RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/126/2021 TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KESEPULUH TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia; b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh Tahun 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); jdih.kemkes.go.id
20
Embed
HK.01.07/MENKES/126/2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RANCANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/126/2021
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KESEPULUH TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter
spesialis di seluruh Indonesia;
b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan
spesialistik dilakukan melalui penempatan peserta
dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka
Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh
Tahun 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
jdih.kemkes.go.id
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018
tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter
Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis–
Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter
jdih.kemkes.go.id
- 3 -
Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1121);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1146);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan
Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan
Dokter Spesialis;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA
PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN
KESEPULUH TAHUN 2021.
KESATU : Peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka
pendayagunaan dokter spesialis angkatan kesepuluh Tahun
2021 selanjutnya disebut Peserta.
KEDUA : Daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.
KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis
anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis
anestesi dan terapi intensif, spesialis radiologi, dan spesialis
patologi klinik.
KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
terdiri atas:
a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung;
dan
b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak
langsung.
KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT
berstatus ASN dan nonASN.
jdih.kemkes.go.id
- 4 -
KEENAM : Jangka waktu penempatan peserta penerima bantuan biaya
pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEEMPAT huruf a sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KETUJUH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya
pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEEMPAT huruf b dengan status ASN sesuai
dengan ketentuan instansi asal masing-masing.
KEDELAPAN : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya
pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEEMPAT huruf b dengan status nonASN
selama 12 (dua belas) bulan.
KESEMBILAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
jdih.kemkes.go.id
- 5 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/126/2021
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS ANGKATAN KESEPULUH TAHUN 2021
DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN
DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS ANGKATAN KESEPULUH TAHUN 2021
A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
1 dr. Nur Arafah,
Sp.A
RS milik
Pemda Aceh
Timur
Aceh Timur Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
2 dr. Melly Aditya
Harahap, Sp.A
RS milik
Pemda Aceh
Timur
Aceh Timur Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
3 dr. Maulida
Devi Yanti,
Sp.PK
RS Umum
Daerah Cut
Meutia Kab.
Aceh Utara
Aceh Utara Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
jdih.kemkes.go.id
- 6 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
4 dr. Desi Afrina,
Sp.PK, M.Ked
(Clin-Path)
RS Umum
Daerah
Muyang Kute
Redelong
Bener Meriah
Bener Meriah Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
5 dr. Rahmi
Juniar, Sp.PD
RS Umum
Daerah Pidie
Jaya
Pidie Jaya Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
6 dr. Nasriah,
Sp.PD
RS Umum
Daerah Pidie
Jaya
Pidie Jaya Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
7 dr. Karolina
Purba, Sp.PD
RS Umum
Daerah H.
Sahudin
Kutacane
Aceh
Tenggara
Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
8 dr. Dedy
Fachrizal,
Sp.PD
RS Umum
Daerah Sultan
Alaiddin Said
Maulana
Abdul
Aceh Timur Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
9 dr. Cut
Herlinda TA,
Sp.PD
RS Umum
Daerah Teuku
Umar
Kabupaten
Aceh Jaya
Aceh Jaya Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
jdih.kemkes.go.id
- 7 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
10 dr. Muhammad
Indra
Syahputra,
Sp.PD
RS Umum
Daerah
Teungku
Peukan
Aceh Barat
Daya
Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
11 dr. Sabarina,
Sp.PD
RSUD Sigli,
Kab. Pidie,
Aceh
Pidie Aceh Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
12 dr. Rina
Anggraini, Sp.A
RS milik
Pemda Kota
Sibolga
Kota Sibolga Sumatera
Utara
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
13 dr. Greta
Selfani Gulo,
Sp.OG
RS milik
Pemda Nias
Barat
Nias Barat Sumatera
Utara
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
14 dr. Fajriansyah,
Sp.PD
RS Umum
Daerah Dr.
Achmad
Mochtar
Kota
Bukittinggi
Sumatera
Barat
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
15 dr. Tetty
Wahyuni
Panjaitan,
Sp.PK, M.Ked
(Clin-Path)
RS Umum
Daerah Dr.
R.M. Pratomo
Bagansiapiapi
Rokan Hilir Riau Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
jdih.kemkes.go.id
- 8 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
16 dr. Noper Maili,
Sp.Rad
RS Umum
Daerah Mayjen
H. A. Thalib
Kerinci Jambi Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
17 dr. Eka
Rahman,
Sp.Rad
RS Umum
Daerah KH.
