Hub Pempus dan Pemda Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia STKS Bandung

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSATdengan

PEMERINTAH DAERAH

Kelompok 6Nama Anggota : 1. Esti Rahayu (1404259)

2. Meta Septiyana P (1404)

3. Heru Cahyo R (1404)

Pengertian Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan

pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi

dalam pemerintahan negara. Pada dasarnya, guna mencapai tujuan Negara yaitu

kemakmuran rakyat, perlu adanya hubungan harmonis dari berbagai pihak. Termasuk

pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan terjalin kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadap

rakyat dapat diwujudkan

Hubungan pemerintah pusat dan daerah mempunyai kaitan erat dengan usaha penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu

UU. No. 5 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1992 tentang titik berat pelaksanaan otonomi daerah di

Daerah Tingkat II perlu diupayakan agar realisasinya benar-benar diwujudkan.

Jenis – Jenis Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan kerja dalam pemerintahan yaitu hubungan kerja kedinasan antara unit satu

dengan unit lainnya (hubungan kerja formal) baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hubungan antara Pemerintah

Tingkat Pusat sebagai keseluruhan dengan aparat Pemerintahan Daerah termasuk hubungan unit

hubungan pusat dengan daerah.

Ada dua jenis hubungan yang ada di dalam hubungan kerja pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu :

Hubungan HierarkhiYaitu hubungan kerja yang bersifat vetikal, yakni

hubungan kerja timbal balik antara atasan dan bawahan, dari tingkat pejabat tertinggi sampai ke tingkat pejabat terendah.

Hubungan FungsionalYaitu hubungan kerja yang bersifat horizontal yang

berbentuk hubungan kerja sama antara dua atau lebih unit organisasi/ pejabat yang mempunyai kedudukan ekselon yang setara. Hubungan ini bertujuan melancarkan kegiatan pembangunan dan aplikasi pelaksanaan administrasi.

Hubungan kerja antar Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah dapat dilihat pada instansi Daerah. Instansi Daerah terbagiatas :

• Instansi Vertikal, yaitu instansi yang dalam melaksanakan tugas danfungsinya bertanggung jawab langsung kepda Pemerintah Pusat.

• Instansi Horizontal, yaitu instansi yang dalam melaksanakan tugasdan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sebagaiPemerintah Daerah.

Adapun hubungan kerja secara yuridis antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah adalah :- kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melaluimenteri dalam negeri- instansi vertikal secara teknis bertanggung jawab kepada menteriyang bersangkutan (yang menaungi)- instansi otonomi mempunyai hubungan hierarkhi dengan KepalaDaerah, namun secara teknis mempunyai hubungan denganDepartemen yang menaungi

Selain itu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapatsuatu pengawasan yang bersifat represif terhadap semua PeraturanDaerah dan Keputusan Kepala Daerah, walaupun Peraturan Daerah danKeputusan Daerah itu sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.Pengawasan itu berwujud : mempertangguhkan berlakunya suatu Peraturan Daerah atau

Keputusan Daerah membatalkan suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Daerah

Azas pokok yang dipedomani dalam hubungan kerja PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah adalah desentralisasi dan dekonsentrasi.Pada hakekatnya negara lah atau Pemerintah Pusat lah yang mempunyaikata terkhir terhadap ketentuan-ketentusn tentang batas otonomi, baiksecara positif maupun secara negatif. Hal ini memamg sesuai denganmaksud daripada desentralisasi dan dekonsentrasi yang pada hakekatnyatidak lebih dari suatu sarana atau cara untuk melakukan pemerintahan didaerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dandengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi:a) Hubungan wewenangb) Keuanganc) Pelayanan umumd) Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil danselaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnyamenimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

1. Pembagian urusan PemerintahanKetentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara

pempus dan pemda sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal adalah Pasal 10-18 UU Nomor 32 Tahun 2004.Dalam kaitannya dengan hubungan pempus dan pemda maka adanya pembagian wewenang urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu :

a). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (pemerintah)

b). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsic). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten/Kota

2. Kriteria Pembagian urusan antar Pemerintah, daerahProvinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yangconcurren (artinya urusan pemerintahan yang penanganannyadalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersamaantara Pemerintah dan pemerintah daerah) secara proporsionalantara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kotamaka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitasdan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan sebagai suatu sistem antara hubungankewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsidan pemerintah Kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerahyang saling terkait, tergantung dan sinergis.

3. Urusan Pemerintah yang menjadi urusan pempus

Urusan pemerintahan terdiri atas urusanpemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenanganPemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagibersama antar tingkatan dan/atau susunanpemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah,pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugaspembantuan.

4. Penyelenggaraan Urusan PemerintahanDalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan (pasal 10 ayat 3 UU No.32/2004)

Pemerintah :a) Menyelenggarakan sendirib) Dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat

Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atauc) Dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Di samping itu, penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan (Pasal 10 ayat 3) Pemerintah dapat :

a) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, ataub) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil

pemerintah,c) atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau

pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

5. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria-kriteria, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Hubungan Dalam Berbagai Bidang

1. Urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.Pembagian urusan antar pemerintah, pemprov dan pemkab diatur lebih lanjut dalam PP No 38 tahun 2007.

2. Hubungan Dalam bidang keuangan Hubungan keuangan antara pempus dan pemda Pasal 15 ayat 1 UU

No.32/2004 meliputi :a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; danc. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah

Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi :a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan.

pemerintahan daerah kabupaten/kota;b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;c. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dand. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

3. Hubungan dalam bidang pelayanan umum Antara Pempus dan pemda (vertikal) meliputi :

a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;

b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan

c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerahdalam penyelenggaraan pelayanan umum. Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :

a) pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;

b. kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraanpelayanan umum; dan

c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

4. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya Antara Pemerintah dan pemerintahan daerah

a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya,

dan pelestarian;b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya; danc. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan

Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

yang menjadi kewenangan daerah;

b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan sumber daya lainnya antar

pemerintahan daerah; danc. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya.

Daerah yang memiliki wilayah lautdiberikan beberapa kewenangan untukmengelola sumber daya di wilayah laut.Daerah mendapatkan bagi hasil ataspengelolaan sumber daya alam di bawahdasar dan/atau di dasar laut sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Sesi

Tanya Jawab

Kesimpulan :

Terima Kasih