HASIL SURVEY TERHADAP - erepo.unud.ac.id

HASIL SURVEY TERHADAP

KONDISI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI BALI DALAM

TAHUN 2017

Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Januari, 2018

LAPORAN

HASIL SURVEY TERHADAP KONDISI

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI BALI

DALAM TAHUN 2017

TIM SURVEY :

Prof. Dr. I Made Arya Utama,SH.,M.Hum.

Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH

Ketut Ardha Chandra, S.Kom.

Ida Bagus Wahyu Ari Palguna, S.Kom.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

JANUARI, 2018

Hasil Survey Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bali, 2017 2 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang

Widhi/Tuhan Yang Mahaesa, karena atas rahmat dan perkenan-Nyalan

maka laporan hasil survey terkait ketentraman dan ketertiban

masyarakat di Bali dalam Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan ini

meneliti tentang pendapat responden terkait 9 (sembilan) indikator yang

diteliti dan diduga dapat mempengaruhi ketentraman dan ketertiban

masyarakat, yakni premanisme, korupsi, narkoba, kejahatan jalanan,

rasa aman, lalu lintas, pungutan liar, bencana alam dan terorisme.

Peneliti menyadari penelitian ini merupakan penelitian awal

atau exploratif sehingga belum mencerminkan secara utuh persoalan

ketentraman dan ketertiban masyarakat di Bali. Namun melalui hasil

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendulum atau pemicu untuk

penelitian-penelitian lainnya yang lebih mendalam dan mendasar.

Dengan kata lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

gambaran awal terkait kedudukan, fungsi, dan peran beberapa instansi

terkait dalam penyelesaian persoalan di bidang ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

Dalam kesempatan yang terhormat ini, perkenankan kami

menyampai terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi

dalam penelitian awal ini. Semoga kontribusi dan peran serta yang telah

diberikan dapat bermanfaat bagi upaya mewujudkan ketentraman dan

ketertiban masyarakat Bali. Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.

Denpasar, 3 Januari 2018

Ketua Tim Peneliti,

Prof. Dr. I Made Arya Utama,SH.,M.Hum.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................ 2

DAFTAR ISI ........................................................................................... 3

A. PENGANTAR ................................................................................... 5

B. INDIKATOR SURVEY ..................................................................... 9

C. METODE SURVEY .......................................................................... 9

C.1. Responden ................................................................................... 9

C.2. Sarana Survey ........................................................................... 10

D. HASIL SURVEY ............................................................................. 10

D.1. Penanganan Premanisme .......................................................... 10

D.2. Penanganan Korupsi ................................................................. 13

D.3. Penanganan Narkoba ................................................................ 16

D.4. Penanganan Penanggulangan Bencana ..................................... 18

D.5. Terorisme .................................................................................. 21

D.6. Kejahatan Jalanan ..................................................................... 24

D.7. Rasa Aman ................................................................................ 27

D.8. Lalu Lintas ................................................................................ 29

D.9. SABER PUNGLI ...................................................................... 32

E. Analisis Hasil Survey ....................................................................... 35

E.1. Tingkat intensitas terhadap masalah ketentraman dan ketertiban

masyarakat yang terjadi dalam Tahun 2017 ..................................... 35

E.2. Tingkat Penanganan terhadap masalah ketentraman dan

ketertiban masyarakat yang terjadi dalam Tahun 2017..................... 36


E.3. Instansi yang paling diharapkan dalam menyelesaikan masalah

ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi dalam Tahun

2017 .................................................................................................. 37

E.4. Instansi yang dinilai paling dominan dalam menyelesaikan

masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi dalam

Tahun 2017 ....................................................................................... 38

E.5. Tingkat peran instansi yang dimaksud pada point E.4. di atas

dalam menyelesaikan masalah ketentraman dan ketertiban

masyarakat yang terjadi .................................................................... 39

dalam Tahun 2017 ............................................................................ 39

F. PENUTUP ........................................................................................ 40

F.1. Kesimpulan ................................................................................ 40

F.2. Rekomendasi ............................................................................. 42

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 44

LAMPIRAN .......................................................................................... 45


A. PENGANTAR

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara

Hukum.” Dalam hal ini, sudah seharusnya bahwa hukum harus dijadikan

panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa, bernegara,

berpemerintahan, dan bermasyarakat. Bukan sebaliknya politik atau

ekonomi dijadikan panglima dalam penataan kehiudpan berbangsa dan

bernegara. Hal ini sejalan dengan amanat alinea keempat Pembukaan

UUD 1945 yang pada hakikatnya menetapkan dalam mewujudkan

kesejahteraan rakyat diperlukan adanya aturan hukum berupa konstitusi

beserta produk hukum jabarannya. Oleh karena melalui aturan hukum

maka akan dapat diwujudkan adanya kepastian, keadilan, dan ketertiban

dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan

bermasyarakat.

Mengenai Negara hukum yang dianut Negara Indonesia

adalah dalam artian materiil yang juga diistilahkan dengan Negara

Kesejahteraan (Welfare State) atau “Negara Kemakmuran”.1 Mengenai

tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia adalah terwujudnya

masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan

Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki

karakteristik khas yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia,

yakni menggunakan tolok ukur berupa fislafat Bangsa Indonesia yakni

1E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara

Indonesia, Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran, Cet. ke-4,

Bandung, hlm. 21-22.


Pancasila. Dengan demikian, Negara Indonesia ialah Negara Hukum

(rechtsstaat) berdasarkan Pancasila.2

Bagir Manan mengemukakan mengenai ciri-ciri minimal dari

negara berdasarkan atas hukum, yaitu :3

a. semua tindakan harus berdasarkan atas hukum;

b. ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak

lainnya;

c. ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan

penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas);

d. ada pembagian kekuasaan.

Berdasarkan keempat unsur negara hukum di atas, unsur semua tindakan

(termasuk Pemerintah) harus berdasarkan hukum (unsur pertama) dan

adanya jaminan (termasuk melalui hukum) terhadap hak-hak asasi

manusia (unsur kedua).

Pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan

pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum dan tidak berdasarkan

kepada kemauan manusianya. Sudikno Mertokusumo mengatakan

dengan sebutan “the governance not by man but by law”.4 Pada negara

yang berdasarkan atas hukum maka hukum ditempatkan sebagai acuan

tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya

2Sjachran Basah,1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan

Peradilan Administrasi di Indonesia, Penerbit Alumni, Cet. ke-1,

Bandung, hlm. 11; lihat juga Padmo Wahjono, 1983, Sistem Hukum

Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila, CV. Rajawali, 1983, hlm. 2.

3Bagir Manan, 1994, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan

Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Univ. Padjadjaran, Bandung,

hlm. 19. 4Sudikno Mertokusumo, 2000, Upaya Meningkatkan

Supremasi Hukum, dalam Majalah Justitia Et Pax, Fak Hukum Univ.

Atmadjaya, Yogyakarta, Edisi Bulan Mei-Juni 2000 Thn. XX Nomor

19, hlm. 2.


(supremasi hukum).5 Dalam hal ini dianut suatu “ajaran kedaulatan

hukum”6 yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi. Hukum

dijadikan guiding principle bagi segala aktifitas organ-organ negara,

pemerintahan, pejabat-pejabat beserta rakyatnya. Hal ini sejalan dengan

prinsip pemencaran kekuasaan atau “pembagian kekuasaan pemerintahan

(distribution of power) yang dianut oleh UUD 1945”7 yang

dimaksudkan untuk membatasi dan mencegah kemungkinan

penumpukan maupun penyalahgunaan kekuasaan pada badan/lembaga

atau pejabat penyelenggara pemerintahan. Lord Acton dalam kaitan di

atas sebagaimana dikutip Sri Soemantri Martosoewignjo mengatakan

“Power tends to corrupt; and absolute power tends to corrupt

absolutly”8 yang pada intinya bermakna bagaimanapun kecilnya

kekuasaan itu cendrung disalahgunakan. Hal ini berpotensi

menimbulkan adanya penyalahgunaan wewenang, kesewenang-

wenangan, ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dengan dampak negatif antara lain berupa tindakan

korupsi, premanisme, penyalahgunaan narkoba, terorisme, kejahatan

jalanan, bencana alam yang mengganggu rasa aman masyarakat maupun

ketertiban berlalu lintas. Hal ini tentu membanwa dampak negatif

terhadap ketertiban dalam bernegara, berbangsa, berpemerintahan, dan

5Bagir Manan, Op. cit., hlm. 18.

6Ismail Suny, 1984, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara

Baru, Jakarta, hlm. 8. 7I Gde Pantja Astawa, 2000, Hak Angket Dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945,

Disertasi, Univ. Padjadjaran, Bandung, hlm. 255. 8Sri Soemantri Martosoewignjo, 2001, Undang-Undang Dasar

1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara, Univ.

Padjadjaran Bandung, Bandung, hlm. 7.


bermasyarakat, sehingga perlu kesadaran dari seluruh komponen bangsa

dan negara Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah untuk

menghindarkan terjadinya hal-hal tersebut.

Mendasarkan pada hal di atas, maka persoalan tindakan

korupsi, premanisme, penyalahgunaan narkoba, terorisme, kejahatan

jalanan, bencana alam, rasa aman maupun lalu lintas merupakan

berbagai persoalan yang dijumpai oleh penyelenggara pemerintahan di

tingkat pusat sampai ke tingkat daerah maupun desa. Dalam kaitan itu,

menarik dikaji fungsi yang telah dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah

di daerah Bali dalam menangani persoalan tindakan korupsi,

premanisme, penyalahgunaan narkoba, terorisme, kejahatan jalanan,

bencana alam, rasa aman maupun lalu lintas pada Tahun 2017 sebagai

bentuk evaluasi atas berbagai kebijakan maupun tindakan konkret yang

telah dilakukan. Pada pihak lain, melalui hasil evaluasi melalui survey

kepada beberapa responden mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum

Universitas Udayana yang dipilih secara acak, maka akan dapat

ditemukan persepsi mahasiswa sebagai bagian masyarakat Bali terhadap

kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Bali dalam tahun 2017.

Hasil ini selanjutnya dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait,

khususnya aparatur Pemerintahan di Provinsi Bali untuk

mengembangkan kebijakan yang dapat mencegah, meminimalisir,

bahkan menghilangkan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa,

negara, dan masyarakat Indonesia, seperti perbuatan korupsi,

premanisme, penyalahgunaan narkoba, terorisme, kejahatan jalanan,

bencana alam, gangguan terhadap rasa aman maupun lalu lintas.


B. INDIKATOR SURVEY

Mengenai indikator yang survey untuk dapat memahami

kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Bali dalam Tahun

2017 dilakukan terhadap 9 (sembilan) aspek. Adapun kesembilan

indikator yang dimaksudkan berkaitan dengan :

1. Penanganan Premanisme

2. Penanganan Korupsi

3. Penanganan Narkoba

4. Penanganan Penanggulangan Bencana

5. Terorisme

6. Kejahatan Jalanan

7. Rasa Aman

8. Lalu Lintas

9. Saber Pungli

C. METODE SURVEY

C.1. Responden

Adapun responden yang ikut serta dalam survey ini berjumlah

70 orang yang terdiri atas 35 laki-laki dan 35 perempuan. Responden

merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana yang ditelah

memiliki pengetahuan tentang Ilmu Hukum dan penegakan hukum di

daerah Bali, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban yang

obyektif terkait dengan persoalan ketentraman dan ketertiban

masyarakat Bali. Sementara itu, tingkat pendidikan responden adalah S1

sebanyak 64 orang dan dengan tingkat pendidikan S2 6 orang,

sebagaimana dilampirkan dalam laporan ini.


C.2. Sarana Survey

Pelaksanaan kegiatan survey ini dilakukan melalui pengisian

kuesioner berbasis online yang tersedia pada halaman website dengan

alamat url: https://kuisoner-fh-unud.000webhostapp.com. Harapannya,

dengan menggunakan sarana online akan memudahkan responden dalam

mengisi kuesioner survey serta memudahkan analisis survey secara real

time. Pada pihak lain, mengenai data statistik hasil survey dapat

dipantau melalui halaman website dengan alamat url: https://kuisoner-

fh-unud.000webhostapp.com/statistik_ketentraman.php.

D. HASIL SURVEY

D.1. Penanganan Premanisme

Premanisme pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan tanpa

aturan yang dilakukan di luar norma atau hukum yang terjadi di jalanan

atau tempat-tempat umum yang bersifat membahayakan keselamatan

orang dan barang yang sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang

tidak memiliki pekerjaan tetap. Fenomena premanisme di Indonesia

maupun di daerah Bali muncul sebagai akibat kondisi perekonomian

semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya

kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara pintas untuk

mendapatkan penghasilan, antara lain melalui tindakan pemerasan

dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Berikut adalah hasil statistik dari data survey yang diisi oleh responden

terkait pertanyaan penanganan premanisme di daerah Bali dalam tahun

2017, yakni :

https://kuisoner-fh-unud.000webhostapp.com/statistik_ketentraman.php

https://kuisoner-fh-unud.000webhostapp.com/statistik_ketentraman.php


1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr terkait dengan

premanisme di wilayah Provinsi Bali saat ini ?

Sangat Sering Terjadi 11.43%

Sering Terjadi 47.14%

Jarang Terjadi 41.43%

Tidak Terjadi 0%


penanganan premanisme yang terjadi di wilayah Provinsi

Bali saat ini ?

Sangat Baik 2.86%

Baik 61.43%

Kurang Baik 28.57%

Tidak Baik 7.14%

3. Menurut pandangan Bapak/Ibu/Sdr., siapa instansi

yang diharapkan paling berperan untuk menyelesaikan

persoalan premanisme di wilayah Provinsi Bali ?

TNI beserta jajarannya 8.57%

Polda Bali beserta jajarannya 71.43%

Pemda beserta jajarannya 11.43%

Desa pakraman beserta jajarannya 8.57%


yang telah berperan paling dominan dalam menyelesaikan

persoalan premanisme yang terjadi di wilayah Provinsi

Bali saat ini ?




Desa Pakraman beserta jajarannya 15.71%


5. Menurut pandangan Bapak/Ibu/Sdr., bagaimana peran

yang dilaksanakan oleh instansi yang dimaksud pada

jawaban pertanyaan angka 4 di atas dalam menyelesaikan

persoalan premanisme yang terjadi di wilayah Provinsi

Bali saat ini ?

Sangat Baik 8.57%

Baik 74.29%

Kurang Baik 14.29%

Tidak Baik 2.86%

Data di atas menunjukkan bahwa pendapat responden terhadap

premanisme di wilayah Provonsi Bali dalam tahun 2017 masih sering

terjadi yakni 47.14% dan 41.43% berpendapat jarang terjadi. Adapun

penanganan yang telah dilakukan saat ini, 61.43% responden

berpendapat telah baik dan 28.57% berpendapat kurang baik. Dari 4

(empat) instansi yang terkait dengan persoalan ketentraman dan

ketertiban masyarakat (TNI, POLDA, PEMDA, dan Desa Pakraman

beserta jajarannya), maka yang diharapkan reponden untuk menangani

persoalan premanisme secara efektif di wilayah Provinsi Bali adalah

jajaran Polda Bali (71.43%). Data ini berkorelasi dengan instansi yang

dipandang oleh responden telah melakukan tindakan nyata dalam

menangani persoalan premanisme yakni oleh Polda Bali beserta

jajarannya (74.29%). Sementara itu, mengenai peran yang telah

dilakukan oleh Polda Bali beserta jajarannya dalam menangani

persoalan premanisme di wilayah Bali dalam tahun 2017 sebagian besar

responden yakni 74,29% menyatakan telah baik, 8,57 % sangat baik,

dan 2,86% tidak baik.


D.2. Penanganan Korupsi

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi menetapkan sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah)

Ada 3 (tiga) unsur yang dapat disimak dari konsep korupsi di

atas, yakni adanya (1) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (2) Perbuatan

tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi; (3). Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara. Adapun seseorang yang melalukan korupsi

disebut dengan koruptor. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh para

koruptor tentunya akan merugikan masyarakat. Berikut adalah hasil

statistik dari data survey yang diisi oleh responden terkait penanganan

korupsi di daerah Bali dalam tahun 2017, yakni :


persoalan korupsi di wilayah Provinsi Bali saat ini ?




Tidak Terjadi 0%



penanganan korupsi yang terjadi di wilayah Provinsi Bali

saat ini ?

Sangat Baik 7.14%

Baik 44.29%

Kurang Baik 38.57%

Tidak Baik 10%



persoalan korupsi di wilayah Provinsi Bali ?



Pemda beserta jajarannya 50%

Desa pakraman beserta jajarannya 0%



persoalan korupsi yang terjadi di wilayah Provinsi Bali

saat ini ?



Pemda beserta jajarannya 40%

Desa Pakraman beserta jajarannya 0%


yang telah dilaksanakan oleh instansi yang dimaksud pada


persoalan korupsi yang terjadi di wilayah Provinsi Bali

saat ini ?

Sangat Baik 2.86%

Baik 62.86%

Kurang Baik 30%

Tidak Baik 4.29%


Menyimak data di atas menunjukkan pendapat responden terhadap

korupsi di wilayah Provonsi Bali dalam tahun 2017 sebagian besar

menyatakan sering terjadi yakni 41.43%, yang berpendapat jarang

terjadi 35.71%, sangat sering terjadi 22.86%, dan tidak ada yang

berpendapat tidak pernah terjadi. Penanganan korupsi yang telah

dilakukan saat ini, menurut pendapat responden sebagian besar

menyatakan telah baik yakni 44.29%, berpendapat kurang baik 38.57%,

dan tidak baik 10%. Dari 4 (empat) instansi yang terkait dengan

persoalan ketentraman dan ketertiban masyarakat (TNI, POLDA,

PEMDA, dan Desa Pakraman beserta jajarannya), maka yang

diharapkan reponden untuk menangani persoalan korupsi secara efektif

di wilayah Provinsi Bali adalah jajaran Pemda Bali 50%, sementara itu

pendapat untuk diakukan oleh jajaran Polda Bali sebanyak 48,57%,

jajaran TNI 1.43%, dan tidak ada berpendapat dilakukan oleh jajaran

Desa Pakraman. Data ini tidak berkorelasi dengan instansi yang

dipandang oleh responden telah melakukan tindakan nyata dalam

menangani persoalan korupsi. Adapun instansi yang dipandang telah

melakukan tindakan nyata dalam penanganan korupsi yakni Polda Bali

beserta jajarannya 57.14%, sedangkan pendapat untuk Pemda dan

jajarannya 40%, TNI dan jajarannya 2,86%, serta tidak ada pendapat

yang menyatakan Desa Pakraman dan jajarannya telah berperan dalam

menangani korupsi. Sementara itu, mengenai peran yang telah dilakukan

oleh Polda Bali beserta jajarannya dalam menangani persoalan korupsi

di wilayah Bali dalam tahun 2017 sebagian besar responden yakni

62.86% menyatakan telah baik, 30% kurang baik, 2.86% sangat baik,

dan 4.29% tidak baik.


D.3. Penanganan Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan

bahan adiktif. Narkoba adalah obat, bahan, zat dan bukan tergolong

makanan jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikkan dapat

menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak,

demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah,

pernapasan dan lain-lain). Oleh karena itu, mengenai dampak negatif

terhadap seseorang yang menyalahgunakan narkoba antara lain berupa

Gangguan pada sistem saraf (Kejang-kejang, imajinasi, dan halusinasi),

gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan terhadap

kesehatan reproduksi (penurunan fungsi hormon reproduksi dan

gangguan fungsi seksual), gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada

remaja perempuan (perubahan periode menstruasi), bagi pengguna

narkoba melalui jarum suntik yang secara bergantian dapat tertular

penyakit hepatitis B, C, dan HIV. Berikut ini adalah hasil statistik dari

data survey yang diisi oleh responden terkait penanganan narkoba di

daerah Bali dalam tahun 2017, yakni :


persoalan narkoba di wilayah Provinsi Bali saat ini ?




Tidak Terjadi 0%


penanganan persoalan narkoba yang terjadi di wilayah

Provinsi Bali saat ini ?

Sangat Baik 7.14%

Baik 48.57%


Kurang Baik 38.57%

Tidak Baik 5.71%



persoalan narkoba di wilayah Provinsi Bali ?







persoalan narkoba yang terjadi di wilayah Provinsi Bali

saat ini ?


Polda Bali beserta jajarannya 90%






persoalan narkoba yang terjadi di wilayah Provinsi Bali

saat ini ?

Sangat Baik 10%

Baik 62.86%

Kurang Baik 22.86%

Tidak Baik 4.29%

Data di atas menunjukkan mengenai pendapat responden terhadap

penyalahgunaan narkoba di wilayah Provonsi Bali dalam tahun 2017

sering terjadi yakni 48.57%, sangat sering terjadi 34.29%, jarang terjadi

17.14%, dan tidak ada yang menjawab tidak pernah terjadi. Penanganan


terhadap penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan dalam tahun

2017, data di atas menunjukkan pendapat reponden 48.57% telah baik,

sementara itu 38.57% menyatakan kurang baik, 7,14% menyatakan

sangat baik serta 5,71% tidak baik. Dari 4 (empat) instansi yang terkait

dengan persoalan ketentraman dan ketertiban masyarakat (TNI,

POLDA, PEMDA, dan Desa Pakraman beserta jajarannya), maka yang

diharapkan reponden untuk menangani persoalan penanganan

penyalahgunaan narkoba secara efektif di wilayah Provinsi Bali dalam

tahun 2017 adalah jajaran Polda Bali 88.57%, sedangkan harapan

kepada Pemda beserta jajarannya sebanyak 8.57%, kepada TNI dan

Desa Pakraman beserta jajarannya masing-masing 1,43 %. Data ini

berkorelasi dengan instansi yang dipandang oleh responden telah

melakukan tindakan nyata dalam menangani persoalan penanganan

penyalahgunaan narkoba yakni oleh Polda Bali beserta jajarannya 90%.

Sementara itu, mengenai peran yang telah dilakukan oleh Polda Bali

beserta jajarannya dalam menangani persoalan penanganan

penyalahgunaan narkoba di wilayah Bali dalam tahun 2017 sebagian

besar responden yakni 62.86% menyatakan telah baik, 10% sangat

baik, 22.86% kurang baik, dan 4.29% tidak baik.

D.4. Penanganan Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat

yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda dan dampak psikologis. Wujud bencana alam dapat berupa

peristiwa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah

longsor, kekringan yang tidak jarang sebagai akibat dari perbuatan


manusia. Berikut adalah hasil statistik dari data survey yang diisi oleh

responden terkait penanganan penanggulangan bencana di daerah Bali

dalam tahun 2017, yakni :


bencana alam yang terjadi di wilayah Provinsi Bali saat

ini ?

Sangat Sering Terjadi 10%



Tidak Terjadi 0%


penanganan penanggulangan bencana alam yang terjadi

di wilayah Provinsi Bali saat ini ?

Sangat Baik 30%

Baik 61.43%

Kurang Baik 7.14%

Tidak Baik 1.43%



persoalan penanggulangan bencana alam di wilayah

Provinsi Bali ?







persoalan penanggulangan bencana alam yang terjadi di

wilayah Provinsi Bali saat ini ?









persoalan penanggulangan bencana alam yang terjadi di


Sangat Baik 27.14%

Baik 67.14%

Kurang Baik 4.29%

Tidak Baik 1.43%

Data di atas menunjukkan pendapat responden terhadap bencana alam di

wilayah Provinsi Bali dalam tahun 2017 masih sangat jarang terjadi

yakni 52.86%, sedangkan pendapat yang menyatakan sering terjadi

37.14%, sangat sering terjadi 10 %, dan tidak ada yang menjawab tidak

pernah terjadi. Penanganan terhadap bencana alam yang telah dilakukan

dalam tahun 2017, data di atas menunjukkan pendapat reponden 61.43%

telah baik, sementara itu sangat baik 30%, menyatakan kurang baik

7.14%, dan 1.43% menyatakan tidak baik. Dari 4 (empat) instansi yang

terkait dengan persoalan ketentraman dan ketertiban masyarakat (TNI,


diharapkan reponden untuk menangani persoalan penanganan bencana

alam secara efektif di wilayah Provinsi Bali dalam tahun 2017 adalah

jajaran Pemda Bali 61.43%, sedangkan harapan kepada TNI beserta

jajarannya sebanyak 24.29%, kepada Polda Bali beserta jajarannya

8.57%, dan harapan kepada Desa Pakraman beserta jajarannya 5.71 %.

Data ini berkorelasi dengan instansi yang dipandang oleh responden

telah melakukan tindakan nyata dalam menangani persoalan penanganan


bencana alam yakni oleh Pemda Bali beserta jajarannya 52.86%.

Sementara itu, mengenai peran yang telah dilakukan oleh TNI beserta

jajarannya 22.86%, Desa Pakraman beserta jajarannya 15.71% dan

peran Polda Bali beserta jajarannya menurut reponden sebanyak 8.57%.

Selanjutnya mengenai peran yang telah dilakukan oleh Pemda Bali

beserta jajarannya dalam menangani persoalan penanggulangan bencana

alam di wilayah Bali dalam tahun 2017 sebagian besar responden yakni

67.14% menyatakan telah baik, 27.14% sangat baik, 4.29% kurang

baik, dan 1.43% tidak baik.

D.5. Terorisme

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme (berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah

ditetapkan menjadi Undang-Undang) ditetapkan konsep terorisme

sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang

bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau

hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan

kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan demikian, terorisme pada hakikatnya merupakan serangan-

serangan sengaja dan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan

perasaan takut atau suasana teror terhadap sekelompok masyarakat.

Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara

peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target


korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Berikut

adalah hasil statistik dari data survey yang diisi oleh responden terkait

penanganan terorisme di daerah Bali dalam tahun 2017, yakni :


persoalan terorisme di wilayah Provinsi Bali saat ini ?



Jarang Terjadi 70%

Tidak Terjadi 11.43%


penanganan terorisme yang terjadi di wilayah Provinsi

Bali saat ini ?

Sangat Baik 18.57%

Baik 71.43%

Kurang Baik 10%

Tidak Baik 0%



persoalan terorisme di wilayah Provinsi Bali ?







persoalan terorisme yang terjadi di wilayah Provinsi Bali

saat ini ?









persoalan terorisme yang terjadi di wilayah Provinsi Bali

saat ini ?

Sangat Baik 18.57%

Baik 72.86%

Kurang Baik 8.57%

Tidak Baik 0%

Data di atas memberikan petunjuk mengenai pendapat responden

terhadap terorisme di wilayah Provinsi Bali dalam tahun 2017 adalah

jarang terjadi yakni 70%, sering terjadi 17.14%, tidak terjadi 11.43%,

dan 1,43% sangat sering terjadi. Penanganan terhadap terorisme yang

telah dilakukan dalam tahun 2017, data di atas menunjukkan pendapat

reponden 71.43% telah baik, sementara itu 18.57% menyatakan sangat

baik, 10% kurang baik dan tidak ada yang berpendapat tidak baik. Dari

4 (empat) instansi yang terkait dengan persoalan ketentraman dan

ketertiban masyarakat (TNI, POLDA, PEMDA, dan Desa Pakraman


persoalan terorisme secara efektif di wilayah Provinsi Bali dalam tahun

2017 adalah jajaran Polda Bali 62.86%, sedangkan harapan kepada TNI

dan jajarannya 28.57%, Pemda beserta jajarannya sebanyak 7.14%, dan

1,43% kepada Desa Pakraman beserta jajarannya. Data ini berkorelasi

dengan instansi yang dipandang oleh responden telah melakukan

tindakan nyata dalam menangani persoalan penanganan terorisme yakni

oleh Polda Bali beserta jajarannya 67.14%. Sementara itu, mengenai

peran yang telah dilakukan oleh Polda Bali beserta jajarannya dalam

menangani persoalan penanganan terorisme di wilayah Bali dalam tahun


2017 sebagian besar responden yakni 72.86% menyatakan telah baik,

18.57% sangat baik, 8.57 % kurang baik, dan 0% tidak baik (tidak ada

yang berpendapat tidak baik).

D.6. Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan atau yang biasa dikenal dengan street crimes

merupakan jenis kejahatan tradisional yang sangat meresahkan warga

masyarakat. Beberapa contoh tindakan yang dapat dikualifikasikan

sebagai kejahatan jalanan antara lain penjambretan, penodongan,

pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan

sebagainya. Berikut adalah hasil statistik dari data survey yang diisi oleh

responden terkait tindakan kejahatan jalanan di daerah Bali dalam tahun

2017, yakni :


persoalan kejahatan jalanan di wilayah Provinsi Bali saat

ini ?



Jarang Terjadi 20%

Tidak Terjadi 0%


penanganan kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah


Sangat Baik 4.29%

Baik 44.29%

Kurang Baik 48.57%

Tidak Baik 2.86%




persoalan kejahatan jalanan di wilayah Provinsi Bali ?







persoalan kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah









persoalan kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah


Sangat Baik 4.29%

Baik 62.86%

Kurang Baik 30%

Tidak Baik 2.86%

Data di atas menunjukkan pendapat responden terhadap kejahatan

jalanan di wilayah Provonsi Bali dalam tahun 2017 adalah sering terjadi

yakni 54.29%, sangat sering terjadi 25.71%, jarang terjadi 20%, dan

tidak ada yang menjawab tidak terjadi. Penanganan terhadap kejahatan

jalanan yang telah dilakukan dalam tahun 2017, data di atas

menunjukkan pendapat reponden 48.57% kurang baik, sementara itu


44.29% menyatakan telah baik, 4,29% sangat baik serta 2,86% tidak

baik. Dari 4 (empat) instansi yang terkait dengan persoalan ketentraman

dan ketertiban masyarakat (TNI, POLDA, PEMDA, dan Desa Pakraman


persoalan kejahatan jalanan secara efektif di wilayah Provinsi Bali

dalam tahun 2017 adalah jajaran Polda Bali 92.86%, harapan kepada

TNI 1,43%, Desa Pakraman beserta jajarannya sebanyak 2.86%, dan

2,86% kepada Pemda Bali beserta jajarannya. Data ini berkorelasi


tindakan nyata dalam menangani persoalan penanganan kejahatan

jalanan yakni oleh Polda Bali beserta jajarannya 88.57%. Sementara itu,

mengenai peran yang telah dilakukan oleh Polda Bali beserta jajarannya

dalam menangani persoalan penanganan kejahatan jalanan di wilayah

Bali dalam tahun 2017 sebagian besar responden yakni 62.86%

menyatakan telah baik, 30% kurang baik, 4.29 % sangat baik, dan

2.86% menyatakan tidak baik.


D.7. Rasa Aman

Rasa aman berkaitan dengan perasaan masyarakat yang

terbebas dari bahaya atau terlindungi dari sesuatu yang membuat

perasaan menjadi tidak nyaman yang secara konstitusional dilindungi

melalui Pasal 28 A-28 I UUD 1945 serta Pasal 30 UU No. 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menetapkan “Setiap orang

berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Dengan kata lain,

rasa aman adalah perasaan yang tentram tanpa ada rasa takut atau

tertindas oleh orang lain. Contoh kasus dalam pelanggaran hak atas rasa

aman ini antara lain tindakan penculikan, tawuran. Berikut adalah hasil

statistik dari data survey yang diisi oleh responden terkait perlindungan

rasa aman di daerah Bali dalam tahun 2017, yakni :


persoalan yang menganggu rasa aman masyarakat di





Tidak Terjadi 2.86%


pemberian rasa aman kepada masyarakat yang

berlangsung di wilayah Provinsi Bali saat ini ?

Sangat Baik 10%

Baik 54.29%

Kurang Baik 34.29%

Tidak Baik 1.43%



yang diharapkan paling berperan untuk memberikan

jaminan rasa aman kepada masyarakat di wilayah

Provinsi Bali ?






yang telah berperan paling dominan dalam memberikan

rasa aman kepada masyarakat yang berlangsung di








jawaban pertanyaan angka 4 di atas dalam memberikan

rasa aman kepada masayarakat di wilayah Provinsi Bali

saat ini ?

Sangat Baik 5.71%

Baik 70%

Kurang Baik 22.86%

Tidak Baik 1.43%

Data di atas menunjukkan pendapat responden terhadap gangguan rasa

aman di wilayah Provonsi Bali dalam tahun 2017 adalah sering terjadi

yakni 54.29%, sangat sering terjadi 15.71%, jarang terjadi 27.14%, dan

2,86% yang menjawab tidak terjadi. Penanganan terhadap pemberian

rasa aman yang telah dilakukan dalam tahun 2017, data di atas

menunjukkan pendapat reponden 54.29% telah baik, sementara itu


34.29% menyatakan kurang baik, 10% menyatakan sangat baik, serta

1.43% menyatakan tidak baik. Dari 4 (empat) instansi yang terkait



diharapkan reponden untuk menangani persoalan rasa aman secara

efektif di wilayah Provinsi Bali dalam tahun 2017 adalah jajaran Polda

Bali 72.86%, harapan kepada Pemda Bali 7,14%, Desa Pakraman

beserta jajarannya masing-masing sebanyak 14.29%, dan berharap

kepada TNI beserta jajarannya sebanyak 5.71%. Data ini berkorelasi


tindakan nyata dalam menangani persoalan penanganan jaminan rasa

aman yakni oleh Polda Bali beserta jajarannya 74.29%. Sementara itu,

mengenai peran yang telah dilakukan oleh Polda Bali beserta jajarannya

dalam menangani persoalan penanganan jaminan rasa aman di wilayah

Bali dalam tahun 2017 sebagian besar responden yakni 70%

menyatakan telah baik, 22.86% kurang baik, 5.71 % sangat baik, dan

1,43% menyatakan tidak baik.

D.8. Lalu Lintas

Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan menetapkan “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan

dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Lalu Lintas yang diharapkan

adalah lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, Dengan demikian,

keselamatan berlalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan

angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Salah satu upaya

pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui

peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan,

serta kelaikan kendaraan bermotor. Berikut adalah hasil statistik dari


data survey yang diisi oleh responden terkait penanganan lalu lintas di

daerah Bali dalam tahun 2017, yakni :


gangguan keselamatan berlalu lintas di wilayah Provinsi

Bali saat ini ?

Sangat Sering Terjadi 30%



Tidak Terjadi 0%


penanganan keselamatan berlalu lintas yang terjadi di


Sangat Baik 2.86%

Baik 64.29%

Kurang Baik 30%

Tidak Baik 2.86%



persoalan keselamatan berlalu lintas di wilayah Provinsi

Bali ?







persoalan keselamatan berlalu lintas yang terjadi di










persoalan keselamatan berlalu lintas yang terjadi di


Sangat Baik 5.71%

Baik 70%

Kurang Baik 21.43%

Tidak Baik 2.86%

Data di atas menunjukkan pendapat responden terhadap gangguan

keselamatan berlalu lintas di wilayah Provonsi Bali dalam tahun 2017

adalah sangat sering terjadi yakni 30%, sering terjadi 48.57%, jarang

terjadi 21.43%, dan tidak ada yang menjawab tidak terjadi. Penanganan

terhadap gangguan keselamatan berlalu lintas yang telah dilakukan

dalam tahun 2017, data di atas menunjukkan pendapat reponden 64.29%

telah baik, sementara itu 30% menyatakan kurang baik, dan 2.86%

masing-masing menyatakan sangat baik serta tidak baik. Dari 4 (empat)

instansi yang terkait dengan persoalan ketentraman dan ketertiban

masyarakat (TNI, POLDA, PEMDA, dan Desa Pakraman beserta

jajarannya), maka yang diharapkan reponden untuk menangani

persoalan lalu lintas secara efektif di wilayah Provinsi Bali dalam tahun

2017 adalah jajaran Polda Bali 90%, sedangkan harapan kepada Pemda

Bali beserta jajarannya 7.14%, kepada TNI beserta jajarannya sebanyak

1.43% responden, dan tidak ada berharap kepada Desa Pakraman

beserta jajarannya. Data ini berkorelasi dengan instansi yang dipandang

oleh responden telah melakukan tindakan nyata dalam menangani

persoalan penanganan jaminan lalu lintas yakni oleh Polda Bali beserta

jajarannya 92.86%. Sementara itu, mengenai peran yang telah dilakukan

oleh Polda Bali beserta jajarannya dalam menangani persoalan lalu


lintas di wilayah Bali dalam tahun 2017 sebagian besar responden yakni

70% menyatakan telah baik, 21.43% kurang baik, 5.71 % sangat baik,

dan 2.86% menyatakan tidak baik.

D.9. SABER PUNGLI

Saber Pungli singkatan dari Sapu Bersih Pungutan Liar. Upaya

ini dilakukan mengingat praktik pungutan liar di Indonesia baik di pusat

maupun di daerah dipandang telah merusak sendi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya

pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu

menimbulkan efek jera kepada pelakunya. Dengan demikian,

pembentukan Satuan Tugas Saber Pungli (Satgas Saber Pungli) yang

diatur dengan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 merupakan salah

satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di

bidang penegakan hukum. Maksud dan tujuan dari program ini agar

menjadikan pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan

pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang

hukum. Berikut adalah hasil statistik dari data survey yang diisi oleh

responden terkait penanganan Saberpungli di daerah Bali dalam tahun

2017, yakni :


tindakan Sapu bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di




Jarang Terjadi 30%

Tidak Terjadi 0%



penanganan dalam Sapu bersih Pungutan Liar (Saber

Pungli) yang terjadi di wilayah Provinsi Bali saat ini ?

Sangat Baik 7.14%

Baik 51.43%

Kurang Baik 32.86%

Tidak Baik 8.57%


yang diharapkan paling berperan untuk melakukan Sapu

bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di wilayah Provinsi

Bali ?






yang telah berperan paling dominan dalam melaksanakan

Sapu bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang terjadi di








jawaban pertanyaan angka 4 di atas dalam melakukan

Sapu bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang terjadi di


Sangat Baik 4.29%

Baik 60%

Kurang Baik 28.57%

Tidak Baik 7.14%


Data di atas menunjukkan pendapat responden terhadap tindakan sapu

bersih Pungutan Liar di wilayah Provonsi Bali dalam tahun 2017 adalah

sering terjadi yakni 52.86%, jarang terjadi 30%, sangat sering terjadi

17.14%, dan tidak ada yang menjawab tidak terjadi. Penanganan

terhadap Pungutan Liar yang telah dilakukan dalam tahun 2017, data di

atas menunjukkan pendapat reponden 51.43% telah baik, sementara itu

32.86% menyatakan kurang baik, 8,57% menyatakan tidak baik, dan

7.14% berpendapat sangat baik. Dari 4 (empat) instansi yang terkait



diharapkan reponden untuk menangani persoalan pungutan liar secara

efektif di wilayah Provinsi Bali dalam tahun 2017 adalah jajaran Pemda

Bali 57.14%, sedangkan harapan kepada Polda Bali beserta jajarannya

38.57%, kepada Desa Pakraman beserta jajarannya 2.86%, dan

berharap kepada TNI beserta jajarannya sebanyak 1.43% responden.

