HUKUM ACARA PERDATA - herihartanto.files.wordpress.com filePenggabungan beberapa gugatan dalam 1 gugatan. Penggabungan beberapa subjek atau objek dalam satu gugatan SUBJEKTIF KUMULASI

BAHAN KULIAH KD 3BAHAN KULIAH KD 3BAHAN KULIAH KD 3BAHAN KULIAH KD 3BAHAN KULIAH KD 3BAHAN KULIAH KD 3BAHAN KULIAH KD 3BAHAN KULIAH KD 3

HUKUM ACARA PERDATA

�Penggabungan beberapa gugatan dalam 1 gugatan.

�Penggabungan beberapa subjek atau objek dalam satu gugatan

SUBJEKTIF

KUMULASIKUMULASI

OBJEKTIF

�Mewujudkan peradilan yg sederhana

�Menghindari putusan yg saling �Menghindari putusan yg saling bertentangan

�Terdapat hubungan yg erat

�Terdapat hubungan hukum

� Dalam gugatan ada lebih dari 1 penggugat dan/atau lebih dari 1 Tergugat

� Dapat terjadi beberapa Penggugat menggugat 1 Tergugat, ataumenggugat 1 Tergugat, atau

� 1 Penggugat menggugat beberapa Tergugat, atau

� Beberapa Penggugat menggugat beberapa Tergugat

�Penggugat mengajukan lebih dari 1 tuntutan sekaligus dlm 1 gugatan

�Subjeknya harus sama

Perkara masuk kompetensi PN�Perkara masuk kompetensi PN

�Masuknya pihak ke III dalam gugatan yg sedang berlangsung.

�Pasal 279 – 282 Rv.�Pasal 279 – 282 Rv.

�Pihak yg melakukan intervensi disebut sebagai INTERVENIEN

1. VOEGING : menempatkan diri di samping salah satu pihak bersama-sama dengan pihak menghadapi pihak yang lain

2. TUSSENKOMST : (mencampuri /menempatkan diri) di tengah - tengah /menempatkan diri) di tengah - tengah antara ke dua belah pihak / tidakmemihak, untuk kepentinganya sendiri.

VOEGING : TUSSENKOMST:

Atas inisiatif Pihak III sendiri

Atas inisiatif Pihak III sendiri

Menggabungkan diri kepada salah 1 pihak yg berperkara

Tidak memihak/ membela kepentingannya sendiri.

�Masuknya pihak III bukan karena keinginan pihak III sendiri, tapi ditarik oleh Tergugat untuk ikut menanggung.menanggung.

� Voeging dan Tussenkomst : intervenien mengajukan gugatan untuk ikut masik dlm perkara yg sedang berlangsung

� Vrijwaring : Tergugat dlm jawabannya memohon kepada hakim agar menarik pihak III masuk dlm perkara yg hakim agar menarik pihak III masuk dlm perkara yg sedang diperiksa.

� Hakim akan memberikan putusan sela yg memutuskan menerima/menolak Voeging, Tussenkomst atau Vrijwaring

� Tergugat “DAPAT” mengajukanjawaban, untuk membantahGugatan Penggugat.Gugatan Penggugat.

� Tergugat tidak wajibmengajukan Jawaban. Tapimemiliki hak untukmengajukan JAWABAN

�EKSEPSI (jika ada)

�KONPENSI

�REKONPENSI (jika ada)�REKONPENSI (jika ada)

�TANGKISAN/BANTAHAN DILUAR POKOK PERKARA

� OBSCUUR LIBEL

� DECLINATOIR

� DISQUALIFICATOIR

� PEREMTOIR� PEREMTOIR

� DILATOIR

� EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

� NEBIS IN IDEM

Gugatan kabur, tidak jelas dan pasti. Yg dimaksutgugatan kabur adalah :

� Dalil gugatan/posita/fundamental petendi tidak mempunyai dasar hukum yg jelas

Uraian gugatan tidak konsisten� Uraian gugatan tidak konsisten

� Tidak jelas objek sengketanya

� Petitum tidak jelas

� Antara Posita dan Petitum tidak sesuai

� Sifat Eksepsi declinatoir adalah yang mengelakan. Eksepsi ini bertujuan agar Hakim menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara.mengadili perkara.

