAN HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA D.A YANGMATERILPERBUATAN
APA YG DILARANG DAN YANG DIHARUSKAN, SIAPA YG DPT DIHUKUM, HUKUMAN
APA YG DIJATUHKAN. (SUMBER,KUHP DAN DILUAR KUHP)HK PDANA D.A
FORMIL(MENGATUR PROSEDUR /CARA BAGAIMANA MEMPROSES THD ORANG YG
MELANGGAR HK.PID.MATERIL(HAPID) SUMBER,U.U.NO.8/81 TTG KUHAP
DANDILUAR KUHAPHK. PELAKSANAAN PIDANA (HK.PENITENSIER)MENGATUR
TERPIDANA DI LAPAS. SUMBER U.U.NO.9/1995.TTG LAPAS
-
ll. HUBUNGAN ANTARA HK PIDANA HAPIDBAGAIMANA MEMPERTAHANKAN DAN
MELAKSANAKAN HK.PID.MATERIL,APBL TERJADI PELANGGARAN
HK.PID.MATERILHK.AC.PID.BARU BERPROSES/BERJALAN APBL HK PIDANA
MATERIL DILANGGARTIDAK SELAMANYA HAPID BARU BERJALAN/BERPROSES APBL
HK.PID.MATERIL DILANGGAR
-
III. Pengertian hukum acara pidanaSyarifuddin pettanasse
:peraturan yang mengatur bgmna cara / prosedur menuntut di
pengadilan thd tersangka yg tlh melakukan tindak
pidana.Penyelidikan /penyidikan----- penuntutan-----pemeriksaan
pengadilan----- putusan--------eksekusi penempatan di lapas.De Bos
Kemper dan simon :hk ac.pidana :sejumlah asas dan peraturan
undang-undang yg engatur bilamana u.u.hk pid dilanggar neg
menggunakan haknya u/ memidana
- IV. Tujuan dan fungsi hukm acara pidana1 mencari dan
mendapatkan kebenaran materil>
-
V,i KUHAP DAN HAM KUHAP MENGANDUNG ASAS:1. UNIVERSIL---
PENGAKUAN HAK ASASI ANUSIA.2. LEGALITAS DARI TINDAKAN NEGARA/APARAT
NEG.3. MENJAMIN PERADILAN YG BEBAS.4. KONSEPSI NEGARA HK,BKN
KEKUASAAN.5. MENGHORMATI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.6. TERLEPAS DR
SISTEM HK YG DIANUT O/ NEG.LAINVII. ASAS-ASAS BARU DLM KUHAP YG TDK
ADA DLM HIR 1. HAK-HAK TSK DAN TDK.PSL 50 S/D.68 KUHAP 2. BANTUAN
HK PD SEMUA TKT PEMERIKSAAN 3. DSR HK PENANGKAPAN / PENAHANAN DAN
PEMBATA SAN JANGKA WAKTU. 4. GANTI RUGI DAN REHABILITASI. 5.
PENGGABUNGAN G-R. DLM PERKARA PIDANA 6. UPAYA HK. 7. KONEKSITAS. 8.
PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
-
9.PERLAKUAN YG SAMA DI MUKA HUK. 10. UPAYA PAKSA PERINTAH
TERTULIS.11. PERADILAN DILAKUKAN CEPAT,SEDRHANA DAB BIAYA RINGAN.
12.PEM PERK.DG HADIRNYA TERDAKWA -VIII ..PENYELENGGARAAN PERADILAN
PIDANA. 1. PENEGAKAN HK (LAW ENFORCEMENT). 2. MEKANISME BEKERJANA
APARAT PENGAK Hk (lidikan dan sidikan,penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan). 3. Tujuan- pencegahan dan penanggulangan
kejhatan,jangka pendek, resosialisasi, menengah
pengendalian,panjang kesejahteraan sosial 4. Bekerja dlm satu
kesatuan sistem,hrs saling berhubungan secara fung sional. 5.
Sistem : suatu keseluruhan terangkai yg terdiri atas undur-unsur yg
saling berhubungan secara fungsional
-
IX. MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA 1. MODEL
INQUISATOIR,DI EROPAH ABAD KE 13S.D.PERTENGA HAN ABAD KE 19.PEM
ATAS INISIATI PENYIDIK,RAHASIA,TSK TDK DPT BERKOMUNIKASI KPD
SIAPAPUN,TUJUAN PEMERIK SAAN U/ MEMPEROLEH PENGAKUAN DR TSK.PU TDK
MEM.PE RAN YG BERARTI, PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DILAKUKAN SECARA
TERTUTUP. TIDAK ADA KEMUNGKINAN TDK DIDAMPI NGI PEMBELAGAMBARAN
KEKEJAMAN HUKUM (ACARA) PID YG BERLAKU PD WKT ITU.2. THE MIXED
TYPE. TIMBUlNYA GERAKAN REVOLUSI PCIS,MENG GANTIKAN MODEL
INQUISATOIR DG NAMA THE MODERN CONTINENTAL CRIMINAL PROCEDURE
DIPRAKARSAI KAUM CENDIKIAWAN EROPAH.3.MODEL INI DLM RANGKA PROSES
PRADILAN PIDANA ADL : - PEM PENDAHULUAN ,menggunakan model
inquistoir,pemeriksaan di lakukan oleh the public prosecutor(JPU)
investigating judge yg tidak me mihak - tsk dan penasehat hknya
memperoleh hak yg tdk terbatas u/ meneliti ber kas perkara.
-
-- Tahap pemeriksaan di Pengadilan, diterapkan sistem
accusatoir, dimulai dg menyampaikan berkas perkara kpd public
proscutor yg harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke
pengadilan4.. Control Model dan Due process Model ( Amerika Serikat
)commomn law syis tem dikembangkan oleh Herbert L.Packer THE LIMIT
OF CRIMINAL SAN CTION5. Landasan pemikiran CCM DAN DPM,.adversary
model intinya : -- prosedur peradilan disputes-,combative
proceeding antara tdk dan p.u. -- judge as umpire, yg tdk ambil bgn
dlm pertempuran,mengasi aturan tdk dilanggar. -- rules are very
strictly aturan aturan diperlakuakn secara ketat. -- sensational
cross of examination. -- fiction of an always truth.6.
CCMpenyelenggaraan peradilan pidan menindas perilaku criminal
diutamakan public order dan efisiensi presumption of guilt. DPM
Perlindungan hak-hak individul dan pembatasan kekuasaan.sifat
otoriter dlm rangka mencapai maksimum efisiensi, presumption of
innocence
-
7. Family model The third model of the criminal processJohn
Griffiths- Sebagai reaksi model CCM dan DPM,(to exile function of
punishment)- landasan filosifinya ; tidak ada pertentangan
kepentingan yang tidak bisa diselaraskan (irrecoconcilable
disharmonyof interest) diganti : mutually suppotive and state of
love. Cinta kasih dlm keluarga,sanksi bukian untuk mengasingkan,
tapi capacity for self control.Belanda kurang ditonjolkan pidana
perampasan kemerdekaan .Pidana ati dihapus (1870)
8. Model Terpadu ( Integrated model.) - kerterpaduan penegakan
hk antar sub sistem penyelenggaraan peradpid - Hiroshi Ishikawa,
direktur UNAFEI (United Nation of Asia Far East Institute of Crime
Prevention and Treatment,Yoshio Noda,Jepang menge mukan
karakteristi pentelenggaraan perapid model terpadusbb; sistem
pendidikan dr penegak kh, penegak hk yg profesional, yg dituju
precise justice,dan partisipasi masyrakat yg tinggi
-
9. INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN INTEGRATED MODELCLEARENCE
RATE YG TINGGI.CONVICTION RATE (KEBERHASILAN DLM PENYELESAIAN
PERKARA.RATE OF SUSPENSION OF PROSECUTION (TINGKAT PENUNDAAN
PENUNTUTAN)SPEEDY DISPOTION.( PENYELESAIAN PERKARA YG CEPAT.delay
of justice is denied of justiceSENTENSING (PEMIDANAAN).INDONESIAN-
ADA ARAH KEMODEL TERPADU ADM- HUB PENYIDIK POLRI DG PPNS HUB
--------------------------------P.U
---------------------------------------HAKIM. ------ANTARA
PENGDILAN DAN JAKSA DISATU PIHAKDAN LAPAS DILAIN PIHAK
-
X. SEPINTAS PERKEMBANHAN HAPID DI INDONESIATHE PAST HAS MUCH
TELL US ABOUT THE PRESENT.SEJARAH HUKUM (ACARA ) PIDANA SECARA
KRONOLOGIS SBB: 1. SBLM KEDATANGAN BELANDA-HK ADAT. 2. SESUDAH
KEDATANGAN BLD.HK TERTULIS KELAZIMAN KELAZI MAN TIDAK MRP HK,
KECUALI DITUNJUK DLM U.U. -1838 Bld baru saja melepaskan diri dr
penjajahan p,cis -1747 VOC tlh mengatur organisasi peradilan
pribumpedalaman.diteruskanoleh Daendels dan Raffles untuk menyelami
hk adat usaha ini ditangguhkan akibat 1838 -Scholten van
Oud-Haarlem PRESIDEN Hooggerechtschof 1837 bersama Van VLOTEN dan
Mr.P .Mijer bersedia mempersiapkan per u.u.an baru di hin- dia
Bld.Scholten sakit,1938 kembali ke Bld,1839, di Bld di btk kembali
panitia oleh van de B OSCH yi. : Mr. Scholten ,Mr. Schneither dan
bekas residen JFW van Nes.Hsl karyanya rancangan perat tata
peradilan,ranc KUHPer dan KUHD
-
THN 1845, PANITIA TSB BUBAR ATAS PERMINTAAN SENDIRI.DI HINDIAN
BLD RANCANAGAN PERATURAN TATA PERDILANDIOLAH LAGI OLEH J. VAN DER
VINNE,MR HOEGEVEEN,MR.HULTMAN DAN MR. VISSCHER.1845 Mr hl. Wichers
diangkat oleh Raja sbg Presiden Hooggerechtschof di .H.B untuk
mempelajari rancangan peraturan diatas6.AGUSTUS 1847 WICHERS tlh
dpt menyampaikan hsl karyanay kepada GubernurJendral .ia mengalami
kesulitan dlm penyusunan rancasngan mengenai acara perdata,sdngkan
mengenai penuntutan perkara pidana diambil dr reglement ttg
tuntutan pidana pd Raad van JusTisiTgl 5 april 1848 setelah melalui
usulan dsbg dan perubahan disana sini ,rancangan diterima 0leh
gubernur jenderal Rochussen dan diumumkan dg publikasi tgl 5 april
1848 Stbl: no 16 dengan sebutan INLADSCH REGLEMENT (IR) DISAHKAN
DAN DIKUATKAN DENGAN FIRMAN RAJA TGL 29 SEPTEMBER 1849 NO.93 STBL
1849 NO 63 IR SEBAGAI PERCOBAAN DAN BERLAKU U/ JAWA DAN MADURA
SAJA,DAN APABILA HASILNYA MEMUASKAN DIBERLAKUKAN JUAGA DAERAH
LAIN.SEMNTARA ITU U/ DAERAH LAIN DIBERLAKUKAN ATURAN ATURAN
TERSENDIRI BRUPA ORDONANSI ORDONANSI . ORDONANSI TSB DIJADIKAN SATU
DG NAMA RECHTSREGLEMENT BUITENGESTEN STBL 1927 NO. 227 BERLAKU
1JULI 1927IR DIBARUI BERGANTI NAMA HIR (HERZIENE INDONESISCH
REGLEMENTSTBL. 1941.NO.443 HKUM ACARA SETELAH KEDATANGAN JEPANG.PSL
6 U.U.NO. 14 /1942 DIDAKAN PERATURAN PERALIHA N UNTUK MENGISI
KEKOSONGAN HK DG PERUBAHAN NAMA NAMA PENGADILAN4 HAPID PD MASAK
KEMERDEKAAN ATURAN PERALIHAN DAN U.U.NO.1 (drt) TH 1951 UNIFIKASI
SSNAN KEKUASAAN DAN ACARA SEMUA PN DAN PT DI INDONESIA YG MERUPAKAN
PELAKSAAN DR PS 102 UUDS. MENGENAI HAPID ,PSL 6 U.U.DRT TSB : ACARA
PIDANA SIPILU/ SEGALA PN DAN P.U PT SBERAPA MUNGKIN HIR DIAMBIL
SEBAGAI PEDOMANHIR SEPANJANG MENYANGKUT ACARA PIDANA DICABUT DG
U.U.NO 8/ 81 TTG KUHAP
-
XI. TAHAP TAHAP PEMERIKSAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA.1.. TAHAP
PEMERIKSAN PENDAHULUAN PROSES
PENYELIDIKAN,---------,PENYIDIKAN--------- ,PRAPENUNTUTAN 2. TAHAP
PEMERIKSAAN DIPENGADILAN - PELIMPAHAN PERKARA OLEH P.U KE
PENGADILAN -PEMBERITAHUAN HARI SIDANG OLEH P.U.(PEMANGGILAN
SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA. -PEMBUKAAN SIDANG OLEH MAJELIS
HAKIM9(IDENTITAS TERDAKWA) -PEMBACAAN SUDAK-P.U. SELESAI .APAKAH
TERDAKWA MENERTI. -EKSEPSI TERDAKWA,PENASIHAT HUKUM.TANGGAPAN P.U.
THD EKSEPSI -PENDAPAT MAJELIS THD EKSEPSI P.HPUTUSAN SELA
-PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI/AHLI SURAT, PETUNJUK, TERDAKWA.
-PENUNTUTAN,PEMBELAAN, REPLIK, DUPLIK(I,II,DST) VONNIS, EKSEKUSI
N
-
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANT P.P DAN P.P.NPEM.PENDSAKSI UMUMNYA
TIDAK DISUMPAHBERSIFAT INQUISATOIR DIPERLUNAKP.H PASSIF/MENDENGAN
PEMBICARAAN
PEM. PENGADILANBERSIFAT ACCUSATOIRSAKSI UMUMNYA DISUMPAHP.H.
AKTIF/ TURUT BERBICARA
SAMA-SAMA MENCARI KEBENARAN MATERIL
-
PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKANPENYELIDIKAN
PENGERTIAN,PETUGAS DAN TUJUAN (PS 1 BU TIR 5 KUHAP,MENCARI
PERISTIWA DIDUGA SBG T.P.TSK BLM DIKET .KEPOLISIAN.KEWENANGAN PSL 5
KUHAP-MENERIMA LAPORAN,MENCARI KET.DAN BRG BUKTI MENYURUH BERHENTI
SESEORANG YG DICURIGAI ,DAN MENGADA TINDAKAN LAIN MENURUT HK
BERTANG GUNG JAWAB.APA TINDAKAN LAINTNDAKAN LAIN : TINDAKAN
PENYELIDAK U/ KEPENTINGAN PENYLIDIKAN DG SYARAT- TDK BRTENTANGAN DG
HK SELARAS DG KEWAJIBAN HK PATUT DAN MASUK AKAL ATASPERTIMBANHAN
LAYAK BERDASARKAN KEADAAN MEMAKSAMENGHORMATI HAM.ATAS PERINTAH
PENYIDIK DPT MELAKUKAN : PENANGKAPAN LARANGANMENINGGALKAN TEMPAT,
PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN, MEMERIKSA DAN MENYITA SURAT,MENGAMBIL
SIDIK JARI DAN MEMOTRET SESEORANG,MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN SESEORG
KPD PENYIDIK , MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN HSL PENYELIDIKAN KPD
PENYIDIK
-
PENYIDIKAN PENGERTIAN PETUGAS DAN TUJUAN(PASAL 1 BUTIR 2
KUHAPMENEMUKAN PERISTIWA,MEMBUAT TERANG PERISTIWA DAN TSK
DIKETAHUIPENYIDIKAN DIMULAI SESUDAH TERJADI TP U/KET.TTG: --T.P.
APA YG DILAKUKAN,KAPAN DILAKUKAN, DI MANA DI LAKUKAN, DG APA
DILAKUKAN,BGMN T.P.ITU DILAKUKAN MENGAPA T.P. ITU DILAKUKAN,SIAPA
PELAKUNYA-------------------------------------------------------------------------------------------PETUGAS
PASAL 6 KUHAP: POLISI PPNS DG PANGKAT TTT DLM P.P NO. 271983 DILUAR
KUHAP JAKSA U/ T.P TERTENTU? ANGKATAN LAUT DI PERAIRAN
Z.E.E.KEWENANGAN PSL 7 KUHAP.PENYIDIK PEMBANTU.KEWNYA =
PENYIDIK,KECUALI PENAHANAN WAJIB DIBERIKAN LIMPAHAN KEW DARI
PENYIDIK.JURIDIKSI W.W. PENYIDIK PSL 9 KUHAP
-
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKANPERSANGKAAN DAN
PENGETAHUAN PENYELIDIK DAN PENYIDIKSUMBER :KEDAPATAN TERTANGKAP
TANGAN/ONTDEKING OP HETER DAAD DILUAR TERTANGKAP TANGAN /BUITEN
ONTDEKKING OP HETERDAADTERTANGKAP TANGAN :TERTANGKAP PD WKT
MELAKUKAN,(PASAL 1BUTI 19 KUHAP, STIAP ORANG BERHAK MENANGKAP
(PASAL 111AYAT1KUHAP
DILUAR TERTANGKAP TANGAN: LAPORAN , PENGADUAN, PENGETAHUAN
SENDIRI OLEH PENTELIDIK/PENYIDIKPERBEDAAN LAPORAN DAN PENGADUAN PSL
1 BUTIR 24 DAN 25 KUHAPLAPORAN :SETIAP ORANG,PEMBERITAHUAN ,STIAP
SAATTTIDAK DPT DICABUTPENGADUAN : ORANG TTT PEMBERITAHUAN DAN
PERMITAAN SPY DITUNTUT ADA BTS WKT DAN BISA DICABUTSIAPA YANG
BERHAK MELAPOR ATAU MENGADU APA SANSKSINYA.HAK TAU KEWAJIBAN LIHAT
PASAL 164 DAN 165 KUHP,108KUHAP 112 KUHAP DAN 216 KUHP
-
UPAYA PAKSA: UNTUK MEMUDAHKAN PEMERIKSAAN TSK.DAN TDK HAK.ALAT
PEMAKSA TSB : PENANGKAPAN PENAHAAN ,PENGELEDAHAN,PEMASUKAN RUMAH
PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURATPENANGKAPAN: TERTANGKAP TANGAN
DILUAR TERTANGKAP TANGAN :PENGERTIAN( PSL 1KUHAP) DAN DSR HK (PSL
17,BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP18,TEMBUSAN DI SAMPAIKAN KPD KELUARGA
TERTANGKAP TANGA TDK PERLU SRT PERINTAH DAN19KUHAP PALING LAMA 1
HARI) PENAHANAN: PENGERTIAN ,:SUBJEK , DASAR HK, TUJUAN JANGKA WKT:
PENEMPATAN TSK/TDKW TEMPAT TTT(RUTAN, RUMAH, KOTA)PENYIDIK P.U
HAKIM PASAL 20 ,21 24 S.D 29KUHAP,UNTUK KE PENTINGAN PEMERIKSAAN
YGBELUM SELESAI
-
SUBJEK YG BERW MENAHAN DAN JK .WKTPENYIDIK : 20 HARI ---------PU
40 = 60 HARIPENUM :20 HARI---------- KPN 30 =50 HARIHAKIM P.N. :30
HARI-----------KPN 60 =90HARI =200 HARIHAKIM PT :
30HARI----------KPT 60 HARI =90 HARIHAKIM MA. : 50
HARI----------KMA 60 HARI=110 HARI +200 HARI
PENGECUALIAN JANGKA WKT TSB DIATAS PASAL 29 KUHAPTSK /TDK
MENDERITA GANGGUAN FISIK DAN MENTAL YG BERATDIANCAM PIDANA 9 TH
ATAU LEBIHPERPANJANGAN 30+30 60 HARI
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ---KPNPEMERIKSAN
PN---------------------------KPTBANDING-------------------------------------M.AKASASI----------------------------------------KMA
-
TSK/TDKW DiKELUARKAN DR TAHANAN DEMI HK APBL JK WKT MAKSIMUMDLM
SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN TLH HABIS.DASAR PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN. --ADANYA DUGAAN KERAS BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP.
