Hukbis PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Badan usaha yang berbentuk himpunan orang atau himpunan modal adabeberapa yang sering dijumpai dalam literatur. Himpunan orang(personen associatie), misalnya koperasi, firma, comanditer vennootschapCV) dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jenis assosiasiperhimpunan penghimpunan modal salah satunya adalah PerseroanTerbatas (PT). Assosiasi penghimpunan modal (capital association)merupakan ciri utamanya adalah yang dipentingkan bagaimanamengumpulkan modal sebanyak-banyaknya tanpa melihat orang-orangnya. Berbeda halnya dengan assosiasi orang dimana di siniorang perorangan dalam assosiasi tersebut sangat berpengaruhterhadap wadahnya.

Para pelaku ekonomi lebih memilih bentuk Perseroan Terbatas (PT).Alasannya adalah setiap orang pemilik dana selalu menginginkanrisiko seminimal mungkin selain itu juga demi efisiensi. Kegiatanberusaha tersebut dapat dilakukan secara pribadi dengan segalakonsekuensinya dan dapat pula dilakukan dalam bentuk kerja samaantar pribadi atau antar kelompok, di samping itu mengenai bentukusaha yang dipilih pada dasarya sangat bergantung pada berbagaihal baik faktor internal maupun eksternal dari para pelakuekonomi yang mendirikan perusahaan.

Selain itu juga sangat beralasan mengapa PT banyak diminati olehpara pelaku ekonomi karena pada umumnya mempunyai kemampuan untukmengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dansebagai wahana yang potensil untuk memperoleh keuntungan baikbagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegangsaham). Hal ini sangat relevan dengan realita yang ada dalam

lingkungan bisnis. Dimana, organisasi ekonomi (badan usaha) yangdimiliki oleh konglomerat yang menguasai beberapa sektorperekonomian bentuknya adalah perseroan terbatas. Berawal sebagaiperusahaan yang biasa saja (kecil), kemudian berkembang menjadiperusahaan raksasa, perseroan yang dikelola oleh pengusahatersebut mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri danmemberikan keuntungan bagi lembaganya maupun pemegang sahamnya.

Sejak PT memperoleh status sebagai badan hukum, maka semuaperbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan, menjaditanggung jawab perseroan, bukan tanggung jawab pribadi daridireksi, komisaris atau pemegang saham, sebagai organ perseroantersebut. Hal ini sesuai makna ”terbatas” dari badan hukum yangdiambilnya/dimilikinya, sedangkan Direksinya tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas namaperseroan yang dikelolanya. Kemudian, pemegang saham perseroantidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuatatas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugianPerseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas (PT) sebelumnya diatur dalam KUH Dagang, BukuKesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56berikut perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun1971. Namun peraturan tentang Perseroan Terbatas dalam KUH Dagangsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan duniausaha yang berkembang pesat baik secara nasional maupuninternasional.

Untuk menciptakan kesatuan hukum dan untuk kebutuhan hukum baruyang dapat memacu pembangunan nasional khususnya di bidangekonomi dan dunia usaha serta untuk menjamin kepastian danpenegakan hukum, maka pemerintah mengatur kembali secara lengkapmengenai PT .dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanyaUndang-Undang Perseroan Terbatas tersebut maka ketentuan-ketentuan yang mengatur PT dalam KUH Dagang dinyatakan tidakberlaku lagi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas telah diganti dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnyaditulis dengan UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007)

Orang-orang atau badan hukum yang akan mengadakan perjanjianmembuat perseroan terbatas, menuangkan isi perjanjian dalam aktayang dibuat oleh dan di hadapan Notaris maka akta itu dinamakanakta pendirian yang di dalamnya berisi anggaran dasar. Orang-orang yang mendirikan kemudian memasukkan modal dinamakan sebagaipemegang saham yang berarti pemilik perseroan. Selanjutnya untukmemperoleh status badan hukum harus disahkan oleh Menteri Hukumdan HAM.

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain. Artinyaanggaran dasar adanya menyatu dengan akta pendirian sehingga jikamembaca akta pendirian perseroan sebenarnya membaca anggarandasar perseroan. Antara akta pendirian dengan anggaran dasartidak dapat dipisahkan.