� Eksepsi tentang Kompentensi baik Relatif maupun Kompetensi Absolut.

� Eksepsi Kompetensi Relatif :

PN tidak berwenang mengadili, seharusnya diadili oleh PN di wilayah lain.

� Eksepsi Kompetensi Absolut : PN tidak berwenang mengadili, yg berwenang mengadili adalah peradilan lain, (PA, PTUN)adalah peradilan lain, (PA, PTUN)

Hakim dapat menyatakan diri tdk berwenang scr Absolut,

Dapat diajukan meskipun ditengah2 sidang (pasal 134 HIR

Eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini.

Eksepsi yang bertujuan untuk menunda diajukan gugatan, bisa dikarenakan batas waktu perjanjian belum jatuh batas waktu perjanjian belum jatuh tempo atau ada kesepakatan penundaan pelaksanaan kewajiban

�Tangkisan karena gugatan diajukan telah melampaui waktu (kadaluarsa) atau Tergugat telah dibebaskan dari atau Tergugat telah dibebaskan dari membayar.

Eksepsi ini dibagi menjadi 2

� Eksespsi Error in Persona

� Espsepsi Subjectum Litis

�Tergugat menyatakan gugatan penggugat salah alamat.

�Seharusnya bukan tergugat yang digugat, tetapi pihak lain yang harus digugat, tetapi pihak lain yang harus bertanggung jawab (sebagai Tergugat)

� Gugatan Penggugat kurang subjek

� Seharusnya ada pihak lain yg ikut digugat

Cth :

dlm perkara waris, seluruh ahli waris harus jd pihak dlm perkara waris, seluruh ahli waris harus jd pihak dalam gugatan

Dlm perkara pembatalan perjanjuan jual beli, seluruh pihak yg terlibat dlm transaksi sebelumnya harus ikut digugat

� LIHAT MATERI KD 1

Eksepsi HARUS diajukan bersama-sama dengan Jawaban.

Kecuali eksepsi temtang Kompetensi Absolut. Setiap waktu sebelum Absolut. Setiap waktu sebelum Putusan dapat diajukan Eksepsi Kompetensi Absolut (134 HIR)

� JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA

� Jawaban Konpesi dapat berisi :

Pengakuan, �Pengakuan,

�bantahan atau

� referte.

� Jawaban Tergugat dapat berisi Pengakuan tentang apa yang didalilkan Penggugat.

�Pengakuan dapat dlm bentuk �Pengakuan dapat dlm bentuk pengakuan seluruhnya atau Pengakuan Sebagian

�Membantah dalil-dalai Gugatan Penggugat

�Tergugat memiliki alur kronologi sendiri yang berdeda dengan sendiri yang berdeda dengan Penggugat

�Menyerahkan segalanya pada kebijaksanaan hakim (Pasrah Bongkokan)

�Tergugat tidak melakukan pengakuan, �Tergugat tidak melakukan pengakuan, tidak juga melakukan bantahan

�Tergugat hanya bersikap menunggu Putusan

� Gugatan balasan/gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena terdapat hubungan hukum lain, selain perkara konpensi.selain perkara konpensi.

� Rekonpensi HARUS diajukan bersama-sama dengan Jawaban, baik tertulis maupun lisan (132b (1) HIR)

�Penggugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi

�Tergugat dalam Konpensi �Tergugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi

� Para Pihak sama dan memiliki kapasitas yang sama

� PN berwenang mengadili perkara rekonpensi tersebut

Bukan perkara dalam rangka melaksanakan isi � Bukan perkara dalam rangka melaksanakan isi suatu putusan Pengadilan/eksekusi

� Dlm perkara rekonpensi tidak berlaku ketentuan ttg kompetensi Relatif

�Kumulasi/penggabungan 2 tuntutan

�Menghemat waktu, biaya dan mempermudah prosedur

Menghindari putusan-putusan yang �Menghindari putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain

DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

DITUJUKAN PD MAJELIS HAKIM

TIDAK PERLU DITULIS RINCIAN IDENTITASIDENTITAS

TUJUAN UNTUK MEMBANTAH/MENANGGAPI EKSEPSI, JAWABAN, REKONPENSI DAN MENGUATKAN DALIL GUGATAN

� DIAJUKAN OLEH TERGUGAT

� DITUJUKAN PD MAJELIS HAKIM

� TIDAK PERLU DITULIS RINCIAN IDENTITAS

� TUJUAN UNTUK MEMBANTAH/MENANGGAPI GUGATAN, REPLIK, DAN MENGUATKAN DALIL GUGATAN, REPLIK, DAN MENGUATKAN DALIL JAWABAN, REKONPENSI

�Definisi :

�Memberikan kepastian kepada HAKIM tentang kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/dasar yang menjadi dasar gugatan/dasar bantahan dengan alat-alat bukti yang ada.

� AUDI ET ALTERAM PARTEM

� UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS

� TESTIMONIUM DE AUDITU

� ACTORI INCUMBIT PROBATIO� ACTORI INCUMBIT PROBATIO

� NEGATIVA NON SUNT PROBANDA

� IUS CURIA NOVIT

� Pokok sengketa, yi : semua yg didalilkan dalam gugatan, dan yang dibantah dlm jawaban

� Yang harus dibuktikan adalah � Yang harus dibuktikan adalah PERISTIWANYA, bukan hukumnya.

� Berupa peristiwa, hak atau hubungan hukum

� Hal-hal yang diakui oleh Tergugat

� Hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat

� Hal-hal yang diketahui Hakim di dlm persidanganpersidangan

� Fakta NOTOIR (Notoir feiten) : pengetahuan umum

� Pasal 163 HIR, 1865 BW :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau menyebut suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

� Yang harus membuktikan adalah para Pihak (Penggugat dan Tergugat)

Permasalahan :� Apa yg harus dibuktikan oleh Penggugat ?� Apa yg harus dibuktikan oleh Penggugat ?

� Apa yg harus dibutikan oleh Tergugat ?

� Dlm Hk. Acara Perdata� Kebenaran formal

� Hakim bersifat pasif

� Tidak mensyaratkan adanya keyakinan hakim

� Dlm Hk. Acara Pidana� Dlm Hk. Acara Pidana� Kebenaran materiil

� Harus dengan keyakinan hakim

Pasal 164 HIR

� Surat/tulisan

� Saksi

� Pengakuan

Persangkaan� Persangkaan

� Sumpah

Alat bukti Lain :

� Pemeriksaan Setempat (90 RO)

� Keterangan Ahli (154 HIR)

Bukti Surat/Tulis : adalah segala sesuatu yg memuat tanda baca yg dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

Dibagi menjadi 2 :

ambtelijk

otentik

partij

� Akta

dibawah tangan

� Bukan akta

� AKTA : Surat sebagai alat bukti yang diberitanda tangan, yg memuat peristiwa ygmenjadi dasar suatu hak atau perikatan.

� BUKAN AKTA : tidak ada tanda tangan, cth: � BUKAN AKTA : tidak ada tanda tangan, cth: karcis, buku register, catatan

� AKTA OTENTIK : akta yang dibuat dlm bentuk yg ditentukan perat per-UU-an oleh/ dihadapan pejabat umum yg berwenang.

Akta ambtelijk : akta pejabat publik

Akta partij : akta notarisAkta partij : akta notaris

� Akta dibawah tangan : akta yg dibuat oleh para pihak sendiri.

� AKTA OTENTIK : kekuatan pembuktiannya lengkap dan sempurna.

� AKTA DIBAWAH TANGAN : kekuatan pembuktiannya tergantung diakui atau tidaknya akta pembuktiannya tergantung diakui atau tidaknya akta tersebut. Jika diakui kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik

� Kesaksian : kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan ttg peristiwa yg disengketakan dgn jalan pemberitahuan scr lisan dan pribadi oleh orang yang lisan dan pribadi oleh orang yang bersangkutan, bukan salah satu pihak yg berperkara.