Data ini berkorelasi dengan instansi yang dipandang oleh responden

telah melakukan tindakan nyata dalam menangani persoalan pungutan

liar selama ini yakni oleh Pemda Bali beserta jajarannya 54.29%, Polda

Bali beserta jajarannya 40%, Desa Pakraman beserta jajarannya 4.29%,

dan TNI beserta jajarannya 1.43%. Sementara itu, mengenai peran yang

telah dilakukan oleh Pemda Bali beserta jajarannya dalam menangani

persoalan pungutan liar di wilayah Bali dalam tahun 2017 sebagian

besar responden yakni 60% menyatakan telah baik, 28.57% kurang

baik, 7.14 % tidak baik, dan 4.29% menyatakan sangat baik.


E. Analisis Hasil Survey

E.1. Tingkat intensitas terhadap masalah ketentraman dan

ketertiban masyarakat yang terjadi dalam Tahun 2017

INDIKATOR SANGAT

SERING

TERJADI

SERING

TERJADI

JARANG

TERJADI

TIDAK

TERJADI PERMASALAHAN

PREMANISME 11.43% 47.14% 41.43% 0.00%

KORUPSI 22.86% 41.43% 35.71% 0.00%

NARKOBA 34.29% 48.57% 17.14% 0.00%

BENCANA 10.00% 37.14% 52.86% 0.00%

TERORISME 1.43% 17.14% 70.00% 11.43%

KEJAHATAN JALANAN

25.71% 54.29% 20.00% 0.00%

RASA AMAN 15.71% 54.29% 27.14% 2.86%

LALU LINTAS 30.00% 48.57% 21.43% 0.00%

SABER PUNGLI 17.14% 52.86% 30.00% 0.00%


KESIMPULAN :

PANDANGAN RESPONDEN TERHADAP PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI DI

DAERAH BALI DALAM TAHUN 2017 YAITU

PERMASALAHAN PREMANISME, KORUPSI,

NARKOBA, KEJAHATAN JALANAN, GANGGUAN

RASA AMAN, LALU LINTAS DAN PUNGUTAN LIAR.

SEMENTARA ITU YANG JARANG TERJADI YAITU PERSOALAN BENCANA ALAM DAN TERORISME.

E.2. Tingkat Penanganan terhadap masalah ketentraman dan

ketertiban masyarakat yang terjadi dalam Tahun 2017

INDIKATOR

PERMASALAHAN

SANGAT

BAIK BAIK

KURANG

BAIK

TIDAK

BAIK

PREMANISME 2.86% 61.43% 28.57% 7.14%

KORUPSI 7.14% 44.29% 38.57% 10.00%

NARKOBA 7.14% 48.57% 38.57% 5.71%

BENCANA 30.00% 61.43% 7.14% 1.43%

TERORISME 18.57% 71.43% 10.00% 0.00%

KEJAHATAN

JALANAN 4.29% 44.29% 48.57% 2.86%


RASA AMAN 10.00% 54.29% 34.29% 1.43%

LALU LINTAS 2.86% 64.29% 30.00% 2.86%

SABER PUNGLI 7.14% 51.43% 32.86% 8.57%

KESIMPULAN :

PANDANGAN RESPONDEN TERHADAP TINGKAT

PENANGANAN PERMASALAHAN YANG ADA DI DAERAH BALI DALAM TAHUN 2017 UMUMNYA

BERPENDAPAT TELAH BAIK DALAM PENANGANAN

PREMANISME, KORUPSI, NARKOBA, BENCANA

ALAM, TERORISME, GANGGUAN RASA AMAN,

LALU LINTAS DAN PUNGUTAN LIAR. SEMENTARA

ITU PENDAPAT KURANG BAIK DIJUMPAI DALAM PENANGANAN KEJAHATAN JALANAN.

E.3. Instansi yang paling diharapkan dalam menyelesaikan masalah

ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi dalam Tahun

2017


INDIKATOR

PERMASALAHAN TNI POLDA BALI PEMDA

DESA

PAKRAMAN

PREMANISME 8.57% 71.43% 11.43% 8.57%

KORUPSI 1.43% 48.57% 50.00% 0.00%

NARKOBA 1.43% 88.57% 8.57% 1.43%

BENCANA 24.29% 8.57% 61.43% 5.71%

TERORISME 28.57% 62.86% 7.14% 1.43%

KEJAHATAN JALANAN 1.43% 92.86% 2.86% 2.86%

RASA AMAN 5.71% 72.86% 7.14% 14.29%

LALU LINTAS 1.43% 90.00% 7.14% 1.43%

SABER PUNGLI 1.43% 38.57% 57.14% 2.86%

KESIMPULAN :

PANDANGAN RESPONDEN TERHADAP INSTANSI YANG PALING DIHARAPKAN MENGATASI

PERMASALAHAN PADA KASUS PREMANISME,

NARKOBA, TERORISME, KEJAHATAN JALANAN,

RASA AMAN, DAN LALU LINTAS ADALAH POLDA

BALI BESERTA JAJARANNYA SEDANGKAN PADA

KASUS KORUPSI, BENCANA DAN SABER PUNGLI

DIHARAPKAN DISELESAIKAN PEMDA BALI

BESERTA JAJARANNYA

E.4. Instansi yang dinilai paling dominan dalam menyelesaikan

masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi

dalam Tahun 2017


INDIKATOR

PERMASALAHAN TNI

POLDA

BALI PEMDA

DESA

PAKRAMAN

PREMANISME 4.29% 74.29% 5.71% 15.71%

KORUPSI 2.86% 57.14% 40.00% 0.00%

NARKOBA 1.43% 90.00% 8.57% 0.00%

BENCANA 22.86% 8.57% 52.86% 15.71%

TERORISME 27.14% 67.14% 4.29% 1.43%

KEJAHATAN JALANAN 2.86% 88.57% 4.29% 4.29%

RASA AMAN 7.14% 74.29% 8.57% 10.00%

LALU LINTAS 1.43% 92.86% 5.71% 0.00%

SABER PUNGLI 1.43% 40.00% 54.29% 4.29%

KESIMPULAN :

PANDANGAN RESPONDEN TERHADAP INSTANSI

YANG PALING DOMINAN DALAM MENGATASI

MASALAH PADA KASUS PREMANISME,

KORUPSI, NARKOBA, TERORISME,

KEJAHATANAN JALANAN, RASA AMAN, LALU

LINTAS YAITU POLDA BALI BESERTA

JAJARANNYA, SEDANGKAN PADA KASUS

BENCANA ALAM DAN SABER PUNGLI YANG

BERPERAN DOMINAN YAITU PEMDA BALI

BESERTA JAJARANNYA.

E.5. Tingkat peran instansi yang dimaksud pada point E.4. di atas

dalam menyelesaikan masalah ketentraman dan ketertiban

masyarakat yang terjadi dalam Tahun 2017


INDIKATOR

PERMASALAHAN

SANGAT

BAIK BAIK

KURANG

BAIK TIDAK BAIK

PREMANISME 8.57% 74.29% 14.29% 2.86%

KORUPSI 2.86% 62.86% 30.00% 4.29%

NARKOBA 10.00% 62.86% 22.86% 4.29%

BENCANA 27.14% 67.14% 4.29% 1.43%

TERORISME 18.57% 72.86% 8.57% 0.00%

KEJAHATAN

JALANAN 4.29% 62.86% 30.00% 2.86%

RASA AMAN 5.71% 70.00% 22.86% 1.43%

LALU LINTAS 5.71% 70.00% 21.43% 2.86%

SABER PUNGLI 4.29% 60.00% 28.57% 7.14%

KESIMPULAN

PANDANGAN RESPONDEN TERHADAP TINGKAT

PERAN POLDA BALI BESERTA JAJARANNYA

DALAM MENANGANI PREMANISME, KORUPSI,

NARKOBA, TERORISME, KEJAHATANAN

JALANAN, RASA AMAN, LALU LINTAS

DIKEMUKAKAN TELAH BAIK DEMIKIAN PULA

PERAN DARI PEMDA BALI BESERTA

JAJARANNYA DALAM MENANGANI KASUS

BENCANA ALAM DAN SABER PUNGLI

DIKEMUKAKAN TELAH BAIK.

F. PENUTUP

F.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah diuraikan terkait

dengan 9 (sembilan) indikator yang diteliti, yakni premanisme, korupsi,

narkoba, kejahatan jalanan, rasa aman, lalu lintas, pungutan liar,

bencana alam dan terorisme, maka dapat dikemukakan beberapa

kesimpulan khusus dan kesimpulan umum. Adapun kesimpulan khusus

yang dimaksudkan terkait persoalan ketentraman dan ketertiban di

wilayah Bali dalam Tahun 2017 adalah :


a. bahwa mengenai permasalahan yang sering terjadi mengganggu

ketentraman dan ketertiban di daerah Bali dalam Tahun 2017 adalah

masalah premanisme, korupsi, narkoba, kejahatan jalanan, rasa

aman, lalu lintas, dan pungutan liar. Sementara itu, gangguan yang

jarang terjadi adalah persoalan bencana alam dan terorisme;

b. bahwa terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di daerah Bali

dalam Tahun 2017, penangannya terhadap semua gangguan yang

terjadi diperoleh data telah berlangsung dengan baik.

c. bahwa mengenai instansi yang diharapkan untuk mengatasi gangguan

ketentraman dan ketertiban di daerah Bali dalam Tahun 2017,

sebagian besar berpendapat dilakukan oleh instansi Polda Bali

beserta jajarannya untuk 6 (enam) hal yakni premanisme, narkoba,

terorisme, kejahatan jalanan, rasa aman, dan lalu lintas. Sementara

itu harapan kepada Pemda Bali beserta jajarannya ditujukan dalam

menyelesaikan persoalan korupsi, bencana alam dan saber pungli.

d. bahwa instansi Polda Bali maupun Pemda Bali beserta jajarannya

yang diharapkan untuk mengatasi gangguan ketentraman dan

ketertiban di daerah Bali dalam Tahun 2017 sebagaimana dimaksud

point c di atas, diperoleh data sebagian besar menyatakan telah

melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun dalam beberapa hal

dijumpai juga pendapat yang menyatakan kurang baik, seperti dalam

menangani korupsi oleh Pemda beserta jajarannya dijumpai pendapat

30.00% menyatakan kurang baik, demikian pula penanganan

kejahatan jalanan oleh Polda Bali beserta jajarannya diperoleh data

30.00% menyatakan kurang baik.

Dalam pada itu, mengenai kesimpulan umum yang dapat disampaikan

terkait penanganan persoalan ketentraman dan ketertiban di wilayah Bali


dalam Tahun 2017 dalam 9 (sembilan) indikator yang diteliti, yakni

premanisme, korupsi, narkoba, kejahatan jalanan, rasa aman, lalu lintas,

pungutan liar, bencana alam dan terorisme adalah :

1. bahwa dalam tahun 2017 kondisi ketentraman dan ketertiban

masyarakat di daerah Bali telah kondusif, bahkan persoalan

terorisme dan bencana alam diperoleh data jarang terjadi. Sementara

itu, gangguan premanisme, korupsi, narkoba, kejahatan jalanan, rasa

aman, lalu lintas, pungutan liar masih dijumpai meskipun tidak

sangat sering.

2. bahwa peran dan fungsi Polda Bali beserta jajarannya dalam

mewujudkan ketentraman dan ketertiban di daerah Bali dalam tahun

2017 sebagian besar responden menyatakan telah baik dan dirasakan

keberadaannya sehingga tumpuan harapan mereka dalam

mewujudkan ketentraman dan ketertiban dibebankan dan/atau

dipercayakan kepada Polda Bali beserta jajarannya.

F.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah

dikemukakan terkait dengan 9 (sembilan) indikator yang diteliti, yakni

premanisme, korupsi, narkoba, kejahatan jalanan, rasa aman, lalu lintas,

pungutan liar, bencana alam dan terorisme, adapun rekomendasi yang

dapat disampaikan adalah :

a. Kepada pimpinan Polda Bali yang telah berhasil dengan sangat

baik mengoptimalkan jajarannya dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat serta dipercaya dalam mewujudkan

ketentraman dan ketertiban diharapkan agar terus

meningkatkan kemampuan aparatur atau personilnya untuk


dapat mewujudkan pelayanan yang sangat baik bagi

masyarakat;

b. Kepada Pemda Bali berserta jajarannya yang dipersepsikan

responden mampu menyelesaikan masalah korupsi dan bencana

alam dengan baik agar terus meningkatkan kemampuannya

mencegah terjadinya korupsi di Pemda Bali beserta aparatur

pemerintahannya sampai ke tingkat desa serta mencegah

dan/atau menanggulangi bencana alam di daerah Bali.

c. Kepada Polda dan Pemda Bali beserta jajarannya dalam

mengoptimalkan peran sertanya mewujudkan ketentraman dan

ketertiban masyarakat di daerah Bali agar terus meningkatkan

koordinasi serta kerjasamanya dengan instansi terkait lainnya,

seperti TNI, Desa Pakraman, Kejaksaan, dan lembaga

Pengadilan beserta jajarannya di daerah Bali.


DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, 1994, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik

Indonesia Menurut UUD 1945, Univ. Padjadjaran, Bandung.

E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,

Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran, Cet. ke-4, Bandung.

I Gde Pantja Astawa, 2000, Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi,

Univ. Padjadjaran, Bandung.

Ismail Suny, 1984, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru,

Jakarta.

Padmo Wahjono, 1983, Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum

Pancasila, CV. Rajawali, 1983.

Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan

Administrasi di Indonesia, Penerbit Alumni, Cet. ke-1,

Bandung.

Sri Soemantri Martosoewignjo, 2001, Undang-Undang Dasar 1945,

Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara, Univ.

Padjadjaran Bandung, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2000, Upaya Meningkatkan Supremasi Hukum,

dalam Majalah Justitia Et Pax, Fak Hukum Univ. Atmadjaya,

Yogyakarta, Edisi Bulan Mei-Juni 2000 Thn. XX Nomor 19.

LAMPIRAN

BIODATA RESPONDEN

NAMA

JENIS

KELAMIN UMUR NO HP PEKERJAAN PENDIDIKAN ALAMAT

A. A. Gde Yoga

Putra L 22

0857926

68322 Belum Bekerja S1

Jalan Untung

Surapati Gang

Beringin Nomor 7

Lingku...

A.A.Angga

Primantari P 24

0819166

55801

BELUM

BEKERJA S1

Jalan A.Yani Gang

Merpati No. 6

Denpasar

Ajeng

Parameswari

Sekarsih P 19

0815147

51374 Mahasiswa S1 Jl. Sokasati No. 3

ARI SANJAYA

kRISNA L 22

0812384

45801

BELUM

BEKERJA S1

JL JAYA GIRI VIII

NO 5

Arya Utama L 22

0811111

12234 Swasta S1 Denpasar Bali

Bagus Krisna

Dwipayana L 21

0831193

31901 Mahasiswa S1

Btn sanggulan kediri-

tabanan bali

Bima Bagus

Wicaksono L 27

0813330

12794 Mahasiswa S1 Jimbaran asri

CINTYA DWI

SANTOSO

CANGI P 22

0813397

40255

Lembaga

sertifikasi S1 Jl. Pidada XI No. 35

Dessy Ghea

Herrayani P 21

0896202

31000 Pegawai swasta S1

Jln.Pulau Pinang Gg

1 no 7

Deviera dika

putri P 20

0896990

95505 Mahasiswa S1

Jalan raya pemogan

gang mertha santi

Dewa Ayu Indra

Dewi P 22

0812395

2712 - S1

Jalan Trijata Gang

Jatayu No.12

Denpasar

Dewa Ayu

Meza Rachel

Andraina P 25

0812399

99842 - S2

Jalan Sekar Tunjung

IV no 9

Dewa Gede

Agung adi

wijaya L 32

0813390

01060 pegawai kontrak S1

Jl. sumandang 3A

no.4 Batubulan

gianyar

Dwi Juniadi L 21

0813396

86119 Mahasiswa S1 Jln sokasati

Dwi Kherisna

Payadnya L 26

0821444

07988 Swasta S2

Jalan Banteng Nomor

28 Denpasar,

Kecamatan

Denpasa...

