HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM KOORDINASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM KOORDINASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015
12
Embed
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI … P/Paparan Hibah... · tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber ... kajian kelayakan isi proposal terhadap permohonan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM KOORDINASI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM KOORDINASI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015
1. PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimanatelah diubah dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 39 TAHUN 2012;
2. PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2013tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran,Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporandan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan KeuanganYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
D A S A R H U K U MD A S A R H U K U M
3. KEPGUB PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 891 TAHUN 2015tentang Perubahan Atas Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 751Tahun 2015 Tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan BantuanKeuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga,Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan,Pemerintah Daerah Lain Dan Pemerintah Serta Partai Politik PadaAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
D A S A R H U K U MD A S A R H U K U M
4. KEPGUB PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 513 TAHUN 2015tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/UnitKerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi RekomendasiBelanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan KeuanganTahun Anggaran 2015
• Peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
• Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerussetiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain ollehperaturan perundang-undangan;
Kepala SKPD pemberi rekomendasi mengusulkan Hibah / Bantuan Sosial berupa suratrekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan
tembusan Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda paling lambat sebelum KUA-PPASditetapkan.
PENGUSULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Surat Rekomendasi Kepala SKPD pemberi rekomendasi danpertimbangan TAPD atas prioritas dan kemampuan keuangandaerah menjadi dasar pencantuman anggaran Hibah / BantuanSosial dalam rancangan KUA-PPAS.
PENCAIRAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Penerima Hibah / Bantuan Sosial mengajukan suratusulan permohonan pencairan Hibah / Bantuan Sosialkepada Gubernur melalui BPKAD selaku PPKD dengan
tembusan Kepala SKPD pemberi rekomendasi dilengkapidokumen administrasi.
Terhadap penerima Hibah / Bantuan Sosial yangdokumen administrasi dinyatakan lengkap oleh unsur
BPKAD, maka Kepala BPKAD menerbitkan SPP dan SPM.
Setelah SPM diterbitkan, maka Kepala BPKAD selakuPPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur BidangPerbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD mentransfer
dana Hibah / Bantuan Sosial ke rekening penerimaHibah / Bantuan Sosial.
PENGGUNAAN , PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABANHIBAH / BANTUAN SOSIAL
11
1. Penerima Hibah / Bantuan Sosialbertanggung jawab secara formal danmaterial atas penggunaan Hibah /Bantuan Sosial yang diterimanya.
2. Penerima Hibah / Bantuan Sosial wajibmelaporkan danmempertanggungjawabkan semuapengeluaran yang telah dilaksanakankepada Gubernur Provinsi DKI Jakartamelalui BPKAD selaku PPKD dengantembusan Dinas Pendidikan Provinsi DKIJakarta selaku SKPD PemberiRekomendasi paling lambat pada tanggal10 bulan Januari tahun anggaranberikutnya.
3. Penerima Hibah / Bantuan Sosial dilarangmengalihkan anggaran Hibah / BantuanSosial kepada pihak lain.
4. Apabila di kemudian hari terdapatpenyimpangan/penyalahgunaan anggaranHibah / Bantuan Sosial dalam bentukapapun, penerima bersedia dituntutsesuai dengan hukum yang berlaku diRepublik Indonesia.
5. Pertanggungjawaban penerima Hibah /Bantuan Sosial disertai bukti-buktipengeluaran yang lengkap dan sah sesuaiperaturan perundang-undangan.
6. Laporan pertanggungjawaban bagiPenerima Hibah yang menerima Hibahdengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah) wajib dilampirkanhasil audit oleh Akuntan Publik.
T E R I M A K A S I H . . . .T E R I M A K A S I H . . . .