hubungan penerapan manajemen puskesmas dan komitmen kerja ...

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang

sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap

warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan

terjangkau . Hak akan pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar

dari warga negara Indonesia, sehingga pemerintah wajib menyediakan fasilitas

pelayanan kesehatan yang layak. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk

masyarakat yang disediakan adalah puskesmas.

Puskesmas merupakan unit teknis pelayanan dinas kesehatan kabupaten/kota

yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Puskesmas memiliki tiga fungsi yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan

masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan

tingkat pertama yang menjadi ujung tombak pembangunan bidang kesehatan

(Muninjaya, 2004).

Tuntutan masyarakat saat ini akan pelayanan kesehatan yang bermutu

semakin meningkat. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya pendapatan dan

tingkat pendidikan masyarakat. Puskesmas diharapkan mampu memberikan

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Persaingan yang semakin ketat dengan fasilitas pelayanan primer lainnya juga

1

2

menuntut peningkatan mutu pelayanan di puskesmas. Upaya dalam meningkatkan

mutu puskesmas harus dilakukan dari segala aspek seperti meningkatkan

profesionalisme dari para pegawainya dan meningkatkan fasilitas kesehatannya.

(Muninjaya, 2004).

Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh

petugas kesehatan yang meliputi lima dimensi yaitu bukti fisik (tangible)

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan

empati (emphaty) (Parasuraman dkk. dalam Muninjaya, 2014). Pelayanan

kesehatan yang bermutu diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar

pelayanan profesi yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan kepuasan

kepada setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian

Safrudin dkk. (2010) menyatakan bahwa mutu pelayanan kesehatan berhubungan

dengan kepuasan pasien. Masalah mutu pelayanan kesehatan di puskesmas

semakin berkembang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius.

Rendahnya mutu pelayanan di puskesmas sering menjadi keluhan dari

masyarakat.

Upaya kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas terdiri dari upaya

kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Salah satu dari enam

program wajib puskesmas adalah program pengobatan. Upaya pengobatan ini

perlu mendapat perhatian, karena masyarakat cenderung melihat puskesmas pada

mutu pelayanan upaya kuratif daripada program lain seperti upaya promotif, dan

preventif. Masyarakat berpandangan bahwa puskesmas merupakan tempat

pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, sehingga masyarakat sering

3

membanding-bandingkan kualitas pelayanan di puskesmas dengan rumah sakit.

Program pengobatan dasar di puskesmas saat ini juga mendapat perhatian dari

pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Puskesmas merupakan gate keeper

dalam penerapan pelayanan rujukan berjenjang pada program JKN. Ada beberapa

diagnosa pasien peserta JKN yang tidak dapat dirujuk langsung, namun harus

ditangani di puskesmas sebagai pemberi layanan tingkat pertama. Berdasarkan

situasi tersebut, puskesmas dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan pada

upaya pengobatan dasar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan

kesehatan termasuk pada pelayanan pengobatan di puskesmas adalah faktor input,

lingkungan dan proses (Azwar, 1994 dalam Endarwati, 2012). Untuk dapat

mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu ditunjang oleh

manajemen puskesmas yang baik dan tenaga yang profesional (Kemenkes, 2012).

Penerapan manajemen puskesmas merupakan proses dalam rangkaian

kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan puskesmas

(Kemenkes, 2012). Manajemen puskesmas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Ramsar dkk. (2012) tentang penerapan fungsi

manajemen puskesmas di Puskesmas Minasa Upa Makasar, dinyatakan bahwa

sebelum melakukan kegiatan dan strategi, terlebih dahulu dilakukan perencanaan

dan penetapan tujuan kegiatan, pembagian tugas dan wewenang, koordinasi dan

pengarahan serta penilaian. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan

kegiatan untuk mencapai tujuan.

4

Tenaga profesional merupakan faktor produksi utama untuk menghasilkan

pelayanan kesehatan yang bermutu. Berkenaan dengan hal ini, maka sumber daya

manusia yang berkualitas mutlak diperlukan. Makna dari yang berkualitas

merupakan tidak hanya terbatas pada pekerja yang mempunyai pendidikan dan

keahlian saja, melainkan juga yang memiliki motivasi dan komitmen pada

pekerjaan dan organisasi (Muninjaya, 2004).

Komitmen kerja adalah identifikasi kekuatan yang terkait dengan nilai-nilai

dan tujuan untuk memilih keanggotaan dalam institusi pelayanan kesehatan

(Robbins, 2006). Suatu puskesmas akan efektif bila memiliki pegawai yang

mempunyai komitmen kerja yang kuat. Petugas dengan komitmen yang kuat akan

rela mencurahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk kepentingan

puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dari beberapa

penelitian tentang komitmen kerja, diketahui bahwa komitmen kerja dapat

mengurangi adanya keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi (Aziza,

2010). Komitmen kerja juga berpengaruh terhadap prestasi kerja (Sudiro, 2011).

Penelitian lain tentang komitmen perawat terhadap perilaku caring oleh

Noyumala (2013) diketahui bahwa ada hubungan komitmen perawat dengan

perilaku caring profesional. Karyawan yang memiliki komitmen kerja akan lebih

bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan (Ping dalam Puspitawati, 2012).

Komitmen kerja harus dimiliki oleh seluruh petugas puskesmas terutama

oleh petugas yang memiliki waktu kontak lebih lama dengan pasien seperti dokter

dan perawat. Petugas ini sangat berpotensi untuk pengembangan mutu dalam

upaya peningkatan mutu pelayanan pada program pengobatan di puskesmas. Oleh

5

karena itu komitmen kerja dokter dan perawat harus ditingkatkan. Dalam upaya

peningkatan komitmen tersebut, terlebih dahulu harus diketahui bagaimana

komitmen kerja petugas dalam memberikan pelayanan pengobatan di puskesmas.

Jumlah puskesmas saat ini di Indonesia adalah sebanyak 9.510 buah

(Kemenkes, 2012), di Propinsi Bali sebanyak 120 buah (Dinkes Propinsi Bali,

2013). Dari seluruh jumlah puskesmas tersebut, 12 puskesmas terdapat di

Kabupaten Karangasem yang terletak diujung timur Pulau Bali. Upaya program

pengobatan telah berjalan di puskesmas Kabupaten Karangasem. Jumlah

kunjungan pasien di puskesmas Kabupaten Karangasem adalah tahun 2011

sebanyak 281.676 kunjungan (63,0%) , tahun 2012 sebanyak 243.916 kunjungan

(53,5%) dan tahun 2013 sebesar 238.018 kunjungan (52,1%). Pencapaian

cakupan kunjungan pasien di puskesmas rata-rata sebesar 56,2 % (Dinkes

Karangasem, 2014).

Mengingat jumlah kunjungan pasien ke puskesmas mengalami penurunan

dalam tiga tahun terakhir, maka perlu diketahui bagaimana mutu pelayanan

pengobatan di puskesmas Kabupaten Karangasem. Berdasarkan hasil survei

pendahuluan melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa masih ada

beberapa permasalahan yang terkait dengan mutu pelayanan, komitmen petugas

dan penerapan manajemen puskesmas.

Hasil wawancara dengan pasien yang pernah berobat ke puskesmas, terdapat

beberapa keluhan seperti 1) jam pelayanan belum tepat waktu sehingga pasien

sering menunggu petugas, 2) petugas kurang ramah, 3) ketelitian dan kecepatan

petugas dalam memberikan pelayanan masih kurang. Hasil wawancara dengan

6

petugas pelayanan pengobatan, diketahui bahwa petugas pada pelayanan

pengobatan memiliki beban ganda, yaitu sebagai pelaksana program pengobatan

dan bertanggungjawab terhadap program promotif dan preventif. Ketersediaan

alat kesehatan yang sering digunakan seperti tensimeter masih kurang. Beberapa

obat-obat yang diperlukan tidak tersedia di puskesmas. Kegiatan pelatihan-

pelatihan terkait dengan program pengobatan hampir tidak pernah diadakan.

Pasien peserta jaminan /asuransi kesehatan banyak yang tidak mengetahui

prosedur pelayanan sehingga banyak pasien yang datang ke puskesmas hanya

mencari surat rujukan untuk ke rumah sakit. Hal ini kemungkinan disebabkan

karena kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan pengobatan kepada masyarakat

atau ketidak puasan pasien terhadap pengobatan di puskesmas. Kondisi tersebut

mengakibatkan angka rujukan di puskesmas melebihi dari target yang ditetapkan

yaitu sebesar 15%. Angka rujukan khususnya untuk puskesmas yang lokasinya

dekat dengan rumah sakit umum daerah, rata-rata sebesar 20% (Dinkes

Karangasem, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala puskesmas diketahui bahwa

terdapat beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelayanan di

puskemas. Permasalahan tersebut seperti masih adanya keluhan dari masyarakat

terkait dengan mutu pegobatan di puskesmas, keluhan ini disampaikan secara

langsung maupun dipublikasikan melalui media massa.

Permasalahan lain yang disampaikan kepala puskesmas adalah kurangnya

komitmen kerja dari pegawai di puskesmas. Hal ini dilihat dari beberapa hal

seperti 1) terjadi kesulitan dalam membagi pekerjaan karena petugas sering

7

menolak tugas yang diberikan, 2) tempat pengobatan sering terlihat kosong

terutama pada siang hari, 3) petugas tidak memiliki inisiatif dalam pengembangan

program, 4) inovasi petugas di puskesmas masih kurang dimana petugas terlihat

bekerja hanya melanjutkan yang sudah berjalan dan menjadi rutinitas. Beberapa

petugas juga mempunyai keinginan pindah tugas dari puskesmas terutama yang

berasal dari luar Kabupaten Karangasem. Kedisiplinan petugas juga masih

menjadi masalah di puskesmas Kabupaten Karagasem.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala puskesmas

diketahui bahwa penerapan manajemen puskesmas di puskesmas Kabupaten

Karangasem belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dalam pembuatan

perencanaan tingkat puskesmas (PTP) belum dilakukan dengan baik. Pembuatan

rencana kegiatan dari masing-masing program tidak dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan namun lebih banyak bersifat melaksanakan apa yang diinstruksikan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. Penyampaian rencana usulan

kegiatan (RUK) yang diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem juga

tidak tepat waktu, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengalami

kesulitan dalam mengajukan anggaran ke Pemerintah Daerah Kabupaten

Karangasem. Hal ini mengakibatkan banyaknya kegiatan yang semestinya

dibutuhkan di puskesmas tidak mendapatkan anggaran biaya.

Terkait dengan penerapan manajemen puskesmas di Kabupaten Karangasem

yaitu dalam hal pengawasan dan pertanggungjawaban juga belum berjalan

optimal, hal ini terlihat dari 12 puskesmas yang ada di Kabupaten Karangasem

hanya tiga puskemas yang menyusun laporan kinerja secara rutin. Pembinaan dan

8

pengawasan dari dinas kesehatan terkait pelaksanaan program pengobatan dan

manajemen puskesmas dirasakan masih kurang oleh puskesmas. Hal ini

mengakibatkan puskesmas mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan

seperti dalam menyusun perencanaan kegiatan termasuk program pengobatan,

penyusunan Standar Operational Prosedure (SOP), dan penyusunan laporan

pengukuran kinerja puskesmas. Kepala puskesmas saat ini sebagian besar belum

mendapatkan pelatihan terkait dengan manajemen puskesmas, yaitu dari 12 kepala

puskesmas hanya tiga orang yang pernah mendapatkan pelatihan tentang

manajemen puskesmas.

Dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya

menunjukkan hasil yang beragam yaitu diantaranya ada yang menunjukkan

hubungan dan ada pula penelitian yang tidak menunjukkan adanya hubungan

antara pelaksanaan fungsi manajemen dengan pencapaian program di puskesmas.

Hasil penelitian tersebut adalah penelitian dari Kustiawan tahun 2014

menyatakan bahwa adanya hubungan fungsi manajemen dengan cakupan kegiatan

pada program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Puskesmas

Kabupaten Gerobogan. Terdapat pula hasil penelitian lain oleh Ningrum, S.F

(2006) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan fungsi manajemen dengan

keberhasilan program PMT di Puskesmas Kabupaten Tegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti

hubungan penerapan manajemen puskesmas dan komitmen kerja petugas dengan

mutu pelayanan pengobatan pada Poli Umum di puskesmas yang ada di

Kabupaten Karangasem.

9

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah hubungan penerapan manajemen puskesmas dengan mutu

pelayanan pengobatan pada Poli Umum di puskesmas se- Kabupaten

Karangasem?

2. Bagaimanakah hubungan komitmen kerja petugas dengan mutu pelayanan

pengobatan pada Poli Umum di puskesmas se- Kabupaten Karangasem?

3. Variabel manakah yang paling dominan berhubungan dengan mutu pelayanan

pengobatan pada Poli Umum di puskesmas se- Kabupaten Karangasem?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

hubungan antara penerapan manajemen puskesmas dan komitmen kerja petugas

dengan mutu pelayanan pengobatan pada Poli Umum di puskesmas se- Kabupaten

Karangasem.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. hubungan penerapan manajemen puskesmas dengan mutu pelayanan

pengobatan pada Poli Umum di puskesmas se-Kabupaten Karangasem

2. hubungan komitmen kerja petugas dengan mutu pelayanan pengobatan pada

Poli Umum di puskesmas se- Kabupaten Karangasem

10

3. variabel yang paling dominan berhubungan dengan mutu pelayanan

pengobatan pada Poli Umum di puskesmas se- Kabupaten Karangasem.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat

memberikan sumbangan pemikiran untuk peneliti lain serta sebagai dokumen

ilmiah untuk bahan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sebagai masukan untuk

puskesmas dan dinas kesehatan terkait dengan intervensi pada penerapan

manajemen puskesmas dan komitmen kerja petugas sebagai upaya peningkatan

mutu pelayanan di puskesmas.

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan kesehatan merupakan tingkat kesempurnaan pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan

yang ditetapkan, sehingga menimbulkan kepuasan bagi setiap pasien (Kemenkes

dalam Muninjaya 2014). Pelayanan yang bermutu sangat diperlukan karena

merupakan hak setiap pelanggan, dan dapat memberi peluang untuk

memenangkan persaingan dengan pemberi layanan kesehatan lainnya. Kualitas

pelayanan dan nilai berdampak langsung terhadap pelanggan. Kepuasan

pelanggan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang dirasakan (Kui Son Cui et al,

2002). Pelanggan insitusi pelayanan kesehatan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Pelanggan internal (internal customer) yaitu mereka yang bekerja di dalam

institusi kesehatan seperti staf medis, paramedis, teknisi, administrasi,

pengelola dan lain sebagainya.

2. Pelanggan eksternal (external customer) yaitu pasien, keluarga pasien,

pengunjung, pemerintah, perusahaan asuransi kesehatan, masyarakat umum,

rekanan, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya (Muninjaya,

2014).

Supardi (2008) berpendapat hampir sama dengan teori tersebut yaitu bahwa

mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari sudut pandang pengguna layanan,

penyandang dana pelayanan, dan penyelenggara pelayanan.

11

12

2.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan Kesehatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan menurut

Azwar, 1994 dalam Endarwati, 2012) adalah unsur masukan, lingkungan dan

proses.

1. Unsur Masukan

Unsur masukan meliputi sumber daya manusia, dana dan sarana. Jika sumber

daya manusia dan sarana tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan, maka

pelayanan kesehatan akan kurang bermutu. Upaya dalam meningkatkan mutu

puskesmas diperlukan sumber daya manusia yang profesional (SDM) dan

peningkatan fasilitas kesehatan (Muninjaya, 2004). SDM yang profesional

harus mempunyai pendidikan dan keahlian serta memiliki motivasi,

kompetensi dan komitmen kerja yang baik (Muninjaya, 2004).

2. Unsur Lingkungan

Unsur lingkungan meliputi kebijakan, organisasi dan manajemen.

3. Unsur Proses

Yang termasuk dalam unsur proses meliputi proses pelayanan baik tindakan

medis maupun tindakan non-medis. Tindakan non medis salah satunya

adalah penerapan manajemen puskesmas yang merupakan proses dalam

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai

tujuan puskesmas (Kemenkes, 2012).

Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Muninjaya (2014) bahwa

mutu pelayanan kesehatan dapat dikaji berdasarkan output sistem pelayanan

13

kesehatan. Output sistem pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tiga komponen

yaitu masukan/input, proses dan lingkungan.

Menurut Donabedian dalam Alwi, A. (2011) ada tiga pendekatan penilaian

mutu yaitu :

1. Input

Aspek struktur meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat

melaksanakan kegiatan berupa sumber daya manusia, dana dan sarana. Input

fokus pada sistem yang dipersiapkan dalam organisasi, termasuk komitmen,

prosedur serta kebijakan sarana dan prasarana fasilitas dimana pelayanan

diberikan.

2. Proses

Merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara profesional oleh tenaga

kesehatan (dokter, perawat, dan tenaga profesi lain) dan interaksinya dengan

pasien, meliputi metode atau tata cara pelayanan kesehatan dan pelaksanaan

fungsi manajemen.