---ANCAMAN PIDANA 5 TH KEATAS ATAU TP TTT (21(4) a, b KUHAP)
---OBJEKTIF---KTTTAN HK. ---ADA KEHAWATIRAN BHW TSK/TDK MELARIKAN
DIRI, MERUSAK /MENGHILANGKAN BRG BUKTI ATAU ME NGULANGI T.P.(21(1)
KUHAP )SUBJEKTIFKPNTINGAN JENIS PENAHANAN (RUTAN,KOTA, DAN RUMAH 22
KUHAP.DPT DALIHAKAN. DITANGGUHKAN DG JAMINAN PSL 31KUHAP
-
PENGGELEDAHANBADAN --- RUMAH , PENGERTIAN ,SUBJEK YG BERWENANG,
TUJUAN ,DSRHK (33 S.D.37 KUHAP)TINDAKAN PENYIDIK U/ MENGADAKAN
PEMERIKSAAN BDN /PAKAIAN TSKU/ MENCARI BENDA YG DUDUGA KERAS ADA
PADANYA DISITA- B.B.HAM- MY HOME IS MY CASTLE- PRINSIP. BUAT BERITA
ACARA DITTD TANGANI PENYDIK DAN TSK.TSK TDK MAU DICATAT (126 KUHAP)
IZIN KPN,KECUALI TDK MEMUNGKINKANPENYITAAN : pengertian, dsr hk
,subjek tujuan , bedakan perampasanPengertian : tindakan penyidik,
mengambil alih PENGUSAANbenda bergerak tdk bergerak bewujud, tdk
berwujud,untuk kepentingan pembuktian dlmPenyidikan .dsr hkm psl 38
s.d.46 KUHAP BENDA YG DPT DISITA- BENDA YG DIPEROLEH/HSL
T.P,U/MELAKUKAN ,U/ MENGHALANG-HALANGI PENYIDIKAN,KHUSUS DIBUA T
MELAKUKAN T.P. Y G MEMPUNYAI HUB.LANGSUNG DG TP YG DILAKUKAN.DIBUAT
BERITA ACARA PENYITAAN DITANDA TA NGANI PENYIDIK TSK KEPALA DESA ,
DUA ORANG SAKSI. TDK DITANDATANGANI DI CATAT DLM BERITA ACARA (PSL
129 KUHAP)
-
PEMERIKSAAN SURATDASAR HUKUM 47.S.D.49 KUHAPSURAT PALSU---MINTAK
MINTAK KETARANGAN AHLI (132 KUHAP)PEMERIKSA TERSANGKAPENY.WAJIB
MEMBERITAHUKAN HAK TSK DIDAMPINGIPENGACARA(114 KUHAP).PERKARA YG
WAJIB DIDAMPINGI PENGACARA DIANCAM 15 TH S.D. MATI,TSK TDK MAMPU
DIANCAM 5TH S.D. KURANG 15 TH ASAS CONTANTE JUSTITIETSK DITAHAN 1
HARI STL PERINTAH PENAHANAN TSKMULAI DIPERIKSA( 122 KUHAP)
-
PENASIHAT HK P.H. DPT MENGIKUTI JALNNYA PEMERIKSAN (115
KUHAP).MENDAMPINGI TSK DLM SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN ADL PRINSIP
NEG HK U/KEPENTINGAN PEMBELAAN(70 KUHAPTSK DAN SAKSI DLM MEBERIKAN
KETERANGAN KPD PENYIDIK TANPA TEKANAN (117 KUHAP)PELANGGARAN
DIANCAM PIDANA 4 THN PENJARA (422KUHP)BAP DIBUBUHI TANDA TANGAN
TSKTDK MEMBUBUHI DICATAT DG MENYEBUT ALASAN (118 KUHAP)TSK YG
DITAHAN DPT MENGAJUKAN KEBERATAN.PENYIDIK MENOLAK/MENERIMA (123
KUHAP)
-
PEMERIKSAAN SAKSIKETERANGAN YG DIBERIKAN U/ KEPENT.PENYIDIKAN
,PENUNTUTAN,PERADILAN TTG SUATU PERKARA ,DIDENGAR,DILIHAT DIALAMI
SENDIRIKEWAJIBAN UNTUK MENJADI SAKSI.MENOLAK TANPA ALASAN DIAN-CAM
PIDANA PASAL 216,224, DAN 522 KUHP .SAKSI TDK DISUMPAH KE-CUALI
MENDESAKKETERANGAN DI DIBACAKAN NILAINYA =SAKSI YGDISUMPAH DI
PENGADILAN (162 KUHAP)SAKSI DIPERIKSA SECARA TERSENDIRI DAN DPT
DIPERTEMUKAN SATU SAMA LAIN (CONFRONTATIE)( 116 (2)
KUHAP)PRAPERADILANKEWENANGAN P.N U/MENERIMA,MEMERIKSA,DAN MEMUTUS
TTG : -SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN PENAHANAN PENGHENTIAN PE
NYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN -G.R. DAN /REHABILITAS BG ORG
YG PERKARANYA DIHENTIKAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN ATAU
PENUNTUTANDIAJUKAN SEBLUMPOKOK PERKARA DIPERIKSA DIPENGADILAN.
POKOK PERKARA DIPERIKSAPERMOHONAN PRAPERADILAN BLM DIPERIKSA
,PERMOHONAN GUGUR(77,78,79,80 KUHAP)
-
AKIBAT TIDAK SAHNYA : PENANGKAPAN DAN PENAHANAN ATAU AKAIBAT
SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN ,PENUNTUTAN DIAJUKAN OLEH TDKW/PIHAK
KE 3 YG BERKEPENTINGAN (81,95)KUHAP.
TSK, TDKW, TERPIDANA BERHAK MENUNTUT G-R. KARENA : DITANGKAP
,DITAHAN,DITUNTUT, DIADILI,ATAU DIKENAKAN TIDAKAN LAIN(MIS.MENYITA)
TANPA ALASAN U.U.KELIRU MENGENAI ORANGNYA, ATAU HK YG
DITERAPKAN
G-R. DAN REHABILITASI DIAJUKAN AKIBAT :PENANGKAPAN,PENAHANAN
DILAKUKAN SECARA MELAWAN HK ATAU, TDKBERDASAR U.U.TDK DPT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN MENURUT HK,ATAU DITERUSKAN MESKIPUN YG
DITANGKAP/DITA-NGKAP TELAH MEMBERI KETERANGAN BHW IA TDK
BERSALATINDAKAN LAIN DILAKUKAN SECARA TDK SAH MENURUT HKYQANG
MENIMBULKAN KERUGIAN.PERKARA DIPUTUS BEBASYANG TELAH MEMPEROLEH
KEKUATAN HK TETAP DR P.N
-
PROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN PRAPERADILAN3 HARI STL
PERMOHONAN PRAPERADILAN DIAJUKAN HARUS SUDAH DITENTUKAN HARI
SIDANGDILAKUKAN SECARA CEPAT DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SUDAH
PUTUS.PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR APBL PERMOHONAN ITU BLMSELESAI
DIPERIKSA SDG PRKARA POKOK SUDAH MULAI DIPERIKSA.PUTUSAN
PRAPERADILAN PD TINGKAT PENYIDIKAN; TIDAK MENUTUPKEMUNGKINAN
U/MEMOHON PERAPERADILAN PD TINGKAT PENUNTUTAN.PUTASAN PRAPERADILAN
TDK DPT DIMINTAKAN BANDING KECUALI PUTUSAN TDK SAHNYA :PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN,U/ITU DPT DIMNTAKAN PUTS-AN AKHIR KE
P.T.(83(1,3)KUHAP
-
PEMERIKSAAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN AHLISAKSI AHLI MEMPUNYAI
KEDUDUKAN KHUSUS PASAL 120 KUHAPDIMINTAI PENDAPAT SEHUBUNGAN DG
KEAHLIANNYA MENGENAISUATU T.P. PSL 222KUHP ANCAMAN THD ORANG YG
MENGHALANGIPEMERIKSAAN MAYAT UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN
PENYELESAIAN DAN PENGHENTIAN PENYIDIKANPENERIMAAN BERKAS PERKARA
:1. DARI PENYIDIK -PSL 8 (3) JO.110 KUHAP2. DARI PENYIDIK PEMBANTU
DLLM HAL ACARA SINGKAT.