B.  Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahandalam makalah ini adalah bagaimana modal dan saham serta anggarandasar Perseroan Terbatas dalam kaitan dengan pendirian PerseroanTerbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A.  Modal dan Saham Perseroan Terbatas

1.   Modal Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas memiliki hak,kewajiban dan harta kekayaan tersendiri, terlepas dari hak,kewajiban dan harta kekayaan dari para pendiri, pemegangsaham dan para pengurusnya.

Harta kekayaan perseroan dapat terwujud dalam berbagaibentuk kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak,serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak),sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukumpemilik kebendaan tersebut. Pada neraca perseroan, hartakekayaan perseroan dapat kita temukan pada kolom kelompok“modal sendiri”. Modal sendiri tersebut mencerminkan modalyang terdapat pada perseroan tersebut untuk tiap tahun bukuberjalan yang ternyata dalam laporan tahunan perseroan.Modal ini merupakan hasil penyetoran pemegang sahamperseroan segera setelah perseroan memperoleh pengesahandari Menteri Kehakiman, yaitu yang tampak pada pos modaldisetor perseroan. Modal disetor ini harus sama dengan modalditempatkan perseroan, oleh karena Undang-Undang PerseroanTerbatas mewajibkan setiap saham yang telah dikeluarkandisetor penuh pada saat perseroan memperoleh pengesahan danselanjutnya setiap kali pengeluaran saham lebih lanjut harusdisetor penuh. Modal perseroan adalah kekayaan baik berupauang maupun benda yang digunakan oleh perseroan untukmenjalankan usahanya.

UUPT mengatur struktur modal yang terdiri atas:

1. Modal dasar (authorized capital), yaitu kekayaan berupa uangyang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasarberdirinya perseroan.

2. Modal ditempatkan (placed capital), yaitu kekayaan berupauang yang telah ditentukan persentasenya dari modaldasar yang disanggupi oleh para pendiri pada saatberdirinya perseroan.

3. Modal disetor (paid up capital), yaitu kekayaan berupa uangyang telah ditentukan persentasenya dari modalditempatkan yang harus dibayar tunai oleh pendiri padasaat berdirinya perseroan.

Mengenai penyetoran saham ini menurut Pasal 34 ayat (1) UUPerseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, adalah:

(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalambentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

(2) Dalam hal penyetoan modal saham dilakukan dalambentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaiansetoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajaryang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahliyang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda bergerak tidakbergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar ataulebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelahakta pendirian ditandatangani atau setelah RUPSmemutuskan penyetoran saham tersebut.

Penjelasan dari pasal tersebut, adalah pada umumnyapenyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidakditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baikberupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yangdapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telahditerima oleh Perseroan. Penyetoran saham ini harus disertairincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam,status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perludemi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Nilai wajarsetoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar.Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukanberasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengankarakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevandan terbaik.

2.   Saham Perseroan Terbatas

            Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroansebagaimana dikatakan dalam Pasal 31 UU Perseroan Terbatas No.40Tahun 2007, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilainominal saham. Kemudian dalam Pasal 49 ditentukan nilai sahamharus dicantumkan dalam mata uang rupiah, dan saham tanpa nilainominal tidak dapat dikeluarkan. Ketentuan ini tidak menutupkemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modalmengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.Pasal 33 ayat (3) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007menyatakan pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiapkali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas,terhadap saham atas nama harus sudah disetor penuh pada saat aktapendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ini berarti bahwapembayaran sebagian dari harga saham hanya dapat dilakukan sampaibatas waktu pada saat pengesahan akta pendiriannya. Namundemikian, saham atas nama ini sudah bisa dikeluarkan dahulukendati harga saham baru disetor sebagian saja, yang penting padasaat pengesahan seluruh saham yang dikeluarkan sudah harusdisetor penuh.

Berbeda dengan saham atas tunjuk, tidak akan dikeluarkan bilaharga saham belum disetor penuh pada kas perseroan. Hal iniseperti ditegaskan saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkanapabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetorpenuh.