3. Output

Aspek keluaran adalah mutu pelayanan yang diberikan melalui tindakan

dokter, perawat yang dapat dirasakan oleh pasien dan memberikan perubahan

ke arah tingkat kesehatan dan kepuasan yang diharapkan pasien.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Melinda (2011) diketahui bahwa faktor

lingkungan yaitu iklim kerja organisasi dan komitmen organisasi dapat menjadi

prediktor mutu pelayanan kesehatan. Penelitian lain oleh Hardianti dkk.(2013)

menyatakan bahwa kenyamanan lingkungan kerja dan hubungan antar manusia

14

berhubungan dengan mutu pelayanan antenatal di Puskesmas Pattingallloang Kota

Makasar dengan nilai p=0,001.

2.1.2 Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Muninjaya (2014), menganalisis

dimensi mutu jasa berdasarkan lima aspek komponen mutu. Lima aspek

komponen mutu pelayanan dikenal dengan nama Servqual (Service Quality).

Servqual mempunyai kontribusi dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan

langkah awal pemberi layanan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan (Emin

Babakus, 1992). Dimensi mutu menurut Parasuraman dkk. terdiri dari lima

dimensi.

1. Bukti fisik (tangibles), mutu pelayanan dapat dirasakan langsung terhadap

penampilan fasilitas fisik serta pendukung pendukung dalam pelayanan.

2. Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan

tepat waktu dan akurat sesuai dengan yang ditetapkan.

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu kesediaan petugas untuk memberikan

pelayanan yang cepat sesuai prosedur dan mampu memenuhi harapan

pelanggan.

4. Jaminan (assurance), yaitu berhubungan dengan rasa aman dan kenyamanan

pasien karena adanya kepercayaan terhadap petugas yang memiliki

kompetensi, kredibilitas dan ketrampilan yang tepat dalam memberikan

pelayanan dan pasien memperoleh jaminan pelayanan yang aman dan

nyaman.

15

5. Empati (emphaty), yaitu berhubungan dengan kepedulian dan perhatian

petugas kepada setiap pelanggan dengan mendengarkan keluhan dan

memahami kebutuhan serta memberikan kemudahan bagi seluruh pelanggan

dalam menghubungi petugas.

Terkait dengan dimensi mutu pelayanan, terdapat beberapa pendapat dari

hasil penelitian. Melinda (2011) menyatakan bahwa kunci keberhasilan dari

pelayanan kesehatan adalah kecepatan pelayanan, keramahan, efektifitas tindakan

serta kenyamanan bagi pasien dan pengunjung lainya. Dukungan dan komitmen

petugas menjadi faktor pendorong yang sangat efektif dalam tahap-tahap menuju

kemajuan puskesmas. Noor, A. (2013) menyatakan bahwa mutu pelayanan

kesehatan lebih terfokus pada dimensi daya tanggap petugas. Pasien lebih

membutuhkan keramahan petugas dan komunikasi petugas dengan pasien.

Sedangkan pendapat Rosita

dkk.(2011) adalah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, empati atau

perhatian tenaga kesehatan sangat diharapkan oleh pemakai jasa atau pasien.

2.1.3 Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan

Langkah-langkah pengembangan mutu pelayanan harus dimulai dari

perencanaan, pengembangan jaminan mutu, penentuan standar hingga monitoring

dan evaluasi hasil. Menurut Amchan dalam Muninjaya (2014) langkah-langkah

pengembangan jaminan mutu terdiri dari tiga tahap.

1. Tahap pengembangan strategi dimulai dengan membangkitkan kesadaran

(awareness) akan perlunya pengembangan jaminan mutu pelayanan yang

diikuti dengan berbagai upaya pelaksanaan, peningkatan, komitmen dan

16

pimpinan, merumuskan visi dan misi institusi diikuti dengan penyusunan

rencana strategis, kebijakan dan rencana operasional, perbaikan infrastruktur

agar kondusif dengan upaya pengembangan mutu.

2. Tahap tranformasi yaitu membuat model-model percontohan di dalam

institusi untuk peningkatan mutu secara berkesinambungan yang mencakup

perbaikan proses perbaikan standar prosedur, dan pengukuran tingkat

kepatuhan terhadap standar prosedur tersebut, pembentukan kelompok kerja

(pokja) mutu yang trampil melakukan perbaikan mutu, pelatihan pemantauan,

pemecahan masalah untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar peningkatan

mutu, monitoring dan evaluasinya. Rangkaian ini disingkat PDCA (Plan, Do,

Check and Action).

3. Tahap integrasi yaitu pengembangan pelaksanaan jaminan mutu diterapkan di

seluruh jaringan (unit) institusi, tetapi tetap memperthanakan komitmen yang

sudah tumbuh, optimalisasi proses pengembangan jaminan mutu secara

berkesinambungan.

Berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan, Josep Juran dalam PKMK

(2000) menyebutkan trilogi dalam perbaikan mutu yaitu perencanaan mutu,

pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Perencanaan mutu menjamin bahwa

tujuan mutu dapat dicapai melalui kegiatan operasional. Perencanaan mutu

meliputi identifikasi pelanggan eksternal dan internal, pengembangan gambaran

atau ciri produk, merumuskan tujuan mutu, dan merancang bangun proses untuk

memproduksi produk atau jasa pelayanan sesuai dengan spesifikasi yang

17

ditentukan serta menunjukkan bahwa proses tersebut secara operasional mampu

untuk mencapai tujuan mutu yang telah ditetapkan.

Perbaikan atau peningkatan mutu bertujuan untuk mencapai kinerja yang

optimal, proses operasional juga harus optimal. Kegiatan peningkatan mutu

meliputi mengidentifikasi proses, membentuk tim untuk melakukan perbaikan

proses tersebut, melakukan diagnosis dan analisis untuk mencari penyebab dan

mengidentifikasi penyebab masalah yang utama dan mengembangkan kegiatan-

kegiatan korektif dan preventif serta melakukan uji coba dan berikan rekomendasi

untuk perbaikan yang efektif.

Pengendalian mutu bertujuan untuk dokumentasi dan sertifikasi bahwa tujuan

mutu tercapai. Dalam memilih metode dan menyusun instumen pengukuran yaitu

melakukan pengukuran secara nyata, memahami dan menganalisis serta

melakukan interpertasi antara kenyataan dibandingkan standar serta melakukan

tindakan koreksi terhadap adanya kesenjangan antara kenyataan dan standar.

Hasil penelitian tentang peningkatan mutu pelayanan disebutkan bahwa

karyawan selalu memberikan layanan andal, konsisten, dan karyawan bersedia

dan mampu memberikan layanan secara tepat waktu, karyawan mudah didekati

dan mudah untuk dihubungi, sopan, hormat dapat dipercaya, dan jujur. Dalam

peningkatan mutu pelayanan, fasilitas kesehatan pada umumnya menyediakan

lingkungan yang bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan (Joseph, C. 2000).

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, mutu pelayanan kesehatan

dalam penelitian ini terdiri atas lima sub variabel yaitu bukti fisik (tangible)

18

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan

empati (emphaty).

2.2 Komitmen Kerja

Komitmen kerja adalah identifikasi kekuatan yang terkait dengan nilai-nilai

dan tujuan untuk memelihara keanggotaan dalam institusi pelayanan kesehatan

(Robbins, 2006). Komitmen kerja juga didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan,

keterikatan, individu terhadap tujuan dan mempunyai keinginan untuk tetap

berada dalam organisasinya (Mathis dan Jakson, 2001 dalam Wijaya, 2012).

Komitmen petugas terhadap puskesmas ditunjukkan dengan prestasi yang lebih

baik dengan terlibat aktif melakukan asuhan pelayanan kesehatan (Luthans,

2006).

Kesuksesan sebuah karir, dituntut adanya suatu komitmen, dimana komitmen

seseorang terhadap karirnya terlihat dari kesabaran membangun karir yang

dipilihnya. Seseorang yang berkomitmen terhadap karir tidak akan mudah kalah

dengan tantangan yang menghadangnya di depan (Noordin et al, dalam Siswanto,

2012). Berdasarkan pandangan tersebut, faktor sumber daya manusia menjadi

faktor yang penting untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.

Penelitian tentang komitmen kerja dilaksanakan oleh Nursyahfitri (2011)

pada karyawan Divisi Produksi PT. Marumitsu Indonesia, diketahui bahwa

komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan (t = 3,037 dan p = 0,001).

Penelitian tentang pengaruh komitmen anggota dan budaya kerja terhadap kinerja

Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Nasional yang dilakukan oleh Rois

19

(2010) menemukan pengaruh yang signifikan komitmen anggota dengan kinerja

Tim Kormonev Nasional dengan nilai uji t 2,3 dan uji f 0,637. Penelitian lain

tentang komitmen oleh Suparman (2007) menyatakan bahwa komitmen kerja

secara nyata berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian lain oleh Karsh et

al (2005) yang dilakukan pada perawat di panti jompo, menyatakan bahwa

komitmen dan kepuasan kerja dipengaruhi oleh pekerjaan dan faktor

organisasinya dan dengan kurangnya komitmen dan kepuasan kerja sehingga

berimplikasi dengan adanya keinginan untuk pindah.

Penelitian tentang komitmen juga dilakukan oleh Malhotra dan Mukherjee

(2004) menyatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen akan memberikan

layanan yang optimal. Karyawan yang mempunyai komitmen tinggi selalu akan

berpihak dan memberikan yang terbaik kepada organisasi (Robbins dan Judge,

2008 dalam Sopiah, 2008). Komitmen kerja dapat ditingkatkan untuk

meningkatkan mutu pelayanan dengan cara sebagai berikut (Djati dalam Wijaya,

2012) .

1. Menciptakan rasa aman, suasana kerja yang kondusif serta lakukan promosi

secara reguler.

2. Menempatkan petugas sesuai dengan kapasitas, minat dan motivasi kerjanya

agar memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

3. Meningkatkan keterampilan, kesempatan pengembangan diri, dan bimbingan

perencanaan karier agar perawat dan bidan merasa mantap dalam pencapaian

kariernya.

20

4. Mengembangkan fleksibilitas dan otonomi pelaksanaan tugas tetapi tetap

memegang teguh tanggung jawab.

5. Mengembangkan sistem monitoring, peningkatan kinerja dan pemahaman

terhadap nilai dan tujuan rumah sakit untuk menjaga kesesuaian visi dan misi.

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Kerja

Komitmen merupakan kekuatan secara menyeluruh terhadap tugas dalam

pelayanan dan kondisi lingkungan puskesmas. Faktor-faktor yang mempengaruhi

komitmen kerja adalah keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi,

kemauan berusaha dan bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi, keyakinan

dan kepercayaan terhadap nilai dan tujuan organisasi (Spector, 2000).

Komitmen kerja ini sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti yang

disebutkan dalam penelitian Siswanto (2012) yaitu komitmen kerja dipengaruhi

oleh iklim kerja dan pengembangan karir. Kiesler dalam Siswanto (2012)

berpendapat bahwa adanya komitmen akan memotivasi serta memaksa seseorang

untuk bertindak lebih jauh, karena sifat ikatannya akan berpengaruh terhadap

respon individu pada kekuatan yang memaksa mereka melakukan sesuatu.

Menurut (Lokce et all, 1988 dalam Wijaya, 2012) tiga kategori utama penentu

komitmen adalah faktor eksternal (otoritas, pengaruh teman sebaya, penghargaan

eksternal), faktor interaktif (partisipasi dan kompetisi), dan faktor internal

(harapan, penghargaan internal).

Komitmen kerja petugas pelayanan dapat dilihat inisiatif, penghayatan

terhadap visi misi puskesmas, dan peraturan-peraturan (Wijaya, 2012).

21

1. Inisiatif

Inisiatif merupakan kemampuan petugas pemberi pelayanan yaitu dokter,

perawat dan bidan dalam melakukan tugas tanpa menunggu perintah. Hal ini

terkait dengan hasil pekerjaan, menciptakan peluang untuk menghindari

timbulnya masalah (Ubaydilah, 2009 dalam Wijaya, 2012). Inisiatif juga

menyangkut kreativitas petugas untuk mengembangkan potensi diri dalam

melaksanakan asuhan pelayanan dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Penghayatan terhadap visi misi puskesmas

Visi merupakan suatu pernyataan yang berisi tentang cita-cita dari organisasi,

sedangkan misi mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek yang

akan dilaksanakan dalam mencapai visi (Mangkuprawira, 2009 dalam

Wijaya, 2012). Pernyataan visi dan misi harus sesuai dengan kebutuhan

puskemas dan kebutuhan pasien. Keduanya harus dapat mengantarkan

puskesmas mencapai tujuan dengan menumbuhkan semangat kerja,

keharmonisan dalam melaksanakan asuhan keperawatan sesuai Standar

Prosedur Operasional (SPO). Peningkatan komitmen kerja memerlukan

penghayatan visi dan misi puskesmas.

3. Peraturan-peraturan

Peraturan dapat mengatur segala kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas.

Mereka harus mematuhi karena ada sanksi yang melanggar. Peraturan dapat

berupa tata tertib yang mengikat petugas melaksanakan kegiatan pelayanan

sehingga tidak menyimpang dari tujuan puskesmas. Ketaatan terhadap

22

peraturan puskesmas oleh petugas diperlukan untuk meningkatkan kinerja di

puskesmas.

Berdasarkan teori dan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

variabel komitmen kerja dalam penelitian ini, terdiri dari tiga sub variabel yaitu

inisiatif, penghayatan visi misi dan ketaatan terhadap peraturan puskesmas.

2.3 Manajemen Puskesmas

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 128/ Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan

Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, dinyatakan bahwa puskesmas merupakan unit

pelaksana teknis kegiatan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan

kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk dapat melaksanakan pembangunan

kesehatan di puskesmas perlu ditunjang oleh manajemen yang baik. Manajemen

puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis untuk

menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efesien (Kemenkes, 2012).

Manajemen diselenggarakan sebagai proses pencapaian tujuan, menselaraskan

tujuan organisasi dan tujuan pegawai puskesmas, mengelola dan memberdayakan

sumber daya dalam rangka efisiensi dan efektifitas puskesmas, sebagai proses

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, proses kerjasama dan kemitraan

dalam pencapaian tujuan puskesmas (Alamsyah, 2011).

Penelitian tentang penerapan fungsi manajemen dilakukan oleh Dewi (2011)

pada 77 perawat RSUP Dr. Sardjito, diketahui bahwa penerapan lima fungsi

manajemen oleh kepala ruangan berhubungan dengan penerapan keselamatan

pasien (p=0,000-0,032). Faktor yang paling berpengaruh dalam penerapan

23

keselamatan pasien adalah fungsi pengendalian. Sedangkan fungsi perencanaan,

pengaturan staf, pengarahan dan pengendalian berhubungan dengan penerapan

keselamatan perawat (p=0,005-0,032) dan faktor yang paling berpengaruh adalah

fungsi pengarahan.

Manajemen puskesmas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Semua fungsi

manajemen tersebut berkaitan dan dilaksanakan secara berkesinambungan

(Kemenkes, 2012).

2.3.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal sebelum kegiatan dilaksanakan yang

meliputi kegiatan merumuskan tujuan puskesmas sampai dengan menetapkan

alternatif kegiatan. Tanpa ada perencanaan puskesmas, tidak akan ada kejelasan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh staf untuk mencapai tujuan puskesmas

(Alamsyah, 2011). Perencanaan program wajib puskesmas salah satunya program

pengobatan dilakukan sebagai berikut.

1. Menyusun usulan kegiatan pada program pengobatan sesuai kondisi yang ada

mulai dari perencanaan target capaian kegiatan seperti target kunjungan,

tenaga, dana, obat-obatan, bahan habis pakai dan sarana dan prasarana

lainnya terkait dengan pengembangan layanan pengobatan di puskesmas.

2. Mengajukan usulan kegiatan yang direncanakan ke dinas kesehatan untuk

mendapatkan persetujuan.

3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (RPK).

24

Hasil penelitian oleh Ulfayani dkk. (2012) menunjukkan bahwa dalam

perencanaan pada delapan bagian unit di puskesmas Minasa Upa Kota Makasar,

selalu diawali dengan penentuan program kegiatan yang mencakup penyusunan

rencana kegiatan, rencana tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, jadwal

kegiatan, biaya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ningrum (2006) bahwa

perencanaan selalu menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3.2. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan dan pengendalian merupakan proses penyelenggaraan,

pemantauan serta penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di puskesmas (Depkes

R.I, 2004). Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian pada upaya

pengobatan di puskesmas adalah sebagai berikut.

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan serangkaian kegiatan manajemen untuk

menghimpun semua sumber daya yang ada di puskesmas dan dimanfaatkan

secara efesien untuk program pengobatan. Pada program pengobatan

ditetapkan penanggungjawab dan petugas pelaksana yang saling bekerjasama.

2. Penyelenggaraan

Langkah berikutnya adalah menyelenggarakan rencana kegiatan program

pengobatan di puskesmas dan menunjuk penanggungjawab serta pelaksana

program dan pelaksanaan lokakarya mini puskesmas, baik lintas program

maupun lintas sektor.

25

3. Pemantauan

Pemantauan terhadap kegiatan dilakukan secara berkala seperti melakukan

telaahan penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai serta melakukan

telaahan eksternal terkait hasil yang dicapai oleh fasilitas dan sektor lain yang

terlibat di wilayah puskesmas.

4. Penilaian

Penilaian kegiatan bisa dilakukan oleh pihak eksternal dan internal

puskesmas.

Kegiatan penilaian pada program pengobatan dilakukan setiap bulan,

triwiulan maupun tahunan. Kegiatan penilaian mencakup penilaian terhadap

cakupan jumlah kunjungan, survei kepuasan dan evaluasi dari dinas

kesehatan.

Hasil penelitian di Puskesmas Minasa Upa Kota Makasar oleh Ramsar dkk.

(2012) diketahui bahwa pengelompokan kelompok kerja sebelum pembagian

tugas dilakukan agar rencana kegiatan akan lebih terarah pada tujuan. Dalam

pergerakan dan pelaksanaan ada tiga komponen yang saling berhubungan yaitu

komponen koordinasi, pengarahan dan pimpinan (Ramsar dkk, 2012). Pendapat

ini sejalan dengan hasil penelitian Ridwan (2010) dalam Ramsar dkk. (2012),

yang menyatakan pimpinan selaku administrator memiliki tugas untuk melakukan

koordinasi dan mengarahkan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.

26

2.3.3 Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pengawasan dan pertanggungjawaban merupakan proses untuk mendapatkan

kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dalam mencapai tujuan puskesmas

(Depkes R.I, 2004).

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan mengamati secara terus menerus terhadap

pelaksanaan kegiatan puskesmas. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak

internal (kepala puskesmas) dan eksternal (masyarakat, dinas kesehatan, serta

institusi lainnya).

2. Pertanggungjawaban

Untuk pertanggungjawaban kegiatan kepala puskesmas harus membuat

laporan kinerja hasil dari pelaksanaan kegiatan.

Bedasarkan hasil penelitian pada Puskesmas Batua Makassar oleh Mu’rifah

(2012 menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan menyusun langkah perbaikan

untuk mencapai tujuan.

2.4 Program Pengobatan di Puskesmas

Puskesmas bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat untuk mencapai visi pembangunan

kesehatan. Upaya kesehatan puskesmas terdiri dari upaya wajib dan

pengembangan. Salah satu upaya program wajib puskesmas dalam upaya

kesehatan perorangan adalah program pengobatan. Program pengobatan

27

merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan pada masyarakat dalam

rangka menghentikan proses perjalanan suatu penyakit untuk dapat

menghilangkan penderitaan yang dirasakan (Depkes RI, 1990).

Program pengobatan di puskesmas dilaksanakan dengan melakukan diagnosa,

melaksanakan tindakan dan melakukan upaya rujukan bila dipandang perlu

(Subekti, 2009). Tujuan dari pelayanan pengobatan di puskesmas adalah untuk

meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat. Dalam upaya

pengobatan pasien, kegiatan yang dilakukan adalah mencari riwayat penyakit,

mengadakan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, membuat diagnosa,

memberikan pengobatan yang tepat dan melakukan rujukan bila diperlukan.

Penelitian tentang upaya pengobatan di puskesmas dilakukan oleh Subekti

tahun 2009 pada balai pengobatan umum puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi mutu pelayanan administrasi, dokter,

perawat dan obat berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien. Sedangkan sarana

dan fasilitas penunjang tidak berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien.

2.4.1 Gambaran Umum Pengobatan di Puskesmas Kabupaten Karangasem

Upaya pengobatan di puskesmas dapat dilakukan di luar gedung dan di dalam

gedung dan rawat jalan maupun rawat inap. Adapun unit-unit pelayanan

pengobatan yang ada di puskesmas seperti pelayanan poli umum, Unit Gawat

Darurat (UGD), poli gigi dan mulut, pelayanan rawat inap maupun puskesmas

keliling.

28

Poli umum merupakan salah satu unit program pengobatan di puskesmas

yang melayani pasien rawat jalan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam

pelayanan di poli umum adalah melakukan anamnesa terhadap keluhan dan

riwayat penyakit pasien, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan

laboratorium, mendiagnosa penyakit pasien, melakukan tindakan pengobatan dan

melakukan upaya rujukan bila dianggap perlu.

Petugas yang bertugas pada Poli Umum di Puskesmas Kabupaten

Karangasem adalah dokter dan perawat. Petugas tersebut selain bertugas pada

poli umum juga bertugas di unit-unit pengobatan lain di puskesmas. Petugas

tersebut juga mempunyai tugas sebagai pengelola program promotif dan preventif,

sehingga diatur jadwal petugas yang mendapatkan tugas memberikan pelayanan

pengobatan pada poli umum.

2.5 Hubungan Penerapan Manajemen dan Komitmen Kerja terhadap

Mutu Pelayanan di Puskesmas

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya diketahui bahwa

ada beberapa penelitian yang menyatakan hubungan antara penerapan fungsi

manajemen di puskesmas dengan pencapaian kinerja di puskesmas. Beberapa

penelitian sebelumnya juga menunjukkan hubungan antara komitmen kerja

dengan kualitas pelayanan.

Hubungan karakteristik petugas juga ditunjukkan dari hasil penelitian

sebelumnya yang berhubungan dengan kinerja dalam memberikan pelayanan yang

berkualitas. Umur diatas 30 tahun mempunyai motivasi kerja lebih tinggi daripada

petugas lebih dari 30 tahun, dan masa kerja yang lebih lama menggambarkan

29

kinerja organisasi yang baik. Makin tinggi pendidikan maka produktivitas

kerjanya juga tinggi, serta jika berdasarkan jenis kelamin jenis petugas juga

berpengaruh terhadap motivasi kerjanya (Naya, 2013).

2.5.1 Hubungan Penerapan Manajemen terhadap Mutu Pelayanan di

Puskesmas

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa fungsi

manajemen yang diterapkan di puskesmas memiliki hubungan dengan pencapaian

program di puskesmas. Hasil penelitian oleh Kustiawan R.B (2004) menyatakan

bahwa ada hubungan antara pelaksanaan fungsi manajemen perencanaan

((p=0,042), pelaksanaan (p=0,001) dan penilaian (p=0,001) dengan program

pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue ( P2DBD) di puskesmas

Kabupaten Grobogan.

Penelitian lain yang dilakukan pada program Pemberian Makanan Tambahan

(PMT) pada balita gizi buruk di Puskesmas Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh

Ningrum (2006). Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa penerapan fungsi

perencanaan, pergerakkan dan pengawasan penilaian serta pencatatan

berhubungan dengan cakupan PMT di Puskesmas Kabupaten Tegal.

Hasil yang sama terkait hubungan penerapan manajemen terhadap mutu

pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kota Semarang. Pada penelitian yang

dilakukan oleh Novianingrum (2007) bahwa perencanaan, pengorganisasian,

pergerakkan dan pengawasan mempunyai hubungan dengan cakupan imunisasi di

puskesmas Kota Semarang. Pada program lain di puskesmas juga dilakukan

penelitian oleh Irmawati (2007) yaitu pada kegiatan Stimulasi Deteksi dan

Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) balita dan anak prasekolah di

30

Puskesmas Kota Semarang disebutkan bahwa ada hubungan perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan cakupan SDIDTK.

2.5.2 Hubungan Komitmen Kerja terhadap Mutu Pelayanan di Puskesmas

Komitmen kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus

ditumbuhkan pada petugas pemberi layanan kesehatan. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Hidayat (2000) menyatakan bahwa komitmen kerja berhubungan

dengan kualitas pelayanan. Dengan komitmen kerja yang tinggi, petugas

pelayanan diantaranya dokter, perawat menjadi lebih giat bekerja dan mempunyai

motivasi kuat untuk berprestasi (Wijaya, 2012). Karyawan yang memiliki

komitmen akan memberikan layanan yang optimal (Malhotra dan Mukherjee,

2004). Penelitian lain tentang pengaruh komitmen dengan prestasi kerja dilakukan

oleh Arisanty (2007), diketahui bahwa komitmen kerja berpengaruh terhadap

prestasi kerja karyawan.

Komitmen kerja juga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap

puskesmas karena ingin bertahan menjadi anggota dalam organisasinya yaitu

puskesmas (Wijaya, 2012). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Fawzy

(2010) bahwa komitmen karyawan memberikan pengaruh negatif terhadap

keinginan meninggalkan organisasi. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan

bahwa sikap karyawan yang merasa memiliki dan menjadi bagian organisasi,

merasa bahwa organisasi memiliki arti tersendiri bagi pribadi karyawan, sikap

bangga terhadap organisasi dan loyalitas yang dimiliki karyawan membuat

karyawan mau memberikan semua kemampuan yang dimiliki bagi kemajuan

organisasi.

31

BAB III

KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Berpikir

Kesehatan merupakan hak asasi sekaligus investasi bagi setiap manusia.

Untuk itu pemerintah Indonesia terus berupaya melaksanakan pembangunan di

bidang kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Puskesmas merupakan salah satu unit pemberi layanan kesehatan yang

disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada

masyarakat. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas dalam mewujudkan

derajat kesehatan masyarakat adalah upaya kesehatan wajib dan pengembangan.

Program pengobatan merupakan salah satu upaya program wajib puskesmas yang

cukup mendapatkan sorotan dari masyarakat terkait dengan mutu pelayanananya.

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat

memuaskan pelanggan baik internal maupun eksternal. Faktor yang

mempengaruhi mutu pelayanan meliputi unsur masukan (input) dan proses atau

aktivitas. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan dalam

pengembangan mutu pelayanan. Baik buruknya pelayanan pengobatan tergantung

dari komitmen kerja petugas dalam hal ini dokter dan perawat. Komitmen kerja

merupakan kekuatan dokter dan perawat secara menyeluruh terhadap tugas dan

kondisi lingkungan puskesmas. Komitmen kerja merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi sumber daya manusia disamping kompetensi, motivasi,

penghargaan yang diterima baik finansial maupun non finansial maupun status

31

32

dari kepegawaian. Masing-masing individu dalam melaksanakan pekerjaan juga

terdapat beberapa faktor yang kemungkinan berpengaruh seperti umur, jenis

kelamin, pendidikan maupun masa kerja.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap mutu pelayanan pengobatan di

puskesmas adalah penerapan manajemen puskesmas. Penerapan manajemen

puskesmas merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan pelayanan

pengobatan di puskesmas. Manajemen puskesmas dalam upaya pengobatan terdiri

dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan

pertanggungjawaban yang diberkaitan kegiatan pengobatan dasar di puskesmas.

Perencanaan pada upaya pengobatan adalah proses penyusunan kegiatan

pada program pengobatan di puskesmas yang dimulai dengan menyusun usulan

kegiatan dalam bentuk RUK dan RPK. Usulan ini dituangkan dalam perencanaan

tingkat puskesmas (PTP). Pelaksanaan dan pengendalian upaya program

pengobatan merupakan proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian

terhadap penyelenggaraan rencana kegiatan pengobatan puskesmas. Kegiatan

yang dilakukan adalah menyusun penanggung jawab dan pelaksana di setiap unit

pengobatan. Permasalahan yang ada pada program pengobatan disampaikan dan

dibahas pada lokakarya mini puskesmas. Pengawasan dan pertanggungjawaban

merupakan proses dalam penyelenggaraan dan pencapaian tujuan puskesmas yang

dapat berupa pengawasan internal dan eksternal. Laporan pertanggungjawaban

kegiatan dibuat dalam laporan kinerja puskesmas.

Kedua faktor tersebut dalam penelitian ini dihubungkan melalui komponen

penilaian mutu yaitu dari komponen input, proses dan output.

33

3.2 Konsep Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir dapat disusun konsep penelitian ini sebagai

berikut :

Gambar 3.1 Konsep Penelitian

INPUT

PROSES

OUTPUT

SDM

DANA

SARANA

Karakteristik (Umur Jenis

Kelamin, Profesi, Masa

Kerja

Komitmen Kerja (Inisiatif,

Penghayatan Visi Misi,

Ketaatan terhadap

Peraturan Puskesmas)

Motivasi, Kompetensi,

Penhargaan, Status

Kepegawaian

PELAYANAN MEDIS

PENERAPAN MANAJEMEN

PUSKESMAS

(Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian, Pengawasan

dan Pertanggungjawaban)

MUTU PELAYANAN

PENGOBATAN

(Bukti Fisik, Kehandalan,

Daya Tanggap, Jaminan,

Empati)

Keterangan :

: variabel yang diteliti

: variabel yang tidak diteliti

34

3.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep penelitian dapat disusun hipotesis sebagai berikut

ini.

1. Ada hubungan yang signifikan antara penerapan manajemen puskesmas

dengan mutu pelayanan pengobatan pada Poli Umum di puskesmas


2. Ada hubungan yang signifikan antara komitmen kerja petugas dengan mutu

pelayanan pengobatan pada Poli Umum di puskesmas Kabupaten

Karangasem.

35

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain survei analitik kuantitatif dengan

pendekatan cross-sectional yaitu peneliti melakukan pengukuran variabel pada

waktu yang sama dan hanya dilakukan satu kali saja (Sudigdo, 2011). Penelitian

ini tujuan untuk melihat hubungan penerapan manajemen puskesmas dan

komitmen kerja petugas dengan mutu pelayanan pengobatan di puskesmas.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

4.2.1 Lokasi Penelitian

Tempat yang diambil sebagai lokasi penelitian ini adalah salah satu unit

pengobatan yaitu poli umum yang terdapat pada 12 puskesmas di Kabupaten

Karangasem. Alasan diambilnya seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten

Karangasem adalah karena 12 puskesmas tersebut merupakan wilayah penelitian

dan untuk representatif data yang diperoleh.

4.2.2 Waktu Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret

2015.

4.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian kesehatan masyarakat di

bidang ilmu manajemen dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan

35

36

terhadap masyarakat. Penelitian ini terbatas pada upaya program pengobatan yang

ada di puskesmas sebagai salah satu program wajib di puskesmas.

4.4 Penentuan Sumber Data

4.4.1 Populasi

Populasi target penelitian ini adalah seluruh dokter dan perawat yang

bertugas di puskesmas Kabupaten Karangasem. Sedangkan populasi terjangkau

adalah dokter dan perawat yang terlibat dalam pelayanan pengobatan pada Poli

Umum di Puskesmas yang berjumlah 191 orang.

4.4.2 Sampel

Sampel diambil dari suatu populasi untuk menjadi subjek dalam penelitian.

Berikut ini merupakan beberapa tahapan dalam menentukan sampel penelitian.

1. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi yang digunakan adalah seperti diuraikan di bawah ini.

a. Dokter dan perawat yang bertugas pada Poli Umum di Puskesmas se-

Kabupaten Karangasem pada saat pengumpulan data.

b. Dokter dan perawat di poli umum yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

(PNS).

2. Kriteria ekslusi

Kriteria eksklusi yang digunakan dapat diuraikan seperti dibawah ini.

a. Dokter dan perawat di poli umum yang sedang mengikuti tugas belajar

b. Dokter dan perawat di poli umum yang sedang cuti.

37

4.4.3 Besar Sampel

Besar sampel digunakan rumus perhitungan sampel dengan besar

sampel untuk proporsi tunggal karena N sudah diketahui, maka perhitungan besar

sampelnya dihitung dengan rumus Lameshow, 1997 (Adiputri, 2014).

Rumus : 𝑛 =Z²1−

α

2. P.(1−P).N

d2(N−1)+Z² 1−α

2.P(1−P)

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

Z1-α /2 = Standar deviasi dengan confidence level 95 % adalah 1,96

P = Proporsi mutu pelayanan di puskesmas baik (65%)

(Naya, 2014)

d = Degree of precision yaitu sebesar 10 %

N = Jumlah populasi dokter dan perawat di puskesmas Kabupaten

Karangasem

Berdasarkan rumus tersebut didapat perhitungan sampel sebagai berikut :

n = Z²1−

α

2. P.(1−P).N

d2(N−1)+Z² 1−α

2.P(1−P)

n = 1,96².0,5.0,5.191

(0,1². (191-1))+ 1,96². 0,65.0,35

n = 60,17

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 61 orang.

Untuk jumlah sampel pada masing-masing puskesmas dan jumlah setiap

profesi dokter dan perawat dihitung dengan teknik Proportional Stratified

Random Sampling. Jumlah sampel setiap profesi dokter dan perawat dihitung pula

secara proporsional berdasarkan jumlah tenaga yang ada pada masing-masing

38

puskesmas. Adapun jumlah populasi dan sampel pada masing-masing puskesmas

di Kabupaten Karangasem adalah seperti tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Jumlah Populasi dan Sampel Berdasarkan Puskesmas dan Jenis Petugas

di Kabupaten Karangasem

Puskesmas

Populasi Jumlah

Dokter Perawat

P S P S P S

Manggis I 6 2 12 4 18 6

Manggis II 3 1 9 3 12 4

Sidemen 3 1 11 3 14 4

Selat 4 1 16 5 20 6

Rendang 5 1 10 3 15 5

Bebandem 2 1 15 5 17 6

Karangasem I 3 1 11 3 14 4

Karangasem II 4 1 14 4 18 5

Abang I 4 1 14 5 18 6

Abang II 2 1 12 4 14 4

Kubu I 7 2 14 5 21 7

Kubu II 2 1 8 3 10 4

Jumlah 45 14 146 47 191 61

Keterangan :

P = Populasi

S = Sampel

4.4.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel pada masing-

masing profesi di puskesmas adalah dengan teknik consecutive sampling,

sehingga dokter dan perawat yang sedang bertugas pada saat waktu pengumpulan

data akan dijadikan sampel penelitian. Waktu pengumpulan data dilakukan secara

bervariasi yaitu pada pagi dan siang hari.

39

4.5 Variabel Penelitian

4.5.1 Variabel Bebas

Variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan manajemen puskesmas

dan komitmen kerja petugas. Variabel penerapan manajemen puskesmas terdiri

dari tiga sub variabel yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta

pengawasan dan pertanggungjawaban. Variabel komitmen kerja petugas terdiri

dari tiga sub variabel yaitu inisiatif, penghayatan visi misi dan ketaatan terhadap

peraturan puskesmas.

4.5.2 Variabel Terikat

Variabel terikat pada penelitian ini adalah mutu pelayanan kesehatan pada

program pengobatan di poli umum yang terdiri dari lima sub variabel yaitu bukti

fisik (tangible) kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan

(assurance) dan empati (emphaty).

4.5.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah seperti berikut ini.

40

Tabel 4.2 Definisi Operasional Variabel dan Skala Data

Variabel Sub Variabel Definisi Operasional Skala

Penguku

ran

Cara dan

Alat

Ukur

Catatan tentang rencana analisis

1 2 3 4 5 6

Karakteris

tik

Umur Umur dalam tahun responden saat wawancara mengenai

usia

Interval

(dalam

tahun)

Wawanca

ra dengan

kuesioner

Dalam analisis dikelompokkan

dalam dua kategori yaitu:

1=Umur 20 -39 tahun

2=Umur ≥ 39 tahun

Jenis Kelamin Pembagian jenis seksual yang ditentukan secara biologis dan anatomis yang dinyatakan dalam jenis kelamin laki-

laki dan jenis kelamin perempuan.

Nominal Wawancara dengan

kuesioner

Diberikan skor 1 = laki-laki

2 = perempuan

Profesi Profesi sesuai dengan ijazah dan jabatan fungsional di

puskesmas Kabupaten Karangasem.

Ordinal

Wawanca

ra dengan

kuesioner

Diberikan skor

1= Perawat

2= Dokter

Masa Kerja Lamanya bekerja di puskesmas diukur dalam tahun

Interval Wawanca

ra dengan kuesioner

Dalam analisis dikelompokkan ke

dalam dua kategori yaitu: 1= Masa Kerja <15tahun

2= Masa Kerja ≥15 tahun

41

1 2 3 4 5 6

Penerapan Manajemen

Puskesmas

Pelaksanaan manajemen puskesmas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan

dan pertanggungjawaban yang dipersepsikan oleh petugas

pada poli umum di puskesmas se-Kabupaten Karangasem


kuesioner

Dikelompokkan berdasarkan 2 kategori:

1= Baik (jika terdapat 2 atau 3 sub

variabel penerapan manajemen puskesmas dalam kategori baik.

2 = Kurang (jika terdapat 0 atau 1

subvariabel penerapan manajemen puskesmas dalam

kategori baik.

Perencanaan

Rencana kegiatan yang disusun oleh penanggungjawab

program pengobatan pada puskesmas Kabupaten Karangasem yang meliputi perencanaan dalam hal target

kunjungan, kebutuhan dana, tenaga, obat dan alat

kesehatan, pembuatan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan.

Penilaian menggunakan 7 item pertanyaan diukur dengan

2 tingkatan skala yaitu Ya (skor 1), dan tidak (skor 0).

Nominal Wawanca

ra dengan kuesioner

Dikelompokkan berdasarkan

persentase skor penilaian 1= Baik (≥55% dari skor total)

2= Kurang (dibawah 55% dari skor

total)

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan kegiatan program pengobatan di puskesmas

Kabupaten Karangasem dengan pelaksanaan kegiatan loka

karya mini, penyusunan tim pelaksana, dan penyusunan

jadwal jaga. Penilaian menggunakan 6 item pertanyaan diukur dengan 2 tingkatan skala yaitu Ya (skor 1), dan

tidak (skor 0).

Nominal Wawanca

ra dengan

kuesioner


persentase skor penilaian

1= Baik (≥55% dari skor total)

2= Kurang (dibawah 55% dari skor total)

Pengawasan dan Pertanggung

jawaban

Kegiatan evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh

pihak internal dan eksternal puskesmas Kabupaten

Karangasem yang meliputi pengawasan kepala puskesmas, dinas kesehatan, pembuatan laporan kinerja.



Nominal Wawanca

ra dengan

kuesioner



1= Baik (≥55% dari skor total) 2= Kurang (dibawah 55% dari skor

total)

42

1 2 3 4 5 6

Komitmen Kerja

Komitmen dari petugas poli umum di Puskesmas se-Kabupaten Karangasem dalam memberikan pelayanan

pengobatan yang meliputi subvariabel inisiatif,

penghayatan visi misi dan ketaatan terhadap peraturan puskesmas.


kuesioner

Dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu :

1= Baik (jika terdapat 2 atau 3 sub

variabel komitmen kerja petugas dalam kategori baik).

2 = Kurang (jika terdapat 0 atau 1

subvariabel komitmen kerja petugas dalam kategori baik).

Insiatif

Kreatifitas dokter dan perawat untuk mengembangkan

potensinya dalam memberikan pelayanan pengobatan di puskesmas Kabupaten Karangasem yang meliputi inovasi

untuk mengembangkan pelayanan, pengembangan

kompetensi dan semangat dalam dalam memberi kepuasan pasien.


2 tingkatan skala yaitu Ya, dan tidak , skor dilakukan

sebagai berikut: pertanyaan positif : Ya (skor 1) dan tidak (skor 0).

pertanyaan negatif: Ya (skor 0) dan tidak (skor 1).

Nominal Wawanca

ra dengan kuesioner




total)

Penghayatan Visi Misi

Pemahaman dan pelaksanaan cita-cita bersama untuk

pengembangan program pengobatan di puskesmas

Kabupaten Karangasem yang meliputi pengetahuan visi

misi, sosialisasi visi misi, dan melakukan pelayanan sesuai visi misi.


2 tingkatan skala yaitu Ya (skor 1), dan tidak (skor 0)

Nominal Wawanca

ra dengan

kuesioner





43

1 2 3 4 5 6

Ketaatan

terhadap Peraturan

Puskesmas

Ketaatan terhadap pelaksanaan dari peraturan yang dibuat

di puskesmas untuk mengatur pelaksanaan kegiatan

program pengobatan dan untuk kepentingan petugas di

puskesmas Kabupaten Karangasem yang meliputi kepatuhan terhadap jam pelayanan, tata tertib pembagian

tugas dan pembagian jasa pelayanan. Penilaian

menggunakan 4 item pertanyaan diukur dengan 2 tingkatan skala yaitu Ya (skor 1), dan tidak (skor 0).

Nominal Wawanca

ra dengan

kuesioner


persentase skor penilaian sub

variabel :


total)

Mutu

Pelayanan Pengobatan

Persepsi dokter dan perawat terhadap pelayanan

pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas Kabupaten Karangasem yang meliputi lima dimensi yaitu bukti fisik,

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati

Nominal Wawanca

ra dengan kuesioner

Dikelompokkan menjadi 2 kategori

yaitu : 1=Baik (jika terdapat 4 atau 5

subvariabel mutu pelayanan

pengobatan dalam kategori baik.

2 =Kurang (jika terdapat 0 sampai 3 subvariabel mutu pelayanan

pengobatan dalam kategori baik.

Bukti Fisik/

Tangible

Persepsi dokter dan perawat terhadap pelayanan pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas Kabupaten

Karangasem yang meliputi kesediaan dokumen

perencanaan kegiatan, uraian tugas dan jadwal jaga

petugas, ketersediaan SOP dan tempat cuci tangan, ketersediaan alat kesehatan dan obat, ruang tunggu pasien

dan parkir yang cukup. Penilaian menggunakan 9 item

pertanyaan diukur dengan 2 tingkatan skala yaitu Ya (skor 1), dan tidak (skor 0).


kuesioner

Dikelompokkan berdasarkan persentase skor penilaian



total)

Kehandalan/

Reliability


pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas Kabupaten

Karangasem yang meliputi ketepatan waktu pelayanan, tanggung jawab, pemberian informasi dan pelatihan

terkait program pengobatan.Penilaian menggunakan 4

item pertanyaan diukur dengan 2 tingkatan skala yaitu Ya (skor 1), dan tidak (skor 0).

Nominal Wawanca

ra dengan

kuesioner




total)

44

1 2 3 4 5 6

DayaTanggap/

Responsiveness

Persepsi dokter dan perawat dalam melayani pasien pada

Poli Umum di Puskesmas Kabupaten Karangasem yang

meliputi pelayanan sesuai prosedur, kecepatan pelayanan.

Penilaian menggunakan 4 item pertanyaan diukur dengan 2 tingkatan skala yaitu Ya, dan tidak , skor dilakukan

sebagai berikut:

pertanyaan positif : Ya (skor 1) dan tidak (skor 0). pertanyaan negatif: Ya (skor 0) dan tidak (skor 1).

Nominal Wawanca

ra dengan

kuesioner





Jaminan/

Assurance


pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas Kabupaten Karangasem yang meliputi bekerja berpedoman pada

SOP, kesopanan, keramahan, dan keselamatan yang

meliputi informed consent dan penggunaan alat pelindung diri.



Nominal Wawanca

ra dengan kuesioner




total)

Empati/

Empathy


pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas Kabupaten

Karangasem yang meliputi waktu untuk mendengarkan keluhan, pemahaman terhadap kebutuhan, kemudahan

untuk dihubungi dan fokus dalam memberikan pelayanan.



Nominal Wawanca

ra dengan

kuesioner




total)

45

4.6 Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data mengenai variabel bebas dan variabel tergantung,

instrumen yang digunakan penelitian ini menggunakan kuesioner yang berkaitan dengan

penerapan manajemen puskesmas, komitmen kerja petugas dan lima dimensi mutu

pelayanan pada program pengobatan di puskesmas. Sebelum digunakan kepada

responden, kuesioner ini telah dilakukan uji coba kepada perawat dan bidan yang

bekerja pada puskesmas pembantu di Kabupaten Karangasem.

4.7 Prosedur Penelitian

4.7.1 Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer

yang dikumpulkan meliputi hasil wawancara terhadap responden mengenai penerapan

manajemen puskesmas, komitmen kerja petugas dan mutu pelayanan pengobatan.

4.7.2 Cara Pengumpulan Data

Cara pengambilan dan pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan

wawancara menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan langsung oleh

peneliti sendiri. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah seperti di bawah ini.

1. Peneliti meminta izin kepada kepala puskesmas dan responden agar dapat melakukan

penelitian dengan cara menjelaskan tujuan penelitian.

2. Peneliti memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden dalam penelitian

kepada calon responden.

3. Peneliti melakukan wawancara kepada responden berdasarkan keusioner.

4. Peneliti melakukan pengecekan kembali pada semua item pertanyaan sebelum

mengakhiri pengumpulan data.

46

4.7.3 Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi penelitian di Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan nomor 070/24764/IV/BPMP

dan surat ijin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

Masyarakat (Kesbang Pol dan Linmas) Kabupaten Karangasem dengan nomor

070/198/KBPPM/2015. Penelitian ini juga dilaksanakan setelah mendapatkan Ethical

Clearance dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan nomor

183/UN.14.2/Litbang/2015. Sebelum responden bersedia menjadi responden, responden

diberikan lembar persetujuan dan mendapatkan penjelasan mengenai tujuan dan

manfaat penelitian serta informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan

penelitian. Dalam penelitian ini tidak mencantumkan nama pada lembar pengumpulan

data namun hanya berisi kode-kode tertentu untuk menjamin kerahasiaan responden.

4.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

4.8.1 Teknik Pengolahan Data

Sebelum analisis data, dilakukan tahapan-tahapan kegiatan pengecekan ulang

setelah selesai pengumpulan data tentang kelengkapan dan kebenaran data. Tahapan-

tahapan kegiatan berikutnya adalah seperti diuraikan di bawah ini.

1. Editing Data

Data yang dilakukan editing adalah data berdasarkan jawaban responden tentang

karakteristik dokter dan perawat.

2. Coding Data

Data yang dilakukan koding adalah data berdasarkan jawaban responden tentang

penerapan manajemen puskesmas, komitmen kerja dan mutu pelayanan puskesmas.

47

3. Entry Data

Entry data yaitu memasukan data dalam variabel sheet dengan menggunakan

computer.

4. Cleaning Data

Cleaning data yaitu pembersihan data untuk mencegah kesalahan yang mungkin

terjadi.

5. Scoring

Hasil pengisian kuesioner oleh responden dilakukan scoring untuk keperluan

analisis. Penilaian pada penelitian ini menggunakan 2 tingkatan jawaban yaitu Ya dan

Tidak. Pemberian skor untuk masing-masing pertanyaan adalah sama untuk semua

pertanyaan pada masing-masing sub variabel yaitu untuk pertanyaan positif jawaban

“Ya” diberi skor 1, dan untuk jawaban “Tidak” diberi skor 0. Sedangkan untuk

pertanyaan negatif jawaban “Ya” diberi skor 0, dan untuk jawaban “Tidak”diberi skor 1.

4.8.2 Analisis data

4.8.2.1 Analisis Univariat

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan

proporsi dari karakteristik responden, variabel bebas yaitu penerapan manajemen

puskesmas dan komitmen kerja petugas, serta variabel terikat yaitu mutu pelayanan

kesehatan.

4.8.2.2 Analisis Bivariat

Untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan antara variabel manajemen

puskesmas dengan mutu pelayanan pengobatan dan komitmen kerja dengan mutu

pelayanan pengobatan dengan menggunakan uji chi-square.

48

4.8.2.3 Analisa Multivariat

Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan secara independen

antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat serta mencari manakah variabel

independen yang mempunyai hubungan paling besar dengan variabel dependen dengan

uji analisis regresi logistik. Analisa multivariat dapat dilihat dari nilai p dimana

dikatakan signifikan jika nilai p < 0.05.

49

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau

Bali. Batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah di sebelah timur adalah Selat

Lombok, di sebelah selatan adalah Samudra Indonesia dan sebelah barat adalah

Kabupaten Klungkung, Bangli dan Buleleng. Ibukota Kabupaten Karangasem adalah

Amlapura yang terletak ± 84 km dari ibu kota Provinsi Bali (Denpasar). Secara

administratif Kabupaten Karangasem terdiri atas delapan kecamatan, 78

desa/kelurahan yang terdiri dari 75 desa dan tiga kelurahan. Luas wilayah Kabupaten

Karangasem adalah 839,54 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 406.600 jiwa

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem, 2015).

Kabupaten Karangasem mempunyai 12 puskesmas yang tersebar di delapan

kecamatan. Puskesmas tersebut enam diantaranya adalah puskesmas dengan fasilitas

rawat inap. Selain puskesmas induk terdapat juga puskesmas pembantu sebanyak 70

buah, polindes/poskesdes sebanyak 80 buah dan posyandu sebanyak 673 buah.

Pencapaian visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas, yakni terwujudnya

Kecamatan Sehat Menuju Indonesia Sehat, puskesmas bertanggungjawab

menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Kedua upaya tersebut jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan

kesehatan tingkat pertama. Salah satu upaya program wajib puskesmas adalah Program

Pengobatan.

49

50

Program pengobatan di puskesmas Kabupaten Karangasem dilaksanakan dengan

melakukan diagnosa, melaksanakan tindakan dan melakukan upaya rujukan bila

dipandang perlu. Upaya pengobatan pasien meliputi seperti menggali riwayat penyakit,

mengadakan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, membuat diagnosa,

memberikan pengobatan yang tepat dan melakukan rujukan bila diperlukan. Upaya

pengobatan di puskesmas Kabupaten Karangasem dilakukan di luar gedung dan di

dalam gedung, terdiri dari rawat jalan maupun rawat inap. Adapun unit-unit pelayanan

pengobatan yang ada di puskesmas seperti Poli Umum, Unit Gawat Darurat (UGD),

Poli Gigi dan Mulut, Poli KIA, Pelayanan Rawat Inap maupun Puskesmas Keliling.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu unit pelayanan dalam gedung yaitu pada

Poli Umum. Poli Umum puskesmas di Kabupaten Karangasem di koordinir oleh salah

satu penanggungjawab yang dipegang oleh seorang dokter. Dokter penanggungjawab

bertugas mengkoordinir pelaksanaan pelayanan. Pelayanan di poli umum dilaksanakan

oleh dokter dan perawat, namun ada juga sebagian puskesmas yang melibatkan bidan.

Pasien yang berkunjung ke puskemas terdiri dari pasien umum, maupun pasien sebagai

peserta jaminan kesehatan seperti JKBM maupun JKN. Kunjungan pasien baru ke

puskesmas pada tahun 2014 sebesar 20,14% dari jumlah penduduk, dengan diagnosa

penyakit ISPA yang memiliki peringkat tertinggi. (Dinas Kesehatan, 2015).

5.2 Karakteristik Responden dan Distribusi Variabel Penelitian

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari dokter dan

perawat yang bertugas di Poli Umum pada 12 puskesmas di Kabupaten Karangasem.

Karakteristik responden adalah seperti tabel di bawah ini.

51

Tabel 5.1

Distribusi Frekwensi Karakteristik Responden

pada Poli Umum di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem Tahun 2015

Karakteristik n=61 %

Umur, Median (IQR) 39 (31-45)

20 - 39 tahun 26 42,6

≥ 39 tahun 35 57,4

Jenis Kelamin

Laki-laki 29 47,5

Perempuan 32 52,5

Profesi

Perawat 47 77,1

Dokter 14 22,9

Masa Kerja, Median (IQR) 15 (5-18)

<15 tahun 26 42,6

≥15 tahun 35 57,4

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan kelompok umur

terlihat bahwa sebagian besar berada pada kelompok umur ≥39 tahun yaitu sebanyak 35

orang (57,4%), berdasarkan distribusi jenis kelamin terdapat lebih banyak perempuan

(52,5%). Dilihat dari jenis profesi responden sebagian besar berprofesi sebagai perawat

(77,1%), dan dilihat dari masa kerja, responden lebih banyak berada pada kelompok

masa kerja ≥15 tahun yaitu sebanyak 35 orang (57,4%).

Distribusi dari variabel penelitian ini yang terdiri dari penerapan manajemen

puskesmas, komitmen kerja petugas dan mutu pelayanan pengobatan diketahui bahwa

penerapan manajemen puskesmas kurang sebesar 52,8 %, komitmen kerja petugas

kurang sebesar 50,8 % dan mutu pelayanan pengobatan kategori kurang sebesar 75,4%.

Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

52

Tabel 5.2

Distribusi Frekwensi Variabel Penelitian


Variabel n=61 %

Penerapan Manajemen Puskesmas

Kurang 32 52,5

Baik 29 47,5

Komitmen Kerja Petugas

Kurang 31 50,8

Baik 30 49,2

Mutu Pelayanan Pengobatan

Kurang 46 75,4

Baik 15 24,6

5.3 Penerapan Manajemen Puskesmas di Puskesmas se-Kabupaten Karangasem

Variabel penerapan manajemen puskesmas pada penelitian ini terdiri dari tiga sub

variabel yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan

pertanggungjawaban. Distribusi penerapan manajemen puskesmas di puskesmas se-

Kabupaten Karangasem adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5.3

Distribusi Frekwensi Penerapan Manajemen Puskesmas


Sub variabel f %

Perencanaan

Kurang 31 50,8

Baik 30 49,2


Kurang 33 54,1

Baik 28 45,9

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Kurang 33 54,1

Baik 28 45,9

53

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari tiga sub variabel dari penerapan manajemen

puskesmas terlihat dominan termasuk dalam kategori kurang yaitu perencanaan kurang

sebesar 50,8%, pelaksanaan dan pengendalian kurang sebesar 54,1% dan pengawasan

dan pertanggungjawaban kurang sebesar 54,1%.

5.3.1 Penerapan Manajemen Puskesmas (Perencanaan) pada Poli Umum di

Puskesmas se- Kabupaten Karangasem

Perencanaan dalam penelitian ini diukur menggunakan tujuh pertanyaan yang

berkaitan dengan penyusunan rencana target kunjungan, kebutuhan dana, tenaga, obat

habis pakai, alat kesehatan maupun penyusunan RUK dan RPK. Hasil penilaian

terhadap perencanaan secara rinci diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4

Distribusi Penerapan Manajemen Puskesmas (Perencanaan)


Penilaian Perencanaan f %

1 Menyusun rencana target kunjungan 0 0

2 Menyusun rencana kebutuhan dana 0 0

3 Menyusun rencana tenaga 61 100

4 Menyusun rencana obat dan bahan habis

pakai 61 100

5 Menyusun rencana alat kesehatan 61 100

6 Yang direncanakan dimasukkan dalam

Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 25 40,9

7 Rencana usulan kegiatan dimasukkan dalam

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) 28 45,9

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perencanaan mengenai target kunjungan

dan kebutuan dana tidak ada (0%). Perencanaan tenaga, obat dan bahan habis pakai

serta alat kesehatan 100%. Rencana usulan kegiatan program pengobatan di puskesmas

54

Kabupaten Karangasem dimasukkan ke dalam RUK 40,9%, serta pembuatan RPK

untuk program pengobatan sebesar 45,9%.

5.3.2 Penerapan Manajemen Puskesmas (Pelaksanaan dan Pengendalian) pada

Poli Umum di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem

Penilaian terhadap sub variabel pelaksanaan dan pengendalian diukur dengan enam

pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan lokakarya mini puskesmas, maupun

pelaksanaan survei kepuasan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Secara rinci

diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5

Distribusi Manajemen Puskesmas (Pelaksanaan dan Pengendalian)


Penilaian Pelaksanaan dan Pengendalian f %

1 Dilakukan lokakarya mini (Lokmin)

lintas program 61 100

2 Dalam lokmin tersebut membahas

program pengobatan 61 100

3 Dilakukan lokakarya mini lintas sektor

membahas program pengobatan 35 57,4

4 Dibuat jadwal petugas di Poli Umum 46 75,4

5

Dilakukan survei kepuasan oleh pihak

internal 12 19,7

6

Dilakukan survei kepuasan oleh pihak

eksternal

2 3,3

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa untuk pelaksanaan dan

pengendalian sebagian besar termasuk kategori kurang yaitu sebesar 54,1 % (33 orang),

sedangkan pelaksanaan dan pengendalian baik sebesar 45,9% (28 orang). Berdasarkan

jawaban responden terhadap enam pertanyaan terkait pelaksanaan dan pengendalian,

diketahui bahwa semua responden menjawab bahwa dilakukan lokakarya mini lintas

55

program di puskesmas dan membahas kegiatan program pengobatan. Lokakarya mini

lintas sektor yang dilaksanakan telah membahas program pengobatan sebesar 57,4%.

Jadwal petugas jaga lebih banyak dibuat yaitu sebesar 75,4%. Hampir semua puskesmas

kurang melakukan survei kepuasan yaitu dilakukan survei kepuasan oleh pihak internal

sebesar 19,7% dan oleh pihak eksternal sebesar 3,3%.

5.3.3 Penerapan Manajemen Puskesmas (Pengawasan dan Pertanggungjawaban)

pada Poli Umum di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem

Penilaian pengawasan dan pertanggungjawaban diukur dengan lima pertanyaan

yang berkaitan dengan pengawasan oleh kepala puskesmas dan pihak dinas kesehatan.

Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.6

Distribusi Penerapan Manajemen Puskesmas (Pengawasan dan

Pertanggungjawaban) pada Poli Umum di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem

Tahun 2015

Penilaian Pengawasan dan Pertanggungjawaban f %

1 Kepala puskesmas selalu memantau

keberadaan petugas 35 57,4

2 Selalu ada pengawasan kepala puskesmas

terkait ketepatan waktu pelayanan 37 60,7

3 Selalu ada pengawasan kepala puskesmas

terkait pencatatan dan pelaporan 34 55,7

4 Ada monitoring dinas kesehatan terkait

penggunaan obat-obatan 60 98,4

5 Ada monitoring dinas kesehatan terkait

ketersediaan SOP di Poli Umum 6 9,8

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebesar 57,4% telah dilakukan

pengawasan terhadap keberadaan petugas, sebesar 60,7% ada pengawasan kepala

puskesmas terkait ketepatan waktu pelayanan, sebesar 98,4% ada monitoring dinas

56

kesehatan terkait penggunaan obat-obatan, dan sebesar 9,8% monitoring ketersediaan

SOP di Poli Umum.

5.4 Komitmen Kerja Petugas pada Poli Umum di Puskesmas se-Kabupaten

Karangasem

Variabel komitmen kerja terdiri dari tiga sub variabel yaitu inisiatif, penghayatan

visi misi dan peraturan puskesmas. Distribusi komitmen kerja petugas di puskesmas se-

Kabupaten Karangasem adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5.7

Distribusi Komitmen Kerja Petugas


Komitmen Kerja Petugas f %

Inisiatif

Kurang 33 54,1

Baik 28 45,9


Kurang 41 67,2

Baik 20 32,8

Ketaatan terhadap Peraturan Puskesmas

Kurang 21 34,4

Baik 40 65,6

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sub variabel inisiatif dan penghayatan

visi misi puskesmas lebih besar termasuk kategori kurang. Inisiatif kurang sebesar

54,1% sedangkan inisiatif baik 45,9%. Penghayatan visi misi kurang sebesar 67,2% dan

penghayatan visi misi baik sebesar 32,8%. Ketaatan terhadap peraturan puskesmas

sebagian besar termasuk kategori baik yaitu 65,6% sedangkan ketaatan terhadap

peraturan puskesmas kurang sebanyak 21 orang (34,4%).

57

5.4.1 Komitmen Kerja Petugas (Inisiatif) pada Poli Umum di Puskesmas se-

Kabupaten Karangasem

Penilaian inisiatif menggunakan empat pertanyaan berkaitan dengan keinginan ber

inovasi, keinginan meningkatkan ikompetensi, adanya kerjasama dan keinginan pindah

tugas. Hasil penilaian inisiatif dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Tabel 5.8

Distribusi Komitmen Kerja Petugas (Inisiatif)

pada Poli Umum di Puskesmas se-Kabupaten Karangasem Tahun 2015

Pertanyaan Penilaian Inisiatif f %

1 Adanya keinginan berinovasi 28 54,1

2 Adanya upaya meningkatkan kompetensi 39 63,9

3 Terjalinnya kerjasama tim di Poli Umum 59 96,7

4 Adanya keinginan pindah tempat tugas 30 49,2

Berdasarkan tabel 5.7 diketahui responden yang memiliki keinginan berinovasi

sebanyak 28 orang (54,1%). Sebagian besar dari responden memiliki keinginan untuk

meningkatkan kompetensi yaitu sebanyak 39 orang (63,9%). Sebesar 96,7% ada

kerjasama yang baik di Poli Umum dalam melaksanakan tugas. Responden yang

memiliki keinginan untuk pindah tugas yaitu sebesar 30 orang (49,2%).

5.4.2 Komitmen Kerja Petugas (Penghayatan Visi Misi) (pada Poli Umum di

Puskesmas se- Kabupaten Karangasem

Hasil penilaian untuk penghayatan visi misi diketahui dari hasil jawaban responden

terhadap tiga pertanyaan yang meliputi pengetahuan terhadap visi misi, sosialisasi visi

misi dan pelayanan berdasarkan visi misi seperti pada tabel di bawah ini.

58

Tabel 5.9

Distribusi Komitmen Kerja Petugas (Penghayatan Visi Misi) pada Poli Umum di

Puskesmas se-Kabupaten Karangasem Tahun 2015

Penilaian Penghayatan Visi Misi f %

1 Mengetahui visi misi puskesmas 19 31,2

2 Visi misi disosialisasikan kepada

seluruh staf 21 34,5

3 Melaksanakan pelayanan pengobatan

berdasarkan visi misi 18 29,5

Berdasarkan tabel diatas, hanya 31,2% yang mengetahui visi misi puskesmasnya

masing-masing. Menurut jawaban responden yaitu sebesar 21 responden (34,5%)

menyatakan bahwa visi misi puskemas disosialisasikan ke seluruh staf. Hanya 18 orang

atau 29,5% responden yang melaksanakan pelayanan pengobatan berdasarkan visi misi.

5.4.3 Komitmen Kerja Petugas (Ketaatan terhadap Peraturan Puskesmas) pada

Poli Umum di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem

Hasil penilaian untuk ketaatan terhadap peraturan puskesmas diukur dengan empat

pertanyaan seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.10

Distribusi Komitmen Kerja Petugas (Ketaatan terhadap Peraturan Puskesmas)


Penilaian Peraturan Puskesmas f %

1 Selalu mengikuti aturan jam

pelayanan 51 83,6

2 Selalu mengikuti tata tertib

puskesmass 57 93,4

3 Puas terhadap aturan tata tertib 47 77,1

4 Puas terhadap aturan pembagian

tugas 44 72,1

59

Berdasarkan tabel diatas, hampir sebagian besar dari jumlah responden mengikuti

aturan jam pelayanan yaitu sebesar 51 orang (83,6%). Menurut jawaban responden

yaitu sebesar 47 responden (77,1%) menyatakan bahwa puas dengan aturan tata tertib

di puskesmas dan 72,1% puas dengan aturan pembagian tugas.

5.5 Mutu Pelayanan Pengobatan di Puskesmas Kabupaten Karangasem

Mutu pelayanan pengobatan pada poli umum puskesmas di Kabupaten Karangasem

diperoleh dari hasil penilaian terhadap lima dimensi mutu pelayanan. Mutu pelayanan

pengobatan secara umum termasuk kategori kurang yaitu sebesar 75,4% dan mutu

pelayanan pengobatan baik sebesar 24,6%. Kategori mutu berdasarkan masing-masing

dimensi dari mutu pelayanan yang meliputi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap,

jaminan dan empati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.11

Distribusi Frekuensi Mutu Pelayanan Pengobatan

di Puskesmas Kabupaten Karangasem Tahun 2015

Gambaran Mutu Pelayanan Pengobatan f %

Bukti Fisik

Kurang 46 75,4

Baik 15 24,6

Kehandalan

Kurang 12 19,7

Baik 49 80,3

Daya Tanggap

Kurang 40 65,6

Baik 21 34,4

Jaminan

Kurang 31 50,8

Baik 30 49,2

Empati

Kurang 12 19,7

Baik 49 80,3

60

Tabel 5.11 dari masing-masing dimensi, bukti fisik kurang sebesar 75,4 %, bukti

fisik baik sebesar 24,6 %. Dimensi kehandalan lebih besar termasuk dalam katagori baik

yaitu 80,3%, dan sisanya kategori kurang yaitu sebesar 21,3%. Penilaian dimensi daya

tanggap yang termasuk kategori kurang lebih besar dari daya tanggap baik, yaitu daya

tanggap kurang sebesar 65,6%, dan daya tanggap baik 34,4%. Dimensi yang keempat

yaitu jaminan, pada penelitian ini diperoleh hasil untuk kategori kurang sebesar 50,8%

dan baik sebesar 49,2%, sedangkan dimensi empati lebih besar kategori baik yaitu

80,3% dan kategori kurang sebesar 19,7%.

5.6 Hubungan Karakteristik Responden dengan Mutu Pelayanan Pengobatan

pada Poli Umum di Puskesmas Kabupaten Karangasem

Hasil uji bivariat pada penelitian hubungan karakteristik responden dengan mutu

pelayanan dapat dilihat pada tabel 5.12

Tabel 5.12

Hubungan Karakteristik Responden dengan Mutu Pelayanan Pengobatan


Karakteristik


OR 95% CI Nilai p Kurang

f (%)

Baik

f (%)

Umur

0,8 0,24-2,59 0,72 20- 39 tahun 19 (41,3) 7 (46,7)

≥ 39 tahun 27 (58,7) 8 (53,3)

Jenis Kelamin

1,5 0,46-4,89 0,50 Laki-laki 23 (50,0) 6 (40,0)

Perempuan 23 (50,0) 9 (60,0)

Profesi

1,3 0,29-5,28 0,76 Dokter 11 (23,9) 3 (20,0)

Perawat 35 (76,1) 12 (80,0)

Masa kerja

0,39 0,12-1,29 0,12 < 15 tahun 17 (36,9) 9 (60,0)

≥15 tahun 29 (63,1) 6 (40,0)

61

Tabel 5.12 menunjukan bahwa karakteristik reponden yang meliputi kelompok

umur, jenis kelamin, profesi dan masa kerja dengan mutu pelayanan pengobatan secara

statistik tidak berhubungan secara bermakna dengan mutu pelayanan pengobatan pada

poli umum di Puskesmas Kabupaten Karangasem. Hal tersebut terlihat dari nilai p

seluruhnya lebih dari 0,05 dan 95%CI dari masing-masing variabel mencakup angka 1

di dalamnya.

5.7 Hubungan Penerapan Manajemen Puskesmas dengan Mutu Pelayanan

Pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem

Hasil analisis untuk mengetahui hubungan penerapan manajemen puskesmas

dengan mutu pelayanan pengobatan dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5.13

Hubungan Penerapan Manajemen Puskesmas dengan Mutu Pelayanan Pengobatan

pada Poli Umum di Puskesmas Kabupaten Karangasem Tahun 2015

Variabel Kategori

Mutu Pelayanan

Pengobatan OR 95%CI Nilai p

Baik

f (%)

Kurang

f (%)

Penerapan

Manajemen

Puskesmas

Baik 11

(73,3)) 18

(39,1)

4,3 1,03-20,81 0,02

Kurang

4

(26,7)

28

(60,9)

Berdasarkan tabel 5.13 diketahui bahwa pada mutu pelayanan pengobatan baik

73,3% memiliki penerapan manajemen yang baik, sedangkan pada mutu pelayanan

pengobatan yang kurang hanya 39,1% memiliki penerapan manajemen puskesmas yang

baik. Perbedaan tersebut menghasilkan OR sebesar 4,3 yang artinya peluang

memberikan mutu pelayanan pengobatan baik pada penerapan manajemen baik 4,3 kali

62

dibandingkan penerapan manajemen puskesmas yang kurang. Setelah diuji statistik

hubungan tersebut bermakna dengan 95% CI dari OR: 1,03-20,81 dan nilai p =0,02.

Hubungan masing-masing sub variabel penerapan manajemen puskesmas dengan

mutu pelayanan pengobatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.14

Hubungan Sub Variabel Penerapan Manajemen Puskesmas dengan Mutu Pelayanan

Pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas se-Kabupaten Karangasem Tahun 2015

Sub Variabel Penerapan

Manajemen Puskesmas

Mutu Pelayanan

Pengobatan OR 95% CI

Nilai

p Baik f (%) Kurang f (%)

Perencanaan

3,9 0,94-19,0 0,03 Baik 11 (73,3) 19 (41,3)

Kurang 4 (26,7) 27 (58,7)


2,1

0,55-8,51

0,20 Baik 9 (60,0) 19 (41,3)

Kurang 6 (40,0) 27 (58,7)

Pengawasan dan

Pertanggungjawaban

4,7

1,13-22,86

0,01 Baik 11 (73,3) 17 (36,9)

Kurang 4 (26,7) 29 (63,0)

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa pada mutu pelayanan pengobatan baik 73,3%

memiliki perencanaan yang baik, sedangkan pada mutu pelayanan pengobatan yang

kurang hanya 41,3% memiliki perencanaan yang baik. Perbedaan tersebut menghasilkan

OR sebesar 3,9 yang artinya peluang memberikan mutu pelayanan pengobatan baik

pada perencanaan baik 3,9 kali dibandingkan perencanaan yang kurang. Setelah diuji

statistik hubungan tersebut tidak bermakna karena ada angka 1 dalam nilai 95% CI dari

OR yaitu 0,94-19,0 dan walaupun nilai p lebih kecil dari 0,05 (p = 0,03).

Dilihat dari pelaksanaan dan pengendalian, diketahui bahwa pada mutu pelayanan

pengobatan baik 60,0% memiliki pelaksanaan dan pengendalian yang baik, sedangkan

pada mutu pelayanan pengobatan yang kurang hanya 41,3% memiliki pelaksanaan dan

63

pengendalian yang baik. Perbedaan tersebut menghasilkan OR sebesar 2,1 yang artinya

peluang memberikan mutu pelayanan pengobatan baik pada pelaksanaan dan

pengendalian baik 2,1 kali dibandingkan pelaksanaan dan pengendalian yang kurang.

Setelah diuji statistik hubungan tersebut tidak bermakna dengan 95% CI dari OR:

00,55-8,51 dan nilai p = 0,20.

Dilihat dari pengawasan dan pertanggungjawaban, terlihat bahwa pada mutu

pelayanan pengobatan baik 73,3% memiliki pengawasan dan pertanggungjawaban yang

baik, sedangkan pada mutu pelayanan pengobatan yang kurang hanya 36,9% memiliki

pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik. Perbedaan tersebut menghasilkan OR

sebesar 4,7 yang artinya peluang memberikan mutu pelayanan pengobatan baik pada

pengawasan dan pertanggungjawaban baik 4,7 kali dibandingkan pengawasan dan

pertanggungjawaban yang kurang. Setelah diuji statistik hubungan tersebut bermakna

dengan 95% CI dari OR: 1,13-22,86 dan nilai p = 0,01.

5.8 Hubungan Komitmen Kerja Petugas dengan Mutu Pelayanan Pengobatan

pada Poli Umum di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem

Hasil analisis untuk mengetahui hubungan komitmen kerja petugas dengan mutu

pelayanan pengobatan dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5.15 Hubungan Komitmen Kerja Petugas dengan Mutu Pelayanan Pengobatan


Variabel Kategori


OR 95%CI Nilai p Baik

f (%)

Kurang

f (%)

Komitmen Kerja

Petugas

Baik 13

(86,7)

17

(36,9)

11,1 2,04-108,5 0,001

Kurang

2

(13,3)

29

(63,0)

64


86,7% memiliki komitmen kerja petugas yang baik, sedangkan pada mutu pelayanan

pengobatan yang kurang hanya 36,9% memiliki komitmen kerja petugas yang baik.

Perbedaan tersebut menghasilkan OR sebesar 11,1 yang artinya peluang memberikan

mutu pelayanan pengobatan baik pada komitmen kerja petugas baik 11,1 kali

dibandingkan komitmen kerja yang kurang. Setelah diuji statistik hubungan tersebut

bermakna dengan 95% CI dari OR: 2,04-108,5 dan nilai p = 0,001.

Hubungan masing-masing sub variabel komitmen kerja petugas yang terdiri dari

inisiatif, penghayatan visi misi dan ketaatan terhadap peraturan puskesmas dengan

mutu pelayanan pengobatan adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel 5.16 Hubungan Sub Variabel Komitmen Kerja Petugas

dengan Mutu Pelayanan Pengobatan pada Poli Umum

di Puskesmas Kabupaten Karangasem Tahun 2015

Sub Variabel Komitmen

Kerja Petugas


OR 95% CI Nilai

p Baik

f (%)

Kurang

f (%)

Inisiatif

4,7 1,13-22,86 0,01 Baik 11 (73,3) 17 (36,9)

Kurang 4 (26,7) 29 (63,0)


3,2

0,81-12,89

0,05 Baik 8 (53,3) 12 (26,1)

Kurang 7 (46,7) 34 (73,9)

Ketaatan terhadap

Peraturan Puskesmas

4,5

0,85-45,3

0,05 Baik 13 (86,7) 27 (58,7)

Kurang 2 (13,3) 19 (41,3)


73,3% memiliki inisiatif yang baik, sedangkan pada mutu pelayanan pengobatan yang

kurang hanya 36,9% memiliki inisiatif yang baik. Perbedaan tersebut menghasilkan OR

sebesar 4,7 yang artinya peluang memberikan mutu pelayanan pengobatan baik pada

65

inisiatif baik 4,7 kali dibandingkan inisiatif yang kurang. Setelah diuji statistik

hubungan tersebut bermakna dengan 95% CI dari OR: 1,13-22,86 dan nilai p= 0,01.

Dilihat dari penghayatan visi misi, menunjukkan bahwa pada mutu pelayanan

pengobatan baik 53,3% memiliki penghayatan visi misi yang baik, sedangkan pada

mutu pelayanan pengobatan yang kurang hanya 26,1% memiliki penghayatan visi misi

yang baik. Perbedaan tersebut menghasilkan OR sebesar 3,2 yang artinya peluang

memberikan mutu pelayanan pengobatan baik pada penghayatan visi misi baik 3,2 kali

dibandingkan penghayatan visi misi yang kurang. Setelah diuji statistik hubungan

tersebut tidak bermakna dengan nilai 95% CI dari OR: 0,81-12,89 dan nilai p= 0,05.

Dilihat dari ketaatan terhadap peraturan puskesmas menunjukkan bahwa pada mutu

pelayanan pengobatan baik 86,7% memiliki ketaatan terhadap peraturan puskesmas

yang baik, sedangkan pada mutu pelayanan pengobatan yang kurang hanya 58,7%

memiliki ketaatan terhadap peraturan puskesmas yang baik. Perbedaan tersebut

menghasilkan OR sebesar 4,5 yang artinya peluang memberikan mutu pelayanan

pengobatan baik pada ketaatan terhadap peraturan puskesmas baik 4,5 kali

dibandingkan ketaatan terhadap peraturan puskesmas yang kurang. Namun setelah diuji

statistik hubungan tersebut tidak bermakna dengan 95% CI: 0,85-45,3 dan nilai p= 0,05.

5.9 Hasil Analisis Multivariat

Analisis mutivariat yang di gunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik yang

bertujuan untuk mengetahui hubungan secara independen dari variabel dependen

dengan variabel terikat. Metode eleminasi yang digunakan dalam analisis ini adalah

66

Enter yaitu memasukkan semua variabel sekaligus ke dalam model. Variabel yang

dimasukkan adalah variabel yang mempunyai pengaruh yang bermakna secara statitik

dan variabel karakteristik responden yang mempunyai nilai p hasil uji Chi square <

0,25. Hasil analisis multivariat tersebut seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5.17

Hasil Analisis Multivariat Variabel Penerapan Manajemen Puskesmas

Komitmen Kerja Petugas dan Karakteristik Responden

di Kabupaten Karangasem Tahun 2015

Variabel OR

95% Confident Interval

Nilai p batas bawah batas atas

Penerapan

Manajemen

Puskesmas

0,9 0,18 5,24 0,98

Komitmen Kerja 11,3 1,75 73,06 0,01

Masa Kerja 0,3 0,09 1,59 0,19

Berdasarkan model tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa variabel yang secara

mandiri (independent) berhubungan dengan mutu pelayanan pengobatan pada Poli

Umum di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem adalah variabel komitmen kerja

petugas. Komitmen kerja petugas yang baik akan meningkatkan peluang memberikan

mutu pelayanan pengobatan baik sebesar 11,3 kali dibandingkan komitmen kerja

petugas yang kurang dan secara statistik hubungan tersebut bermakna dengan 95% CI

dari OR 1,75-73,06 dan nilai p=0,01.

5.10 Analisis Lanjutan Hubungan Komitmen Kerja dan Penerapan Manajemen

Puskesmas

Analisis lanjutan pasca analisis multivariat dilakukan untuk lebih memperdalam

hasil penelitian dengan mengidentifikasi apakah ada hubungan antar variabel yang

67

membentuk suatu mekanisme tertentu. Analisis lanjutan ini bertujuan untuk mencoba

mengidentifikasi apakah ada hubungan variabel komitmen kerja terhadap penerapan

manajemen puskesmas . Hasil analisis lanjutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.18

Hubungan Komitmen Kerja Petugas dengan Penerapan Manajemen Puskesmas pada

Poli Umum di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem Tahun 2015

Variabel Kategori

Penerapan

Manajemen

Puskesmas OR 95%CI Nilai p

Baik

f (%)

Kurang

f (%)

Komitmen

Kerja

Petugas

Baik 23

(79,31)

7

(21,88)

13,7 3,5-56,6 <0,001

Kurang

6

(20,69)

25

(78,13)

Tabel 5.18 merupakan hasil analisis hubungan variabel komitmen kerja petugas

dengan penerapan manajemen puskesmas. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya

hubungan komitmen kerja dengan penerapan manajemen puskemas dengan nilai OR

13,7 dan secara statistik dinyatakan bermakna dengan 95% CI dari OR 3,5-56,6 dan

nilai p<0,001.

68

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Mutu Pelayanan Pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas se- Kabupaten

Karangasem

Mutu pelayanan memegang peranan penting untuk meningkatkan daya saing dari

organisasi dalam merebut pasar. Mutu pelayanan merupakan kesesuaian antara

pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan yang diharapkan. Mutu pelayanan juga

mengandung arti kesesuaian dengan standar pelayanan yang dapat dilihat dari dimensi

bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati.

Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana petugas pada poli umum di

puskesmas Kabupaten Karangasem dalam memberikan mutu pelayanan pengobatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan pengobatan pada poli umum

puskesmas di Kabupaten Karangasem masih kurang yaitu sebesar 75,41 % dan sudah

baik sebesar 24,59%. Mutu pelayanan pengobatan diperoleh dari penilaian terhadap

lima dimensi mutu yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan kepastian dan

empati. Dimensi mutu yang dominan masih kurang pada hasil penelitian ini adalah

bukti fisik, daya tanggap, jaminan kepastian dan empati.

Bukti fisik yang terlihat masih kurang berdasarkan jawaban responden adalah

mengenai keterbatasan ruang tunggu pasien dan tempat parkir. Hampir semua

puskesmas memiliki keterbatasan ruang tunggu dan tempat parkir karena kondisi lahan

puskesmas yang masih kurang luas. Dokumen perencanaan untuk program pengobatan

hampir tidak ada pada penanggungjawab program namun menurut keterangan yang

disampaikan oleh responden, dokumen perencanaan di puskesmas sudah dibuat dalam

dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP). Dalam PTP yang dibuat puskesmas

68

69

program pengobatan hanya yang dibuat adalah rencana tenaga, obat dan alat kesehatan

yang dituangkan. PTP puskesmas lebih banyak memuat program preventif dan

promotif. Program inovasi untuk pengobatan tidak ada dituangkan dalam PTP. Jadwal

terlihat lebih banyak sudah tertempel dan mudah dilihat. Puskesmas yang tidak

membuat dan menempel jadwal jaga petugas di poli umum, berdasarkan keterangan

responden karena hanya satu sampai dua orang yang ditunjuk untuk bertugas di poli

umum dan lebih banyak terlibat di pelayanan pengobatan. Tempat cuci tangan sudah

tersedia di poli umum, tetapi saat ini ada beberapa yang sedang rusak. Alat kesehatan

dan obat sebagian besar sudah terpenuhi walaupun ada beberapa obat yang masih

kurang karena tidak masuk dalam perencanaan. Bukti fisik merupakan hal yang sangat

penting dalam menunjang kesembuhan pasien (Dwidyantini, 2014). Senada dengan

yang disampaikan oleh Hala, S. (2013) yaitu salah satu indikator penilaian pelayanan

yang berkualitas adalah kenyamanan pelayanan, ruangan yang nyaman serta peralatan

yang lengkap.

Dilihat dari dimensi kehandalan, hasil penilaian berdasarkan jawaban responden

diketahui sudah baik. Kehandalan dalam hal ini meliputi pelayanan tepat waktu,

melaksanakan tugas sesuai kewenangan, memberikan informasi yang dibutuhkan.

Pelatihan terkait pengobatan di puskesmas masih kurang. Berdasarkan alasan dari

responden karena kurang adanya penyelenggaraan dari dinas kesehatan dan karena

keterbatasan dana. Kehandalan berkaitan dengan kepuasan pasien, seperti hasil dari

penelitian dari Dwidyaniti (2014) bahwa ada hubungan yang bermakna antara persepsi

kehandalan dengan kepuasan pasien dan penelitian dari Ester (2009) bahwa kehandalan

perawat berhubungan dengan kepuasan.

70

Dilihat dari dimensi daya tanggap yang dominan masih kurang dan perlu mendapat

perhatian pada pelayanan pengobatan di puskesmas Kabupaten Karangasem adalah

kecepatan dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Daya tanggap yang

kurang terlihat dari hasil jawaban responden yang mengatakan pasien sering mengeluh

karena lama menunggu petugas sedang keluar atau istirahat makan. Pasien juga sering

mengeluh terkait dengan kecepatan dalam pelayanan pengobatan terutama saat

pendaftaran di loket. Daya tanggap mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan

sesuai dengan pendapat James (2013) yang menyatakan bahwa ketanggapan dan

kepekaan terhadap kebutuhan pasien akan meningkatkan mutu pelayanan. Wijono

(2011) juga berpendapat berdasarkan sudut pandang pengguna jasa pelayanan, mutu

pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang dapat memenuhi segala kebutuhan pasien

melalui pelayanan yang sopan, menghargai, tanggap, dan ramah.

Dilihat dari dimensi jaminan, menurut Wathek (2012) jaminan pada mutu

pelayanan meliputi pengetahuan, kemampuan dari petugas dalam menumbuhkan

kepercayaan dan keyakinan dari pelanggan. Jaminan pada penelitian ini yang perlu

mendapat perhatian adalah terkait dengan penggunaan alat pelindung diri dan

keteraturan menggunakan informed consent setiap pelayanan yang akan diberikan

kepada pasien. Penggunaan alat pelindung diri dan penggunaan informed consent adalah

mencerminkan pelayanan yang sesuai prosedur dan memperlihatkan profesionalisme

dalam memberikan pelayanan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang

memuaskan pelanggan. Sesuai dengan hasil penelitian oleh yang menyatakan bahwa

persepsi jaminan dengan kepuasan pasien (Dwidyantini, 2014). Penelitian Mastiur

(2012) juga menunjukkan pengaruh signifikan dengan kepuasan dan serupa dengan

71

penelitian Nor, K. (2013) di Malaysia bahwa jaminan mempunyai hubungan yang

signifikan dengan kepuasan pasien.

Dilihat dari dimensi empati yang meliputi kesediaan petugas dalam meluangkan

waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dan kemudahan untuk dihubungi jika ada

permasalahan yang dihadapi setelah mendapatkan pelayanan, serta fokus dalam

memberikan pelayanan. Penilaian terhadap empati pada penelitian ini diketahui petugas

pada poli umum di puskesmas Kabupaten Karangasem sudah termasuk dalam kategori

baik. Menurut asumsi peneliti bahwa dengan empati yang baik akan meningkatkan

kepuasan pasien pada Poli Umum di puskesmas Kabupaten Karangasem, sesuai dengan

hasil penelitian oleh Dwidyantini (2014) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang

bermakna antara persepsi empati dengan kepuasan pasien. Sejalan dengan hasil

penelitian oleh Manimaran (2010) di Rumah Sakit Dindigul India, bahwa empati

mempunyai hubungan signifikan dengan kepuasan pasien. Senada pula apa yang

dinyatakan oleh Wathek dkk (2012) bahwa empati berhubungan dengan kepuasan

pasien. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Chendkk.(2007) yaitu respon atau

daya tanggap dan empati merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas asuhan

keperawatan, sehingga nantinya perawat mampu memberikan pelayanan yang bermutu

dan memuaskan pasien serta dapat menumbuhkan rasa percaya pasien.

Faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan mutu pelayanan pengobatan

berdasarkan hasil analisis bivariat dalam penelitian ini adalah komitmen kerja dan

penerapan manajemen. Mutu pelayanan pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas

Kabupaten Karangasem secara langsung tidak dipengaruhi oleh karakteristik individu

petugas seperti umur, jenis kelamin, profesi dan masa kerja.

72

Hasil penelitian ini sesuai jika dikaitkan dengan konsep dari Azwar (1994) dalam

Endarwati (2012) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mutu

pelayanan adalah unsur masukan, lingkungan dan proses. Serupa dengan yang

disampaikan oleh Muninjaya (2014) bahwa output dari sistem pelayanan dipengaruhi

oleh input, proses dan lingkungan. Hal tersebut dikatakan sesuai karena dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa unsur masukan salah satunya yang berpengaruh

adalah unsur input dalam hal ini sumber daya manusia. Hasil penelitian ini didukung

dengan hasil penelitian oleh Rai (2005) yang dilaksanakan di Puskesmas Kabupaten

Bangli yang menunjukkan 3% mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh karyawan.

Penelitian ini juga sejalan yang disampaikan oleh Irawan (2004) dalam Naya (2013)

menunjukkan bahwa perusaahan terhambat dalam memberikan mutu pelayanan karena

faktor karyawan. Penelitian ini mengambil dari sisi petugas dengan meneliti salah satu

unsur yang mempengaruhi petugas yaitu komitmen kerja. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa salah satu dari sub variabel komitmen kerja petugas yaitu inisiatif

berhubungan dengan mutu pelayanan pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas se


Penelitian ini juga meneliti dari unsur proses, dalam hal ini yang dilihat dalam

unsur proses dari mutu salah satunya adalah penerapan manajemen puskesmas yang

termasuk dalam kegiatan non medis yang dilakukan oleh puskesmas. Penerapan

manajemen puskesmas dalam hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban. Hasil analisis bivariat

menunjukkan bahwa mutu pelayanan pengobatan pengobatan pada Poli Umum di

Puskesmas di Kabupaten Karangasem berhubungan dengan penerapan manajemen

puskesmas terutama pada pengawasan dan pertanggungjawaban.

73

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden pada penelitian ini tidak

mempengaruhi mutu pelayanan pengobatan di puskesmas Kabupaten Karangasem.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naya, A. tahun

2013 bahwa umur dan masa kerja mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan di

Puskesmas Mengwi I Badung, dimana umur petugas diatas 30 tahun dan masa kerja

yang lebih lama memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan.

6.2 Penerapan Manajemen Puskesmas pada Poli Umum di Puskesmas se-

Kabupaten Karangasem

Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa penerapan manajemen

puskesmas pada pada program pengobatan di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem

termasuk dalam kategori kurang yaitu sebesar 52,5% dan penerapan manajemen

puskesmas kategori baik sebesar 47,5%. Penerapan manajemen kurang karena

dipengaruhi oleh perencanaan yang kurang (50,8%), pelaksanaaan dan pengendalian

kurang (54,1%) dan pengawasan dan pertanggung jawaban juga kurang (54,1%).

Dilihat dari subvariabel perencanaan, perencanaan pada program pengobatan di

puskesmas se-Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori kurang. Hal ini

ditunjukkan dengan jawaban responden dimana hampir seluruh puskesmas tidak

membuat target dari jumlah kunjungan dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

pengobatan. Target kunjungan tidak dibuat, karena menurut alasan responden adalah

ada yang menyatakan bahwa tidak tahu cara menghitung target. Dana tidak

direncanakan karena perencanaan terkait dana di lakukan di Dinas Kesehatan

Kabupaten Karangasem. Dana yang direncanakan di buat berdasarkan usulan alat-alat

74

dan obat yang dibutuhkan oleh puskesmas. Perencanaan terkait dengan program

pengobatan tidak semua dimasukkan dalam rencana usulan kegiatan dan rencana

pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil jawaban responden diketahui bahwa

perencanaan khusus di program pengobatan masih kurang, karena sampai saat ini yang

dimasukkan dalam usulan perencanaan puskesmas masih memprioritaskan kegiatan-

kegiatan yang termasuk dalam program promotif dan preventif. Program pengobatan di

puskesmas tidak kegiatan inovasi yang direncanakan dalam PTP.

Seluruh program yang ada di puskesmas baik program pengobatan maupun program

promotif dan preventif semestinya dibuatkan perencanaan yang baik untuk

mendapatkan hasil yang baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang berkaitan

dengan pelaksanaan manajemen puskesmas dilakukan oleh Ramsar, U. dkk (2012),

menunjukkan bahwa dalam perencanaan pada delapan bagian unit di puskesmas

Minasa Upa Kota Makassar tersebut selalu dimulai dengan penentuan program kegiatan

yang akan dilakukan selama kegiatan akan berjalan. Hasil penelitian tersebut

menerangkan bahwa perencanaan kegiatan itu mencakup penyusunan rencana kegiatan,

rencana tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, jadwal kegiatan, biaya, manajemen

pelaksanaan kegiatannya bagaimana dan semua hal yang menyangkut dari perencanaan

pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ningrum (2006) yaitu

perencanaan selalu menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan guna

mendapatkan hasil yang telah ditetapkan.

Menurut hasil penelitian Ramsar dkk. (2012), menunjukkan bahwa langkah awal

dalam menjalankan apa yang telah direncanakan yaitu dengan melakukan

pengelompokkan kelompok kerja terlebih dahulu sebelum pembagian tugas dilakukan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan akan

75

dilaksanakan dengan lebih terarah, seperti dalam melaksanakan perencanaan UKGS hal

yang dilakukan yaitu mengetahui jumlah sekolah, meminta data murid dari tiap sekolah,

mengatur tenaga dan mengatur jadwal pelaksanaan UKGS. Petugas juga melaksanakan

penyusunan RKO seperti mengatur tenaga, jadwal pelaksanaan UKGS, dan penentuan

sumber dana yang berasal dari BOK. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Richard, B.

dkk. (2006) bahwa perencanaan strategis dalam suatu organisasi adalah untuk

memperoleh keuntungan melalui penggunaan misi dan identifikasi tujuan.

Dilihat dari sub variabel pelaksanaan dan pengendalian, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengendalian puskesmas pada program

pengobatantermasuk kategori kurang. Hasil tersebut diperoleh dari enam pertanyaan

yang diajukan kepada responden. Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa

telah dilakukan lokakarya mini lintas program di puskesmas se Kabupaten Karangasem

dan telah membahas kegiatan program pengobatan. Sebagian besar puskesmas membuat

jadwal petugas jaga di Poli Umum dan ditempel pada tempat yang mudah dilihat

seperti ditempel pada tembok dekat pintu masuk Poli Umum. Hal ini bertujuan untuk

memudahkan melihat petugas yang sedang bertugas di poli umum dan memudahkan

koordinator dalam berkoordinasi. Survei kepuasan kepada pelanggan baik oleh pihak

internal dan eksternal sampai saat ini hampir tidak pernah dilaksanakan oleh sebagian

besar puskesmas di Kabupaten Karangasem. Menurut alasan responden adalah karena

tidak ada format kuesioner yang akan diberikan kepada pelanggan dan tidak ada yang

memerintahkan untuk melakukan survei kepuasan pelanggan baik oleh kepala

puskesmas maupun oleh dinas kesehatan. Menurut asumsi peneliti bahwa dengan tidak

pernah dilakukannya survei kepuasan pelangan internal dan eksternal, puskesmas di

Kabupaten Karangasem belum dapat mengevaluasi sejauh mana mutu pelayanan dan

76

kepuasan pasien terhadap pelayanan di puskesmas. Hal ini dapat menjadi kendala dalam

melakukan koordinasi, serta pengarahan kepada petugas sebagai upaya peningkatan

kualitas pelayanan dengan tepat.

Rismawati (2012) menyatakan bahwa koordinasi dan pengarahan dilakukan agar

semua komponen dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan perannya masing-

masing demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian tersebut juga

menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu kegiatan yang tanpa diikut sertakan dengan

adanya koordinasi, komunikasi dan pengarahan akan mengalami hambatan dalam hal

pencapaian tujuan kegiatan yang telah direncanakan sebelummnya.

Dilihat dari sub variabel pengawasan dan pertanggungjawaban pada penelitian ini,

diketahui hasil penilaian terhadap pertanyaan terkait ada tidaknya pengawasan dari

kepala puskesmas baik terhadap keberadaan petugas, ketepatan waktu pelayanan dan

pencatatan dan pelaporan untuk kegiatan di Poli Umum, sebagian besar diketahui tidak

adanya pengawasan secara rutin dari kepala puskesmas terhadap pelayanan di Poli

Umum. Kegiatan monitoring dari dinas kesehatan terhadap ketersediaan SOP terkait

pelayanan pengobatan di Poli Umum diketahui masih belum dilaksanakan pada

sebagian besar puskesmas. SOP yang ada masih terlihat terbatas, hanya monitoring

terkait ketersediaan obat dan bahan habis pakai hampir semua (93,4%) telah

dilaksanakan oleh dinas kesehatan.

Pengawasan (controlling) sebagai elemen atau fungsi manajemen dalam hal

mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang

terjadi. Hasil penelitian oleh Mu’rifah (2012) tentang analisis kinerja pelayanan

kesehatan pada puskesmas Batua Makassar menunjukkan pelaksanaan evaluasi juga

dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk

77

diperbaiki dalam rangka mewujudkan tujuan . Hasil penelitian lain oleh Ramsar ,U. dkk

tahun 2012 menyatakan bahwa dari serangkaian kegiatan yang telah disusun dan

direncanakan yang kemudian berakhir pada tahap pengawasan yang akan menjadi

koreksi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik.

6.3 Komitmen Kerja Petugas pada Poli Umum di Puskesmas se- Kabupaten

Karangasem

Komitmen kerja petugas ditunjukkan dengan adanya keinginan untuk berprestasi

yang lebih baik dengan terlibat aktif melakukan asuhan pelayanan kesehatan termasuk

di puskesmas (Luthans, 2006). Berdasarkan hasil penilaian pada penelitian ini diketahui

bahwa komitmen kerja petugas pada Poli Umum di Puskesmas di Kabupaten

Karangasem masih termasuk kategori kurang yaitu sebesar 50,8% dan komitmen kerja

baik sebesar 49,2%. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian terhadap tiga sub

variabel yaitu inisiatif, penghayatan visi misi dan peraturan puskesmas.

Hasil penelitian terhadap inisiatif pada program pengobatan di poli umum

menunjukkan bahwa petugas yang memiliki inisiatif dalam pelaksanaan program

pengobatan masih kurang yaitu sebesar 54,1%. Inisiatif kurang ditunjukkan dengan

jawaban responden lebih sedikit yang menjawab terkait dengan adanya keinginan

melakukan inovasi untuk pengembangan program pengobatan yaitu sebesar 54,1%

dibandingkan dengan responden yang sudah merasa cukup atau hanya melanjutkan

pelayanan pengobatan yang sudah ada. Keinginan untuk pindah tugas dari tempat

sekarang juga banyak yaitu sebesar 50,8%. Keinginan pindah tugas lebih banyak

karena ingin kembali ke daerah tempat tinggal atau tempat asal. Menurut asumsi

78

peneliti hal ini akan dapat mempengaruhi kinerja dalam memberikan pelayanan yang

diberikan kepada pasien.

Adanya inisiatif salah satu tercermin dari adanya inovasi-inovasi dalam

pengembangan kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan, hal ini

sesuai dengan yang disampaikan Kotler dkk. (2010) dalam Kumalasari, C. (2013) yaitu

untuk dapat berhasil suatu perusahaan perlu memahami konsumen dengan terus

meningkatkan cocreation, communitization, dan karakter. Cocreation merupakan suatu

istilah yang menggambarkan pendekatan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru.

Dilihat dari penghayatan visi misi, diketahui juga bahwa petugas yang memiliki

penghayatan visi misi dalam pelaksanaan program pengobatan masih kurang yaitu

sebesar 67,2%. Penghayatan visi misi kurang ditunjukkan dengan jawaban responden

hanya sebagian kecil mengetahui visi misi masing-masing puskesmas. Responden

mempunyai alasan tidak mengetahui visi misi puskesmas karena tidak pernah

disosialisasikan atau memang responden tidak memperhatikan visi misi yang tertempel

ataupun tercantum dalam dokumen yang ada di puskesmas.

Hal ini menurut asumsi peneliti, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di

puskesmas tidak pernah mengacu kepada visi misi. Ada tidaknya visi misi terkesan

hanya merupakan sebuah kalimat yang harus ada sebagai persyaratan dari sebuah

instansi termasuk puskesmas. Sebenarnya apapun yang dilakukan semestinya mengacu

kepada visi misi puskesmas sehingga dapat meningkatkan kinerja atau kualitas dari

pelayanan yang akan diberikan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mangkuprawira,

(2009) dalam Wijaya, G. (2012) bahwa dalam peningkatan komitmen kerja memerlukan

penghayatan visi dan misi puskesmas. Visi merupakan suatu pernyataan yang berisi

79

tentang cita-cita dari organisasi, sedangkan misi mencakup kegiatan jangka panjang dan

jangka pendek yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi.

Dilihat dari sub variabel yang ketiga yang mempengaruhi komitmen kerja petugas

poli umum di puskesmas Kabupaten Karangasem adalah subvariabel ketaatan terhadap

peraturan puskesmas. Peraturan puskesmas dalam hal ini berupa tata tertib yang

mengikat petugas melaksanakan kegiatan pelayanan sehingga tidak menyimpang dari

tujuan puskesmas. Hasil penilaian terhadap ketaatan terhadap peraturan puskesmas

pada program pengobatan menunjukkan bahwa petugas yang memiliki ketaatan

terhadap peraturan puskesmas dalam pelaksanaan program pengobatan termasuk

kategori baik yaitu sebesar 65,6%. Hasil dari sub variabel ketaatan terhadap peraturan

puskesmas baik diperoleh dari pertanyaan terkait dengan adanya ketepatan waktu

dalam memberikan pelayanan, kepuasan terhadap aturan tata tertib dan kepuasan

terhadap pembagian tugas oleh kepala puskesmas. Menurut asumsi peneliti bahwa

terkait dengan ketepatan terhadap jam pelayanan karena saat ini puskesmas di

Kabupaten Karangasem telah menerapkan absen dengan sidik jari dan akan digunakan

sebagai perhitungan pembagian jasa pelayanan dana kapitasi JKN.

6.4 Hubungan Penerapan Manajemen Puskesmas dengan Mutu Pelayanan

Pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas se-Kabupaten Karangasem

Penerapan manajemen puskesmas merupakan suatu proses dalam mendukung

pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan (Alamsyah, 2011). Penelitian ini

melakukan analisis hubungan penerapa manajemen puskesmas dengan mutu pelayanan

di puskesmas, khususnya program pengobatan pada Poli Umum di puskesmas se-


80

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa mutu pelayanan pengobatan baik

73,3% memiliki penerapan manajemen yang baik, sedangkan pada mutu pelayanan

pengobatan yang kurang hanya 39,1% memiliki penerapan manajemen puskesmas yang

baik. Penerapan manajemen puskesmas yang baik dapat berpeluang memberikan mutu

pelayanan pengobatan yang baik sebesar 4,3 kali dari penerapan manajemen puskesmas

yang kurang. Namun setelah dilakukan analisis multivariat didapatkan nilai OR

independen hanya sebesar 1,1 dan secara statistik tidak bermakna. Hal ini berarti

setelah memperhitungkan variabel lain dalam hal ini komitmen kerja petugas pengaruh

penerapan manajemen puskesmas relatif lemah terhadap mutu pelayanan pengobatan,

karena adanya hubungan komitmen kerja petugas dengan mutu pelayanan pengobatan

yang sangat kuat. Setelah dilakukan analisis tambahan ternyata secara statistik terlihat

bahwa komitmen kerja petugas sangat kuat mempengaruhi penerapan manajemen

puskesmas, sehingga peneliti berhasil membuktikan bahwa akar permasalahan mutu

pelayanan pengobatan adalah komitmen kerja petugas. Jika ingin memperbaiki mutu

pelayanan pengobatan maka yang perlu ditingkatkan adalah komitmen kerja petugas

sehingga dengan komitmen kerja yang baik, penerapan manajemen puskesmas akan

baik, dan mutu pelayanan pengobatan pun akan baik pula.

Menurut asumsi peneliti penerapan manajemen puskesmas tetap memiliki

hubungan dengan mutu pelayanan pengobatan namun tidak secara independent, tetapi

bersama-sama dengan faktor lain. Hasil ini diperoleh karena dipengaruhi oleh data yang

dikumpulkan terkait dengan penerapan manajemen petugas dilakukan kepada petugas

pada poli umum sehingga hanya berdasarkan persepsi petugas terkait dengan penerapan

manajemen yang dilaksanakan oleh koordinator poli umum dan pihak manajemen

puskesmas lainnya.

81

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Ningrum,

S.F tahun 2006 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara perencanaan

penggerakan, pengawasan, penilaian, pencatatan dan pelaporan dengan keberhasilan

program PMT di Puskesmas Kabupaten Tegal. Berbeda dengan hasil penelitian oleh

Dewi S.C (2011) pada 77 perawat di RSUP Dr. Sardjito, diketahui bahwa penerapan

lima fungsi manajemen oleh kepala ruangan berhubungan dengan penerapan

keselamatan pasien (p=0,000-0,032).

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kustiawan

RB tahun 2014 menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara masing-

masing fungsi manajemen dengan cakupan kegiatan pada program Pemberantasan

Penyakit Demam Berdarah Dengue di Puskesmas Kabupaten Gerobogan.

Dilihat dari masing-masing subvariabel yang dianalisis secara bivariat terlihat

bahwa hanya subvariabel pengawasan dan pertanggungjawaban memiliki hubungan

yang signifikan. Hasil analisis bivariat terhadap perencanaan dengan mutu pelayanan

pengobatan pada Poli Umum Puskesmas di Kabupaten Karangasem diketahui bahwa

mutu pelayanan pengobatan baik 73,3% memiliki perencanaan yang baik, sedangkan

pada mutu pelayanan pengobatan yang kurang hanya 36,9% memiliki perencanaan yang

baik, namun secara statistik tidak berhubungan secara signifikan dalam memberikan

mutu pelayanan pengobatan baik pada perencanaan baik ataupun kurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningrum,

S.F tahun 2006 yang dilakukan di Puskesmas Kabupaten Tegal, yang menyatakan

bahwa tidak ada hubungan antara perencanaan dengan keberhasilan program PMT di

Puskesmas Kabupaten Tegal. Sejalan juga dengan hasil penelitian Ratnasih tahun 2001

82

yang menyatakan bahwa kualitas kerja perawat tidak dipengaruhi oleh fungsi

perencanaan di Puskesmas Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Dewi, S.C tahun 2011 di

Irna I RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa ada hubungan fungsi

perencanaan dengan penerapan keselamatan pasien (p=0,032, α = 0,05). Hasil penelitian

ini berbeda juga dengan hasil penelitian oleh Fenny tahun 2007 yang menunjukkan

adanya hubungan perencanaan dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat inap

RSUP Fatmawati.

Hasil analisis bivariat terhadap pelaksanaan dan pengendalian juga menunjukkan

tidak adanya hubungan antara pelaksanaan dan pengendalian dengan mutu pelayanan

pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas se-Kabupaten Karangasem. Walaupun

terlihat dari mutu pelayanan pengobatan baik 60,0% memiliki pelaksanaan dan

pengendalian yang baik, sedangkan pada mutu pelayanan pengobatan yang kurang

hanya 41,3% memiliki pelaksanaan dan pengendalian yang baik, perbedaan yang

menghasilkan OR sebesar 2,1 yang artinya peluang memberikan mutu pelayanan

pengobatan baik pada pelaksanaan dan pengendalian baik 2,1 kali dibandingkan

pelaksanaan dan pengendalian yang kurang, namun secara statistik hubungan tersebut

tidak bermakna.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, S.F

tahun 2006 yang dilakukan di Puskesmas Kabupaten Tegal, yang menyatakan bahwa

tidak ada hubungan antara pergerakan termasuk dalam fungsi pelaksanaan dan

pengendalian dengan keberhasilan program PMT (p =0,540). Berbeda dengan penelitian

Dewi, S.C (2011) bahwa fungsi pengaturan staf yang termasuk dalam pelaksanaan dan

pengendalian menunjukan adanya hubungan bermakna dengan penerapan keselamatan

83

pasien (p=0,008) dimana disimpulkan bahwa perawat pelaksana yang memiliki

persepsi baik terhadap pengaturan staf akan menerapkan keselamatan lebih tinggi dari

perawat yang memiliki persepsi tidak baik dengan OR= 3,84. Hasil ini juga berbeda

dengan penelitian oleh Irmawati (2008) yang meneliti tentang Hubungan Fungsi

Manajemen Pelaksana Kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh

Kembang (SDIDTK) dengan Cakupan SDIDTK Balita dan Anak Prasekolah di

Puskesmas Kota Semarang. Penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan antara

variabel penggerakan dengan variabel cakupan SDIDTK balita dan anak prasekolah

dengan nilai p=0,036 (p<0,05).

Hasil analisis bivariat terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban menunjukkan

adanya hubungan antara pengawasan dan pertanggungjawaban dengan mutu pelayanan

pengobatan pada Poli Umum Puskesmas di Kabupaten Karangasem. Hubungan tersebut

terlihat yaitu mutu pelayanan pengobatan baik 73,3% memiliki pengawasan dan

pertanggungjawaban yang baik, sedangkan pada mutu pelayanan pengobatan yang

kurang hanya 36,9% memiliki pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik, yang

menghasilkan odds ratio (OR) sebesar 4,7 dengan 95%CI : 1,13-22,86 dan nilai p =

0,01. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Irmawati (2008) yang

menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara pengawasan dengan cakupan

SDIDTK balita dan anak prasekolah puskesmas di Kota Semarang. Kekuatan hubungan

antara kedua variabel tersebut bersifat kuat (C=0,707).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Koontz dan

Donnell dalam Dewi S.C, 2011 menyatakan bahwa perencanaan tanpa pengawasan,

pekerjaan tersebut akan sia-sia. Hasil ini juga sesuai dengan teori tentang pengawasan

oleh Terry dalam Ningrum, S. F (2008) yang menyatakan pengawasan itu menentukan

84

apa yang telah dicapai. Artinya dalam menilai hasil pekerjaan dan apabila perlu untuk

mengadakan tindakan-tindakan pembetulan sedemikian rupa, sehingga hasil pekerjaan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Supervisi dikatakan sama dengan pengawasan dalam tujuan-tujuan memperbaiki

dan meningkatkan kinerja, berfungsi sebagai monitoring, kegiatannya memiliki fungsi

manajemen serta berorientasi pada tujuan penyelenggaraan (Daryanto, 2005 dalam

Adiputri, A. 2014).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nugroho (2004) yang

menjelaskan bahwa hubungan antara supervisi dengan kinerja perawat pegawai daerah

di Puskesmas Kabupaten Kudus. Hasil penelitian dari Adiputri, A. (2014) menyatakan

supervisi mempunyai hubungan yang bermakna yaitu bidan desa yang supervisinya

kurang baik berisiko menimbulkan kinerja yang kurang baik.

6.5. Hubungan Komitmen Kerja dengan Mutu Pelayanan Pengobatan pada Poli

Umum di Puskesmas se- Kabupaten Karangasem

Komitmen petugas ditunjukkan dengan keinginan untuk berprestasi yang lebih

baik dengan terlibat aktif melakukan asuhan pelayanan kesehatan termasuk di

puskesmas (Luthans, 2006). Penelitian ini salah satu tujuannya adalah ingin

mengetahui hubungan komitmen kerja dengan mutu pelayanan pengobatan pada poli

umum di puskesmas Kabupaten Karangasem. Berdasarkan hasil analisis bivariat

diketahui bahawa komitmen kerja berhubungan dengan mutu pelayanan pengobatan,

yaitu mutu pelayanan pengobatan baik 86,7% memiliki komitmen kerja yang baik,

sedangkan pada mutu pelayanan pengobatan yang kurang hanya 36,9% memiliki

komitmen kerja yang baik. Berdasarkan hasil analisis multivariat diketahui bahwa

komitmen kerja dengan mutu pelayanan pengobatan dengan adjusted odd ratio sebesar

85

10,5 artinya peluang untuk memberi mutu pelayanan pengobatan baik pada komitmen

kerja baik sebesar 11,3 kali daripada komitmen kurang baik dengan nilai 95% CI dari

OR 1,75-73,06 dan nilai p=0,01.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain oleh Malhotra dan Mukherjee

(2004) yang menyatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen akan memberikan

layanan yang optimal. Karyawan yang mempunyai komitmen tinggi selalu akan

berpihak dan memberikan yang terbaik kepada organisasi (Robbins dan Judge (2008),

Sopiah (2008)). Penelitian lain oleh Muchtar Hidayat (2010) menyatakan bahwa

komitmen afektif mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan kualitas

pelayanan. Sejalan dengan penelitian Raymond (2008) mengatakan bahwa seseorang

yang memiliki komitmen yang tinggi akan memiliki kemauan secara sadar untuk

mencurahkan usaha demi kepentingan organisasi, karyawan bekerja bukan karena

adanya instruksi melainkan termotivasi dari dalam diri sendiri sehingga pasien merasa

puas.

Hasil penelitian dari Puspitawati tahun 2013 menunjukkan bahwa komitmen

organisasional berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan yaitu jika karyawan

memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi maka kualitas layanan yang diberikan

akan semakin meningkat. Menurut asumsi peneliti suatu organisasi dalam hal ini

puskesmas harus memperhatikan faktor yang mendorong karyawan untuk selalu

memberikan layanan optimal memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu memberikan

layanan terbaik. Dinas Kesehatan selaku pembina puskesmas mempunyai peranan

penting dalam menumbuhkan komitmen kerja petugas puskesmas.

Hasil analisis bivariat terhadap subvariabel inisiatif menunjukkan adanya hubungan

antara inisiatif dengan mutu pelayanan pengobatan pada Poli Umum Puskesmas di

86

Kabupaten Karangasem. Hubungan tersebut terlihat dari adanya perbedaan yang cukup

signifikan yaitu mutu pelayanan pengobatan baik memiliki inisiatif yang baik sebesar

73,3%, sedangkan pada mutu pelayanan pengobatan yang kurang hanya 36,9%

memiliki inisiatif yang baik. Data tersebut memperlihatkan perbedaan yang jelas dan

menghasilkan odds ratio (OR) sebesar 4,7 dengan 95% CI : 1,13-22,86 dengan nilai p

=0,01. Perbedaan ini menunjukkan hubungan secara bermakna bahwa peluang

memberikan mutu pelayanan pengobatan baik pada inisiatif yang baik sebesar 4,7 kali

dibandingkan dengan inisiatif yang kurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ubaydillah, 2009

yang menyatakan bahwa inisiatif berkaitan dengan hasil pekerjaan, dan menghindari

peluang terjadinya masalah. Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian oleh Wijaya,

G. 2012 bahwa terjadi peningkatan nilai inisiatif pada perawat dan bidan yang telah

diberi intervensi penerapan Manajemen Kinerja Klinik berbasis Tri Hita Karana

sehingga dapat meningkatkan kinerja perawat dan bidan di RS. Menurut asumsi

peneliti bahwa petugas yang memiliki inisiatif akan dapat memberikan mutu pelayanan

yang baik kepada pelanggan. Dilihat dari tiga subvariabel komitmen kerja petugas

hanya inisiatif saja yang berhubungan dengan mutu pelayanan pengobatan, sehingga

yang terpenting dalam membangun komitmen kerja petugas di puskesmas adalah

dengan menumbuhkan inisiatif sehingga akan diikuti oleh ketaatan terhadap peraturan

puskesmas dan penghayatan visi misi puskesmas akan meningkat pula.

Petugas yang memiliki komitmen kerja kurang yang ditandai dengan tingginya

keinginan untuk pindah tugas dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Karsh dkk.

(2005) yang menyatakan bahwa komitmen dan kepuasan kerja dipengaruhi oleh

87

pekerjaan dan faktor organisasinya dan dengan kurangnya komitmen dan kepuasan

kerja sehingga berimplikasi dengan adanya keinginan untuk pindah.

Analisis bivariat terhadap sub variabel penghayatan visi misi dengan mutu

pelayanan pengobatan pada Poli Umum di puskesmas se-Kabupaten Karangasem

memperlihatkan mutu pelayanan pengobatan baik 53,3% memiliki penghayatan visi

misi yang baik, sedangkan pada mutu pelayanan pengobatan yang kurang hanya 26,1%

memiliki penghayatan visi misi yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

peluang memberikan mutu pelayanan pengobatan baik pada penghayatan visi misi yang

baik sebesar 3,2 kali dibandingkan dengan penghayatan visi misi yang kurang namun

secara statistik hubungan tersebut tidak bermakna.

Hasil penelitian ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Wijaya, G. tahun 2012

bahwa penerapan Manajemen Kinerja Klinik berbasis Tri Hita Karana telah dapat

menunjukkan kemampuan perawat bidan dalam menjabarkan visi misi RS dalam tugas

pokok dan fungsinya sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan pengobatan.

Penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian oleh Kumalasari, C. (2013) yang

menyatakan bahwa dengan memahami misi dan visi, pelaksana poli gigi akan memiliki

motivasi yang kuat untuk mengembangkan pelayanan menjadi lebih baik. Setiap

anggota organisasi harus mampu mengungkapkan misi secara verbal, dan setiap

karyawan harus menunjukkan pernyataan misi dalam tindakan. Misi juga akan

memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. (Healthfield dan Aditya

(2010) dalam Kumalasari, C. (2013)). Berdasarkan hal tersebut asumsi peneliti, bahwa

visi misi puskesmas di puskesmas se Kabupaten Karangasem belum digunakan sebagai

acuan dalam melaksanakan pelayanan.

88

Upaya untuk menegakkan dan meningkatkan disiplin kerja para pegawai guna

mencapai hasil kerja yang maksimal. Untuk mendorong para pegawai untuk mematuhi

peraturan-peraturan memerlukan strategi yang tepat yakni dengan meningkatkan

motivasi terhadap para pegawainya. Mematuhi peraturan merupakan salah satu alat ukur

dan pencerminan dari disiplin kerja (Delisa, 2013). Mematuhi peraturan meliputi

ketepatan waktu, taat jam kerja, taat pimpinan, taat prosedur kerja, melakukan

pekerjaan sesuai rencana.

Hasil analisis bivariat terhadap sub variabel ketaatan terhadap peraturan puskesmas

pada penelitian diketahui adanya mutu pelayanan pengobatan baik memiliki ketaatan

terhadap peraturan puskesmas yang baik sebesar 86,7%, sedangkan pada mutu

pelayanan pengobatan yang kurang hanya 56,5% memiliki ketaatan terhadap peraturan

puskesmas yang baik, namun tidak mempunyai hubungan secara bermakna dengan

mutu pelayanan pengobatan pada Poli Umum di Puskesmas se-Kabupaten Karangasem.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Rosita (2007) bahwa

disiplin kerja mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap kinerja karyawan pada

Restoran Ichi Bento Bandung. Berbeda pula dengan hasil penelitian lain yang berkaitan

dengan kinerja yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan yaitu oleh Enjel (2006)

menghasilkan bahwa penerapan aturan etika memiliki hubungan yang positif dengan

peningkatan profesionalisma auditor internal.

6.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu tidak akan bisa sepenuhnya bisa terbebas dari

berbagai keterbatasan. Begitu pula dengan penelitian ini memiliki keterbatasan internal

yaitu saat proses pengumpulan data. Pengumpulan data saat wawancara tidak dapat

89

dilakukan secara rahasia pada semua responden karena beberapa responden berada

dalam tempat pelayanan terutama pada saat jam pelayanan.

Pengumpulan data variabel komitmen kerja khusunya pada inisiatif dan ketaatan

terhadap peraturan puskesmas serta pada beberapa dimensi mutu pelayanan pengobatan

juga mengalami keterbatasan karena terjadi social desirable bias yaitu kecenderungan

seseorang untuk menjawab pertanyaan sedemikian rupa sehingga membuat dirinya

terlihat positif sesuai dengan norma yang standar yang diakui banyak orang. Untuk

mengatasi hal tersebut, sebelum wawancara dimulai peneliti menjelaskan bahwa

jawaban responden hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian saja

sehingga diharapkan kejujurannya dalam menjawab dan jawaban tersebut tidak akan

disampaikan kepada siapapun dan dijamin kerahasiaannya serta tidak akan berdampak

terhadap posisinya sebagai petugas di puskesmas.

Keterbatasan eksternal juga terdapat dalam penelitian ini sebagai akibat dari

pemilihan rancangan penelitian ini adalah tidak mampu membuktikan tidak bisa

menjelaskan adanya hubungan temporal.

90

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat beberapa simpulan

seperti di bawah ini.

1. Penerapan manajemen puskesmas tidak berhubungan secara signifikan dengan

mutu pelayanan pengobatan pada Poli Umum di puskesmas se-Kabupaten

Karangasem.

2. Komitmen kerja berhubungan signifikan dengan mutu pelayanan pengobatan

pada Poli Umum di Puskesmas se-Kabupaten Karangasem.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, hasil pembahasan dan simpulan yang diambil maka

dapat dirumuskan saran seperti di bawah ini.

1. Bagi Kepala Puskesmas

Agar mampu menumbuhkan komitmen kerja petugas dengan :

1) menciptakan rasa aman dan melakukan komunikasi yang baik dengan staf

2) menempatkan petugas sesuai dengan minat dan kompetensinya.

3) meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap staf

4) memberikan penghargaan baik secara finansial maupun non finansial.

2. Bagi Dinas Kesehatan

Agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap puskesmas dilakukan secara

terjadwal dan terimplementasi dengan baik serta memberikan dukungan baik secara

90

91

moril maupun materiil bagi pengembangan mutu pelayanan pengobatan di

puskesmas.

3. Bagi Peneliti selanjutnya.

Agar melakukan eksplorasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya

komitmen kerja petugas di puskesmas dan melakukan penelitian terhadap mutu

pelayanan pengobatan dari sudut pandang pelanggan eksternal untuk melengkapi

penelitian ini.

hubungan penerapan manajemen puskesmas dan komitmen kerja ...

Documents