Pada edisi ketujuh Horas Medan kali ini, Redaksi diantaranya menampilkan berita terkait dengan Rangkaian Kegiatan Wakil Ketua BPK di Medan, Penyerahan LHP di Bulan Juli 2017, Halal Bi Halal Idul Fitri 1438 H, dan informasi-informasi menarik lainnya. Dewan Redaksi Pengarah : Ambar Wahyuni Penanggungjawab : Agung Hartono Ketua : Iskandar Setiawan Pelaksana: Petrus Sihaloho, Venny, M. Amin, Ahmad Nur, Wahyu Isdariyanto, Lyz Anita Butar- butar, Nursalam Harianja, Leni Dianawati, Desi Sidauruk, Ronal Polatua, Awiek Prama Yudha, Dar Agnema, Ali Azril Dari Redaksi Kamis, 27 Juli 2017. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari aspek penyelesaian kerugian negara/daerah. Disatu pihak penyelesaian kerugian negara/daerah adalah salah satu bukti pertanggungjawaban bendahara apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian kerugian negara/daerah diharapkan menjadi pelajaran untuk menimbulkan efek jera bagi bendahara maupun pengelola keuangan, demikian pengarahan Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam acara "Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Peyelesaian Kerugian Daerah pada Entitas Wilayah Perwakilan Sumatera Utara dan Aceh" yang digelar di Hotel Aston Medan (25/7). Selain Wakil Ketua forum diskusi ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Kaditama Binbangkum, Nizam Burhanuddin, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Vincentia Moli Ambar Wahyuni , Kepala BPK Perwakilan Nangroe Aceh Darussalam, Isman Rudy serta para sekretaris daerah dan i n s p e k t u r provinsi/kabupaten/kota dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. “Peran BPK bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi mendorong agar pemerintah pusat/daerah tertib dalam penyusunan laporan keuangan”, tegas Wakil Ketua. Fungsi dan Tugas BPK sesuai dengan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK adalah pertama melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kedua memantau penyelesaian kerugian negara, ketiga memantau pelaksanaan penggantian kerugian. Tugas lain dari BPK memberikan pendapat kepada DPR/DPD/DPRD, pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara dan keterangan ahli dalam proses peradilan. “Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut sudah sepantasnya BPK disebut sebagai lembaga pejaga harta negara bukan pemberatasan korupsi”, ungkap Wakil Ketua. “Dalam rangka meningkatkan sinergitas pemahaman dan mendapat gambaran tentang BPK ada dua hal proses kunci dalam tanggung jawab keuangan negara yaitu pada saat pelaksanaan pemeriksaan dan pada saat setelah pemeriksaan. Pada saat setelah Horas Medan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA pemeriksaan ada proses tindak lanjut setelah pemeriksaan”, kata Wakil Ketua. Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Utara mengatakan pengeloaan keuangan dan kekayaan negara/daerah menuntut kehati-hatian dan kecermatan dari setiap aparatur yang melaksanakannya. Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, efektif dan efisien serta profesional dan bertanggungjawab, hal tersebut bertujuan agar pengelolaan keuangan negara/daerah dilaksanakan dengan baik dan benar, terhindar dari berbagai kesalahan dan penyimpangan, namun dalam pelaksanaannnya tidak dipungkiri kesalahan dan penyimpangan mungkin saja dapat terjadi walaupun hal tersebut sangat tidak diharapkan. Kesalahan dan penyimpangan yang terjadi berpotensi menyebabkan kehilangan atas kekayaan negara/daerah yang menyebabkan negara/daerah mengalami kerugian. Kesalahan dan penyimpangan keuangan negara/daerah umumnya melibatkan aparatur negara/daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah yang disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik mengandung unsur kesengajaan maupun tidak mengandung unsur kesengajaan. BPK Gelar Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Peyelesaian Kerugian Daerah pada Entitas Wilayah Perwakilan Sumatera Utara dan Aceh Edisi Juli 2017 Selamat Hari Lahir ^_^ K ata Becak diadopsi dari bahasa Hokkien: be chia "kereta kuda" yang berarti suatu alat transportasi beroda tiga, yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Kapasitas normal becak adalah dua orang penumpang dan seorang pengemudi. Menjadi pengemudi becak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nafkah yang mudah, sehingga jumlah pengemudi becak di daerah yang angka penganggurannya tinggi dapat menjadi sangat tinggi, dan akan menimbulkan pelbagai keruwetan lalu lintas. Karena itu becak dilarang di Jakarta sekitar akhir dasawarsa 1980-an. Alasan resminya antara lain kala itu ialah bahwa becak menampilkan “eksploitasi manusia atas manusia” Sedangkan Becak Mesin adalah istilah yang digunakan di Sumatera khususnya di Sumatera Utara untuk becak yang digerakkan dengan mesin, atau bisa juga disebut juga sebagai Becak Motor. Becak mesin Becak Motor, Icon Transportasi Rakyat Sumatera Utara ini merupakan salah satu alat transportasi yang sangat populer untuk perjalanan dari pintu ke pintu khususnya di daerah Sumatera Utara. Berbeda dengan di Jawa, Sulawesi pengemudi becak di Sumatera berada disamping sehingga lebar becak beserta pengemudinya hampir menyamai ukuran lebar mobil sehingga ketika berkeliaran di jalan akan membuat jalan tampak terlihat penuh. Untuk becak mesin karena kecepatannya tinggi pengemudinya diwajibkan untuk menggunakan helm. Di Sumatera sendiri pada awalnya Becak Mesin tersebut menggunakan mesin dua langkah Rex buatan Jerman berkapasitas kecil yang dipasang pada becak dayung. kemudian berkembang menggunakan sepeda kumbang Gobel yang dikayuh untuk menghidupkannya , pada jaman sekarang Becak Mesin/Motor sudah menggunakan motor produksi baru yang banyak dipasarkan di Indonesia untuk menggerakkan becak tersebut. Sepeda motor yang digunakan di Medan untuk dijadikan becak motor ini biasanya adalah sepeda motor dengan merk Fichtel and Sachs pada jaman dulu, yang kemudian di gantikan dengan motor Honda Win. Zulfitri Syawaluddin Hasibuan, S.H. 01 Juli 2017 Yulika Benny Mahadewi, S.TP 04 Juli 2017 Venny, S.Sos. 07 Juli 2017 Andri Juliansyah 09 Juli 2017 Masniar Elysabeth, S.E., M.Si., Ak. 09 Juli 2017 Indah Yuliana, S.E. 12 Juli 2017 Darma Hsb 15 Juli 2017 M. Amin 17 Juli 2017 Yudi Prawiratman, S.E.,M.M., Ak., CA. 21 Juli 2017 Edwin Mangasi Sianipar, S.E., M.Si. 21 Juli 2017 Dheni Winanto, S.H. 24 Juli 2017 Khairul Aulad, S.E., M.Si. 25 Juli 2017 Nursalam Harianja, S.A.B.. 27 Juli 2017 Yudi Prawiratman 21 Juli 2017