Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )

HUBUNGAN KEUANGAN HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DANPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHANPEMERINTAHAN DAERAH DAERAH

Oleh : DR.YONATAN WIYOSO,Msi,MSc,MBA

WIDYAISWARA UTAMA

Sekolah Staf Komando Angkatan Darat/SESKOAD

Bandung, Tahun 2011

HUBUNGAN KEUANGAN HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DANPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHANPEMERINTAHAN DAERAH DAERAH

Oleh : DR.YONATAN WIYOSO,Msi,MSc,MBA

WIDYAISWARA UTAMA

Universitas Jenderal Ahmad Yani(UNJANI)

Bandung, Tahun 2012

33

LAPOR : Presentasi siap dilaksanakan

MENGAPA NOMENKLATUR MENGAPA NOMENKLATUR HUBUNGAN KEUNGAN HUBUNGAN KEUNGAN

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH..PEMERINTAHAN DAERAH..

KJ. Davey (1988) menyatakan: ”Inti dari KJ. Davey (1988) menyatakan: ”Inti dari hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah adalah pengaturan masalah distribusi yaitu adalah pengaturan masalah distribusi yaitu sebagai konsekuensi logis dari distribusi sebagai konsekuensi logis dari distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan wewenang yang telah di desentralisasikan”.wewenang yang telah di desentralisasikan”.

Dalam UUD-NRI Tahun 1945 pasal 18a: 2 Dalam UUD-NRI Tahun 1945 pasal 18a: 2 menegaskan bahwa: Hubungan antara menegaskan bahwa: Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.berdasarkan undang-undang.

Dalam undang-undang no: 32/1956; 5/1974; Dalam undang-undang no: 32/1956; 5/1974; 25/1999; 32/2004; 33/2004 semuanya 25/1999; 32/2004; 33/2004 semuanya menggunakan nomenklatur “Perimbangan menggunakan nomenklatur “Perimbangan Keuangan”.Keuangan”.

Dalam UU no: 17/2003 memberikan gambaran bahwa Dalam UU no: 17/2003 memberikan gambaran bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah bagian dari kekuasaan keuangan negara adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan.pemerintahan.

Kemudian dalam rangka desentralisasi diserahkan Kemudian dalam rangka desentralisasi diserahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota selaku Kepala kepada Gubernur, Bupati dan Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah memegang kekuasaan Pemerintahan Daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.pengelolaan keuangan daerah.

Disinilah titik awal terjadinya hubungan keuangan Disinilah titik awal terjadinya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah (Ateng Safrudin, 2001 “Pasang Surut Otonomi daerah (Ateng Safrudin, 2001 “Pasang Surut Otonomi Daerah”).Daerah”).

Dalam UU no: 17/2003 memberikan gambaran bahwa Dalam UU no: 17/2003 memberikan gambaran bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah bagian dari kekuasaan keuangan negara adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan.pemerintahan.

Kemudian dalam rangka desentralisasi diserahkan Kemudian dalam rangka desentralisasi diserahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota selaku Kepala kepada Gubernur, Bupati dan Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah memegang kekuasaan Pemerintahan Daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.pengelolaan keuangan daerah.

Disinilah titik awal terjadinya hubungan keuangan Disinilah titik awal terjadinya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah (Ateng Safrudin, 2001 “Pasang Surut Otonomi daerah (Ateng Safrudin, 2001 “Pasang Surut Otonomi Daerah”).Daerah”).

Hubungan keuangan pusat dan daerah meliputi:Hubungan keuangan pusat dan daerah meliputi:1.1. PADSPADS2.2. Dana Perimbangan Keuangan meliputi: Dana Perimbangan Keuangan meliputi: a.a. Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)b.b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP)Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP)c.c. Dana Alokasi Umum (DAU)Dana Alokasi Umum (DAU)d.d. Dana Alokasi Khusus (DAK)Dana Alokasi Khusus (DAK)3.3. Dana DekonsentrasiDana Dekonsentrasi4.4. Dana Madebewind (Tugas Pembantuan) Dana Madebewind (Tugas Pembantuan)

HUBUNGAN PEMERINTAH HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DANPUSAT DAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN

DAERAHDAERAH1.1. Hubungan KewenanganHubungan Kewenangan

2.2. Hubungan KelembagaanHubungan Kelembagaan

3.3. Hubungan PelayananHubungan Pelayanan

4.4. Hubungan Administrasi dan Hubungan Administrasi dan

KewilayahanKewilayahan

5.5. Hubungan KeuanganHubungan Keuangan

Sesuai cara pandang atau nilai yang dianut oleh suatu negara mengenai keberadaan pemerintah daerahnya, maka hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu :

1. Dilatar belakangi pemikiran bahwa keberadaan PEMDA merupakan pencerminan dari keberadaan masyarakat daerah yang sudah ada sebelum berdirinya suatu negara.

Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah seberapa besar transfer dana dalam bentuk alokasi yang diberikan oleh pusat kepada daerah.

2. Keberadaan masyarakat daerah atau PEMDA merupakan bagian pemerintah pusat atau alat pemerintah pusat untuk menjalankan kekuasaanya

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah seluruh sumber pendapatan daerah baik berupa PAD maupun transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Indonesia secara jelas dikategorikan dalam kelompok dua, dimana keberadaan fungsi dan sumber keuangan daerah merupakan hasil penyerahan pelimpahan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Aspek-aspek Hubungan Keuangan Pusat dengan Daerah

Hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah yang akan menentukan terjadinya perimbangan keuangan yang adil dan transparan adalah menyangkut beberapa aspek, yaitu :

1. Sumber-sumber keuangan yang cukup bagi daerah (pajak dan retribusi) yang merupakan PAD.

2. Sumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat kepada daerah.

3. Sumber dari subsidi atau pemberian dana alokasi dari pemerintah pusat kepada daerah.

Bird and vaillantcourt; Bird and vaillantcourt; mengkategorikan hubungan fiskal mengkategorikan hubungan fiskal antar pemerintah :antar pemerintah :1.1.Federalisme fiskal (fiscal federalism)Federalisme fiskal (fiscal federalism)

Pemerintah pusat yang paling bisa Pemerintah pusat yang paling bisa menafsirkan aspirasi rakyat dan Pemda sebagai menafsirkan aspirasi rakyat dan Pemda sebagai kepanangan dari otoritas pemerintah pusat kepanangan dari otoritas pemerintah pusat (nasional) (Inggris, Perancis, Indonesia sebelum (nasional) (Inggris, Perancis, Indonesia sebelum 1999)1999)

2.2.Pembiayaan federalPembiayaan federalTingkat otonomi lokal lebih tinggi di banding Tingkat otonomi lokal lebih tinggi di banding

pola federalisme fiskal pola federalisme fiskal ini lebih cocok untuk ini lebih cocok untuk negara-negara yang memiliki keragaman geografis negara-negara yang memiliki keragaman geografis dan etnis (AS, Kanada, India, Pakistan)dan etnis (AS, Kanada, India, Pakistan)

Dalam perubahan fungsi keuangan yang Dalam perubahan fungsi keuangan yang paling banyak dijadikan justifikasi paling banyak dijadikan justifikasi adalah :adalah :

1.1.Menutup celah fiskal (fiscal gap)Menutup celah fiskal (fiscal gap)2.2.Menyeimbangkan kapasitas fiskalMenyeimbangkan kapasitas fiskal3.3.Meningkatkan efektifitas belanja Meningkatkan efektifitas belanja pemerintahpemerintah4.4.Alasan politis :Alasan politis :

• Memelihara kesatuan wilayahMemelihara kesatuan wilayah• Mencegah ancaman separatismeMencegah ancaman separatisme

Tujuan kebijakan (policy goal) Tujuan kebijakan (policy goal) dalam desentralisasi fiskal; secara dalam desentralisasi fiskal; secara umum:umum:

1.1.Memecahkan masalah Memecahkan masalah kekurangan pendapatankekurangan pendapatan2.2.Mengatasi eksternalitasMengatasi eksternalitas3.3.Melakukan redistribusi Melakukan redistribusi pendapatan nasionalpendapatan nasional4.4.Menstabilkan ekonomi makroMenstabilkan ekonomi makro

Untuk itu (1,2,3,4) Musgrave Untuk itu (1,2,3,4) Musgrave “Public Finance” menegaskan “Public Finance” menegaskan perlunya fungsi anggaran perlunya fungsi anggaran sebagai :sebagai :

a)a)Fungsi stabilitasFungsi stabilitasb)b)Fungsi distribusiFungsi distribusic)c)Fungsi alokasiFungsi alokasid)d)Fungsi motivasi (Yonatan Fungsi motivasi (Yonatan

Wiyoso) ingat E.S Savas Wiyoso) ingat E.S Savas “Privatization the Key to Better “Privatization the Key to Better Government” – pemenuhan goods Government” – pemenuhan goods and servicesand services

KJ Davey – Hubungan keuangan KJ Davey – Hubungan keuangan Pusat dan Daerah ada 4 Pusat dan Daerah ada 4 pendekatan : pendekatan : 1.1.Capitalization approachCapitalization approach2.2.The income approachThe income approach3.3.The expenditure approachThe expenditure approach4.4.Comprehensive aproachComprehensive aproach

Alokasi dana pemerintah pusat Alokasi dana pemerintah pusat kepada daerah :kepada daerah :1.1.VoteVote2.2.Government loanGovernment loan3.3.Government equity Government equity hak hak menuntut = keadilan/kewajaranmenuntut = keadilan/kewajaran4.4.Tax sharingTax sharing5.5.Grant :Grant :

a)a) Specific grantSpecific grantb)b) Unit cost sharingUnit cost sharing

c)c) Matching grantMatching grant Specific matching grantSpecific matching grant Revenue matching grantRevenue matching grant

c)c) Multi purpose grantMulti purpose granta)a) Development MPGDevelopment MPGb)b) Equalization MPGEqualization MPGc)c) Block MPGBlock MPG

PrivatisasiPrivatisasi menurut ES Savas menurut ES Savas “Privatization The Key to Better “Privatization The Key to Better Government” Government” Pemenuhan Goods Pemenuhan Goods and Serviceand Service kepada masyarakat : kepada masyarakat :1.1. Government arranges :Government arranges :

a)a) Government producesGovernment produces Intergovernmental agreementIntergovernmental agreement Government serviceGovernment service

a)a) Private sector producesPrivate sector produces ContractContract FranchiseFranchise Grant Grant

2.2. Private Sector Arranges :Private Sector Arranges :a)a) Governmental producesGovernmental produces

Government vending Government vending menjual/menjajakan kelilingmenjual/menjajakan keliling

a)a) Private sector arrangesPrivate sector arrangesa)a) VoucherVoucherb)b) MarketMarketc)c) Self serviceSelf serviced)d) Voluntary Voluntary

ARGUMENTASI PENTINGNYA HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

Ada beberapa alasan perlu dilakukannya hubungan keuangan (transfer dana) dari Pemerintah Pusat ke Daerah

Pertama : untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal (proporsionalitas pendapatan Lukratif)

Kedua : untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal (membandingkan antara fiscal needs dengan fiscal capacity sehingga dapat dihitung fiscal gap)

Ketiga : untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (standard spanding assisment) untuk disetiap daerah.

Postulat: bahwa peran redistributif dari sektor publik akan lebih efektif dan cocok jika dijalankan oleh pemerintah pusat maka penerapan standar pelayanan minimum disetiap daerah pun akan lebih bisa dijamin pelaksanaan oleh pemerintah pusat (Musgrave, 1983)

Keempat : untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar/melimpahnya effek pelayanan publik (inter jurisdictional spill – over effect). Effek menyebar atau eksternalitas ke daerah-daerah lainnya.

Kelima : Untuk stabilitasi dari pemerintah pusat

• Transper dana dari pemerintah pusat ke daerah dapat ditingkatkan, ketika aktivitas perekonomian sedang lesu

• Dan transfer dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan / dikurangi, ketika perekonomian sedang booming.

• Untuk tujuan ini, instrumen yang cocok adalah transfer dana pembangunan (capital grants), demikian R.A. Simanjuntak (2002 : 26)

TUJUAN HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Jadi tujuan umum dari transfer dana pemerintah pusat kepada daerah, pada prinsipnya untuk :

1. Meniadakan / meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal.

2. Meniadakan / meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal

3. Menginternalisasikan / memperhitungkan sebagian / seluruh limpahan manfaat (biaya) kepada Daerah yang menerima limpahan manfaat (yang menimbulkan biaya) tersebut.

Tujuan pemerataan, faktor penentu alokasi, dan praktek di beberapa negaraDapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TUJUAN TUJUAN FAKTOR ALOKASIFAKTOR ALOKASI CONTOH NEGARACONTOH NEGARA

Mencapai tingkat kemampuan Mencapai tingkat kemampuan penyediakan jasa/pelayanan penyediakan jasa/pelayanan publik yang sama / mirif publik yang sama / mirif

Indikator kebutuhan belanja (espenditure Indikator kebutuhan belanja (espenditure needs); penduduk, anak usia sekolah, lansia, needs); penduduk, anak usia sekolah, lansia, tingkat buta huruf, kemiskinan, kematian bayi, tingkat buta huruf, kemiskinan, kematian bayi, luas wilayah, (Secara terpisah atau luas wilayah, (Secara terpisah atau kombinasi), atau standar belanja nasional kombinasi), atau standar belanja nasional

India, Itali, Spayol India, Itali, Spayol

Mencapai tingkat ketersediaan Mencapai tingkat ketersediaan sumber daya fisik yang sama/ sumber daya fisik yang sama/ mirif mirif

Indikator kapasitas fiskal, PDRB per kapita, Indikator kapasitas fiskal, PDRB per kapita, atau jumlah pendapatan yang diperoleh dari atau jumlah pendapatan yang diperoleh dari basis pajak daerah dengan menerapkan tingkat basis pajak daerah dengan menerapkan tingkat tarif efektif rata-rata dan tax effect (tingkat tarif efektif rata-rata dan tax effect (tingkat sampai dimana daerah memanfaatkan basis sampai dimana daerah memanfaatkan basis pajak yang dimilikinya pajak yang dimilikinya

KanadaKanada

Mencapai tingkat kemampuan Mencapai tingkat kemampuan penyediaan pelayanan politik penyediaan pelayanan politik yang sama / mirip pada tingkat yang sama / mirip pada tingkat kemampuan perpajakan yang kemampuan perpajakan yang samasama

Kesenjangan Fiskal (Fiscal gap) = Ketentuan Kesenjangan Fiskal (Fiscal gap) = Ketentuan Belanja – Kapasitas Fiakal, atau dengan Belanja – Kapasitas Fiakal, atau dengan berbagai kombinasi lain dari kebutuhan dan berbagai kombinasi lain dari kebutuhan dan kapasitas kapasitas

Australia, Cina, jerman, Jepang, Australia, Cina, jerman, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Rusia, Korea Selatan, Latvia, Rusia, Inggris Raya. Inggris Raya.

Distribusi dengan cara Distribusi dengan cara membagi sama per kepala membagi sama per kepala

Jumlah penduduk Jumlah penduduk Beberapa jenis transfer di Beberapa jenis transfer di Kanada, Ekuador, Estonia, Kanada, Ekuador, Estonia, Jerman, Hungaria, dan InggrisJerman, Hungaria, dan Inggris

Mengisi/menutupi “celah Mengisi/menutupi “celah anggaran” (Budget gap)anggaran” (Budget gap)

Jumlah transfer disini adalah selisih antara Jumlah transfer disini adalah selisih antara jumlah belanja/pengeluaran yang sudah jumlah belanja/pengeluaran yang sudah dianggarkan dengan jumlah penerimaan dianggarkan dengan jumlah penerimaan sendiri dari bagi hasil. sendiri dari bagi hasil.

Beberapa negara bekas pecahan Beberapa negara bekas pecahan Uni Soviet dan Eropa TimurUni Soviet dan Eropa Timur

Sumber : Jorge Martinez-Vazquez, Principles for the Design of Equalizatio Grant, Indonesia Workshop, May 2001.Sumber : Jorge Martinez-Vazquez, Principles for the Design of Equalizatio Grant, Indonesia Workshop, May 2001.

KRITERIA DESAIN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Desain sistem / model hubungan keungan pemerintah pusat dan daerah ini bermacam-macam, setidaknya dapat digeneraslisasi sebagai kriteria umum yang bisa digunakan di banyak negara, yaitu :

1. Otonomi

Pada prinsipnya pemerintah daerah “harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya”. Pajak-pajak dimana daerah bisa ikut memungut di atas tingkat yang ditetapkan pusat (piggy back), bagi hasil (revenue sharing), dan transfer dana dengan formula yang bersifat umum (block grant)

2. Penerimaan yang memadai (Revenue aduquancy/lukratif)

3. Keadilan (equity)

4. Transparan dan stabil.

5. Sederhana (simplicity)

Alokasi dana kepada pemerintah daerah seharusnya didasarkan pada faktor obyektif, dan unit-unit individual diharapkan tidak memiliki kontrol atau tidak dapat mempengaruhinya.

5. Insentif

Memberikan insentif bagi daerah dengan manejemen fiskal yang baik, dan menangkal praktek-praktek yang tidak efisien.

Pasang Surut Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1903-1945)

Hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah mempunyai akar sejarah yang relatif panjang. Pada jaman Belanda mengeluarkan “Decentralisatie Wet 1903”. Daerah otonom berada di bawah kekuasaan Belanda meliputi

1) Gewest (provinsi sekarang)

2) Regenshap (kabupaten sekarang)

3) Staadgenerale (kota sekarang)

Daerah diberi “tunjangan tetap” dari kas negara yang besarnya sama dengan “rata-rata pengeluaran selama lima tahun terakhir” dan pungutan pajak serta pinjaman.

Resesi tahun 1922 berdampak penghapusan tunjangan tetap kepada daerah dan diganti dengan “sistem sluitpost”

2. Tahun 1945 – 1956

Sluit post, yaitu bentuk subsidi yang memberikan tunjangan besar selisih antara besarnya rencana pengeluaran dan rencana penerimaan yang diajukan oleh daerah kepada pusat.

Peranan Sluit Post sekitar :

Provinsi : 95%

Kab / Kota : 70%

Dalam praktek tidak menggunakan Sluit post murni tetapi “quasi sluitpost”

3. Tahun 1956 – 1973

Berdasarkan undang-undang no. 32 tahun 1956, secara konseptual pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diterjemahkan dalam 3 hal utama, yaitu :

a. Penyerahan sumber pendapatan negara kepada daerah. b. Pemberian bagian tertentu dari penerimaan berbagai pajak

negara kepada daerah. c. Memberikan ganjaran, subsidi, dan sumbangan kepada daerah.

Pelaksanaan pembagian diperhitungkan berdasarkan pada faktor yang mempengaruhi keadaan keuangan daerah, terutama :

a. Luas daerahb. Jumlah penduduk. c. Tingkat kecerdasan rakyat. d. Tingkat kemahalane. Panjang jalan yang diurus oleh daerahf. Panjang aliran sungai yang diurus oleh daerahg. Pemilahan daerah kepulauan atau bukan kepulauan

Dalam UU No. 32 tahun 1956, juga menggunakan pola lain, yaitu :

a. Ganjaran

Merupakan pemberian sejumlah uang, karena daerah telah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah (besarannya ditetapkan setiap tahun atas beban anggaran keuangan negara)

a. Subsidi

Pusat memberikan bantuan kepada daerah untuk :

b.1 Membiayai kebutuhan khusus, yang karena sifat pekerjaannya bersinggungan dengan kepentingan umum diluar daerah yang bersangkutan atau

b.2 Pembiayaan khusus merehabilitasi suatu keadaan luar biasa yang pembiayaannya melebihi kekuatan keuangan daerah.

c. Sumbangan

Diberikan kepada daerah karena mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat adanya kejadian yang luar biasa yang tak dapat diatasi melalui dana APBD (ini bersifat insidentil)

d. Implementasi

a.1 Tahun 1956 – 1958 daerah menuntut :

Pembagian pajak negara dibagikan secara langsung kepada daerah penghasil pajak (by origin).

Desakan melahirkan PP No. 12 Tahun 1958 (yang tidak pernah diimplementasikan

a.2. Tahun 1965, muncul pola kebijakan yang memberikan subsidi kepada daerah melalui DEPDAGRI yang disebut Subsidi Daerah Otonom) yang didasarkan pada :

Pengeluaran untuk gaji pegawai daerah otonom atau subsidi perimbangan keuangan atau SDO.

d.3 sejak tahun 1965, dalam implementasinya terdapat berbagai jenis transfer dana dari Pusat yang sebenarnya tidak ada dasar hukumnya yang jelas.

Berbagai transfer dana dari Pusat ke Daerah pada masa 1965 – 1974, terutama :

1) Pemberian subsidi perimbangan keuangan yang diberikan murni berdasarkan beban gaji pegawai negeri daerah.

2) Berbagai jenis sumbangan dari pusat kepada daerah antara lain :

2.1 Sumbangan keuangan untuk DATI I dari komponen harga bahan bakar minyak bumi dalam negeri.

2.2 Sumbangan rehabilitasi kopra.

Jenis dan sifat sumbangan-sumbangan ini tidak sesuai dengan UU No. 32 Tahun 1956 untuk KLB

4) Semenjak 1973-1974, berbagai jenis bantuan diperluas bersifat “Program khusus” seperti

4.1 Bantuan pembangunan sekolah dasar

4.2 Bantuan sarana kesehatan (1974 – 1975)

5) Selain bantuan, dikenal juga bagi hasil bukan pajak (sejak 1968) sebesar 70% dari penerimaan :

5.1 Royalty License Fee – Kehutanan

5.2 Landrent – Pertambangan

SEMUA JENIS TRANSFER DANA PUSAT DAERAH BELUM TERPOLA BAIK

4. Tahun 1974 – 1998

Pada tahun 1974 belum UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Menurut Legge (1981) dan Devas (1989) mengatakan bahwa, “subsidi pemerintah pusat kepada Daerah tahun 1970 – 1980-an merupakan dampak dari melimpahnya rejeki minyak (oil bonanza)” yang secara umum meliputi dua bagian, yaitu :

a. Subsidi bagi pengeluaran rutin atau Subsidi Daerah Otonom (SDO) untuk pembayaran gaji pegawai daerah.

b. Subsidi pengeluaran pembangunan, yang meliputi : b.1 Subsidi mendekati block grant (Davey, 1989)

b.1.1 Inpres Dati I b.1.2 Inpres Dati II b.1.3 Inpres Bantuan Desa

b.2 Subsidi dalam bentuk Specific grant, (Davey, 1989) terdiri dari : b.2.1 Inpres Sekolah Dasar b.2.2 Inpres Kesehatan b.2.3 Inpres Jalan dan Jembatan b.2.4 Inpres Penghijauan dan Reboisasi

Ketika terjadi reformasi tahun 1998 yaitu pada masa peralihan sebelum diberlakukan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 dana alokasi pemerintah pusat kepada daerah menggunakan Dana Alokasi Rutin (DAR) dan Dana Alokasi Pembangunan

5. Tahun 1999 – 2000

Pada tahun 1999 keluar No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

* Pasal 1 ayat I Uu Nomor : 25 tahun 1999, dinyatakan bahwa : Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut serta pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

• Dana perimbangan keuangan terdiri dari :

a. Bagian daerah dari PBB, Bea Perolehan Hak aas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

• Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain penerimaan yang sah (UU No. 25 / 1999 pasal 3)

6. Tahun 2004 - Sekarang

Pada tahun 2004 dikeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan

1) Konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka perimbangan keuangan merupakan subsistem keuangan negara.

2) Pemberian sumber keuangan negara kepada PEMDA dalam rangka desentralisasi dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fikal

3) Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan “sistem yang menyeluruh mengenai pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan”.

b. Dasar pendanaan Pemerintah Daerah.

1) Desentralisasi didanai dari APBD

2) Dekonsentrasi didanai dari APBN

3) Tugas Pembantuan :

3.1 Tugas Pembantuan di pusat didanai APBN

3.2 Tugas Pembantuan di provinsi didanai APBD provinsi

3.3 Tugas Pembantuan di Kabupaten / Kota didanai APBD K/K.

c. Sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :

1) Pendapatan daerah : 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

* Pajak Daerah* Retribusi Daerah* Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan * Lain-lain PAD yang sah :

• Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. • Jasa giro• Pendapatan bunga• Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. • Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan / atau pengadaan barang/jasa oleh Daerah.

1.2 Dana Perimbangan :

* Dana Alokasi Umum (DAU)* Dana Alokasi Khusus (DAK)* Dana Bagi Hasil ; Dana bagi hasil bersumber dari pajak :

- PBB- Biaya perolehan atas Hak Tanah dan Banguna (BPHTB)- PPh Pasal 25 dan 29 wajib paak orang pribadi dalam negeri

dan PPh pasal 21.

Dana bagi hasil bersumber dari sumber daya alam (SDA) :

* Kehutanan- IHPH (Iuran Hak Pengusahaan Hutan0- PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)- Dana Reboisasi

* Pertambangan Umum : - Land rent (iuran tetap0- Royalty (iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi)

* Perikanan :- Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPi)- Pengutan Hasil Perikanan (PHP)

* Pertambangan minyak bumi* Pertambangan gas bumi* Pertambangan panas bumi

1.3 Lain-lain pendapatan * Dana Darurat* Dana Hibah

2) Pembiayaan

2.1 Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.

2.2 Penerimaan pinjaman daerah.

2.4 Dana cadangan daerah.

2.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

42

1.1. Dana Perimbangan mencakup : Dana Bagi Hasil (Pajak dan Dana Perimbangan mencakup : Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), DAU, dan DAK;Sumber Daya Alam), DAU, dan DAK;

2.2. Penetapan daerah penghasil sumber daya alam oleh MDN Penetapan daerah penghasil sumber daya alam oleh MDN berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait;berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait;

3.3. Dasar perhitungan bagian daerah dari Daerah penghasil SDA Dasar perhitungan bagian daerah dari Daerah penghasil SDA ditetapkan oleh Menteri Teknis setelah memperoleh ditetapkan oleh Menteri Teknis setelah memperoleh pertimbangan MDN;pertimbangan MDN;

4.4. Formula dan penghitungan DAU ditetapkan sesuai UU;Formula dan penghitungan DAU ditetapkan sesuai UU;5.5. Ketentuan mengenai DAK diatur dengan PP;Ketentuan mengenai DAK diatur dengan PP;6.6. Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi

dana perimbangan diatur dalam Peraturan MDN.dana perimbangan diatur dalam Peraturan MDN.

DANA PERIMBANGAN

Landasan FilosofiLandasan Filosofi1.1. Spirit Desentralisasi, secara ekonomi menekankan pada upaya efisiensi dan efektivitas Spirit Desentralisasi, secara ekonomi menekankan pada upaya efisiensi dan efektivitas

pengelolaan Sumber Daya Daerah untuk meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Daerah untuk meningkatkan pelayanan umumpelayanan umum dan dan kesejahteraan masyarakatkesejahteraan masyarakat di daerah; di daerah;

2.2. Spirit Good Governance yang mengedepankan perlunya Spirit Good Governance yang mengedepankan perlunya transparansitransparansi, , akuntabilitasakuntabilitas, dan , dan mendekatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.mendekatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3.3. Spirit UU Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada penyerahan urusan dan Spirit UU Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada penyerahan urusan dan pendanaan (pendanaan (money follows functionmoney follows function););

43

CatatanCatatan :: Sejauh mana spirit tersebut sudah diadopsi dalam instrumen praktek Sejauh mana spirit tersebut sudah diadopsi dalam instrumen praktek pengelolaan KEUDA.pengelolaan KEUDA.

44

1999 - 2002 2003 2004 2005 2006

HukumHukum UU 22/99UU 22/99

UU 25/99UU 25/99

PP 105/00 PP 105/00

PP 108/00PP 108/00

Spirit Spirit

Aggaran KinerjaAggaran Kinerja

TransparansiTransparansi

Sistem Akuntansi Sistem Akuntansi

LPJLPJ

KonsentrasiKonsentrasi

Dana Dana PerimbanganPerimbangan

Peningkatan PADPeningkatan PAD

LPJ LPJ

Kepmendagri 29/02

Kepmendagri 29/02

Penerapan Kepmendagri

29/02

Penerapan Kepmendagri

29/02

UU No. 17/03UU No. 17/03UU 1/04UU 15/04

UU 1/04UU 15/04

UU 25/04UU 32/04UU 33/04

UU 25/04UU 32/04UU 33/04

Revisi Kepmen 29/02

(Permen/PP)

Revisi Kepmen 29/02

(Permen/PP)

Persiapan Imple-mentasi

Persiapan Imple-mentasi

Imple-mentasi

Imple-mentasi

PUSATPUSAT DAERAHDAERAHUU 25UU 25 UU 33UU 33 UU 25UU 25 UU 33UU 33

PBBPBB 10%10% 10%10% 90%90% 90%90%

BPHTBBPHTB 20%20% 20%20% 80%80% 80%80%

PPhPPh 80%80% 80%80% 20%20% 20%20%

45

PBB Daerah (16,2% untuk Provinsi, 64,8% untuk Kab/Kota dan 9% PBB Daerah (16,2% untuk Provinsi, 64,8% untuk Kab/Kota dan 9%

Biaya pungutan).Biaya pungutan).

PBB Pusat (65% untuk Seluruh Kab/Kota dan 35% untuk insentif PBB Pusat (65% untuk Seluruh Kab/Kota dan 35% untuk insentif

Kab/Kota yang realisasinya mencapai/melampaui target).Kab/Kota yang realisasinya mencapai/melampaui target).

BPHTB Daerah (16% untuk Provinsi, 64% untuk Kab/Kota).BPHTB Daerah (16% untuk Provinsi, 64% untuk Kab/Kota).

BPHTB Pusat (Dibagikan sama besar untuk seluruh Kab/Kota).BPHTB Pusat (Dibagikan sama besar untuk seluruh Kab/Kota).

PPh Daerah (40% untuk Provinsi dan 60% untuk Kab/Kota).PPh Daerah (40% untuk Provinsi dan 60% untuk Kab/Kota).

PUSATPUSAT DAERAHDAERAH

UU 25UU 25 UU 33UU 33 UU 25UU 25 UU 33UU 33

IHPH dan PSDHIHPH dan PSDH

Dana ReboisasiDana Reboisasi

Pertamb. UmumPertamb. Umum

PerikananPerikanan

Minyak BumiMinyak Bumi

Gas BumiGas Bumi

Panas BumiPanas Bumi

20%20%

0%0%

20%20%

20%20%

85%85%

70%70%

0%0%

20%20%

60%60%

20%20%

20%20%

84,5%84,5%

69,5%69,5%

20%20%

80%80%

0%0%

80%80%

80%80%

15%15%

30%30%

0%0%

80%80%

40%40%

80%80%

80%80%

15,5%15,5%

30,5%30,5%

80%80%

46

IHPH Daerah (16% Provinsi 64% dan Kab/Kota penghasil).IHPH Daerah (16% Provinsi 64% dan Kab/Kota penghasil). PSDH Daerah (16% Provinsi, 32% Kab/Kota Penghasil dan 32% sama besar untuk Kab/Kota PSDH Daerah (16% Provinsi, 32% Kab/Kota Penghasil dan 32% sama besar untuk Kab/Kota

lainnya dalam Provinsi ybs).lainnya dalam Provinsi ybs). Reboisasi Daerah (Untuk Kab/Kota Penghasil).Reboisasi Daerah (Untuk Kab/Kota Penghasil). Pertambangan Umum (Iuran tetap) Daerah (16% Provinsi ybs dan 64% Kab/Kota penghasil).Pertambangan Umum (Iuran tetap) Daerah (16% Provinsi ybs dan 64% Kab/Kota penghasil). Pertambangan Umum (Royalty) Daerah (16% Provinsi ybs, 32% Kab/Kota penghasil dan 32% Pertambangan Umum (Royalty) Daerah (16% Provinsi ybs, 32% Kab/Kota penghasil dan 32%

Kab/Kota lainnya dalam Provinsi ybs).Kab/Kota lainnya dalam Provinsi ybs). Perikanan Daerah (Dibagikan sama besar seluruh Kab/Kota).Perikanan Daerah (Dibagikan sama besar seluruh Kab/Kota). Minyak Bumi Daerah (3% Provinsi ybs, 6% Kab/Kota penghasil, 6% Kab/Kota lainnya dalam Minyak Bumi Daerah (3% Provinsi ybs, 6% Kab/Kota penghasil, 6% Kab/Kota lainnya dalam

Provinsi ybs).Provinsi ybs). Gas Bumi (6% Provinsi ybs, 12% Kab/Kota penghasil, 12% Kab/Kota lainnya dalam Provinsi ybs).Gas Bumi (6% Provinsi ybs, 12% Kab/Kota penghasil, 12% Kab/Kota lainnya dalam Provinsi ybs). Minyak dan Gas Bumi yang 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar (0,1% Minyak dan Gas Bumi yang 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar (0,1%

Provinsi ybs, 0,2% Kab/Kota penghasil, 0,2% Kab/Kota lainnya dalam Provinsi ybs).Provinsi ybs, 0,2% Kab/Kota penghasil, 0,2% Kab/Kota lainnya dalam Provinsi ybs). Panas Bumi Daerah (16% Provinsi ybs, 32% Kab/Kota penghasil dan 32% Kab/Kota lainnya Panas Bumi Daerah (16% Provinsi ybs, 32% Kab/Kota penghasil dan 32% Kab/Kota lainnya

dalam Provinsi ybs).dalam Provinsi ybs).

DAU = Minimal 26% PDN Neto (mulai TA. 2008)DAU = Minimal 26% PDN Neto (mulai TA. 2008)

DAU = Alokasi Dasar + Celah FiskalDAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Alokasi Dasar dihitung dari Jumlah Gaji PNSAlokasi Dasar dihitung dari Jumlah Gaji PNS

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal DaerahCelah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal Daerah

Kebutuhan Fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk Kebutuhan Fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (a.l kesehatan, pendidikan, melaksanakan fungsi layanan dasar umum (a.l kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan). Setiap kebutuhan pendanaan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan). Setiap kebutuhan pendanaan dimaksud diukur secara berturut-turut dengan Jumlah Penduduk, Luas dimaksud diukur secara berturut-turut dengan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB, IPMWilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB, IPM

Kapasitas Fiskal Daerah dihitung dari PAD dan Dana Bagi HasilKapasitas Fiskal Daerah dihitung dari PAD dan Dana Bagi Hasil

47

Catatan : Penghitungan Alokasi Dasar lihat penjelasan UU 33/04 : Penghitungan Alokasi Dasar lihat penjelasan UU 33/04 pasal 32pasal 32

Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)

Jika CF Jika CF = 0 maka = 0 maka DAU DAU = AD= AD

Jika CFJika CF < 0 maka < 0 maka DAU DAU = AD + CF= AD + CF

Jika (CF) > AD maka Jika (CF) > AD maka DAU = AD + CF ≤ 0DAU = AD + CF ≤ 0

Kb F Kb F = 100 M= 100 M Kb F = 100 MKb F = 100 M Kb F Kb F = 100 M= 100 M

Kp F Kp F = 100 M= 100 M Kp F = 125 MKp F = 125 M Kp F Kp F = 175 M= 175 M

CFCF = KbF – KpF= KbF – KpF CFCF = KbF – KpF= KbF – KpF CFCF = KbF – KpF= KbF – KpF

ADAD = 50 M= 50 M ADAD = 50 M= 50 M ADAD = 50 M= 50 M

CFCF = 100 M –100 M = 100 M –100 M = 0= 0

CFCF = 100 M –125 M= 100 M –125 M= (25) M= (25) M

CFCF = 100 M –175 M= 100 M –175 M= (75) M= (75) M

DAU DAU = AD + CF= AD + CF= 50 M + 0= 50 M + 0= 50 M= 50 M

DAUDAU = AD + CF= AD + CF= 50 M + (25) M= 50 M + (25) M= 25 M= 25 M

DAUDAU = AD + CF= AD + CF= 50 M + (75) M= 50 M + (75) M= (25) M= (25) M

Rp 50 MRp 50 M Rp 25 MRp 25 M Disesuaikan menjadi Disesuaikan menjadi Rp 0Rp 0

Umum

Sumber penerimaan pemerintah daerah yang paling dominan untuk negara berkembang adalah dari pemerintah Pusat rata-rata 85% (Robert A. Simanjuntak, 2002 : 23) seperti :

• Di Afrika Selatan 85%

• Di Nigeria 67% - 95%

• Di Mexico 70% - 90%

• Di Indonesia 72% (provinsi) dan 86% (Kab/kota)

Pada umumnya hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini terdiri dari :

1. Bagi hasil pendapatan (revenue sharing)

2. Bantuan (grant)

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KONSEP DAN PRAKTEK DI BEBERAPA NEGARA

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (DI BEBERAPA NEGARA)

Situasi dan kondisi politik negara ternyata sangat mempengaruhi desain sistem / model transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Tidak ada pola / sistem yang bisa dijadikan acuan oleh seluruh negara di dunia secara mutlak. Berikut ini disajikan untuk beberapa negara seperti : Cina, Pilipina, India, Afrika Selatan, Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Jerman, Kanada.

1. CINA

• … Perekonomian Cina bergerak dari “Sistem Perencanaan terpusat” kepada “Perekonomian berbasis pasar”

• Di Cina mengalami persoalan ketimpangan horizontal (antara Daerah), ketimbang ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah).

• Ratio kewajiban belanja daerah dibanding total kewajiban belanja negara (Pusat dan Daerah) adalah seimbang dengan ratio pendapatan yang menjadi bagian Daerah dibanding total pendapatan negara.

• Sistem transfer fiskal dari pusat ke provinsi di Cina terdiri dari tiga mekanisme, yaitu :

Pertama : - Didasarkan pada kontrak fiskal (1988-1993) - Pemda (provinsi dan kota) mengirimkan pendapatan ke Pusat

setelah dipotong bagian daerah sebesar 25% dari PPN.

Kedua : - Pengembalian pendapatan (returned revenue) dari pusat kepada

daerah sebesar 30% dari PPN yang naik, dan cukai atas basis tahun tertentu (1993)

- Kedua jenis transfer ini bersifat block grant

Ketiga :Dengan tujuan khusus, misalnya : - Subsidi harga- Proyek-proyek pendidikan- Proyek-proyek lingkungan hidup - Pengembangan daerah miskin- Bencana alam

2. FILIPINA

• Pilipina adalah negara kesatuan dengan struktur pemerintahan berlapis (multi tiered)

• Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah diatur dengan “local government code, 1991” mirip dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 251999

• Jumlah penerimaan dalam negeri yang dialokasikan kepada daerah (Internal Revenue Allotment = IRA) sebesar 40% dari total penerimaan tiga tahun sebelumnya sebagai perbandingan sebelumnya hanya 20% diperuntukkan :

• Provinsi = 23%• Kota = 23%• Municipalities= 34%• Baranguays = 20%

• Distribusi lebih spesifik alokasi dana tersebut berdasarkan pada : • Jumlah penduduk = 70% sebelumnya 50%• Luas wilayah = 20% sebelumnya 25%• Pembagian secara merata = 10% sebelumnya 25%

• Beberapa karakteristik yang menarik dalam sistem alokasi di Filipina ini, yaitu :

• Formula merupakan hasil negosiasi politik yang panjang.

• Formula itu sederhana sehingga untuk menentukan bagian daerah, tidak perlu ada negosiasi, karena pengaturannya sudah jelas.

• Distribusi tersebut cukup memeratakan. Regresi sederhana yang dilakukan antara IRA perkapita dengan pendapatan perorangan menunjukkan bahwa kedua variabel ini berhubungan negatif.

3. INDIA

• Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dimulai sejak 1919, untuk perbaikan dimulai 1947 mengoreksi ketimpangan fiskal vertikal dan fiskal horizontal. Tiga elemen dalam sistem hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yaitu :

Pertama : • Transfer umum dari pusat ke daerah untuk membantu daerah

terbelakang dengan menggunakan bagian negara bagian dari PPh dan cukai

• Sistem ini dioperasikan oleh komisi keuangan (finance commision)

Kedua• Transfer dari pemerintah federal kepada badan pembangunan

negara bagian atas persetujuan komisi perencanaan (planning commision) semacam Bappenas di Indonesia

Ketiga• Pinjaman daerah atas persetujuan pusat

• Sumber dana yang dialokasikan adalah dari : • PPh 77,5%• Bea Cukai 47,5%

• Secara garis besar alokasi dana dari Pusat kepada daerah berdasarkan pada :

• Jumlah penduduk 20%• Jarak perbedaan pendapatan perkapita

dengan negara bagian yang tertinggi 60%• Kondisi infrastruktur daerah 5%• Luas wilayah 5%• Tax effort (ratio pendapatan sendiri perkapita

dengan pendapatan perkapita kuadrat 10%

• Redistribusi oleh Finance Commisions cukup menciptakan pemerataan, dalam arti distribusi yang dilakukan berkorelasi negatif dengan pendapatan perkapita dari Negara Bagian.

4. AMERIKA SERIKAT

• …Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah menggunakan “system bersyarat” (conditional) dari pada unconditional.

• Fokus alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah adalah : • Kesehatan• Pendidikan dan pelatihan• Jaminan sosial Lebih dari 50% untuk kesehatan dan jaminan sosial

• Bentuk bantuan untuk negara bagian yang paling umum adalah “closed ended matching grant” terutama untuk : • Pendidikan• Fasilitas kebersihan• Perumahan• Konstruksi lapangan terbang

• Menggunakan sistem bersyarat sebab : • Masalah utamanya bukan ketimpangan kapasitas fiskal, tetapi pada :

• Ketidaksamaan tingkat pelayanan masyarakat antar daerah/wilayah

• Untuk mencapai standar pelayanan tertentu di setiap wilayah dari Amerika Serikat

5. KANADA

• Kanada sebuah federasi yang memiliki provinsi dan territories, dimana akses kepada pajak langsung dibatasi sehingga sistem bantuan dan transfer dibuat untuk mengkompensasi penerimaan yang kurang.

• Di Kanada menggunakan tiga jenis alokasi dana dari federal kepada provinsi, yaitu :

1) The Canadian Equalization Progan (CEP), yaitu transfer block untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang sama disetiap provinsi.

2) The Established Program Financing (EPF), yaitu untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan syarat ditentukan oleh pemerintah federal.

3) The Canadian Assistance Plan (CAP), yaitu merupakan matching transfer bersyarat untuk bantuan kesejahteraan.

• Provinsi yang kapasitas (basis pajak perkapita)nya berada di bawah standar, menerima pembayaran transfer untuk pemerataan (equalization payment) sebesar perbedaan kapasitas pajak dengan standar tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk.

6. AUSTRALIA

• Di Australia, pemerintah federal memperoleh dua pertiga (2/3) dari keseluruhan penerimaan pajak.

• Dari sisi belanja negara, pemerintah federal bertanggungjawab hanya sepertiga (1/3) dari keseluruhan penerimaan, sehingga terjadi ketimpangan fiskal vertikal.

• Ketimpangan fiskal vertikal diatasi dengan lewat alokasi dana dan pinjaman dari pemerintah federal.

• Alokasi dana dari pemerintah federal ditangani oleh grant commision yang bertugas mengukur dan mendistribusikan alokasi dana menggunakan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal atau kesenjangan fiskal digunakan sebagai dasar alokasi dana.

• Kesenjangan fiskal dihitung dari selisih standardized expenditure dengan standardized revenue.

• Standardized expenditure dihitung dengan mempertimbangkan :

• Jumlah penduduk, komposisi dan lokasi penduduk

• Faktor lintas batas

• Skala pelayanan publik dan skala administrasi

• Biaya-biaya input

• Standardized revenue, memperhatikan standard revenue dan basis pajak sesuai undang-undang jumlah keseluruhan dana transfer adalah 50% dari penerimaan federal.

7. JERMAN

• Keunikan di Jerman, semua pajak-pajak potensial dibagihasilkan antara pemerintah federal dan negara bagian.

• Pajak-pajak tersebut adalah :

• PPh perorangan• PPh badan• PPn

• Di Jerman, hubungan keuangan pemerintah pusat dan Daerah meliputi tiga jenis, yaitu

1) Bagi hasil pajak

a. PPn 44% diserahkan kepada Negara Bagian Dimana

75% dibagi rata untuk Negara Bagian25% didistribusikan kepada negara bagian dengan kapasitas pajak agar mampu mencapai 92% dari rata-rata nasional.

b. PPh perorangan dan PPh Badan dengan porsi 42,5% dan 50%, didasarkan pada lokasi pajak diperoleh, sehingga kurang

mencerminkan pemerataan

2) Interstate equalization payments

Merupakan transfer langsung antar negara bagian sebagai kompensasi terhadap beban khusus yang ditanggung oleh negara bagian tertentu karena hal-hal seperti pengungsi, pemeliharaan pelabuhan. Perhitungan berdasarkan selisih kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal

3) Supplementary grant

Merupakan transfer tambahan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas keuangan negara bagian yang kurang mencapai 90% dari kapasitas fiskal rata-rata. (penerima grant ini sebagian besar dari Jerman Timur).

8. AFRIKA SELATAN

• Sistem pemerintahan di Afrika Selatan terdiri dari : 1) Pemerintah Pusat2) Pemerintah Provinsi3) Pemerintah Daerah/Lokal/Municipalities

• Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, meliputi : 1) Alokasi untuk provinsi, berhubung dengan kapasitas fiskal

cenderung lebih kecil untuk menyediakan pelayanan publik maka menggunakan “formula pemerataan (equitable share formula”. Untuk provinsi yang mencakup bagian : • Pendidikan • Kesehatan• Jaminan sosial

2) Pemerintah daerah / lokal / municipalities memiliki sumber penerimaan yang memadai (90% dari seluruh pengeluaran). Untuk pelayanan rumah tangga miskin dan komponen institusional.

• Equitable share formula untuk PEMDA

Berasal dari anggaran nasional didistribusikan pada komponen : Pendidikan (6-17 tahun) 41% Kesehatan bagi penduduk tanpa akses pengobatan medis 19% Jaminan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, cacat, miskin 17% Aktivitas ekonomi dari tingkat remunerasi di berbagai daerah 8% Berdasarkan jumlah penduduk 7% Komponen keterbalakangan 3% Bagi rata yang merupakan komponen institutional 5%

9. INGGRIS

• Inggris adalah negara kesatuan, dan pemerintah daerah memperoleh fungsi dan kewenangan dari pemerintah pusat, bahkan melalui proses legislasi biasa dapat mengubah/menghilangkan kewenangan pemerintah daerah.

• Pemerintah pusat menguasai jenis pajak besar seperti PPh Badan dan PPh perorangan dan pajak property menjadi pajak daerah.

• Dengan demikian sumber alokasi dana dari pemerintah pusat menjadi sangat penting dimana ada 2 jenis, yaitu :

1) Transfer dengan tujuan umum (general grant)* 1927 General grant (GG)* 1967 Rat Support Grant (RSG)* 1990 Revenue Support Grant (RSG)

RSG ini untuk mengatasi ketimpangan antara daerah, yang formulanya meliputi tiga komponen, yaitu : SSA mengukur kebutuhan pengeluaran daerah yang penilaiannya dilakukan oleh pemerintah pusat

• Standar pajak penghasilan lokal (Standard local tax income/SLTi) yang mengukur kapasitas pajak daerah.

• Pendapatan dari Non domestik rates (NDR) yang sesungguhnya juga transfer dari pusat.

RSG = SSA – SLTi – NDR

Pada dasarnya, sistem transfer pusat ke daerah berdasarkan pada kesenjangan fiskal setiap daerah.

Karasteriktik Transfer Umum (Block Grant) Pusat ke DaerahDi Beberapa Negara Berkembang

NEGARANEGARA SUMBER DANA SUMBER DANA FORMULA FORMULA DIALOKASIKDIALOKASIKAN KEPADA AN KEPADA

PENGGUNAAN PENGGUNAAN DANA DANA

(EARMARKED)(EARMARKED)

NEGARA-NEGARA BERKEMBANGNEGARA-NEGARA BERKEMBANG

INDONESIAINDONESIA 25% dari 25% dari penerimaan dalam penerimaan dalam negeri negeri

Alat pemerataanAlat pemerataan Lump sumLump sum Fiscal gap = kebutuhan fiskal – Fiscal gap = kebutuhan fiskal –

kapasitas fiskalkapasitas fiskal Kebutuhan fiskal (jumlah Kebutuhan fiskal (jumlah

penduduk, luas wilayah penduduk, luas wilayah geografis, orang miskin)geografis, orang miskin)

Kapasitas fiskal (sumber Kapasitas fiskal (sumber penerimaan, PDRB industri, penerimaan, PDRB industri, sumber daya alam)sumber daya alam)

10% provinsi 10% provinsi 90% 90% kabupaten dan kabupaten dan kota.kota.

CINACINA Propinsi Propinsi memperoleh 25% memperoleh 25% dari PPN, pajak dari PPN, pajak bisnis, PPh BUMN bisnis, PPh BUMN dan PPh dan PPh perorangan perorangan

Basis penerimaan 1993 – 25% Basis penerimaan 1993 – 25% bagian dari PPN – Pajak-pajak bagian dari PPN – Pajak-pajak daerah. daerah. Penerimaan yang dikembalikan Penerimaan yang dikembalikan 30% dari kenaikan PPN dan cukai 30% dari kenaikan PPN dan cukai terhadap basis 1993terhadap basis 1993Transfer pemerataan atas dasar Transfer pemerataan atas dasar PDRB propinsi, rasio murid-guru, PDRB propinsi, rasio murid-guru, jumlah pegawai negeri, dan jumlah pegawai negeri, dan kepadatan penduduk.kepadatan penduduk.

PropinsiPropinsi

Propinsi Propinsi

PropinsiPropinsi


PENGGUNAAPENGGUNAAN DANA N DANA

(EARMARKE(EARMARKED)D)


FILIPINA FILIPINA 40% dari 40% dari penerimaan penerimaan dalam negeri dalam negeri yang dialokasikan yang dialokasikan (internal revenues (internal revenues alotment : IRA)alotment : IRA)

Penduduk (70%), wilayah Penduduk (70%), wilayah (20%), sama rata (10%0(20%), sama rata (10%0

23% propinsi23% propinsi23% Kota23% Kota24% 24% municipalitiesmunicipalities20% 20% baranguaysbaranguays

20% untuk 20% untuk proyek-proyek-proyek proyek pembangunan pembangunan

INDIAINDIA 77,5% dari PPh,77,5% dari PPh,45,5% dari cukai 45,5% dari cukai

Penduduk (20%), perbedaan Penduduk (20%), perbedaan pendapatan per kapita dengan pendapatan per kapita dengan yang tertinggi (60%), yang tertinggi (60%), infrastruktur (5%), luas wilayah infrastruktur (5%), luas wilayah (5%), tax effor (10%)(5%), tax effor (10%)

Negara bagian Negara bagian

AFRIKA AFRIKA SELATAN SELATAN

Anggaran nasional Anggaran nasional Formula pemerataan (equitble Formula pemerataan (equitble share) pddk usia sekolah 6-17 share) pddk usia sekolah 6-17 (41%), ppdk tanpa akses (41%), ppdk tanpa akses pengobatan (19%); jumlah pengobatan (19%); jumlah lansia, cacat, dan anak-anak lansia, cacat, dan anak-anak (17%), distribusi total gaji (8%), (17%), distribusi total gaji (8%), penduduk (7%) sama rata (5), penduduk (7%) sama rata (5), lainnya (3%) lainnya (3%)

Transfer dengan tujuan spesifik; Transfer dengan tujuan spesifik; tanpa formulatanpa formula

Pembayaran untuk dekonsentrasi Pembayaran untuk dekonsentrasi / pembantuan (agency / pembantuan (agency payments)payments)

Propinsi dan Propinsi dan pemerintah pemerintah daerahdaerah

Propinsi dan Propinsi dan pemerintah pemerintah daerahdaerahPropinsi dan Propinsi dan pemerintah pemerintah daerahdaerah

Pelayanan Pelayanan dasar / social dasar / social

Infrastruktur Infrastruktur


PENGGUNAPENGGUNAAN DANA AN DANA



BRAZILBRAZIL 21,5% dari PPh 21,5% dari PPh dan pajak produk dan pajak produk industri 22,5% industri 22,5% dari PPh dan PPN dari PPh dan PPN produk industri produk industri

Pendudukd an pendapatan Pendudukd an pendapatan per kapita (95%), luas per kapita (95%), luas wilayah (5%)wilayah (5%)

Kepada ibukota negara Kepada ibukota negara bagian didasarkan penduduk bagian didasarkan penduduk dan pendapatan perkapita dan pendapatan perkapita (10%); kepada daerah-(10%); kepada daerah-daerah lain yang bukan daerah lain yang bukan ibukota didasarkan pada ibukota didasarkan pada penduduk (90%)penduduk (90%)


Pemerintah Pemerintah daerah daerah (municipal (municipal government)government)

RUSIARUSIA Berubah setiap Berubah setiap tahun Pada tahun Pada 1999; 13% dari 1999; 13% dari seluruh seluruh penerimaan penerimaan pajak federal pajak federal kecuali bea kecuali bea masuk dan PPh masuk dan PPh perorangan.perorangan.

Grant pemerataan; penerimaan Grant pemerataan; penerimaan daerah, anggaran pengeluaran, daerah, anggaran pengeluaran, kapasitas fiskalkapasitas fiskal

Mutual settlements, block Mutual settlements, block grants, subsidi; lewat grants, subsidi; lewat negosiasi, adhocnegosiasi, adhoc

Pemerintah Pemerintah daerahdaerah

Pemerintah Pemerintah daerah.daerah.

NEGARANEGARA SUMBER DANA SUMBER DANA FORMULA FORMULA DIALOKASIKADIALOKASIKAN KEPADA N KEPADA

PENGGUNAAN PENGGUNAAN DANA DANA

(EARMARKED)(EARMARKED)

NEGARA-NEGARA MAJU (OECD)NEGARA-NEGARA MAJU (OECD)

JEPANGJEPANG 24% dari pajak 24% dari pajak konsumsi; 25% konsumsi; 25% dari pajak dari pajak tembakau; 32% tembakau; 32% dari PPh dan cukai dari PPh dan cukai alkohol alkohol

Local Allocation tax : Local Allocation tax : kebutuhan fiskal dasar – kebutuhan fiskal dasar – pendapatan fiskal dasarpendapatan fiskal dasar

Grants dengan tujuan Grants dengan tujuan spesifik / khusus ; tidak ada spesifik / khusus ; tidak ada formula formula

Prefectures dan Prefectures dan municipalitiesmunicipalities

Prefectures dan Prefectures dan municipalitiesmunicipalities

KOREA KOREA SELATAN SELATAN

13,27% dari 13,27% dari penerimaan pajak penerimaan pajak nasional nasional

Kebutuhan fiskal – Kebutuhan fiskal – pendapatan fiskal pendapatan fiskal

Pemerintah Pemerintah daerahdaerah

INGGRISINGGRIS Bagian (share) Bagian (share) dari pendapatan dari pendapatan pemerintah pusat pemerintah pusat

Kebutuhan belanja Kebutuhan belanja (expenditure needs); (expenditure needs); kapasitas pajka, pendapatan kapasitas pajka, pendapatan dari non domestik ratesdari non domestik rates

Pemerintah Pemerintah DaerahDaerah

AMERIKA AMERIKA SERIKAT SERIKAT

Bagian (share) Bagian (share) dari penerimaan dari penerimaan pemerintah pemerintah federalfederal

Penduduk dan besarnya Penduduk dan besarnya komunitas komunitas


Pemerintah Pemerintah daerah daerah

Kesehatan, Kesehatan, pendidikan, pendidikan, pelatihan dan pelatihan dan jaminan sosialjaminan sosial

Pendidikan, Pendidikan, perumahan, perumahan, fasilitas fasilitas kebersihan, kebersihan, konstruksi konstruksi airportairport





AUSTRALIAAUSTRALIA 50% dari 50% dari penerimaan penerimaan federal federal

Pemerataan fiskal : Pemerataan fiskal : “pengeluaran terstandar” “pengeluaran terstandar” (penduduk, komposisi (penduduk, komposisi penduduk, faktor lintas penduduk, faktor lintas daerah, lokasi penduduk, daerah, lokasi penduduk, faktor demografi lain, skala faktor demografi lain, skala administrasi, skala penyediaan administrasi, skala penyediaan jasa, biaya input) dikurangi jasa, biaya input) dikurangi dengan “pengerimaan dengan “pengerimaan terstandar” (basis pajak, terstandar” (basis pajak, standard revenue effort) standard revenue effort) (dengan penyesuaian lainnya)(dengan penyesuaian lainnya)

Negara bagian Negara bagian dan dan pemerintah pemerintah daerahdaerah

JERMAN JERMAN 42,5% PPh 42,5% PPh perorangan, 50% perorangan, 50% dari PPh badan, dari PPh badan, 44% dari PPN44% dari PPN

PPh; basisnya dari tempat PPh; basisnya dari tempat pengumpulan; PPN : equal pengumpulan; PPN : equal perkapita basis (75%), negara-perkapita basis (75%), negara-negara bagian dengan kapasitas negara bagian dengan kapasitas pajak di bawah rata-rata (25%)pajak di bawah rata-rata (25%)

Pemerataan : kapasitas fiskal – Pemerataan : kapasitas fiskal – kebutuhan fiskal kebutuhan fiskal

Suplementary grantsSuplementary grants

LanderLander

LanderLander

Lander Lander





KANADAKANADA Bagian (Share) Bagian (Share) dari pendapatan dari pendapatan pemerintah pusat pemerintah pusat

Program pemerataan : Program pemerataan : kekurangan dari basis pajak kekurangan dari basis pajak relatif terhadap rata-rata relatif terhadap rata-rata nasional, dikalikan dengan rate nasional, dikalikan dengan rate pajak yang dianggap memadaipajak yang dianggap memadai

Program pembiayaan terentu Program pembiayaan terentu (established program (established program financing); dasarnya sama per financing); dasarnya sama per kapita.kapita.

Canada assistance plan (CAP); Canada assistance plan (CAP); matching grantsmatching grants

Provinsi Provinsi

Provinsi Provinsi

Provinsi Provinsi

Kesehatan Kesehatan dan dan pendidikan pendidikan menengahmenengah

Pelayanan Pelayanan sosial / sosial / kesejahteraankesejahteraan

7272

Presentasi telah dilaksanakan,laporan

selesai

Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )

Education