Gilang Prawira L 19

0815473

52152 Mahasiswa S1

jln. kerta winangun 1

no.12

Gusti Ayu

Krisma

Aryastuti P 20

0815472

84153 - S1

Banjar Temesi, Desa

Temesi, Gianyar

I Dewa Gede

Adi Wiranjaya L 22

0858292

19082 - S1

Br. Dajan Peken

Sembung, Mengwi,

Badung

I Gede

Ardiawan L 20

0877615

79788 Mahasiswa S1 Abianbase

I GEDE SIDI

PURNAMA,S.

H L 26

0857385

55557 PETANI S1

DESA

MANIKLIYU.

KINTAMANI.

BANGLI

I Gede Yudi

Arsawan L 19

0812363

28755 Mahasiswa S1

Jl.Pesona Utama

No.6

I gusti agung

ayu patrecia

marthavira P 20

0822366

08228 Mahasiswi S1

Jl. Nuansa Utama

XXXII no 17

lingkungan mekar

sari...

I Gusti Ayu

Agung Diyah

Nitisuari P 19

0896691

60027 mahasiswa S1

pondok indah III no.

4B

I Gusti Ayu Istri

Raka P 17

0831147

87694 Mahasiswa S1

Br. Tengah

Blahbatuh

I Gusti Ayu

Pradnyahari

Oka Sunu P 20

0895330

588707 Mahasiswi S1

Jl. Bhayangkara No.

5, Br Pasek, Jagapati,

Abianse...

I GUSTI

NGURAH

KETUT

TRIADI

YULIARDANA L 23

0857371

24098

WIRASWAST

A S1

Jalan Kertha

Petasikan IX No. 8

I Kadek Anjas

Pajar Sedayu L 20

0819996

51457 Mahasiswa S1

Br. Seseh, Singapadu,

Sukawati, Gianyar

I Kadek Krisma

Eka Suastrawan L 19

0812366

32955 Mahasiswa S1

Perumahan Kesambi

Raya Blok D.5

I Kadek

Suasnawa,Sh,M.

,Kn L 33

0813532

78809 Swasta S2

dusun/Banjar Tengah

Sibetan, Desa SIbetan

Kecamata...

I Ketut Satria

Wiradharma

Sumertajaya L 22

0852381

14056

BELUM

BEKERJA S1

Perumahan Graha

Antasura Permai No

25

I Made Adi

Guntara L 19

0812366

04440

Pelajar-

Mahasiswa S1

JL Pulau Bungin Gg

Damar 1 No 3

I MADE

ARYAWAN

SADDEWA L 25

0877883

38765 Swasta S2

Jalan Campuhan Asri

I, Blok CC. No.85,

Dalung, Kab...

I MADE DWI

PRASETYA L 20

0821458

48056 Mahasiswa S1

JL. GADUNG NO.

43 DPS

I putu putra

widiarista L 18

0812367

86868 Mahasiswa S1

Jalan. Subak dalem

III denpasar tengah

I Putu Raditya

Sudwika Utama L 20

0812363

7599 Mahasiswa S1

Jln Tegal Dukuh V

No. 22

I Putu Sauca

Arimbawa

Tusan L 36

0813386

33953

Kejaksaan

Negeri Den S2

Jl. Tangkuban Perahu

No 107 X Kelurahan

Padangsamb

I Putu Widhi

Semarajaya L 24

0812363

21265 Swasta S1

JL. Bedahulu 17

XXIV No.17

Denpasar

Ida ayu trisila

dewi P 18 - Mahasiswa S1

Jalan gunung merapi

no.18

Ida bagus gde

satya wibawa

antara L 22

0877615

79788 Swasta S1

Jalan danau buyan no

32 sanur bali

Indriani Gita

Arjana P 24

+628778

6697048

BELUM

BEKERJA S1 Jalan Gurita

Ivansyah L 22

0819156

66716 Mahasiswa S1

Jln. Merdeka III no. 6

Renon, Denpasar

Ketut purnama

sari P 0

0831148

83557 - S1

Jln kapten agung no

7a

Ketut Puspa

Dewik P 18

0878022

45432 Mahasiswa S1

Br.Pregae Mengwi

Badung

Komang

Andyana

Prayoga L 21

0819330

64369 Mahasiswa S1

Jl. Pulau Serangan

No.12A

Komang Ayu

Nuriasih P 0

0813382

67925 Mahasiswa S1

Jalan Tukad

Batangari II No. 22

KOMANG

PRAWIRA

NUGRAHA L -22

0877305

30788 MAHASISWA S1

JALAN GUNUNG

GEDE GANG

MANGGIS NO 11

DENPASAR

BARA...

Lani Eka

Kumala Dewi P 21

0812379

44208 Belum Bekerja S1

Jalan Kebo Iwa

Selatan, gang

Mangga no.10

Laurencia bunga P 21

0813163

67685 mahasiswa S1 jl.pemuda

Made krisnanda

wicaksana L 18

0811388

0667 - S1

Jl. Raya pemogan

gang nusa indah no.

A-1

Ni Kadek Ayu

Purnama Dewi P 23

0813380

95818

Karyawan

Swasta S1

Lingkungan Kuwum,

Jalan Kuwum I, Gang

Ceruring Nom...

ni kadek dwi

anggianti P 19

0822362

40727 pelajar S1

kutuh kelod ubud

gianyar

Ni Kadek

RaiMadani P 19

0831160

67667 Mahasiswa S1

Br.Pausan,buahan

kaja

,payangan,gianyar

Ni Ketut Winda

Puspita P 22

0857373

57548

Pelajar/Mahasis

wa S1

Jl. Raya Basangkasa

No.33, Seminyak

Ni Luh Putu

Ayu Mery

Candrawati P 24

0821443

94222

Karyawan

Swasta S1

Jalan Gunung

Andakasa Lingk.

Penamparan Gang

Menur...

Ni Luh Widiary

Rahayu Putri P 19

0857385

24504 Mahasiswa S1 Kesiman, Denpasar

Ni Made Sinta

Paramitha

Raisila P 18

0898138

9519 Mahasiswa S1 Tabanan

Ni Putu Erna

Ayu Triani P 18

0857392

99639 Mahasiswa S1

Jalan lalang temu

nomer 10 a bukit

jimbaran

Ni Putu Tya

Suindrayani P 18

0895264

10114 mahasiswa S1

Br. Kaja kauh, beng,

gianyar, bali

NI WAYAN

ARIKA P 18

0878615

08418 MAHASISWI S2

Jl. Trengguli 1 no 38

,DENPASAR

TIMUR

CINTYA

ANGGA DEWI

Nyoman mya

ariastuti dewi P 20

0852376

01685 Mahasiswa S1 Marga, tabanan

Owen Henadi

Hendra Dihardja L 26

0812390

86906 Swasta S1

Jl. Taman Jimbaran

Uma D F1

Pande Nyoman

Yori Pratana L 22

0812384

45740 tidak ada S1

jalan ciung wenara no

7 gianyar

Priska Debora

Samosir P 22

0852102

43832 pegawai Swasta S1

Perum. Villa Bekasi

Indah 1 Blok B2

No.23, RT 8 RW...

Putu Diah

Indriyani P 18

0813389

31949 Mahasiswa S1

Jln. Teratai Gg.

Pancoran bulan no

5D lingk negara...

Putu Gede Agus

Eka Sanjaya L 18

0831140

22359 Mahasiswa S1

Perum. Grha Anyar,

Bukit Jimbaran, Kuta

Selatan, B...

putu juliantika

dewi P 18

0896559

46920 - S1

br. luglug desa

ketewel, kecamatan

sukawati

Putu Tresna

Nararya

Indranugraha L 19

0821451

43460 Tidak bekerja S1

Perumahan taman

mahayu II nomor 18

Rizki amaliasari P 18

0857431

74747 Mahasiswa S1 Jl bleng bong sari

syifa nabihah P 18

0821506

62156 mahasiswa S1 Jl. Pulau yoni

YOGA L 19

0859659

28843 Mahasiswa S1 Sidakarya denpasa

HASIL SURVEY TERHADAP - erepo.unud.ac.id

Documents