Bab I Pendahuluan I.1 Latar Belakang Akhir-akhir ini, permasalahan yang terjadi di sekitar kita, baik itu dalam konteks kenegaraan maupun dalam konteks kemasyarakatan, menjadi semakin kompleks. Masalah dalam satu bidang pasti akan berdampak pada bidang lainnya. Apabila kita tidak mengetahui bagaimana implikasi dari tindakan yang kita ambil terhadap bidang lainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam keberlangsungannya. Oleh karena itu, makalah ini disusun agar kita memahami bagaimana hubungan dan pengaruh dari bidang hukum dan politik terhadap bidang ekonomi, agar kita tahu dampak ekonomi seperti apa yang akan muncul dalam tindakan hukum dan politik. I.2 Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan hukum ? 2. Apa saja unsur-unsur dari hukum ? 3. Bagaimana hubungan hukum dengan ekonomi ? 4. Apakah yang dimaksud dengan politik ? 5. Bagaimana hubungan politik dengan ekonomi? I.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian hukum 1
31
Embed
Hubungan antara hukum dan politik terhadap ekonomi
Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi -- Semester I D3 Akuntansi STIE Pelita Indonesia
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Bab I PendahuluanI.1 Latar Belakang
Akhir-akhir ini, permasalahan yang terjadi di sekitar kita, baik itu dalam konteks
kenegaraan maupun dalam konteks kemasyarakatan, menjadi semakin kompleks.
Masalah dalam satu bidang pasti akan berdampak pada bidang lainnya. Apabila kita
tidak mengetahui bagaimana implikasi dari tindakan yang kita ambil terhadap bidang
lainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam keberlangsungannya. Oleh karena itu,
makalah ini disusun agar kita memahami bagaimana hubungan dan pengaruh dari bidang
hukum dan politik terhadap bidang ekonomi, agar kita tahu dampak ekonomi seperti apa
yang akan muncul dalam tindakan hukum dan politik.
I.2 Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan hukum ?
2. Apa saja unsur-unsur dari hukum ?
3. Bagaimana hubungan hukum dengan ekonomi ?
4. Apakah yang dimaksud dengan politik ?
5. Bagaimana hubungan politik dengan ekonomi?
I.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian hukum
2. Untuk mengetahui unsur-unsur hukum
3. Untuk mengetahui hubungan hukum dan ekonomi
4. Untuk mengetahui pengertian politik
5. Untuk mengetahui hubungan politik dan ekonomi
I.4 Manfaat
1. Dapat menambah wawasan bagi para pembaca
2. Dapat dijadikan referensi untuk proses penulisan selanjutnya
3. Dapat memenuhi tugas yang diberikan dosen/pengajar
1
Bab II PembahasanII.1 Pengertian Hukum
Menurut Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot
de studie van het Nederlandse Recht” (Pengantar Ilmu Hukum), bahwa tidak mungkin
memberikan suatu defenisi tentang apakah yang disebut hukum itu. Jikalau kita
menanyakan apakah yang dinamakan hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya
persesuaian pendapat.
Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan defenisi yang tepat, ialah
karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak
mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam satu defenisi. Akan
tetapi, walaupun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apakah
hukum itu, namun Drs. E. Utrecth, SH. telah mencoba membuat suatu batasan, yang
maksudnya sabagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum.
Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: “Hukum adalah himpunan
peraturan-peraturan (perintah-peritah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib
suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”
II.2 Unsur-Unsur HukumApa yang dimaksud dengan hukum di sini tidak hanya berupa serangkaian kaidah,
tetapi juga lembaga, proses, serta sikap masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian,
tulisan ini melihat hukum sebagai suatu sistem dan sekaligus sebagai "an operating unit"
yang mengisyaratkan adanya gerak dinamik dari hukum, dalam arti mengandung pula
aspek-aspek yang berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat,
Pandangan ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Friedman yang menyatakan
bahwa dalam setiap sistem hukum memiliki tiga unsur utama:
1. Substansi hukum (legal substance), terdiri dari seperangkat kaidah hukum yang
menyangkut kaidah hukum tertulis (written law), yang lazim disebut peraturan
2
perundang-undangun, dan kaidah hukum yang tidak tertulis (unwritten law).
Apabila hukum dilihat dari aspek substansi, dapat dikemukakan bahwa hukum
yang kini berlaku di Indonesia beraneka ragam, yang dapat dibedakan ke dalam:
a. Kaidah hukum adat, yaitu hukum yang sumbernya adalah peraturan-peraturan
hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan
kesadaran hukum masyarakatnya. Suatu aspek yang belum dimanfaatkan secara
maksimal dari kaidah hukum adat adalah mengenai cara-cara penyelesaian
sengketa berdasarkan musyawarah. Cara penyelesaian ini sangat membantu
dalam menyelesaikan sengketa, terutama di bidang perdagangan dan bisnis.
Sifat kekeluargaan akan mengembalikan suasana keseimbangan di antara
pihak yang bersengketa untuk terus mempertahankan dan melanjutkan
hubungan bisnis di antara mereka. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan
yang dikenal dalam masyarakat adat. Selain itu, juga menghemat waktu dan
biaya yang sangat penting bagi dunia usaha, dibandingkan dengan
penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dikenal sangat tidak
sederhana, tidak murah dan tidak pula cepat.
b. Kaidah peraturan perundang-undangan, memiliki beberapa ciri antara lain:
- Pertama, peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang
diciptakan secara sadar dan sengaja untuk mengatur kehidupan sosial. Oleh
karena itu, untuk mendukung perkembangan ekonomi, dapat dibentuk
berbagai peraturan perundang-undangan sesuai yang dibutuhkan.
- Kedua, peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum
yang lebih nyata karena kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah
ditemukan kembali, serta tidak bersifat diskriminatif karena kaidahnya
bersifat umum. Kaidah peraturan perundang-undangan memiliki beberapa
kelemahan bawaan, beberapa di antaranya yang dapat disebut:
Pertama, peraturan perundang-undangan sesuai dengan sifatnya yang
tertulis, tidak mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan
masyarakat yang selalu berkembang. Sebagai konsekuensinya tidak
seluruh bidang ekonomi mempunyai pijakan hukum yang kukuh karena
peraturan perundang-undangan yang ada sudah ketinggalan zaman.
Sementara itu untuk mengubah atau membentuk peraturan perundang-
undangan tidak selalu cepat dilakukan, karena harus mengikuti prosedur
tertentu.
Kedua, sebagai konsekuensi dari hal yang pertama, banyak kegiatan di
bidang ekonomi diatur oleh pihak pemerintah melalui aturan kebijakan.
Ketiga, peraturan perundang-undangan seringkali memberikan
kewenangan pengaturan kepada pemerintah melalui delegated legislation.
Aturan pendelegasian yang seringkali ditentukan secara serampangan,
juga mempunyai potensi konflik dengan peraturan yang tingkatannya
lebih tinggi.
c. Kaidah hukum yurisprudensi, merupakan aturan hukum yang
dikembangkan oleh pengadilan. Kelemahan dari kaidah yurisprudensi yaitu
karena sistem kita tidak menganut asas preseden, maka bisa terjadi untuk
perkara yang sama melahirkan putusan yang tidak sama jika diperiksa dan
diadili oleh hakim dan pengadilan yang berbeda. Hal ini dapat menimhulkan
kerisauan bagi kalangan pengusaha.
2. Struktur hukum (legal structure), berkaitan dengan hal penerapan dan
penegakan hukum dan berkaitan dengan kelembagaan hukum termasuk masalah
yurisdiksi dan prosedur, serta mengenai sumber daya manusia bidang hukum.
Dilihat dan aspek ini, perkembangan ekonomi selama ini juga didorong oleh
ketersediaan aspek ini. Meskipun kita harus mengakui, bahwa di bidang
penerapan dan penegakan hukum masih banyak ditemui hambatan, baik yang
menyangkut kelembagaan, prosedur maupun sumber daya manusia. Karena itu,
berkaitan dengan kelembagaan, dewasa ini telah dibentuk pengadilan niaga untuk
menyelesaikan masalah kepailitan dan bidang bisnis lainnya serta pemberian
jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman yang dilakukan melalui perubahan
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Budaya hukum (legal culture). Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah
satu pencerminan budaya hukum (legal culture) masyarakat. Budaya hukum
4
dapat diibaratkan sebagai "a working machine" dari sistem hukum atau
merupakan "the element of social attitude and value". Sulit mengharapkan terlalu
banyak terhadap hukum, manakala banyak anggota masyarakat yang tidak
mempunyai sikap menghargai hukum, apalagi apabila hal tersebut dilakukan oleh
penguasa melalui pendekatan yang serba kekuasaan. Sebagaimana yang lazim
terjadi dalam praktik pada masa-masa yang lalu.
II.3 Hubungan Hukum dan EkonomiPada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu
instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi
perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Lembaga hukum adalah
salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama,
ekonomi, perang atau lainnya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur
kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial,
politik, budaya, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atau
peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.
Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-
sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau
kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, sehingga konflik antara sesama warga
dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.
Berdasarkan pengalaman sejarah, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga
tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama
dalam pembangunan ekonomi
Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan
perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya merupakan fenomena yang harus
segera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi
yang dinamis dengan mandeknya perangkat hukum. Di samping itu ahli hukum juga
diminta peranannya dalam konsep pembangunan, yaitu untuk menempatkan hukum
sebagai lembaga (agent) modernisasi dan bahwa hukum dibuat untuk membangun
masyarakat (social engineering).
5
Bukan hanya hukum yang harus tunduk pada tuntutan-tuntutan ekonomi sehingga
segala asas hukum harus minggir demi pencapaian tujuan di bidang ekonomi, tetapi
sebaliknya juga, bahwa untuk mendapat tujuan pembangunan ekonomi, maka langkah-
langkah di bidang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan jalur (channel)
hukum sehingga terjalin sinergi antara bidang hukum dan ekonomi. Sinergi itu sendiri
diharapkan akan memperkuat pembangunan ekonomi secara sistematik maupun
pembangunan Sistem Hukum Nasional , sehingga pada gilirannya baik Sistem Ekonomi
Nasional maupun Sistem Hukum Nasional akan semakin mantap dalam perspektif
Pembangunan yang Berkelanjutan.
Tentu saja sistem ekonomi pun harus juga mendukung pembangunan sistem hukum
secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung pembangunan sistem
ekonomi nasional secara positif, dan seterusnya. Tidak seperti masa lalu ketika
pembangunan hukum diabaikan, dilanggar bahkan diinjak-injak oleh pelaku ekonomi
maupun DPR dan Penguasa, tetapi berteriak-teriak menuntut adanya perlindungan
hukum dan kepastian hukum begitu krisis moneter mengancam kelangsungan kehidupan
dan pembangunan ekonomi, yang notabene disebabkan oleh sikap arogan para ahli dan
pelaku ekonomi sendiri, seakan-akan hukum hanya merupakan penghambat
pembangunan ekonomi saja.
Hukum mempunyai peranan dalam perkembangan ekonomi, dengan menyediakan
infrastruktur hukum yang memungkinkan bagi berfungsinya sistem ekonomi.
infrastruktur hukum ini, tidak hanya berupa seperangkat kaidah, tetapi meliputi pula
lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan.
II.3.1 Sejarah Awal Perkembangan Hukum Ekonomi
Sudah lama orang mengetahui adanya hubungan yang erat antara hukum dan
ekonomi, akan tetapi barulah sekitar tahun 1930-an orang mulai menggunakan kacamata
hukum ekonomi atau Droit Économique, yang pada waktu itu baru mencakup peraturan
administrasi negara yang membatasi kaidah-kaidah hukum perdata dan / atau hukum
dagang. Pembatasan ini berpangkal pada konsepsi negara kesejahteraan (mendekati
liberal) yang mewajibkan negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum,
6
dan tidak hanya menyerahkan kepada warga negara sendiri saja untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan saja.
Presiden Amerika Serikat saat itu, Thomas Jefferson, mengungkapkan bahwa “That
government which give governs least, governs best”. Namun, ungkapan tersebut tidak
lagi bisa diteruskan setelah terjadinya malaise atau resesi ekonomi yang melanda seluruh
dunia tahun 1930-an. Maka bertindaklah Prancis melalui kaidah administrasi negaranya
untuk mengusahakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum,
yang mana sebelumnya mereka menggunakan dasar filsafat liberal.
Dalam akhir tahun 1940-an (pasca PD II), Eropa dihadapkan pada keharusan
membangun kembali perekonomiannya yang telah hancur total oleh peperangan. Namun,
sumber dana untuk itu sangat terbatas, dan terutama diperoleh dari International Bank of
Reconstruction and Development (IBRD) berdasarkan Marshall plan. Oleh karena itu
terpaksalah negara-negara Eropa mengadakan pembangunan berencana dibawah
pengawasan IBRD. Tentu saja pembangunan tersebut memerlukan peraturan-peraturan
hukum yang akan mengarahkan kegiatan anggota masyarakatnya supaya melakukan hal-
hal yang mendukung rencana pembangunan ekonomi itu.
Bertambahnya kaidah-kaidah hukum di segala bidang yang mengarahkam anggota
masyarakat itulah yang akhirnya mengubah ciri hukum ekonomi dari yang membatasi
hukum perdata dan hukum dagang (Droit Économique) menjadi lebih luas (Droit de l’
Économie) seperti hukum tata negara, hukum pidana, hukum internasional, hukum pajak,
dan hukum administrasi negara.
Di Indonesia, kaidah-kaidah yang membatasi hukum perdata dan hukum dagang
maupun kaidah yang mengarahkan masyarakat sesuai dengan kehendak dan tujuan
pemerintah, ternyata sudah ada dalam hukum adat jauh sebelum negara-negara Eropa
melakukannya. Seperti dalam hukum adat serta Agrarische Wetgeving dan Agrarische
Besluit tahun 1870 yang melarang para petani menanami sawah atau ladangnya dengan
tanaman yang dikehendakinya sendiri, tetapi diadakan untuk mensukseskan Cultuur
Stelsel, yaitu penanaman tanaman keras, guna diekspor ke luar negeri.
Pada tahun 1875 diadakan Vrevreemdingsverbod atau larangan pengasingan tanah
adat kepada orang yang tidak tubduk pada hukum adat supaya rakyat Indonesia jangan
sampai kehilangan tanah (adatnya). Demikian pula pasal 163 Indische Staatsregeling
7
dapat dipandang sebagai kaidah-kaidah droit de l’ économie karena pasal-pasal itulah
yang menjadi landasan hukum dari struktur ekonomi Indonesia.
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan dapat dicatat juga kaidah-kaidah droit
économique dan droit de l’ économie di Indonesia, seperti larangan penimbunan barang
yang diancam dengan hukuman pidana subversi, pembatasan pemilikan tanah oleh
Undang-undang Pokok Agraria (1960), pasal 33 UUD 1945, Bimas, KUD, Kep.Pres.
14A, dan lain sebagainya.
II.3.2 Hukum Ekonomi atau “Hukum dan Ekonomi”
Lalu lintas ekonomi akhir-akhir ini semakin ramai dan rumit sehingga sering
membawa persoalan-persoalan baru yang menuntut pemecahan-pemecahan baru, seperti
dalam sengketa internasional melalui arbitrase, pengaturan tarif bersama, bebas cukai
pada kerja sama regional, atau keterikatan yang sama dalam ketentuan paten
internasional. Pada tingkat domestik juga mengalami hal yang sama. Banyak peristiwa
ekonomi dan pranata ekonomi yang dulu tidak kita jumpai sekarang hadir di tengah kita,
atau ada lembaga baru yang berupa perkembangan evolusi berpuluh tahun seperti yang
terjadi pada kontrak bagi hasil perminyakan kita. Semua itu tidak diatur dalam
ketentuan-ketentuan hukum kita sehingga tidak bisa menyelesaikan persoalan-persolaan
sekarang.
Ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi yang semakin kompleks ini
sebagian besar karena sifat hukum yang konservatif. Hukum itu sering sekali berubah
kalau nilai-nilai sudah berubah. Namun, peraturan lalu lintas ekonomi tersebut terdapat
di Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sehingga kita akan menyebutnya
sebagai hukum dagang saja. Padahal kita membutuhkan lebih dari sekedar hukum
dagang untuk menyikapi persoalan ekonomi yang muncul. Apalagi KUHD yang ada
sudah ketinggalan zaman kerena KUHD yang dipakai sejak 1848 itu adalah KUHD
Belanda yang diciptakan tahun 1838. Jadi wajar saja jika KUHD tidak mampu menjawab
persoalan mutakhir ekonomi.
Konsekuensi logis dari semua ini adalah mutlaknya perubahan dilakukan agar
KUHD tersebut bisa mengatur juga lalu lintas ekonomi yang sekarang terjadi. Perubahan
8
yang dilakukan hanyalah perubahan partial dengan memperhatikan kepentingan umum,
dan harus memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil.
Pembangunan hukum dengan pembangunan ekonomi sering dipisahkan, padahal
pertumbuhan hukum dan pertumbuhan ekonomi itu saling berhubungan. Kadangkala
pengaruh hukum terasa kuat, tetapi lebih sering pengaruh ekonomi yang lebih
menentukan.1 Atau sering pula hukum dan ekonomi itu bertarung dulu sebelum ketahuan
siapa yang akan keluar sebagai pemenang.2 Menurut Posner, sering terbukti suatu sistem
hukum itu mendukung efisiensi ekonomi. Pendapat ini agak meragukan sebab sering kita
mendengar keluhan bahwa cukup banyak ketentuan hukum yang ditafsirkan
menghambat kemajuan ekonomi.3
Kalau kita sepakat bahwa lalu lintas ekonomi yang semakin luas dan rumit ini
membutuhkan suatu rangkaian ketentuan hukum yang mengaturnya, tidak akan cukup
jika hanya dengan melakukan perubahan Hukum Dagang pada KUHD karena akan
memakan waktu yang lama. Lebih baik jika diciptakan satu cabang hukum yang baru.
Ada beberapa ahli menamakan hukum yang baru itu sebagai “Hukum Ekonomi”, ada
juga yang menyebutkan “Hukum dan Ekonomi”
Istilah “Hukum Ekonomi” cenderung menekankan soal dalil-dalil ekonomi yang
berhubungan dengan hukum penawaran dan permintaan. Sedangkan istilah “Hukum dan
Ekonomi” agaknya lebih menarik dan lebih luas jangkauannya. Dengan menempatkan
kata penghubung “dan” antara hukum dengan ekonomi sebetulnya kita membuka banyak
kemungkinan perluasan di masa datang.
1 Dilahirkannya UUPMA No.1 th 1967 karena pembangunan ekonomi membutuhkan peraturan yang mengatur masuknya modal asing ke Indonesia
2 Kepres 14/1979 yang ditujukan untuk membantu pengusaha lemah mengalami kemacetan karena realitas pembangunan ekonomi yang cenderung tidak mau membantu pengusaha lemah
3 Pasal 54 lama KUHD yang membatasi hak suara modal asing
9
II.4 Pengertian Politik
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang
antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian
ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai
hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun
nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan
bersama (teori klasik Aristoteles)
politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan
negara
politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik.
II.5 Hubungan Politik dan EkonomiElemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam
perekonomian , ideologi ekonomi dan politik, hubungan internasional, dan hubungan
antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Lingkungan politik telah diakui sebagai
faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Studi menunjukkan bahwa
nasionalisme dan perundangan dengan pemerintah dianggap sebagai masalah pokok bagi
manajemen internasional. Selanjutnya, Hendrick dan Struggles memperkirakan bahwa
lebih dari 60% perusahaan Amerika Serikat yang melakukan bisnis di luar negeri
mengalami kerugian akibat politik dalam periode 1975 sampai 1980
Dewasa ini semua pemerintah memainkan peranan penting dalam perekonomian
negara. Pada dasarnya peranan itu terdiri dari dua jenis yaitu sebagai pemeran serta