Daud Arif
Tanjung
Jabung Barat
Jambi Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
18 dr. Dewi
Suspolita,
Sp.PK
RS Umum
Daerah
Hasanuddin
Damrah
Manna
Bengkulu
Selatan
Bengkulu Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
19 dr. Rizky Nur
Putra, Sp.Rad
RS Umum
Daerah Sejiran
Setason
Bangka Barat Kepulauan
Bangka
Belitung
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
20 dr. Heru Aris
Munandar,
Sp.OG
RS Umum
Daerah dr. H.
Marsidi
Judono
Belitung Kepulauan
Bangka
Belitung
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
21 dr. Suci
Syamsiah
Ramdhini,
Sp.Rad
RS milik
Pemda Bogor
Bogor Jawa Barat Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
jdih.kemkes.go.id
- 9 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
22 dr. Beta
Fathurrahmiati
Dewi, Sp.PD
RS Umum
Daerah R
Syamsudin,
SH
Kota
Sukabumi
Jawa Barat Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
23 dr. Ika Safitri,
Sp.Rad
RSUD Kartini
Karanganyar
Karanganyar Jawa
Tengah
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
24 dr. Presty Wuri
Wardani,
Sp.Rad
RS Umum
Daerah Ir.
Soekarno
Kabupaten
Sukoharjo
Sukoharjo Jawa
Tengah
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
25 dr. Mohammad
Fikri Hafidhi,
Sp.B
RSUD KRT.
Setjonegoro,
Kab.
Wonosobo
Wonosobo Jawa
Tengah
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
26 dr. Novi
Efridayanti,
Sp.A
RS Umum
Daerah Dr.
Iskak
Tulungagung
Tulungagung Jawa Timur Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
27 dr. Siska
Natalia
Situmeang,
Sp.A
RS milik
Pemda Kota
Tangerang
Selatan
Kota
Tangerang
Selatan
Banten Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
jdih.kemkes.go.id
- 10 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
28 dr. Ambar
Wulan, Sp.Rad
RSUP Dr.
Sitanala
Tangerang
Kota
Tangerang
Banten Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
29 dr. Kartika Eka
Pratiwi, Sp.PD
RS Umum
Daerah Asy-
Syifa
Sumbawa
Barat
Sumbawa
Barat
Nusa
Tenggara
Barat
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
30 dr. Albert Yara
Limanago, Sp.B
RS Umum Dr
TC Hillers
Maumere
Sikka Nusa
Tenggara
Timur
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
31 dr. Daniel Doli
Haholongan,
Sp.B
RS Umum
Daerah
Kefamenanu
Timor Tengah
Utara
Nusa
Tenggara
Timur
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
32 dr. Anna
Calesta
Nastasia Nalley,
Sp.Rad
RS Umum
Daerah S. K.
Lerik
Kota Kupang Nusa
Tenggara
Timur
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
33 dr. Artha Ida
Waty
Simamora,
Sp.OG
RS Umum
Daerah Puruk
Cahu
Murung Raya Kalimantan
Tengah
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
jdih.kemkes.go.id
- 11 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
34 dr. Broto
Susilo, Sp.B
RS Umum
Daerah Ratu
Zalecha
Banjar Kalimantan
Selatan
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
35 dr. David
Paranoan,
Sp.PD
RS Umum
Daerah Aji
Muhammad
Parikesit
Kutai
Kartanegara
Kalimantan
Timur
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
36 dr. Diah Ayu
Kusuma, Sp.PK
RS Umum
Daerah
Panglima
Sebaya
Paser Kalimantan
Timur
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
37 dr. Ivone Renly
Juliet Wilar,
Sp.PD
RS Umum
Daerah
Anugerah
Kota
Tomohon
Sulawesi
Utara
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
38 dr. Zainuddin
Wumu, Sp.B
RS Jiwa Prof.
Dr. V. L.
Ratumbusyang
Kota Manado Sulawesi
Utara
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
39 dr. Muhammad
Rezza, Sp.An
RS Umum
Daerah
Kabelota
Donggala Sulawesi
Tengah
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
jdih.kemkes.go.id
- 12 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
40 dr. Revlie
Towoliu, Sp.PD
RS Umum
Daerah
Ampana
Tojo Una-Una Sulawesi
Tengah
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
41 dr. Nurul
Hudayani, Sp.A
RS Umum
Daerah Tora
Belo
Sigi Sulawesi
Tengah
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
42 dr.
Mutmainnah,
Sp.A
RS Dr.
