Hilirisasi Pembangunan Industri Berbasis Migas dan Batubara

Hilirisasi Pembangunan Industri

Berbasis Migas dan Batubara Direktorat Industri Kimia Hulu

Ditjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

17 Februari 2016

LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana

Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang

Pembangunan Sumber Daya Industri

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor

31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Perindustrian 2015-2019

Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri

Pupuk

Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan

Pembangunan Papua dan Papua Barat

Gambaran Umum

Industri petrokimia merupakan industri strategis yang menghasilkan

bahan baku industri manufaktur.

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang cukup besar sebagai

bahan baku industri petrokimia.

Saat ini, sebagian SDA dijadikan komoditi ekspor dimana nilai tambah

yang didapat jauh lebih kecil dibandingkan produk petrokimia.

Pembangunan industri pupuk dan petrokimia berbasis SDA merupakan

langkah strategis dalam upaya menorong hilirisasi hasil tambang (SDA).

Pembangunan industri melalui program hilirisasi serta kompleks industri

petrokimia akan berdampak terhadap pengembangan daerah,

meliputi infrastruktur, pendidikan, penyerapan tenaga kerja dan

peningkatan kesejahteraan dalam rangka memperkokoh NKRI, serta

mendorong tumbuhnya berbagai industri turunan petrokimia yang maju

dan berkesinambungan

POTENSI SUMBER DAYA ALAM

POTENSI GAS BUMI

Total cadangan 150,39 TSCF

- Cadangan terbukti 101,54 TSCF

- Cadangan potensial 48,85 TSCF Cadangan terbesar berada di Natuna dengan cadangan 50,48 TSCF kemudian Papua

Barat dengan total cadangan 23,9 TSCF dimana terdapat cadangan 6-8 TSCF belum

teralokasi.

POTENSI BATUBARA

SEBARAN BATUBARA

Sumber daya terbesar berada di Sumatera Selatan (51,90

milyar ton; 50%), Kalimantan Timur (47,01 milyar ton; 37,17%)

dan Kalimantan Selatan (14,46 milyar ton; 11,41%)

POTENSI POTENSI PASAR

Pohon Industri Petrokimia

SUPPLY DEMAND

Supply-demand 2014

Satuan dalam ton

Proyeksi Supply Demand 2020

No Industri Kebutuhan (ton)

1. Ethylene *) 2,100,000

2. Propylene *) 1,900,000

3. Polyethylene 1,740,000

4. Polypropylene 1,770,000

5. Methanol **) 2,400,000

6. Urea 8,900,000

7. Ammonia (di luar industri pupuk) 1,500,000

Data Dit. Industri Kimia Hulu, Kemenperin *) Dengan asumsi ada pengembangan Industri Polyethylene dan Polypropylene di Indonesia **) Dengan adanya rencana pengembangan Industri Olefin berbasis Methanol

BENEFIT TERHADAP

PEREKONOMIAN

NILAI TAMBAH

LIFETIME

ARAH PENGEMBANGAN

RIPIN

Industri prioritas tahun 2015-2035

INDUSTRI PRIORITAS YANG

DIKEMBANGKAN

RENCANA PENGEMBANGAN

RENCANA INDUSTRI PETROKIMIA

Bintuni Papua Barat:

Industri petrokimia

berbasis gas bumi

Mesuji dan Muara Enim:

Industri petrokimia

berbasis batubara

TELUK BINTUNI

Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat telah ditetapkan

sebagai WPPI berdasarkan Rencana Induk

Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

Terdapat potensi gas sebesar 23,9 TSCF dimana

potensi 6-8 TSCF belum teralokasi.

Dukungan Pemerintah Papua Barat dalam

pengembangan industri petrokimia di Kabupaten

Teluk Bintuni.

Komitmen investor industri pupuk dan petrokimia untuk

membangun industri di Teluk Bintuni.

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DI

TELUK BINTUNI

1. industri petrokimia yang direncanakan di kawasan industri Teluk Bintuni, antara lain untuk:

• Amoniak-urea

• Metanol

• Etilen

• Propilen

• Polietilen

• Polipropilen

2. PT Pupuk Indonesia (Persero) diberi tugas untuk mengelola Kawasan Industri Teluk Bintuni seluas 2.112 ha.

3. Sedang dilakukan studi bersama untuk penyediaan alokasi gas bumi untuk industri pupuk sampai habis masa konsesi tahun 2035.

4. Sedang dilakukan pembicaraan awal alokasi gas dari sumber lain untuk industri petrokimia.

RENCANA PENGEMBANGAN

Natural Gas (180

MMSCFD)

Ammonia and

urea plant Urea 2.300 KTA

Ammonia 1.320 KTA

Pupuk

Petrokimia

MUARA ENIM

Kerjasama PT Pupuk Sriwidjaja dan PT Bukit Asam dalam pembangunan

gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri pupuk. Permbangunan

plant gasifikasi berada dekat mulut tambang (Mine Mouth)

Proyek ini dapat menghemat konsumsi gas 25%. PT Bukit Asam akan

menyediakan batubara sebagai bahan baku gasifikasi selama 20 tahun.

Dari hasil FS,

• Jenis batubara yang digunakan adalah lignite

• Terdapat tiga pilihan plant produksi yaitu urea plant, ammonia plant

atau gabungan antara ammonia dan urea plant

MUARA ENIM

PT Lion Power Energy (Sugico Group) bekerjasama

dengan PERTAMINA di Muara Enim

mengembangkan industri petrokimia turunan

methanol berbasis batubara: Proses Feasibility Study

PT Odira sedang mengembangkan industri kimia berbasis batubara di dekat Tanjung Api-Api : Proses

Pre FS

HASIL

HAL-HAL YANG TELAH DICAPAI

Pemenuhan Gas untuk Pabrik Pupuk di Teluk Bintuni sebesar 180 MMSCFD telah

dialokasikan sesuai surat Plt. Kepala SKK Migas kepada BP Berau Ltd No. SRT-

0839/SKKO0000/2014/S2 tanggal 24 September 2014;

Status kawasan industri petrokimia di Teluk Bintuni telah ditetapkan sebagai Areal

Penggunaan Lain (APL) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 783/MENHUT-II/2014

tanggal 22 September 2014;

Surat penetapan PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai pengelola kawasan

di Teluk Bintuni telah dikeluarkan oleh Menteri BUMN dengan Surat No. S-

128/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015;

Telah ditandatangani MoU antara PT. Pupuk Indonesia dan BP Berau pada tanggal 25 Juni

2015.

Telah beroperasi prototype plant gasifikasi batubara di PT Pupuk Kujang pada April 2015

sebagai berikut:

Gasifier type Fluidized bed –Dry ash

Feed Capacity 50 ton/day, (ar)

Syn-gas 1800 m3 N/hr-dry

Steam Production 4.5 t/hr, 500 oC

Area 100 x 80 m2

RENCANA KERJA

PUPUK DI TELUK BINTUNI

PETROKIMIA DI TELUK BINTUNI

1 Pembahasan dengan pengelola kawasan

2 Pengukuran Lahan oleh pengelola kawasan Target: Juni 2016

3 Pematangan lahan sesuai kebutuhan

4 Penetapan alokasi gas untuk industri petrokimia di

Teluk Bintuni

Menunggu ketetapan dari Menteri

ESDM

TARGET: Desember 2015

5 Instruksi pemenuhan gas untuk industri petrokimia di

Teluk Bintuni

TARGET: Desember 2015

6 Pembahasan MoU KKS dengan Industri Petrokimia

tentang Studi Bersama untuk penyediaan alokasi gas

bumi untuk industri petrokimia 200 (+200) MMSCFD

TARGET: Awal 2016

7 Steering Committee Meeting Pembahasan Study

Bersama

TARGET: Awal 2016

8 Penyusunan laporan Laporan Interim TARGET: Maret 2016

9 Penyusunan laporan Laporan Final TARGET: April 2016

10 Penyampaian Laporan Studi Bersama ke Menteri

ESDM TARGET: Mei 2016

MENUNGGU KEBIJAKAN

HARGA GAS DARI PEMERINTAH

11 Pembahasan dan penandatanganan HoA

12 Penandatanganan PJBG

Catatan: membutuhkan waktu 36 bulan MENUNGGU KEPASTIAN

HARGA GAS

13 Penyiapan dokumen tender

14 Pelaksanaan Tender & Evaluasi Tender

15 Pengumuman Hasil Tender

16 Road Show cari pinjaman

17 EPC

18 Commisioning

19 Start Up

20 Pabrik Methanol dan Turunan Beroperasi Target Awal 2020

ALOKASI GAS

PENETAPAN HARGA GAS

PEMBANGUNAN PABRIK

STATUS LAHAN KAWASAN

NO RINCIAN DOKUMEN STATUS

MENUNGGU KEBIJAKAN

HARGA GAS DARI PEMERINTAH

11 Pembahasan dan penandatanganan HoA

12 Penandatanganan PJBG

Catatan: membutuhkan waktu 36 bulan MENUNGGU KEPASTIAN

HARGA GAS

13 Penyiapan dokumen tender

14 Pelaksanaan Tender & Evaluasi Tender

15 Pengumuman Hasil Tender

16 Road Show cari pinjaman

17 EPC

18 Commisioning

19 Start Up

20 Pabrik Methanol dan Turunan Beroperasi Target Awal 2020

PENETAPAN HARGA GAS

PEMBANGUNAN PABRIK

NO RINCIAN DOKUMEN STATUS

PETA KAWASAN

PETROKIMIA BERBASIS

GASIFIKASI BATUBARA

PETROKIMIA DI MUARA ENIM

PETROKIMIA DI MESUJI

TINDAK LANJUT

USULAN KEBIJAKAN (Bintuni)

1. Harga gas untuk industri pupuk perlu segera ditetapkan dengan

memperhatikan proses pembangunan pabrik harus dimulai paling

lambat pada pertengahan tahun 2016.

2. Kepastian alokasi gas untuk industri petrokimia perlu segera

ditetapkan mengingat investasi baru akan jalan setelah ada

kepastian alokasi gas tersebut.

3. Untuk butir 1 dan 2 diatas, diperlukan “payung hukum khusus”

untuk alokasi dan harga gas untuk pengembangan industri di

wilayah Papua Barat.

4. Kementerian Perindustrian akan melakukan pembebasan lahan,

penyusunan AMDAL serta infrastruktur kawasan industri di Teluk

Bintuni pada tahun 2017 setelah dilakukan penetapan harga gas.

Usulan Kebijakan (Muara Enim)

Revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 yang

memungkinkan industri petrokimia berbasis gasifikasi batubara

mendapatkan fasilitas tax holiday. Pada peraturan tersebut, industri

petrokimia berbasis gasifikasi batubara tidak termasuk.

Revisi PP No. No.18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak penghasilan untuk

Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di

Daerah-Daerah Tertentu. Jenis industri hulu berbasis syngas hanya

mencakup methanol dan ammonia.

Adanya jaminan ketersediaan batubara dengan harga yang paling

ekonomis

Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (royalty, pajak daerah dll)

Kemudahan perijinan terkait investasi, produksi dan pemasaran.

Perbedaan ijin pertambangan dan industri

Terima kasih