HB2 - kontrak

H. Tokit Masditok, SE, MM

KONTRAK & PERIKATAN

ASAS-ASAS KONTRAK

SYARAT SYAH KONTRAK

PRESTASI & WANPRESTASI

FORCE MAJEUR

GANTI RUGI

KONTRAK menjadi bagian penting dalam Hukum Bisnis karena hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan kontrak.

KONTRAK & PERIKATAN

KONTRAK merupakan kesepakatan yang diperjanjikan antara 2 pihak yang saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan, mengeluarkan atau memodifikasi suatu hubungan hukum.

PERIKATAN adalah hubungan hukum diantara dua orang atau dua pihak, baik hubungan hukum karena adanya kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak (sengaja dibuat/diciptakan adanya hubungan hukum) maupun hubungan hukum karena adanya Peraturan atau Undang-Undang.

KONTRAK & PERIKATAN

Dalam pendekatan ilmu hukum, ada beberapa azas hukum terhadap suatu kontrak, diantarnya sbb :

1. Kontrak sebagai hukum mengatur,

2. Kebebasan berkontrak,

3. Janji yang mengikat,

AZAS-AZAS KONTRAK

1. Kontrak sebagai hukum mengatur

Kontrak berisi aturan-aturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, dalam hal ini para pihak yang melakukan kontrak.

2. Kebebasan berkontrak

Azas yang mengatur mengenai kebebasan menentukan isi dari kontrak namun harus sesuai dengan rambu-rambu hukum yang berlaku (perundangan, peraturan, kebiasaan, itikad, dll).

AZAS-AZAS KONTRAK

3. Janji yang mengikat

Kontrak yang dibuat bersifat mengikat secara penuh para pihak sesuai dengan isi kontrak.

Syarat sah kontrak yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan kehendak para pihak,

2. Wenang/Kecakapan para pihak,

3. Mengenai hal tertentu yang ditentukan secara jelas,

4. Sebab/causa yang diperbolehkan secara hukum.

SYARAT SYAH KONTRAK

1. Kesepakatan kehendak para pihak, Para pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut.

SYARAT SYAH KONTRAK

2. Wenang/kecakapan para pihak, Para pihak yang melakukan kontrak harus memiliki orang yang secara hukum memang berwenang membuat kontrak (dewasa, tidak dibawah pengampunan).

3. Mengenai hal/objek tertentu Suatu kontrak harus berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa : Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa : Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

SYARAT SYAH KONTRAK

4. Sebab/Causa yang diperbolehkan oleh Hukum

Suatu kontrak harus dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kontrak tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ataupun dengan kesusilaan/ ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

SYARAT SYAH KONTRAK


Prestasi (Performance) Merupakan realisasi pelaksanaan kontrak yang

dinilai sesuai dengan waktu, kondisi, syarat, dll yang disepakati dalam isi kontrak.

Dalam hukum Indonesia, model prestasi dari suatu kontrak adalah : 1. Memberikan Sesuatu 2. Melakukan Sesuatu 3. Tidak Melakukan Sesuatu


Wanprestasi (Breach of Contract) Merupakan realisasi pelaksanaan kontrak yang

dinilai tidak sesuai dengan waktu, kondisi, syarat, dll yang disepakati dalam isi kontrak, akibat kesengajaan, ketidak sengajaan dan kelalaian.

Wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

FORCE MAJEUR

Sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa atau keadaan darurat yang berada di luar kemampuan manusia, sehingga menyebabkan para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.

Contoh Force Majeur : 1. Bencana Alam, seperti : Banjir, Gempa Bumi,

Kebakaran dan Angin Topan; 2. Keadaan Perang; Huru Hara; 3. Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang

keuangan atau moneter dan ekonomi.

FORCE MAJEUR

Jenis-jenis Force Majeur :

1. Force Majeur Objektif 2. Force Majeur Subjektif 3. Force Majeur Absolut 4. Force Majeur Relatif 5. Force Majeur Permanen 6. Force Majeur Temporer

FORCE MAJEUR

1. Force Majeur Objektif Terjadi pada benda/objek dari kontrak, sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi. Misalnya objek terbakar, tersambar petir, terbawa banjir, dll.

2. Force Majeur Subjektif Terjadi pada orang/subjek yang melakukan kontrak, sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi. Misalnya debitur sakit keras, cacat, dll.

FORCE MAJEUR

3. Force Majeur Absolut Kejadian dimana prestasi tidak mungkin dipenuhi dalam keadaan bagaimanapun. Misalnya objek tidak mungkin diproduksi lagi karena pabriknya total terbakar.

4. Force Majeur Relatif Kejadian dimana prestasi secara normal tidak mungkin dipenuhi lagi, walaupun secara tidak normal mungkin saja dipenuhi. Misalnya objek tidak mungkin diimpor lagi, walaupun secara tidak normal mungkin saja bisa dibeli sembunyi-sembunyi.

FORCE MAJEUR

5. Force Majeur Permanen Kejadian dimana prestasi tidak mungkin dilakukan sampai kapanpun. Misalnya pelukis tidak mungkin memenuhi kontrak lukisan karena terserang lumpuh total.

6. Force Majeur Temporer Kejadian dimana prestasi untuk sementara tidak dapat dipenuhi. Misalnya objek terganggu produksinya akrena mogok, dll.

FORCE MAJEUR

GANTI RUGI

Apabila salah satu pihak yang terikat dalam kontrak melakukan wanprestasi, maka hal tersebut akan merugikan pihak yang lainnya.

Konsekuensi dari tindakan wanprestasi tersebut adalah munculnya ganti rugi yang harus dibayar pihak wanprestasi kepada pihak lain.

Komponen ganti rugi dapat terdiri dari : 1)biaya, 2)nilai kerugian, 3)bunga.

GANTI RUGI

Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa model ganti rugi akibat wanprestasi : 1. Ganti Rugi Dalam Kontrak 2. Ganti Rugi Ekspektasi 3. Penggantian Biaya 4. Restitusi 5. Quantum Merit 6. Pelaksanaan Kontrak

GANTI RUGI

1. Ganti Rugi Dalam Kontrak Pelaksanaan ganti rugi dilakukan sesuai dengan aturan ganti rugi yang sudah diatur dalam kontrak, tidak dilebihi dan tidak dikurangi. Misalnya : bentuknya bisa berupa denda keterlambatan.

2. Ganti Rugi Ekspektasi Pelaksanaan ganti rugi dihitung berdasarkan kemungkinan keuntungan jika wanprestasi tidak terjadi.

GANTI RUGI

3. Penggantian Biaya Pelaksanaan ganti rugi dilakukan berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, dengan dilengkapi bukti kuitansi.

4. Restitusi Pelaksanaan ganti rugi dimana jika pihak yang melakukan wanprestasi telah menerima manfaat atas pelaksanaan kontrak, maka yang bersangkutan harus mengembalikan manfaat secara utuh.

GANTI RUGI

5. Quantum Merit Pelaksanaan ganti rugi dilakukan hampir sama denga restitusi, namun dikembalikan tidak lagi utuh karena manfaat sudah dipakai, musnah, berubah wujud, sehingga manfaat dikembalikan dengan taksiran nilai yang wajar.

6. Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan ganti rugi dimana pihak yang melakukan wanprestasi tetap diminta melakukan prestasi secara utuh dengan ataupun tanpa ganti rugi.

HB2 - kontrak

Documents