Tadjuddin
Chalid, MPH
Kota
Makassar
Sulawesi
Selatan
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
43 dr. Komet
Rama Daud,
Sp.B
RS Umum
Daerah I
Lagaligo
Luwu Timur Sulawesi
Selatan
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
44 dr. Yelisa
Tanete
Patandianan,
Sp.B
RS Benyamin
Guluh Kolaka
Kolaka Sulawesi
Tenggara
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
45 dr. Herniati H.
Alimadong,
Sp.A
RS
Bahteramas
Provinsi Sultra
Kota Kendari Sulawesi
Tenggara
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
jdih.kemkes.go.id
- 13 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
46 dr.
Nurkamilawati
Arista, Sp.OG
RS Umum
Daerah
Kabupaten
Bombana
Bombana Sulawesi
Tenggara
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
47 dr. Moh. Taufan
Ibrahim, Sp.PD
RS Umum
Daerah Toto
Kabila
Bone Bolango Gorontalo Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
48 dr. Intan Dwi
Malahayati,
Sp.OG
RS Umum
Masohi
Maluku
Tengah
Maluku Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
49 dr. Vivid Umi
Varidha,
Sp.Rad
Kementerian
Pertahanan
Kementerian
Pertahanan
Kementerian
Pertahanan
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
50 dr. Moh.
Firman Syarif,
Sp.Rad
Kementerian
Pertahanan
Kementerian
Pertahanan
Kementerian
Pertahanan
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
51 dr. Abdul Aziz
Mubarok,
Sp.PD
Kementerian
Pertahanan
Kementerian
Pertahanan
Kementerian
Pertahanan
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
jdih.kemkes.go.id
- 14 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
52 dr. Caecilia
Setianingsih,
Sp.Rad
Kementerian
Pertahanan
Kementerian
Pertahanan
Kementerian
Pertahanan
Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
53 dr. I Gede Herry
Yudiskara,
Sp.An
POLRI POLRI POLRI Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
54 dr. Dinda Aini
Soraya, Sp.Rad
POLRI POLRI POLRI Disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang
Berstatus ASN
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
1 dr. Adelina
Wahyuni Lubis,
Sp.A
RS Umum
Daerah
Tapanuli
Selatan
Tapanuli
Selatan
Sumatera
Utara
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
2 dr. Hinarto,
Sp.An
RS Umum
Daerah Kep.
Mentawai
Kepulauan
Mentawai
Sumatera
Barat
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
3 dr. Rozi Indra,
Sp.PK
RS Umum
Daerah Sungai
Rumbai
Dharmasraya Sumatera
Barat
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
jdih.kemkes.go.id
- 15 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
4 dr. Raissa
Nurwany,
Sp.OG
FK Universitas
Sriwijaya
Palembang Sumatera
Selatan
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
5 dr. Senov Eka
Permadi, Sp.PD
RS Umum
Daerah 45
Kuningan
Kuningan Jawa Barat Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
6 dr. Anisah
Amalia Waqiati,
Sp.Rad
RS Umum
Daerah
Bumiayu
Brebes Jawa
Tengah
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
7 dr. Fitri
Megawati
Priharum
Arlina, Sp.Rad
RSUD
Waikabubak
Sumba Barat Nusa
Tenggara
Timur
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
8 dr. Muhammad
Zulkifli, Sp.An
RS milik
Pemda Paser
Paser Kalimantan
Timur
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
9 dr. Febriyanto
Purnomo Putro,
Sp.B
RS milik
Pemda Kutai
Kartanegara
Kutai
Kartanegara
Kalimantan
Timur
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
10 dr. Yashinta
Sampeliling,
Sp.OG
RS Umum
Daerah
Akhmad
Berahim
Tana Tidung Kalimantan
Utara
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
11 dr. Sardina,
Sp.OG
RS Umum
Daerah Daya
Kota Makassar
Kota
Makassar
Sulawesi
Selatan
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
12 dr. Witono
Gunawan,
Sp.OG
RS Umum
Daerah Haji
Makassar
Kota
Makassar
Sulawesi
Selatan
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
13 dr. Adrian
Johan Khoman,
Sp.A
RS Umum
Daerah
Kabupaten
Mimika
Mimika Papua Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
jdih.kemkes.go.id
- 16 -
No Nama Rumah Sakit Kabupaten/
Kota Provinsi
Lama
Penugasan
14 dr. Erwin
Parulian
Pasaribu, Sp.B
RS Umum
Daerah Paniai
Paniai Papua Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
15 dr. Katarina
Noviyanti,
Sp.PK
RS milik
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Hukum dan
HAM
Sesuai dengan
ketentuan
instansi asal
C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang