Hubungan antara Etika Dan Hukum

ETIKA DAN HUKUM

DIVISI BIOETIKA DAN HUMANIORA

FK USU

AGUSTUS 2009

Hukum dan undang-undang tidak mungkin mengatur semua aspek kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, harus ada tempat bagi kekuatan dan kemampuan dalam masyarakat sendiri untuk mengatur dirinya dalam hal-hal yang tidak diatur oleh hukum. Inilah tempat di mana norma-norma etika dan kode etik menjadi pedoman dan alat pengukur tentan baik-buruk atau benar-salahnya perbuatan manusia.

Hukum adalah rambu-rambu ketiga bagi dokter dalam menjalankan profesinya setelah moral dan etika.

Etika adalah ilmu yang mengkaji moral dan moralitas (bagi para filsuf).

Etika berarti pedoman perilaku dalam menjalankan profesi (bagi praktisi secara umum).

Bagi dokter, etika berarti memenuhi harapan profesi & masyarakat, serta secara khusus bertindak terhadap pasien sesuai asas dan aturan yang disepakati bersama oleh komunitas moralnya.

Hukum adalah sistem dari asas-asas dan aturan-aturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan dan diakui oleh otoritas tertinggi.

Persamaan

Etika dan hukum adalah sama-sama tentang nilai perorangan dan nilai dalam masyarakat, tentang keseimbangan antara dua kelompok nilai-nilai itu, dan tentang asas-asas fundamental yang mendasari nilai-nilai itu.

Perbedaan

Etika adalah pengaturan diri oleh komunitas moral tertentu terhadap warganya sendiri (self imposed regulation).

Hukum formal adalah pengaturan oleh negara yang berlaku untuk semua warga negara dan juga warga asing yang berada dalam wilayah hukum negara.

Etika profesi medis menuntut dokter kewajiban untuk berbuat hal positif terhadap pasien.

Hukum menuntut standar moral yang minimum dari warga negara. Hukum lebih banyak memuat apa yang tidak boleh dilakukan, dan jarang menuntut kewajiban positif dari seorang terhadap orang lain.

Etika menetapkan norma perilaku seseorang. Namun, norma etika tidak mengikat secara yuridis.

Dalam hal norma etika tertentu bertentangan dengan hukum, yang harus diberlakukan adalah ketentuan hukum.

Etika mengatur hal yang kecil (dari sopan santun), hingga hal berat (seperti euthanasia, transplantasi organ, ganti kelamin, dll).

Hukum tidak mengurus hal sepele / hal kecil (De minimis non curat lex)

Pendapat tentang etika dan moral bisa jadi berbeda-beda.

Asas hukum menciptakan pengaturan yang berlaku umum dan pasti dalam kehidupan masyarakat.

Jika ada perbedaan penilaian tentang etika, hukum harus memutuskan penilaian mana yang tepat.

Wacana tentang etika dapat memengaruhi hukum.

Banyak tindakan yang mulanya hanya kepedulian etika, baru disusul dengan pengaturan hukum.

Ada 4 kemungkinan kombinasi perbuatan oleh seorang profesional seperti dokter :Etis dan legalEtis tapi tidak legalTidak etis tapi legalTidak etis dan tidak legal

Ada tidaknya pelanggaran hukum diputuskan oleh hakim dalam suatu proses pengadilan, berdasar pada undang-undang.

Ada tidaknya pelanggaran etika ditentukan komunitas moralnya sendiri. Untuk dokter di Indonesia oleh Majelis Kehormatan dan Etika Kedokteran (MKEK), berdasarkan pada ketentuan dalam Kode Etik.

Pertentangan

Etika dan hukum dapat juga saling bertentangan.

Hal ini dapat terjadi pada suatu negara yang tidak demokratis. Jika penguasa membuat dan memberdayakan undang-undang untuk melegalisasikan kekuasaannya, dalam banyak hal hukum dapat menjadi bertentangan dengan nilai moral dan etika yang hakiki.

HUKUMETIKA

DISIPLIN

NORMADALAM PRAKTIK KEDOKTERAN

ATURAN HUKUM KEDOKTERANATURAN

PENERAPAN ETIKA KEDOKTERAN(KODEKI)

ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN

ETIKA DOK DISIPLIN DOK HUKUM DOK

1. NORMA MORAL - MASALAH

MORAL

2. PELANGGARAN: DILEMA NORMA INTERNAL (BAIK - BURUK) 3. DAMPAK - KUALITAS

MORAL - KEHORMATAN PROFESI4. LINGKUP - PERILAKU ETIK

1. NORMA DISIPLIN ~ STD PROFESI (KOMPETENSI, YAN, PRLKU) 2. PELANGGARAN → LANGGAR

STANDAR PROFESI (BENAR - SALAH)3. KUALITAS

PROFESI (LAYANAN,

PERILAKU) - KEHORMATAN

PROFESI4. KOMPETENSI YANMEDIK PERILAKU PROF

1. NORMA HUKUM

2. PELANGGARAN NORMA HUKUM (BENAR – SALAH)

3. PENYELESAIAN KONFLIK/ KEDAMAIAN

4. PERATURAN HK TTG YAN KEDOKTERAN

ETIKA DOK DISIPLIN DOK HUKUM DOK

5. BENTUK: KODE ETIK PROFESI6. DISUSUN: ORG. PROFESI7. SANKSI - MORAL/HT NURANI - NASEHAT/ TEGURAN - PENGUCILAN

8. YANG MEMERIKSA - MKEK - MKEKG - ANGG PROFESI

5. ATURAN DISIPLIN KEDOKTERAN 6. KOMPILASI OLEH KKI

7. SANKSI ~ TEGURAN - REEDUKASI ~ CABUT STR /SIP

8. MKDKI: - DOKTER - DOKTER GIGI - SARJANA HUKUM

5. UU, PP, PERMEN,

KEPPRES DLL6. NEGARA (DPR

+ PEMERINTAH)7. SANKSI - PID: DENDA/ PENJARA - PDT: GANTI RUGI -

ADMINISTRASI: PENCABUTAN

8.PENGADILAN: -NEGERI -TUNANGGOTA: HAKIM

ETIKA

DR DISIPLIN

DRG

SENGKETA HUKUM

SENGKETA

NON HUKUM

MKEK

MKDKI

PERADILAN PIDANA

PERADILAN PERDATA

PELANGGARAN & CARA PENANGANAN

LEMBAGA MEDIASI (ADR)

PERADILAN TUN

Rangkuman

Etika sebagai falsafah, pengetahuan, dan pedoman praktis adalah penting karena :Etika memberi petunjuk nilai kehidupan

sesungguhnya.Etika mengajar manusia membuat keputusan

yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.Etika membuat orang berpikir, memilih, dan

bertindak bijaksana.

Sedang hukum berfungsi dan bertujuan : Mengatur hubungan bermasyarakat, kegiatan serta

tindakan masyarakat, agar kehidupan tertib, aman, dan adil.

Hukum melindungi manusia dan integritasnya, melindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Hukum menetapkan ‘aturan main’ dalam masyarakat. Lembaga hukum memberikan bantuan hukum untuk

mewujudkan atau membela hak manusia.

Dalam profesi medis, etika kedokteran dan hukum kesehatan dapat saling mengisi agar profesi itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bagi pasien maupun bagi dokter.