� Saksi melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yg dipersaksikan.

� Tidak berupa kesimpulan/pendapat dari saksi

� Dapat menjelaskan sumber kesaksiannya

� Tidak Testimonium de auditu� Tidak Testimonium de auditu

� Tidak Unnus testis nullus testis

� Mengucapkan sumpah

� Dewasa

� Tidak ada hubungan keluarga

� Tidak ada hubungan kerja

� BUKTI BEBAS

Persangkaan merupakan bukti sementara, dan bersifat alat bukti tidak langsung, bukan alat bukti yg berdiri sendiri.

Cth. Membuktikan ketidak hadiran seseorang pd suatu Cth. Membuktikan ketidak hadiran seseorang pd suatu waktu di tempat ttt, dgn membuktikan kehadirannya pd waktu yg sama di tempat lain

�Kesimpulan yang ditarik oleh Hakim atau UU ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kearah peristiwa lain yang belum terang keadaannya.lain yang belum terang keadaannya.

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan

2. Persangkaan berdasarkan hukum

� Hakim yg berwenang memutuskan kemungkinan kenyataan tsb

� Perbuatan-perbuatan yg oleh UU dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan UU.

� Pengakuan dapat diberikan di dlm mauoun diluar persidangan

� Tertulis maupun lisan

� Membenarkan seluruh maupun sebagian

� Pengakuan yg sederhana & sesuai dengan tuntutan lawan

� Cth : Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta

� Pengakuan disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan

� Cth :Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, tetapi harganya 3 juta, bukan 5 juta.

� Pengakuan yg disertai dgn keterangan tambahan yg bersifat membebaskan

� Cth : Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, tetapi telah dibayar lunas.

� Pengakuan harus diterima bulat

� Hakim tidak boleh memisah-misahkan pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

� Pengakuan di dalam Persidangan SEMPURNA danMENENTUKAN

� Sumpah promissoir : sumpah untuk berjanjiuntuk melakukan atau tidak melakukansesuatu.

� Sumpah Comfirmatoir : sumpah untukmemberi keterangan bahwa sesuatu benarmemberi keterangan bahwa sesuatu benaratau tidak benar

� Sumpah Comfirmatoir dibagi menjadi 2 : Sumpah supletoir dan sumpah decisoir

� Ada bukti permulaan/alat bukti lain

� Diperintahkan oleh hakim

� Tidak dapat dikembalikan oleh lawan

� Kekuatan pembuktiannya SEMPURNA

� Sama sekali tidak ada bukti lain

� Dibebankan oleh salah 1 pihak kepada pihak lawan

� Dapat dikembalikan

� Kekuatan pembuktiannya MENENTUKAN

� Pada prinsipnya pemeriksaan persidangan dilakukan di gedung Pengadilan

� Untuk memeriksa benda tetap tidak mungkin dilaksanakan di gedung Pengadilan

� Untuk mendapatkan kepastian, hakim dapat � Untuk mendapatkan kepastian, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat di tempat benda tetap berada (Pasal 90 RO)

� Dapat diajukan oleh para pihak atau oleh Hakim

� Untuk memeriksa kejelasan dan kepastian objek sengketa (letak, batas-batas, luas)

� Kekuatan pembuktian bebas

� Hakim menggunakan keterangan ahli agar memperoleh keterangan yg lebih mendalam ttg sesuatu yg hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu

� Dasar hukum 154 HIR/181 RBg/215 RV.

� Hakim atau para pihak dapat mengajukan saksi ahli� Hakim atau para pihak dapat mengajukan saksi ahli

� Kedudukannya dapat digantikan oleh ahli yang sama

� Saksi ahli memberikan pendapat/kesimpulan

� Kekuatan Pembuktian bebas

� Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

� Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasilcetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabilamenggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang ini.Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniksebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat

dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.