Bila diperhatikan dengan seksama bunyi pasal tersebut di atas,kiranya dapat ditangkap maksud dari ketentuan tersebut adalahuntuk melindungi kas perseroan, sebab bila harga saham atastunjuk itu belum disetor penuh kemudian dialihkan pada pihak lainpadahal peralihannya begitu mudah tanpa persyaratan apapun, hanyapenyerahan secara fisik dari tangan ke tangan, akibatnya sudahbisa diduga bahwa perseroan akan sulit menuntut pelunasan hargasaham karena sukar mencari dan mengetahui pemegang saham atastunjuk itu. Lebih lanjut lagi tentu perseroan akan mengalamikerugian karena menanggung beban saham kosong. Oleh sebab itulahUUPT secara tegas menyatakan bahwa saham atas tunjuk hanya dapat

dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yangdiperjanjikan disetor penuh.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersihsetiap tahun buku untuk cadangan. Penggunaan laba bersih termasukpenentuan jumlah penyisihan untuk cadangan dimaksud diputuskanoleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamRUPS.

Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepadapemegangnya hak yang sama, tetapi dalam hal terdapat lebih dari 1(satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham dimaksud, antaralain:

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris.3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali

atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima

dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lainatas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.

5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerimalebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain ataspembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Semua saham yang diterbitkan dan sudah diambil oleh pemegangnyadicatat dalam Daftar Pemegang Saham atau buku saham yangdipelihara oleh direksi, yang memuat sekurang-kurangnya.

1. nama dan alamat pemegang saham;2. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki

pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkanlebih dari satu klasifikasi saham;

3. jumlah yang disetor atas setiap saham;4. nama dan alamat dari orang perserorangan atau badan hukum

yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerimajaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atautanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut ;

5. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Demikian pula setiap bentuk peralihan saham, harus dicatattentang perubahan kepemilikannya, dalam daftar pemegang saham dandaftar khusus dan dicatat pula setiap perubahan kepemilikansaham. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khususyang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksidan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut danatau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus disediakan di tempatkedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.Menurut Agus Budiarto, buku daftar pemegang saham tersebut dapatmenjadi petunjuk tentang siapa saja yang tercatat dalam daftartersebut, sehingga secara yuridis dapat merupakan indikatortentang siapa sebenarnya yang berstatus sebagai pemilik darisaham suatu PT.

B.  Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 7 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 ditentukan:Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan aktanotaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan inimenegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang inibahwa dasarnya sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkanperjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orangpemegang saham. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukumdan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangkawaktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebutpemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagiansahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham barukepada orang lain. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telahdilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, makapemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segalaperikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yangberkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroantersebut.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirianperseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam pembuatanAkta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lainberdasarkan surat kuasa, misalnya Notaris.

1.   Akta pendirian

Pasal 8 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan AktaPendirian perseroan memuat Anggaran Dasar dan keterangan lainberkaitan dengan pendirian perseroan, sekurang-kurangnya memuat:

a.   nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempattinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama,tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggalkeputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiriperseroan;

b.   nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempattinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yangpertama kali diangkat;

c.   nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham,rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telahditempatkan dan disetor.

Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh oranglain berdasarkan surat kuasa:

Syarat-syarat mengajukan permohonan pembuatan Akta PendirianPerseroan Terbatas adalah:

a.   Membuat Akta Pendirian PT di hadapan Notaris

b.   Membuat/mengurus NPWP PT pada Kantor Pajak setempat.

c.   Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan TambahanBerita Negara (TBN) Republik Indonesia.

Setelah ketentuan-ketentuan tersebut dipenuhi maka berkastersebut di atas dapat dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM diJakarta (sekarang pada Kanwil Propinsi).

Dalam prakteknya penandatanganan Akte Pendirian PT dilaksanakandengan terlebih dahulu Notaris yang bersangkutan mengecek nama PTyang diajukan melalui sistem administrasi badan hukum(SISMINBAKUM), setelah dilakukan disetujui korektor barulah AktaPendirian PT tersebut dapat ditandatangani oleh para penghadapdan notaris.

2.   Pengesahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 TentangPemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan bahwa prosespenyelesaian badan hukum yang meliputi permohonan pengesahan aktapendirian perseroan terbatas, dan permohonan persetujuan sertapenyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroanterbatas yang dilaksanakan melalui Sistem Adaministrasi BadanHukum (SISMINBAKUM), dan Sistem Manual sebagaimana dimaksud dalamKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.04.HT.01.01 Tahun 2001 berakhir tanggal 30 Juni2002.

Dalam Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum(SISMINBAKUM), dinyatakan:

Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) merupakan situsresmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi BadanHukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia yang dapat diakses padahttp:/www.sisminbakum.com. Sistem ini merupakan bentuk pelayananpemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu terutama dalam halpengesahan badan hukum.

Penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui SISMINBAKUM denganmenggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum dimaksudmeliputi:

1. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas danpermohonan persetujuan serta penyampaian laporan aktaperubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan KeputusanDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pengguna jasa SISMINBAKUM adalah: Notaris, Konsutan Hukum, danpihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah

memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.INomor M.01.HT.01.10 Th. 2006 Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, PenyampaianLaporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhiketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentangPendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan HukumPerseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia.

Adapun tata cara permohonan dan pengesahan Akta Pendirianperseroan terbatas berstatus badan hukum adalah sebagai berikut:

1) Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas ataupersetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan diajukanoleh Notaris kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ManusiaR.I., melalui Direktur Jenderal Admnistrasi Hukum Umum.

2) Permohonan diajukan secara elektronis dengan mengisi FormatIsian Akta Notaris (FIAN) Model I atau II, dan dilengkapidokumen pendukung secara elektronis dengan mengisi formulirisian yang disediakan.

3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman Dan HakAsasi Manusia R.I atau Notaris yang ditunjuk wajibmenyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan aktapendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasarperseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi:

a. Salinan akta pendirian perseroan terbatas atausalinan akta perubahan anggaran dasar perseroanterbatas;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatasc. Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian

Perseroan dalam Tambahan Berita Negara RepublikIndonesia dari Kantor Percetakan Negara R.I

d. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

e. Bukti setor modal perseroan terbatas dari bank.

Dokumen fisik Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroanterbatas, bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendiriandan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam BeritaNegara R.I dari Kantor Percetakan Negara R.I, tidak berlaku bagipermohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroanterbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidakmeningkatkan modal perseroan terbatas.

4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I setelah jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lamadalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tidakkeberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.Imenerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan aktapendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasarperseroan terbatas.

5) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I menerbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirianatau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroanterbatas dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja,sejak tanggal permohonan diterima.

Sedangkan dalam hal permohonan pengesahan tidak diterima, makaMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I langsungmemberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secaraelektronis, dan pernyataan tidak keberatan  menjadi batal dandicabut kembali. Pernyataan tidak keberatan batal dan dicabutkembali, pendiri atau Direksi melalui Notaris dapat mengajukanpermohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian ataupersetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatastersebut.

Pemeriksaan terhadap ketentuan mengenai nama, tempat  kedudukandan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dantujuan serta kegiatan usaha, dan modal perseroan terbatas menjadi

kewenangan dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I. Sedangkan terhadap materi akta pendirian dan akta perubahananggaran dasar yang telah dibuat dihadapan Notaris adalah menjaditanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

3.   Penyertaan Modal

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaanmodal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendirisebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam AktaPendirian sebagaimana dinyatakan Pasal 10 UUPT No.1 Tahun 1995 joPasal 12 UUPT No.40 Tahun 2007, yaitu:

(1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham danpenyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelumperseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, aktatersebut dilekatkan pada akta pendirian.

(3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan namaserta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta otentiktersebut disebutkan dalam akta pendirian perseoan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukumtersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidakmengikat perseroan.

Perbuatan hukum kepemilikan saham dan penyetorannya yangdilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harusdicantumkan dalam akta pendirian. Perbuatan hukum itu dapatdinyatakan dengan akta di bawah tangan ataupun akta otentik,sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,bahwa:

(1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham danpenyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelumPerseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, aktatersebut dilekatkan pada akta pendirian.

(3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal, dan namaserta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentiktersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatasn hukum tersebuttidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikatPerseroan.

4.   Anggaran Dasar

A.    Persyaratan

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dinyatakan:

Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:

1. nama dan tempat kedudukan perseroan;2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. jangka waktu berdirinya perseroan;4. besarnya jumlah modal dasar, modal  yang ditempatkan, dan

modal yang disetor;5. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut

jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekatpada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.

6. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;8. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan

pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

Selanjutnya dalam Pasal 16 dinyatakan:

(1)   Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

a.   telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau samapada pokoknya dengan nama perseroan lain;

b.   bertentangan dengan ketertiban umum, dan ataukesusilaan;

c.   sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembagapemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izindari yang bersangkutan;

d.   tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatanusaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan sajatanpa nama diri.

e.   terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf ataurangkaian huruf yang tidak membentuk kata, atau

f.    mempunyai arti sebagai perseroan badan hukum, ataupersekutuan perdata.

(2)   Nama Perseroan harus didahului dengan frase “PerseroanTerbatas” atau disingkat “PT”.

(3)   Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama perseroanditambah kata singkatan “Tbk”.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian namaperseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b.   Perubahan Anggaran Dasar

Apabila hendak melakukan perubahan atas Anggaran Dasar perseroanharus memenuhi persyaratan tertentu. Perubahan Anggaran Dasarditetapkan oleh RUPS dan usul adanya perubahan Anggaran Dasardicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untukmengadakan RUPS.

Perubahan atas Anggaran Dasar dibagi menjadi dua yaitu perubahanyang sifatnya mendasar dan perubahan lain yang masing-masingditetapkan sebagai berikut:

1)      Perubahan Mendasar

Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuanMenteri Kehakiman RI (sekarang disebut Menteri Hukum dan HAM) dandidaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai denganketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU PerseroanTerbatas No.40 Tahun 2007, yaitu:

(1)   Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatpersetujuan Menteri.

(2)   Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

1. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;3. jangka waktu berdirinya perseroan;4. besarnya modal dasar;5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau6. status perseroan yang tertutup menjadi terbuka atau

sebaliknya.

2)      Perubahan lain

Perubahan Anggaran Dasar selain yang dimaksudkan di atas (selainperubahan tertentu Anggaran Dasar) cukup dilaporkan kepadaMenteri Hukum dan HAM RI dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalamDaftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Setiap perubahan Anggaran Dasar, baik perubahan yang harusmendapat persetujuan maupun yang hanya cukup dilaporkan kepadaMenteri Hukum dan HAM RI, dibuat dengan akta notaris dalam bahasaIndonesia.

Perubahan tertentu Anggaran Dasar sebagaimana dimaksudkantersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikansedangkan perubahan Anggaran Dasar yang hanya cukup dilaporkankepada Menteri Hukum dan HAM mulai berlaku sejak tanggal

pendaftaran. Pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahanAnggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. PerubahanAnggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroandinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator. Maksudnyasebagai upaya yang dapat ditempuh untuk membebaskan perseroandari keadaan pailit, misalnya perubahan yang berkaitan denganpenambahan modal, pergantian Direksi dan atau Komisaris, atauperubahan manajemen. Perubahan-perubahan tersebut harus denganpersetujuan kurator. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsipkepailitan, antara lain semua perbuatan hukum dalam keadaanpailit hanya dapat dilakukan oleh atau dengan persetujuankurator.

5.   Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan

Selanjutnya dalam rangka pendirian suatu PT adalah kewajibanpendaftaran dan pengumuman. Menurut ketentuan Pasal 29 UUPerseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, pendaftaran perseroan yangmemuat data perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Perludijelaskan di sini bahwa sebelum diterbitkan undang-undang baru,pada masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pendaftaran perusahaanadalah kewajiban dari Direksi.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang WajibDaftar Perusahaan (WDP). Hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman2. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan

Menteri Kehakiman, atau3. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta Laporan kepada Menteri

Kehakiman.

elanjutnya selain pendaftaran juga pendirian perseroan diwajibkanuntuk diumumkan, yang mana menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUPerseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, Menteri mengumumkan dalamTambahan Berita Negara Republik Indonesia:

1. Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

2. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusanMenteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

3. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterimapemberitahuannya oleh Menteri

Pengumuman sebagaimana ditentukan di atas dilakukan oleh Menteridalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejaktanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanyapemberitahuan sebagaimana pada ayat (1) huruf c.

6. Struktur Badan Hukum (Organ–Organ ) Perseroan Terbatas MenurutHukum di Indonesia

Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ PerseroanTerbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

2. Direksi Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari masing - masing organ tersebut sudah diatur secara rinci dan mendetail dalam UU ini. Kewenangan tersebut tersebar dalam berbagai pasal. Berikut ini kewenangan masing-masing organ menurut UU tersebut: 1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Kewenangan RUPS meliputi: a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak. b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamyang telah diambilnya. c. Mengangkat Anggota Direksi dan Memberhentikan anggota Direksi sewaktu - waktu dengan menyebutkan alasannya. d. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih. e. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi. f. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. g. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih,baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1)). h. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga. (Pasal 104). i. Mengangkat anggota Dewan Komisaris. j. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dantunjangan bagi anggota Dewan komisaris. k. Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangkawaktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)). l. Mengangkat komisaris independen.

2. Direksi

Direksi adalah organ yang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, Direksi wajib: a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi. b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 1. Mengalihkan kekayaan Perseroan. 2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak 3. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. (Pasal 103).

3. Dewan Komisaris

Ketentuan baru dalam UU ini adalah menambahkan Komisaris Independen dalam struktur organ perseroan. Komisaris Independen ini berasal dari luar kelompok Direksi dan Komisaris Utama. Hal ini guna menyeimbangkan peran Dewan Komisaris dan guna terciptanya iklim manajeman perseroan yang transparan, akuntabel dan profesional. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan terhadappengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Dewan Komisaris wajib: 1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. 3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

BAB III

PENUTUP

UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menentukan Perseroandidirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yangdibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini menegaskan prinsipyang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa dasarnya sebagaibadan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karenaitu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. SetelahPerseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham kurangdari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yangbersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada oranglain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui, pemegangsaham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugianperseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan,Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirianperseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam pembuatanAkta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lainberdasarkan surat kuasa, misalnya Notaris. Akta pendirian memuatanggaran dasar dan keterangan lain. Artinya anggaran dasar adanyamenyatu dengan akta pendirian sehingga jika membaca aktapendirian perseroan sebenarnya membaca anggaran dasar perseroan.Antara akta pendirian dengan anggaran dasar tidak dapatdipisahkan.

TANGGAPAN DARI KELOMPOK

Kelompok kami sangat mendukung peraturan-peraturan pemerintah dalam undang undand perseroan terbatas, karena tata cara yang harus di laksanakan untuk pendiria suatu PT kami rasa sudah cukup terorganisasi dengan baik agar tidak ada pihak-pihak yang

menyeleweng dengan seenaknya untuk mendirikan suatu PT. Uraian lebih jelasnya akan kami bhas dibawah ini:

Adanya Akta Pendirian

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, prosedur pendirian PT juga tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1995. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 (delapan pasal). Menurut Pasal 7 ayat ( 1 ) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia“.Menurut kami pendirian PT dengan minimal pemdirian 2 orang sangatlah tepat karena sebuah perusahaan apabila hanya di naungkan oleh minimal 1 orang saja sangat kurang menurut kami karna PT adalah sebuah organisasi yang dapat memicu banyak hal jadi untuk mengantisipasi kesulitan dalam mengambil keputusan akan penyelesaian sebuah masalah akan lebih mudah apabila sang pendiri itu diminimalkan 2 orang karna sang pendiri PT tersebutlah yang mengetahui seluk beluk PT tersebut jadi apabila PT itu dibentuk oleh minimal 2 pendiri akan lebih baik. Lalu menurut Pasal 7 ayat( 7 ) UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi: a. Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara. b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Pasar Modal. Akta Pendirian ini harus disahkan oleh notaris yang sah dimata hukum, maka dengan adanya Akta ini tak sembarang orang dapat mendrikan PT begitu saja, sehingga paling tidak Akta ini mengurangi tindak penyelewengan dan kejahatan hokum.

Pengesahan Oleh Menteri.

Dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Akan tetapi harus diajukan pengesahan kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan dapat dilakukan oleh Direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan hanya boleh kepada seorang Notaris dengan hak substitusie. Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, aktapendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama – sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri ( Menteri Hukum dan HAM ) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Dengan begitu pula, sang pendiri usaha terjun lamgsung untukmeminta surat keputusan menteri yang diajukan kepada menteridengan mengisi format lampiran yang dibantu oleh jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum. Surat permohonan yang diajukan kepada menteri dengan batasan 60 hari setelah akta pendirian ditandatangani juga sangat penting karna menurut kami surat permohonan tersebut sangat penting bagi PT jadi apabila PT tersebut semakin lama dalam mengurus surat ajuan permohonan tersebut sangatlah membuang waktu

. Pendaftaran.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada Direksi Perseroan maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentangPT ini maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah diperoleh pengesahan adalah Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan secara langsung. Daftar perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi : a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.

b. Alamat lengkap Perseroan. c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri. e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri. f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar. g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telahdiberitahukan kepada Menteri. i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan. j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. Menurut kelompok kami data-data yang tercantum dalam daftar perseroan tersebut sudah amat cukup, dengan adanya informasiyang lengkap maka pihak penegak hokum pun tahu jelas dimana dan bagaimana perseroan ini nantinya akan berlangsung. Dengan di cantumkannya informasi tentang pemegang saham, direksi dan dewan komisaris perseroan maka bia diketahui bahwa struktur organisasi dari perseroan ini juga sudah baik.

Beberapa uraian penjelasan lain:Seperti kita ketahui bersama syarat pendirian PT cukuplah banyak dan dapat dikatakan sulit dan dapat dikatakan tidak sulit, syarat yang paling penting dan yang sangat harus diperhatikan oleh calon pendiri PT adalah nama yang akan di cantumkam untuk PT mereka, kepemilikan modal, rentan biaya kalsifikasi modal untuk usaha kecil atau menengah atau besar, serta surat-surat penunjang lainnya seperti:

surat akta pendirian, Copy KTP Pemilik Modal Kartu Keluarga (bila Direktur Utama/Direktur adalah perempuan)

NPWP Direktur Utama/Direktur Foto Direktur/Direktur Utama ukuran 3x4 2 lembar (4x6 2 lembar untuk wilayah Bogor)

Surat Keterangan Domisili Usaha Copy Bukti Surat Kepemilikan Tempat Usaha dan PBB atau Bukti Sewa-Menyewa Tempat Usaha

Nomor Telepon Perusahaan Denah Lokasi Tempat Usaha (Bila Perusahaan menjadi PKP (Perusahaan Kena Pajak).

Syarat-syarat itu sangatlah penting dan harus sangat dipikirkan oleh Calon pendiri usaha. Terutama nama yang akandicantumkam calon pendiri tidak boleh sama dengan perusahaanyang sudab terdaftar sebelumnya, jadi sang calon pendiri harus menyiapkan minimal 2 nama untuk calon PTnya jadi apabila nama yang pertama ditolak oleh departemen hukum danham sang calon pendiri sudah siap dengan nama yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyaksa, Laksamana, Jangka Waktu Berdirinya Badan Hukum (PerseroanTerbatas) Dalam Kaitannya Dengan Perpanjangan Dan Sekaligus Pembaharuan HakGuna Usaha, Tesis, Sekolah Pascasarjana, USU, Medan, 2007.

Budiarto, Agus, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri PerseroanTerbatas, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Jakarta, 2002.

Djaidir, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Disajikan dalam SeminarSehari Mengenai Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Kantor Wilayah BRI SumateraUtara, Medan, 21 Juni 1997.

Hartono, Sri Rejeki, Beberapa aspek Permodalan pada PerseroanTerbatas .Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta, 1995.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1995.

Muis, Abdul, Hukum Persekutuan & Perseroan, Fakultas Hukum UniversitasSumatera Utara, 2006.

“Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum(SISMINBAKUM)”, Yayasan Kesejahteraan Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak AsasiManusia.

Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas DariPerseroan Terbatas, Disertasi, Airlangga University Press, 1983.

Ridho, Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan,Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1988.

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alpabeta, Bandung,2005.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I NomorM.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan DanPengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, DanPemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukumdan Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan PengesahanBadan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor WilayahDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang PemberlakuanSistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia,