HASIL KONFERENSI BESAR - IPNU IPPNU BOJONEGORO ...

HASILKONFERENSIBESARIKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMA

Banten,27–29November2020

PIMPINANPUSATIKATANPELAJATPUTRINAHDLATULULAMA

Sekretariat:GedungPBNULt.6Jl.KramatRayaNo.164JakartaPusat10430Telp/Fax:(021)21390790Email:[email protected]

2 HASIL KONFERENSI BESAR IPPNU TAHUN 2020

HASILKONFERENSIBESARIKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMA

TAHUN2020

PETUNJUKPELAKSANAANORGANISASI,ADMINISTRASI,KADERISASI(PPOAK)

&CITRADIRIDANPOLADASARPERJUANGAN

ORGANISASI

Penyusun:PPIPPNU

Editor:NurulH.UmmahNafisatulHusniahNurulHidayatiSriNurAiningsih

DiterbitkanOleh:PIMPINANPUSAT

IKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMASekretariat:GedungPBNULt.6Jl.KramatRayaNo.164JakartaPusat10430

Telp/Fax:(021)21390790Email:[email protected]


KATAPENGANTAR

Alhamdulillaahirobbil 'aalamiin. Puji syukur kepadaAllahSWTatasterbitnyaBukuPedomanPelaksanaanOrganisasi, Administrasi dan Kaderisasi (PPOAK)IkatanPelajarPutriNahdlatulUlama (IPPNU).Tentukerja keras rekanita pengurus dan penyusun patutdiapresiasidansemogamenjadiamaljariyahbersama.

Sebagai organisasi kader, IPPNU telah tumbuhdemikian dahsyat mewarnai aneka lembagapendidikan, pesantren, dan sekolah di Indonesia.Puluhan tahun berkhidmah, tentu secara organisasidan administrasi membutuhkan kerapian,kecermatan,dankedisiplinandalampelaksanaannya.

Tuntutan kebutuhan tersebut tentu semata-matadalam menghadapi tantangan dan perkembanganzaman, serta kebutuhan sebuah organisasi modernyang profesional. Apalagi, era saat ini, semua serbaterbuka, media sosial makin masif penggunaannya,dan semua tata laksana organisasi dan administrasimenjadihalyangtidakbisaditawar-tawarlagi.

AgarIPPNUmakinhandal,mamputertibadministrasi,mampu bersaing dengan jajaran organisasi moderndan profesional lainnya, serta mampu menegakkankedisiplinan baik secara internal maupun eksternal,makakehadiranPPOAKhasilKonferensiBesarIPPNU


diBantenpada2020kemarin,menjadisangatpentingdanditunggu.

KitaberharapkehadiranPPOAK inidapatdigunakandan dimanfaatkan optimal demi kelancaran sertakemajuanIPPNUdisemuatingkatan;PimpinanPusat,PimpinanWilayah,PimpinanCabang,PimpinanAnakCabang,PimpinanRanting,hinggakomisariatIPPNUdiberbagaisekolahdanpondokpesantren.

Ketertiban secara struktural, administratif, danorganisasional, adalah cerminan sebuah organisasiyangmampuadaptifdanresponsifdengantantanganzaman,danjugakebutuhankader.

Terima kasih disampaikan kepada segenap rekanitapenyusun.Masukan,saran,danperbaikankonstruktif,tentu tetap dibutuhkan demi penyempurnaannya dimasa-masamendatang.

Wallahulmuwafiqilaaqwamithoriq

NurulH.UmmahKetumPPIPPNU2018-2021


DAFTARISI

§ KATAPENGANTAR

§ DAFTARISI

§ TATATERTIBKONFERENSIBESARIPPNU

§ PETUNJUKPELAKSANAANORGANISASI(PPO)

§ PETUNJUKPELAKSANAANADMINISTRASI

(PPA)

§ PETUNJUKPELAKSANAANKADERISASI(PPK)

§ CITRADIRI

§ POLADASARPERJUANGANORGANISASI

(PDPO)


KEPUTUSANKONFERENSIBESARIKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMA

TAHUN2020

TATATERTIBSIDANGKONFERENSIBESAR

IKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMA


KEPUTUSANKONFERENSIBESAR

IKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMATentang

TATATERTIBKONBESIPPNUNomor:01/PP/SK/7455/XIX/XI/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Konferensi Besar Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama,

setelah:

Menimbang :1 Bahwa Konferensi Besar

(Konbes) merupakan forum

permusyawaratan untuk

membahas masalah-masalah

yang bersifat khusus di tingkat

nasional dan mempunyai

kedudukandibawahkongres

2 Bahwa eksistensi dan jati diri

organisasi IPPNU dalam

mengaktualisasikan potensi-

potensi IPPNU perlu

disosialisasikan secara murni

dankonsekuen


3 Bahwaberhubungandenganitu,

maka perlu ditetapkan

keputusan Konbes IPPNU

tentang Petunjuk Pelaksanaan

Organisasi, Administrasi,

Kaderisasi,L-KPP,CitraDiridan

Pola Dasar Perjuangan

Organisasi.

Mengingat :1 Peraturan Dasar (PD) IPPNU

BabVIIPasal13

2 PeraturanRumahTangga(PRT)

IPPNUBabVIIIPasal45

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam

Konbes IPPNUyangmembahas

Tata Tertib Konferensi Besar

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul

Ulama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :1Tata tertib Konbes IPPNU yang

dimaksud dalam sidang pleno


Konbes ditetapkan sebagai

pedomanbakudalammejalankan

alur persidangan dalam kegiatan

KonbesIPPNUtahun2020

2 Tata tertib Konbes IPPNU

sebagaimana dimaksud pada

diktum lampiran keputusan ini

secaralengkap dan terinci

tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tak

terpisahkandarikeputusanini;

3 Pedoman sebagaimana dimaksud

dalam keputusan ini adalah

pedoman baku yang mengikat

IPPNU secara nasional dalam

melaksanakan persidangan

KonbesIPPNU2020

4 Keputusan ini berlaku sejak

tanggalditetapkan

Wallahulmuwaffiqilaaqwamiththarieq,


Ditetapkandi :Banten

Padatanggal :27November

2020

PIMPINANSIDANGPLENOKONBESIPPNUTAHUN2020

JulekhaKetua

NurulfathonahSekretaris

SitiNurulKhotimahAnggota


TATATERTIBKONFERENSIBESARIKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMA

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

1. Forum ini bernama KONBES IPPNU yang merupakan

forumtertinggisetelahKONGRES.

2. KONBES IPPNU diselenggarakan pada tanggal 27-29

November2020Myangbertepatandengan12-14Robi’ul

Akhir1442HdiPusdiklatKemenagRI,Banten.

3. KONBESIPPNUsahapabiladihadiriolehsetengahlebih

satu dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang

Istimewayangsah.

4. Apabila poin 3 (tiga) tidak terpenuhi maka KONBES

IPPNU ditunda selama 1x10 menit untuk dilakukan

MusyawarahdansetelahituKONBESIPPNUdinyatakan

sah.

5. Sidang Pleno dan Komisi KONBES dilaksanakan secara

tatapmukadanvirtual.


BABII

TUGASDANWEWENANG

Pasal2

KONBESIPPNUmemilikitugas:

1. Membahas dan menetapkan citra diri, peraturan

organisasi dan peraturan administrasi serta

pedomanpengkaderan

2. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai

bahanKongres;

3. Menetapkankeputusan–keputusanlainnya.

Pasal3

KONBESIPPNUmemilikiwewenang:

1. Mengadakankegiatanpendukung.

2. Menetapkankeputusanlainyangdianggapperlu.

BABIII

PESERTA

Pasal4

PesertaKONBESIPPNUterdiridari:

1. PimpinanPusatIPPNU.

2. Utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang

Istimewayangsah(SPmasihaktif,ataudalammasa

tenggang dan sudah bersurat kepada PP IPPNU

terkait izin keterlambatan Konferensi) dan


menyerahkan surat mandat asli kepada panitia

KONBES.

3. Jenispesertaterdiridari:

a. Peserta penuh, yaitu utusan dari pimpinan

wilayahdanpimpinancabangistimewayangsah.

b. Peserta peninjau, yaitu utusan dari pimpinan

wilayah dan pimpinan cabang istimewa yang

masa surat pengesahan berakhir dan tidak

mengajukan perpanjangan kepada Pimpinan

Pusat.

4. Pengamatadalahorang-orangyangdiundangsecara

khususuntukmengikutiKONBESIPPNU.

5. Undangan adalah perorangan atau lembaga yang

diundang oleh Pimpinan Pusat IPPNU dalam

kegiatan-kegiatanpendukungsaja.

BABIV

HAKDANKEWAJIBANPESERTA

Pasal5

PesertaKONBESIPPNUmemilikihak:

1. PesertasebagaimanaPasal4ayat3poinamemiliki

hak bicara, hak suara dan hak untuk memilih dan

dipilih


2. PesertasebagaimanaPasal4ayat3poinbmemiliki

hakbicara

3. Mengemukakan usul, saran, dan pendapat melalui

pimpinansidang.

4. Menggunakanfasilitasyangdisediakanpanitia.

5. Pesertamempunyaihakdidalamforumyangterdiri

dari:

a. Hak Suara, yaitu hak yang digunakan peserta

sidang untuk berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan.

b. Hak Bicara, yaitu hak yang digunakan peserta

sidanguntukmengemukakanpendapat.

c. Hakdipilih,hakyangdidapatkanpesertasidang

untukdipilihmenjadipresidiumsidang

d. Hakmemilih, yaitu hak yang digunakan peserta

sidang untuk memilih peserta lain menjadi

pimpinansidang

Pasal6

PesertaKONBESIPPNUmemilikikewajiban:

1. Hadirdalamsetiapacarayangtelahditetapkan.

2. Tidakmenimbulkankeributandankegaduhan.

3. Mematuhiperaturanyang telahdikeluarkanpanitia

dansemuaketentuandalamtatatertibini.


4. MemeliharaketertibanselamaKONBESberlangsung.

5. Menjaganamabaikorganisasi.

6. Mengenakan seragam organisasi IPPNU (batik

nasional/jas IPPNU) saat acara/forum resmi

organisasiberlangsung

7. Mengenakan tanda peserta yang telah diberikan

panitiaselamaKONBESberlangsung.

BABV

PERSIDANGAN

Pasal7

1. SidangdalamKONBESIPPNUterdiridari:

a. SidangPleno

b. SidangKomisi

2. SidangPlenoterdiridari:

a. SidangPlenoTataTertib

b. SidangPlenoKomisi

3. SidangKomisiterdiridari:

a. KomisiOrganisasi

b. KomisiAdministrasi

c. KomisiKaderisasi

d. KomisiKPP


BABVI

PIMPINANSIDANG

Pasal8

1. Pimpinansidangplenoterdiridariseorangketua,

sekretarisdanseoranganggotayangdipiliholeh

pesertasidang.

2. Pimpinansidangkomisiterdiridariseorangketua,

sekretaris dan anggota yang diusulkan dan oleh

komisi yang bersangkutan dan didampingi

PimpinanPusat

Pasal9

Pimpinansidangmemilikihakdanwewenang:

1. Memimpinsidang

2. Menjagakelancarandanketertibansidang

3. Mengaturalurpembicaraan

4. Mendengar,menanggapidanmenjawabpertanyaan

pesertasidang

5. Menetapkan keputusan dari hasil yang sudah

disepakatiolehpeserta


BABVII

KUORUMDANTATACARAPENGAMBILAN

KEPUTUSAN

Pasal10

1. Seluruh persidangan dianggap sah apabila dihadiri

olehsetengahlebihsatudarijumlahpesertaKONBES

IPPNUyangsah.

2. Apabilaayat1dalampasalinitidakterpenuhimaka

sidang diskors selama 1x10menit untuk dilakukan

musyawarahdansetelahitusidangdinyatakansah.

Pasal11

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara

musyawarahmufakat.

2. Apabilaayat1dalampasalinitidakterpenuhi,maka

pengambilankeputusandiambilmelaluilobbying.

3. Apabilaayat2dalampasalinitidakterpenuhi,maka

pengambilan keputusan diambilmelalui voting dan

berdasarkansuaraterbanyak.

BABVIII

TATACARABERBICARA

Pasal12

1. Peserta sidang dapat berbicara atas izin pimpinan

sidang.


2. Ketentuan waktu berbicara diatur oleh Pimpinan

Sidang.

3. Bila bicara melampaui waktu yang ditetapkan,

Pimpinan Sidang dapat mengingatkan pembicara

agarmengakhirinya.

4. Peserta dapat menyampaikan interupsi untuk

meminta, mengajukan dan memberikan penjelasan

tentangpokokmasalahyangdibicarakan.

5. Apabila seorang pembicara dalam berbicara

menyimpang dari pokok pembicaraan, maka

Pimpinan Sidang dapat memperingatkan dan

memintauntukkembalipadapokokpermasalahan.

6. Apabila seorang pembicara dalam berbicara

menggunakan kata-kata yangmenyinggung pribadi

seseorang,makaPimpinanSidangdapatmemberikan

nasihat dan memperingatkan agar pembicara

menarik kembali kata-kata yang menyebabkan ia

diberiperingatan.

7. Apabilaterdapatpesertayangmelakukanperbuatan

yang mengganggu ketertiban sidang, Pimpinan

Sidangdapatmemperingatkanagarpesertatersebut

menghentikannya.


8. Apabila peringatan ayat 7 dalam pasal ini tidak

diindahkan,PimpinanSidangdapatmemerintahkan

pesertatersebutuntukmeninggalkanruangsidang.

BABIX

PENUTUP

Pasal13

1. Hal-halyangbelumdiaturdalamtatatertibiniakan

ditentukankemudianolehPimpinanSidangdengan

memperhatikanpesertasidang.

2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

sampaidenganberakhirnyaKONBESI


Padatanggal :27November2020


JulekhaKetua

NurulFathonahSekretaris



KEPUTUSANKONFERENSIBESAR

IKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMATAHUN2020

PETUNJUKPELAKSANAORGANISASIIKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMA



TentangPETUNJUKPELAKSANAANORGANISASINomor:02/PP/SK/7455/XIX/XI/2020



setelah:

Menimbang :

1

Bahwa Konferensi Besar




yangbersifatkhususditingkat

nasional dan mempunyai





potensi IPPNU perlu


dankonsekuen


3

Bahwa berhubungan dengan

itu, maka perlu ditetapkan


tentangPetunjukPelaksanaan


Kaderisasi, L-KPP, Citra Diri

dan Pola Dasar Perjuangan

Organisasi.

Mengingat :

1

Peraturan Dasar (PD) IPPNU

BabVIIPasal13

2

Peraturan Rumah Tangga

(PRT)IPPNUBabVIIIPasal45


Konbes IPPNU yang

membahashasilsidangkomisi

Petunjuk Pelaksanaan

OrganisasiIPPNU.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1

Pedoman Pelaksanaan

Organisasi sebagaimana



pedoman baku hakikat dan

kiprahorganisasiIPPNU

2

Pedoman Pelaksanaan


dimaksudpadadiktumlampiran

keputusaninisecaralengkapdan

terinci tercantum dalam

lampiran yang merupakan

bagianyangtakterpisahkandari

keputusanini

3

Pedoman sebagaimana

dimaksud dalam keputusan ini

adalah pedoman yang mengikat



melaksanakan aktivitas dan

pengembanganorganisasi

4

Keputusan ini berlaku sejak

tanggalditetapkan





JulekhaKetua





Tentang

PETUNJUKPELAKSANAANORGANISASI

KETENTUANUMUM1. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Organisasi ini yang

dimaksuddengan:

2. Demisioner adalah Pernyataan berhentinya

pengurussecararesmipadaakhirmasajabatannyadi

hadapan peserta Kongres, Konferensi/ Rapat

Anggota,atausecaraotomatiskarenavakum

3. Diktum adalah memuat rumusan keputusan pokok

atauisiyangmerupakanbagianterpentingdarisurat

keputusan.

4. Himne adalah lagu resmi yang melengkapi mars

IPPNU.

5. KartutandaanggotaselanjutnyadisebutKTA,adalah

kartu identitas yang menjadi bukti atau tanda

keanggotaanIPPNU.

6. Kekosongan jabatan antarwaktu adalahkosongnya

jabatan kepemimpinan karena yang bersangkutan

berhalangan dalam kurun waktu minimal 3 (tiga)

bulan;


7. Kekosongan Pimpinan adalah kosongnya /

ditinggalkannya jabatan Ketua Umum / Ketua

Terpilihkarenaalasantertentu;

8. Koordinator wilayah, selanjutnya disingkat Korwil,

adalahjabatannon-strukturalyangadadiPimpinan

Pusat untuk membantu ketua umum dalam

mengkoordinasikanPimpinanWilayah.

9. Koordinator Cabang, selanjutnya disingkat Korcab,

adalahjabatannon-strukturalyangadadiPimpinan

Wilayah untuk membantu ketua dalam

mengkoordinasikanPimpinanCabang.

10. Koordinator Anak Cabang, selanjutnya disingkat

Korancab,adalahjabatannon-strukturalyangadadi

Pimpinan Cabang untuk membantu ketua dalam

mengkoordinasikanPimpinanAnakCabangdandan

PKPT.

11. Koordinator Ranting adalah jabatan non-struktural

yangadadiPimpinanAnakCabanguntukmembantu

ketua dalammengkoordinasikan Pimpinan Ranting

danPimpinanKomisariat.

12. KartuTandaAnggotaselanjutnyadisebutKTAadalah

kartuidentitasanggotaIPPNU.


13. Lambang organisasi adalah identitas IPPNU yang

berbentukLogo,dandipakaidalamberbagaiatribut

organisasi seperti: Vandel, Lencana, Bendera,

PakaianResmi,PakaianOlahRaga,danKartuTanda

Anggota.

14. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama selanjutnya

disebutMWCNU

15. Mars adalah lagu resmi yang menjadi identitas

organisasiIPPNU.

16. PakaianresmiadalahpakaianalmamaterIPPNUyang

digunakandalamacara-acaratertentu.

17. Peraturan adalah aturan-aturan organisasi yang

bersifatmengikatdanharusditaati

18. Pembekalan/Up-grading adalah pelatihan yang

khususditujukanuntukmeningkatkankesiapandan

kemampuan pengurus untuk mengelola organisasi

danmelaksanakanprogram.

19. PembatalanHasilKonferensi/RapatAnggotaadalah

batalnya jabatan ketua hasil konferensi/rapat

anggotakarenasebab-sebabtertentu

20. PemilihanulangadalahpemilihanulangKetuaUmum

dan Ketua akibat terjadinya pembatalan hasil

Kongres,KonferensidanRapatAnggota.


21. Pendirian Organisasi adalah tahapan langkah yang

harus ditempuh dalam proses pembentukan

kepengurusan IPPNU, baik di tingkat PW, PC,

PAC,PKPT,PR,PKdanPAR;

22. Peralatan administrasi adalah peralatan yang

digunakan dalam dan untuk mendukung

penyelenggaraanadministrasiIPPNU

23. Perangkapan Jabatan adalah merangkap jabatan

pada struktur IPPNU di tingkatan yang berbeda,

badanOtonomNUdanOKPyangsejawatataudalam

organisasi atau lembaga yang bertentangan faham

dengan landasan idiil sertagarisperjuangan IPPNU

serta dalam Partai Politik dan organisasi yang

berafiliasikePartaiPolitiktertentu.

24. Perlengkapansekretariatadalahperlengkapanyang

digunakan untuk mendukung penyelenggaraan

kesekretariatanIPPNU.

25. Perencanaan program adalah proses menentukan

danmenyusunprogramkerja.

26. PengurusBesarNahdlatulUlama,selanjutnyadisebut

PBNU;

27. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama selanjutnya

disebutPWNU;


28. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama selanjutnya

disebutPCNU;

29. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah

PimpinanPusatIkatanPelajarPutriNahdlatulUlama

yangberkedudukandiibukotanegara;

30. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul

Ulama yang berkedudukandi provinsi di seluruh

indonesia;

31. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah

Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul

Ulama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota

seluruhIndonesia;

32. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC,

adalah Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri

Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di kecamatan

seluruhIndonesia;

33. Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah

Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul

Ulama yang berkedudukan di kelurahan/desa

seluruhIndonesia;

34. Pimpinan Anak Ranting selanjutnya disebut PAR

adalah Pimpinan Anak Ranting Ikatan Pelajar Putri


NahdlatulUlamayangberkedudukanditingkatdusun

seluruhIndonesia;

35. PimpinanKomisariatPerguruanTinggi, selanjutnya

disebut PKPT, adalah Pimpinan Komisariat Ikatan

PelajarPutriNahdlatulUlamayangberkedudukandi

tingkatperguruantinggiseluruhIndonesia;

36. PimpinanKomisariat,selanjutnyadisebutPK,adalah

PimpinanKomisariat IkatanPelajarPutriNahdlatul

Ulamayangberkedudukandisekolahdanpesantren

seluruhIndonesia;

37. PimpinanCabangIstimewa,selanjutnyadisebutPCI,

adalah Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Pelajar

PutriNahdlatulUlamadiluarnegeri;

38. Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh

kepengurusanIPPNUdisemuatingkatan.

39. Persidangan adalah Persidangan yag

diselenggarakan pada forum permusyawaratan

IPPNU

40. Reshuffle adalah penggantian pengurus di tengah

berlangsungnyamasabakti___suatukepengurusan.

41. SidangPlenoadalahsidangyangdilaksanakandalam

forumpermusyawaratanIPPNU.


42. Strategic planning adalah sebuah metode untuk

melakukan perencanaan program strategis

berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantanganyangada.

BABI

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal1

Maksud

Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dimaksudkan sebagai

pedoman penyelenggaraan organisasi IPPNU di semua

tingkatkepengurusandanberlakusecaranasional.

Pasal2

Tujuan

PetunjukPelaksanaanOrganisasisebagaimanadimaksud

dalamPasal2bertujuanuntuk:

1. Mendukungkinerjaorganisasisecaraumum;

2. Menjamin penyelenggaraan organisasi yang teratur

dansistematis;

3. Mengoptimalkanpotensiorganisasi.


BABII

LAMBANGORGANISASI

Pasal3

BentukdanIsi

1. Lambang organisasi berbentuk segitiga sama kaki

denganukuranalassamadengantinggi.

2. Warna dasar hijau, dikelilingi garis warna kuning

yangkeduatepinyadiapitolehwarnaputih.

3. Isilambang:

a. Bintang sembilan, yang sebuah besar terletak

diatas, empat buah menurun di sisi kiri dan

empatbuahlainnyamenurundisisikanandan

berwarnakuning.

b. Duakitab

c. Duabuluangsabersilangwarnaputih

d. Duakuncupbungamelatiputihdikeduaujung

bawahlambang.

e. Tulisan IPPNUdengan lima titik di antaranya,

tertulisdibawahbuludanberwarnaputih.

Pasal4

ArtiLambangOrganisasi

1. Warnahijau:kebenaran,kesuburansertadinamis.

2. Wamaputih:kesucian,kejernihansertakebersihan.


3. Warnakuning:hikmahyangtinggiataukejayaan.

4. Segitiga:Iman,IslamdanIhsan.

5. Duabuahgaristepiwarnaputihmengapitwarna

kuning:duakalimatsyahadat

6. Sembilanbintang:keluargaNahdlatulUlama,yang

diartikan

7. Satubintangbesarpalingatas:NabiMuhammad

SAW.

8. Empatbintangdisebelahkanan:empatsahabat

Nabi(AbuBakaras,UmarIbnKhatabas,UsmanIbn

Affanas,danAliIbnAbiThalibas).

9. Empatbintangdisebelahkiri:empatmadzhabyang

diikuti(Maliki,Hanafi,Syafi’idanHambali).

10. Duakitab:Al-Qur’andanHadits

11. Duabulubersilang:aktifmenulisdanmembaca

untukmenambahwacanaberfikir.

12. Duakuncupbungamelati:pelajarputriyangdengan

kebersihanpikirandankesucianhatinya

memadukanduaunsurilmupengetahuanumum

danagama.

13. LimatitikdiantaratulisanI.P.P.N.U.:rukunIslam


BABIII

PANGGILAN,MARSDANHIMNE

Pasal5

Panggilan

PanggilanatausebutanresmibagianggotaIPPNUadalah

rekanita. Panggilan atau sebutan ini berlaku dalam

percakapan sehari-hari, surat menyurat, dalam sidang

danlainsebagainya.

Pasal6

Mars

1. Mars adalah lagu resmi yang menjadi identitas

organisasi IPPNU. Mars dinyanyikan dalam forum

danupacara-upacararesmiorganisasi.

2. PenciptaMarsIPPNU:MochtarEmbut(lagu)

3. Disempurnakanoleh:MahbubJunaidi(sajak)

4. MarsIPPNUdilengkapidengannotangkadanakord

gitar

5. TeksMarsIPPNUterlampir

Pasal7

HimnePelajar

HimneadalahlaguresmiyangmelengkapimarsIPPNU,

Himnedinyanyikandalamforumatauupacara-upacara

resmiorganisasidanacara-acaralainnya.


BABIV

RUANGLINGKUPORGANISASI

Pasal8

Cakupan

1. Petunjuk Pelaksanaan Organisasi ini mencakup

beberapabagiandalampenyelenggaraanorganisasi

yangmeliputi:

2. PedomanPelaksanaanOrganisasi

3. PerlengkapanOrganisasi

BABV

PIMPINANPUSAT

Pasal9

Kedudukan

PP IPPNU berkedudukan di Ibukota Negara RI, yaitu

Jakarta.

Pasal10

DaerahKerja

Daerah kerja (yurisdiksi) Pimpinan Pusat meliputi

seluruh wilayah/kekuasaan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan luar negeri di mana cabang istimewa

berada.


Pasal11

SusunanPengurus

1. Susunan pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari:

Pelindung, Dewan Pembina, Ketua Umum, 8

(delapan) orang Ketua, Sekretaris Umum dan 8

(delapan)orangSekretaris,BendaharaUmumdan8

(delapan) orang Bendahara,dan 3 Ketua Lembaga

dan8departemen.

2. PelindungadalahPBNU.

3. DewanPembinaadalahAlumniPimpinanIPPNUatau

orangyangdianggapberjasaterhadapIPPNUsesuai

dengan PRTpasal 21 ayat 2 dan/atau ditentukan

menurutkebijakanPimpinanPusat sepanjang tidak

bertentangandenganPD/PRT.

4. Ketua Umum sebagai mandataris Kongres dipilih

oleh Kongres, disertai tugas menyusun personalia

lengkapPP.

5. PengurusHarianPPdan ketua lembaga dipilih dan

ataudiangkatolehKetuaUmumterpilihdenganTim

FormaturKongres.

6. Anggota Pengurus lengkap PP diangkat oleh Ketua

UmumterpilihbersamadenganPengurusHarianPP

melaluirapatharian.


7. Departemen–departemenyangterdiridari:

a. departemenpengembanganorganisasi;

b. departemen pendidikan, pengkaderan dan

pengembanganSDM;

c. departemenpengembangankomisariat;

d. departemenhumasdanluarnegeri;

e. departemen hubungan pesantren dan sosial

kemasyarakatan;

f. departemenbudayadanolahraga;

g. departemenekonomidankewirausahaan;

h. departemenkomunikasidaninformatika.

8. PengurusHarianPPdisahkanolehPBNU.

9. PengurusLengkapPPdisahkanolehPPIPPNU.

10. Penguruspimpinanpusatadalahhasilrekomendasi

pimpinanwilayahdanpenguruspusatdemisioner.

11. Tugas masing-masing pengurus selanjutnya diatur

dalamperaturantatakerjaPP.

Pasal12

DomisiliPengurus

1. Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara

umumharusbersediaberdomisilidiIbukotaRI

2. BagiPenguruslengkapPimpinanPusatIPPNUselain

ayat1,seyogyanyabersediaberdomisilidiIbukotaRI


Pasal13

Tugas,HakdanKewajiban

1. TugassecaraumumPPadalahmenjalankanamanat

Kongres,Konbes,Rakernas,Rapimnasdankebijakan

PP.

2. PPbertanggungjawabterhadapKongres.

3. MenentukankebijakanumumsesuaiPD/PRTuntuk

menjalankanrodaorganisasi.

4. Memimpin, mengkoordinir serta memantau

pelaksanaan pola dankinerja PW dan PC IPPNU

seluruhIndonesia.

5. Memberikan Surat Pengesahan kepada PW yang

sudahmendapatrekomendasidariPWNUsetempat

dengantembusankepadaPWNUsetempat.

6. MemberikanSuratPengesahankepadaPCyangsudah

mendapatkan rekomendasi dari PW IPPNU dengan

tembusankepadaPWIPPNUdanPWNUsetempat.

7. Memberikan Surat Pengesahan kepada PCI yang

sudah mendapatkan rekomendasi dari PCI NU

setempatdengantembusankepadaPCINUsetempat.

8. Mengupayakan berdirinya Pimpinan Wilayah,

PimpinanCabangdanPimpinanCabangIstimewa.


9. Menghadiri setiap undangan atas nama PP baik

internmaupunekstern.

10. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada

anggotayangmemerlukan.

11. Melaksanakan Kongres, Konbes, Rakernas dan

Rapimnassesuaidenganketentuanyangberlaku.

12. MembentukdanmengaktifkanKoordinatorWilayah.

13. MengambilkebijakanuntukPW,PCdanPCI,apabila

ketiganyatidakdapatmengambilkeputusan.

14. MembatalkankeputusanataukebijakanPW,PCatau

PCI,yangbertentangandenganPD/PRT.

15. Memberikantandapenghargaankepadapihak-pihak

yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan

organisasi.

16. Mencabut dan ataumembekukan PW , PC dan PCI

yang melanggar peraturan organisasi atas

rekomendasiPWNU,PWIPPNU/PCIIPPNU.

17. Memberikan laporan periodik (tahunan) terhadap

kegiatan dan perkembangan organisasi secara

nasionalkepadaPBNU.

18. Menerbitkan Surat Peringatan kepada PW dan PC

yang sudah berakhir masa baktinya untuk segera

melaksanakanKonferensi


BABVI

TATAKERJAPENGURUSHARIANPP

Pasal14

KetuaUmum

a.StatusdanKedudukan

1. MandatarisKongresIPPNU

2. PengurusharianPP

3. PemegangKebijakanumumPP

4. PenanggungjawabkegiatanPP

b.HakdanWewenang

1. Menentukankebijakanorganisasiyangbersifat

umumsesuaidengantingkatanmasing-masing

denganberpedomanpadaketentuanyang

berlaku.

2. Memintapertanggungjawabanterhadapsegala

tindakandankebijakanpengurusyangdilakukan

atasnamaorganisasi.

3. Mengatasnamakanorganisasidalamsetiap

kegiatanPPbaikinternmaupunekstern.

c.TugasdanKewajiban

1. Memegangkebijakankepemimpinansecaraumum

danbertanggungjawabterhadapaktivitasPP


secaramenyeluruh,baikinternmaupunekstern

selamamasabakti

2. Mengamatidanmengendalikanpelaksanaantugas

anggotapengurusPP.

3. Mempertanggungjawabkansegalatindakandan

kebijakankepadaPBNU.

4. Mengevaluasisecaraumumkegiatan-kegiatanyang

telahdilaksanakan.

5. Untukmelaksanakantugassebagaimanadalam

ayat1-4KetuaUmumdibantuolehPengurus

harian.

6. Bertanggungjawabterhadapsegalatindakandan

kebijakanorganisasisecaraumumkepada

Kongres.

7. Melakukanlangkah-langkahproaktifdalamrangka

pengembanganorganisasi,dengantetapmengacu

kepadahasil-hasilKongres

Pasal15

KetuaI


1. Pengurus harian yang membawahi departemen

pengembanganorganisasi.


2. Pemegangkebijakandankoordinatorpelaksanaan

programPPdibidangpengembanganorganisasi.

3. Bertanggungjawabterhadappembinaandiwilayah

binaannyalewatmekanismeRapatKerjaPP.

b.HakdanWewenang

1. MewakiliataumenggantikanKetuaUmumapabila

berhalangan, sesuai dengan bidang garap

organisasi.

2. Menentukan kebijakanorganisasi sesuai dengan

bidangnya.

3. Bersama-samapengurusharianlainnyamembantu

Ketua Umum dalam mengangkat atau

memberhentikan pengurus PP yang dipandang

tidak dapat menjalankan amanah

keorganisasiannya.

4. Menandatangani surat-surat sesuai dengan

bidangnyaataujikaKetuaUmumberhalangan.

c.TugasdanKewajiban

1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan

tugas-tugasbidangPengembanganorganisasi.

2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sesuai

dengan bidangnya bersama-sama dengan

departemenlainnya.


3. Mengendalikan dan memantau pelaksanaan

program-program PP yang sesuai dengan

bidangnyamasing-masingselamamasabakti

4. Mengevaluasi program-program yang telah

dilaksanakan sesuai dengan bidangnya selama

masabakti

5. Mempertanggung jawabkan segala tindakan dan

kebijakandibidangnyakepadaKetuaUmum.

6. Melakukan koordinasi, pendampingan, dan

monitoring secara intensive terhadap zona yang

ditentukanmelaluirapatkerjaPP.

Pasal16

KetuaII



Pendidikan, Pengkaderan, dan Pengembangan

SDM.

2. Pemegang kebijakan dan koordinator pelaksana

program PP di bidang Pendidikan, Pengkaderan,

danPengembanganSDM.

3. Bertanggung jawab terhadap pembinaan di

wilayahbinaannyalewatmekanismeRapatKerja

PP.


b.HakdanWewenang



organisasi.


bidangnya.

3. Bersama-sama pengurus harian lainnya

membantuKetuaUmumdalammengangkatatau



keorganisasiannya.



c.TugasdanKewajiban


tugas-tugasbidangPendidikan,Pengkaderandan

PengembanganSDM.



departemenlainnya.



bidangnyamasing-masingselamamasabakti



dilaksanakansesuaidenganbidangnya.




monitoring secara intensif terhadap zona yang


Pasal17

KetuaIII



pengembangankomisariat.


programPPdibidangpengembangankomisariat.

3. Membidangi departemen Pengembangan

komisariatdenganpembagiansebagaiberikut:

1) KoordinatoryangmembawahiKomisariatdi

tingkatSekolah


tingkatPesantren

3) Koordinator yang membawahi Komisariat

ditingkatPerguruanTinggi




PP.

b.HakdanWewenang



organisasi.


bidangnya.





keorganisasiannya.



c.TugasdanKewajiban


tugas-tugasbidangPengembangankomisariat.



departemanlainnya.




bidangnyamasing-masing.

4. Mengevaluasi program-program yang telah dan

hendakdilaksanakanselamamasakhidmat.






Pasal18

KetuaIV



humasdanluarnegeri


programPPdibidanghumasdanluarnegeri.



PP.


b.HakdanWewenang



organisasi.

2. Menentukan kebijakan organisasi sesuai dengan

bidangnya.





keorganisasianya.



c.TugasdanKewajiban


tugas-tugasbidangHumasdanLuarNegeri.



departemanlainnya.






hendakdilaksanakanselamamasabakti






Pasal19

KetuaV



hubunganpesantrendansosialkemasyarakatan.


program PP di bidang hubungan pesantren dan

sosialkemasyarakatan.



PP.

b.HakdanWewenang



organisasi.


2. Menentukan Kebijakan organisasi sesuai dengan

bidangnya.





keorganisasianya.



c.TugasdanKewajiban


tugas-tugas bidang hubungan Pesantren dan

SosialKemasyarakatan.



departemanlainnya.





hendakdilaksanakanselamamasabakti.







Pasal20

KetuaVI



budayadanolahraga.

2. Pemegang kebijakandan koordinator pelaksanaan

programPPdibidangbudayadanolahraga.



b.HakdanWewenang



organisasi.

2. Menentukan kebijakan organisasi sesuai dengan

bidangnya.




tidakdapatmenjalankanamanahkeorganisasianya.




c.TugasdanKewajiban

1. MembantuKetuaUmumdalammenjalankantugas-

tugasbidangbudayadanolahraga.



departemanlainnya.











Pasal21

KetuaVII



ekonomidankewirausahaan.



program PP di bidang ekonomi dan

kewirausahaan.



PP.

b.HakdanWewenang



organisasi.

2. Menentukan kebijaksanan organisasi sesuai

denganbidangnya.





keorganisasianya.



c.TugasdanKewajiban


tugas-tugasbidangEkonomidanKewirausahaan.




departemanlainnya.











Pasal22

KetuaVIII



komunikasidaninformatika.

2. Pemegang kebijakandan koordinator pelaksanaan

programPPbidangkomunikasidaninformatika.




b.HakdanWewenang



organisasi.

2. Menentukankebijaksananorganisasisesuaidengan

bidangnya.




tidakdapatmenjalankanamanahkeorganisasianya.



c.TugasdanKewajiban

1. MembantuKetuaUmumdalammenjalankantugas-

tugasbidangKomunikasidanInformatika.



departemanlainnya.












Pasal23

SekretarisUmum


1. PengurusharianPPIPPNU

2. Pemegang Kebijakan Umum bidang

kesekretariatan.

b.HakdanWewenang

1. Menyusun dan membuat kebijakan umum

mengenaikesekretariatansecaranasional.

2. Bersama ketua umum membuat garis-garis

kebijakanorganisasisecaraumum.


membantu Ketua Umum mengangkat dan



keorganisasiannya.

4. Menandatangani surat-surat yangbersifatumum

menyangkutinterndaneksternorganisasi.


5. Mendampingi ketua umum dalam menjalankan

kebijakan organisasi dan mewakilinya jika

berhalangan.

c.TugasdanKewajiban

1. MembantudanbekerjasamadenganKetuaUmum

dalammelaksanakantugas-tugasorganisasi.

2. Mengatur dan menertibkan sistem administrasi

atau kesekretariatan secara umum selama masa

bakti.

3. Mengelola dan mengawasi tugas-tugas

kesekretariatansecaraumum.

4. Bersama-samaKetua Umummelakukan evaluasi

terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan

secaraberkala.


kebijakan keorganisasian di bidang

kesekretariatankepadaKetuaUmum.

Pasal24

SekretarisI



2. Pemegang kebijakan kesekretariatan sesuai

denganbidangtugasKetuaI.


b.HakdanWewenang

1. Membuatdanmenentukankebijakanmenyangkut

kesekretariatan sesuai dengan bidang tugas

departemenPengembanganorganisasi.

2. Menggantikan atau mewakili Sekretaris Umum

apabila berhalangan sesuai dengan bidang

tugasnya.


Ketua Umum mengangkat dan memberhentikan

pengurus PP yang dipandang tidak dapat

menjalankanamanahkeorganisasiannya.

4. Bersama-sama ketua I membawahi departemen

yangsesuaidenganbidangtugasnya.

5. Menandatangani surat-surat sesuaidenganbidang

tugasnya.

C.TugasdanKewajiban

1. Membantu Sekretaris Umum dalam menjalankan

tugas-tugaskesekretariatan.

2. MembantupelaksanaantugasKetuaIsesuaidengan

tugasdankewajibannya.

3. MenggantidanmewakiliSekretarisUmumapabila

berhalangan.


4. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab

kepadaKetuaIdanSekreterisUmumselamamasa

bakti.

Pasal25

SekretarisII



2. Pemegangkebijakankesekretariatansesuaidengan

bidangtugasKetuaII.

b.HakdanWewenang

1. Membuat danmenentukan kebijakanmenyangkut


departemen Pendidikan, Pengkaderan, dan

PengembanganSDM.


apabilaberhalangansesuaibidangtugasnya.


Ketua Umum mengangkat dan memberhentikan

pengurus PP yang dipandang tidak dapat

menjalankanamanahkeorganisasiannya.

4. Bersama-sama ketua II membawahi departemen



5. Menandatangani surat-surat sesuaidenganbidang

tugasnya.

c.TugasdanKewajiban

1. Membantu SekretarisUmumdalammenjalankan


2. Membantu pelaksanaan tugas Ketua II sesuai

dengantugasdankewajibannya.


berhalangan.

4. Dalammenjalankantugasnyabertanggung jawab

kepada Ketua II dan Sekreteris Umum selama

masabakti.

Pasal26

SekretarisIII



2. Pemegang kebijakankesekretariatan sesuai

denganbidangtugasKetuaIII.

b.HakdanWewenang



departemenPengembanganKomisariat.




tugasnya.





keorganisasiannya.

4. Bersama-samaketuaIIImembawahidepartemen


5. Menandatanganisurat-suratsesuaidenganbidang

tugasnya.

c.TugasdanKewajiban



2. Membantu pelaksanaan tugas Ketua III sesuai


3. MenggantidanmewakiliSekretarisUmum

apabilaberhalangan.

4. Dalammenjalankantugasnyabertatanggung

jawabkepadaKetuaIIIdanSekreterisUmum

selamamasabakti.


Pasal27

SekretarisIV




denganbidangtugasKetuaIV.

b.HakdanWewenang



departemenHumasdanLuarNegeri.



tugasnya.





keorganisasiannya.

4. Bersama-samaketuaIVmembawahidepartemen



tugasnya.


c.TugasdanKewajiban



2. Membantu pelaksanaan tugas Ketua IV sesuai



berhalangan.

4. Dalam menjalankan tugasnya bertatanggung

jawab kepada Ketua IV dan Sekreteris Umum

selamamasabakti.

Pasal28

SekretarisV




denganbidangtugasKetuaV.

b.HakdanWewenang



departemen Hubungan Pesantren dan Sosial

Kemasyarakatan.




tugasnya.





keorganisasiannya.

4. Bersama-sama ketua V membawahi departemen



tugasnya.

c.TugasdanKewajiban



2. Membantu pelaksanaan tugas Ketua V sesuai



berhalangan.


jawab kepada Ketua V dan Sekreteris Umum

selamamasabakti.


Pasal29

SekretarisVI




denganbidangtugasKetuaVI.

b.HakdanWewenang



departemenPengembanganMinatdanBakat.



tugasnya.





keorganisasiannya.

4. Bersama-samaketuaVImembawahidepartemen



tugasnya.


c.TugasdanKewajiban



2. Membantu pelaksanaan tugas Ketua VI sesuai



berhalangan.


jawab kepada Ketua VI dan Sekreteris Umum

selamamasabakti.

Pasal30

SekretarisVII




denganbidangtugasKetuaVII.

b.HakdanWewenang



departemenEkonomidankewirausahaan.



tugasnya.






keorganisasiannya.

4. Bersama-samaketuaVIImembawahidepartemen



tugasnya.

c.TugasdanKewajiban



2. Membantu pelaksanaan tugas Ketua VII sesuai



berhalangan.


jawab kepada Ketua VII dan Sekreteris Umum

selamamasabakti

Pasal31

SekretarisVIII





denganbidangtugasKetuaVIII.

b.HakdanWewenang



departemenKomunikasidanInformatika.



tugasnya.





keorganisasiannya.

4. Bersama-sama ketua VIII membawahi

departemenyangsesuaidenganbidangtugasnya.


tugasnya.

c.TugasdanKewajiban



2. Membantu pelaksanaan tugas Ketua VIII sesuai




berhalangan.


jawab kepada Ketua VIII dan Sekreteris Umum

selamamasabakti.

Pasal32

BendaharaUmum

a.StatusdanKedadukan

1. PengurusharianPP.

2. Pemegang kebijakanumumdi bidang keuangan

organisasi

b.HakdanWewenang

1. Membuat dan menentukan kebijakan umum

menyangkut keuangan (anggaran keluar dan

masuk) organisasi bersama Ketua Umum dan

SekretarisUmum.

2. Bersama-sama Pengurus Harian lainnya

membantu Ketua Umum dalammengangkat dan



keorganisasiannya.

3. Meminta pertanggung jawaban keuangan dari

panitiapelaksanayangdibentukPP.


4. Menandatangani surat-surat yang berkenaan

dengan keuangan bersama Ketua Umum dan

SekretarisUmum.

c.TugasdanKewajiban

1. Mengusahakansumberkeuanganorganisasiyang

halal dan tidak mengikat melalui persetujuan

KetuaUmum.

2. Menyusun anggaran pemasukan dan

pembelanjaanorganisasi tahunanbersamaKetua

UmumdanSekretarisUmum.

3. Mengatur danmengawasi sirkulasi keuangan PP

dengansepengetahuanKetuaUmumselamamasa

bakti.

4. Melaporkan neraca keuangan PP secara berkala

dihadapanrapatpleno.


dilaksanakansecaraberkalabersama-samaKetua

Umum.

6. Dalam menjalankan tugasnyabertanggung jawab

kepadaKetuaUmum.

7. Dalam pelaksanaan tugasnya bendahara

umumdibantuolehbendahara.


Pasal33

BendaharaI



2. Pemegang kebijakankeuangan sesuai dengan

bidangtugasnya

b.HakdanWewenang

1. Membuat kebijakan keuangan sesuai dengan

bidangtugasnya.

2. Menggantikan dan mewakili bendahara umum


tugasnya.

3. Bersama-sama bendahara umum, ketua I dan

sekretarisI,menyusundanmenetapkananggaran

belanja dan kebijakan keuangan sesuai dengan

bidangnya.



memberhentikan pengurus PP yang

dipandangtidak dapat menjalankan amanah

keorganisasiannya.


c.TugasdanKewajiban

1. Membantubendaharaumumdalammenjalankan

tugas-tugas yang berkenaan dengan pengelolaan

keuangansesuaidenganbidang tugasnyaselama

masabakti.

2. Bersama-samaketuaIdansekretarisImelakukan

evaluasiterhadapsemuakegiatansecaraberkala.


kepadabendaharaumumdanKetuaI.

Pasal34

BendaharaII



2. Pemegang kebijakan keuangan sesuai dengan

bidangtugasnya

b.HakdanWewenang


bidangtugasnya.


apabila berhalangansesuai dengan bidang

tugasnya.

3. Bersama-sama bendahara umum, ketua II

dansekretaris II, menyusun dan menetapkan


anggaranbelanjadankebijakankeuangan sesuai

denganbidangnya.




dipandang tidak dapat menjalankan amanah

keorganisasiannya.

c.TugasdanKewajiban




masabakti.

2. Bersama-sama ketua II dansekretaris II

melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan

secaraberkala.


kepadabendaharaumumdanketuaII.

Pasal35

BendaharaIII

a.StatusdanKedadukan



bidangtugasnya


b.HakdanWewenang


bidangtugasnya.



tugasnya.

3. Bersama-sama bendahara umum, ketua III

dansekretaris III, menyusun dan menetapkan


denganbidangnya.





keorganisasiannya.

c.TugasdanKewajiban




masabakti.


2. Bersama-sama ketua III dan sekretaris III


secaraberkala.


kepadabendaharaumumdanKetuaIII.

Pasal36

BendaharaIV




bidangtugasnya

b.HakdanWewenang


bidangtugasnya.



tugasnya.

3. Bersama-sama bendahara umum, ketua IV dan

sekretaris IV, menyusun dan menetapkan


denganbidangnya.






keorganisasiannya.

c.TugasdanKewajiban




masabakti.

2. Bersama-sama ketua IV dan sekretaris IV


secaraberkala.


kepadabendaharaumumdanketuaIV.

Pasal37

BendaharaV




bidangtugasnya

b.HakdanWewenang


bidangtugasnya.




tugasnya.

3. Bersama-sama bendahara umum, ketua

Vdansekretaris V, menyusun dan menetapkan


denganbidangnya.





keorganisasiannya.

c.TugasdanKewajiban




masabakti.

2. Bersama-sama ketua V dan sekretaris V


secaraberkala.


kepadabendaharaumumdanketuaV.


Pasal38

BendaharaVI




bidangtugasnya

b.HakdanWewenang


bidangtugasnya.



tugasnya.

3. Bersama-sama bendahara umum, ketua VI dan

sekretaris VI, menyusun dan menetapkan


denganbidangnya.





keorganisasiannya.


c.TugasdanKewajiban




masabakti.

2. Bersama-sama ketua VI dan sekretaris VI


secaraberkala.


kepadabendaharaumumdanketuaVI.

Pasal39

BendaharaVII




bidangtugasnya

b.HakdanWewenang


bidangtugasnya.



tugasnya.


3. Bersama-sama bendahara umum, ketua VII

dansekretaris VII, menyusun dan menetapkan


denganbidangnya.





keorganisasiannya.

c.TugasdanKewajiban




masabakti.

2. Bersama-sama ketua VII dan sekretaris VII


secaraberkala.


kepadabendaharaumumdanketuaVII.

Pasal40

BendaharaVIII





bidangtugasnya

b.HakdanWewenang


bidangtugasnya.



tugasnya.

3. Bersama-sama bendahara umum, ketua VIII

dansekretaris VIII, menyusun dan menetapkan


denganbidangnya.





keorganisasiannya.

c.TugasdanKewajiban




masabakti.


2. Bersama-sama ketua VIII dan sekretaris VIII


secaraberkala.


kepadabendaharaumumdanketuaVIII.

BABVII

TATAKERJAPENGURUSDEPARTEMENDAN

LEMBAGAPP

Pasal41

DepartemenPengembanganOrganisasi


1. PengurusPP.

2. Pelaksana program-program PP bidang


b.HakdanWewenang

1. Merumuskan langkah-langkahoperasional

programdan pengembangannya sesuai dengan

departemennya.

2. Bersama-samaketuaImenyusundanmenetapkan

kebijakan operasional program yang sesuai

dengandepartemennya.

3. Menyusun dan mengembangkan program kerja

formaldan informal yang sesuai danmenyentuh


padakebutuhanorganisasisecaraberkalaselama

masabakti.

4. Menyusun dan mengembangkan alternatif

program Pembinaan dan Pengembangan

Organisasibaik secara formal maupun informal

yang lebih menyentuh dan terarah pada

kebutuhanorganisasisecaraberkalaselamamasa

bakti.

c.TugasdanKewajiban

1. Melaksanakan program kerja yang telah

ditetapkanPP.

2. Memberikanlaporanataskegiatan-kegiatanyang

telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPP.

3. Dalammenjalankantugasnya, bertanggung jawab

kepadaketuaI.

Pasal42

DepartemenPendidikan,Pengkaderan,

danPengembanganSDM


1. PengurusPP.


pendidikan, pengkaderan dan pengembangan

SDM.


b.HakdanWewenang



departemennya.

2. Bersama-sama ketua II menyusun dan

menetapkankebijakanoperasionalprogramyang

sesuaidengandepartemennya.




masabakti.


program Pendidikan, Pengkaderan, dan

Pengembangan SDMbaik secara formal maupun

informalyanglebihmenyentuhdanterarahpada


bakti.

c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPP




3. Dalammenjalankantugasnya,bertanggungjawab

kepadaketuaII.

Pasal43

DepartemenPengembanganKomisariat.


1. PengurusPP.

2. Pelaksana program- program PP bidang

pengembangankomisariat.

b.HakdanWewenang



departemennya.

2. Bersama-sama ketua III dan ketua yang

membawahi komisariat ditingakatan masing-

masing dalam menyusun dan menetapkan

kebijakan operasional program yang sesuai

dengandepartemennya.




masabakti.


program Pengembangan Komisariat baik secara


formal maupun informal yang lebih menyentuh

dan terarah pada kebutuhan organisasi secara

berkalaselamamasabakti.

c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPP




kepadaketuaIII.

Pasal44

DepartemenHumasdanLuarNegeri


1. PengurusPP.

2. Pelaksana program-program PP bidang Humas

danLuarNegeri.

b.HakdanWewenang



departemennya.

2. Bersama-sama ketua IV menyusun dan







masabakti.


program Humas dan Luar Negeri baik secara




c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPP




kepadaketuaIV.

Pasal45

DepartemenHubunganPesantrendan

SosialKemasyarakatan


1. PengurusPP.

2. Pelaksanaprogram-programPPbidanghubungan

pesantrendansosialkemasyarakatan.


b.HakdanWewenang



departemennya.

2. Bersama-sama ketua V menyusun dan






masabakti.


program hubungan pesantren dan sosial

kemasyarakatanbaik secara formal maupun

informalyanglebihmenyentuhdanterarahpada


bakti.

c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPP





kepadaketuaV.

Pasal46

DepartemenBudayadanOlahRaga


1. PengurusPP.

2. Pelaksana program-program PP bidang Budaya

danOlahraga

b.HakdanWewenang



departemennya.

2. Bersama-sama ketua VI menyusun dan






masabakti.


program Pengembangan Minat dan Bakat baik

secara formal maupun informal yang lebih


menyentuh dan terarah pada kebutuhan

organisasisecaraberkalaselamamasabakti.

c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPP




kepadaketuaVI.

Pasal47

DepartemenEkonomidanKewirausahaan


1. PengurusPP.

2. Pelaksanaprogram-programPPbidangekonomi

dankewirausahaan.

b.HakdanWewenang



departemennya.

2. Bersama-sama ketua VII menyusun dan







masabakti.


programEkonomidanKewirausahaanbaiksecara




c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPP




kepadaketuaVII.

Pasal48

DepartemenKomunikasidanInformatika


1. PengurusPP.



b.HakdanWewenang




departemennya.

2. Bersama-sama ketua VIII menyusun dan






masabakti.


programKomunikasidanInformatikabaiksecara




c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPP




kepadaketuaVIII


Pasal49

Lembaga


1. SemiotonomPP.

2. Pelaksana program-program PP sesuai dengan

tugasnya.

b.HakdanWewenang

1. Menyusun dan menetapkan tata kerja lembaga

KPPbersamaketuaumum.

2. Membuatprogramkerjapengembangan lembaga


3. Mengeluarkansurat-suratyangberkaitandengan

kegiatan lembaga KPP dengan sepengetahuan

ketuaumum.

c.TugasdanKewajiban

1. Melaksanakanprogram-programkhususlembaga

KPPselamamasakhidmat.

2. Membentuk jaringan kerja dengan

lembaga/instansilainyangbersifatlintassektoral

untuk mewujudkan terlaksananya program

lembagaKPP

3. Dalammenjalankantugasnya,ketualembagaKPP

bertanggungjawabkepadaketuaumum.


Pasal50

LembagaPenelitiandanPengembangan(Litbang)


1. SemiotonomPP.


tugasnya.

b.HakdanWewenang


penelitian dan pengembangan bersama ketua

umum.


penelitian dan pengembangan bersama ketua

umum.


kegiatan lembaga Penelitian dan pengembangan

dengansepengetahuanketuaumum.

c.TugasdanKewajiban


Penelitiandanpengembanganselamamasabakti.




lembagapenelitiandanpengembangan


3. Dalam menjalankan tugasnya, ketua lembaga

penelitiandanpengembanganbertanggungjawab

kepadaketuaumum.

Pasal51

LembagaKonselingPelajarPutri(LKPP)


1. SemiotonomPP.


tugasnya.

b.HakdanWewenang







ketuaumum.

c.TugasdanKewajiban


KPPselamamasabakti.





lembagaKPP.


bertanggungjawabkepadaketuaumum.

Pasal52

KoordinatorWilayah(Korwil)

1. KoordinatorwilayahdijabatolehparaketuaPPyang

ditetapkanmelaluimekanismekerjaPimpinanPusat.

2. Koordinatorwilayahbertugasmelakukankoordinasi,

pendampingan dan monitoring secara intensif

terhadap Pimpinan Wilayah yang menjadi wilayah

dampingannya.

3. Pembagianwilayahdampinganbisadidasarkanpada

zona geografis yang selanjutnya diatur dengan

KeputusanPimpinanPusat.

4. Koordinatorwilayahberkewajibanmelaporkantugas

dan perkembangan wilayah dampingannya kepada

ketuaumumsecaraberkala.


BABVIII

PIMPINANWILAYAH

Pasal53

KedudukandanDaerahKerja

1. PWberkedudukandiibukotapropinsi,daerah

khusus,dandaerahistimewa.

2. DaerahkerjaPWmeliputiseluruhwilayahPropinsi

yangbersangkutan.

Pasal54

SusunanPengurus

1. SusunanPengurusPWterdiridari:Pelindung,Dewan

Pembina, Ketua dan 4 wakil Ketua (sesuai dengan

jumlah departemen), Sekretaris, dan 4 wakil

Sekretaris (sesuai dengandepartemen),Bendahara,

dan 2 (dua) orangWakil Bendahara dan beberapa

Departemen serta 3 Lembaga yang disesuaikan

dengansituasidankebutuhanwilayah.

2. PelindungadalahPWNU.

3. DewanPembinaadalahalumnipimpinanIPPNUatau

orang yang dianggapmampu dan berjasa terhadap

PW IPPNU sesuaidenganPRTpasal 21 ayat2 atau

ataskebijakanPWselamatidakbertentangandengan

PD/PRT.


4. KetuaPWdipilihmelaluiforumkonferensiwilayah.

5. Anggota pengurus harian PW dan ketua lembaga

diangkat oleh ketua terpilih dan anggota tim

formaturkonferensiwilayah.

6. Anggota pengurus lengkap PWdiangkat oleh ketua

terpilihsetelahmengadakanmusyawarahpengurus

harianlengkap.

7. Departemen-departemenantaralain:

a. departemen pengembangan organisasi dan

komisariat

b. departemen pendidikan, pengkaderan dan

pengembanganSDM,

c. departemenBudayadanOlahraga

d. departemen hubungan pesantren dan sosial

kemasyarakatan

e. departemen jaringan, komunikasi dan

informatika.

8. Pengurus Pimpinan Wilayah adalah hasil dari

rekomendasi Pimpinan Cabang masing-masing dan

Penguruswilayahdemisioner.

9. Susunan pengurus PW disahkan oleh PP setelah

mendapatkanrekomendasidariPWNUsetempat


Pasal55

DomisiliPengurus

1. Ketua terpilih, sekretaris, dan bendahara harus

bersedia berdomisili di ibukota propinsi yang

dipimpinnya.

2. Pengurus Pimpinan Wilayah IPPNU seyogyanya

bersedia berdomisili di ibukota Provinsi yang

dipimpinnya.

Pasal56


1. PW bertugas menjalankan amanat Kongres, Konbes,

Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil

dankebijakanPW.

2. Memberikan Surat Rekomendasi kepada PP bagi

pengesahanPimpinanCabang.

3. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat

kepengurusanPW.

4. Memberikan laporan secara periodik kepada PP dan

PWNUsetempat.

5. MengusulkanberdirinyaPCkepadaPP.




7. Melaksanakan Konferwil, Rakerwil dan Rapimwil

sesuaidenganketentuanyangberlaku.

8. Bertanggungjawabkepadakonferensiwilayah.

9. Melakukankonsolidasiantartingkatsecaraintensif.

10. Membentukdanmengaktifkankoordinatorcabang.

11. Mengusulkan kepada PP untuk membatalkan

keputusan atau kebijakan PC yang bertentangan

denganPD/PRT.

12. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak

yangdianggaptelahberjasabagikemajuanorganisasi

ditingkatwilayah.

13. Mengusulkan kepada PP untuk memeberikan tanda

penghargaankepadapihak-pihakyangdianggaptelah

berjasa bagi kemajuan organisasi. Sesuai dengan

kriteriadengankriteriaPimpinanPusat

14. Membentukdepartemenataulembagasesuaidengan

kebutuhan

BABIX

TATAKERJAPENGURUSHARIANPW

Pasal57

Ketua


1. MandatarisKonferensiWilayahIPPNU.


2. PengurusharianPW.

3. PemegangkebijakanumumPW.

4. PenanggungjawabkegiatanPW.

b.HakdanWewenang

1. Menentukan kebijakan organisasi yang bersifat

umum dengan tetap mengindahkan ketentuan

yangberlaku.

2. PemegangkebijakantertinggiPW.

3. Meminta pertanggung jawaban terhadap segala

tindakan dan kebijakan fungsionaris pimpinan

yangdilakukanatasnamaorganisasi.

4. Mengatasnamakan organisasi dalam segala

kegiatanPWbaikkedalammaupunkeluar.

5. Memberhentikan, mengangkat dan mengganti

pengurus PW yang dianggap tidak menjalankan

tugas organisasi sebagaimana mestinya, melalui

musyawarahbersamapengurusharianlainnya.

6. Menandatangani surat-suratyang bersifat umum,

baik ke dalam maupan keluar atas nama

organisasi.

c.TugasdanKewajiban

1. MemegangkepemimpinanPWsecaraumum.

2. Penanggungjawabpelaksanaprogram.



pengurus.

4. Mengevaluasi secara umum program PW dan

kegiatan-kegiatan yang telah dan atau hendak

dilaksanakanselamamasabakti.

5. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan

keberadaanorganisasisecararegional.


kebijakan organisasi secara umum kepada

KonferensiWilayah.

Pasal58

WakilKetuaI




program PW yang membawahi departemen

pengembanganorganisasidankomisariat.

b.HakdanWewenang

1. Merumuskan dan menentukan kebijakan

organisasi sesuai dengan departemen danatau

pelaksanaprogramyangdibawahkoordinasinya.

2. Membidangi departemen Pengembangan

komisariatdenganpembagiansebagaiberikut:



tingkatSekolah


tingkatPesantren

3) KoordinatoryangmembawahiKomisariat

ditingkatPerguruanTinggi

3. Menggantikan atau mewakili Ketua jika

berhalangan sesuai dengan bidang garap

organisasinya.


membantu Ketua dalam memberhentikan,

mengangkat dan mengganti pengurus yang

dianggap tidak dapat menjalankan tugas

organisasisebagaimanamestinya.


departemen dan/atau program koordinasinya,

jikaketuaberhalangan.

6. melakukan koordinasi, pendampingan, dan


ditentukan melalui mekanisme rapat kerja

PimpinanWilayah.


c.TugasdanKewajiban

1. MembantuKetuadalammenjalankantugas-tugas

departemen Pengembangan Organisasi dan

Komisariat.


dengan program Departemen Pengembangan

OrganisasidanKomisariat.

3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

program-program PW yang berada di bawah

koordinasinya.


dan/atauhendakdilaksanakanselamamasabakti.


kepadaKetua.

Pasal59

WakilKetuaII



2. Pemegangkebijakandankoordinator

pelaksanaanprogramPWyangmembawahi

departemenpendidikan,pengkaderan,dan

pengembanganSDM.

b.HakdanWewenang



organisasi sesuai dengan departemen dan/atau


2. Menggantikan/mewakili Ketua jika berhalangan

sesuai dengan sesuai dengan bidang garap

organisasinya.












PimpinanWilayah.

c.TugasdanKewajiban


bidang Pendidikan, pengkaderan, dan

pengembanganSDM.



dengan program Departemen Pendidikan,

pengkaderan,danpengembanganSDM.



koordinasinya.




kepadaKetua.

Pasal60

WakilKetuaIII





budayadanolahraga.

b.HakdanWewenang


organisasi sesuai dengan departemen dan/atau


2. Menggantikan/mewakili Ketua jika berhalangan

sesuaidenganbidanggaraporganisasinya.













PimpinanWilayah.

c.TugasdanKewajiban


bidangbudayadanolahraga.


dengan program departemen budaya dan

olahraga.



koordinasinya.


danatauhendakdilaksanakanselamamasabakti.



kepadaKetua.

Pasal61

WakilketuaIV





HubunganPesantrendanSosialKemasyarakatan

dan departemen jaringan, komunikasi, dan

informatika.

b.HakdanWewenang

1. Merumuskan dan menentukan kebijaksanan

organisasi sesuai dengan departemen danatau




organisasinya.













PimpinanWilayah.

c.TugasdanKewajiban


bidang departemen Hubungan Pesantren dan

SosialKemasyarakatandandepartemenjaringan,

komunikasi,daninformatika.


denganprogramDepartemenyangdibawahinya.



koordinasinya.




kepadaKetua.


Pasal62

Sekretaris



2. Pemegangkebijakanumumadministrasi.

b.HakdanWewenang

1. Menyusundanmembuatkebijakanumumtentang

administrasi

2. Bersama-sama Ketuamembuat garis-garis



membantu Ketua dalam mengangkat dan

memberhentikan pengurus PW yang dipandang

tidak dapat menjalankan amanah organisasi

sebagamanamestinya.

4. Menandatanganisurat-surat yang bersifat umum


5. MendampingiKetuadalammenjalankankebijakan

organisasisertamewakilinyajikaberhalangan.

c.TugasdanKewajiban

1. Mendampingi dan bekerjasama dengan Ketua




organisasisecaraumum.



4. Bersama-sama Ketua melakukan evaluasi

terhadap semua kegiatan yang telah dan/atau



kebijakan keorganisasian di bidang administrasi

dankesekretariatankepadaKetua.

Pasal63

WakilSektetarisI



2. Pemegang kebijakan khusus administrasi PW

sesuaidenganstatusdankedudukanWakilKetua

IdanWakilKetuaII.

b.HakdanWewenang

1. Menyusun dan menentukan kebijakan

administrasi sesuaidenganbidangWakilKetua I

danWakilKetuaII.

2. Menggantikan atau mewakili Sekretaris apabila

berhalangansesuaidenganbidangnya.


3. Bersama-samapengurusharianlainnyamenbantu

Ketua dalam mengangkat, memberhentikan dan

mengganti pengurus PW yang dipandang tidak

dapat menjalankan amanah organisasi

sebagaimanamestinya.

4. Bersama-samaWakil Ketua I danWakil Ketua II

membawahi Departemen Pengembangan

Organisasi dan Komisariat dan Departemen


SDM.

c.TugasdanKewajiban

1. MembantuSekretarisdalammenjalankantugas-

tugaskeadministrasian.

2. Melaksanakan tugas keadiministrasian sesuai

dengandepartemenatauKoordinasiWakilKetuaI

danWakilKetuaII.

3. Mendampingi Wakil Ketua I dan Wakil KetuaII


4. Membuat surat-surat sesuai denganDepartemen

ataukoordinasiWakilKetuaIdanWakilKetuaII.


mengevaluasikegiatanyang telahdan/atauakan




padaWakilKetuaI,WakilKetuaII,danSekretaris.

Pasal64

WakilSekretarisII



2. Pemegang kebijakan khusus administrasi PW


IIIdanWakilKetuaIV.

b.HakdanWewenang


administrasisesuaidenganbidangWakilKetuaIII

danWakilKetuaIV.


berhalangansesuaidenganbidangnya.

3. Bersama-samapengurusharianlainnyamenbantu

Ketua dalam mengangkat, memberhentikan dan

mengganti pengurus PW yang dipandang tidak

dapat menjalankan amanah organisasi


4. Bersama-samaWakilKetuaIIIdanWakilKetuaIV

membawahi Departemen budaya dan olahraga,

Departemen Hubungan Pesantren dan Sosial


Kemasyarakatan, serta Departemen Jaringan,

Komunikasi,danInformatika.

c.TugasdanKewajiban



2. Melaksanakan tugas keadiministrasian sesuai

dengandepartemenatauKoordinasiWakilKetua

IIIdanWakilKetuaIV.

3. MendampingiWakilKetuaIIIdanWakilKetuaIV


4. Membuat surat-surat sesuai denganDepartemen

ataukoordinasiWakilKetua III danWakilKetua

IV.

5. Bersama-samaWakilKetuaIIIdanWakilKetuaIV,

mengevaluasi kegiatan yang telah dan atau akan



pada Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, dan

Sekretaris.

Pasal65

Bendahara




2. Pemegangkebijakanumumdibidangkeuangan

PW.

b.HakdanWewenang


menyangkut keuangan tentang anggaran

pendapatandanbelanjaorganisasitahunandalam

IperiodebersamaKetua.

2. Bersama-sama dengan Sekretaris dan ketua

mengevaluasiprogramyangtelahdilaksanakan.


membantu Ketua dalam mengangkat,

memberhentikan dan mengganti pengurus PW

yangdipandangtidakdapatmenjalankanamanah



panitia pelaksana yang dibentuk PW danatau

wakilbendaharalainnya.

5. Menandatangani surut-surat yang berkenaan

dengankeuanganbersamaKetuadanSekretaris.

c.TugasdanKewajiban



Ketua.


2. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja

organisasitahunanbersamaKetua.

3. MengaturdanmengawasisirkulasikeuanganPW

dengansepengetahuanKetuaselamamasabakti.

4. Melaporkanneraca keuanganPW secara berkala



kepadaKetuaUmum.

6. Dalam pelaksanaan tugasnya bendahara dibantu

olehBendaharaIdanBendaharaII.

Pasal66

WakilBendaharaI



2. PemegangkebijakandibidangkeuanganPW,


IdanWakilKetuaII.

b.HakdanWewenang


keuangansesuaidenganbidanggarapWakilKetua

IdanWakilKetuaII.

2. Menggantikan dan mewakili bendahara jika

berhalangan,sesuaidenganbidangnya.


3. BersamabendaharadanWakilKetuaIdanWakil

Ketua II serta Sekretaris I merumuskan dan

menetapkan anggaran belanja dan pendapatan

keuangan sesuai dengan departemen danatau

koordinator program Wakil Ketua I dan Wakil

KetuaII.




yangdipandangtidakdapatmenjalakanamanah


c.TugasdanKewajiban

1. Membantubendaharadalammenjalankan tugas-

tugas organisasi yang berkenaan dengan

pengelolaankeuanganselamamasabakti.

2. Melaksanakan tugas kebendaharaan sesuai

dengan bidang garap dan/atau koordinasi

programWakilKetuaIdanWakilKetuaII.


kepadaBendahara.

4. BersamaWakilKetuaI,WakilKetuaIIsertaWakil

Sekretaris I mengevaluasi semua kegiatan

(tahunan)yangtelahdan/atauakandilaksanakan


selama masa khidmat sesuai dengan

departemennya.

Pasal67

WakilBendaharaII



2. Pemegang kebijakan di bidang keuangan PW,


III,WakilKetuaIV.

b.HakdanWewenang


menyangkut keuangan sesuai dengan bidang

garapWakilKetuaIII,WakilKetuaIV.



3. Bersama bendahara dan Wakil Ketua III, Wakil

Ketua IV, serta wakil Sekretaris II merumuskan

dan menetapkan anggaran belanja dan

pendapatankeuangansesuaidengandepartemen

dan/atau koordinator program Wakil Ketua III,

WakilKetuaIV.







c.TugasdanKewajiban



pengelolaankeuanganselarnamasakhidmat.



program Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV.

Dalammenjalankantugasnya,bertanggungjawab

kepadaBendahara.

3. Bersama Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, serta

WakilSekretaris IImengevaluasisemuakegiatan

yang telah dan/atau akan dilaksanakan selama

masakhidmatsesuaidengandepartemennya.

BABX

TATAKERJADEPARTEMENDANLEMBAGAPW

Pasal68

DepartemenPengembanganOrganisasidan

Komisariat


1. PengurusPW.


2. PelaksanaprogramkhususPW,padaDepartemen

PengembanganOrganisasidanKomisariat.

b.HakdanWewenang

1. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah

operasional program hasil konferensi wilayah

yangberkaitandenganPengembanganOrganisasi

danKomisariat.

2. Bersama-samaWakilKetuaIdanwakilSekretaris

I untukmenetapkan kebijakan organisasi secara

operasional.

3. Mengembangkan alternatif program

Pengembangan Organisasi dan Komisariat di

sektorformal,informaldannonformalyanglebih



c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPW.


telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPW.


kepadaWakilKetuaI.


Pasal69

DepartemenPendidikan,Pengkaderan,dan

PengembanganSDM


1. PengurusPW.


Pendidikan,Pengkaderan,danPengembangan

SDM.

b.HakdanWewenang



yangberkaitandenganPendidikan,Pengkaderan,

danPengembanganSDM.

2. Bersama-samaWakilKetuaIIdanwakilsekretaris


operasional.

3. Mengembangkan alternatif program Pendidikan,

Pengkaderan, dan Pengembangan SDM di sektor

formal, informal dan non formal yang lebih




c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPW.




kepadaWakilKetuaII.

Pasal70

DepartemenBudayadanOlahRaga


1. PengurusPW.


BudayadanOlahraga.

b.HakdanWewenang



yangberkaitandenganbudayadanolahraga

2. Bersama-sama Wakil Ketua III dan Wakil

Sekretaris II untuk menetapkan kebijakan

organisasisecaraoperasional.

3. Mengembangkan alternatif program Budaya dan

Olah raga di sektor formal, informal dan non

formal yang lebih menyentuh dan terarah pada



bakti.

c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPW.




kepadaKetuaIII.

Pasal71

DepartemenHubunganPesantrendanSosial

Kemasyarakatan


1. PengurusPW.


HubunganPesantrendanSosialKemasyarakatan.

b.HakdanWewenang



yangberkaitandenganHubunganPesantrendan



2. Bersama-sama Wakil Ketua IV dan Wakil



3. Mengembangkan alternatif program Hubungan

Pesantren dan Sosial kemasyarakatan di sektor




c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPW.




kepadaWakilKetuaIV.

Pasal72

DepartemenJaringan,Komunikasi,danInformatika


1. PengurusPW.


Jaringan,Komunikasi,danInformatika.


b.HakdanWewenang



yangberkaitandenganJaringan,Komunikasi,dan

Informatika.




3. Mengembangkan alternatif program Jaringan,

Komunikasi, dan Informatika di sektor formal,

informal dan non formal yang lebih menyentuh



c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPW.


telahdilaksanakandihadapanrapatplenoPW.


kepadaWakilKetuaIV.


Pasal73

LembagaKPP


1. SemiotonomPW.

2. Pelaksana program khusus PW, pada lembaga

KPP.

b.HakdanWewenang


KPPbersamaKetua.


KPPbersamaKetua.



Ketua.

c.TugasdanKewajiban


KPPselamamasabakti.




lembagaKPP


bertanggungjawabkepadaKetua.


Pasal74

LembagaLitbang(PenelitiandanPengembangan)


1. SemiotonomPW.


PenelitiandanPengembangan.

b.HakdanWewenang


PenelitiandanPengembanganbersamaKetua.


PenelitiandanPengembanganbersamaKetua.


kegiatan lembaga Penelitian dan Pengembangan

dengansepengetahuanKetua.

c.TugasdanKewajiban


PenelitiandanPengembanganselamamasabakti.

2. Membentukjaringankerjadengan


untukmewujudkanterlaksananyaprogram

lembagaPenelitiandanPengembangan


3. Dalammenjalankantugasnya,ketualembaga

PenelitiandanPengembanganbertanggungjawab

kepadaKetua.

Pasal75

LembagaKonselingPelajarPutri


1. SemiotonomPW.


KPP.

b.HakdanWewenang


KPPbersamaKetua.


KPPbersamaKetua.



Ketua.

c.TugasdanKewajiban


KPPselamamasabakti.





lembagaKPP



Pasal76

KoordinatorCabang(Korcab)

1. KoordinatorCabangdijabatolehparawakilketuaPW

atau Ketua PC yang dtentukan melalui mekanisme

kerjaPimpinanWilayah.

2. KoordinatorCabangbertugasmelakukankoordinasi,


terhadap Pimpinan Cabang yang menjadi daerah

dampingannya.

3. PembagianCabangdampinganbisadidasarkanpada

zonageografisyangselanjutnyaakandiaturmelalui

KeputusanPimpinanWilayah.

4. KoordinatorCabangberkewajibanmelaporkantugas

dan perkembangan daerah dampingannya kepada

KetuaPWsecaraberkala.

BABXI

PIMPINANCABANG

Pasal77



1. PCberkedudukandi ibukota kabupaten, kota atau kota

administratif.

2. Daerah kerja PC meliputi seluruh wilayah Kabupaten,

Kota/KotaAdmiistratifyangbersangkutan

Pasal78

SusunanPengurus

1. SusunanpengurusPC terdiri dari: Pelindung,Dewan

Pembina,Ketua,4(empat)WakilKetua(sesuaidengan

jumlah departemen), Sekretaris, 4 (empat) Wakil

Sekretaris (sesuai dengan jumlah departemen),

Bendahara,2(dua)WakilBendahara,3ketualembaga

danbeberapadepartemensesuaidengankebutuhan.

2. PelindungadalahPengurusCabangNahdlatulUlama.

3. DewanPembinaadalahalumnipimpinanIPPNUatau

orang yang dianggap mampu dan berjasa terhadap

IPPNU sesuai dengan PRT pasal 21 ayat 2 atau

ataskebijakan PC sepanjang tidak bertentangan

denganPD/PRT.

4. Ketua sebagaimandataris Konferensi Cabang, dipilih

olehKonferensiCabang.

5. Anggota pengurus harian PC diangkat oleh Ketua

terpilihdananggotatimformaturkonferensicabang.


6. Anggota pengurus lengkap PC diangkat dan

diberhentikan oleh Ketua setelah mengadakan

musyawarahpengurusharianlengkap.

7. Departemen-departemenantaralain:

a. Departemen pengembangan organisasi dan

komisariat

b. Departemen pendidikan, pengkaderan dan

pengembanganSDM,

c. DepartemenBudayadanOlahraga

d. Departemen hubungan pesantren dan sosial

kemasyarakatan

e. Departemenjaringan,komunikasidaninformatika.

8. Seluruh pengurus pimpinan cabang merupakan

hasil rekomendasidariPAC,PKPTdanpengurus

PCdemisioner.

9. PenguruslengkapPCdisahkanolehPPIPPNU,dengan

rekomendasiPWIPPNUdanatauPCNUsetempat.

Pasal79

DomisiliPengurus

Bagi setiap Pengurus Pimpinan Cabang IPPNU

seyogyanya bersedia berdomisili di Ibu Kota

KabupatenatauKotayangdipimpinnya.


Pasal80


1. PC bertugas menjalankan amanat Kongres, Konbes,

Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil,

Konfercab,Rakercab,RapimcabdankebijakanPC.

2. Memimpin danmengkoordinir anak cabang, ranting,

komisariat, serta komisariat perguruan tinggi di

daerahkerjanya.

3. MemberikansuratPengesahankepadakepengurusan

PACyangsudahmendapatrekomendasidariMWCNU,

PRdanPARyangsudahmendapat rekomendasidari

PR NU, PK dan PKPT yang sudah mendapat

rekomendasi dari lembaga pendidikan setempat dan

atau MWC NU setempat serta PAKPT yang sudah

mendapatrekomendasiPKPT


kepengurusanPC



6. Melaksanakan Konfercab, Rakercab dan Rapimcab

sesuaidenganketentuanyangberlaku.

7. Menghadiri setiap undangan organisasi baik internal

maupuneksternal.


8. MencabutdanmemberhentikanPAC,PR,PARdanPK,

PKPTdanPAKPTyangtidakmematuhiperaturanyang

berlaku,setelahdanataspertimbanganpengurusNU

setingkat.

9. Memberikan laporanperiodik terhadapkegiatandan

perkembanganorganisasikepadaPCNUdanPPIPPNU

dengantembusanPWIPPNU.

10. BertanggungjawabkepadaKonferensiCabang.

11. MembatalkankeputusandankebijakanPAC,PR,PAR

danPK,PKPTdanPAKPTyangbertentangandengan

PD/PRT.


yangtelahberjasabagikemajuanorganisasiditingkat

cabang.

13. Mengusulkan kepada PW untuk memberikan tanda

penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa

bagikemajuanorganisasi.Sesuaidengankriteriayang

ditentuakanolehPimpinanWilayah


BABXII

TATAKERJAPENGURUSHARIANPC

Pasal81

Ketua


1. MandatarisKonferensiCabangIPPNU.

2. PengurusharianPC.

3. PemegangkebijakanumumPC.

4. PenanggungjawabkegiatanPC.

b.HakdanWewenang



yangberlaku.

2. PemegangkebijakantertinggiPC.





kegiatanPCbaikkedalammaupunkeluar.

5. Memberhentikan,mengangkatdanmenggantipe

ngurusPCyangdianggaptidakmenjalankantugas

organisasi sebagaimana mestinya, melalui rapat

pleno.


6. Menandatanganisurat-suratyangbersifatumum,

baik ke dalam maupun keluar atas nama

organisasi.

c.TugasdanKewajiban

1. MemegangkepemimpinanPCsecaraumum.

2. Koordinatorumumpelaksanaprogram.

3. Mengamatidanmengendalikanpelaksaaaantugas

pengurus.

4. Mengevaluasi secara umum program PC dan


dilaksanakanselamatahunmasabakti.


keberadaanorganisasisecararegional.

6. Bertanggungjawabkepadakonferensicabang.

Pasal82

WakilKetuaI



2. PemegangkebijakankhususPC,yangmembawahi

Departemen Pengembangan Organisasi dan

Komisariat.


b.HakdanWewenang


organisasi sesuai dengan bidang garap danatau


2. Menggantikan atau mewakili ketua jika


organisasinya.


membantu ketua dalam memberhentikan,

mengangkat dan mengganti personil pimpinan

yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas



garapdanatauprogramkoordinasinya,jikaKetua

berhalangan.

c.TugasdanKewajiban

1. Membantuketuadalammenjalankantugas-tugas

Departemen Pengembangan Organisasi dan

Komisariat.



OrganisasidanKomisariat.



program-program PC yang berada di bawah

koordinasinya.




kepadaKetua.

Pasal83

WakilKetuaII




Departemen Pendidikan, Pengkaderan, dan

PengembanganSDM.

b.HakdanWewenang






organisasi.




mengangkat dan mengganti personil yang





berhalangan.

c.TugasdanKewajiban


departemen Pendidikan, Pengkaderan, dan

PengembanganSDM.


dengan program Departemen Pendidikan,

Pengkaderan,danPengembanganSDM.



koordinasinya.

4. Mengevaiuasi program-program yang telah



kepadaKetua.


Pasal84

WakilKetuaIII




departemenBudayadanOlahraga.

b.HakdanWewenang






organisasi.



mengangkat dan mengganti personil yang





berhalangan.


c.TugasdanKewajiban


departemenbudayadanolahraga.


dengan program Departemen budaya dan

olahraga.



koordinasinya.




kepadaKetua.

Pasal85

WakilKetuaIV




departemen hubungan pesantren dan sosial

kemasyarakatan dan departemen Jaringan,

KomunikasidanInformatika.


b.HakdanWewenang






organisasi.


membantu Ketua dalam rnemberhentikan,






berhalangan.

c.TugasdanKewajiban



kemasyarakatan serta departemen jaringan,



dengan program Departemen dibawah

koordinasinya.




koordinasinya.




kepadaKetua.

Pasal86

Sekretaris



2. PemegangkebijakanumumadministrasiPC.

b.HakdanWewenang


administrasi.

2. Bersama-sama Ketua membuat garis-garis




memberhentikan pengurus PC yang dipandang








c.TugasdanKewajiban




secaraumum.




terhadap semua kegiatan yang telah danatau




kesekretariatankepadaKetua.

Pasal87

WakilSekretarisI




2. Pemegang kebijakan khusus administrasi PC


IdanWakilKetuaII.

b.HakdanWewenang


administrasi sesuaidenganbidangWakilKetua I

danWakilKetuaII.


berhalangansesuaidenganbidangkoordinasinya.



memberhentikan dan mengganti pengurus PC




membawahi DepartemenPengembangan

Organisasi dan Komisariat dan Departemen


SDM.


bidangnya.


c.TugasdanKewajiban

1. Membantu Sekretaris dalammenjalankan tugas-


2. Melaksanakan tugas keadministrasian sesuai

denganbidanggarapataukoordinasiWakilKetua

IdanWakilKetuaII.

3. Mendampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II

dalammenjalankantugas-tugasorgarisasi.

4. Membuat surat-surat sesuai dengan bidang atau

koordinasiWakilKetuaIdanWakilKetuaII.


mengevaluasisemuakegiatanyangtelahdan/atau

akandilaksanakanselamamasabakti.


kepada Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan

Sekretaris

Pasal88

WakilSekretarisII



2. Pemegang kebijakan khusus administrasi PC


IIIdanIV.


b.HakdanWewenang


administrasisesuaidenganbidangWakilKetuaIII

danwakilketuaIV.


berhalangansesuaidenganbidangkoordinasinya

masing-masing.







membawahi departemenbudaya dan olahraga,


kemasyarakatan, dan departemen jaringan,



bidangnya.

c.TugasdanKewajiban





denganbidanggarapataukoordinasiWakilKetua

IIIdanWakilKetuaIV.

3. MendampingiWakilKetuaIIIdanWakilKetuaIV

dalammenjalankantugas-tugasorganisasi.

4. Membuat surat-surat sesuai dengan bidang atau

koordinasiWakilKetuaIIIdanWakilKetuaIV.


mengevaluasisemuakegiatanyangtelahdanatau

akandilaksanakanselamamasabakti.


kepada Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV dan

Sekretaris.

Pasal89

Bendahara


1. PengurusharianPC.IPPNU.

2. Pemegang kebijakan umum di bidang keuangan

PC.

b.HakdanWewenang




pendapatan dan belanja organisasi dalam satu

periodebersamaKetuadanSekretaris.

2. Bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris



membantu Ketua dalam mengangkat





panitiapelaksanayangdibentukPCdanatauWakil

Bendaharalainnya.



c.TugasdanKewajiban



Ketua.


organisasibersamaKetuadanSekretaris.

3. MengaturdanmengevaluasisirkulasikeuanganPC



4. Melaporkan neraca keuangan PC secara berkala

dihadapanrapatplenoselamamasabakti.


kepadaKetua.

6. Dalam pelaksanaan tugasnya Bendaharadibantu

olehWakilBendahara.

Pasal90

WakilBendaharaI




PC,sesuaidenganstatusdankedudukanWakil

KetuaIdanWakilKetuaII.

b.HakdanWewenang



garapWakilKetuaIdanWakilKetuaII.



3. Bersama Bendahara dan Wakil Ketua I, Wakil

KetuaII,sertaWakilSekretarisI,merumuskandan

menetapkan anggaran belanja dan pendapatan

keuangansesuaidenganbidanggaraporganisasi


danataukoordinatorprogramWakilKetuaIdan

WakilKetuaII.






c.TugasdanKewajiban



pengelolaankeuangan.



programWakilKetuaIdanWakilKetuaII.


kepadaBendahara.

4. BersamaWakilKetuaI,WakilKetuaII,danWakil

Sekretaris I mengevaluasi semua kegiatan

(tahunan)yangtelahdan/atauakandilaksanakan

selamamasakhidmat,sesuaidenganbidanggarap

koordinasinya.


Pasal91

WakilBendaharaII



2. Wakil Bendahara pemegang kebijakan umum di

bidang keuangan PC sesuai dengan status dan

kedudukanWakilKetuaIIIdanWakilKetuaIV.

b.HakdanWewenang



garapWakilKetuaIIIdanWakilKetuaIV.



3. Bersama Bendahara dan Wakil Ketua III, Wakil

Ketua IV, sertaWakil Sekretaris II,merumuskan

dan menetapkan anggaran belanja dan

pendapatankeuangansesuaidenganbidanggarap

organisasi dan atau koordinator program Wakil

KetuaIIIdanWakilKetuaIV.







c.TugasdanKewajiban





denganbidanggarapdanataukoordinasiprogram

WakilKetuaIIIdanWakilKetuaIV.


kepadaBendahara.

4. Bersama Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, dan

WakilSekretaris IImengevaluasisemuakegiatan

yang telah danatau akan dilaksanakan selama

masa khidmat, sesuai dengan bidang garap

koordinasinya.

BABXIII

TATAKERJADEPARTEMENDANLEMBAGAPC

Pasal92


Komisariat


1. PengurusPC.


2. PelaksanaprogramkhususPC,padaDepartemen

PengembanganOrganisasidanKomisariat.

b.HakdanWewenang


operasional program Pengembangan Organisasi

danKomisariat.

2. Bersama-samaWakilKetuaIdanWakilSekretaris


operasional.

3. Mengembangkan alternatif progam

Pengembangan Organisasi dan Komisariat di




c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPC.


telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPC.


kepadaWakilKetuaI.


Pasal93

DepartemenPendidikan,Pengkaderan,

danPengembanganSDM


1. PengurusPC.



SDM.

b.HakdanWewenang


operasional program Pendidikan, Pengkaderan,

danPengembanganSDM.

2. Bersama-samaWakilKetuaIIdanwakilsekretaris


operasional.

3. Mengembangkan alternatif progam Pendidikan,

Pengkaderan, dan Pengembangan SDM di sektor




c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPC.





kepadaWakilKetuaII.

Pasal94

DepartemenBudayadanOlahraga


1. PengurusPC.


BudayadanOlahraga.

b.HakdanWewenang


operasional program pada departemen budaya

danolahraga.

2. Bersama-sama Wakil Ketua III dan Wakil



3. Mengembangkan alternatif progam budaya dan

olahragadisektorformal,informaldannonformal

yang lebih menyentuh dan terarah pada


bakti.

c.TugasdanKewajiban



ditetapkanPC.




kepadaWakilKetuaIII.

Pasal95

DepartemenHubunganPesantrendanSosial

Kemasyarakatan


1. PengurusPC.


HubunganPesantrendanSosialKemasyarakatan.

b.HakdanWewenang


operasional program Hubungan Pesantren dan





3. Mengembangkan alternatif program Hubungan

Pesantren dan Sosial Kemasyarakatan di sektor





c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPC.




kepadaWakilKetuaIV.

Pasal96

DepartemenJaringan,Komunikasi,danInformatika


1. PengurusPC.


Jaringan,KomunikasidanInformatika.

b.HakdanWewenang


operasional program Jaringan, Komunikasi dan

Informatika.





3. Mengembangkan alternatifprogam Jaringan,

Komunikasi dan Informatika di sektor formal,

informal dan non formal yang lebih menyentuh



c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPC.




kepadaWakilKetuaIV.

Pasal97

LembagaKPP


1. SemiotonomPC.


KPP.

b.HakdanWewenang


KPPbersamaKetua.


KPPbersamaKetua.




Ketua.

c.TugasdanKewajiban


KPPselamamasabakti.

2. Membentuk jaringan kerja dengan lembaga atau

instansi lain yang bersifat lintas sektoral untuk

mewujudkanterlaksananyaprogramlembagaKPP

3. Dalammenjalankantugasnya,KetualembagaKPP


Pasal98



1. SemiotonomPC.



b.HakdanWewenang


PenelitihandanPengembanganbersamaKetua.





kegiatanlembagaPenelitihandanPengembangan


c.TugasdanKewajiban


Penelitihan dan Pengembangan selama masa

bakti.



mewujudkan terlaksananya program lembaga

PenelitihandanPengembangan.

3. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua lembaga

Penelitihan dan Pengembangan bertanggung

jawabkepadaKetua.

Pasal99

LembagaKonselingPelajar


1. SemiotonomPC.

2. Pelaksana program khusus PC, padaLembaga

KonselingPelajarPutri.

b.HakdanWewenang


KonselingPelajarPutribersamaKetua.


2. Membuat program kerja pengembangan

lembagaKonselingPelajarPutribersamaKetua.


kegiatan lembagaKonselingPelajarPutridengan

sepengetahuanKetua.

c.TugasdanKewajiban


KonselingPelajarPutriselamamasabakti.


lembagainstansi lainyangbersifat lintassektoral


lembagaKonselingPelajarPutri.


KonselingPelajarPutribertanggungjawabkepada

Ketua.

Pasal100

KoordinatorAnakCabang(Korancab)

1. Koordinator Anak Cabang dijabat oleh para Wakil

Ketua PC yang dtentukan melalui mekanisme kerja

PimpinanCabang.

2. Koordinator Anak Cabang bertugas melakukan

koordinasi, pendampingan dan monitoring secara

intensif terhadap Pimpinan Anak Cabang dan PKPT


yang menjadi kecamatan/perguruan tinggi

dampingannya.

3. Pembagian Anak Cabangdan PKPT dampingan bisa

didasarkanpadazonageografisyangselanjutnyaakan

diaturmelaluiKeputusanPimpinanCabang.

4. Koordinator Anak Cabang berkewajibanmelaporkan

tugas dan perkembangan kecamatan dampingannya

kepadaKetuaPCsecaraberkala.

BABXIV

PIMPINANANAKCABANG

Pasal101


1. PACberkedudukandiKecamatan.

2. Daerah kerja PAC meliputi seluruh wilayah

Kecamatan.

Pasal102

SusunanPengurus

1. Susunan pengurus PAC terdiri dari: Pelindung,

Dewan Pembina, Ketua, 2 (dua) Wakil Ketua,

Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil

Bendaharadan2(dua)ketualembagasertabeberapa

Departemen yang disesuaikan dangan situasi dan

kebutuhananakcabang.


2. Pelindung adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul

Ulama(MWCNU)setempat.

3. Dewan Pembina adalah alumni dan orang yang

dianggap mampu dan berjasa kepada PAC IPPNU

sesuai dengan PRT pasal 21 ayat 2 atau sesuai

dengan kebijakan PAC IPPNU sepanjang tidak


4. Ketua sebagaimandatarisKonferensiAnakCabang,

dipiliholehforumKonferensiAnakCabang.

5. Pengurus harian PAC diangkat oleh Ketua terpilih

dananggotatimformaturKonferensiAnakCabang.

6. SusunanpenguruslengkapPACdiangkatolehketua

setelah mengadakan musyawarah pengurus harian

lengkap.

7. Pengurus PAC disahkan olehPC IPPNU, setelah

mendapatkanrekomendasiMWCNUsetempat.

Pasal103

DomisiliPengurus

BagisetiapPengurusAnakCabangseyogyanyabersedia

berdomisilidiIbuKotaKecamatanyangmenjadiwilayah

garapannya.


Pasal104


1. PAC bertugasmenjalankan amanatKongres, Konbes,


Konferancab,Rakerancab,dankebijakanPAC.

2. Memimpindanmengkoordinirpimpinanrantingdan

pimpinankomisariatdidaerahkerjanya.


kepengurusanPAC.

4. Memberikan surat rekomendasi kepada PR atau PK

yangsudahmendapatrekomendasidariPengurusNU

atau lembaga setempat, setelah mempelajari

komposisipersonaliakepengurusan.



6. Melaksanakan Konferensi Anak Cabang dan Rapat

Kerja Anak Cabang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

7. Mengusulkan berdirinya Pimpinan Ranting dan

PimpinanKomisariatkepadaPimpinanCabang.


maupuneksternal.



perkembangan organisasi kepada MWCNU dan PC

IPPNU,dengantembusanPRdanPKIPPNU.

10. Mengusulkan kepada PC untuk membatalkan

keputusan atau kebijakan PR atau PK yang




ditingkatkecamatan.

12. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda


berjasabagikemajuanorganisasi.

13. Bertanggungjawabterhadapdanatasnamaorganisasi

baikkeluarmaupunkedalamkepadaKonferensiAnak

Cabang.

BABXV

TATAKERJAPENGURUSHARIANPACPasal105

Ketua


1. MandatarisKonferensiAnakCabangIPPNU.

2. PengurusharianPAC.

3. PemegangkebijakanumumPAC.


4. PenanggungjawabkegiatanPAC.

b.HakdanWewenang



yangberlaku.

2. PemegangkebijakantertinggiPAC.





kegiatanPACbaikkedalammaupunkeluar.

5. Memberhentikan,mengangkatdanmenggantipe

ngurus PAC yang dianggap tidak menjalankan


rapatpleno.


baik ke dalam maupun ke luar atas nama

organisasi.

c.TugasdanKewajiban

1. MemegangkepemimpinanPACsecaraumum.



pengurus.


4. Mengevaluasi secara umum program PAC dan




keberadaanorganisasi.



KonferensiAnakCabang.

Pasal106

WakilKetuaI



2. Pemegang kebijakan khusus PAC, yang

membawahi Departemen Pengembangan

OrganisasidanKaderisasi.

b.HakdanWewenang






organisasi.









berhalangan.

c.TugasdanKewajiban


bidang garap Pengembangan Organisasi dan

Kaderisasi





program-prcgram PAC yang berada di bawah

koordinasinya.


atauhendakdilaksanakanselamamasabakti.


kepadaKetua.


Pasal107

WakilKetuaII



2. Pemegang kabijaksanaan khusus PAC, yang

membawahiDepartemenBudayadanOlahraga.

b.HakdanWewenang






organisasi.








berhalangan.


c.TugasdanKewajiban


bidanggarapBudayadanOlahraga.


dengan program Departemen Budaya dan

Olahraga.


program-prcgram PAC yang berada di bawah

koordinasinya.


atauhendakdilaksanakanselamamasabakti.


kepadaKetua.

Pasal108

Sekretaris



2. PemegangkebijakanumumadministrasiPAC.

b.HakdanWewenang


administrasi.






memberhentikan personalia kepengurusan PAC







c.TugasdanKewajiban




secaraumum.





dilaksanakanselamamasakhidmat.





Pasal109

WakilSekretaris



2. Pemegang kebijakan khusus administrasi PAC

sesuaidenganstatusdankedudukanwakilketua.

b.HakdanWewenang


administrasisesuaidenganbidangWakilKetua.


berhalangan.

3. Bersama-sarna pengurus harian lainnya


memberhentikan dan mengganti personalia

kepengurusan PAC yang dipandang tidak dapat

merjalankan amanah organisasi sebagaimana

mestinya.

4. Bersama-samaWakilKetuamelaksanakan tugas-

tugasorganisasi.


garapnya.


c.TugasdanKewajiban




denganbidanggarapdanataudibawahkoordinasi

programWakilKetua.

3. Mendampingi Wakil Ketua dalam menjalankan

tugas-tugasorganisasi.

4. Membuatsurat-suratsesuaidenganbidanggarap

danataukoordinasiprogramWakilKetua.

5. Bersama Wakil Ketua mengevaluasi semua

kegiatan yang telah danatau akan dilaksanakan

selamamasabakti.


kepadaWakilKetuadanSekretaris.

Pasal110

Bendahara



2. Pemegang kebijakan umum di bidang keuangan

PAC.


b.HakdanWewenang



pendapatandanbelanjaorganisasibersamaKetua

danSekretaris.

2. Bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris




memberhentikan dan mengganti pengurus PAC



4. Meminta partanggung jawaban keuangan dari

panitia pelaksana yang dibentuk PAC danatau

wakilbendahara.



c.TugasdanKewajiban



Ketua.


organisasibersamaKetuadanSekertaris.


3. MengaturdanmengawasisirkulasikeuanganPAC

dengansepengetahuanKetuaselamamasabakti.

4. MelaporkanneracakeuanganPACsecaraberkala



kepadaKetua.

6. Dalam pelaksanaan tugasnya Bendahara dibantu

olehseorangWakilBendahara.

Pasal111

WakilBendahara



2. Pemegang kebijakan di bidang keuangan PAC,

sesuaidenganstatusdankedudukanWakilKetua.

b.HakdanWewenang


keuangan sesuai dengan bidang garap Wakil

Ketua.

2. Menggantikan dan mewakili Bendahara jika

berhalangan.

3. BersamaBendaharadanWakilKetuasertaWakil

Sekretaris, merumuskan dan menetapkan

anggaran belanja dan pendapatan keuangan


sesuai dengan bidang garap organisasi danatau

koordinatorprogramWakilKetua.



memberhentikan dan mengganti pengurus PAC



c.TugasdanKewajiban

1. MembantuBendaharadalammenjalankan tugas-

iugas organisasiyang berkenaan dengan




WakilKetua.


kepadaBendahara.

4. Bersama Wakil Ketua dan Wakil

Sekretarismengevaluasi kegialan yang telah dan

atau akan dilaksanakan, sesuai dengan bidang

garapkoordinasinya.


BABXVI

TATAKERJADEPARTEMENDANLEMBAGAPAC

Pasal112


kaderisasi


1. PengurusPAC.

2. PelaksanaprogramkhususPAC,pada


Kaderisasi

b.HakdanWewenang

1. Menyusundanmerumuskanlangkah-langkah

operasionalprogramhasilKonferensiAnak

CabangyangberkaitandenganPengembangan


2. Bersama-samaWakilKetuaIuntukmenetapkan

kebijakanorganisasisecaraoperasional.

3. Mengembangkanalternatifprogram

PengembanganOrganisasidanKaderisasidi


menyentuhdanterarahpadakebutuhan

organisasisecaraberkalaselamamasakhidmat.


c.TugasdanKewajiban

1. Melaksanakanprogramkerjayangtelah

ditetapkanPAC.


telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPAC.


kepadaWakilKetuaI.

Pasal113

DepartemenBudayadanOlahraga


1. PengurusPAC.

2. PelaksanaprogramkhususPAC,padaDepartemen

BudayadanOlahraga.

b.HakdanWewenang


operasional program hasil Konferensi Anak

Cabang yang berkaitan dengan budaya dan

olahraga.

2. Bersama-sama Wakil Ketua II menetapkan


3. Mengembangkan alternatif program di





c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPAC.


telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPAC


kepadaWakilKetuaII.

Pasal114

LembagaKPP


1. SemiotonomPAC.

2. PelaksanaprogramkhususPAC,padalembaga

KPP.

b.HakdanWewenang


KPPbersamaKetua.


KPPbersamaKetua.



Ketua.


c.TugasdanKewajiban


KPPselamamasabakti.




lembagaKPP.

3. Dalammenjalankantugasnya,KetualembagaKPP


Pasal115



1. SemiotonomPAC.

2. PelaksanaprogramkhususPAC,padalembaga

KPP.

b.HakdanWewenang







sepengetahuanKetua.


c.TugasdanKewajiban




lembagainstansi lainyangbersifat lintassektoral


lembagaKonselingPelajarPutri.



Ketua.

Pasal116

Departemen-Departemen(sesuaikebutuhan)


1. PengurusPAC.

2. PelaksanaprogramkhususPAC.

b.HakdanWewenang


operasional program hasil Konferensi Anak

Cabang.

2. Bersama-sama Wakil Ketua menetapkan







c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPAC.


telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPAC


kepadaWakilKetua.

Pasal117

KoordinatorRanting(Koranting)

1. Koordinator Ranting dijabat oleh para Wakil Ketua

PACatauKetuaPRyangdtentukanmelaluimekanisme

kerjaPimpinanAnakCabang.

2. Koordinator Rantingbertugas melakukan koordinasi,


terhadapPimpinanRantingdanPimpinanKomisariat

yangmenjadikawasandampingannya.

3. PembagianRantingdanPKdampinganbisadidasarkan

pada zona geografis yang selanjutnya akan diatur

melaluiKeputusanPimpinanAnakCabang.


4. KoordinatorRantingberkewajibanmelaporkantugas

dan perkembangan kawasan dampingannya kepada

KetuaPACsecaraberkala.

BABXVII

PIMPINANRANTING

Pasal118


1. PRberkedudukandiDesa/Kelurahan

2. Daerah kerja PR meliputi seluruh wilayah

desa/kelurahan.

Pasal119

SusunanPengurus

1. SusunanpengurusPR terdiridari:Pelindung,Dewan

Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil

Sekretaris,Bendahara,WakilBendaharadanbeberapa

departemen dan lembaga sesuai dengan kebutuhan

PR.

2. PelindungadalahPengurusRantingNahdlatulUlama.

3. DewanPembina terdiridari alumnidanorang-orang

yangdianggapmampudanberjasapadaIPPNUsesuai

dengan PRT pasai 21 ayat 2 danatau ditentukan

menurut kebijakan PR sepanjang tidak bertentangan

denganPD/PRT.


4. Ketua sebagai mandataris rapat anggota dan dipilih

olehrapatanggota.

5. Pengurus harian PR diangkat oleh ketua dan tim

formaturrapatanggota.

6. Pengurus lengkap PR diangkat oleh ketua setelah

mengadakanmusyawarahpengurusharianlengkap.

7. Pengurus PR disahkan oleh PC IPPNU dengan

rekomendasiPACIPPNUdanatauPRNUsetempat.

Pasal120

DomisiliPengurus

BagisetiapPengurusRantingharusbersediaberdomisili

diDesa/Kelurahanyangmenjadiwilayahgarapan.

Pasal121


1. PRbertugasmelaksanakanamanatKongres,Konbes,

Rakernas,Rapimnas,Konferwil,Rakerwil,Rapimwil,

Konfercab, Rakercab, Rapimcab, konferancab,

Rakerancab,danrapatanggota.

2. Memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah

kerjanya.

3. Menentukankebijakanumumsesuaidengantingkat

kepengurusanPR.


4. Menghadirisetiapundanganorganisasibaikinternal

maupuneksternal.



6. Melaksanakan rapat anggotadan rapatkerja sesuai

denganketentuanyangberlaku.

7. Memberikanlaporanperiodikterhadapkegiatandan

perkembanganorganisasikepadaPC IPPNUdanPR

NUdengantembusanPAC.

8. Memberikantandapenghargaankepadapihak-pihak

yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan

organisasiditingkatdesaataukelurahan.


penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap

telahberjasabagikemajuanorganisasi.

10. Bertanggung jawab terhadap dan atas nama

organisasi baik ke luar maupun ke dalam kepada

rapatanggota.


BABXVIII

TATAKERJAPENGURUSPR

Pasal122

Ketua


1. MandatarisrapatanggotaIPPNU.

2. PengurusharianPR.

3. PemegangkebijakanumumPR.

4. PenanggungjawabkegiatanPR.

b.HakdanWewanang



yangberlaku.

2. PemegangkebijakantertinggiPR.





kegiatanPRbaikkedalammaupunkeluar.


pengurus PR yang dianggap tidak menjalankan






organisasi.

c.TugasdanKewajiban

1. MemegangkepemimpinanPRsecaraumum.



pengurus.

4. Mengevaluasi secara umum program PR dan


dilaksanakan.



6. Bertanggungjawabkepadarapatanggota.

Pasal123

WakilKetua



2. PemegangkebijakankhususPR.

3. KoordinatorpelaksanaprogramPR.

b.HakdanWewenang

1. Membantu Ketua dalam merumuskan dan

menentukankebijakanorganisasi.



berhalangan.






4. Menandatangani surat-surat jika ketua

berhalangan.

c.TugasdanKewajiban


organisasi


denganprogramorganisasi.


progam-program PR yang berada di bawah

koordinasinya.

4. Mengevaluasiprogam-progamyangtelahdanatau



kepadaketua.


Pasal124

Sekretaris



2. PemegangkebijakanadministrasiPR.

b.HakdanWewenang


administrasi.




membantu Ketua dalam mengangkat dan dan

memberhentikan personil kepengrusan PR yang







c.TugasdanKewajiban





secaraumum.





hendakdilaksanakan.


kebijakan organisasi di bidang kesekretariatan

kepadaKetua.

Pasal125

WakilSekretaris



2. Pemegang kebijakan khusus administrasi PR


b.HakdanWewenang


administrasi sesuai dengan bidang garapWakil

Ketua.


berhalangan.




memberhentikan dan mengganti pengurus PR



4. Bersama-samawakil ketuamelaksanakan tugas-

tugasorganisasi.


garapnya.

c.TugasdanKewajiban



2. Melaksanakan tugas keadministrasian di bawah

koordinasiprogramWakilKetua.

3. Mendampingi Wakil Ketuadalam menjalankan


4. Membuat surat-surat sesuai dengan program

WakilKetua.

5. BersamaWakilKetuamengevaluasikegiatanyang

telahdanatauhendakdilaksanakan.




Pasal126

Bendahara



2. PemegangkebijakankeuanganPR.

b.HakdanWewenang





2. Bersama-sarna dengan Sekretaris dan Ketua








panitiapelaksanayangdibentukPRdanatauwakil

bendaharalainnya.




c.TugasdanKewajiban



Ketua.

2. Menyusunanggaran pendapatan dan belanja


3. Mengatur danmengawasi sirkulasi keuangan PR


4. MelaporkanneracakeuanganPRsecaraberkaladi

hadapanrapatpleno.

5. Dalammenjalankaptugasnya,bertanggungjawab

kepadaKetua.



Pasal127

WakilBendahara



2. PemegangkebijakankeuanganPR,sesuaidengan

statusdankedudukanWakilKetua.


b.HakdanWewenang



Ketua.

2. Mengganti dan dan mewakili Bendahara jika

berhalangan.




sesuaidenganbidanggaraporganisasi.






c.TugasdanKewajiban





dengankoordinasiprogramWakilKetua.


kepadaBendahara.


4. Bersama Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris

mengevaluasi kegiatan yang telah danatau akan

dilaksanakan sesuai dengan bidang garap

koordinasinya

Pasal128

Departemen-Departemen

(PengembanganOrganisasi,Kaderisasi,Budayadan

Olahraga)


1. PengurusPR.

2. PelaksanaprogramkhususPR.

b.HakdanWewenang


operasionalprogramhasilRapatAnggota.







c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPR.



telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPR.


kepadaWakilKetua.

Pasal129

LembagaKorpsKepanduanPutri


1. SemiotonomPR.

2. PelaksanaprogramkhususPR.

b.HakdanWewenang


KorpsKepanduanPutribersamaKetua.


lembagaKorpsKepanduanPutribersamaKetua.


kegiatanlembagaKorpsKepanduanPutridengan

sepengetahuanKetua.

c.TugasdanKewajiban


KorpsKepanduanPutri.







Korps Kepanduan Putri bertanggung jawab

kepadaKetua.

BABXIX

PIMPINANANAKRANTING

Pasal130


1. PARBerkedudukandiDusunseluruhIndonesia

2. DaerahkerjaPARmeliputiseluruhwilayahdusun.

Pasal131

SusunanPengurus

1. SusunanpengurusPARterdiridari:Pelindung,Dewan



departemen dan lembaga sesuai dengan kebutuhan

PAR.

2. PelindungadalahPengurusRantingNahdlatulUlama.


yangdianggapmampudanberjasapadaIPPNU(lihat

PRT pasai 21 ayat 2) danatau ditentukan menurut


kebijakanPAR sepanjang tidak bertentangandengan

PD/PRT.

4. Ketua sebagai mandataris rapat anggota dan dipilih

olehrapatanggota.

5. Pengurus PAR diangkat oleh ketua setelah

mengadakanmusyawarahpengurusharianlengkap.

6. Pengurus PAR disahkan oleh PC IPPNU dengan

rekomendasiPACIPPNUdanatauPRNUsetempat.

Pasal132

DomisiliPengurus

BagisetiapPengurusRantingharusbersediaberdomisili

diDusunyangmenjadiwilayahgarapan.

Pasal133


1. PARbertugasmelaksanakanamanatKongres,Konbes,


Konfercab, Rakercab, Rapimcab, konferancab,



kerjanya.



kepengurusanPAR.


maupuneksternal.



6. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai

denganketentuanyangberlaku.


perkembanganorganisasikepadaPCIPPNUdanPRNU

dengantembusanPAC.



ditingkatdusun.



berjasabagikemajuanorganisasi.


BABXX

TATAKERJAPENGURUSPAR

Pasal134

Ketua



1. MandatarisrapatanggotaIPPNU.

2. PengurusharianPAR.

3. PemegangkebijakanumumPAR.

4. PenanggungjawabkegiatanPAR.

b.HakdanWewanang



yangberlaku.

2. PemegangkebijakantertinggiPAR.





kegiatanPARbaikkedalammaupunkeluar.


pengurus PAR yang dianggap tidakmenjalankan





organisasi.

c.TugasdanKewajiban

1. MemegangkepemimpinanPARsecaraumum.




pengurus.

4. Mengevaluasi secara umum program PAR dan






Pasal135

WakilKetua



2. PemegangkebijakankhususPAR.

3. KoordinatorpelaksanaprogramPAR.

b.HakdanWewenang

1. Membantu Ketua dalam merumuskan dan

menentukankebijakanorganisasi.


berhalangan.







4. Menandatangani surat-surat jika ketua

berhalangan.

c.TugasdanKewajiban


organisasi




progam-program PR yang berada di bawah

koordinasinya.




kepadaketua.

Pasal136

Sekretaris



2. PemegangkebijakanadministrasiPAR.


b.HakdanWewenang


administrasi.





memberhentikan pengurus PAR yang dipandang







c.TugasdanKewajiban




secaraumum.






hendakdilaksanakan.



kepadaKetua.

Pasal137

WakilSekretaris



2. Pemegang kebijakan khusus administrasi PAR


b.HakdanWewenang


administrasi sesuai dengan bidang garapWakil

Ketua.


berhalangan.







4. Bersama-samawakil ketuamelaksanakan tugas-

tugasorganisasi.


garapnya.

c.TugasdanKewajiban



2. Melaksanakan tugas keadministrasian di bawah

koordinasiprogramWakilKetua.



4. Membuat surat-surat sesuai dengan program

WakilKetua.

5. BersamaWakilKetuamengevaluasikegiatanyang

telahdanatauhendakdilaksanakan.



Pasal138

Bendahara



2. PemegangkebijakankeuanganPAR.


b.HakdanWewenang





2. Bersama-sarna dengan Sekretaris dan Ketua




memberhentikan dan mengganti pengurus PAR




panitia pelaksana yang dibentuk PAR danatau

wakilbendaharalainnya.



c.TugasdanKewajiban



Ketua.




3. MengaturdanmengawasisirkulasikeuanganPAR


4. MelaporkanneracakeuanganPARsecaraberkala



kepadaKetua.



Pasal139

WakilBendahara



2. PemegangkebijakankeuanganPAR,sesuai

denganstatusdankedudukanWakilKetua.

b.HakdanWewenang



Ketua.


berhalangan.








memberhentikan dan mengganti pengurus PAR



c.TugasdanKewajiban





dengankoordinasiprogramWakilKetua.


kepadaBendahara.


mengevaluasi kegiatan yang telah danatau akan

dilaksanakan sesuai dengan bidang garap

koordinasinya.

Pasal140

DepartemenPengembanganOrganisasi,Kaderisasi,

BudayadanOlahraga



1. PengurusPAR.

2. PelaksanaprogramkhususPAR.

b.HakdanWewenang









c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPAR.


telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPAR.


kepadaWakilKetua.

Pasal141

LembagaKorpsPelajarPutri(KPP)


1. SemiotonomPAR.

2. PelaksanaprogramkhususPAR.


b.HakdanWewenang


KorpsKepanduanPutribersamaKetua.


lembagaKorpsKepanduanPutribersamaKetua.


kegiatanlembagaKorpsKepanduanPutridengan

sepengetahuanKetua.

c.TugasdanKewajiban








Korps Kepanduan Putri bertanggung jawab

kepadaKetua.


BABXXI

PIMPINANKOMISARIATPERGURUANTINGGI(PKPT)Pasal142


1. PKPTBerkedudukandiseluruhPerguruanTinggiatau

yangsederajat.

2. DaerahkerjaPKPTmeliputiLembagaPerguruantinggi

setempat

Pasal143

SusunanPengurus

1. Susunan pengurus PKPT terdiri dari: Pelindung,

DewanPembina,Ketua,WakilKetua,Sekretaris,Wakil


departemen dan Lembagasesuai dengan kebutuhan

PKPT.

2. Pelindung adalah Pengurus Lembaga Perguruan

Tinggi.



PRT pasai 21 ayat 2) danatau ditentukan menurut

kebijakanPKPTsepanjangtidakbertentangandengan

PD/PRT.


4. Ketua sebagai mandataris Konferensi Komisariat

Perguruan Tinggi dan dipilih oleh Konferensi

KomisariatPerguruanTinggi.

5. Pengurus Harian PKPT diangkat oleh Ketua dan tim

formaturKonferensiKomisariatPerguruanTinggi.

6. Pengurus lengkap PKPT diangkat oleh Ketua setelah

mengadakanmusyawarahpengurusharian.

7. Pengurus PKPT disahkan oleh PC IPPNU dengan

rekomendasilembagaPerguruanTinggisetempatdan

atauMWCNUsetempat.

Pasal144

StatusBinaanKomisariatPerguruanTinggi

Statusbinaanpimpinankomisariatperguruantinggidi

bawahkoordinasiPCIPPNUsetempat.

Pasal145

DomisiliPengurus

BagisetiapPengurusKomisariatPerguruanTinggiharus

bersediaberdomisilidisekitarPerguruan

Tinggitersebut.

Pasal146


1. PKPT bertugas rnelaksanakan amanat Kongres,

Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil,


Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, dan

KonferensiKomisariatPerguruanTinggi.


kerjanya.


maupuneksternal.


perkembanganorganisasikepadaPCIPPNU

5. MemberikanrekomendasikepadaPKAPTyangsudah

mendapat rekom dari pengurus NU atau lembaga

setempat,setelahmempelajaripersonaliapengurus

6. Bertanggung jawab kepada Konferensi Komisariat

PerguruanTinggi.

7. Mengusulkan berdirinya PKAPT kepada Pimpinan

Cabang

8. Mengusulkan kepada PC untuk membatalkan

keputusan atau kebijakan PKAPT yang bertentangan

denganPDPRT

BABXXII

TATAKERJAPENGURUSPKPTPasal147

Ketua



1. Mandataris Konferensi Komisariat Perguruan

TinggiIPPNU.

2. PengurusharianPKPT.

3. PemegangkebijakanumumPKPT.

4. PenanggungjawabkegiatanPKPT.

b.HakdanWewanang



yangberlaku.

2. PemegangkebijakantertinggiPKPT.





kegiatanPKPTbaikkedalammaupunkeluar.


pengurusPKPTyangdianggaptidakmenjalankan


rapatpleno.


baikkedalammaupunkeluaratasnama

organisasi.


c.TugasdanKewajiban

1. MemegangkepemimpinanPKPTsecaraumum.



pengurus.

4. Mengevaluasi secara umum program PKPT dan

kegiatan-kegiatan (tahunan) yang telah dan atau




KonferensiKomisariatPerguruanTinggi

Pasal148

WakilKetua



2. PemegangkebijakankhususPKPT.

3. KoordinatorwakilpelaksanaprogramPKPT.

b.HakdanWewenang



pelaksanaprogamyangdibawahkoordinasinya.



berhalangansesuai dengan bidang garap

organisasi.





organisasisebagaimaramestinya.



berhalangan.

c.TugasdanKewajiban


organisasi.




progam-program PKPT yang berada di bawah

koordinasinya.




kepadaKetua.


Pasal149

Sekretaris



2. PemegangkebijakanadministrasiPKPT.

b.HakdanWewenang


administrasi.





memberhentikanpengurusPKPTyangdipandang




menyangkut.interndaneksternorganisasi.



c.TugasdanKewajiban





secaraumum.





hendakdilaksanakan.



kepadaKetua.

Pasal150

WakilSekretaris



2. PemegangkebijakankhususadministrasiPKPT


b.HakdanWewenang




berhalangan.




memberhentikan danmengganti pengurus PKPT




tugasorganisasi.


garapnya.

c.TugasdanKewajiban




dengan bidang garap di bawah koordinasi

programWakilKetua.

3. Mendarnpingi Wakil Ketuadalam menjalankan





kegiatanyangtelahdanatauhendakdilaksanakan.




Pasal151

Bendahara



2. Pemegang kebijakan umum di bidang keuaugan

PKPT.

b.HakdanWewenang




satuperiodebersamaKetuadanSekretaris.

2. Bersama-sarna dengan Ketua dan Sekretaris








panitia pelaksana yang dibentuk PKPT danatau

WakilBendahara.




c.TugasdanKewajiban



Ketua.



3. Mengatur dan mengawasi sirkulasi keuangan

PKPTdengansepengetahuanKetua.

4. MelaporkanneracakeuanganPKPTsecaraberkala

di hadapan rapat pleno Pimpinan Komisariat

PerguruanTinggi.


kepadaKetua.



Pasal152

WakilBendahara



2. PemegangkebijakandibidangkeuanganPKPT,



b.HakdanWawenang



Ketua.


berhalangan.










c.TugasdanKewajiban






WakilKetua.



kepadaBendahara.



akan dilaksanakan sesuai dengan bidang garap

koordinasinya.

Pasal153

Departemen-Departemen(SesuaiKebutuhan)


1. PengurusPKPT.

2. PelaksanaprogramkhususPKPT.

b.HakdanWewenang









c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPKPT.



telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPKPT.


kepadaWakilKetua.

Pasal154

LembagaKPP


1. SemiotonomPKPT.

2. PelaksanaprogramkhususPKPT,padalembaga

KPP.

b.HakdanWewenang


KPPbersamaKetua.


KPPbersamaKetua.



Ketua.

c.TugasdanKewajiban









Pasal155

LembagaPenelitihandanPengembangan(Litbang)


1. SemiotonomPKPT.

2. Pelaksana program khusus PKPT, pada lembaga


b.HakdanWewenang








c.TugasdanKewajiban



khidmat.





PenelitihandanPengembangan



jawabkepadaKetua.

Pasal156



1. SemiotonomPKPT.

2. PelaksanaprogramkhususPKPT,padalembaga

KPP.

b.HakdanWewenang

1. Menyusundanmenetapkantatakerjalembaga

KonselingPelajar/mahasiswaPutribersama

Ketua.

2. Membuatprogramkerjapengembangan

lembagaKonselingPelajar/mahasiswaPutri

bersamaKetua.


kegiatanlembagaKonselingPelajar/mahasiswa

PutridengansepengetahuanKetua.


c.TugasdanKewajiban


KonselingPelajar/mahasiswaPutriselamamasa

bakti.

2. Membentukjaringankerjadenganlembagaatau

instansilainyangbersifatlintassektoraluntuk

mewujudkanterlaksananyaprogramlembaga

KonselingPelajar/mahasiswaPutri.

3. Dalammenjalankantugasnya,Ketualembaga

KonselingPelajar/mahasiswaPutribertanggung

jawabkepadaKetua.

BABXXIII

PIMPINANKOMISARIAT(PK)Pasal157


1. PKberkedudukandiSekolah(Setingkat

SMP/SMA/sederajat),PondokPesantrenatau

LembagaPendidikanlainnya.

2. DaerahkerjaPKmeliputiSekolahdanPondok

Pesantrenataulembagapendidikansetempat.

Pasal158

SusunanPengurus


1. SusunanpengurusPKterdiridari:Pelindung,Dewan


Sekrataris, Bendahara, Wakil Bendahara dan

beberapa Departemen dan Lembagasesuai dengan

kebutuhanPK.

2. PelindungadalahPengurusLembagasetempat.

3. DewanPembinaterdiridarialumnidanorang-orang


PRT pasal 21 ayat 2) danatau ditentukan menurut

kebijakan PK sepanjang tidak bertentangan dengan

PD/PRT.

4. KetuasebagaimandatarisRapatAnggotadandipilih

olehRapatAnggota.

5. Pengurus harian PK diangkat oleh ketua bersama

dengantimformaturrapatanggota.

6. Pengurus lengkap PK diangkat oleh Ketua setelah


7. PengurusPKdiSekolah/PondokPesantren/lembaga

pendidikan disahkan oleh PC IPPNU dengan

rekomendasi kepala sekolah/Pimpinan Pondok

Pesantren/ketua lembaga pendidikan dan

memberikantembusankepadaPACsetempat.


Pasal159

StatusBinaanKomisariat

Statusbinaanpimpinankomisariatsekolah/pondok

pesantren/lembagapendidikandibawahkoordinasi

PACIPPNUsetempat

Pasal160

DomisiliPengurus

BagisetiapPenguruspimpinanKomisariatIPPNUharus

bersediaberdomisilidisekitarSekolah/Pondok

Pesantren/lembagapendidikantersebut.

Pasal161


1. PKbertugasrnelaksanakanamanatKongres,Konbes,

Rakernas,Rapimnas,Konferwil,Rakerwil,Rapimwil,

Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab,



kerjanya.

3. Menghadirisetiapundanganorganisasibaikinternal

maupuneksternal.


perkembanganorganisasikepadaPCIPPNU.



BABXXIV

TATAKERJAPENGURUSPKPasal162

Ketua


1. MandatarisrapatanggotaPimpinanKomisariat

IPPNU.

2. PengurusharianPK.

3. PemegangkebijakanumumPK.

4. PenanggungjawabkegiatanPK.

b.HakdanWewanang



yangberlaku.

2. PemegangkebijakantertinggiPK.





kegiatanPKbaikkedalammaupunkeluar.


pengurus PK yang dianggap tidak menjalankan



rapatpleno.



organisasi.

c.TugasdanKewajiban

1. MemegangkepemimpinanPKsecaraumum.



pengurus.

4. Mengevaluasi secara umum program PK dan


dilaksanakanselamamasakhidmat.

5. Bertanggung jawab kepada rapat anggota

Komisariat.

Pasal163

WakilKetua



2. PemegangkebijakankhususPK.

3. KoordinatorwakilpelaksanaprogramPK.


b.HakdanWewenang



pelaksanaprogamyangdibawahkoordinasinya.


berhalangansesuai dengan bidang garap

organisasi.





organisasisebagaimaramestinya.



berhalangan.

c.TugasdanKewajiban


organisasi.




progam-program PK yang berada di bawah

koordinasinya.





kepadaKetua.

Pasal164

Sekretaris



2. PemegangkebijakanadministrasiPK.

b.HakdanWewenang


administrasi.





memberhentikan pengurusPK yang dipandang




menyangkut.interndaneksternorganisasi.




c.TugasdanKewajiban




secaraumum.





hendakdilaksanakan.



kepadaKetua.

Pasal165

WakilSekretaris



2. Pemegang kebijakan khusus administrasi PK


b.HakdanWewenang





berhalangan.



memberhentikan dan mengganti pengurusPK




tugasorganisasi.


garapnya.

c.TugasdanKewajiban




dengan bidang garap di bawah koordinasi

programWakilKetua.

3. Mendarnpingi Wakil Ketuadalam menjalankan





kegiatanyangtelahdanatauhendakdilaksanakan.




Pasal166

Bendahara



2. Pemegangkebijakanumumdibidangkeuaugan

PK.

b.HakdanWewenang




satuperiodebersamaKetuadanSekretaris.

2. Bersama-sarna dengan Ketua dan Sekretaris




memberhentikan dan mengganti pengurusPK




panitia pelaksana yang dibentuk PKPT danatau

WakilBendahara.




c.TugasdanKewajiban



Ketua.



3. Mengatur danmengawasi sirkulasi keuangan PK


4. MelaporkanneracakeuanganPKsecaraberkaladi

hadapanrapatplenoPimpinanKomisariat.


kepadaKetua.



Pasal167

WakilBendahara



2. PemegangkebijakandibidangkeuanganPK,



b.HakdanWawenang



Ketua.


berhalangan.







memberhentikan dan mengganti pengurus PK



c.TugasdanKewajiban






WakilKetua.



kepadaBendahara.



akan dilaksanakan sesuai dengan bidang garap

koordinasinya.

Pasal168

Departemen-Departemen(SesuaiKebutuhan)


1. PengurusPK.

2. PelaksanaprogramkhususPK.

b.HakdanWewenang









c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPK.



telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPK.


kepadaWakilKetua.

Pasal169

LembagaKPP


1. SemiotonomPK.

2. PelaksanaprogramkhususPK,padalembaga

KPP.

b.HakdanWewenang

1. Menyusundanmenetapkantatakerjalembaga

KPPbersamaKetua.

2. Membuatprogramkerjapengembanganlembaga

KPPbersamaKetua.


kegiatanlembagaKPPdengansepengetahuan

Ketua.

c.TugasdanKewajiban









BABXXV

PIMPINANCABANGISTIMEWAPasal170


1. PCIBerkedudukandiLuarNegeri.

2. Daerah kerja PCI meliputi Cabang yang berada di

LuarNegeri.

Pasal171

SusunanPengurus

1. SusunanpengurusPCIterdiridari:Pelindung,Dewan


Sekrataris, Bendahara, Wakil Bendahara dan

beberapa Departemen dan Lembaga sesuai dengan

kebutuhanPCI.

2. Pelindung adalah Pengurus Cabang Istimewa NU

setempat.

3. DewanPembinaterdiridarialumnidanorang-orang



PRT pasal 21 ayat 2) danatau ditentukan menurut

kebijakanPCIsepanjangtidakbertentangandengan

PD/PRT.

4. KetuasebagaimandatarisKonferensiCabangdipilih

olehKonferensiCabangIstimewa.

5. Pengurus Harian PCI diangkat oleh ketua bersama

timformaturkonferensicabangistimewa.

6. Pengurus lengkap PCI diangkat oleh Ketua setelah


7. Pengurus PCI disahkan oleh PP IPPNU setelah

mendapatrekomendasidariPCINUsetempat.

Pasal172

StatusBinaanPCI

Statusbinaanpimpinancabangistimewadibawah

koordinasiPPIPPNU

Pasal173

DomisiliPengurus

BagisetiapPengurusPimpinanCabangIstimewaIPPNU

harusbersediaberdomisilidiwilayahgarapannya.


Pasal174


1. PCIbertugasmelaksanakanamanatKongres,Konbes,

Rakernas, Rapimnas, dan Konferensi Cabang

Istimewa.


kerjanya.

3. MenghadirisetiapundanganPP.


perkembangan organisasi kepada PCI NU setempat

danPPIPPNU.

5. Bertanggung jawab terhadap dan atas nama

organisasi baik ke luar maupun ke dalam kepada

KonferensiCabangPCI.

BABXXVI

TATAKERJAPENGURUSPCIPasal175

Ketua


1. MandatariskonferensicabangPCIIPPNU.

2. PengurusharianPCI.

3. PemegangkebijakanumunPCI.

4. PenangggungjawabkegiatanPCI.


b.HakdanWewenang



yangberlaku.

2. PemegangkebijakantertinggiPCI.





kegiatanPCIbaikkedalammaupunkeluar.


pengurus PCI yang dianggap tidak menjalankan





organisasi.

c.TugasdanKewajiban

1. MemegangkepemimpinanPCIsecaraumum.



pengurus.


4. Mengevaluasi secara umum program PCI dan


dilaksanakanselamakurunwaktumasakhidmat.



6. Bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang

PCI.

Pasal176

WakilKetua


1. PengurusharianPCIIPPNU.

2. PemegangkebijakankhususPCI.

3. KoordinatorpelaksanaprogramPCI.

b.HakdanWewenang





berhalangan.









berhalangan.

c.TugasdanKewajiban


organisasi.




program-program PCI yang berada di bawah

koordinasinya.

4. Mengevaluasi program-program tahunan yang

telahdan/akanhendakdilaksanakanselamamasa

bakti.


kepadaKetua.

Pasal177

Sekretaris



2. PemegangkebijakanumumadmimstrasiPCI.


b.HakdanWewenang


administrasi.





memberhenntikanpengurusPCI yangdipandang







c.TugasdanKewajiban

1. Mendampingi dan bekerjasarna dengan Ketua


2. Mengatur dan menertibkan sistern administrasi

secaraumum.






hedakdilaksanakan.




Pasal178

WakilSekretaris



2. PemegangkebijakankhususadministrasiPCI


b.HakdanWewenang




berhalangan.



memberhentikan dan mengganti pengurus PCI





tugasorganisasi.


garapnya.

c.TugasdanKewajiban

1. MembantuSekretaris dalammenjalankantugas-



denganbidanggarapdanataudibawahkoordinasi

programWakilKetua.





5. Bersama Wakil Ketua mengevaluasi kegiatan

secara periodik yang telah danatau akan




Pasal179

Bendahara





PCI.

b.HakdanWewenang





2. Bersama-sama dengan Sekretaris dan Ketua







4. Meminta pertanggung jawaban keuangan dan

panitia pelaksana yang dibentuk PCI danatau

WakilBendahara.



c.TugasdanKewajiban



Ketua.




3. MengaturdanmengawasisirkulasikeuanganPCI


4. Melaporkan neraca keuangan PCI secara berkala



kepadaKetua.



Pasal180

WakilBendahara



2. Pemegang kebijakan di bidang keuangan PCI,


b.HakdanWewenang



Ketua.

2. Menggantikan dan mewakili Bendahara jika

berhalangan.





sesuai dengan bidang garap organisasi danatau

koordinatorprogramWakilKetua.






c.TugasdanKewajiban






WakilKetua.


kepadaBendahara.

4. Bersama Wakil Ketua dan Wakil

Sekretarismengevaluasi semua kegiatan yang

telah danatau akan dilaksanakansesuai dengan

bidanggarapkoordinasinya.


Pasal181

Departemen-Departemen(sesuaikebutuhan)


1. PengurusPCI.

2. PelaksanaprogramkhususPCI.

b.HakdanWewenang


operasionalprogramhasilkonferensicabang.







c.TugasdanKewajiban


ditetapkanPK.


telahdilaksanakan,dihadapanrapatplenoPK.


kepadaWakilKetua.


Pasal182

LembagaKPP


1. SemiotonomPCI.

2. AnggotaPlenoPCI.

3. PelaksanaProgramKhususPCIpadaLembaga

KPP

b.HakdanWewenang


KPPbersamaKetua.


KPPbersamaKetua.



Ketua.

c.TugasdanKewajiban


KPPselamasatutahunmasabakti.




lembagaKPP




Pasal183



1. SemiotonomPCI

2. AnggotaPlenoPCI

3. PelaksanaProgramkhususPCIpadaLitbang

b.HakdanWewenang








c.TugasdanKewajiban



bakti.





PenelitihandanPengembangan.



jawabkepadaKetua.

Pasal184



1. SemiotonomPCI.

2. AnggotaPlenoPCI.

3. Pelaksana Program Khusus PCI pada Lembaga


b.HakdanWewenang







sepengetahuanKetua.

c.TugasdanKewajiban










Ketua.

BABXXVII

RESTRUKTURISASIKEPENGURUSANPasal185

SebabRestrukturisasiKepengurusan

1. Restrukturisasikepengurusanterjadikarenasebab-

sebabberikut:

a. .PerangkapanJabatan

b. JabatanAntarWaktu

c. KekosonganPimpinan

d. ReshufflePengurus

Pasal186

PerangkapanJabatan

1. Pengurus Harian IPPNU tidak dapat merangkap

jabatanpadakepengurusanhariandiBadanOtonom

NUdanOKPyangsejawat.


2. PengurusIPPNUtidakdiperkenankanataudibenarkan

merangkap jabatan dalam organisasi atau lembaga

yangbertentanganfahamdengan landasan idiilserta

garisperjuanganIPPNU.

3. Pengurus harian IPPNU tidak dapat merangkap

jabatan di kepengurusan harian dalam Partai Politik

dan organisasi yang berafiliasi ke Partai Politik

tertentu.

4. Apabilamelanggarketentuanayat1-3dalampasalini,

maka Pleno harian mengeluarkan surat teguran

pertama,keduadanketiga.

5. Bilamana ketentuan dalam ayat 4 (empat) tidak

diindahkan, maka pleno harian mengeluarkan surat

pemberhentiankepadayangbersangkutan.

Pasal187

KekosonganPimpinan

1. Kekosonganpimpinanterjadikarena:

a. Ketua umum atau ketua terpilih meninggal

dunia;

b. Ketua umum atau ketua terpilih mundur atas

permintaansendiri;

c. Ketua umum atau ketua terpilih melanggar

peraturanorganisasi;


d. Permintaan dari setengah lebih satu pimpinan

setingkatdibawahnya.

2. Pada ayat 1 pergantian pimpinan harus segera

dilakukanmelalui:

a. KongresLuarBiasaolehPPIPPNUdanPBNU;

b. KonferensiLuarBiasaatauRapatAnggotaLuar

BiasaolehPimpinanIPPNUsetingkatdiatasnya

danPengurusNUsetingkatdengannya.

c. Hasil Konferlub (KLB) bersifat melanjutkan

kembaliperiodekepengurusan.

BABXXVIII

MEKANISMEPENGISIANKEKOSONGANJABATANPasal188

KekosonganJabatanKetuaUmum/Ketua

1. Kekosongan jabatan ketua umum / ketua hasil

kongres,kongresluarbiasa/konferensi/konferensi

luarbiasa/rapatanggota/rapatanggotaluarbiasa,

terjadikarenayangbersangkutanberhalangantetap

atauberhalangantidaktetap.

2. Berhalangan tetap, karena yang bersangkutan

meninggal dunia, mengundurkan diri secara suka

reladanberalasan, ataudiberhentikan secara tetap

karena melanggar PD-PRT dan /atau peraturan


organisasi lainnya,ataudidesakuntukmunduroleh

separuh lebih dari satu pimpinan setingkat di

bawahnya karena yang bersangkutan tidak

melaksanakantugasnya.

3. Berhalangan tidak tetap terjadi karena sakit tidak

permanen, menunaikan ibadah haji, menjalankan

tugasbelajaratau tugas lainnyake luarnegeriatau

luar daerah kerjanya, atau permintaan ijin cuti

karenasuatuhalyangdikabulkan.

Pasal189

PejabatKetuaUmum/Ketua

1. Pengisian kekosongan jabatan ketua umum/ ketua

sebagaimanapasal188ayat(2)karenaberhalangan

tetap, maka mekanismenya dengan penunjukkan

pejabatketuaumum/ketua(Pj.ketuaumum/ketua)

olehrapatpleno.

2. SetiapselesaipenunjukkanPjketuaumum/ketua ,

diharuskan mengajukan permohonan pengesahan

kembaligunamendapatkanlegalisasikembali.

3. Pj ketua umum/ ketua bertugas melanjutkan

kepemimpinanorganisasisampaiberakhirnyamasa

khidmatkepengurusantersebut.


4. Pj ketua umum/ ketua mempertanggungjawabkan

kepemimpinnya dihadapan kongres/ konferensi/

rapatanggota.

Pasal190

PejabatSementaraKetuaUmum/Ketua

1. Pengisian kekosongan jabatan ketua umum/ ketua

sebagaimana pasal 188 ayat (3) karena berhalangan

tidaktetap,makamekanismenyapenunjukkanpejabat

sementara ketua umum/ ketua (Pjs ketua umum/

ketua).

2. Penunjukkan Pjs ketua umum/ ketua sebagaimana

ayat (1) dilakukan dengan melimpahkan tugas dan

wewenang oleh ketua umum/ ketua kepada wakil

ketuaumum/ketua.

3. Pjs ketua umum/ ketua bertugas menjalankan

kepemimpinan organisasi sampai berakhirnya

halangan tidak tetap dan/ atau dicabutnya

kelimpahaanwewenang.

4. Penanggung jawab organisasi secara umum tetap

berada pada ketua umum/ ketua hasil kongres/

konferensi/rapatanggota.


Pasal191

KekosonganJabatanPengurusNon-Ketua

Umum/Ketua

1. Kekosonganjabatanpengurusnonketuaumum/ketua

terjadikarenapengurusyangbersangkutanmeninggal

dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan

beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena

melanggar PDPRT dan/ atau peraturan organisasi

lainnya.

2. Kekosongan sebagaimana yang dimaksud ayat (1)

tidak terjadi karena yang bersangkutan berhalangan

tidaktetap.

3. Pengisian kekososngan jabatan pengurus dilakukan

denganmekanismereshuffle.

Pasal192

ReshufflePengurus

1. Reshufflepengurusdilaksanakanbilaterjadihal-hal

sebagaiberikut:

a. rangkapjabatansebagaimanapasal186

b. terjadikekosonganpimpinansebagaimanapasal

188


c. pengurusyangbersangkutantidakaktifselama6

bulanberturut-turutdantanpaketerangan;

d. pengurusyangbersangkutantidakmenjalankan

amanat organisasi yang menjadi tugas dan

kewajibannya;

e. pengurusyangbersangkutanmelanggarPD/PRT

dan atau peraturan dan ketentuan organisasi

lainnya;

2. Setiap selesai reshufle yang dilakukan semua

tingkatan kepengurusan, diharuskan untuk

mengajukanpermohonanpengesahankembali,guna

mendapatkanlegitimasi.

3. Tataaturanpengajuansuratpermohonandisamakan

denganprosedurpengajuanpengurusbaru,dengan

penanggungjawabsuratadalahketuadansekretaris.

4. Selain ayat 3 perlu dilampirkan susunan

kepengurusanlamayangdireshuffle.

5. Reshufflepengurusdapatdilakukansetelahmelalui

rapatplenodanatauplenoparipurna,padamasing-

masingtingkatkepengurusan.

6. Masabaktikepengurusanhasilreshufflemeneruskan

masabaktikepengurusanyangsedangberlangsung.


Pasal193

Demisioner

1. Demisioner kepengurusan secara resmi dinyatakan

oleh Ketua Umum atau yang mewakili, di hadapan

KongresdanKetuaatauyangmewakilipadamasing-

masing tingkatan di hadapan Konferensi atau Rapat

Anggota.

2. Demisioner dilaksanakan sebelum pemilihan

pengurusbaru.

3. Dinyatakan demisioner secara otomatis, apabila

setelahmendapatsuratteguransebanyaktigakalioleh

PBNU untuk Kongres dan Pimpinan Setingkat lebih

tinggidiatasnyauntukKonferensidanRapatAnggota.

4. Penanggung jawab untuk penyelenggaraan Kongres

oleh PBNU dan Konferensi dan Rapat Anggota oleh

PimpinanSetingkatlebihtinggidiatasnya.

Pasal194

PembatalanHasilKongres,KonferensidanRapat

Anggota

1. Ketua terpilih hasil Kongres, Konferensi dan Rapat

Anggotabisadibatalkankarena;

a.MelakukanpelanggaranterhadapPD/PRT;

b.Melakukanpemalsuandokumen;


c.Melakukankebohonganpublikdanatauberperilaku

amorallaindalamprosespemilihannya.

2. Pembatalan dapat dilakukan berdasarkan hasil

investigasi dan verifikasi atas laporan serta

persetujuan separuh lebih satu dari Pimpinan

setingkatdibawahnya.

3. PembatalandilakukanolehPBNUuntukKongresdan

Pimpinan Setingkat di atasnyauntukKonferensi dan

RapatAnggota

4. Untuk mengatasi kekosongan pimpinan akibat

pembatalan tersebut, maka dikembalikan kepada

pasal187tentangkesosonganpimpinan.

5. Pembatalan Hasil Kongres, Konferensi dan Rapat

Anggotatidaklebihdari3bulansejakterpilih.

Pasal195

PemilihanUlang

1. PemilihanUlangdiselenggarakanolehPBNUdanPP

IPPNUuntukKongresLuarBiasa,PimpinanSetingkat

diatasnya untuk Konferensi Luar Biasa dan Rapat

AnggotaLuarBiasa

2. Pemilihan ulang diikuti oleh peserta Kongres,

Konferensi dan Rapat Anggota yang dilaksanakan

sebelumnya.


3. Forum pemilihan ulang juga berwewenang untuk

memilihtimformatur.

4. Tingkat keabsahan Ketua Umum, Ketua dan Tim

formatur hasil pemilihan ulang sama dengan hasil

permusyawaratan Kongres, Konferensi dan Rapat

Anggota.

Pasal196

Karteker

1. Kartekerterjadiapabila:

a. Kepengurusan dalam sebuah pimpinan

(PP,PW,PC,PCI, PAC,PR,PKPT,PK,PAR) telahhabis

masaaktifdanmasatoleransi.

b. Kepengurusansepertiyangtelahdisebutkanpada

pasal1pointatelahmelewati3kalisuratteguran.

2. Pengurus Karteker adalah tingkat kepengurusan

diatastingkatyangbersangkutan,yaitu:

a. Karteker Pimpinan Wilayah adalah Pimpinan

Pusat.

b. Karteker Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang

Istimewa adalah Pimpinan Pusat dan atau

PimpinanWilayahyangditugaskanolehPimpinan

Pusat.


c. KartekerPimpinanAnakCabangdanPKPTadalah

PimpinanCabang.

d. Karteker Pimpinan Komisariat/ Pimpinan

Ranting/Anak Ranting adalah Pimpinan Cabang

danatauPimpinanAnakCabangyangditugaskan.

3. Struktur Karteker sebagaimana ayat (1) terdiri dari

ketua,sekretaris,bendahara,danduaoranganggota.

4. TugasKartekeradalahmelakukankonsolidasiinternal

danmenyelenggarakanKonferensi/RapatAnggota.

5. MasatugasKartekeradalahsampaiterpilihnyaketua

barudantimformaturdenganbataswaktumaksimal

3bulansejakterbentuknyaKarteker.

BABXXVIII

PENDIRIANORGANISASIPasal197

ProsedurPendirianPimpinanWilayah

1. Pendiriandanpembentukanpimpinanwilayahdapat

dilakukan dengan syarat dalam Provinsi sekurang-

kurangnyamempunyai3PimpinanCabang(PRTBab

IVpasal19ayat1)atausekitar135anggota.

2. Apabila di Provinsi tersebut sudahberdiri PW, tidak

diperbolehkan mengajukan pembentukan pimpinan

wilayah kembali kecuali karena alasan khusus yang


harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan PP

IPPNUatauPWNUsetempat.

3. Pemohonan untuk membentuk pimpinan wilayah

disampaikankepadaPWNUsetempat.

4. PP akan melayangkan surat permohonan pendirian

PW IPPNU kepada pengurus wilayah NU setempat

untukmembentukPWIPPNU.

5. Bila PWNU tidak aktif, maka PP IPPNU akan

membentukPWIPPNUberdasarknpersetujuanBadan

OtonomNUsetempatuntukmembentukPWIPPNU.

6. Setelah terbentuk PW IPPNU, PPmengirimkan surat

pengesahannya dengan rekomendasi dari

PWNU/Banom NU setempat (jika PWNU tidak

aktif)dan atau berita acara pembentukan PW IPPNU

olehPPIPPNU.

Pasal198

ProsedurPendirianPimpinanCabang

1. Pendirian dan pembentukan pimpinan cabang dapat

dilakukan dengan syarat dalam satu Kabupatenatau

Kota telahmempunyai3PimpinanAnakCabangdan

atau6PimpinanKomisariatatau45anggota(PRTBab

IVpasal19ayat2).


2. ApabiladiKabupatenatauKotatersebutsudahberdiri

PC, tidak diperbolehkan mengajukan pembentukan

cabang kembali kecuali karena alasan khusus yang

harusterlebihdahuludimusyawarahkandenganPW

IPPNUatauPCNUsetempat.

3. Pemohonan untuk membentuk pimpinan wilayah

disampaikankepadaPCNUsetempat.

4. PW akan melayangkan surat permohonan pendirian

PCIPPNUkepadapenguruscabangNUsetempatuntuk

membentukPCIPPNU.

5. Bila PCNU tidak aktif, maka PW IPPNU akan

membentukPCIPPNUberdasarknpersetujuanBadan

OtonomNUsetempatuntukmembentukPCIPPNU.

6. Setelah terbentuk PC IPPNU, PP mengirimkan surat

pengesahannya dengan rekomendasi dari

PCNU/BanomNUsetempat(jikaPCNUtidakaktif)dan

atau berita acara pembentukan PC IPPNU oleh PW

IPPNU.

Pasal199

ProsedurPendirianCabangIstimewa

1. Pendirian dan pembentukan Cabang Istimewa dapat

dilakukandengansyaratdalamsuatuNegaratersebut


telahmempunyaisekitar30anggotadansudahberdiri

PCINU.

2. Permohonan untuk membentuk Cabang Istimewa

disampaikanolehPPIPPNUkepadaPCINUsetempat.

3. PP akan melayangkan surat permohonan

pembentukan PCI IPPNU kepada PCI NU (sesuai

dengan ayat 2) untukmembentuk Pimpinan Cabang

IstimewaIPPNU.

4. Setelah terbentuk PCI IPPNU, PP mengirim surat

pengesahannya dengan rekomendasi PCI NU/Banom

NU setempat (jika PCI NU nya tidak aktif) dan atau

beritaacarapembentukanPCIIPPNUolehPPIPPNU.

Pasal200

ProsedurPendirianAnakCabang

1. Pendirian dan pembentukan Anak Cabang dapat

dilakukan dengan syarat dalam satu daerah

Kecamatantelahmempunyai3pimpinanrantingdan

atau3pimpinankomisariatdanatau15anggota(PRT.

BabIVPasal19ayat3).

2. Apabila di daerahKecamatan tersebut sudah berdiri

PAC,tidakdiperbolehkanmengajukanpendirianAnak

Cabang kembali kecuali karena alasan khusus yang

dimusyawarahkanterlebihdahuluMWCNUsetempat.


3. Permohonan untuk mendirikan anak cabang

disampaikan kepada PC dengan rekomendasi dari

MWCNUyangbersangkutan.

4. PC segera melayangkan surat permohonan

pembentukanPACIPPNUkepadapengurusMWCNU

setempatuntukmembentukPACIPPNU.

5. Setelah terbentuk PAC, PC mengirim surat

pengesahannya dengan rekomendasi MWC

NU/BanomNUsetempat(jikaMWCNUnyatidakaktif)

danatauberitaacarapembentukanPACIPPNUolehPC

IPPNU.

Pasal201

ProsedurPendirianRanting,AnakRanting,

KomisariatdanPKPT

1. Pendirian dan pembentukan Pimpinan Ranting,

Pimpinan Anak Ranting dan Pimpinan Komisariat

dapat dilakukandengan syarat di dalam satuDusun,

Desa, Kelurahan, Lembaga Pendidikan, Ponpes dan

Perguruan Tinggi yang telah mempunyai anggota

sekurang-kurangnya10orang(sesuaidenganPRTBab

IVpasal19ayat4).

2. Apabila di daerah sebagaimana ayat 1 sudah berdiri

PR, PAR, PK, dan PKPT, maka tidak diperbolehkan


mengajukanpendiriankembalikecualikarenaalasan

khusus yang dimusyawarahkan terlebih dahulu

dengan PC, PAC (jika sudah terbentuk) dan PR

NU/KetuaLembagaPendidikan/Ponpessetempat.

3. Permohonan untuk mendirikan PR atau PK,

disampaikankepadaPCdenganrekomendasidariPAC

(kalau sudah terbentuk) dan PR NU/Ketua Lembaga

Pendidikan/Ponpessetempat.

4. PermohonanuntukmendirikanPKPerguruanTinggi

disampaikankepadaPWdenganrekomendasiPCdan

atauPCNUsetempat.

5. PCsegeramemberikanmandatkepadaPACsetempat

untukmembentukPRatauPKIPPNUdiSekolahatan

PondokPesantrenyangbersangkutan.

6. PWsegeramemberikanmandatkepadaPCsetempat

untuk membentuk PKPT di Perguruan Tinggi

setempat.

7. Setelah terbentuk PAR, PR ,PK dan PKPT, maka PC

IPPNU setempat segera mengirim surat

pengesahannya dengan rekomendasi PR/PAR

NU/BanomNU setempat (jika PR/PARNUnya tidak

aktif) dan atau berita acara pembentukan

PR/PAR/PK/PKPTIPPNUolehPCIPPNU.


BABXXIX

PENGESAHANKEPENGURUSAN

Pasal202

PengesahanPimpinanPusat

1. Setelah selesainya Kongres, Pimpinan Pusat

mengajukan permohonan pengesahan tentang

kepengurusanPimpinanPusatkepadaPengurusBesar

NahdlatulUlama.

2. Surat permohonan pengesahan harus disertakan

lampiran:

a. Hasil-hasilkeputusanKongres

b. Berita acara danatau surat keputusan Kongres

tentangpemilihanKetuaUmumPimpinanPusat;

c. Berita acara penyusunan kepengurusan oleh tim

formatur;

d. SusunanpengurusPimpinanPusatlengkap.

e. SuratRekomendasidariPBNU

f. Suratpermohonanpengesahansebagaimanaayat

(2)ditandatanganiolehKetuaUmumTerpilihDan

SekretarisUmum.

g. Surat Pengesahan ditandatangani oleh Ketua

Umum dan Sekretaris Jendral Pengurus Besar


Nahdlatul Ulama dengan tanda tangan dan

stempelbasah.

h. Dalam hal kepengurusan Pimpinan Pusat yang

bersangkutan bermasalah dan atau persyaratan

pengajuan belum lengkap, Pengurus Besar

NahdlatulUlamaberhaktidakmenerbitkansurat

pengesahan sampai masalah selesai dan atau

semuasyarat-syaratpengajuandipenuhi.

Pasal203

PengesahanPimpinanWilayah

1. Setelah selesainya Konferensi Wilayah, pimpinan

wilayah mengajukan permohonan rekomendasi

tentang susunan pengurus Pimpinan Wilayah yang

bersangkutan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul

Ulamasetempat.

2. Pimpinan wilayah selanjutnya mengajukan surat

permohonan pengesahan tentang kepengurusan

Pimpinan Wilayah yang bersangkutan kepada

PimpinanPusat.

3. Suratpermohonanrekomendasisebagaimanaayat(1)

dan permohonan pengesahan sebagaimana ayat (2)

harusdisertakanlampiran:

a. Hasil-hasilkeputusanKonferensiWilayah;


b. BeritaacaradanatausuratkeputusanKonferensi

Wilayah tentang pemilihan ketua Pimpinan

Wilayah;


formatur;

d. SusunanpengurusPimpinanWilayahlengkap;

e. SuratrekomendasiPengurusWilayahNahdalatul

Ulama/BanomNUsetempat(jikaPWNUnyatidak

aktif).

f. Surat permohonan pengesahan ditandatangani

olehKetuadansekretarispimpinanwilayah.

g. Suratpermohonanpengesahansebagaimanaayat

(2) ditembuskan kepada Pengurus Wilayah

NahdlatulUlamasetempat.

h. Bentukdanformatsuratpermohonanpengesahan

sebagaimanasuratumumyangtelahdiaturdalam

PedomanAdministrasiIPPNU.

i. Setelah menerima pengajuan pengesahan dan

tertib administrasinya, serta mempelajari

sungguh-sungguh susunan kepengurusan,

Pimpinan Pusat menerbitkan surat pengesahan

tentangPimpinanWilayahyangbersangkutan.


j. Jika semua persyaratan pengajuan telah

terpenuhi, Pimpinan Pusat wajib menerbitkan

suratpengesahan.

k. Bentukdanformatsuratpengesahandiaturdalam


l. Apabila dalam hal kepengurusan Pimpinan

Wilayah yang bersangkutan bermasalah danatau

persyaratanpengajuanbelum lengkap,Pimpinan

Pusatberhaktidakmenerbitkansuratpengesahan

sampai masalah selesai danatau semua syarat-

syaratpengajuandipenuhi.

m. Surat Pengesahan ditandatangani oleh Ketua

Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat

dengantandatangandanstempelbasah.

n. Surat Pengesahan dikirim kepada Pimpinan

Wilayah yang bersangkutan dengan tembusan

kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan

PengurusWilayahNahdlatulUlamasetempat.

Pasal204

PengesahanPimpinanCabang

1. Setelah selesainya Konferensi Cabang, pimpinan

cabang mengajukan permohonan rekomendasi

tentang susunan pengurus Pimpinan Cabang yang


bersangkutan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul

UlamadanPWIPPNUsetempat.

2. Pimpinan cabang selanjutnya mengajukan surat


Pimpinan Cabang yang bersangkutan kepada

PimpinanPusat.

3. Surat permohonan rekomendasi sebagaimana ayat

(1)danpermohonanpengesahansebagaimanaayat

(2)harusdisertakanlampiran:

a. Hasil-hasilkeputusankonferensicabang;


Cabang tentang pemilihan ketua Pimpinan

Cabang;


formaturcabang;

d. SusunanpengurusPimpinanCabanglengkap;

e. Surat rekomendasi Pengurus Cabang Nahdlatul

Ulama/BanomNUsetempat(jikaPCNUnyatidak

aktif);

f. Surat rekomendasi Pimpinan Wilayah IPPNU

setempat.

4. Suratpermohonanpengesahanditandatanganioleh

ketuadansekretarispimpinancabang.


5. Suratpermohonanpengesahanditembuskankepada

Pimpinan Wilayah IPPNU dan Pengurus Cabang


6. Bentuk dan format surat permohonan pengesahan

sebagaimana surat umum yang telah diatur dalam


7. Jika semua persyaratan pengajuan telah terpenuhi,

Pimpinan Pusat wajib menerbitkan surat

pengesahan.

8. Bentuk dan format surat pengesahan diatur dalam


9. Apabila dalam hal kepengurusan Pimpinan Cabang

yangbersangkutanbermasalahdanataupersyaratan

pengajuan belum lengkap, Pimpinan Pusat berhak

tidakmenerbitkansuratpengesahansampaimasalah

selesai danatau semua syarat-syarat pengajuan

dipenuhi.

10. SuratPengesahanditandatanganiolehKetuaUmum

danSekretarisUmumPimpinanPusatdengantanda

tangandanstempelbasah.

11. SuratPengesahandikirimkepadaPimpinanCabang

yang bersangkutan dengan tembusan kepada

PengurusBesarNahdlatulUlama,PimpinanWilayah


IPPNU dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

setempat.

Pasal205

PengesahanPimpinanCabangIstimewa

1. Setelah selesainya Konferensi Cabang Istimewa,

pimpinan cabang istimewamengajukanpermohonan

rekomendasi tentang pengesahan susunan pengurus

PimpinanCabangIstimewayangbersangkutankepada

PengurusCabangIstimewaNahdlatulUlamasetempat.

2. Pimpinan cabang istimewa selanjutnya mengajukan

suratpermohonanpengesahantentangkepengurusan

PimpinanCabangIstimewayangbersangkutankepada

PimpinanPusat.




a. Hasil-hasil keputusan konferensi cabang

istimewa;


Cabang Istimewa tentang pemilihan ketua

PimpinanCabangIstimewa;


formaturcabangistimewa;


d. Susunan pengurus Pimpinan Cabang Istimewa

lengkap;

e. Surat rekomendasi Pengurus Cabang Istimewa

Nahdlatul Ulama/Banom NU setempat (jika PCI

NUnyatidakaktif);

4. Suratpermohonanpengesahansebagaimanaayat(2)

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pimpinan

cabangistimewa.





PimpinanPusatwajibmenerbitkansuratpengesahan.

7. Apabila dalam hal kepengurusan Pimpinan Cabang

Istimewa yang bersangkutan bermasalah danatau

persyaratan pengajuan belum lengkap, Pimpinan

Pusat berhak tidak menerbitkan surat pengesahan

sampaimasalah selesai danatau semua syarat-syarat

pengajuandipenuhi.




9. Surat pengesahan harus ditandatangani oleh Ketua

UmumdanSekretarisUmumPimpinanPusatdengan

tandatangandanstempelbasah.

10. Surat pengesahan dikirim kepada Pimpinan Cabang

Istimewa yang bersangkutan dengan tembusan

kepadaPengurusBesarNahdlatulUlamadanPengurus

CabangIstimewaNahdlatulUlamasetempatsetempat.

Pasal206

PengesahanPimpinanAnakCabang

1. Setelah selesainya Konferensi Anak Cabang,

Pimpinan Anak Cabang mengajukan permohonan

rekomendasi tentang susunan pengurus Pimpinan

Anak Cabang yang bersangkutan kepada Majelis

WakilCabangNahdlatulUlamasetempat.

2. Pimpinan Anak Cabang selanjutnya mengajukan

surat permohonan pengesahan tentang

kepengurusan Pimpinan Anak Cabang yang

bersangkutankepadaPimpinanCabang.




a. Hasil-hasilkeputusankonferensianakcabang;


b. Berita acara dan atau surat keputusan

Konferensi Anak Cabang tentang pemilihan

ketuaPimpinanAnakCabang;

c. Berita acara penyusunan kepengurusan oleh

timformatur;

d. SusunankepengurusanPimpinanAnakCabang;

e. Surat rekomendasi Majelis Wakil Cabang

Nahdlatul Ulama/Banom NU setempat (jika

MWCNUnyatidakaktif).

4. Surat permohonan pengesahan sebagaimana ayat

(2) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris

pimpinananakcabang.

5. Surat permohonan pengesahanditembuskan

kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama

setempat.

6. Bentukdanformatsuratpermohonanpengesahan

sebagaimanasuratumumyang telahdiaturdalam


7. Jikasemuapersyaratanpengajuantelahterpenuhi,

Pimpinan Cabang wajib menerbitkan surat

pengesahan.

8. Apabila dalam hal kepengurusan Pimpinan Anak

Cabang yang bersangkutan bermasalah danatau


persyaratan pengajuan belum lengkap, Pimpinan

Cabang berhak tidak menerbitkan surat

pengesahansampaimasalahselesaidanatausemua

syarat-syaratpengajuandipenuhi.

9. Bentukdanformatsuratpengesahandiaturdalam


10. SuratpengesahanharusditandatanganiolehKetua

dan Sekretaris Pimpinan Cabang dengan tanda


11. Surat pengesahan dikirim kepada Pimpinan Anak

Cabang yang bersangkutan tembusan kepada

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus

MajelisWakilCabangNahdlatulUlamasetempat.

Pasal207

PengesahanPimpinanRantingdanPimpinanAnak

Ranting

1. Setelah selesainya rapat anggota, Pimpinan Ranting

dan atau Pimpinan Anak Ranting mengajukan

permohonanrekomendasitentangsusunanpengurus

Pimpinan Ranting dan atau Pimpinan Anak Ranting

yang bersangkutan kepada Pengurus Ranting



2. Pimpinan Ranting dan atau PimpinanAnak Ranting

selanjutnya mengajukan surat permohonan

pengesahan tentang kepengurusan pimpinan yang

bersangkutankepadaPimpinanCabang.




a. Hasil-hasilkeputusanrapatanggota;

b. Berita acara danatau surat keputusan rapat

Anggota tentang pemilihan ketua Pimpinan

RantingdanatauAnakRanting;


formatur;

d. Susunan pengurus Pimpinan Ranting dan atau

pimpinanAnakRanting;

e. Surat rekomendasi pengurus ranting NU/Banom

NUsetempat(jikaPRNUnyatidakaktif);

4. Surat permohonan pengesahan ditandatangani oleh

ketua dan sekretaris Pimpinan Ranting dan atau

PimpinanAnakRanting.

5. Surat permohonan pengesahan ditembuskan kepada

PimpinanAnakCabang.







pengesahan.

8. Apabila dalam hal kepengurusan Pimpinan Ranting

dan atauPimpinanAnakRanting yangbersangkutan

bermasalah danatau persyaratan pengajuan belum

lengkap,PimpinanCabangberhaktidakmenerbitkan

surat pengesahan sampai masalah selesai dan atau

semuasyarat-syaratpengajuandipenuhi.




danSekretarisPimpinanCabangdengantandatangan

danstempelbasah.

11. Surat pengesahan dikirim kepada Pimpinan Ranting

dan atauPimpinanAnakRanting yangbersangkutan

dengantembusankepadaPengurusCabangNahdlatul

Ulama dan Pengurus ranting Nahdlatul Ulama

setempat.


Pasal208

PengesahanPimpinanKomisariatdanKomisariat

PerguruanTinggi

1. Setelah selesainya rapat anggota, Pimpinan

Komisariat mengajukan permohonan rekomendasi

tentangsusunanpengurusPimpinanKomisariatyang

bersangkutankepadapimpinanlembagapendidikan

ataupondokpesantrensetempat.

2. PimpinanKomisariat selanjutnyamengajukansurat


pimpinan Komisariat yang bersangkutan kepada

PimpinanCabang.




a. Hasil-hasilkeputusanrapatanggota;

b. Berita acara danatau surat keputusan rapat

Anggota tentang pemilihan ketua Pimpinan

Komisariat;

c. Beritaacarapenyusunankepengurusanolehtim

formatur;

d. SusunanpengurusPimpinanKomisariat/PKPT;


e. Surat rekomendasi pimpinan lembaga

pendidikan atau pondok pesantren setempat

(jikadiperlukan);

4. Suratpermohonanpengesahanditandatanganioleh

ketuadansekretarisPimpinanKomisariat/PKPT.

5. Suratpermohonanpengesahanditembuskankepada

PimpinanAnakCabang.






pengesahan

8. Apabila dalam hal kepengurusan Pimpinan

Komisariat/PKPT yang bersangkutan bermasalah

danatau persyaratan pengajuan belum lengkap,

Pimpinan Cabang berhak tidak menerbitkan surat

pengesahansampaimasalahselesaidanatausemua

syarat-syaratpengajuandipenuhi.





dan Sekretaris Pimpinan Cabang dengan tanda


11. Surat pengesahan dikirim kepada Pimpinan

Komisariat/PKPT yang bersangkutan dengan

tembusankepadaPengurusCabangNahdlatulUlama

dan lembaga pendidikan atau pondok pesantren

setempat.

Pasal209

KewenanganPenerbitandanPengajuanPengesahan

1. Dalam struktur IPPNU, tingkat kepengurusan yang

berwewenangmenerbitkanSuratPengesahanadalah

PimpinanPusatdanPimpinanCabang.

2. PimpinanPusatmenerbitkanSuratPengesahanuntuk

PimpinanWilayahdanPimpinanCabang.

3. Pimpinan Cabang menerbitkan Surat Pengesahan

untuk Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting,

Pimpinan Anak Ranting dan Pimpinan Komisariat

sertaPimpinanKomisariatPerguruanTinggi.

4. Dalamhalpimpinandiatasnyabelumterbentuk,maka

pengajuan pengesahan cukup dengan rekomendasi

pengurusNUsetempat.


5. Pengajuanpengesahankepengurusanpadapimpinan

yang baru dibentuk, dilakukan oleh pengurus baru

sesuai dengan susunan kepengurusan yang telah

dibentukolehtimformaturdanataupengurusharian.

Pasal210

MasaBakti

1. Pengurus yang menduduki masa jabatan di semua

tingkatan kepengurusan tidak diperbolehkan

menduduki lebih dari 2 (dua) masa bakti berturut-

turutpadatingkatkepengurusanyangsama.

2. Dalam keadaan khusus apabila yang bersangkutan

terpilihmenjadiketuaumum/ketuapadamasabakti

yangke3(tiga)makadiperbolehkan.

3. Ketua umum/ketua yang dipilih pada

kongres/kongres luar biasa, konferensi/konferensi

luarbiasadanrapatanggota/rapatanggotaluarbiasa

tidak dapat dipilih kembali pada masa bakti

selanjutnyapadatingkatkepengurusanyangsama.

4. Keadaan khusus sebagaimana ayat (1 dan 2) yaitu

apabila dalam semua tingkatan kepengurusan ada

kekosongan jabatan dan atau kebutuhan yang

mendesak, maka dapat menjabat kembali disertai

persetujuan pengurus NU pada tingkatan yang


bersangkutan, dengan tetap mengacu pada PD-PRT

danatauperaturanorganisasiyangberlaku.

Pasal211

ToleransiMasaAktifPengesahan

1. Setelah berakhirnya masa jabatan pada semua

tingkatanIPPNUberdasarkanmasaaktifyangtertera

pada surat pengesahan, maka jika terjadi

keterlambatan pelaksanaan

Kongres/Konferensi/Rapat Anggota, di kenakan

toleransimasa aktif Pengesahanpaling lama3 (tiga)

bulan kecuali dalam kondisi tertentu akan diatur

dalamperaturanPimpinanPusat.

2. Apabila ayat (1) di atas tidak terpenuhi, maka

kepengurusan tingkatdiatasnyaberhakmenerbitkan

ST (Surat Teguran) 1, II, III dengan masing-masing

jarak7hariatau1MinggutiapkalipenerbitanSurat

Teguran

3. Apabila ayat (2) di atas tetap tidak terpenuhi,maka

kepengurusan tingkat di atasnya berhak meminta

kepadaPimpinanPusatatauPimpinanCabangIPPNU

setempat untuk membekukan SP, serta berhak

mengkartekerKepengurusan IPPNUyang telahhabis

masatoleransinyatersebut.


BABXXX

PELANTIKANDANPEMBEKALANPENGURUS

Pasal212

PelaksanaanPelantikan

1. PengurusPP,PW,PC,PCI,PAC,PR,PK,PKPTdan

PAKPTsebelummenjalankantugas,seyogyanya

terlebihdahuludilantik.

2. PelantikanpengurusPPolehPBNU,pengurusPWdan

PCIolehPP,PColehPW,PKPTdanPAColehPC

sedangPR,PARdanPKSekolah/PondokPesantren

dilantikolehPACsertaPKPTdanPAKPT

3. Apabilamasing-masingtingkatorganisasiyang

mempunyaitugasuntukmelantiksedang

berhalangan,makadapatdilantikolehpengurusNU

sesuaitingkatanmasing-masing.

Pasal213

SusunanAcaraPelantikan

1. SusunanAcaraPelantikanIPPNUsebagaiberikut:

2. Pembukaan.

3. PembacaanayatsuciAl-Qur’an.

4. MenyanyikanlagukebangsaanIndonesiaRaya.

5. MenyanyikanmarsIPPNU.

6. ProsesiPelantikan.


7. ProsesiSerahTerimaJabatan(dariKetuaDemisioner

kepadaKetuaBaru/yangmewakili)

8. Sambutan-sambutan

9. Penutup/Do’a

Pasal214

ProsesiPelantikan

1. ProsesiPelantikanIPPNUsebagaiberikut:

2. PembacaanSuratPengesahan

3. PembaiatandanPelantikan.

4. PenandatangananBeritaAcaraPelantikan.

5. PenyerahanBendera/Pataka

Pasal215

NaskahBaiatdanPelantikan

NaskahpelantikanpengurusPP,PW,PC,PCI,PAC,PR,

PARdanPKsertaPKPTadalahsebagaiberikut:

NaskahBaiat:


AsyhaduanLaaIlaahaIllallahwaAsyhaduanna

MuhammadanRasulullah.

RadlituBillahiRabbawabilIslamiDiinawabi

MuhammadinNabiyyawaRasuula.


NaskahPelantikan:

Kamisebagaipengurus.....(sebutkansesuaitingkatanya)

IPPNU.....(sebutkandaerahnya)denganpenuhtanggung

jawabdanataskemauansendiri,denganini

menyatakan:

1. Kami akan mempertahankan dan mengamalkanPancasila dan UUD 1945 secara murni dankonsekuen.

2. Kami akan mendedikasikan diri untukrnenyumbangkan tenaga dan pikiran untukmenunjang programpembangunan dalammenujumasyarakat adil dan makmur yang diridlai AllahSWT.

3. Kami akanmenjunjung tinggimartabat dan namabaik agama Islam serta berusaha mewujudkanterlaksananyaajaranagamaIslamAhlussunnahwaljama’ahdalammasyarakat.

4. Kami akan melaksanakan tugas dan kewajibansebagaipengurusuntukkepentinganorganisasidanmasyarakatsecarakeseluruhan.

5. KamiakantaatdanpatuhkepadaPeraturanDasardanPeraturanRumahTangga IkatanPelajarPutriNahdlatulUlama.

LaaHaulawaLaaQuwwataIllaBillahil‘Aliyyil‘Adhiem


Pasal216

PembekalanPengurus

1. Kepengurusanbarupadasemuatingkatandiwajibkan

mengadakan pembekalan pengurus berupa orientasi

danatauup-grading.

2. Orientasi Pengurus adalahupaya menyamakan

persepsi dan wawasan setiap pengurus terhadap

persoalan,kebutuhandanagenda-agendaorganisasi.

3. Up-grading adalah upaya untuk meningkatkan

kesiapan dan kemampuan setiap pengurus agar bisa

melaksanakan tugas sesuai dengan posisi dan

jabatannya.

4. Orientasi pengurus dan up-grading difasilitasi oleh

fasilitatoryangberpengalamandalamorganisasidan

gerakansosial.

5. Orientasi pengurus dan up-grading bisa diisi dengan

agenda tambahan berupa ceramah dan kegiatan

outbond.


BABXXXI

PERENCANAANPROGRAMKERJAPasal217

RencanaProgram

1. Setiap tingkat kepengurusan diharuskan menyusun

rencanaprogramkerja.

2. Rencanaprogramkerja sebagaimana ayat (1) terdiri

dari:

3. Rencana Program Jangka Pendek, yaitu setengah

tahunan untuk PR, PAR dan PK, satu tahunan untuk

PAC,PC,PWdanPP;

4. Rencana Program Jangka Menengah, yaitu rencana

program satu masa khidmat sesuai masing-masing

tingkatkepengurusan.

Pasal218

PenyusunanRencanaProgram

1. RencanaProgramJangkaPendek,selanjutnyadisebut

RPJP, disusunmelalui rapat pleno di masing-masing

tingkat kepengurusan denganmenjabarkan program

jangkamenengah.

2. Rencana Program Jangka Menengah, selanjutnya

disebutRPJM,disusunmelaluirapatkerjadimasing-


masing tingkatan dengan menjabarkan hasil

permusyawaratanpadamasing-masingtingkat.

3. Untuk mendukung penyusunan RPJM sebagaimana

ayat(2),dilakukanrencanastrategis.

4. Untuk mencapai tujuan organisasi secara nasional,

maka semua penyusunan program harus merujuk

pada Garis Besar Program Perjuangan dan

Pengembangan(GBPPP)hasilKongres.

Pasal219

Rencanastrategis.

1. Rencana Strategis sebagaimana Pasal 213 ayat (3)

dilakukan untukmewujudkan perencanaan program

kerjayang tepatsasaran, terencana, terukur, integral

danstrategis.

2. RencanaStrategissebagaimanaayat(1)dilaksanakan

sebelum pelaksanaan rapat kerja di setiap tingkat

kepengurusan.

3. Rencana Strategissetidaknya bisa dilakukan dengan

tahapansebagaiberikut:

a. analisisSWOTdanstakeholder;

b. penerjemahan visi dan misi ketua umum/ketua

terpilih;

c. penerjemahanvisidanmisiIPPNUsecaranasional;


d. identifikasidanklasifikasimasalah;

e. perumusanlangkah-langkahpenyelesaianmasalah;

f. perumusanprogram;

g. penentuankegiatan;

4. Hasil Rencana Strategisselanjutnya dirumuskan

menjadi bahan rapat kerja dimasing-masing tingkat

kepengurusan.

BABXXXII

RAPAT-RAPATPasal220

RapatRutin

1. RapatPlenoParipurnaadalahrapatyangdihadirioleh

pembinadansemuapengurus.

2. RapatPlenoadalahrapatyangdihadiriolehPengurus

HariandanDepartemen-departemensertaLembaga.

3. RapatHarianadalahrapatyangdihadiriolehpengurus

hariandanKetuaLembaga.

Pasal221

RapatKerja

1. Rapat kerja diselenggarakan oleh masing-masing

tingkatankepengurusan.

2. Rapat Kerja adalah rapat yang dihadiri : untuk

tingkatanPusatolehPP,PWdanPCI(PRTpasal43ayat


2),untuktingkatanWilayahdihadiriolehPWdanPC

(PRTpasal47ayat2),untukCabangdihadiriolehPC

,PKPT dan PAC (PRT pasal 51 ayat 2), untuk Anak

Cabang dihadiri oleh PAC, PR dan PK (PRT pasal 55

ayat2).

3. Pimpinan Ranting dan Komisariat dapat

menyelenggarakanrapatkerjasesuaidengankondisi

dankebutuhan.

4. Rapat kerja diselenggarakan untuk menerjemahkan

keputusan permusyawaratan yang lebih tinggi

(Kongres/Konferensi/Rapat Anggota), menjabarkan

hasil strategic planning (SP), danmenyerap aspirasi

kepengurusansatutingkatdibawahnya.

5. Rapatkerjamembahasevaluasiprogram,penyusunan

jadwal/ program kerja serta penjabarannya sesuai

dengantingkatanorganisasi.

6. Hasil-hasil rapat kerja tersebut selanjutnya

dirumuskan oleh kepengurusan yang bersangkutan

menjadiRencanaProgramJangkaMenengah(RPJM).

Pasal222

RapatTimdanPansus

Rapat tim dan atau pansus diadakan sesuai dengan

penugasanyangdiberikanpadatingkatanorganisasidan


berkewajibanmemberikanlaporantertuliskepadayang

menugaskan.

Pasal223

Rapat/PersidanganBersama

Sesuai dengan asas keberiramaan IPPNU-IPNU dalam

merealisasikanprogramorganisasiyangtertuangdalam

DeklarasiPekalongandapatdiadakanRapat/Persidangan

Bersamadisemuatingkatanorganisasi.

Pasal224

KeabsahanKeputusanRapat

1. Pengambilankeputusanpadarapatdinyatakanabsah

apabilamemenuhiquorum.

2. Qourum sebagaimana ayat (1) terpenuhi jika rapat

dihadiri minimal 2/3 dari jumlah pengurus pada

masing-masingtingkatkepemimpinan.

3. Apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat-rapat

dapatditundasampaibataswaktutertentu.

BABXXXIII

PERSIDANGANPasal225

Persidangan

1. SidangPlenoadalahsidangyangdilaksanakandalam

forumpermusyawaratanIPPNUyangbersifatumum.


2. Sidang Pleno Gabungan adalah sidang yang dihadiri

oleh semua peserta sebagaimana ayat 1, dengan

menggabungkan antara peserta dari IPPNU dengan

pesertadaribadanotonomyangsetaradenganIPPNU,

dengan pengertian apabila kegiatan di atas tersebut

bergabungantaraIPPNUdenganbadanotonomyang

lain.

3. SidangKomisiyaitusidangyangdihadiriolehsetengah

lebih satu peserta sidang sebagaimana ayat 2 yang

sudah diatur oleh Steering Comittee

(PanitiaPengarah)padamasing-masingtingkatandan

membicarakanmasalah-masalahyangbersifatkhusus.

Pasal226

StatusdanHakPeserta

Pesertapersidanganterdiridari:

1. Peserta tetap yakni utusan yang mempunyai hak

berbicara (usul/ saran) dan hak suara (memilih/

dipilih).

2. Peserta Peninjau yakni utusan yang hanya

mempunyaihakberbicara(usul/saran).

3. Undangan yang mempunyai hak berbicara (usul/

saran)denganizinpimpinansidang.


Pasal227

TataTertibPersidangan

Tata tertib persidangan secara keseluruhan dapat

disusun secara fleksibel sesuai dengan kondisimasing-

masingtingkatan.

BABXXXIV

KEUANGANPasal228

IuranAnggota

1. SetiapanggotaIPPNUbolehdikenakaniuran

anggota.

2. Besaraniurananggotaditentukanpimpinan

setempat.

3. PembagianiurananggotadiaturolehPP,PW,PC,

PAC,PRdanPK,PKPTsertaPAKPT.

BABXXXV

ALUMNI1. Alumni adalah keseluruhan kader purna baik yang

terlibat dalam struktur pembina, banom NU lain,

maupunyangadadibidangatauprofesilain.

2. Alumni dapat mengikatkan diri dalam jalinan

komunikasi melalui sebuah wadah yang bersifat

terbuka,kekeluargaandantidakterikat.


BABXXXVI

KLASTERORGANISASIPasal229

Definisi

Klaster adalah pengelompokan Pimpinan Wilayah,

PimpinanCabangIstimewa,PimpinanCabang,Pimpinan

Anak Cabang, Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi,

Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat , PAKPT

berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh

PeraturanOrganisasi.

Pasal230

TujuandanFungsi

Penetapan Klaster organisasi Ikatan Pelajar Putri

NahdlatulUlama,bertujuanuntuk:

Menentukanpemetaanorganisasidanlangkahyangtepat

dalamperawatanorganisasidankader.

Pasal231

PenetapanKlaster

PenetapanKlasterorganisasiIkatanPelajarPutri

NahdlatulUlamaberfungsiuntuk:

1) Mengetahuikinerjaorganisasidenganmengacupada

indikator- indikator yang telah ditentukan secara

proporsional;


2) Mengetahuilangkahperawatanorganisasidankader

yangtepat;

3) Meningkatkankualitasdankinerjaorganisasi

Pasal232

CakupanPembagianKlasterOrganisasi

PembagianKlasterorganisasiIkatanPelajarPutri

NahdlatulUlamadilaksanakanmencakupPW,PCI,PC,

PAC,PKPT,PAKPT,PRdanPK.

Pasal233

KomponenPembagianKlaster

Komponen pembagianKlasterorganisasiIkatanPelajar

PutriNahdlatulUlamadidasarkankepadakondisi

masing-masingdaerahdimanaPW,PCI,PC,PAC,PKPT,

PAKPT,PRdanPKmeliputi:

1) JumlahpimpinanIPPNUdibawahnya

2) Programyangdilaksanakan

3) Dukunganstakeholderdanmajlisalumni

4) Kondisigeografis

Penetapan Klaster organisasi Ikatan Pelajar Putri

Nahdlatul Ulama berdasarkan penilaian akumulatif

terhadapbobotindikatorseluruhparamater.


Pasal234

ParameterPenetapanKlasterPimpinanWilayah

1. Paramater jumlah pimpinan IPPNU dibawahnya

denganketentuansebagaiberikut:

a. Jumlah keaktifan Pimpinan dibawahnya

berjumlah 60%-100% dari seluruh jumlah

kab/kotadiProvinsitersebut,ditetapkandengan

bobotnilai25(duapuluhlima)

b. Jumlah keaktifan Pimpinan dibawahnya


kab/kota di Provinsi ditetapkan dengan bobot

nilai10(sepuluh)

c. Jumlah keaktifan Pimpinan dibawahnya


kab/kotaProvinsiditetapkandenganbobotnilai5

(lima)

2. Parameter program kerja yang telah dilaksanakan


a. Program yang dilaksanakan berjumlah 60%-

100%dariprogramkerjayangtelahditentukandi

Pimpinanterkaitditetapkandenganbobotnilai25

(duapuluhlima)


b. Programyangdilaksanakanberjumlah20%-59%

dari program kerja yang telah ditentukan di


(sepuluh)

c. Program yang dilaksanakan berjumlah 0%-19%



(lima)

3. Parameter dukungan stakeholder dan majlis alumni


a. Dukungan stakeholder dan majlis alumni kuat

ditetapkandenganbobotnilai25(duapuluhlima)

b. Dukungan stakeholder danmajlis alumni sedang

ditetapkandenganbobotnilai10(sepuluh)

c. Dukungan stakeholder dan majlis alumni lemah

ditetapkandenganbobotnilai5(lima)

4. Parameterkondisigeografisdenganketentuansebagai

berikut:

a. Kondisigeografisdenganaksesmudahditetapkan

denganbobotnilai25(duapuluhlima)

b. Kondisigeografisdenganaksessedangditetapkan

denganbobotnilai10(sepuluh)


c. Kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan

denganbobotnilai5(lima)

Pasal235

1. PenetapanKlaster PWberdasarkan akumulasi bobot

nilai empat parameter tersebut dengan ketentuan

sebagaiberikut:

a. PW dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan

masukKlasterHijau

b. PW dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan

masukKlasterKuning

c. PW dengan nilai akumulasi 20-35 ditetapkan

masukKlasterMerah

Pasal236

ParameterPenetapanKlasterPimpinanCabang





kecamatanditetapkandenganbobotnilai25(dua

puluhlima)




kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 10

(sepuluh)



kecamatnditetapkandenganbobotnilai5(lima)






(duapuluhlima)




(sepuluh)




(lima).






b. Dukungan stakeholderdanmajlis alumni sedang




4.Parameterkondisigeografisdenganketentuansebagai

berikut:







Pasal237

1. Penetapan Klaster PC berdasarkan akumulasi bobot


sebagaiberikut:

2. PCdengannilai akumulasi80-100ditetapkanmasuk

KlasterHijau

3. PC dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan masuk

KlasterKuning

4. PC dengan nilai akumulasi 20-35 ditetapkan masuk

KlasterMerah


Pasal238

ParameterPenetapanKlasterPimpinanAnak

Cabang





kecamatanditetapkandenganbobotnilai25(dua

puluhlima)



kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 10

(sepuluh)



kecamatanditetapkandenganbobotnilai5(lima)




100%dariprogramkerjayangtelahditentukan

b. diPimpinanterkaitditetapkandenganbobotnilai

25(duapuluhlima)


c. Programyangdilaksanakanberjumlah20%-59%



(sepuluh)

d. Program yang dilaksanakan berjumlah 0%-19%



(lima).









4.Parameterkondisigeografisdenganketentuansebagai

berikut:








Pasal239

1. PenetapanKlasterPACberdasarkanakumulasibobot

nilaiempatparametertersebutdenganketentuan

sebagaiberikut:

a. PACdengannilaiakumulasi80-100ditetapkan

masukHijau

b. PACdengannilaiakumulasi40-75ditetapkan

masukKlasterKuning

c. PACdengannilaiakumulasi20-35ditetapkan

masukKlasterMerah

Pasal240

ParameterPenetapanKlasterPimpinanKomisariat

PerguruanTinggi



a. Jumlahkeaktifananggota berjumlah60%-100%

dari seluruh jumlah mahasiswi di kampus


b. Jumlahkeaktifananggotadibawahnyaberjumlah

20%-59% dari seluruh jumlah mahasiswi


kampus ditetapkan dengan bobot nilai 10

(sepuluh)



mahasiswi dikampus ditetapkan dengan bobot

nilai5(lima)






(duapuluhlima)




(sepuluh)




(lima).

3. Parameterdukunganstakeholderdanmajlisalumni









4. Parameter kondisi geografis dengan ketentuan

sebagaiberikut:







Pasal241

1. PenetapanKlasterPKPTberdasarkanakumulasi

bobotnilaiempatparametertersebutdengan

ketentuansebagaiberikut:

a. PKPTdengannilaiakumulasi80-100ditetapkan

masukKlasterHijau

b. PKPTdengannilaiakumulasi45-75ditetapkan

masukKlasterKuning


c. PKPTdengannilaiakumulasi30-40ditetapkan

masukKlasterMerah

Pasal242

ParameterPenetapanKlasterPimpinanRanting



a. Jumlah keaktifan anggota dalam database

berjumlah60%-100%ditetapkandenganbobot

nilai25(duapuluhlima)

b. Jumlah keaktifan anggota dalam database

berjumlah 20%-59%ditetapkan dengan bobot

nilai10(sepuluh)

c. umlah keaktifan anggota dalam database


penduduk Propinsi ditetapkan dengan bobot

nilai5(lima)






(duapuluhlima)





(sepuluh)




(lima).










berikut:








Pasal243

1. PenetapanKlasterPRberdasarkanakumulasibobot

nilaiempatparametertersebutdenganketentuan

sebagaiberikut:

2. PRdengannilaiakumulasi80-100ditetapkanmasuk

Klaster1(satu)


Klaster2(dua)


Klaster3(tiga)

Pasal244

ParameterPenetapanKlasterPimpinanKomisariat



2. Jumlah keaktifan Pimpinan dibawahnya berjumlah

60%-100% dari seluruh jumlah penduduk Propinsi



20%-59% dari seluruh jumlah pendudukPropinsi




0%-19% dari seluruh jumlah penduduk Propinsi




5. Program yang dilaksanakan berjumlah 60%-100%

dariprogramkerjayangtelahditentukan

6. diPimpinanterkaitditetapkandenganbobotnilai25

(duapuluhlima)

7. Programyangdilaksanakanberjumlah20%-59%dari

programkerjayangtelahditentukan

8. diPimpinanterkaitditetapkandenganbobotnilai10

(sepuluh)

9. Programyangdilaksanakanberjumlah0%-19%dari

programkerjayangtelahditentukan

10. di Pimpinan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 5

(lima).



12. Dukungan stakeholder dan majlis alumni kuat


13. Dukungan stakeholder dan majlis alumni sedang



14. Dukungan stakeholder dan majlis alumni lemah

ditetapkandenganbobotnilai5(lima]


berikut:







Pasal245

1. Penetapan Klaster PK berdasarkan akumulasi bobot


sebagaiberikut:

a. PK dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan

masukKlasterHIJAU

b. PK dengan nilai akumulasi 45-75 ditetapkan

masukKlasterKUNING

c. PK dengan nilai akumulasi 30-40 ditetapkan

masukKlasterMERAH


BABXXXVII

TATACARAPENETAPANKLASTER

Pasal246

1. KlasterPW.ditetapkanolehPP.

2. KlasterPC.ditetapkanolehPW.

3. KlasterPAC.ditetapkanolehPC.

4. KlasterPKPT.ditetapkanPC.

5. KlasterPR.ditetapkanolehPAC.

6. KlasterPK.ditetapkanolehPAC.

Pasal247

PenetapanKlasterPimpinanWilayah

1. PenetapanKlasterPWdiajukanolehPWterkaitkepada

PP.

2. Pengajuan penetapan Klaster PW disertai dengan data

pendukung secara tertulis meliputi empat parameter

sebagaimanaPasal6.

3. PP menerima dan melakukan verifikasi terhadap

pengajuanpenetapanKlastertersebut.

4. Dalam hal syarat pengajuan penetapan Klaster belum

lengkap,PPmengembalikanpengajuantersebutkepada

PW.


5. Dalamhal syarat pengajuan penetapan Klaster telah

lengkap ,PPmenyelenggarakanRapatHarianpenetapan

KlasterPW.

6. PP mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Klaster

PW.

Pasal248

PenetapanKlasterPimpinanCabang

1. PenetapanKlasterPCdiajukanolehPCterkaitkepadaPW

2. Pengajuan penetapan Klaster PC disertai dengan data


sebagaimanaPasal10.

3. Pengajuan penetapan Klaster PC. dilaksanakan secara

kolektif.

4. PW menerima dan melakukan verifikasi terhadap



lengkap,PP.mengembalikanpengajuantersebutkepada

PW.

6. Dalamhal syaratpengajuan penetapan Klaster telah

lengkap, PW menyelenggarakan Rapat Harian

penetapanKlasterPC.

7. PPmengeluarkanSuratKeputusanPenetapanKlasterPC.


Pasal249

PenetapanKlasterPimpinanAnakCabang

1. PenetapanKlasterPACdiajukanolehPACterkaitkepada

PC.

2. Pengajuan penetapan Klaster PAC disertai dengan data


sebagaimanaPasal12.

3. PC menerima dan melakukan verifikasi terhadap



lengkap,PCmengembalikanpengajuan tersebutkepada

PAC.

5. Dalamhal syaratpengajuanpenetapanKlastertelah

lengkap, PCmenyelenggarakanRapatHarian

penetapanKlasterPAC.

6. PCmengeluarkanSuratKeputusanPenetapanKlaster

PAC.

Pasal250

PenetapanKlasterPimpinanKomisariatPerguruan

Tinggi

1. Penetapan Klaster PKPT diajukan oleh PKPT terkait

kepadaPC.


2. PengajuanpenetapanKlasterPKPTdisertaidengandata


sebagaimanaPasal14.

3. PC menerima dan melakukan verifikasi terhadap



lengkap,PCmengembalikanpengajuan tersebutkepada

PKPTdalam hal syaratpengajuan penetapan

Klastertelahlengkap, PC.menyelenggarakanRapat

HarianpenetapanKlasterPKPT.

5. PC. mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Klaster

PKPT.

Pasal251

BagianKeenamPenetapanKlasterPimpinanRanting

1. Penetapan Klaster PR diajukan oleh PR terkait kepada

PAC.

2. Pengajuan penetapan Klaster PR. disertai dengan data


sebagaimanaPasal16.

3. Pengajuan penetapan Klaster PR dilaksanakan secara

kolektif.

4. PAC menerima dan melakukan verifikasi terhadap




lengkap,PACmengembalikanpengajuantersebutkepada

PAC.


lengkap, PAC menyelenggarakan Rapat Harian

penetapanKlasterPR.

7. PACmengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Klaster

PR.

Pasal252

PenetapanKlasterPimpinanKomisariat

1. Penetapan Klaster PK diajukan oleh PK terkait kepada

PAC.

2. Pengajuan penetapan Klaster PK disertai dengan data


sebagaimanaPasal18.

3. Pengajuan penetapan Klaster PK. dilaksanakan secara

kolektif.

4. PAC menerima dan melakukan verifikasi terhadap



lengkap,PACmengembalikanpengajuantersebutkepada

PK.



lengkap,PACmenyelenggarakanRapatHarianpenetapan

KlasterPK.

7. PACmengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Klaster

PK.

BABXXXVIII

PENUTUPPasal253

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk

Pelaksanaan Organisasi ini, akan diatur dalam

PeraturandanatauKeputusanPimpinanPusatIPPNU

jikadianggapperlu.

2. Petunjuk Pelaksanaan Organisasi ini berlaku sejak

ditetapkan sampai denganmasa berlakunya 3 (tiga)

tahun mendatang dan atau sampai dilaksanakan

Konbesberikutnya.





PIMPINANSIDANGKOMISIAKONBESIPPNUTAHUN2020

NurulHidayatiKetua

NanikMaulidahSekretaris

AanAnnisaAnggota



TAHUN2020

PETUNJUKPELAKSANAADIMINISTRASIIKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMA



TentangPETUNJUKPELAKSANAANADMINISTRASI

IKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMANomor:04/PP/SK/7455/XIX/XI/2020



setelah:





yang bersifat khusus di tingkat

nasional dan mempunyai





potensi IPPNU perlu


dankonsekuen


3 Bahwa berhubungan dengan



tentang Petunjuk Pelaksanaan


Kaderisasi,L-KPP,CitraDiridan

Pola Dasar Perjuangan

Organisasi.


BabVIIIPasal13


IPPNUBabVIIIPasal45


Konbes IPPNUyangmembahas

hasil sidang komisi Petunjuk

PelaksanaanAdministrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :1 Petunjuk Pelaksanaan

Administrasi (PPA) sebagaimana




pedomanbakuhakikatdankiprah

organisasiIPPNU

2 Petunjuk Pelaksanaan


dimaksud pada diktum lampiran

keputusan ini secaralengkap dan

terinci tercantumdalamlampiran

yangmerupakan bagian yang tak

terpisahkandarikeputusanini

3 Petunjuk Pelaksanaan



adalah pedoman yang mengikat




4 Keputusaniniberlakusejaktanggal

ditetapkan






JulekhaKetua





TentangPETUNJUKPELAKSANAANADMINlSTRASI

BABI

KETENTUANUMUM

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan

Administrasi(PPOA)iniyangdimaksuddengan:

1. Aadalahkodeindekssuratumumuntuksurat-surat

sekretariat;

2. AlamatSurat adalahnama letakdimana surat yang

akanditujukan.

3. Arsipadalahkumpulan-kumpulanyangterjadikarena

pekerjaanaksi,transaksi,tindaktandukdokumentasi

yang disimpan sehingga pada tiap saat dibutuhkan

dapat disiapkan untuk melaksanakan tindakan

selanjutnya;

4. Badalahkodeindekssuratumumuntuksurat-surat

keuangan;

5. Cadalahkode indekssuratumumuntuksurat-surat

departemen-departemen;

6. CapAgendaadalahCapyangmembuktikansuratyang

diterimatelahdiagendakanuntukditindaklanjuti.


7. DaftarAnggotaadalahDaftaranggotaIPPNU.

8. Daftar Inventaris adalah daftar nama barang yang

dimilikiolehpimpinan.

9. Diktum adalah memuat rumusan keputusan pokok

atauisiyangmerupakanbagianterpentingdarisurat

keputusan.

10. Disposisi adalah petunjuk/catatan keterangan

tentang penyelesaian suatu surat masuk yang

diajukankepadapimpinansecaratertulis;

11. Ekspedisiadalahdatakeseluruhanpengirimandalam

hal surat-surat, alat-alat perlengkapan organisasi

IPPNUyangdikirimbaikmelaluiposataukurir;

12. Haladalahmaksudintiisisurat.

13. Ins. PP adalah kode indeks khusus Surat Instruksi

yangditetapkanolehPimpinanPusat

14. Ins. PW adalah kode indeks khusus Surat Instruksi

yangditetapkanolehPimpinanWilayah

15. Ins. PC adalah kode indeks khusus Surat Instruksi

yangditetapkanolehPimpinanCabang

16. Isisuratadalahuraiandariintisurat.

17. KartutandaanggotaselanjutnyadisebutKTA,adalah

kartu identitas yang menjadi bukti atau tanda

keanggotaanIPPNU.


18. Kekosongan jabatan antarwaktu adalahkosongnya

jabatan kepemimpinan karena yang bersangkutan

berhalangan dalam kurun waktu minimal 3 (tiga)

bulan;

19. Kekosongan Pimpinan adalah kosongnya /

ditinggalkannya jabatan Ketua Umum / Ketua

Terpilihkarenaalasantertentu;

20. KodeIndeksadalahpenomoranuntuksurattertentu

berdasarkanjenisnya;

21. Konsiderans adalah keterangan pendahuluan yang

memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok

pikiranataudasarpembuatankeputusan.

Konsideranterdiri:

a. Menimbang, yaitu pertimbangan-pertimbangan

dan dorongan hal-hal yang menyebabkan

mengapapernyataan/keputusandikeluarkan;

b. Mengingat, yaitu peraturan-peraturan,

ketentuan-ketentuan yang telah ada yang

menguatkan danmenjadi dasar dikeluarkannya

keputusan;

c. Memperhatikan,yaitusaran-sarandanatauSurat

PermohonandariPW,PC,danpihakIain.


22. Diktum adalah pernyataan resmi dari suatu

keputusanuntukmenjadisebuahketetapan.

23. KartuTandaAnggotaselanjutnyadisebutKTAadalah

kartuidentitasanggotaIPPNU.

24. Laporan adalah suatu pemberitahuan resmi

organisasi sebagai pertanggungjawaban kepada

organisasi atau pengurus pemberi wewenang atas

pelaksanaantugasyangtelahdibebankan;

25. Nomor Induk Anggota selanjutnya disebut NIA

adalahpenomoranpadakartutandaanggota.

26. Nomor surat adalah nomor unit pada buku agenda

suratkeluarditambahkodekhususdengansusunan

danurutantertentu.

27. Notulensiadalahcatatansingkat/rangkumantentang

pembicaraan,uraian,ceramah,rapat,perdebatandan

lain-lain.

28. Papan nama adalah papan nama organisasi yang

diperlihatkan secara umum di depan kantor

sekretariat.

29. PakaianresmiadalahpakaianalmamaterIPPNUyang

digunakandalamacara-acaratertentu.


30. Peralatan administrasi adalah peralatan yang

digunakan dalam dan untuk mendukung

penyelenggaraanadministrasiIPPNU

31. Perlengkapansekretariatadalahperlengkapanyang

digunakan untuk mendukung penyelenggaraan

kesekretariatanIPPNU.

32. Si.PPadalahkode indekskhusus surat siaranyang

ditetapkanolehPimpinanPusat

33. Si.PWadalahkodeindekskhusussuratsiaranyang

ditetapkanolehPimpinanWilayah

34. Si.PCadalahkodeindekskhusussuratsiaranyang

ditetapkanolehPimpinanCabang

35. Sistem Administrasi adalah seperangkat pranata,

metode dan atau aturan mengenai administrasi

kesekretariatanIPPNU

36. SRP adalah kode indeks khusus untuk surat

rekomendasi.

37. SPTadalahkodeindeksuntukSuratPengantar

38. Surat-surat adalah segala ketentuan administratif

mengenaisuratmenyurat.

39. Surat instruksi selanjutnya disebut S.Ins. adalah

perintah untuk menjalankan hasil-hasil

keputusan/rapatataukebijakantertentudaritingkat


kepengurusan IPPNU yang lebih tinggi kepada

tingkatkepengurusandibawahnya.

40. Surat keputusan selanjutnya disebut SK adalah

ketentuanorganisasiyangberisihal-halyangbersifat

penetapandanmemilikikekuatanhukum.

41. Surat kuasa selanjutnya disebut Sk adalah surat

pemberian hak dari seseorang atau organisasi

kepadaorangataulembagalain.

42. Surat mandat selanjutnya disebut SM adalah surat

pemberian kuasa organisasi atau seseorang kepada

oranglain

43. Suratpengangkatan selanjutnyadisebutSPkadalah

surat yang memuat tentang pemberian jabatan

fungsionaris kepada seseorang setelah adanya

reshuffledalamkepengurusanpimpinan.

44. SuratpemberhentianselanjutnyadisebutSPhadalah

surat yangmemuat tentangpemberhentian jabatan

fungsionaris kepada pengurus pimpinan karena

melanggarPetunjukPelaksanaanOrganisasi

45. Surat pengesahan selanjutnya disebut SP adalah

surat yang memuat tentang pengesahan pimpinan

baru.


46. Surat rekomendasi pengesahan selanjutnya disebut

SRP adalah surat persetujuan secara formal yang

dikeluarkan oleh organisasi yang berwenang

terhadaphasilkeputusansecaramusyawarah.

47. SuratSiaranselanjutnyadisebutSiadalahpenjelasan

tertulis sebagai pernyataan sikap resmi organisasi

atassesuatuhalatauperistiwatertentu.

48. Suratumumadalahsuratyangdipergunakanuntuk

tujuan-tujuanumum.

49. Surat bersama adalah surat yang dikeluarkan atas

namaIPPNUdenganbanomNUatauOKP.

50. Suratketeranganadalahsuratyangberisipenjelasan

tentangkeadaanseseorangatausesuatu.

51. Tanda Tangan adalah yang bertanggungjawab atas

dikeluarkannyasurat.

52. TempatdanTanggalSuratadalahnamatempatdan

waktupenetapansurat.

53. Tembusan adalah bagian surat yang menunjukkan

pihakatauoranglainyangjugaberhakmendapatkan

surattersebut.


BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal1

Maksud

Sistemadministrasidimaksudkansebagaipedoman

pengelolaan administrasi IPPNU disemua tingkat

kepengurusandanberlakusecaranasional.

Pasal2

Tujuan

Sistem administrasi dimaksud dalam pasal 2

bertujuanuntuk:

1. Mendukungkinerjaorganisasisecaraumum

2. Menjamin penyelenggaraan administrasi yang

teratur

3. Mengoptimalkanpotensikesekretariatan

BABIII

RUANGLINGKUPADMINISTRASI

Pasal3

CakupanSistemAdministrasi

1. Sistem admnistrasi mencakup pengelolaan

keseluruhanaspekadministrasisecaraterpadu.

2. Aspek administrasi yang menjadi ruang lingkup

adalah:


a. Persuratan

b. PeralatanAdministrasi

c. Perlengkapan

BABIV

PERSURATAN

Pasal4

Jenis-JenisSurat

Adapaunjenis-jenissuratsebagaimanaberikut:

1. SuratInstruksi

2. SuratKeputusan

3. SuratKuasa

4. SuratMandat

5. SuratPengangkatandanPemberhentian

6. SuratPengantar

7. SuratPengesahan

8. SuratRekomendasiPengesahan

9. SuratSiaran

10. SuratTeguran

11. SuratBersama

12. SuratKeterangan

13. SuratUmum


Pasal5

SuratInstruksi

SuratInstruksiterdiridari3(tiga)macam:

a. SuratInstruksiPimpinanPusat

b. SuratInstruksiPimpinanWilayah

c. SuratInstruksiPimpinanCabang

d. SuratInstruksiPimpinanAnakCabang

e. SuratInstruksiPKPT

Pasal6

SuratKeputusan

1. Surat Keputusan memuat 3 (tiga) bagian, sebagai

berikut:

a. Konsiderans;

b. Diktum;

c. TempatdanTanggalSurat.

2. Surat Keputusan ditetapkan berdasarkan hasil

adanyakeputusanRapatPleno.

3. Surat Keputusan IPPNU terdiri atas 9 (sembilan)

macam:

a. SuratKeputusanPimpinanPusat

b. SuratKeputusanPimpinanWilayah

c. SuratKeputusanPimpinanCabang

d. SuratKeputusanPimpinanAnakCabang


e. SuratKeputusanPimpinanRanting

f. SuratkeputusanPimpinanAnakRanting

g. Surat Keputusan Pimpinan Komisariat Perguruan

Tinggi

h. SuratKeputusanPimpinanKomisariat

i. SuratKeputusanPimpinanCabangIstimewa

Pasal7

SuratKuasa

1. Suratkuasaharusdisebutdengan jelasnama, tanda

tangandansetempelorganisasiyangmemberikuasa.

2. Dalamsuratkuasaharusdisebutdenganjelasnama,

jabatandanataualamatyangdiberikuasa.

3. Surat kuasa harus menyebut dengan jelas maksud

pemberiankuasatersebut.

4. Suratkuasaharusmenyebutmasaberlakunya surat

kuasatersebut.

Pasal8

SuratMandat

1. IsiSuratmandatadalah:

a. namadantandatanganyangmemberimandat.

b. namadanjabatanyangdiberimandat.

c. maksudpemberianmandat.

d. masaberlakunyasuratmandat.


2. Surat mandat diberikan kapada penyelenggara

kegiatan, untuk membuktikan pelimpahan

wewenangpadatingkatkepengurusantertentu

3. Setelah mandat itu betul-betul dilaksanakan, yang

diberiwewenangharusmelaporkansecaratertulis.

Pasal9

SuratPengangkatandanPemberhentian

Surat Pengangkatan danPemberhentian ditetapkan

berdasarkan keputusan hasil rapat pleno dan atau

rapat pleno paripurna pada setiap tingkatan

pimpinan.

Pasal10

SuratPengantar

Isisuratpengantaradalah:

a. Penerima

b. Nama,jumlahdanketeranganbarang

c. Nama,jabatandantandatanganpengirim

Pasal11

SuratPengesahan

1. SuratpengesahandikeluarkanolehPimpinanPusat

IPPNUdanPimpinanCabangIPPNU.

2. Suratpengesahanmemuat3(tiga)bagian:

a.Konsiderans;


b.Diktum;

c.TempatdanTanggalSurat.

3.DiktumSuratPengesahanterdiridari

a. Pengesahan Pimpinan Pusat IPPNU atau Pimpinan

CabangIPPNU;

b. Batasan waktu masa bakti pimpinan IPPNU

berdasarkan pelaksanaan Kongres, Konferensi dan

RapatAnggota.

Pasal12

SuratRekomendasiPengesahan

1.Untuk rekomendasi pengesahan pengurus baru,

dikeluarkanoleh

a. Lembaga pendidikan atau pondok pesantren

setempatuntukPK

b. PRNUuntukPR,PAR

c. MWCNUuntukPAC,PR

d. RektoratauMWCNUuntukPKPTdanPAKPT

e. PCNUuntukPC

f. PWNUuntukPW

2. RekomendasiPengesahanPWNUdiberikan,setelah

PW NU menerima surat permohonan rekomendasi

bersama tembusan surat permohonan pengesahan

PWyangbersangkutan.


3. RekomendasiPengesahanPWdiberikan,setelahPW

menerimasuratpermohonanrekomendasibersama

tembusan surat permohonan pengesahan PC yang

bersangkutan

4. Rekomendasi Pengesahan PW dialamatkan kepada

PP dan PC IPPNU yang bersangkutan, dengan

tembusanPWNUdanPCNUyangbersangkutan.

5. RekomendasiPengesahanPACdiberikansetelahPAC

menerima surat permohonan rekomendasi dan

tembusan surat permohonan pengesahan dari PR/

PAR/PKyangbersangkutan.

6. Rekomendasi Pengesahan PAC dialamatkan kepada

PC dan PR/PAR/PK/PKPT/PAKPT yang

bersangkutandengan tembusanpengurusMWCNU

dan pengurus Ranting NU atau kepala

sekolah/madrasah/pimpinan pondok pesantren

yangbersangkutan.

7. Surat Rekomendasi Pengesahan ini merupakan

pengesahan sementara sampai dengan turunnya

suratpengesahandariPPatauPC


Pasal13

SuratSiaran

SuratSiaranterdiridari:

a. SuratSiaranPimpinanPusat

b. SuratSiaranPimpinanWilayah

c. SuratSiaranPimpinanCabang.

Pasal14

SuratTeguran

1. Surat Teguran ditetapkan berdasarkan hasil Rapat

Pleno.

2. SuratTeguranterdiridari:

a. SuratTeguranPimpinanPusat;

b. SuratTeguranPimpinanWilayah;

c. SuratTeguranPimpinanCabang.

d. SuratTeguranPimpinanAnakCabang

e. SuratTeguranPimpinanRanting

f. SuratTeguranPimpinanAnakRanting

g. SuratTeguranPKPT

h. SuratTeguranPAKPT

i. SuratTeguranPimpinanKomisariat


Pasal15

SuratBersama

1. Surat dapat dibuat apabila isi surat tersebut

menyangkutkepentinganbersama.

2. Suratbersamacukupditandatanganiolehsalahsatu

unsur pimpinan harian IPPNU yang ditunjuk dan

salahsatuunsurpimpinanharianbadanotonomNU

atau OKP yang ditunjuk berikut stempel yang

bersangkutan.

3. Suratbersamamemuatkolom-koloma/b/c/d/e.

4. Penjelasan:

Koloma :nomorurutsuratkeluarbersama.

Kolomb :tingkatanorganisasi.

Kolomc :tulisanIPPNU–BanomNU/OKP.

Kolomd :bulanpengeluaransuratbersama.

Kolome :angkatahunyangsedangberjalan.

Contoh :07/PC/IPPNU-IPNU/III/2011

5. Bila tidak memiliki kop bersama, dapat

mempergunakan salah satu dari kop surat tercetak

yangdimilikiIPPNU/BanomNU/OKP.

6. Apabilakopsuratbersamatidaktercetak,makakop

tulisan IPPNU-Banom NU/OKP tidak disingkat

sebagaimanapembuatankopsurattercetak.


7. Koppenutupsuratdapatdisingkatdalamsatujajaran

baris.

Contoh: Pimpinan Cabang IPPNU-Banom NU/OKP

Bandung.

Pasal16

SuratKeterangan

IsiSuratketeranganadalah:

a. nama dan tanda tangan yang memberi keterangan

disertaistempelorganisasi.

b. namadanjabatanyangdiberiketerangan.

c. Isisuratketerangan.

d. Kegunaansuratketerangan.

Pasal17

SuratUmum

1. Surat umum adalah surat kesekretariatan yang

dikeluarkansesuaikebutuhanorganisasi.

2. Yang dimaksud surat umum seperti Surat

permohonan audiensi, surat peminjaman, surat

caretaker,dll.

Pasal18

FormatSurat

1. Format kertas surat terdiri dari format Surat

PengesahandariPPdanformatsuratlainnya.


2. FormatSuratPengesahandariPP

a. UkurankertasyangdipakaiadalahA4.

b. Warnakertasputih.

c. Jeniskertasconcorde70gram.

3. Formatsuratlainnya.

a. Ukuran kertas yang dipakai dalam surat

menyuratIPPNUadalahF4(33x22cm)

b. Warnakertasputih.

c. JeniskertasHVS70gram.

4. SuratditulisdenganfontTimesNewRoman

Pasal19

KepalaSurat

1. Surat organisasi di lingkungan IPPNU harus

mempergunakankepalasurat.

2. Kepalasuratmemuat:

a. Lambang IPPNU dengan ukuran alas sama

dengantinggi3,5cm.

b. Nama tingkatan kepengurusan organisasi

menggunakanhurufgaramondukuran20.

c. Tulisan ‘Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama’

menggunakanhurufgaramondukuran16.

d. Nama wilayah kerja menggunakan garamond

ukuran16.


e. AlamatsekretariatlengkapmenggunakanTimes

NewRomanukuran10.

f. Lambang IPPNU dicetak sesuai warnanya dan

diseragamkandarimulaitingkatanpusatsampai

dengantingkatanranting/komisariat.

3. Kepalasuratdicetakdenganwarnadasarputihdan

warnahurufhitam.

4. Tulisan kepala surat terletak di sebelah kanan

lambang,ditulisdenganhurufbesar semua, kecuali

alamatsekretariatdandenganposisimiring.

Pasal20

Nomor,LampirandanHalSurat

1. Dibawahkepalasuratberturut-turutditulis:

-Nomor :

-Lampiran :

-Hal :

2. Nomor surat ditulis dengan susunan dan urutan

sebagaiberikut:a/b/c/d/e/f/g

Keterangankolom:

a. Nomorurutsuratkeluarpadabukuagenda;

b.Kodetingkatkepengurusandenganketentuan:

PP : untukPimpinanPusat

PW : untukPimpinanWilayah


PC : untukPimpinnCabang

PAC : untukPimpinanAnakCabang

PR : untukPimpinanRanting

PAR : untukPimpinanAnakRanting

PKPT : untuk Pimpinan Komisariat

PerguruanTinggi

PAKPT : untuk Pimpinan Anak Komisariat

PerguruanTinggi

PK : untukPimpinanKomisariat

PCI : untukPimpinanCabangIstimewa

c. Diisidengankodeindeksyangketentuannyasebagai

berikut:

Kodeindeksumum:

A :SuratuntuklingkunganinternalIPPNU

B :SuratuntuklingkunganeksternalIPPNU

C : Surat untuk NU, banom lain, lembaga di

lingkunganNU.

Kodeindekskhusus:

- SK :SuratKeputusan

- SP :SuratPengesahan

- SPk/SPh :Surat pengangkatan /

pemberhentian

- SM :SuratMandat


- S.Ins.PP :InstruksiPimpinanPusat

- S.Ins.PW:InstruksiPimpinanWilayah

- S.Ins.PC :InstruksiPimpinanCabang

- Si.PP :SiaranPimpinanPusat

- Si.PW :SiaranPimpinanWilayah

- Si.PC :SiaranPimpinanCabang

- SRP:SuratRekomendasiPengesahan

- SPT :SuratPengantar

- Sk :SuratKuasa

- S.Ket :SuratKeterangan

d. Diisi dengan tahun kelahiran IPPNU, diambil dua

angkaterakhirdaritahunHijriyahdanMasehi.

e. Diisi denganperiodesasi kepengurusan yang sedang

berjalandenganangkaromawi.

f. Diisidenganbulan,menggunakanangkaromawi.

g. Diisidengantahunpembuatansuratyangterdiridari

empatdigit.

Contoh:005/PP/SK/7455/XVI/III/2020

3.Lampiran diisi apabila beserta surat-surat tersebut

disertakansurat-suratataudokumen lain.Misalnya

surat keterangan, riwayat hidup, laporan, notulen,

statemen dan lain sebagainya dengan ketentuan

sebegaiberikut:


a. Jumlah lampiran cukup disebut dengan angka

misalnya2atau3.

b. Angka pada lampiran menunjukkan jumlah jenis

lampiran,bukanjumlahlembaran.

c. Jikajumlahingindisebutkan,ditulisdidalamkurung,

contoh: 2 (7). Artinya lampiran ada 2 (dua) jenis

denganjumlah7(tujuh)lembar.

4.Halditulisisipokokpersoalanyangdibicarakandalam

suratdengansingkatdanjelas,misalnya:

- Laporankeuangan

- PermohonanAudiensi

- Permohonanpengesahan

5. Untuknomorsuratkepanitiaantertentuyangdibuat

oleh tingkat kepengurusan, pengaturannya

diserahkan sepenuhnya kapada masing-masing

tingkatkepengurusan.

6. Penomoran surat lembaga diatur dalam peraturan

organisasi lembaga masing-masing, dengan tetap

mengacupadaketentuandiatas


Pasal21

TujuandanAlamatSurat

1. Surat-surat yangditujukankepadaorganisasidalam

lingkungan IPPNU cukup rnenggunakan kata-kata

sopan”Yth”ditambahtitiksatu.

2. TujuanSuratdapatditujukansecarasendiriataupun

massal.

Pasal22

IsiSurat

1. Isisuratsupayadijagatetapsopandanhormat.

2. Isi surat ditulis secara sistematis, menggunakan

bahasaIndonesiayangbaikdanbenarsesuaidengan

EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) serta jelas dan

mudahdimengerti.

3. Kalau menggunakan singkatan hendaknya dipakai

singkatanyanglazimdipakaiumum.

Pasal23

FormasiSurat

1. Isisuratkeseluruhanberbentukblockstyle.

2. Penggunaan spasi disesuaikan dengan isi surat dan

ukurankertassecaraproporsional.

3. Kosongkan¼bagianhalamanmukasuratsebelahkiri

untuktempatdisposisibagisialamat.


Pasal24

PembukadanPenutupSurat

1. Katapembukauntuksurat-suratIPPNUadalah:

§ Assalamu’alaikumWr.Wb.

§ Bismillahirrahmanirrahim.

2. Katapenutupnyaadalah:

§ Wallahulmuwaffiqilaaaqwamiththariq

§ Wassalamu’alaikumWr.Wb.

3. Ketentuan ayat 1 dan 2 dipakai untuk surat-surat

umum IPPNU, kecuali surat keputusan, kuasa,

mandat, pengantar, keterangan, pengangkatan dan

pemberhentian, hanya menggunakan

“Bismillahirrahmanirrahim” sebagai pembuka dan

“Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq” sebagai

penutup.

4. Katapembukadanpenutupterletakdigarisalinea.

Pasal25

TanggalSurat

1. Tangggalsuratditulisdisebelahkananbawah.

2. Tanggal surat didahului oleh nama kota kedudukan

kantororganisasi.

3. Surat-surat harus memuat tanggal bulan, tahun

HijriyahkemudianMasehi.


Contoh:

Jakarta,09DzulQo’dah1435H

04September2014M

Pasal26

TandaTangan

1. Setiapsuratharusmenyebutdenganjelaspihakyang

mengirim beserta penanggungjawabnya sesuai

dengan tingkat kepengurusan di daerah kerja

masing-masingdanditulisdenganhurufkapital.

2. Penulisan tingkatanorganisasiditulisdenganhuruf

kapitaldanterletakditengah-tengah.

3. PenulisanNamapejabatditulisdenganhurufkapital,

dicetak tebal dan bergaris bawah di atas nama

jabatan,penulisanjabatanditulisdenganhurufkecil

dicetakmiring.

Contoh;

PIMPINANWILAYAH


PROVINSIKALIMANTANSELATAN

RUSIMAHKetua

JULAIHASekretaris


4. Apabila sudah mempunyai NIA, penulisan nama

pejabat dibawah jabatan, nama digaris bawahi dan

ditambahkandenganNIA.

PIMPINANCABANG


KOTAPALEMBANG

Ketua

ROFIQORAHMAWATI

NIA:73.14.0605.0097

Sekretaris

RIZKIAMALIA

NIA:73.14.0806.0123

5. Dalam setiap penandatanganan surat harus

menggunakanstempelorganisasiyangberlaku.

6. Stempel dibubuhkan diantara nama ketua dan

sekretaris, dengan menutup sebagian dari tanda

tangansekretarisdanberlakubagisemuajenissurat

IPPNU.


Pasal27

Tembusan

1.Tembusanditulisdibagianakhir surat setelah tanda

tangan.

2. Penulisan tembusan diawali dengan “Yth.”

menggunakan huruf Times New Roman ukuran 10,

dimiringkan(italic)

BABIV

PERALATANADMINISTRASI

Pasal27

Laporan

1. PPmembuatlaporankepadaPBNUpersemester.

2. PWberkewajibanmemberi laporankegiatankepada

PPsetahunsekali.

3. PC berkewajiban memberi laporan kepada PW

setahunsekali.

4. PAC, PR, PAR, PK dan PKPT berkewajibanmemberi

laporankepadaPCpersemester.

5. Laporanmemuat3(tiga)bagiansebagaiberikut:

a. Pendahuluan

b. IsiLaporan

c. Penutup


Pasal28

LaporanPertanggungjawaban

1. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang

disampaikan oleh ketua umum/ketua di hadapan

Kongres/Konferensi/Rapat Anggota sebagai

pertanggung jawaban kepemimpinan organisasi

selamamasakhidmattertentu.

2. Laporan pertanggungjawaban disusun sebagai

berikut:

a. pendahuluan;

b. programkerja

c. pelaksanaankegiatan

d. adminisntratif

e. hambatan-hambatan

f. kesimpulan

g. saran/usul

h. penutup

Pasal29

LaporanPenugasan

1. Laporanpenugasanadalahlaporanyangdisampaikan

oleh pengurus atas keikutsertaannya dalam suatu


kegiatanyangdilaksanakanbaikolehIPPNUmaupun

institusilain.

2. Laporan penugasan terdiri atas beberapa bagian

berikut:

a. pendahuluan;

b. nama,waktudantempatpelaksanaankegiatan;

c. ringkasanumumhasilkegiatan;

d. hambatan-hambatan;

e. kesimpulan;

f. rekomendasi;

g. penutup.

Pasal30

LaporanKegiatan

1. Laporan kegiatan adalah laporanpelaksanaan suatu

kegiatan, yang disampaikan oleh panitia dan/atau

ketua koordinator pelaksana program / kegiatan

kepada organisasi melalui ketua/wakil ketua yang

membidangiyangbersangkutan.

2. Laporan kegiatan terdiri dari beberapa bagian

berikut:

a. pendahuluan;

b. pelaksanaankegiatan

c. laporankeuangankegiatan


d. hambatan-hambatan

e. kesimpulan

f. saran/usul

g. penutup

h. lampiran-lampiran

Pasal31

LaporanProgramKerja

1. Laporan program kerja adalah laporan menyeluruh

mengenai program kerja yang telah dilaksanakan

olehbidang/departementertentu.

