HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ...a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_030033_chapture4.pdf · Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali

109

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. 1 Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik yang

sebenarnya adalah partai yang memiliki tali kesejarahan dengan partai politik

masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi

Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia

lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu :

Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai

Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 10 Januari

1973 di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta, Kelompok

Demokrasi dan Pembangunan melaksanakan fusi 5 Partai Politik menjadi satu

wadah Partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia meskipun pada awal fusi

sebenarnya muncul 3 (tiga) kemungkinan nama untuk fusi menjadi :Partai

Demokrasi Pancasila, Partai Demokrasi Pembangunan, Partai Demokrasi

Indonesia.

Tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI dibawah kepemimpinan

Megawati.Di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi

politik, PDI dibawah kepemimpinan Megawati kian berkibar. Pasca Lengsernya

110

Soeharto, dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin

kuat, sorotan kepada PDI bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar

negeri.

Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati

menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres

ini berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara

sahabat. Kongres ini disebut dengan "Kongres Rakyat".

Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi

Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Didalam Kongres

tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah

organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan

tersebut dimasukan di dalam AD-ART PDI. Meskipun Pemerintahan sudah

berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah

kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti

Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada

tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal,

kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istora Senayan Jakarta.

Bendera PDI Perjuangan berkibar di seluruh penjuru Nusantara. Partai

berlambang banteng bulat bermata galak ini, memenangkan pemilu 1999. Partai

Megawati ini meraih 35% suara. Pada Pemilu 2004, PDI perjuangan menargetkan

memperoleh 40% suara untuk kursi legislatif. Serta menghantarkan Megawati

kembali menduduki kursi RI-1.

111

PDI perjuangan menjalankan program pengentasan kemiskinan. Di

Kabupaten Bantul, Yogyakarta misalnya, bupatinya berasal dari PDI Perjuangan

menjalankan program perdayaan ekonomi rakyat, bertajuk babonisasi. Ada juga

program penghapusan rentenir, caranya Pemerintah daerah memberikan pinjaman

kepada pedagang kecil di pasar. Selain itu Pemerintah daerah setempat juga

membeli gabah hasil panen petani, harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga

Bulog. Lebih dari itu PDI Perjuangan juga menyatakan perang melawan korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN). Birokrasi pada umumnya masih banyak melakukan

penyalahgunaan kekuasaan. KKN juga masih mewarnai pemilihan kepala daerah.

Tidak sedikit pemilihan kepala daerah di Indonesia yang tidak tercemar politik

uang. Karena itu, PDI Perjuangan getol menggolkan rencana pemilihan kepala

daerah secara langsung. Kasus politik uang dalam pemilihan kepala daerah di

beberapa tempat memang sempat menodai citra PDI Perjuangan. Walaupun

demikian, PDI Perjuangan adalah partai yang berani membersihkan diri, memecat

beberapa kader partainya yang ebrmasalah. Pembersihan kader bermasalah

bertujuan untuk mengembalikan citra PDI Perjuangan, karena kunci sukses partai

politik adalah bagaimana merebut hati rakyat.

1.2 Gambaran Umum Partai Golongan Karya

Partai Golkar merupakan kelanjutan Sekretariat Bersama Golongan Karya

yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta.Golongan Karya

melakukan perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik

pada Rapat Pimpinan Paripurna Golongan Karya tanggal 19 Oktober 1998 dan

dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999, dengan nama Partai

112

Golongan Karya. Dengan perubahan tersebut, Partai Golongan Karya sepenuhnya

mengemban hakikat partai politik sebagai pilar demokrasi dan kekuatan politik

rakyat untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya secara mandiri, bebas dan

demokrasi. Bahwa Golongan Karya adalah pengemban hakikat tatanan baru, yang

dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan moral serta

semangat pembangunan terus-menerus dalam meningkatkan karya dan kekaryaan

di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat semangat cita

dan citra pembaharuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mendorong

timbulnya tuntunan agar pembaharuan dilaksanakan dengan menggemakan

reformasi di segala bidang.

Sebagai partai politik, sumber daya manusia dan organisasi Golkar

memang diakui paling solid. Golkar beruntung menjadi partai utama sepanjang

Orde Baru. Di era politik otoriter ketika itu, hampir semua sumber daya manusia

terbaik di Indonesia terserap ke Golkar. Pada masa reformasi memang terjadi

migrasi eksponen Golkar ke partai lain. Sekalipun banyak dihujat dan dicerca

sebagai antek Orde Baru, Golkar tidak juga lumpuh. Bahkan pada pemilu 1999

kali pertama di zaman reformasi, Golkar mengungguli partai-partai baru yang

mengkalin mengusung reformasi. Partai berlambang pohon beringin ini meraup

22,43% suara, atau nomor dua di bawah PDI perjuangan (33%).

Partai besar yang sudah lama eksis dalam dunia perpolitikan Indonesia ini

resmi dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada

tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara

113

sah. Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar

karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar

menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari

suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tapi dari

presentase turun sebanyak 0,86%.

B. Deskripsi Hasil Wawancara

Penelitian yang telah dilakukan adalah melakukan wawancara terhadap

beberapa orang informan diantaranya adalah:

1. Suryana adalah aktifis dari PDI Perjuangan yang menjabat di Komisi II DPR

RI farksi PDI Perjuangan. Beliau beralamt di Wisma DPR-RI Blok E No. 330

Kalibata Jakarta Selatan 12750. Sementara posisinya di DPD PDI perjuangan

Jawa Barat adalah sebagai wakil ketua bidang politik dan pemenangan

pemilu.Berikutnya di sebut dengan kode SR

2. Rahadi Zakaria, S.Ip adalah aktifis senior dari PDI perjuangan yang juga

sebagai seorang dosen, posisinya di DPD PDI perjuangan Jawa Barat adalah

sebagai wakil ketua bidang informasi dan komunikasi. Berikutnya disebut

dengan kode RZ

3. Isa Subagja adalah aktifis dari PDI perjuangan yang berkedudukan sebagai

ketua DPC PDI perjuangan Kota Bandung. Beliau juga pernah menjabat

sebagai ketua DPRD kota Bandung , dan kini beliau berkedudukan di komisi

A DPRD kota Bandung. Berikutnya disebut dengan kode IS

114

4. Ir. Edi Susianto adalah aktifis dari Partai PDI perjuangan posisinya di DPD

PDI perjuangan Jawa Barat adalah sekretaris. Berikutnya disebut dengan

kode ES

5. H. Idris Yusuf Lubis adalah aktifis dari Partai PDI perjuangan posisinya di

DPD PDI perjuangan Jawa Barat adalah wakil sekretris bidang eksternal.

Berikutnya disebut dengan kode ES

6. Drs. H. Soleh adalah aktifis dari Partai Golkar, beliau merupakan salah satu

anggota DPRD provinsi Jawa Barat. Berikutnya disebut dengan kode SL

7. Dr. Sunatra MS. SH adalah aktifis dari partai Golkar yang juga merupakan

dosen di pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), di DPD Partai

Golkar Provinsi Jawa Barat beliau berkedudukan sebagai Wakil ketua dalam

bidang pemenangan pemilu, organisasi kepemudaan dan kaderisasi (PPOKK).

Berikutnya disebut dengan kode SN

8. Gani Kusuma Subrata adalah aktifis senior dari Partai Golkar, di DPD Partai

Golkar Provinsi Jawa Barat beliau berkedudukan sebagai sekertaris.

Berikutnya disebut dengan kode GS.

9. M. Hardi Maksud adalah aktifis senior dari Partai Golkar, beliau sempat

menjadi anggota DPR RI. Berikutnya disebut dengan kode HM

10. HR. Budiman Hanadja Suganda adalah aktifis senior dari Partai Golkar, di

DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat beliau berkedudukan sebagai ketua

dalam bidang kerohanian, pemberdayaan perempuan. Berikutnya disebut

dengan kode HS.

