Hasil Survei Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)
Agenda
•Pendahuluan
• Deskriptif Survei
• Pendanaan UMKM
• Persiapan Pembentukan PPKD
• Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD
• Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan
Kredit
• Kesimpulan
2
Pendahuluan
1. Peranan penting UMKM di dalam perekonomian
Indonesia
a. Terdapat 52,67 juta UMKM (BPS, 2009)
b. Berkontribusi 56,92% terhadap PDB (BPS, 2009)
c. UMKM menyerap 97,3% tenaga kerja (BPS, 2009)
2. Permasalahan UMKM
– Keterbatasan pendanaan karena masalah
asymmetric information antara pemberi dana dana
dengan UMKM
Banyak program yang didesain untuk membantu
UMKM mengakses pendanaan
3
Pendahuluan
3. Salah satu upaya mengatasi hambatan
pendanaan UMKM pendirian PPKD
a. Bagaimanakah kondisi akses pendanaan UMKM di
berbagai propinsi?
b. Apakah pendirian PPKD merupakan jalan keluar?
c. Sejauh mana persiapan pembentukan PPKD?
d. Apakah para stakeholders memahami peraturan
terkait PPKD?
e. Apakah para stakeholders memahami sistem
penjaminan kredit secara umum?
4
Agenda
• Pendahuluan
•Deskriptif Survei
• Pendanaan UMKM
• Persiapan Pembentukan PPKD
• Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD
• Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan
Kredit
• Kesimpulan
5
Deskriptif Survei
• Waktu pelaksanaan: Agustus – September 2010
• Target responden:– Pemerintah daerah (biro ekonomi pemerintah
daerah, sekretaris daerah, Bappeda)
– DPRD
– Kadinda dan asosiasi UMKM
– Bank (bank komersial, BPD, BPR)
– Kantor Bank Indonesia
– Askrindo
– Jamkrindo
6
Deskriptif Survei• Sebaran kuesioner per propinsi
Propinsi Jml Kuesioner
Jawa Tengah 18
Riau 19
Nusa Tenggara Barat 14
Bangka Belitung 13
Jawa Barat 19
DKI Jakarta 9
Sulawesi Selatan 17
D.I Yogyakarta 19
Kalimantan Selatan 18
Total 146Sumber: Olahan Peneliti (2010)
7
Deskriptif Survei• Sebaran kuesioner per stakeholders
Institusi Jml Kuesioner
Biro Ekonomi Pemerintah Daerah 13
Sekretaris daerah / kantor koperasi dan UKM 13
Bappeda 8
DPRD 7
BPD 10
Bank komersial / BPR 36
Kantor Bank Indonesia 11
Kadinda / Asosiasi UMKM 35
Askrindo 8
Jamkrindo 5
Total 146
Sumber: Olahan Peneliti (2010)8
Agenda
• Pendahuluan
• Deskriptif Survei
•Pendanaan UMKM
• Persiapan Pembentukan PPKD
• Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD
• Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan
Kredit
• Kesimpulan
9
Pendanaan UMKM
1. Rata-rata tertimbang penilaian stakeholders
terhadap akses pendanaan UMKM: 2,82 (dari
skala 5)
2. Responden paling optimis adalah Riau dan
Nusa Tenggara Barat, sementara yang paling
pesimis adalah Bangka Belitung
3. Responden bank paling optimis mengenai
kondisi pendanaan UMKM, sementara Kadinda
dan Asosiasi UMKM paling pesimis gap
antara pandangan lenders dan borrowers
10
Pendanaan UMKM
020406080
100120140160
Tingkat persaingan
terlalu tinggi
Keterbatasan infrastruktur
Alasan psikologis
Biaya utang yang tinggi
Hambatan lain Bank enggan melayani UMKM
Reputasi buruk UMKM
Kurang pengetahuan
Tidak adanya penjamin
kredit
Keterbatasan Aset Jaminan
Hambatan Akses Pendanaan: Perbankan
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Tingkat persaingan
terlalu tinggi
Hambatan lain Lembaga keuangan
enggan melayani UMKM
Keterbatasan infrastruktur
Alasan psikologis
Reputasi buruk UMKM
Tidak adanya penjamin
kredit
Biaya utang yang tinggi
Kurang Pengetahuan
Keterbatasan Aset Jaminan
Hambatan Akses Pendanaan: Non Perbankan
Sumber: Olahan Peneliti (2010)
11
Pendanaan UMKM
• Mayoritas responden menganggap bahwa
30%-50% permintaan terhadap pendanaan
telah dilayani oleh lembaga keuangan,
dan bank masih mendominasi
• Bank Rakyat Indonesia (BRI) berada dalam
top of mind responden sebagai penyalur
dana bagi UMKM
12
Pendanaan UMKM
• Mayoritas responden (71,2%) menganggap
bahwa kondisi akses pendanaan UMKM lebih
baik dibandingkan 3 tahun sebelumnya
– Lebih banyak lembaga keuangan yang hadir
– Adanya berbagai program pemerintah
• Lebih dari 90% responden menganggap bahwa
program pemerintah untuk mengintervensi
pedanaan terhadap UMKM dibutuhkan
– Pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan secara
umum, pemerintah daerah sebagai pelaksana
13
Pendanaan UMKM
0
20
40
60
80
100
120
Intervensi lannya Pinjaman langsung terhadap UMKM
Program cash collateral
Pembentukan institusi baru untuk
memberikan pinjaman langsung
Program subsidi bungaPembentukan lembaga penjaminan kredit
Program yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat
0
20
40
60
80
100
120
Intervensi Lainnya Memberikan Pinjaman Langsung
kepada UMKM
Program Cash Collateral
Membentuk Lembaga Keuangan
Negara yang Memberikan
Pinjaman Langsung pada UMKM
Memperkenalkan Program Subsidi
Bunga
Membentuk Lembaga
Penjaminan Kredit
Program yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah
Sumber: Olahan Peneliti (2010)
14
Agenda
• Pendahuluan
• Deskriptif Survei
• Pendanaan UMKM
•Persiapan Pembentukan PPKD • Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD
• Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan
Kredit
• Kesimpulan
15
Persiapan Pembentukan PPKD• Tidak seluruh responden mengetahui bahwa di
propinsi mereka terdapat lembaga penjaminan
kredit (Askrindo, Jamkrindo, PKPI)
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
PKPI
Askrindo
Jamkrida
Jamkrindo
Evaluasi Kinerja Operasional Lembaga Penjaminan Kredit
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Jamkrida
Askrindo
Jamkrindo
PKPI
Evaluasi Jangkauan Lembaga Penjaminan Kredit terhadap
seluruh UMKM
Sumber: Olahan Peneliti (2010)
16
Persiapan Pembentukan PPKD
• Mayoritas responden (78%) setuju dengan
pendirian PPKD
– Sebagian yang tidak setuju menyarankan untuk
memperbaiki kinerja lembaga yang sudah ada
• Seluruh propinsi yang disurvei memiliki rencana
pembentukan PPKD
– Peraturan Daerah dan SK Gubernur telah terbit
– Namun ada 39% responden yang tidak mengetahui
rencana tersebut, kebanyakan bank komersial,
Kadinda, dan asosiasi UMKM
17
Persiapan Pembentukan PPKDNo. Propinsi
Dana Tersedia untuk
Modal DisetorSumber Dana
1 Nusa Tenggara Barat Rp 15 Billion Pemerintah Daerah
2 Bangka Belitung Rp 30 BillionPemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten
3 Jawa Tengah Rp 5 BillionPemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten
4 Jawa Barat Rp 75 Billion Pemerintah Daerah
5 Kalimantan Selatan Rp 40 Billion Pemerntah Daerah
6 Sulawesi Selatan Rp 30 BillionPemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah
7Daerah Istimewa
YogyakartaRp 100 Billion
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah
8 Riau Rp 27 Billion Pemerintah Daerah
9 DKI Jakarta Rp 50 Billion Pemerintah Daerah
Sumber: Olahan Peneliti (2010)
18
Persiapan Pembentukan PPKD
• Hampir seluruh propinsi (hingga September 2010) belum
mengembangkan business plan
– Hanya Jawa Barat yang sudah mengembangkan business plan
untuk PPKD
• Dari segi kuantitas, mayoritas responden percaya bahwa terdapat
SDM yang memadai
– Masih ada beberapa responden yang mempertanyakan kualitas
– 56% responden mengatakan perlu ada open recruitment, 41%
mengatakan perlunya kerjasama dengan institusi lain
– Manajemen harus melalui fit and proper test
19
Persiapan Pembentukan PPKD
• Pemerintah daerah berupaya untuk
melibatkan sektor swasta dalam
pembentukan PPKD
– Di beberapa propinsi, pihak swasta
menganggap tidak ada follow up lebih lanjut
mengenai kerja sama dalam pembentukan
PPKD
20
Persiapan Pembentukan PPKD
1% 4%
13%
21%61%
Apakah PPKD akan berfungsi dengan baik
Tidak Setuju Agak tidak setuju
Netral Agak setuju
Setuju
1% 4%
17%
78%
Apakah keberadaan PPKD dapat meningkatkan akses
pendanaan bagi UMKM
Agak tidak setuju Netral
Agak setuju Setuju
Sumber: Olahan Peneliti (2010)
21
Persiapan Pembentukan PPKD
11%
71%
1% 2%9% 5% 1%
Pihak yang seharusnya memimpin pembentukan PPKD
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
DPRD Kadin / Asosiasi UMKM
Bank Indonesia Sektor Swasta
Lainnya
Sumber: Olahan Peneliti (2010)
22
Agenda
• Pendahuluan
• Deskriptif Survei
• Pendanaan UMKM
• Persiapan Pembentukan PPKD
•Pemahaman Mengenai Regulasi
terkait PPKD• Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan
Kredit
• Kesimpulan23
Pemahaman Mengenai Regulasi
Terkait PPKD
Responden menganggap bahwa persyaratan modal
minimum sebesar Rp 50 miliar sebaiknya ditinjau
kembali/dibuat lebih fleksibel
17%
13%
11%35%
24%
Pemahaman Mengenai Isi Regulasi
Tidak Paham
Agak Tidak Paham
Netral
Agak Paham
Paham
Sumber: Olahan Peneliti (2010)
24
Agenda• Pendahuluan
• Deskriptif Survei
• Pendanaan UMKM
• Persiapan Pembentukan PPKD
• Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD
•Pemahaman Mengenai Sistem
Penjaminan Kredit
• Kesimpulan
25
Pemahaman Mengenai Sistem
Penjaminan Kredit
75%
25%
Tahu Bahwa SistemPenjaminan Kredit Diterapkan
Secara Berbeda-beda
Ya Tidak
79%
21%
Tahu Bahwa Sistem PenjaminanKredit Populer Secara
Internasional
Ya Tidak
Sumber: Olahan Peneliti (2010)
26
Pemahaman Mengenai Sistem
Penjaminan Kredit
42%
58%
Tahu Bahwa Tidak Ada BuktiKesuksesan Sistem Penjaminan
Kredit
Ya Tidak
42%
58%
Tahu Bahwa KritikMengatakan SistemPenjaminan Kredit
Menimbulkan Moral Hazard
Ya Tidak
Sumber: Olahan Peneliti (2010)
27
Pemahaman Mengenai Sistem
Penjaminan Kredit
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ahli / LSM Jurnal Akademik
Buku Teks Lainnya Seminar / Workshop
Media Cetak /
Elektronik
Sumber pengetahuan tentang sistem penjaminan kredit
Sumber: Olahan Peneliti (2010)
28
Agenda
• Pendahuluan
• Deskriptif Survei
• Pendanaan UMKM
• Persiapan Pembentukan PPKD
• Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD
• Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan
Kredit
•Kesimpulan
29
Kesimpulan
1. Kondisi akses UMKM terhadap pendanaan masih
terbatas, namun lebih baik dibandingkan 3 tahun
sebelumnya
2. Kebanyakan responden menganggap pemerintah perlu
membuat program intervensi untuk membantu akses
pendanaan bagi UMKM
3. Kebanyakan propinsi sudah memiliki dana yang
memadai untuk pendirian PPKD
4. Persiapan dari segi lain (business plan, SDM) masih
kurang
5. Perlu adanya koordinasi antara stakeholders dalam
pembentukan PPKD
30
Kesimpulan
6. Regulasi terkait pendirian PPKD tidak
dipahami dengan baik
– Pemahaman hanya sebatas minimum modal
disetor
7. Mayoritas responden tahu bahwa sistem
penjaminan kredit populer, tapi tidak
memahami bahwa sistem ini dapat
mengalami kerugian
31