PENYERAHAN BERKAS : PENYIDIK KE P.U.TAHAP PERTAMA-PENYEAHAN
BERKAS.TAHAP KEDUA PENYERAHAN TERSANGKA DAN BRNG BUKTI.
-
KAPAN PENYIDIKAN DIANGGAP SELESAIPRAPENUNTUTAN.DLM WKT 7HARI ADA
PEMBERITAHUAN DR P.U KE PENYIDIK BHW PENYIDIKAN SELESAI -WAJIB PSL
138 (I) KUHAP.DLM WKT 14 HARI P.U TDK MENGEMBALIKAN HSL PENYIDIKAN.
ATAU ADA PEMBERITAHUAN HAL ITU DR P.U.KE PENYIDIK(PSL 110 (4)
KUHAP).PENGEMBALIAN BERKAS YG KURANG LENGKAP HRS SEGERADAN DISERTAI
PETUNJUK 110(2) KUHAP. P18.PENYIDIK WAJIBMELAKUKAN PENYIDIKAN
TAMBAHAN 110(3). DLM WAKTU 14HARI PENYIDIK HARUS MENGEMBALIKAN KPD
P.U 138(2)KUHA
YG HARUS DIBERIKAN P.U.KE PENYIDIK PD KESEMPATAN PERTAMA (14
JO.110(3,4).1. SYARAT FORMIL TTG KELENGKAPAN BERKAS PERKARA--BA.
DIBUAT OLEH BEJABAT YG BERWENANG ATAS SUMPAH JBTN--B.A. DIBUAT DAN
DITANDATANGANI SEMUA PIHAK YG TERLIBAT DLM SETIAP TNDAKAN
PENYDIK/P.PEMBANTU(PS 75(1) H.1S.D.K)
-
2. ADANYA LAP. DAN, PENGADUAN (103 KUHAP).3.1ZIN PENGGELE DAHAN
DR KTUA P.N. DAN PERINTAH TRTULIS DR PENYIDIK. (PS 33 (1,2) )KUHAP
4. BA. PENGGELEDAHAN (34 (1,2) )KUHAP5. BA LAP. PENGGELEDAHAN
(34(1,2) )KUHAP. 6. BA. JLNNYA DANHASIL PENGGELEDAHAN RUMAH
(126(1,2,3,) )KUHAP. 7. BA. PENYITAAN 129 (1,2,) KUHAP. 8. BA.
PEMBUNGKUSAN BENDA SITAAN DAN LAIN-LAIN TINDAKAN YG HRS MEMENUHI
KETTTAN U.U 130 (1,2)KUHAPKESIMPULAN : PRAPENUNTUTAN P S. 138 (1)
KUHAP.MENILAI SYARAT FORMIL DAN MATERIL.DARI P.U THD BERKAS YG
DISERAHKAN PENYIDIK/PE.PEMBANTU.PENYIDIKAN SELESAI : P. 21 DARI
JAKSA
-
P.21 PENYERAHAN T.J TERSANGKA DAN BRG BUKTIKPD PU 8(3) B )PU
BERPENDAPAT .DITUNTUT,TDK DITUNTUT----ALASAN---1. TDK TERDAPAT
CUKUP BUKTI. DEEPONER ( OPORTUNITAS)DITUNTUT (LEGALITAS) BUAT SUDAK
PS.14 JO `140 KUHAP.P.U MELIMPAHKAN KE PN-PERMINTAAN MENGADILI
PERKARA TSB. 143 (1)KUHAP
-
SUDAKPENGERTIAN AKTE ,IDENTITAS T,TEMPAT DAN WKT TP DILAKUKAN
URAIAN CERMAT ,JELAS ,LENGKAP, TP YG DILAKUKAN FORMIL PSL 143 (2) a
KUHAP,MATERIL PSL 143 (2)b.jo (3) KUHAP.BGMN MENGURAIKAN SECARA
CERMAT JELAS DAN LENGKAP MENGENAI T.P YG DIDAKWAKAN KUHAP TDK
MENJELASKAN.
-
FUNGSI SUDAK (P.U.)SEBAGI DSR MELAKUKAN PENUNTUTAN .DSR
PEMBUKTIAN DAN PEMBAHASAN DLM TUNTUTAN.DSR UNTUK MELAKUKAN UPAYA
HUKUM
FUNGSI SUDAK UNTUK TERDAKWA.LANDASAN DLM PEMBELAAN.DSR
MENYIAPKAN BUKTI BUKTI HARUS DIKETAHUI SELAMBAT-LAMBATNYA 3 HARI
SEBELUM SIDANG. FUNGSI SUDAK U/ HAKIM.DSR PEMERIKSAAN DI PENGADILAN
PUTUSAN
-
PERUBAHAN SURAT DAKWAAN 144 KUHAPSEBELUM PENGADILAN MENETAPKAN
HARISIDANGSELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SBLM HARI SIDANG DIMULAI.HANYA
SATU KALI.HAL-HAL APA SAJA YG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIRUBAHKUHAP
TIDAK MENJELASKANADA DLM PSL 282 HIRJURISPRUDENSI.DIBERIKAN KPD
TSK.P.H. DAN PENYIDIK 144(3)KUHAP.
-
TINDAKAN PENUNTUTAN :PENGERTIAN(PSL 1 BUTIR BUTIR7.
KUHAP)==MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA KE P.N. YGBERWENANG MENURUT
KUHAP DG PERMINTAAN SPY DIPERIKSA DAN DIPUTUS HAKIM DI SIDANG
PENGADILAN.PERSIAPAN PENUNTUTAN OLEH P.U1. MENENTUKAN APAKAH BERKAS
MEMENUHI SYARAT U/ DILIMPAHKAN KE PENGADILAN. 139 KUHAP2.MENENTUKAN
HAL ACARA :BIASA 103 KUHAP,SINGKAT 203 KUHAP,CEPAT 204
KUHAP,PENYIDIK ATAS KUAS PU3.PENGGABUNGAN BEBERAPA BERKAS ,141
KUHAP4.PERKARA DI SPLIT ,142 KUHAP.5. MELELANG B.B. 45
(1)6.PERINGATAN ,LARANGAN HUB. TSK DG P.H. 70 KUHAP.7.MENDENGARKAN
ISI PEMBICARAAN ANT. TSK DG P.H PSL 71 KUHAP. 8. MEMBUAT SUDAK,14
JO;140 JO.143.9.MELIMPAHKAN PERKARA KE PN + SUDAK,TURUNAN
DISAMPAIKAN KPD TSK/P.H, PENYIDIK. 143Jo.137 10. MERUBAH SUDAK 144
KUHAP
-
PEMBUATAN SUDAK.143 KUHAPSYARAT FORMILIDENTITAS TDKSYARAT
MATERILTMPAT DAN WKT T.P.URAIAN CERMAT ,JELAS,LENGKAP T.P. YG
DIDAKWAKANSYARAT MATERIL TDK TERPENUHI SUDAK BATAL DEMI
HKPEMBATALAN .
-
TUJUAN PENCANTUMAN SYARAT FORMIL.NAMA LENGKAP-MENGINDIVIDUALISIR
ORG YG DIAJUAKN SBG TDK(ERROR IN PERSONA)KEBANGSAAN PSL 51,h.b
KUHAP u/mePersiapkan pembelaan juru bhs,psl 53 (1)Jo psl 177 (1)
KUHAP.berbicara dg perwakilan negaranya psl 57 (2)kuhapAGAMA
pelaksanaaan sumpah psl 142jo 160Ayat 3 kuhapPEKERJAAN dlm hal tdkw
melakukan tp dlm Jabatan hrs diuraikan dlm sudak
-
TUJUAN PENCANTUMAN SYARAT MATERILPASAL 143 AYAT 2 HURUF b
KUHAP.URAIAN TTG TP. YG DIDAKWAKANCERMAT,JELAS,DAN LENGKAP..APABILA
TDK TERPENUHI SUDAK BATAL DEMI HUKUMMERUMUSKAN TP. SECARA CERMAT
JELAS DAN ENGKAP ADL SULIT SIFATNYA KASUISTISMENURUT HEMAT SAYA
APBL DLM SUDAK TLH DIRUMUSKAN T,P. YG DIDAKWAKAN ITU DG CARA
MENGURAIKAN PERPADUAN UNSUR-UNSUR T.P DG PERBUAT-AN MATERIL DAN
TDKW TIDAK DIRUGIKAN DAN IA MENGERTI , MAKA PERUMUSAN YG DMKN ITU
SDH CUKUPCERMAT , JELAS, DAN LENGKAP
-
PERUMUSAN WKT DAN TEMPAT T.P DILAKUAKNWAKTU- ERAT KAITANNYA DG
PSL 1AYAT 1DAN 2KUHP . USIA PELAKU ,APAKAH PD WAKTU MELAKUKAN T.P
SUDAH DEWASA /BLM.KADALUARSA (VERYARING) PSL 78 S,D,82KUHP.
PERSYARATAN YG DITENTUKAN DLM SUATU T.P, MIS;PENCURIAN DI WKT MALAM
363 KUHP. RECIDIVE PSL 486 S.D. 488 KUHP.
-
TEMPAT : KOMPETENSI TELATIF DR PENGADILAN ,84 S.D. 86 KUHAP.
KEBERLAKUAN HUKUM PIDANA 2S.D.KUHP. SYARAT KEJAHATAN HRS DILAKUKAN
DI TEMPAT TERTENTU MISL TEMPAT UMUM 160NDAN 170 KUHP. SEHUB DG
PASAL 137 KUHAP .P.U MENUNTUT DI WIL. HK NYASEHUBUNGAN DG
TEORI-TEORI LOCUS DELICTIYAITU : AJARAN MENGENAI TEMPAT DIMANA TP
DILAKUKAN.DE LEER VAN DE LICHAMELIJKE DAADTEMPATDIMANA SIPELAKU TLH
MELAKUKAN SENDIRI PERBUATAN TSB.HET INSTRUMENTDIMANA ALAT TSB TLH
MENIMBULKAN AKIBAT.HET GEVOLGAKIBAT DR SUATU PERBUATAN ITU
TIMBUL.DE MEERVOUDING PLAATS SEMUA TEMPAT YG DISEBUT DI ATAS
-
CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPATKELIRU MERUMUSKAN,SUDA BATAL DEMI
HUKUM /SUDAK TIDAK DPT DITERIMA BAHKAN MUNGKIN TDKW DIBEBASKAN
KARENA ADANYA ALIBI YG DIKEMUKAKANWAKTU DAN TEMPAT JUGA HARUS
DIRUMUSKAN SECARA CERMAT ,JELAS DAN LENGKAP.
-
CONTOH CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPAT DLM SUDAK YG DIANGGAP
C,L.J DLM PRAKTEKBahwa ia terdakwa pd hari senin tgl 14 desember
thn 1954 ataun setidak tidakTidaknya pada suatu hari lain di tahun
1954 bertempat di jalan ogan no 3023 rt39 rw 12 buki t besar
kecamatan ilir barat I PLG atau setidak-tidaknya disuatu tempat
lain yg masih termasuk \wilayah hkum pengadilan negeri plg
---------------------------------------- perbuatan tsb diLakukan dg
cara sbb : semula----- dst-----------Perbuatan tsb diatur dan
diancam pasal 59 huRuf c u.u. no. 5 ty 1997 ttg psikotropika
-
Jenis-jenis pembuatan sudak.Tunggalsatu
perbuatan-Alternatif---satu perb,tapi jpu ragu.Subsidersatu
perb.banyak tp didakwakan secara berlapis.Komulasibanyak
perbuatanCampurankombinasi dr bebrapa sudak
-
Penggabungan bbrp t.p dlm satu sudak 141 KUHAP DG SYARATDLM WKT
YG SAMA /HAMPIR BERSAMAAN P.U. MENERI-MA BBRP BERKAS PERKARA DLM
HAL: 1 . BBRP T.P. DILAKUKAN SESEORG YG SAMA DAN KEPE TINGAN PEM.
TDK MENJADI HALANGAN PENGGABU NGANNYA.2 . BBRP T.P. YG BERSANGKUT
PAUT SATU SAMA LAIN.3 . ------------------ YG TIDAK BERSANGKUAT
PAUT DG YG LAIN ,TAPI SATU YG LAIN ITU ADA HUB.NYA. 4 . GAGASAN
PENGGABUNGAN DLM RANGKA ASAS PER DILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA
RINGAN.
-
TINDAK PIDANA DIANGGAP MEMPUNYAI SANGKUT PAUT DG YANG LAIN,APBL
T.P. TSB. DILAKUKAN :A. lebih dr seseorang bekerja sama dan
dilakukan pd- saat bersamaan. perampokan bbrp org di satu rmhB.
lebih dr seseorang pd saat dan tempat yg berbeda , tapi merupakan
pelaksaanaan dr permufakatan ja- hat seblmnya.perampokan dilakukan
bkn disatu rumah , bbrp rumah dan pd wkt yg berlainan atas dsr
permufakatan terlebih dahulu.C. oleh seorang atau lebih dg maksud
mendapatkan a- lat yg akan digunakan u/ mel. T.p lain,/menghindar
kan diri dr pemidanaan krn t.p. lain---apabila para perampok, sblm
melakukan perampokan merampas senjata dr agen polisi, yg
selanjutnya digunakan u/ merampok.
-
PENGHENTIAN PENUNTUTAN, PENYAMPINGAN, DAN PENUTUPAN PERKARA OLEH
P.U.1 . PASAL 14 HURUF h. KUHAPMENUTUP PER-KARA DEMI KEPENTINGAN
HUKUM .2 . PASAL 140 (2) HURUF a KUHAP, PENGHENTI- AN PENUNTUTAN.3
. PASAl 46 ayat (1) huruf c. MENGESAMPINGKAN PERKARA U/ KEPENTINGAN
UMUM.ps 35 u.u.16 2004ttg Kejaksaan.PERTANYAAN.APA YG DIMAKSUD DG
KETENTUAN DIATAS? KUHAP TDK MEMBERIKAN PENJELASAN---GUNAKAN
METODEPENAFSIRAN.EKSTENTIV,SISTEMATIK,OTENTIK,LOGISGUNAKAN
PENAPSIRAN OTENTIK DAN LOGIS.
-
Menutup perkara demi hk./kepentingan hk.pasal 14 huruf h dan 140
ayat (2) hurf a KUHAP.ADA YG BERPENDAPAT SDL : suatu perbutan untuk
tdk melanjutKan perkara ke PN krn : 1.adanya dasar dasar yg
meniadakan pidaNa (strafuitsluitnggronden ) 2. Tdk adanya unsur
melawan hkm. 3. PLaku tdk dpt
dipertanggungjawabkan(ontoerekeningsvatbaarheid.
Pendapat diatas keliru krn semua itu (1, 2, 3,) karena hakim
sajalahYg berwenang memutuskannya. Menutup perkara apbl terdapat
:VERVOLGINGSUITLUITINGSGRONDEN :MISAL :DLM psal61 dan 62 KUHP. PS.
72 KUHP. PS; 82 KUHP
-
PENGHENTIAN PENUNTUTAN 140 (2) h.a KUHAP1 PENAFSIRAN OTENTIK
;penuntutan psl 1 butir 7.2. Setelad dilakukan tindakan spt tsb
diatas jaksa p.u menghentikan penuntutan dg al asan tidak cukup
bukti ,bukan t.p.
-
MENGENYAMPINGKAN PERKARA PASAL 46 AYAT (1) huruf c. KUHAP jo.35
u.u.no.16th 2004 ttg kejaksaan1 ASAS OPORTUNITAS ><
LEGALITAS2.PERKARA TIDAK DITUNTUT KE.P.N DEMI KEPENTINGAN UMUM3.
Sebelum perkara di periksa o/ p.n.4. Perkara cukup bukti.(lht
wirjono Prodjodikoro)Franken : W.W. MENGENYAMPINGKAN PERKARA .a
tidak menuntut/melanjutkan penuntutan, b.membatasi penuntutan.
-
Acara pemeriksaan di P.N.dalam KUHAP1. Acara pemeriksaan biasa
152 s.d.203.2. ---------------------singkat/sumir. 203 s.d
2043.--------- cepat.rol. 205 s.d.216 A. rol t.p ringan tipiring
206 s.d 210.B. rol pemeriksaan perk.pelanggaran L.L.J 211 s.d.
216.4. Acara pemeriksaan praperadilan
-
Kewenangan pengadilan utk mengadili.kompetensiA. kompetensi
absolut pemberian kekuasaan mengadili msng-msng peradilan (ada
brp)B. kopetensi relatif. Psl. 84,85 86. KUHAP kewenangan
pengadilan untuk mengadiliUntuk mengadili adl katagori kekuasaan
kehakima. (lihat u.u. pokok kekuasaan kehakiMan . Dulu ps. 1
u.u.no. 14 thn 1970.sekarang?Kewenangan P.T (87 KUHAPAKewenangan
MA. (88 KUHAP)
-
PRA PRADILAN1. LEMBAGA BARU DLM KUHAP2. W.W. PN. U/ MEMRIKSA DAN
MEMUTS TTG a. sah tdknya penangkapan penahanan penghentian
penyidikan /penuntutn b. ganti rugi dan rehabilitasi (ps.77)3.
Acara pemeriksaan singkat. 7 hari stl diteri manya permohonan sdh
putus4. Tdk dpt dilakukan upaya hk. Banding/kasasi kecuali yg
ditentukan dlm ps. 83 ayat 2 KUHAP
-
Ganti rugi rehabilitasi dan penggabungan gutan g.r.Ganti rugi
melalui jalur pasal 77 KUHAPGanti rugi melalui jalur pasal 95
KUHAPKemungkinana penggabungan perkara/guGatan ganti rugi pasal 89
KUHAPG.r. dan rehabilitasi mrp : jaminan perlindu- ngan hak asasi
tsk, tdkw dan terpidana yg dikenakan penangkapan/penahanan tdk
sahPasal 9 international Covenant on Civil and policalRight :
anyone who has been the victim of unlawfulArrest or detention shall
have an anforcable right to conpensation
-
Gannti rugi di jepang diatur dlm psl 3 u.u. Jepang Criminal
Indemnity dan psl 90 Wetboek van Strafvordering.Prosedur pengajuan
g.r. ex psl 77 dan 95 KUHAP datur lebih lanjut dlm psl 7 s.d.11 p.p
no 27/83 ttg pelaksanaan KUHAP.jo Ke putusan Menteri Keuangan no.
983/KMK. 01 /1983 tgl 31 des. 1983 ttg tata carapembayaran g.r
-
Rehabilitasi pasal 1 butir 23 KUHAP jo. Psl.97 KUHAP1. SESEORANG
U/ MENDAPAT PEMULIHAN HAKNYA DLM KEMAM PUAN KEDUDUKAN DAN HARKAT SE
RTA MARTABATNYA YG DIBERIKAN PD TINGKAT PENYDIKAN , PENUN TAN ATAU
PERADILAN KRN DITANGKAP , DITAHAN, DITUNTUT ATAU- PUN DIADILI TANPA
ALASAN U.U.2. REHABILITASI DICANTUMKAN SEKALIGUS DLM PUTUSAN
PENGADILAN
-
KEMUNGKINAN PENGGABUNGAN PERKARA/ GUGATAN GANTI KERUGIAN1. G.R
BERSIFAT PERDATA DIBERIKAN PD PRO DUR PERDATA.2. G.R BERSIFAT
PERDATA DI BERIKAN PD PRO SEDUR PIDANA (98 KUHAP).3. G.R. SIFAT
PERDATA TETAPI TERJALIN DG SI FAT PIDANA PROSEDUR PIDANA.4. G.R
BERSIFAT PERDATA PROSEDUR PIDANA TP. PEMBAYARANNYA T-J NEGARA.5.
G.R BERSIFAT NETRAL PROSEDUR KHUSUS
-
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILANPIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM
PROSES PEMERIKSAAN DI P.N DAN SIKAP MASING- MASING PIHAK YBS.1.
TERDAKWA. Een subjective beoordeling van een subjective-positie
pandangan dan kedudukan thd perkara subjektif2. PEMBELA . Een
objective beoordeling van een subjective postie. memandang perkara
secara objektif dlm kedudukan subjektif.3. JAKSA P.U- Een
subjective beoordeling van een objective positie. memandang perkara
subjektif dlm kedudukan objektif.4. HAKIM. Een objective
beoordeling van een objective positie. pandangan dan kedudukan dlm
perkara objektif.
-
TINDAKAN KETUA P.N STL MENERIMA SRT PELIMPAHAN PERKARA DR P.U.
(147 KUHAP)1. Mempelajari berkas apakah perkara tsbmrp wew.
pengadilan ybs dlm hub.nya dg pasal 84 KUHAP.2. Berdasarkan psl 84
KUHAP. Ketua P.N. dpt menetapkan : a. P.N. berw. Mengadili. Ketua
menunjuk hakim yg akan menyi dangkan perkara ybs. Dan memerintahkan
P.U. u/ memang gil tdkw dan saksi-saksi u/ hadir pd hari sidang yg
sudah di tetapkan (ps. 152 ayat 1 dan 2 KUHAP). b. P.N. tdk berw.
Mengadili ketua PN. Membuat penetapan ttg itu (148 ayat 1) dg
alasan. c. turunan penetapan disampaikan kpd tdkw/ advokatnya dan
kpd penyidik. 148 AYAT 3 d. P.U .dpt menerima / keberatan.
Keberatan ajukan perlawanan/requi sitoir verzet (ps.149 ayat 1
sub.a KUHAP.
-
CARA P.U MENGAJUKAN PERLAWANAN THD PENETAPAN KETUA P.N 149
KUHAP1. PERLAWANAN DISAMPAIKAN KPD K.P.N MEL PANIT.2. DLM WKT 7
HARI PERLAWANAN DITERUSKAAN PANIT RA KE P.T.3. P.T. DLM WKT 14 HARI
DPT MENGUATKAN /MENOLAK.4. DLM HAL MENGUATKAN PERLAWANAN P.U,DG.
SRT PENETAPAN MEMERINTAHKAN KPD P.N YBS MENY DANGKAN PERKARA TSB.
5. DITOLAK, PT MENGIRIMKAN BERKAS PERKARA TSB. KPD P.N YG DIANGGAP
BERW. SPT TERCANTUM DLM SURAT KETETAPAN.
-
WEWENANG MENGADILI TERJADI: PASAL 150 KUHAP1. DUA PENGADILAN
ATAU LEBIH menyatakan dirinya berw. Mengadili perkara yg sama.2.dua
pengadilan /lebih menyatakan dirinya tdk berw. mengadili perkara yg
sama.YG BERW. MEMUTUS SENGKETA W.W.MENGA-DILI.1.P.T .ant dua P.N
/lebih dlm daerah hukumnya.2.M.A. Ant. Pengadilian dr satu
lingk.peradilan dg pe ngadililan dr lingkungan yg lain.-ant.dua PN
yg ber- kedudukan dlm daerah hk.P.T. yg lain. Ant dua PT atau
lebih
-
P.N. berwenang mengadili1. KPN menunjuk hakim yg akan memerik-
sa perkara tsb.Hakim yg ditunjukmenetap kan hari sidang
memerintahkan P.U.me hadapkan tdkw dan saksi-saksi pd hari si-
dang(152 KUHAP).2. Hakim ketua majelis membuka sidang dg pernyataan
sidang terbuka u/umum,pengecua lian perkara kesusilaan dan
anak-anak(tertutup)
-
3. TERDAKWA WAJIB HADIR DLM PERSIDANGAN DLM KEADAAN BEBAS.4.
JIKA TDK HADIR ,SDNG DIUNDUR DAN DIPANGGIL SE KALI LAGI. 5.
PEMANGGILAN KE 2 TDK HADIR TANPA ALASAN DPT DIHADIRKAN SECARA PAKSA
(154 KUHAP)KEWAJIBAN : HAKIM, P.U,PANITERA MENGUNDURKANDIRI DLM
MENANGANI PERKARA (PS.157 KUHAP) APBL:_ terikat hub. Keluarga
sedarah/semendah derajat ke 3--hub. Suami isteri walaupun sdh
bercerai dg salah seorang hakim anggota ,p.u,atau panitera.--tdkw
dan advokat mempunyai kepentingan langsung/tdklangsung dengan
perkara tsb. (ps.157, 220 KUHAP)
-
Pembukaan sidang1. Pihak 2 lengkap : majelis, pu.tdkw/adv,
pan-pengg.2. Hakim ketua majeis membuka sidang dg pernyataan sidang
dibuka u/umum(tertu- tup) tdk dinyatakan melanggar hk acara putusan
bisa batal.3. Ketua menanyakan kesehatan &identitas terdakawa
secara lengkap-TUJUAN- org yg di- hapkan p.u. dipersidangan = ytdpt
dlm sudak.4. Pembacaan sudak-p.u-pengertian tdkw,hak kebera tan
/saggahan /eksepsi tdkw thdp SUDAK.
-
Hak tdkw : keberatan sanggahan /eksepsi sudak p.u1. Dasar hukum
: pasal 156 KUHAP.2. Pengertian : keberatan yg diajukan tdkw thd
kew.pengadilan (ps.84 KUHAP).a/ di tujukan thd sudakbatal demi hk
(143 kuhap) atau tdk dpt diterima (ps.76,77,78 KUHPidana) lht psl
tsb.3.tidak menyinggung pokok perkara :misal pembuktian bhw tdkw
bukan pelakunya.
-
Macam/jenis eksepsi1. Exeptio obscuri libelli penyusunan su dak
tidak cermat, tidak jelas dan tdk leng kap kabur-sudak dinyatakan
batal demi hukum (143 ayat 2 KUHAP).2. Exeptio litispedentia-kew.
Mengadili absolut-. Relatif.3. Exeptio peremtoir sudak tdk dpt
diterima mis; perkara ybs daluarsa(ps.78 KUHP) niet onvanke lijk
verklaard-.nebis in idem.(ex rei Judicatae)4. Ex. Error in persona
yg dihadapkan bukan tdwk.
-
Dlm praktek eksepsi yg sering diajukan adalah : exeptio obscuri
libeliApabila eksepsi ditujukan kepada hal-hal lain selain yg
ditentukan dalam pasal 156 KUHAP , biasanya pengadilan akan menolak
eksepsi tersebut.-latihan membuat eksepsi thd sudak(slide
sebelumnya).Apabila eksepsi ditolak (dg penetapan )sdng dilanjutkan
dengan pemeriksaan saksi. Sesuai dg tataurutan pemeriksaan di p.n
dan dihubungkan alat-alat bukti dlm pasal 184 KUHAP
-
Alat-alat bukti 184 KUHAP1. KETERANGAN SAKSI2. KETERANGAN
AHLI.3. SURAT.4. PETUNJUK.5. KETERANGAN TERDAKWA.
-
1. KETERANGAN SAKSI.185 JO 1 BUTIR 27 KUHAP-siapa yg boleh
menjadi saksi setiap orang wajib menjadi saksi.-pengecualian :
boleh mengundurkan diri ba ik secara absolut anak-dibawah umur 15
th. orang sakit jiwa (ps.171 kuhap) relatif-yang mempunyai hub.
Kelurga dg tdkw sedarah semendah (perkawinan) (168 kuhap).karena
pekerjaan jabatan wajib menyimpan rahasia mis : notaris , dokter
(170 kuhap).
-
Cara pemeriksaan saksi dan pertanyaan yg diajukan oleh hakim,p.u
dan advokat1. pemeriksaan dilakukan satu persatu.terlebih dahulu
saksi korban.(160 kuhap)2. Hakim bertanya secara langsung, p.u dan
advokat melalui perantara hakim.(164 kuhap)3. Pertanyaan ada
hubungan dg perkara4. Setiap keterangannya konfrontir dg tdkw.5.
Saksi tidk boleh memberi ketrangan palsu bisa dituntut pidana
(PS.174 ayat 1,2 kuhap) jo. Ps.242 KUHPidana
-
Nilai / kekuatan pembuktian keterangan saksi1. Syarat formil
seblm/ssdah memberi ke- terangan wajib disumpah (160 kuhap.)2.
Syarat materil- apa yg saksi terangkan di- muka sidang adalah
mengenai : yg dilihat diketahui dan di alami sendiri (testimoni um
de audito =cerita orang lain)pasal 1bu tir 27 jo.185 kuhap
-
Pemeriksaan ahli1. Setiap orang yg dimintak pendapatnya se bagai
ahli wajib memberi keterangan de- mi keadilan.(179 ayat 1 kuhap).2.
Ahli : ahli kedoktrana kehakiman,dokter dan ahli lainnya : notaris,
psikolog,krimi nolog, dll,3. Disumpah atau berjanji memberikan kete
rangan susuai dg keahliannya.4. Keterangan ahli dinyatakan dlm
persidangan.
-
Barang bukti1.Barang yg dipergunakan oleh tdkw u/me- lakukan
suatu tindak pidana.pistol. 2. Barang sebagai hasil t.p- uang
penjualan barang curian.3. Barang tsb. Disita oleh penyidik sbg B.B
dlm sidang pengadilan.4. Brg bukti tsb diperlihatkan kpd
tdkw/saksi-saksi5. B.B tsb disimpan di RUPBASAN.
-
Tuntutan pidana / requisitoirTUNTUTAN KEWENANGAN JPU.1. Kew. Tsb
dilakukan apbl menurut hakim pemeriksaan thd saksi (AD CHARGE,A
CHARGE).2.P.U menguraikan segala fakta-fakta teru- ungkap
dipersidangan.3.atas dasar point 2,apakah dakwaannya terbukti/ti
dak.4. Atas dasar poin 3 P.U. mengajukan tuntutan pid
-
Pembelaan /pleeidoi1. Hak tdkw u/ mengajukan pembelaan thd
tuntutan J.P.U.Bisa sependapat,bisa tdk.2. Fakta-fakta yg terungkap
dipersidangan.3. Sanggahan pleeidoi =replik j.p.u.4. Sanggahan
replik j.p.u.=duplik tdkw.5. Sidang ditutup musyawarah hakim u/me
bacakan putusan sidang diundur-.
-
Musyawarah hakim u/ menjatuhkan putusan 182 kuhap--Musyawarah
hakim didasarkan : 1.surat dakwaan. 2.segala sesuatu yang terbukti
dlm sidang.--Cara pengambilan putusan musyawarah mufakat (182 ayat
6 kuhap).--musyawarah tidak tercapai : 1. Putusan diambil suara
terbanyak. 2. Suara terbanyak tdk dpt diperoleh putusan di-pilih
adl pendapat hakim yg paling mengun- tungka terdakwa
-
Perihal pembuktianA.pengertian pembuktian. pembuktian menempati
titik sentral dlm hukum acara pidana yg bertujuan u/ mencaRi
kebenaran materil. Jadi bukan u/ mencari kesalahan seseorang.VAN
BEMMELEN : Usaha u/ memperoleh kepastian yg layak dg jln memeriksa
dan pe nalaran dr hakim
-
Pembuktian terdiri dari1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yg dpt
diterima oleh pancaindra.2. Memberikan keterangan ttg peristiwa-
peristiwa yg telah diterima tsb.3. Memnggunakan pikiran logis.4. Yg
dibuktikan adl kejadian kongkrit.5. Hakim dpt menggambarkan
kejadian yg sebenarnya meskipun ia tdk melihat kejadian.
-
Koneksitas. Pasal 89 s.d. 94 kuhap.dilakukan dlm hal:1.adanya
lingkungan peradilan umum &mil.2.t.p. yg dilakukan bersama-sama
oleh mrk yg msng-msng tunduk pd peradilan umum dan militer.3.
Pendapat jagung menentukan jika terjadi perbedaan pendapat ttg di
pengadilan ma- na terdakwa diadili.4. Titik kerugian (91 ayat 1,2
)
-
B. TEORI TTG PEMBUKTIANA. sistem keyakinan belakapterbuktinya
suatu keadaan atas keyakinan belaka.dsr putusan semata-mata
perasaan hakim dan tidak terikat pd aturan hukum. Hakim tdk di
Wajibkan mengemukakan alasan hk yg mendasari putusan.hasil
penentuan mistik dpt dipakai dsr putusan hakim. Peradilan juri dulu
di indonesia pd pengdilan distrik dan kabupaten
-
b. Sistem menurut undang undang yg positif
(positef-wettelijk)Alat bukti yg dipakai berdasarkan
u.u.terbuktinya suatu perkara melulu undang-undang sekalipun hakim
tdk yakin akan kebenaran yg mendasari keputusannya..Contoh ada dua
orang saksi tlh bersumpah mengatakan kesalahan tdkw meskipun hakim
tdk yakin tdkw bersalah
-
c. Teori pembuktian menurut u.u.yg negatif Kuhap memakai sistem
ini pasal 183 kuhap. Pembuktian berdasarkan u.u. (184 kuhap)
ditambah keyakinan hakim.183 kuhap : hakim tdk boleh menjatuhkan
pidana kpd ssorg kecuali dg skurangpkurangnya dua alat bukti yg sah
ditambah keyakinannya.D. teori pembuktian bebas.
-
d. Sistem pembuktian bebas
Hakim tidak terikat pada penyebutan alat-alat buktiDalm u.u. yg
mendasari putsannya.asalkarn berdasarkan logika.-conviction
raissone1.Alat pembuktian.2. penguraian pyg dembuktian3. Kekuatan
pembuktan.4.dasar pembuktian.5.beban pembuktianHal hal yg
menyangkut pembuktian:Ad.1. Alat pembuktian.keJadian yg dibuktian
masa yg lampauMenggambarKan kembali ttg t.p.dr be-Kas yg
ditinggalkan /ket.org
-
Ad. 2 penguraian pembuktian.Cara mempergunakan alat-alat bukti
tsb.Sejauh mana keterlibatan alat-alat bukti tsb Dlm suatu
perbuatan yg telah dilakukan o/ tdkw.Ad. 3. Kekuatan pembuktian.:
pembuktian masing-masing alat bukti . Misal: sejauh mana bobot alat
bukti tsb thd perb yg dilakukan oleh tdkw.hakim terikat pd alat-
alat bukti spt yg tsb dlm ps. 184 kuhap.
-
Ad. 4 Dasar pembuktian.Isi dr alat bukti, mis : keterangan dr
seorang saksi bhw ia tlh melihat seuatu,di sbt alat bu kti , ttp
keadaan apa yg dilihatnya ,dialami- nya,yg diterangkannya dlm
kesaksiannya,di sebut dasar pembuktian.
-
Ad. 5 beban pembuktian1. Siapa yg dibebani u/ membuktikan kesala
han tdkwj.pu. 2.asas presumtion of innocence.(dlm u.u.po kok
kekuasaan kehakiman no. 5 th.2004).3. Penjelmaan asas ini dlm ps.
66 kuhap.: TSK.DAN TDKW TDK DIBEBANI KEWAJIBAN PEMBUKTIAN.4. Yg
dibuktikan adalah unsur psl-psl yg didakwa kan oleh j.p.u
dlm.sudak
-
Alat-alat bukti 184-kuhap1. Keterangan saksi.ps.1.butir 27
jo.185. - ket. Yg didengan, dilihat, dialmi sendiri. - sebagai alat
bukti-dinyatakan dlm sidang. -pendapat/rekaan saja bukan
ket.saksi)tes- timonium de audito. -saksi harus disumpah 160ayat 3
-tdk disumpah sesuai dg ket saksi yng disumpah dpt digunakan sbg
tambahan alat bukti.185(7) -ket. Seorang saksi saja tdk cukup untuk
membukti- kesalan tdkw 185 ayat 2.(unus testis nullus testis.
-
Ttg u.t.n.t (een getuige is geen getuige.bld.)--Tidak berlaku
jiga disertai alat bukti yg sah lainnya.---I.p hk acara dan
jurisprudensi-ket.seorang saksi dpt digunakan untuk membuktikan
salah satu unsur t.p. yg didakwakan itu.CONTOH :A tdkw penggelapan
uang rp.1000Milik B. A. menyangkal.C memberi meberi ket. Di sidang
bhw ia melihat A.membeli brg seha ga rr. 1000, dan tdk tau uang tsb
titipan B. dlm halIni B. membuktikan salah satu unsur dan C juga
hanyaMemberi ket. Satu unsur. Ket.B dan C bersambung danBerhubungan
bukti berantai (kettingsbewijst) lihat jugaPasal 185 ayat 4
kuhap
-
Penilaian hakim thd keterangan seorang saksi harus diperhatikan
185 ayat 6 kuhapPersesuaian antara ket saksi satu dg lainnyaAlat
bukti yg lainnya,alasan saksi dlm mem berikan ket ttt,cara hidup
dan kesusilaan yg dpt mempengaruhi dpt tdknya ket itu diper
caya.
-
2. Keterangan ahli1. Pengertian pasal 1butir 28 kuhap.2.-seoramg
ahli ditanya Pendapat mengenai suatu soal ;apakah obat A. dpt
menimbulkan abortus atau tdk. - seorang saksi
ahliditanyapengetahuannya mengenai suatu perkara-menjadi saksi dan
mengemukakan pendapatnya.mis : se org dokter memeriksa
mayat.menjadi saksi krn menyaksikan brg bukti itu,menjadi ahli krn
mengemukakan pendptnya ttg penyebab kematian korban.lihat juga
ps.180 ayat 1.2.4
-
3. Surat 187 kuhap1. Berita acara.2. Surat yg dibuat menurut ke
tttan per u.u.- an dibuat oleh pejabat mengenai hal yg termasuk dlm
tatalaksana yg menjadi tan ggung jawabnya.3. Surat keterangan dr
seorang ahli yg me- muat pendapat berdasarkan keahlian.4. Surat
lain yg ada hub.nya dg isi dan alat pe- buktian lain
-
4. Petunjuk 188 kuhap1. Bukan merupakan mrp alat pembuktian
langsung. 2. Perbuatan,kejadian,atau keadaan yg kare- na
persesuaiannya ant yyg satu dg yg lain, maupun dg t.p itu sendiri
menandakan tlh terjadi t.p dan siapa pelakunya. 3. Diperoleh dari :
ket saksi,surat ket tdkw
-
Keterangan tdkw 189 kuhapAPA YG DINYATAKAN TDKW DI SIDANG TTG
PERBUATAN YG DILA- KUKANNYA.TDKW DLM SIDANG TDK MAU MENJAWAB, DIAM
.TDK DPT DITERIMA SBG BUKTI IA MENGAKUI KESALAHANNYA.KET.TDKW SAJA
TDK CUKUP MEMBUKTIKAN KESALAHANNYA
-
PUTUSAN PENGADILAN1. PUTS. YG BERSIFAT FORMIL.bukan putusan
akhir.yaitu :berisi pernyataan tdk berwnya pengadilan u/memeriksa
perkara pasal 148 kuhap.(onbevoegde verklaring). -dakwaan j.p.u
batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing.ps. 156 jo.143
kuhap dakwaan j.p.u tdk dpt diterima(niet ontvanklij verklaard. 156
(1).kuhap.daluarsa.N.in idem. penundaan pem.perkara,ada
perselisihan prejudi disiel (perselisihan kewenangan).
-
2.Jenis putusan yg bersifat materil.--putusan akhir(eind
vonnis).A. putusan bebas (vrijspraak). Perbutan tdk ter-.
Bukti.tdkw hrs keluar dr tahanan sementara seketi kaitu juga
sesudah putusan diucapkan.191dan192B. putusan lepas dr segala
tntutan hukuma. (ontslag van alle rechts vervolging).ter- bukti
tapi bukan t.p.-adanya dasar dasar yg meniadakan
pidana-overmacht.nood weer (pasal 48,, 49 KUHPidana. c. putusan
pemidanaan.
-
Akibat hk.tdkw bebas/lepasTdkw segera dikeluarkan.Perintah hakim
supaya brg bukti dikembalikan kpd yg berhak yg tercantum dalam
putusan.kewajiban hakim memebritahukan hak hak tdkw berupa
:menerima/menolak putusan, mempelajari putusan,penangguhan
pelaksanan puts.,hak u/ banding, mencabut pernyataan menerima/
menolak putusan.
-
Vonnis yg berisi pemidanaanmemuat hal-hal.197 kuhapKepala
putusan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Y.M.E,identitas
Tdkw,,dakwaan,pertimbangan fkt-fkt dipersiDangan fakta
yuridis,tuntutan pidana,pasal ygDilanggar,hari dan tgl
musyawarah,terpenuhiNya unsur yg didakwakn biaya perkara,keteRangan
surat palsu,perintah tdkw ditahan,teTap dlm tahanan/dibebaskan,hari
dan tgl putusan.
-
UPAYA HUKUM1. UPYA HUKUM BIASA:VERZET,BAN- DING,KASASI. 2. UPAYA
HUKUM LUAR BIASA :kasasi demi kepent. Hk.(cassatie in het belang
van de wet) dan p.k(herziening)
-
Verzet (perlawanan)Pasal 214kuhap1.hak tdkw :thd puts diluar
hadirnya tdkw.pe rampasan kemerdekaan.2.tenggang wkt 7 hari stlh
ptsn diberitahukan kepada tdkw.3. Dg verzet thd verstek,gugur.4.
Tdkw tdk hadir lagi verstek kuat lagi.
-
Pemeriksaan tkt banding1.Dasar hukum pasal 67 dan 87 233
kuhap.2.Pemeriksaan ulang =pn-yudec facty- memeriksa fakta kembali3
tenggang wkt 7 hari.4.hak tdkw dan p.u .thd puts.pengadilan
tk.pertama kecuali :bebas,lepas,dlm acaraCepat.
-
Putusan P.T.1.Menguatkan putusan P.N.2.mengubah
puts.P.N.3.membatalkan dan memutus sendiri.PEMERIKSAAN TK
KASASI.(244 sam-Pai258 kuhap).1.pembatalan dan bukan yudex
facty.2.tdk memeriksa pokok perkara-penerapan3.alasan : (lihat
slide berikut)
-
Alasan 253 KUHAP.1.APAKAH BENAR SUATU PERATURAN HK. TDK
DITERAPKAN/TDK SBGMN MESTINYA.2. CARA MENGADILI TDK DILAKSANAKAN
SBG MANA MESTI NYA. 3.APAKAH BENAR PENGADILAN TDK MELAMPAUI BATAS
KEWENANG AN.
-
CARA MENGAJUKAN KASASI1.tdkw dan p.u thd puts-pemidanaan
pelapas-An.2.tenggang waktu 14 hari harus ada memori ygdiajukan 14
stl mengajukan permohonan kasasi. (syarat formil )3. Syarat materil
pasal 253 kuhap (alasan mengajukan kasasi)
-
PUTUSAN M.A. 254 KUHAP1.MENOLAK PERMOHONAN
KASASI2.MENGABULKANUPAYA HK. LUAR BIASA.KASASI DEMI KEPT.HUKUM(259
KUHAP)1.Thd semua puts yg telah pasti. Bukan kasasi pihak .2. Spy
hk diterapkan secara benar3. Tdk ada pengaruh thd putusan
pn.p.t
-
PENINJAUAN KEMBALI(263 269 KUHAP.1.THD PUTUSAN YG TELAH
MEMPEROLEH KEKUATAN HK TE-TAP.2. BERMULA DR KASUS SENGKONKARTA.3.
TDK DPT DILAKUKAN THD PUTUSAN BEBAS/LEPAS TUNTUTAN4.HAK
TERPIDANA/AHLI WARIS5.P.K HANYA DPT DILAKUKAN SATU KALI.
-
ALASAN-ALASAN P.K1.KEADAAN BARU (NOVUM)2.DSR TLH TERBUKTINYA
BERTTG SATU DG YG LAINNYA.3.PUTUSAN MEMPERLIHATKAN SUATU KEHILAFAN
HAKIM.4. PERB.TERBUKTI,TDK DIIKUTI OLEH SUATU PEMIDANAAN.
-
Pelaksanaan putusan p.n(eksekusi)o/jaksa 270 s/d2761.thd puts
tetap(inkracht van gewijsde)2.apbl tenggang waktu banding lewat.3.
Tdkw dan p.u menerima puts.4.banding dicabut kembali.5.ada
permohonan grasi disertai penangguan eksekusi
-
Pengasan dan pengamatanpelaksaan puts.p.n.1. Kepastian apakah
puts pengadilan dilaksaNakan sebagai mana mestinya2. Disetiap
pengadilan ada hakim wasmatYg ditunjuk oleh k.p.n selama dua
th.