115

11. Euis Siti Juleha Sahidin, S.Ip. MBA adalah aktifis dari Partai Golkar, di DPD

Partai Golkar Provinsi Jawa Barat beliau berkedudukan sebagai Wakil ketua

dalam bidang kerohanian, pemberdayaan perempuan Berikutnya disebut

dengan kode SJ.

12. Hj. Ganiwati.SH adalah aktifis dari Partai Golkar, di DPD Partai Golkar

Provinsi Jawa Barat beliau berkedudukan sebagai Wakil ketua dalam bidang

Advokasi, Hukum dan HAM. Berikutnya disebut dengan kode GT.

13. H. Gunawan adalah aktifis dari partai Golkar, di DPD Partai Golkar Provinsi

Jawa Barat beliau berkedudukan di sekretariat. Berikutnya disebut dengan

kode GW.

1. Tanggapan Kognitif Aktifis Partai Politik Terhadap Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU V/2007

1.1 Interpretasi Aktifis Partai Politik Terhadap Calon Perseorangan

Calon perseorangan sebagai buah putusan Mahkamah konstitusi (MK)

Nomor 05/PUU V/2007 ditanggapi beragam oleh aktifis partai politik, akan tetapi

istilah perseorangan tersebut di tolak oleh semua informan. Menurut mereka,

tidak ada istilah perseorangan bagi seorang calon, bagaimanapun juga dalam

pemilu seorang calon tidak akan lepas dari masa pendukung sehingga istilah yang

lebih tepat digunakan bagi calon tanpa mekanisme partai politik (parpol) adalah

calon perorangan. Terhadap istilah perseorangan tersebut tidak sedikit yang

menyatakan bahwa istilah perseorangan sudah dipelesetkan oleh kelompok elit

yang menggiring pada proses pembodohan. Mereka juga menyatakan

116

kekecewaannya terhadap MK karena bertindak sangat subjektif dalam

memutuskan perkara, MK tidak berfikir ekses dalam memenangkan gugatan

tersebut.

Calon perseorangan banyak didefinisikan sebagai calon yang diusung oleh

pendukung yang bukan berasal dari parpol, akan tetapi definisi tersebut tidak

memberikan gambaran jelas akan sosok calon tersebut sehingga menimbulkan

pertanyaan baru yakni siapa yang boleh maju menjadi calon perseorangan.Draft

Rancangan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 seolah-olah menyatakan

bahwa yang perseorangan itu adalah pengusungnya, padahal menurut beberapa

informan wilayah perseorangan itu hendaknya diperuntukan bagi rakyat non

partisan baik untuk calonnya ataupun pendukungnya. Dibukanya kanal calon

perseorangan akan menjadi sebuah pintu masuk baru bagi para politisi yang

tidak kuat dengan partai politik, nama Sarwono dan Agum Gumelar disebut-sebut

sebagai contoh politisi yang mendeklarasikan dirinya sebagai calon perseorangan

padahal jelas-jelas mereka adalah seorang elit politik.

Lolosnya gugatan mengenai calon perseorangan ini menyita perhatian

masyarakat luas dan praktis harus disikapi serius oleh Pemerintah dan DPR

sebagai lembaga yang berwenang menindak lanjuti putusan MK tersebut.

Menurut wacana yang sedang beredar, ketentuan yang diberikan pada calon

perseorangan yaitu harus memenuhi syarat dukungan dan uang jaminan.

Mengenai ketentuan ini, sebagian besar informan memiliki jawaban yang

cenderung sama, pada dasarnya mereka menginginkan agar calon perseorangan

diberikan syarat yang sama dengan partai politik, dalam konteks ini calon

117

perseorangan harus mampu mengumpulkan 15% dukungan dari pemilih. Asas

keadilan menjadi alas an utama bagi mereka yang menginginkan syarat tersebut,

akan tetapi tidak sedikit juga yang mengakui bahwa sebenarnya syarat 15%

tersebut merupakan salah satu cara membatasi calon perseorangan dalam pilkada

agar terhindar dari keadaan chaos. Usulan lainnya adalah calon perseorangan

bebas dari ambang batas, mereka menghendaki calon perseorangan tidak

dibebankan oleh syarat dukungan atau sama dengan 0%. Pendapat berbeda

tersebut sebenarnya merupakan cara untuk mengingatkan MK, apabila putusan

itu memang memberikan ekses neagtif, berarti MK terbukti telah gegabah

memutuskan suatu perkara.

Mengenai syarat uang jaminan, sebagian besar informan menyetujui syarat

tersebut sebagai parameter dalam mengukur tingkat keseriusan seorang calon.

Suatau penyelenggaraan pasti membutuhkan biaya, jika calon terpilih sebagai

bakal calon lantas tidak mempunyai dana, dapat dipastikan dia tidak akan bisa

berjalan, maka calon harus menyimpan dulu uang ke KPU. Sementara itu,

menurut sebagian lainnya, parameter untuk mengukur tingkat keseriusan itu

berbeda-beda, maka dari itu syarat uang jaminan dianggap sesuatu yang tidak

baik, karena seorang politisi bukan seperti melamar kerja, sehingga tidak

memerlukan uang jaminan.

Sebagai kompetitor baru dalam pilkada, calon perseorangan mendapat

perhatian khusus dari berbagai elemen masyarakat terutama dari para pengamat

politik. Sebagaimana banyak dibicarakan oleh para pengamat politik, kelemahan

dan kelebihan calon perseorangan pun diakui oleh sebagian besar informan. Dari

118

seluruh informan, hanya SR yang tidak memberikan anlisis terhadap hal tersebut,

menurutnya terlalu prematur jika mengukur kelemahan dan kelebihan calon

perseorangan. Relasi politik antara DPRD dan eksekutif adalah dalam

kepentingan rakyat, masing-masing melakukan komunikasi, harus ada kesamaan

pandang, visi dan misi, karena yang menentukan bukan politisi tetapi rakyat.

kelemahan dan kelebihan calon perseorangan akan dapat diketahui setelah dia

duduk di lembaga eksekutif. Sebagian informan yang memberikan analisisnya

mengakui bahwa calon perseorangan memiliki kelebihan di bandingkan dengan

calon dari parpol. Tingkat legitimasi yang tinggi menjadi salah satu keunggulan

bagi calon perseorangan karena calon tersebut benar-benar diajukan oleh rakyat

dan mereka juga tidak akan terikat oleh kepentingan parpol. Berdasarkan hasil

survey, dalam pikada ataupun pilpres figur menentukan pemenangan yakni

sekitar 60% dan sisanya baru ditentukan oleh mesin politik ataupun ormas, dalam

hal ini calon perseorangan memiliki peluang yang besar apabila dia memang

seorang figur yang dicintai rakyat.

Menyoroti kelemahan calon perseorangan, sebagian informan melihatnya

dari sisi penggalangan kekuatan, partai mempunyai struktur sampai ke tingkat

ranting sehingga cost nya akan lebih mudah, tetapi calon perseorangan cost nya

akan lebih tinggi karena semuanya bersifat dadakan. Sebagian lainnya

menyatakan kekhawatirannya terhadap relasi calon perseorangan dengan DPRD.

Menurut mereka, calon perseorangan akan mengalami hambatan cukup sulit

secara politis jika dia tidak ada komunikasi politik yang baik dengan DPRD yang

notabene adalah orang-orang partai yang memiliki kepentingan dalam

119

Pemerintahan. Partai bisa saja menghambat calon perseorangan jika kebijakannya

nanti tidak sesuai dengan kepentingan partai.Calon perseorangan akan sulit

bekerja jika dia arogan dengan keperseoranganannya, selain itu juga dari sisi

pertanggungjawabannya calon perseorangan akan sulit dilacak. Apabila orang

partai melakukan kesalahan, maka partai tersebut akan di fanish oleh masyarakat,

tetapi apabila calon perseorangan melakukan kesalahan, siapa yang bisa dimintai

pertanggungjawaban, semuanya menjadi tidak jelas karena kita tidak tahu siapa

yang mengontrolnya saat dia menduduki jabatan kepala daerah.

1.2 Analisis Aktifis Partai Politik Terhadap Tampilnya Calon

Perseorangan Dalam Pilkada

Keputusan MK yang mengabulkan judicial review atas UU 32 /2004

tentang Pemerintah daerah, diharapkan dapat membangun sistem politik yang

lebih demokratis. Sejauh ini berbagai analisis terhadap tampilnya calon

perseorangan dalam pilkada mengerucut pada tiga pandangan. Pandangan

pertama meyakini bahwa calon perseorangan merupakan Hak Asasi Manusia

(HAM) yang dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28 tentang HAM. Mengakui calon

perseorangan sebagai HAM dalam negara demokrasi tidak lantas menyurutkan

kekecewaan terhadap keberadaan calon perseorangan dalam pilkada. Meskipun

mereka mengakui keberadaanya, tak pelak mereka mengutarakan kekecewaannya

terhadap keputusan MK tersebut. Jauh sebelum MK mengeleuarkan keputusan

kontroversial tersebut, pasal 59 ayat (3) UU No. 32/2004 telah lebih dulu

membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan namun memang dengan

mekanisme internal partai. Jadi jika memang ada calon dari luar yang memang

120

berkompeten, sebetulnya mereka bisa berafiliasi dengan partai, karena kini partai

sudah mulai terbuka. Seperti yang terjadi di Golkar, calon yang diajukan dalam

pilkada di Tasik dan Sukabumi merupakan calon yang bukan dari kalangan partai,

demikian yang diakui oleh informan yang berasal dari partai Golkar. Selain alasan

di atas, mereka memandang, pada dasarnya demokrasi di negara Indonesia

berbasis partai sehingga kepentingan masyarakat bisa disampaikan melalui parpol.

Argumen lain menyatakan bahwa meskipun mereka mengakui bahwa

calon perseorangan merupakan potensi, dengan melihat kondisi negara saat ini

keberadaan calon perseorangan dirasakan kurang bijaksana. Kemungkinan calon

perseorangan untuk tahun 2009 sangat kecil , karena ini juga kembali pada

kepentingan partai. Tahun 2009 partai besar atau pun kecil belum berani

pemilihan langsung seperti sekarang padahal iklim kita sudah bebas dengan

pilkada langsung ,hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa sistem politik di kita

belum siap. Menurut mereka, atas nama demokrasi pemilihan pilkada seperti saat

ini saja Negara kita hanya memproduk sampah dengan milyaran triliunan rupiah.

Sebagai contoh APBD untuk pilkada saja sekitar 600 milyar, itu hanya untuk

memproduk kertas suara, baligo, yang semuanya hanya habis pakai. Begitu juga

dengan calonnya, ada yang mengatakan calon harus mengeluarkan uang sampai

50 milyar bahkan ada isu sampai 100 milyar dan semuanya juga hanya

memproduk sampah. Keadaan seperti itu menggugah semua pihak untuk

mempertanyakan letak pendidikan politik dari pemilihan langsung tersebut,

masyarakat terus saja disuguhi pemilihan, dari mulai kepala desa sampai

pemilihan presiden sehingga kita stagnan hanya jalan di tempat dan tidak ada

121

peningkatan. Sementara itu, disaat yang sama masih banyak yang harus kita

pikirkan, pendidikan dan kesehatan harus tingkatkan, masih banyak sekolah-

sekolah yang sudah tidak layak dan semua itu membutuhkan waktu, pikiran,

tenaga dan uang karena sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah kesejahteraan

rakyat. Putusan MK ini harus disikapi secara dewasa, lebih jauh lagi mereka

berharap sistem politik Negara kita untuk kembali pada keadaan semula karena

pada saat ini cost nya lebih tinggi, kecuali jika masyarakatnya sudah siap dan

terpenuhi berbagai kebutuhannya. Di samping itu juga menurut mereka setiap

Negara mempunyai budaya-budaya lokal yang tidak bisa disamakan dengan

Negara lainnya, oleh karena itu ukuran demokrasi di Negara lain belum tentu

sama dengan Negara kita.

Pandangan kedua menyatakan bahwa keberadaan calon perseorangan tidak

dapat dijadikan indikasi sebuah Negara demokrasi, dengan tegas mereka

menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan calon perseorangan.

Menurut mereka demokrasi merupakan rasa yang tidak bisa disamaratakan, hal

tersebut menunjukan bahwa demokrasi itu variatif, tergantung sudut pandang

suatu bangsa.Dalam konteks Negara Indonesia, demokrasi pancasila menjadi

sebuah acuan dalam kehidupan bernegara dengan cirinya yakni musyawarah

mufakat. Bertolak dari pemahaman tersebut, calon perseorangan tidak sesuai

dengan pancasila sila ke-4 yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mereka juga meyakini bahwa

pancasila dan UUD 1945 sudah sangat baik karena bersumber dari Alquran.

Mereka menganggap Negara kita sudah keliru dalam berfikir demokrasi, semua

122

yang berasal dari barat seolah-olah adalah yang terbaik. Kita selalu mencoba-coba

dan menyerap ajaran dari barat yang belum tentu sesuai dengan kebudayaan kita,

pada akhirnya kehadiran calon perseorangan hanya merusak sistem

ketatanegaraan kita.

Hadirnya calon perseorangan dalam pilkada seolah menumbuhkan harapan

baru bagi masyarakat yang terlanjur kecewa terhadap parpol.Namum demikian,

hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi partai karena

dalam konteks pilkada langsung, partai telah mempunyai mekanisme sendiri.

Seperti di Golkar, ada mekanisme penjaringan, yaitu ketua, birokrasi dan

perseorangan. Setelah itu dilakukan survey dan siapa yang paling berpeluang

setelah itu dipilih melalui konvensi, lalu ditetapkanlah. Jadi partai sama sekali

merasa tidak terancam calon perseorangan asal dia memenuhi syarat dan

ketentuan yang berdasarkan pada azas keadilan.

1.3 Tanggapan aktifis partai politik terhadap kemenangan calon

perseorangan

Lolosnya gugatan terhadap UU pemda menyusul kemenangan calon

perseorangan di Nangro Aceh Darusalam (NAD) telah menimbulkan opini publik

yang menyudutkan partai. Seperti banyak di lansir diberbagai media massa,

lolosnya gugatan tersebut serta kemenangan calon perseorangan di NAD

dijadikan sebagai indikasi gagalnya parpol dalam rekrutmen parpol. Opini yang

sudah terlanjur beredar tersebut di tanggapi serius oleh aktifis parpol, mereka

berspekulasi bahwa terbentuknya opini tersebut merupakan salah satu kehebatan

dari kaum kapitalis asing yang ingin menguasai kekayaan Indonesia. Lebih jauh

123

mereka menduga bahwa tidak sedikit politisi yang menjadi antek kaum kapitalis

sehingga amandemen UUD 1945 pun adalah bagian dari rencana kaum kapitalis

tersebut.Walaupun demikian, mereka mengakui bahwa masyarakat NAD

memang telah lama kecewa terhadap rezim Pemerintahan negara Republik

Indonesia. Menurut mereka, parpol baru tumbuh pasca reformasi, sehingga

parpol yang masih baru belajar tidak patut disalahkan jika pada akhirnya

sebagian masyarakat alergi terhadap parpol. Untuk mengetahui tingkat

kepercayaan publik terhadap parpol, parpol meminta publik untuk

membuktikannya nanti dalam pemilihan legislatif.

Terhadap kemenangan aktifis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di NAD,

parpol menganggap itu suatu hal yang sangat wajar karena dalam pemilihan

kepala daerah figur mendominasi penentuan pemenangan. Kemenangan tersebut

tidak menjadi suatu masalah selama gubernur dan wakil gubernur NAD

melakukan komunikasi yang baik dengan parpol. Parpol hanya meminta gubernur

dan wakil gubernur memang bekerja untuk rakyatnya dan mereka berharap agar

NAD tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

tanpa ditunggangi oleh kepentingan asing.

124

2. Implemetasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU V/2007

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat

2.1 Pemerintah dan DPR Dalam Revisi UU 32/2004 Sebagai Tindak Lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU V/2007

Revisi UU 32/2004 yang telah menjadi pilihan mutlak bagi tindak lanjut

putusan MK Nomor 05/PUU V/2007, sampai bulan Maret 2008 ini belum juga

dilaksanakan padahal tidak sedikit daerah yang akan melaksanakan pilkada. Telah

didesak oleh berbagai pihak, DPR dan Pemerintah hanya menjanjikan revisi

tersebut tanpa pelaksanaan. Keadaan tersebut memancing anggapan bahwa DPR

dan Pemerintah tidak serius menangani tindak lanjut putusan MK tersebut, bahkan

lebih jauh lagi kalangan tertentu menduga bahwa DPR dan Pemerintah sengaja

menunda sebagai salah satu cara menahan calon perseorangan sehingga hal ini

banyak diberitakan sebagai penjegalan teknis kepada calon perseorangan.

Konsisten atau tidaknya DPR dan Pemerintah dalam memprioritaskan

revisi UU 32/2004 selayaknya ditanyakan langsung kepada DPR dan Pemerintah,

tidak banyak informan yang tahu persis alasan Pemerintah dan DPR belum

mewujudkan revisi tersebut. Sebagian informan hanya menduga bahwa

kelambatan tersebut dikarenakan DPR dan Pemerintah sedang mencari format

yang tepat untuk calon perseorangan agar bisa mebuat aturan yang adil bagi

semua pihak. Sebetulnya partai politik sudah banyak menghimpun aspirasi dari

kalangan perseorangan. Partai politik melalui DPR mendesak Pemerintah untuk

segera mengeluarkan peraturan perundangan. Idealnya mengajukan Rancangan

Undang-Undang unuk calon perseorangan agar ada kepastian hukum. Sedangkan

125

menurut salah satu informan yang notabene adalah seorang anggota DPR RI dari

fraksi PDI Perjuangan, sebelumnya beliau memprediksi bahwa revisi tersebut

akan rampung bulan maret 2008. Menurutnya membuat suatu Undang-Undang

bukanlah suatu hal yang mudah, lagi-lagi beliau menyalahkan MK yang

dianggapnya sesuka hati meloloskan suatu gugatan . MK dipandangnya

memutuskan suatu perkara dengan sleranya sendiri tanpa memikirkan tindak

lanjutnya yang senantiasa menjadi pekerjaan sulit bagi DPR.

2.2 Peluang Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Barat Pada April 2008.

Peluang bagi calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil

gubernur di Jawa Barat sangat sedikit , aturan teknis menjadi alasan urungnya

calon perseorangan membuktikan keseriusannya dalam arena pilkada. Hingga

Maret 2008, DPR dan Pemerintah belum juga melakukan revisi terhadap UU

32/2004 padahal sebelumnya salah satu anggota DPR memperediksikan revisi

tersebut akan rampung bulan Maret 2008. Seperti sebuah janji, sebagian pihak

yang berkepentingan dalam pilkada mendesak agar DPR dan Pemerintah untuk

segera menepatinya.

Beragam solusi pun ditawarkan agar calon perseorangan bisa lolos

mengikuti pilkada, diantaranya tidak sedikit yang mengajukan usulan agar

persyaratan bagi calon perseorangan disamakan dengan di NAD yakni

mengumpulkan dukungan sebanyak 3% dari jumlah pemilih. Terhadap usulan

tersebut, sebagian besar aktifis parpol tidak menyetujui nya, mereka menegaskan

bahwaq Negara kita adalah Negara hukum, calon perseorangan diputuskan oleh

126

MK akan tetapi MK tidak memiliki hak eksekusi karena MK hanya berwenang

menetapkan saja. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah sudah memilih untuk

merevisi undang-undang Pemerintahan daerah, sehingga menurut mereka calon

perseorangan memang harus sabar menunggu aturan yang dituangkan dalam

revisi UU 32/2004.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tanggapan Kognitif Aktifis Partai Politik Terhadap Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU V/2007

1.1 Interpretasi Aktifis Partai Politik Terhadap Calon Perseorangan.

Keputusan MK yang telah meloloskan calon perseorangan dalam pilkada

sebenarnya menjadi semangat baru bagi penguatan hak-hak publik, yang

memungkinan adanya ruang bebas dan kompetisi yang sehat sesuai dengan rule of

the game yang berlaku. Selain itu calon perseorangan membuka ruang baru dalam

demokrasi yang selama ini dihegemoni oleh partai politi, karena saat itu kendati

rakyatlah yang menentukan calon, namun pilihan itu telah lebih dahulu dipilih

dan ditetapkan oleh partai politik.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran McIver (Pito, 299) yang

mengkritisi hegemoni parpol dalam pemilihan umum, dinyatakannya bahwa:

Dengan pemilihan umum saja rakyat sudah dibatasi dalam pilihannya . pada umumnya mereka memilih antara calon-calon yang tidak diajukan mereka sendiri. Organisasi partai menguasai bagian yang terbesar dari seleksinya. Partai hanya memberikan kepada rakyat pemutusan antara calon-calonnya dan calon-calon partai lain. Kandidat yang merdeka sangat dipersulit dan sekurang-kurangnya ia membaurkan persoalan. Seleksi oleh partai adalah jauh daripada suatu proses demokratis. Ia dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan ; jasa yang telah diberikan

127

dalam hal keuangan atau dengan cara lain kepada organisasi, tentang gengsi yang melekat pada golongan-golongan keluarga yang terkenal, tentang kesediaan calon untuk mentaati perintah partai dan tentang keinginan-keinginan daripada pemimpin-pemimpin inti pusat partai yang mengendalikan partai. Memang ada unsur positifnya ketika seorang calon diajukan oleh partai

politik atau kekuatan politik yang juga berada di parlemen. Karena seorang

kepala daerah pada dasarnya adalah jabatan politik yang diperoleh dari sebuah

proses politik. Partai politik secara teoritis merupakan perwujudan atau akulturasi

dari keseluruhan aspirasi masyarakat dan DPRD adalah bagian dari mekanisme

demokrasi dengan sistem perwakilan.Keadaan tersebut memang banyak di

khawatirkan banyak pihak, bisa jadi seorang kepala daerah non partai yang

terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat kemudian tidak bisa efektif bekerja

karena kurang didukung oleh lembaga legislatif. Namun bisa juga berpikir

sebaliknya karena bukankah akan lebih baik bila antara lembaga eksekutif dan

legislatif tidak berasal dari satu kekuatan politik sehingga bisa terjadi mekanisme

check and balance.

Legitimasi menjadi hal yang sangat penting dan diperlukan oleh suatu

Pemerintahan yang akan atau tengah berkuasa.Seperti halnya menurut Franz

Magnis Suseno bahwa legitimasi pencalonan termasuk legitimasi eliter, paham

legitimasi ini berdasarkan pada anggapan bahwa untuk memerintah masyarakat

diperlukan kualifikasi khusus yang tidak dimiliki seluruh rakyat. Mereka yang

memilikinya merupakan elit masyarakat dan dengan sendirinya berhak untuk

memegang kekuasaan.Namun kenyataan kerap tidak sesuai dengan harapan,

pemilihan kepala daerah tidak langsung memberikan pelajaran berharga pada kita

128

selama ini bahwa pemilihan yang elitis kerapkali mengesampingkan aspirasi

masyarakat di akar rumput.Maka dari itu tidak salah jika kehadiran calon

perseorangan sangat digandrungkan dalam melahirkan pemimpin berkualitas,

yang selama ini tidak muncul karena mekanisme internal partai politik yang

kurang bersih. Apalagi dalam sistem politik yang demokratis menjadi keharusan

pada setiap proses politik yang terjadi menciptakan masyarakat yang lebih

partisipatif, terbuka dan bertanggungjawab yang bisa menjadi media bagi

kebaikan bersama. Oleh karenanya maka penyelenggaraan Pilkada harus

mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat seperti banyak diyakini

oleh banyak ahli politik diantaranya Samuel Huntington (Pito, 301) menyatakan

bahwa ”pemilu sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam

negara modern. partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk

mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam Pemerintahan”.

Implikasi dikabulkannya judicial review ini akan membawa konsekuensi

pada tuntutan untuk diberikannya hak bagi calon perseorangan ikut dalam

mekanisme seleksi kepemimpinan politik pada pemilu 2009 mendatang. Adanya

tuntutan masyarakat agar calon perseorangan menggunakan hak politiknya

merupakan cermin adanya ketidakpercayaan parpol menjadi wadah penyalur

aspirasi politik masyarakat. Tuntutan calon perseorangan ini pun mencerminkan

adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada para elit politik yang berasal dari

parpol. Dengan dikabulkannya judicial review tersebut dapat menjadi pengalaman

dan pembelajaran bagi parpol di Indonesia untuk lebih meningkatkan peranannya

sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat konstituennya.

129

Dalam situasi ini, calon perseorangan menjadi penting kehadirannya untuk

menyadarkan partai politik pada tugas utamanya. Lebih sensitif lagi terhadap

berbagi tuntutan dan harapan publik, calon perseorangan secara positif akan bisa

meminimalisir lahirnya praktek money politic yang selama ini mewarnai transaksi

politik khususnya dalam penetapan calon kepala daerah. Untuk kepentingan

tumbuhnya demokrasi dan iklim politik yang lebih bersih, partai politik harus

memberikan jalan bagi calon perseorangan, sehingga punya kekuatan selektif dan

lebih cerdas mempelajari berbagai kelemahan dan keunggulan yang dimilikinya.

Partai politik yang sehat seharusnya tidak punya keraguan pada calon

perseorangan, karena partai politik memiliki mesin politik yang bisa diandalkan

untuk bekerja lebih efektif dibandingkan dengan calon perseorangan. Belum lagi

lahirnya berbagai manuver yang berusaha membatasi calon perseorangan dengan

persyaratan 15 persen dari jumlah pemilih, sebagaimana yang berlaku bagi calon

kepala daerah dari partai politik. Padahal dukungan 15 persen yang dipakai oleh

partai politik bukanlah untuk kepentingan calon kepala daerah, karena suara

publik itu untuk kepentingan anggota legislatif yang seharusnya tidak bisa

dimonopoli partai politik. Sementara calon perseorangan betul-betul murni untuk

kepentingan pencalonan kepala daerah.Sangat tidak rasional ketika calon

perseorangan harus disamakan dengan partai politik, partai politik bekerja

berkelompok dalam kekuatan mesin partai yang sudah memiliki jaringan kuat

sampai pada tingkat ranting (kelurahan/desa). Kebijakan tersebut sangat tidak

adil, apalagi jika dihubungankan dengan keputusan sebelumnya yang berlaku di

Aceh yang hanya memberlakukan 3 persen bagi calon perseorangan. Sehingga

130

tidak heran jika sikap partai politik yang menetapkan persyaratan 15 persen tanpa

ada kompromi bagi calon perseorangan, dapat dipahami sebagai langkah

sistematis partai politik untuk memberatkan dan menghadang lahirnya calon

perseorangan. Partai politik rupanya tidak rela hak-hak politknya dipangkas,

apalagi hanya dari kalangan perorangan.

Berapa syarat besaran dukungan bagi calon perseorangan yang rasional

memang harus dibicarakan terbuka. Demikian pula, sebelum membahas draft

awal RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, sebaiknya

DPR melakukan dengar pendapat atau dialog publik untuk menemukan formula

yang tepat. Tujuannya tentu agar pengaturan mengenai calon perseorangan

mendapat dukungan masyarakat. Syarat dukungan yang kecil dipandang

demokratis namun memicu masalah teknis dan legitimasi. Syarat dukungan yang

kecil identik dengan banyaknya calon kepala daerah. Hal itu memperumit

penyelenggaraan pilkada, seperti proses verifikasi dukungan, pengadaan logistik,

pembesaran biaya, dan sebagainya. Selain itu, banyaknya calon juga menyulitkan

kontestan meraih legitimasi keterpilihan yang kuat. Kedua, syarat dukungan yang

besar dinilai kurang demokratis namun mempermudah masalah teknis dan

pencapaian legitimasi bagi calon terpilih. Syarat dukungan yang besar identik

dengan sedikitnya calon kepala daerah. Sedikitnya calon tentu mempermudah

terknis penyelenggaraan pilkada dan pencapaian legitimasi yang kuat dari

konstestan. Argumen mengenai syarat dukungan yang kecil identik dengan

banyaknya calon kepala daerah tidak sepenuhnya benar karena Putusan MK

harus bisa dilaksanakan dengan aturan yang realistis, misalkan di Jawa Barat

131

yang memiliki penduduk sekitar 20 juta, jika disyaratkan tiga persen saja, calon

harus mencari tanda tangan 600 ribu penduduk. Itu sudah cukup berat. Bayangkan

jika syaratnya 15 persen atau 10 persen, mustahil dilaksanakan. Cost-nya akan

sangat tinggi. Kekhawatiran akan membeludaknya calon perseorangan tidak perlu

terjadi. Di Aceh terbukti hanya muncul enam calon perseorangan.

1.2 Analisis Aktifis Partai Politik Terhadap Tampilnya Calon

Perseorangan Dalam Pilkada

Calon perseorangan tanpa mekanisme partai dalam pilkada telah

memaknai esensi demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan benar-benar

di tangan rakyat. Aturan yang hanya menetapkan partai politk sebagai pintu satu-

satunya dalam memasuki arena kompetisi dalam politik hanya akan

menghilangkan salah satu keping nilai demokrasi.

Hal tersebut sejalan dengan teori negara modern yang diungkapkan oleh

Samuel Huntington (Pito, 301) :

Negara modern, adalah Negara demokratis yang memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Setiap jabatan publik ini merupakan arena kompetisi yang diperebutkan secara wajar dan melibatkan setiap warga Negara tanpa meminimalkan partisipasi setiap orang. Sesungguhnya, partisipasi politik dalam sistem pemilihan langsung

mempunyai dua sisi. Pertama, partisipasi untuk memilih dan memutuskan sendiri

pilihannya. Kedua, partisipasi untuk memilih dan sekaligus juga untuk dipilih.

Hak seorang warga negara untuk dipilih tidak dapat dibatasi oleh lembaga negara

dan partai politik. Baik sebagai anggota masyarakat biasa ataupun sebagai

anggota dari sebuah partai politik, mempunyai kesamaan kedudukan di dalam

132

konstitusi negara.Artinya, undang-undang manapun tak dapat diadakan untuk

membatasi hak politik warga negara hanya karena ia bukan bagian atau anggota

dari partai politik tertentu. Segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan

harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah

menjamin hak-hak politik yang paling mendasar dari setiap warga negara

Republik Indonesia tersebut.

Dalam pengertian modern, demokrasi berkonotasi perwakilan

(representative democracy) yang mengandaikan bahwa suara publik yang

mayoritas dilimpahkan kepada sedikit orang/elite, yang selanjutnya diberi

kewenangan untuk memerintah atas nama suara publik mayoritas tersebut. Namun

demikian, akar filosofisnya tetap sama yakni demi menjamin terpenuhi kebebasan

individual. Sesungguhnya, pilkada langsung dari awal prosesnya ingin

mengembalikan kesadaran berdemokrasi pada hakikat yang sesungguhnya.

Pilkada langsung memberikan hak penuh kepada rakyat untuk menentukan siapa

yang berhak untuk dijadikan pelayannya (kepala daerah), yang tentu diharapkan

dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik

Hak politik yang paling mendasar dari setiap warga negara dalam

demokrasi adalah terbukanya kesempatan untuk menentukan sendiri dan ikut serta

(partisipasi) dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Pilkada adalah

salah satu sarana yang mewadahi hak politik mendasar tersebut. Oleh karenanya

maka penyelenggaraan Pilkada harus mendorong peningkatan partisipasi politik

masyarakat. Tak seorang pun bisa membantah bahwa institusi partai politik

merupakan tulang punggung demokrasi modern. Meskipun demikian, ironi pula

133

jika seluruh persoalan bangsa kita diserahkan bulat-bulat kepada para politikus

partai yang tidak memiliki komitmen etis mengelola perubahan dalam rangka

perbaikan nasib rakyat.Citra kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat tak mungkin

dilepaskan dari perilaku para anggotanya. Perilaku buruk anggota Dewan bisa

membuat citra lembaga menjadi terpuruk, bahkan menghapus kerja keras yang

sudah mereka lakukan. Hal inilah yang kini terjadi pada DPR karena itu, berbagai

elemen civil society tampaknya perlu lebih solid dan bekerja lebih keras agar

dapat mengisi peran komplementer dan substitusi atas ketiadaan komitmen moral

dan atau etis partai-partai mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih karena

sejatinya demokrasi memang menyediakan ruang tersebut.

Tinjauan tersebut sejalan dengan pemikiran tentang negara demokratis

yang diungkapkan oleh Deliar Noer (1982:206) bahwa:

Didalam negara demokratis dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijaksanaan Pemerintah dan negara, oleh karena kebijaksanaan ini menentukan hidup rakyat itu.

Dari pendapat tersebut dapat dibenarkan bahwa termasuk di dalamnya,

mendesak perubahan kebijakan dan rencana kebijakan yang menafikan peran

komplementer dan substitusi masyarakat dalam ikut mengawal partai-partai agar

kembali ke fitrah mereka sebagai representasi kepentingan publik bukan malah

representasi kapital. Dalam hubungan ini, wacana tentang perlunya calon

perseorangan dalam pilkada secara langsung, mestinya tidak dicurigai oleh partai-

partai sebagai upaya "mempreteli" peran dan fungsi mereka.

134

Para politikus partai di DPR khususnya, sangat tidak patut jika tetap

mencurigai hadirnya calon perseorangan dalam pilkada langsung, karena hal itu

tidak akan pernah mengurangi fungsi dan peranan partai sebagai institusi

demokrasi yang terpenting. Dalam situasi di mana rakyat yang begitu muak

terhadap ulah sebagian politisi partai, hadirnya calon perseorangan dalam pilkada

langsung menjadi obat bagi luka politik yang dialami rakyat. Penolakan sebagian

aktifis parpol terhadap calon perseorangan tidak hanya makin mengecewakan

publik, tetapi juga bisa berdampak pada munculnya pembangkangan rakyat di

daerah-daerah yang diwujudkan dalam bentuk golput massal dalam pilkada

langsung dan pemilu 2009. Bukankah pilkada langsung akan kehilangan makna

jika mayoritas rakyat melakukan golput massal sebagai wujud protes mereka.

masyarakat antara lain melalui introduksi calon perseorangan dalam pilkada

langsung dalam era transisi demokrasi dewasa ini jelas tetap diperlukan dalam

rangka mendukung peran partai yang lebih optimal.

Era transisi demokrasi pada tataran ideal memang memerlukan penguatan

eksistensi parpol.Akan tetapi,jika oligarki parpol semakin menguat, jawaban yang

tepat adalah memunculkan calon perseorangan untuk mengikis oligarki tersebut.

Hegemoni parpol inilah yang tidak kita inginkan, sedangkan calon perseorangan

bisa menjadi wacana untuk meminimalisasi hegemoni partai-partai politik tersebut

dalam setiap kontes-kontes politik di Tanah Air. Sekurang-kurangnya, kehadiran

calon perseorangan, kendati belum tentu berpeluang menang tetapi diyakini dapat

mengerem arogansi dan orientasi harta-takhta sebagian politisi partai di satu

pihak, dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam pilkada langsung di lain

135

pihak.Pilkada belum bisa dikatakan sebagai perwujudan demokrasi yang menjadi

amanah reformasi, ketika kita melihat bahwa pilkada bukan lagi untuk

kepentingan masyarakat melainkan untuk kemenangan politik yang secara

otomatis untuk kemenangan golonganya saja. Padahal dalam sebuah reformasi

kemenangan yang diperoleh tentu semata-mata untuk masyarakat. bahkan secara

umum reformasi saat ini lebih terkesan berpihak kepada kelompok kepentingan

seperti elite politik, pengusaha, LSM, dan partai politik dari pada kepentingan

masyarakat sendiri.

Salah satu fenomena yang menarik dalam proses pilkada di Indonesia

adalah cost politik yang harus dibayar seorang calon ketika nantinya ia berhasil

memenangkan pilkada. Di banyak daerah, untuk menjadi gubernur, bupati, atau

wali kota, bahkan kepala desa, seorang calon mengabiskan miliaran rupiah.

Sebuah jumlah yang sangat besar dan membuat kita bertanya untuk apa uang itu

dan dari mana berasal. Dalam proses demokratisasi politik memang sering

membutuhkan biaya social dan ekonomi yang tinggi, karenanya mungkin tidak

bisa dipungkiri kalau seandainya pasangan calon terpilih maka dia akan berusaha

mengembalikan dana yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dengan berbagai

cara. sehingga kemenangan pasangan calon yang notabennya kemenangan

masyarakat hanya tinggal kenangan. Kuat dugaan, politik uang akan kembali

terjadi, seorang calon tak akan memperoleh tiket dengan gratis.

136

1.3 Tanggapan Aktifis Partai Politik Terhadap Kemenangan Calon

Perseorangan

Secara umum, persepsi masyarakat terhadap calon perseorangan

menunjukan gejala positif, berdasarkan survei dari lembaga penelitian,

masyarakat lebih bisa menerima calon perseorangan daripada kandidat yang

diajukan oleh parpol. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan calon perseorangan

memang seharusnya menjadi sebuah kenyataan politik.

Seperti yang ditegaskan oleh Masdar (1999:127), salah satu syarat pemilu

demokratis adalah tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil

rakyat yang demokratis, berikut penjelasannya:

Harus ada sebuah mekanisme pemilihan calon wakil rakyat yang tidak top down (diturunkan oleh elite partai dan penguasa, dari atas), melainkan bottom up (berdasarkan inisiatif mandiri dan aspirasi dari bawah). Praktik dropping calon wakil rakyat yang berjalan di Indonesia selama ini adalah sebuah kekeliruan. Sesuai pemilihan di tingkat internal partai, seyogyanya tidak ada mekanisme eksternal partai yang dapat membatalkan keputusan-demokratis yang telah dibuat di dalam partai. Kondisi politik Indonesia memang memberikan penjelasan lain,

kemunculan calon perseorangan ini menunjukan kulminasi dari ketidakpercayaan

masyarakat terhadap parpol, lebih tepatnya perilaku elit parpol yang

memunculkan suasana oligarki dalam tubuh parpol semakin menguat.

Dalam hubungannya dengan kemenangan calon perseorangan di Nangroe

Aceh Darussalam (NAD), parpol tidak serta merta bisa disalahkan atas keadaan

tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2006 mengenai

Pemerintahan Aceh (PA) memang mengatur calon perseorangan di Aceh, akan

tetapi patut dipertanyakan apakah calon perseorangan itu benar-benar

137

perseorangan, sebenarnya di balik calon perseorangan di Aceh, terdapat mesin

politik yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM walalupun tidak mengaku

sebagai parpol, tetapi pada prakteknya, GAM melakukan fungsi-fungsi parpol dan

tujuannya juga merebut kekuasaan dan memepertahankannya jika berhasil

diperoleh. Aceh sangat khusus karena pada 2004 eksponen GAM tidak terwakili

dalam parpol. Saat itu, GAM berperang di hutan-hutan dan tidak ikut pemilu.

Mesti ada sebuah klarifikasi bahwa kemunculan calon perseorangan

bukanlah merupakan suatu usaha yang dilakukan bagi mematikan eksistensi

parpol. Parpol harus diperkuat pada era transisi politik. Akan tetapi pada sisi lain,

jika parpol terlalu kuat akan melahirkan oligarki. Era transisi demokrasi pada

tataran ideal memang memerlukan penguatan eksistensi partai. Akan tetapi jika

oligarki parpol semakin menguat, jawaban yang tepat adalah memunculkan calon

perseorangan untuk mengikis oligarki tersebut.Hegemoni parpol inilah yang tidak

kita inginkan, sedangkan calon perseorangan bisa menjadi wacana untuk

meminimaisasi hegemoni parpol tersebut dalam setiap kontes politik di Tanah air.

Sekali dalam proses rekrutmen terjadi aroma korupsi, hanya

mementingkan aspek kemampuan ekonomis dari calon, maka selamanya dalam

proses berikutnya akan melahirkan penyakit politik uang sampai kegagalan

Pemerintahan melayani masyarakat. Masyarakat sendiri akan mudah

mendelegitimasi kepala daerah terpilih ketika prosesnya dinilai cacat secara

hukum dan moral. Situasi buruk akan selalu membayangi. Dan itu bukanlah

pelajaran demokrasi yang baik untuk masyarakat. Kita sendiri harus belajar dari

banyak pengalaman betapa parpol telah gagal dalam proses rekrutmen politik saat

138

ini. Kita tentu tidak lupa dalam proses rekrutmen politik terbesar ketika rentang

Pemilu Legislatif 2004, yang kini menghasilkan wakil rakyat di parlemen. Proses

rekrutmen itu ternyata justru menjerumuskan partai dalam kegagalan tiada henti:

aroma kolusi, politik uang, korupsi, nepotisme, konflik dst bertebaran di berbagai

wilayah.

Apa yang terjadi saat itu adalah karena masih kuatnya elit partai untuk

yang secara oligarkis menentukan orang yang akan menduduki kursi dewan.

Rakyat sendiri hanya memiliki kesempatan yang sempit untuk berperan. Tak

heran pembakaran bendera dan logo partai, demonstrasi warga partai sangat

marak saat itu. Kita harus belajar dari sana sekarang juga. Ada beberapa catatan

untuk konteks ini yakni perlunya mempertegas mekanisme penjaringan partai dari

bawah hingga sang calon terseleksi menjadi tunggal untuk dijadikan jago dalam

pilkadal. Selama ini yang terjadi, proses penjaringan yang terjadi di partai terjadi

sangat elitis. Seperti halnya ditegaskan M. Kemal Tamsir (2005) bahwa :

Parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon hendaknya lebih mengutamakan pendapat atau tanggapan masyarakat dalam mekanisme pencalonan kepala daerah. Sehingga pasangan calon yang ikut menjadi peserta pemilihan sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Pada kenyataannya anggota partai dan masyarakat umum tidak

mengetahui mengapa tiba-tiba muncul sejumlah nama yang tidak familiar

baginya. Masyarakat harus mengetahui ini untuk menghindari intrik politik yang

tidak sehat, di mana calon hanya ditentukan oleh kapasitas ekonominya sendiri

atau kapasitas ekonomi becking-nya. Hal ini berkaitan dengan kompetisi

demokratis dan kriteria yang ditentukan di dalam partai bersangkutan. Jangan

139

terjadi, justru karena penetapan kriteria yang tidak transparan membuat konflik di

tingkat internal partai semakin merunyam.Selanjutnya perlunya melembagakan

partisipasi masyarakat dalam bentuk forum-forum warga yang kritis yang akan

mengawasi dalam proses penjaringan balon kepala daerah ini. Hal ini penting

sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses politik yang

terjadi di daerahnya. Tugas utama forum warga ini adalah untuk mengawasi

kinerja parpol dalam proses rekrutmen ini. Kemudian komponen masyarakat

lainnya seperti LSM dan perguruan tinggi, kelompok keagamaan, pondok

pesantren dst harus juga berperan dalam proses pengawasan ini. Jangan biarkan

partai berjalan atas nama elitnya sendiri, dan jangan berikan kesempatan partai

untuk bertindak di luar batas keinginan rakyat.Partai perlu melakukan proses

rekrutmen yang sehat dan rasional. Ini memang sulit dilakukan tetapi wajib

diterapkan jika memang demokrasi yang kita tuju. Mereka diseleksi bukan

sekedar karena dia punya uang banyak. Sistem partai dalam proses penjaringan ini

harus optimal dan sehat.Partai perlu melakukan seleksi awal kepada masyarakat

tentang figur seperti apa yang diidamkan menjadi kepala daerah. Masyarakat kita

sudah pintar dan jangan dianggap bodoh. Partai bisa melakukan survey, jajak

pendapat, riset tentang figur ini. Partai jangan melakukan simplifikasi bahwa

keinginan pengurusnya adalah sama dengan keinginan rakyat. Simplifikasi ini

tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi ke depan. Dengan kata lain,

dalam proses rekrutmen politik ini partai harus benar-benar menjalankan

fungsinya tidak secara karitatif belaka, melainkan sungguh-sungguh berorientasi

kepada rakyat. Partisipasi politik harus bermakna agar seseorang atau sekelompok

140

orang secara aktif turut serta dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih

pemimpin mereka secara langsung. Karena saluran yang dipakai untuk

mengartikulasikan partisipasi politik ini secara formal adalah melalui partai

politik, maka pengelola partai dengan kesadaran penuh harus bersedia

menjalankan politik yang demokratis. Bukan berdasarkan simbol, petuah atau

senioritas.

2 Implemetasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU V/2007

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat

2.1 Pemerintah dan DPR Dalam Revisi UU 32/2004 Sebagai Tindak Lanjut

Putusan MK Nomor 05/PUU V/2007

Masa depan transisi politik di negara ini merupakan bagian dari tanggung

jawab dari civil society, seharusnya semua kalangan mendukung keberadaan

calon perseorangan.Jangan sampai, keberadaan calon perseorangan ini hanya lolos

di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) semata,juga meminta unsur Pemerintah

dan DPR-RI memformalkan hal tersebut dalam UU Pemda. Melihat besarnya

dukungan masyarakat serta dalam upaya meningkatkan partisipasi politik

masyarakat dalam Pilkada, maka perjuangan menyukseskan calon perseorangan,

atau terselenggaranya Pilkada yang lebih akomodatif dan demokratis, terus

bergulir menjelang dilaksanakannya revisi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda

pasca selesainya pembahasan paket UU Politik. Karena itu, sebagai warga

masyarakat yang menginginkan perubahan politik di negeri ini tentu kita harus

mendukung semangat dan komitmen Pemerintah dan DPR dalam

141

memperioritaskan revisi UU No.32 tahun 2004 tentang pemda.Pemerintah dan

DPR tidak perlu terlibat dalam wacana dan kontroversi yang membuat energi

habis percuma, karena sudah merupakan keputusan hukum yang perlu secepatnya

mendapat respon. Lembaga negara baik presiden, DPR, maupun KPU, harus

segera mengambil langkah khusus dalam menindak lanjuti keputusan MK

tersebut. Sebab bila kondisi ini dibiarkan, akan memunculkan potensi konflik di

tengah masyarakat. Presiden sudah layak untuk mengeluarkan Perpu mengingat

tingginya tuntutan masyarakat agar calon perseorangan bisa ikut serta dalam

pilkada yang akan di laksanakan dalam waktu dekat ini. Kalau saja Pemerintah

dan DPR bersikap setengah hati dalam memberikan peluang calon perseorangan

dan sengaja memperlambat regulasinya, bukan hanya tidak reformis tetapi bisa

dikatakan anti demokrasi. Sebab calon perseorangan adalah tawaran baru bagi

perbaikan kinerja partai politik dan sistem politik yang lebih baik. Realitas

tersebut tentu menyimpang berbagai misteri yang dengan sekian banyak

pertanyaan. Misteri besarnya adalah keinginan baik mereka (Pemerintah dan DPR

yang nota bene berasal dari partai politik) untuk membangun sistem politik yang

lebih demokratis.

2.2 Peluang Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Barat Pada April 2008.

Pupus harapan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil

gubernur di Jawa Barat, calon perseorangan tidak diperkenankan menunjukan

keseriusannya dikarenakan revisi UU 32/2004 yang dijanjikan rampung bulan

142

Maret lagi-lagi tidak ditepati oleh Pemerintah dan DPR. Memang tidak mudah

untuk mengimplementasikan keputusan MK tentang calon perseorangan dalam

kontestasi politik pilkada langsung.Namun demikian selayaknya diperlukan

ikhtiar yang cerdas, cermat dan jernih dari berbagai pihak.Tidak sedikit para ahli

politik memberikan tawaran agar Pemerintah dan DPR mencoba iktiar tersebut

dengan beberapa langkah.Pertama, DPR meminta Pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu). Kedua Pemerintah dan

DPR melakukan revisi terhadap UU 32/2004 tentang pemda dan ketiga Komisi

Penyelenggaraan Pemilu (KPU) menyusun tata cara pilkada langsung dengan

berpedoman pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Menurut para ahli

sebenarnya bila ditelisik lebih mendalam, pada Undang-Undang Nomor 22 tahun

2007 tentang penyelenggaraan pemilu, maka KPU dapat saja menerbitkan

peraturan mengenai calon perseorangant. KPU adalah lembaga yang mandiri, dan

bila itupun dilaksanakan tidak akan melanggar Undang-Undang ataupun Undang-

Undang Dasar terlebih adanya keputusan MK yang dapat dijadikan sandaran dan

paying hukum. Memang idealnya yang mengatur calon perseorangan adalah revisi

UU 32/2004 tentang pemda, akan tetapi hal tersebut terbentur pada kendala masa

pmbahasan revisi Undang-Undang tersebut yang dapar berlangsung lama,

sementara akan banyak pilkada yang berlangsung di daerah pada tahun 2007 dan

2008 mendatang. Keputusan tersebut dapat saja diberlakukan sampai adanya

ketentuan atau peraturan yang lebih tinggi. Pilihan lainnya yang bisa

dilaksanakan dan juga mempunyai kekuatan hukum adalah meminta kepada

KPUD agar bisa menunda pelaksanaan pilkada. Dalam UU 22/2007 tentang

143

Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa KPUD merupakan satu-satunya

institusi yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan pilkada. namun harus

juga memperhatikan kemungkinan kekosongan jabatan karena masa jabatan

kepala daerah yang sudah habis.

3. Analisis Kelemahan dan Kelebihan Calon perseorangan

Kebutuhan akan adanya calon pemimpin dari jalur perseorangan saat ini

sangat besar, pasalnya masyarakat selama ini banyak yang tidak puas dengan

seleksi pimpinan yang dimonopoli oleh parpol. Dalam melakukan seleksi tersebut

padahal, parpol justru tidak memberikan calon yang terbaik bagi masyarakat.

Calon-calon yang dimunculkan selama ini justru lebih untuk kepentingan parpol

itu sendiri dibandingkan mengemban amanat rakyat. Kegandrungan masyarakat

akan calon perseorangan setidaknya diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan.

Pertama, mendobrak partitokrasi (demokrasi yang dikangkangi parpol) agar

aspirasi dari bawah mendapatkan tempat dalam proses politik. Kedua,

memungkinkan calon dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas

daripada sekadar figur yang diusung segelintir elite partai politik. Ketiga,

mendorong demokratisasi internal partai politik.

Calon perseorangan merupakan alternatif bagi masyarakat untuk

mendapatkan calon pemimpin yang memiliki kredibilitas di tengah-tengah

kemerosotan kepercayaan terhadap partai parpol. Di satu sisi calon perseorangan

merupakan aktualisasi hak asasi setiap rakyat untuk mengajukan dirinya sebagai

calon dalam pilkada, tetapi di sisi lain membuat nirtata kekuasaan. Justru dengan

144

kekuasaan tidak terinstitusionalisasi, kekuasaan pada calon perseorangan menjadi

sangat mentah, personal, bukan komunal.Parpol sebagai komunitas kekuasaan

merupakan wilayah tarik menarik, toleransi kekuatan di antara elite-elitenya,

daripada calon perseorangan yang lebih egosentrisme. Namun demikian

sesungguhnya penggiat Partai Politik pun selayaknya tidak menanggapi secara

berlebihan kemunculan calon perseorangant.Logikanya perseorangan bila

dibandingkan dengan sekelompok orang tentunya akan berlaku peribahasa ringan

sama dijinjing berat sama dipikul, artinya kemungkinan menangnya perseorangan

jauh lebih kecil dibandingkan sekelompok orang yang bargabung dalam sistem

Partai Politik yang mana jaringan serta kekuatan mekanisme organisasi akan

sangat berperan.Perseorangan dirasakan sebagai putih, bersih, dan tidak

mempunyai kepentingan apa-apa.Padahal, rasa bahasa perseorangan tetap

menyimpan sangat banyak ketergantungan. Istilah perseorangan dalam konteks

calon perseorangan hanya mempunyai konotasi bebas dari payung parpol saja,

lain tidak. Jika calon yang dependen, dalam hal ini berada dalam payung parpol

saja mempunyai ketergantungan politik yang sangat banyak pada elite parpol,

ideologi kelompok, konstituen, Pemerintah, dan lain-lain yang sedang menjabat.

Mustahil bahwa calon perseorangan tidak mempunyai ketergantungan apa-apa

baik dengan massa pengusungnya, ideologi pribadi yang divisikan, Pemerintah,

dan lain-lain, bahkan tidak menutup kemungkinan calon perseorangan juga

mempunyai hubungan gelap dengan parpol tertentu. Politik adalah soal

kepentingan, hal mana menjadi sulit dilacak. Wacana calon perseorangan harus

didalami bukan hanya pada upaya mengajukan calon yang tidak diusung parpol

145

pada menjelang pemilihan, tetapi harus dipertanyakan apakah calon tersebut tetap

perseorangan setelah memenangkan pemilihan.

Kekhawatiran akan calon perseorangan yang muncul dalam pilkada ialah

bahwa dukungan calon perseorangan ada di kekuasaan rakyat, di bilik suara dan

kelak menjadi parlemen jalanan karena tidak terwakilinya dalam parpol.Apa

jadinya jika dia memenangkan pilkada, dia mempunyai basis massa di luar kursi

parlemen yang sah. Beda dengan calon yang diusung parpol, keterwakilan dalam

parlemen otomatis ada dan parpol biasanya mengajukan calon pemimpin yang

sudah memiliki track record bagus, baik dalam komunitas parpol sebagai

komunitas kekuasaan pun dalam birokrasi bukan tiba-tiba muncul. Bagaimana

calon perseorangan bisa bekerja tanpa dukungan wakil rakyat yang dikuasai orang

parpol dalam operasional kepemimpinannya kelak. Begitu pula bagaimana reaksi

bawahannya, jika pemimpin daerah tidak didukung birokrasi bawahannya, bisa

jadi malah sebaliknya terjadi sabotase internal. Calon perseorangan membawa

romantisme politik. Dalam prakteknya tidaklah mudah bagi calon Perseorangan

atau perseorangan bila memimpin suatu Pemerintahan karena dukungan parlemen

pun tentunya akan menjadi sangat penting. Ini karena tidak adanya basis

kelembagaan dan kaderisasi pada calon perseorangan yang teruji oleh waktu. Dia

hanya difasilitasi kepentingan politik sesaat menjelang pemilihan.Di samping itu,

lemahnya upaya penggodokan kekuasaan konstituennya yang masih mentah

menjadi sebuah ideologi dengan massanya sebagaimana biasa dibudayakan

parpol.