2. Laporanprogramkerja disampaikanoleh sekretaris

umum/sekretaris kepada ketua umum/ketua,

bendahara umum/bendahara kepada ketua/ketua

umum, ketua/wakil ketua kepada ketua

umum/ketua, ataukoordinatordepartemenkepada

ketua dan/atau wakil ketua selaku koordinator

program.

3. Laporan program kerja selanjutnya dilaporkan

kepadarapatpleno.

4. Laporan program kerja dibuat dalam bentuk tabel

yangmemuatkolom-kolomsebagaiberikut:

a. nomorurut;

b. programkerja;


c. bidang

d. bentukkegiatan;

e. pelaksanaan(waktudantempat);

f. hambatan-hambatan;.

g. Usul/saran

h. keterangan.

5. Diatastabelbertuliskan"LaporanProgramKerja"dan

di bawahnya dicantumkan nama dan tanda tangan

penanggungjawab.

Pasal32

LaporanPelaksanaanProgram

1. Laporan pelaksanaan program adalah laporan

lengkap tentang suatu program yang telah

dilaksanakan.

2. Laporan pelaksanaan program disampaikan oleh

organisasikepadapihaklainyangmendanaiprogram

atau yang memberikan kepercayaan untuk

melaksanakanprogram.

3. Laporan pelaksanaan program memuat memuat

beberapabagianberikut:

a. pendahuluan;

b. namaprogram;

c. waktudantempatpelaksanaanprogram;


d. rangkaiankegiatan;

e. pesertapadasetiapkegiatan;

f. uraianumumout-putprogram;

g. laporanpenggunaananggaran;

h. hambatan-hambatan;

i. kesimpulan;

j. rekomendasi;

k. penutup.

4. Laporan pelaksaaan program ditandatangai oleh

ketuaumum/ketuadansekretarisumum/sekretaris

,sertaberstempel.

Pasal33

BeritaAcara

1. Berita acara adalah suatu bentuk laporan yang

menyatakan secara utuh sebuah peristiwa formal

yangtelahberlangsung.

2. Beritaacaramemuatinformasiberikut:

a. hari/tanggal/bulan/tahun;

b. waktu/jamsaatkejadian;

c. tempatkejadian/peristiwa;

d. alamat,tempatkejadian/peristiwa;

e. isiberitayangdilaporkan;


f. nama dan jabatan yang membuat berita acara

(disertaitandatangan);

g. stempelorganisasi.

3. Berita acara sebaiknya juga diketahui oleh pihak-

pihakyangberkepetingan(Bilamungkindistempel,

jika yang berkepentingan tersebut mewakili

organisasi).

Pasal34

Notulensi

1. Notulensi adalah buku catatan resmi tentang

pembicaraan, kesepakatan atau keputusan yang

diambildalampertemuan,rapat-rapatataudiskusi-

diskusi.

2. Notulesi juga merupakan bahan pertimbangan,

peringatan dan evaluasi setiap menyelenggarakan

pertemuan, rapat dan diskusi pada tahap-tahap

berikutnya.

3. Isinotulensiyangterpentingadalah:

a. NamaKegiatan

b. Hari/Tanggal

c. Tempatkegiatan

d. Waktumulaidanberakhir.

e. Jumlahkehadiran.


f. Namadanjabatanpemimpinrapat

g. Namadanjabatanpembuatnotulen

h. Agendaacara

i. Usulan

j. Saran/Pendapat

k. Keputusan-keputusan

l. Tandatangannotulis

Pasal35

Ekspedisi

1. Buku ekspedisi adalah buku yang digunakan untuk

mencatat pengiriman surat/ barang administrasi/

perlengkapanorganisasibaikmelaluikurirmaupun

pos.

2. Bukuekspedisibergunasebagaibuktibahwabarang

yang dikirim benar-benar telah diterima oleh yang

bersangkutan.

3. Buku ekspedisi dibuat dalam bentuk tabel yang

memuatkolom-kolomsebagaiberikut:

a. nomorurut;

b. tanggalpengiriman;

c. jenisbarang;

d. alamattujuan;

e. isi/perihal(jikaberupasurat);


f. tanggaldannomorsurat(jikaberupasurat);

g. lampiran(jikaada);

h. tandatanganpenerima/terapos.

Pasal37

BukuTamu

1. Buku tamu adalah buku yang digunakan untuk

mencatattamu-tamuyangdatangdanberkeperluan

denganorganisasi.

2. Bukutamudibuatdalambentuk tabelyangmemuat

kolom-kolomsebagaiberikut:

a. nomorurut;

b. hari,tanggal,jam;

c. namalengkaptamu;

d. organisasi/institusitamu;

e. jabatan/statustamu;

f. alamat;

g. keperluan;

h. tandatangantamu.

Pasal38

BukuDaftarHadir

1. Bukudaftarhadiradalahbukuyangdigunakanuntuk

mencatatkehadiranpesertarapat,diskusi,lokakarya,

pelatihanataupertemuan-pertemuanlain.


2. Buku daftar hadir dibuat dalam bentuk tabel yang


a. nomorurut;

b. namalengkap;

c. jabatan;

d. alamat;

e. tandatangan.

3. Di setiap halaman buku daftar hadir ditulis nama,

hari/tanggaldanagendapertemuan.

Pasal39

DaftarKegiatan

1. Buku daftar kegiatan adalah buku yang digunakan

untuk mencatat setiap kegiatan organisasi, baik

internalmaupuneksternal.

2. Bukudaftarkegiatandibuatdalambentuktabelyang


a. nomorurut;

b. nama/jeniskegiatan;

c. hari/tanggalpelaksanaankegiatan;

d. pelaksana

e. waktu(pagi,siang,malam/seharipenuh,dll);

f. tempatpelaksanaan;


g. keterangan: mencatat hal-hal yang penting,

sepertiadanyamakalah,dsb.

Pasal40

BukuKeuangan

1. Buku keuangan adalah buku pembukuan keuangan,

baik pemasukan maupun pengeluaran anggaran

organisasi.

2. Buku keuangan dibuat dalam bentuk tabel yang


a. nomorurut;

b. tanggaltransaksi(pemasukan/pengeluaran);

c. uraiansumberpemasukan;

d. uraianpenggunaandana;

e. debit;

f. kredit;

g. jumlah;

h. keterangan(jikaperlu).

3. Buku dapat dipisahkan antara buku kas umum dan

bukupembantu


Pasal41

BukuAgenda

1. Buku agenda adalah buku pencatatan keluar dan

masuknya surat yang digunakan untuk

mengagendakanperistiwaataukejadianpadasurat.

2. Bukuagendadibagimenjadidua,yaitu:

a. bukuagendasuratkeluar;

b. bukuagendasuratmasuk.

3. Bukuagendasuratkeluardibuatdalambentuktabel


a. nomorurut;

b. nomorindekssurat;

c. tujuansurat;

d. nomorsurat;

e. tanggalsurat;

f. isi/perihalsurat;

g. keterangan.

4. Bukuagendasuratmasukdibuatdalambentuktabel


a. nomorurut;

b. nomorindekssurat;

c. tanggalsuratditerima;

d. pengirim;


e. isi/perihalsurat;

f. tanggalsurat;

g. terusan;

h. catatandisposisi;

i. keterangan;

Pasal42

Arsip

1. Kegunaanarsip:

a. Untukpembuktian

b. Untukkorespondensi

c. Untukpenyusunansejarah

d. Untukstatistik

e. Untukpublikasi

f. danlain-lain

2. Jenis-jenisarsipyaitu

a. Arsipkeluar

b. Arsipmasuk

Pasal43

Pengarsipan

1. Pengarsipansuratkeluar:

a. Untuksurat-suratkeluardiarsipkandalambrief

ordnerataumap.

b. Pengarsipansuratdisusundengannomorurut.


c. Dalam mengarsipkan hendaknya dipisahkan

antaratahunyangsatudengantahunyanglain.

d. Untuksurat-suratkeluarbersamaIPPNUdengan

banomlainnyadiarsipkandalammaptersendiri.

2. PP harus mempunyai sekurang-kurangnya 5(Iima)buahmapsurat-suratkeluar:

a. Untuksurat-suratpengesahanPWdanPC.

b. Untuk surat-surat peraturan, keputusan,

instruksidansiaranPP.

c. Untuk surat-surat kepada PBNU dan neven-

nevennyasertabadanotonom.

d. Untuk surat-surat kepada instansi, organisasi

ekstern.

e. Untuksurat-suratumum.

3. PW harus mempunyai sekurang-kurangnya 5

(lima)buahmapsurat-suratkeluar:

a. Untuksurat-suratrekomendasiPC.

b. Untuk surat-surai peraturan, keputusan,

instruksidansiaranPW.

c. Untuk surat-surat kepada PW NU dan neven-



ekstern.



4. PC/PCIharusmempunyaisekurang-kurangnya5(lima)buahmapsurat-suratkeluar:

a. Untuksurat-suratpengesahanPAC,PR,PARdan

PK.

b. Untuk surat-surat peraturan, keputusan,

instruksidansiaranPC.

c. Untuk surat-surat kepada PCNU dan neven-



ekstern.


5. PAC harus mempunyai sekurang-kurangnya 5

(lima)buahmapsurat-suratkeluar:

a. Untuksurat-suratrekomendasiPRdanPK.

b. Untuksurat-suratkeputusanPAC.

c. Untuk surat-surat kepadaMWCNU dan neven-



ekstam.



6.PR/PK/PAR/PKPTdanPAKPTharusmempunyai

sekurang-kurangnya4(empat)buahmapsurat-

suratkeluar:

a. Untuk surat-surat keputusan PR/

PAR/PK/PKPT/PAKPT.

b. Untuk surat-surat kepada NU dan neven-

nevennya, badan otonom NU, Kepala sekolah/

madrasahdanpimpinanpondokpesantrendan

PerguruanTinggi.

c. Untuk surat-surat kepada instansi, organisasi

ekstern.

d. Untuksurat-suratumum.

7.Pengarsipansuratmasuk:

a. Untuk surat-suratmasuk disimpan dalam brief

ordnerataumap.

b. Surat-surat yang diarsipkan disusun dengan

berdasartanggalditerimanyasurat.

c. Dalam mengarsipkan hendaknya dipisahkan

antaratahunyangsatudengantahunyanglain.

8. PP harus mempunyai sekurang-kurangnya 8

(delapan)buahmapsurat-suratmasuk:

a. Untuksurat-suratpermohonanpengesahandari

PWdanPC.


b. Untuk surat-surat intern organisasi IPPNU

(selainpermohonanpengesahan).

c. Untuksurat-suratNUdanneven-nevennyaserta

badanotonom.

d. Untuksurat-surateksternorganisasi.

e. Untuk surat-surat bersama IPPNU-IPNU intern

dariPW/PC.

f. Untuksurat-suratbersamaIPPNU-IPNUdariNU

dannevensertabadanotonom.

g. Untuk surat-surat bersama IPPNU-IPNU dari

organisasiekstern.

h. Mapkhususformulirkeanggotaan.

9. PW harus menyediakan sekurang-kurangnya 6

(enam)buahmap:

a. Untuksurat-suratdariPP.

b. Untuk surat-surat permohonan rekomendasi

dariPC.

c. Untuk surat-surat dari PC dalam wilayahnya

(selainpermohonanrekomendasi).

d. Untuk surat-surat dari PW NU dan neven-


e. Untuk surat-surat dari

orang/lembaga/organisasiekstern.


f. Mapkhususdataanggota.

10. PC/PCIharasmenyediakansekurang-kurangnya8(delapan)buah

map:

a. Untuksurat-suratdariPP.

b. Untuksurat-suratdariPW.

c. Untuksurat-suratpermohonanpengesahandari

PAC,PRdanPK.

d. Untuk surat-surat dari PAC, PR, dan PK (selain

permohonanpengesahan).

e. Untuk surat-surat dari PC NU dan neven-


f. Untuk surat-surat dari

orang/lembaga/organisasiekstern.

g. Mapkhususdataanggota.

11. PAC harusmenyediakan sekurang-kurangnya 6(enam)buahmap:

a. Untuksurat-suratdariPC.

b. Untuk surat-surat permohonan rekomendasi

pengesahandariPRdanPK.

c. Untuk surat-surat dari PR dan PK (selain

rekomendasi).


d. Untuk surat-surat dari MWC NU dan neven-


e. Untuk surat-surat dari orang/ lembaga/

organisasiekstern.

f. Mapkhususdataanggota.

12. PR/PK/PAR harus menyediakan sekarang-

kurangnya5(lima)buah

map:

a. Untuk surat-surat dari PC (termasuk surat

pengesahan);

b. Untuksurat-suratdariPAC;

c. Untuksurat-suratdariNUdanneven-nevennya

sertabadanotonom;

d. Untuk surat-surat dari

orang/lembaga/organisasiekstern;

e. Mapkhususdataanggota.

13.PKPTharusmenyediakansekarang-kurangnya5

(lima)buahmap:

a. Untuk surat-surat dari PC (termasuk surat

pengesahan);

b. Untuksurat-suratdariNUdanneven-nevennya

sertabadanotonom;


c. Untuk surat-surat dari

orang/lembaga/organisasiekstern;

d. Mapkhususdataanggota.

Pasal44

CapAgenda

1. Capagendaberbentukpersegipanjang.

2. Setiappenerimasuratharusdicapdengancapagenda,

danruangancapagendadiisidengan:

a. Nomorurutagendasuratmasuk.

b. Tanggalpenerimaansuratmasuk.

c. Tanggalkapansurattersebutdibalas/diteruskan.

d. Tandatanganpembuatagenda

Pasal45

DaftarAnggota(Stamboek)

1. SetiapPC,PAC,PR,PAR,PK,PKPTatauPCIdisamping

buku-bukuyanglain,harusmempunyaibukudaftar

anggota(stamboek).

2. Kolom-kolombukudaftaranggotasebagaiberikut:

§ koloma : nomorurut (PC/PAC/PR/PAR/

PKPT/PK/PCI).

§ kolomb :nomorindukanggota.

§ kolomc :namaanggota.

§ Kolomd :tempatdantanggallahir


§ kolome :pendidikanterakhir.

§ kolomf :alamattempattinggal.

§ kolomg :tanggalmasukmakesta

§ kolomh : keterangan (misalnya untuk

keterangan kapan menerima tanda anggota,

kapandiperbaharuidanlain-lain)

Pasal46

DaftarInventaris

1. Setiaptingkatankepemimpinanharusmemilikibuku

daftar inventaris untuk mencatat barang-barang

milikorganisasiyangada.

2. Kolom-kolombukuinventarissebagaiberikut:

§ koloma :nomorunitbarang.

§ kolomb :jenisbarang.

§ kolomc :jumlahbarang.

§ kolomd :asalbarang.

§ kolome : harga barang (kalau didapat dari

membeli).

§ kolomf :tanggalmulaidipakai.

§ kolomg :tanggaltidakdipakailagi.

§ kolomh : keterangan (untuk mencatat,

misalnyaadapenambahanbarangbaruyang

sejenis)


Pasal47

Disposisi

1. Disposisiiniditulisdihalamansuratbagiankiriyang

telahdikosongkan1/4bagian.

2. Yang memberi disposisi hendaknya memberi paraf

dantanggalmembuatdisposisi.

3. Disposisi hendaknyadibuat secara singkatdan jelas

bagiyangmelaksanakannya.

4. Jikadisposisimemerlukankalimatagakpanjangdapat

dibuatdikertas lainkemudianditempelpadasurat

tadi.

5. Disposisi Rep. merupakan singkatan dari

Reproductie atau DAL (Diajukan Lagi) adalah

diajukanlagisuatutandayangdiberiolehpimpinan

yangmaksudnyasurat-surattersebutperludijawab

tetapi belum dapat dikerjakan segera

(ditangguhkan).Surat jenis inihendaknyadisimpan

dalamsatumapkhususyangdikenaldengan istilah

”kleper”.

6. Disposisi Dep. merupakan singkatan dari

Godeponserd,adalahtandayangmaksudnyasurat-

surat tersebut tak perlu dijawab atau diselesaikan,

sehinggasudahdapatdisimpandalammapdep.


Pasal48

StempelOrganisasi

1. Stempel organisasi berbentuk bulat telur atau oval

dengantulisanIkatanPelajarPutriNahdlatulUlama.

2. Didalam bentuk oval terdapat lambang IPPNU dan

tingkatan organisasi melingkar di bawah lambang

dengantigagarisdisampingkiridankananlambang.

3. Warnatintastempeladalahhijau.

4. Pembuatannya dapat dilakukan oleh pimpinan

organisasi di semua tingkatan dengan ketentuan

sesuai dengan contoh yang ada dan diberi tanda

daerahnya.

Pasal49

PapanNama

1. Papan nama adalah papan nama organisasi yang

diperlihatkan secara umum di depan kantor

sekretariat.

2. Papannamaberbentukpersegipanjang.

3. Ukuran:

a. UntukPPberukuran200x150cm;

b. UntukPWberukuran160x80cm;

c. Untuk PC, PAC, PR, PAR, PK, PKPT dan PCI

berukuran140x70cm(skala2:1).


4. Warna:

a. Warnadasarhijaumuda.

b. Warnahurufputih.

c. Warnagaristepikuning.

5. Di sudut sebelah kiri atas tercantum lambang

IPPNU.

Pasal50

PenulisanPapanNama

PenulisanIPPNUdalamlambangmemakailimatitik

di antara huruf-hurufnya dan ditulis dengan huruf

kapital. Contoh : I.P.P.N.U. , sedangkan penulisan

IPPNUdi luar lambang tanpa titik, semuamemakai

hurufkapital,Contoh:IPPNU.

Pasal51

BaganStrukturOrganisasi

1. Bagan struktur organisasi adalah susunan pengurus

yangdibuatdalambentukbagan.

2. Bagan struktur organisasi menjelaskan pembagian

tugas pengurus dalam menjalankan tugas-tugas

organisasi.

3. Dalam pembuatan bagan struktur organisasi pada

setiap jalur komando atau koordinasi dicantumkan

nama,jabatanbesertafotoyangbersangkutan.


4. Struktur organisasi dipasang di dinding

kantor/sekretariat.

Pasal52

PapanAgendaKegiatan

1. Papanagendakegiatanadalahcatatankegiatanyang

hendak dilaksanakan, baik internal maupun

eksternal.

2. Papan agenda kegiatan berbentuk empat persegi

panjangsebagaimanapapanpengumuman.

3. Papandaftarkegiatandibuatdalambentuktabelyang


a. nomorurut;

b. nama/jeniskegiatan;

c. pelaksanakegiatan;

d. hari/tanggalpelaksanaankegiatan;

e. waktu(jam)pelaksanaan;

f. tempatpelaksanaan;

g. keterangan: mencatat hal-hal yang penting,

sepertiadanyapenyampaianmakalahdll.


Pasal53

TabelProgramKerjaTahunan

1. Tabel program kerja tahunan adalah tabel yang

memuatrencanakalenderkerjadan/ataukegiatan

tahunan, untukmempermudah evaluasi waktu dan

persiapankegiatan.

2. Tabelprogramkerjatahunaninidibuatberdasarkan

hasilrapatkerja.

3. Tabelprogramkerjatahunanmemuatkolom-kolom,

sebagaiberikut:

a. nomorurut;

b. jeniskegiatan;

c. waktupelaksanaan;

d. bulan/minggu keberapa program itu

dilaksanakan;

e. pelaksana;

f. penanggungjawab;

g. keterangan.


BABV

PERLENGKAPAN

Pasal54

Bendera

1. Benderaberbentukpersegipanjang,ukuran120x90

cm, berlaku untuk semua tingkatan pimpinan

organisasi.

2. Terbuat dari kain warna hijau tua dan penulisan

lambangnyabisadibatik,cetak,sablonataudibordir.

3. Ukuran lambang dengan alas dan tinggi 50 cm,

denganwarnasesuaiwarnalambang.

4. Dipakaiataudikibarkanpadaupacara-upacararesmi.

5. Benderatidakdiperkenankandiberigaristepi.

6. Tingkatan organisasi dan wilayah kerja

diperkenankanditulisdibawahlambangorganisasi.

Pasal55

VandelOrganisasi

1. Berbentukperisai.Warnadasarhijaumudadengan

lambang organisasi di tengahnya sesuai warna

lambang,berukurangaristengah60cm.

2. Ukuran vandel 70 x 50 cm dan dikelilingi benang

kuningemasdipinggirnya.

3. Dipakaidiacara-acararesmiataupawai.


Pasal56

Lencana

1. Berbentuksegitigasamakaki.Tinggidanalassama

yakni3cm,terbuatdarilogam.

2. Warnalencanasesuaidenganwarnalambang.

3. Dipakaipadajilbabsebelahkiri

4. Lencanaharusdipakaipadapertemuan-pertemuan,

rapat-rapatyangresmi.

Pasal57

SenatBand

1. Lebarsenatband5cmdanpanjang50x2cm.

2. Warna(luar)hitam,kuningdanhijautua.Padaujung

senatadaemblemataubandulberupalencanaIPPNU

didalamruangsegilimasamasisiukuran5cm.

3. Warna dasar emblem/ bandul, hijau muda dengan

tepiwarnahijautuaselebar1/2cm.

4. Dipakaidalamupacararesmiyaitupelantikankhusus

yang dilantik dan demisioner khusus yang

didemisioner


BABVI

LAMBANGOLAHRAGA

Pasal58

LambangOlahraga

1. Lambangolahragaberbentuksegitiga.

2. Warna dasar hijau tua, melingkar warna kuning di

tepinyadengandiapitdualingkaranputih.

3. Isilambang:

a. Bintang sembilan yang sebuah besar di tengah,

warnakuning.

b. Lima lingkaran atau ring yang satu sama lain

berkaitan,wamakuning.

c. Obor warna putih dan api warna ungu yang

menyalamerah.

Pasal59

TafsirLambangOlahraga

1. Warna hijau, kuning, putih sama artinya dengan

warnalambangyangadapadaorganisasi.

2. Oboradalahlambangolahragayangberartigeloraapi

perjuangan dalam mencapai prestasi, terutama

dalambidangolahraga.


3. Ring lima buah, rukun Islam yang berarti dalam

segalatindaktandukolahragawanIPPNUsenantiasa

dijiwaiolehrukunIslam.

4. Ringberkaitansatusamalainberartidalammenuju

prestasi satu sama lain saling bahu membahu

mendukung usaha rekannya secara sportif, saling

asah,asihdanasuh.

Pasal60

BenderaOlahraga

1. Bentuk bendera olahraga persegi panjang ukuran

120 x 90 cm berlaku untuk semua tingkatan

organisasi.

2. Warnadasarhijaumudadanditengahnyalambang

olahragaberukurangaristengah45cm.

3. Dipakai khusus dalam pertandingan-pertandingan

olahraga.

Pasal61

BadgeOlahraga

1. Badge(dibaca:bed)olahragaberukurangaristengah

7cmberbentukbulatanlambangolahraga.

2. Dibuat dari kain, disablon dan dipakai di dada

sebelahkiripadabaju,kaosataujaketolahraga.


BABVII

LAMBANGLKPPPasal62

IsiLogo

1. Bentuk yang berkolaborasi dengan warna

mayoritas hijaumuda dan hijau tua sertawarna

kuning.

2. Isilogoantaralain:

a. Satubuahlingkaranyangmengelilingi

b. Duadaundenganwarnahijaumuda

c. Satukuncupbungamelatihijaumudadengan

pentajaman garis yang menyelimuti bagian

kuncupbungadenganwarnahijautua

d. Tulisanlembagakonselingpelajarputriyang

disingkatdenganLKPPdenganwarnagold

e. Satu ilustrasi manusia dengan tangan

menggapaibintangdiatas

f. Satubintangpadatangandenganwarnagold

Pasal63

ArtilogoLKPP

1. Warnahijautua:kebenaransertakesuburan

2. Warnahijaumuda:kesejukansertadinamis

3. Warnagold:kesuksesansertakejayaan


4. Lingkaran : merangkul dan mengayomi tiada

henti,bersatudalamgerakan

5. Satu kuncup bunga melati : sebagai simbol

mewakili pelajarputri (IPPNU) ygberjiwamuda

dengankecerdasanpikirandankesucianhati

6. Dua daun : sebagai sumber kekuatan yang

mendorong untuk tetap tumbuh dan terus

berkembang

7. Ilustrasi gambar manusia : mencerminkan

manusia yang memiliki pribadi cerdas dan

berkarakter

8. Satubintang:ibaratpuncakprestasi

BABVIII

KARTUTANDAANGGOTA

Pasal65

PengadaanKartuTandaAnggota

1. KTA diadakan secara seragam dan berlaku secara

nasional

2. PengadaanKTA sebagaimana ayat (1) dilakukan

oleh Pimpinan Cabang dengan mengikuti

ketentuanyangditetapkanolehPimpinanPusat.

3. Sebagai bagian dari program pendataan secara

nasional, semua Pimpinan Cabang wajib


mengadakan KTA untuk semua anggota di daerah

kerjanyamasing-masing.

4. Setiap Pimpinan Cabang diwajibkan melaporkan

program pengadaan KTA di daerah kerjanya kepada

PimipinanPusatmelaluiPimpinanWilayah.

Pasal66

BentukdanBahan

1. BentukKTAadalahpersegipanjangdenganukuran5x

8,5cm.

2. KTA bisa dibuat dari berbagai pilihan bahan sesuai

dengankebutuhan, kemampuandanketersediaandi

setiapdaerah.

3. Kertasyangdigunakanberwarnahijaumuda.

Pasal67

KomponenIsiKartuTandaAnggota

KTAsebagaimanaPasal47terdiriatas2sisi,yaitu

sisidepandansisibelakang.

a.Sisidepanmemuatinformasi

1. LambangIPPNU

2. Tulisan KARTU TANDA ANGGOTA IKATAN

PELAJARPUTRINAHDLATULULAMA

3. VisiIPPNU

4. Fotopemeganng


b. Sisi belakang memuat identitas pemegang yang

meliputi:

1. NomorIndukAnggota

2. Nama

3. TempatdanTanggalLahir

4. AlamatLengkap

5. TanggalPenerbitan

6. TandatanganPimpinanPusatIPPNU

Pasal68

NomorIndukAnggota

Nomor Induk Anggota terdiriatas 4 (empat)

komponenyangberisi:

1. KodewilayahyangtelahditetapkanPP;

2. Kode cabang berupa nomor kota dan kabupaten

masing-masing;

3. TahundanbulanmasukIPPNU;

4. NomorIndukAnggotapadadataanggotayangterdiri

atas4digit(0000).

Pasal69

PetunjukTeknis

1. Jeniskertas/kartubebas


2. Pas foto berwarna 2x3 cm dengan latar belakang

berwarnamerah yang diletakkan di kolom sebelah

kiripadabagiandepan.

3. Tampak gambar KTA dari depan, di sebelah kanan

terdapat logo IPPNU dan di sebelah kiri terdapat

tulisan KTA. IPPNU (tidak Disingkat penulisannya)

sertaalamatSekretariatPPIPPNU.

4. DibawahgarishitamfullterdapattulisanvisiIPPNU.

5. NomorKTAdiawaliolehpenomoranKodeWilayah,

Kode PC. IPPNU (yang disesuaikan dengan nomor

Kota dan kabupaten masing-masing), tahun dan

bulan masuk IPPNU, dan diakhiri dengan nomor

anggota.

6. Bagi segenap jajaran pengurus di semua tingkatan,

KTA dibuat berdasarkan domisili masing-masing.

MisalnyapenguruspusatyangberdomisilidiJakarta

Utara,makaKTAdibuatolehPC.IPPNUJakartaUtara

danseterusnya.

7. PembuatanKTAdilakukandenganmengisiformisian

KTA yang disediakan Pimpinan Cabang masing-

masing.


Pasal70

NomorKodePWIPPNU

NOMORPW.IPPNUKODEWILAYAH

1 PW.NANGROEACEHDS. 11

2 PW.SUMATRAUTARA 12

3 PW.SUMATRABARAT 13

4 PW.RIAU 14

5PW.JAMBI 15

6 PW.SUMATRASELATAN 16

7PW.BENGKULU 17

8PW.LAMPUNG 18

9 PW.BANGKABELITUNG 19

10PW.KEPULAUANRIAU 21

11PW.DKIJAKARTA 31

12PW.JAWABARAT 32

13PW.JAWATENGAH 33

14PW.DIJOGJAKARTA 34

15PW.JAWATIMUR 35

16PW.BANTEN 36

17PWBALI 51

18PW.NUSATENGGARABARAT 52

19PW.NUSATENGGARATIMUR 53

20PW.KALIMANTANBARAT 61


21PW.KALIMANTANTENGAH 62

22PW.KALIMANTANSELATAN 63

23PW.KALIMANTANTIMUR 64

24PW.KALIMANTANUTARA 65

25PW.SULAWESIUTARA 71

26PW.SULAWESITENGAH 72

27PW.SULAWESISELATAN 73

28PW.SULAWESITENGGARA 74

29PW.GORONTALO 75

30PW.SULAWESIBARAT 76

31PW.MALUKU 81

32PW.MALUKUUTARA 82

33PW.PAPUA 91

34PW.PAPUABARAT 92

BABIX

SERTIFIKAT

Pasal71

PengertianSertifikat

Sertifikatadalahsebuahlegitimasiataubuktipengesahan

secara tertulis kepada setiap kader/anggota setelah

mengikuti dan menyelesaikan kegiatan yang

dilaksanakanolehorganisasi.


Pasal72

Jenis-jenisSertifikat

Jenis-jenissertifikat:

a. SerifikatUmum

Sebuah legitimasi atau bukti pengesahan secara

tertulis kepada setiap kader/anggota setelah

mengikutidanmenyelesaikankegiatanyangbersifat

umumdilaksanakanolehorganisasi.

b. SertifikatKhusus

Sebuah legitimasi atau bukti pengesahan secara

tertulis kepada setiap kader/anggota setelah

mengikuti dan menyelesaikan kegiatan kaderisasi

baik formalmaupun non formal yang dilaksanakan

organisasi.

Pasal73

KetentuanSertifikatUmum

1. FormatdanBentukSertifikat

a. Bentuksertifikatadalahlandscape.

b. UkuransertifikatadalahA4.

c. Warna dasar sertifikat adalah putih, dengan

kombinasitidakditentukan.

2. KomponenIsiSertifikat

a. LogoIPPNU


b. Namapimpinanpenyelenggarakegiatan.

c. Tulisan:SERTIFIKAT

d. Nomorsertifikat

e. Nama

f. Tempatdantanggallahir

g. Alamat

h. Pernyataan sebagai peserta, narasumber,

moderator,fasilitatorataulainnya.

i. Nama kegiatan, tema, tempat dan waktu

pelaksanaankegiatan.

j. Tempatdantanggalpenerbitansertifikat(Hijriah

danMasehi).

k. Tanda tangan ketua pelaksana dan ketua

organisasisesuaitingkatanpenyelenggara.

3. NomorSertifikat

1) Nomor sertifikat terdiri dari 6 komponen yang

masing-masing dipisah dengan garis miring,

sepertia/b/c/d/e/f

2) Enamkomponenituadalah:

a. Nomorsertifikat

b. Tingkatan pimpinan penyelenggara seperti

PP,PW,dst


c. Kode kegiatan : berupa singkatan dari

kegiatanyangdilaksanakan.

contohSeminarKesehatanReproduksi=SKR

d. KodelahirIPPNU=7455

e. Bulanpenerbitan yangditulisdenganangka

romawi

f. Tahun penerbitan dituliskan 4 digit

(contoh:2002)

Pasal74

KetentuanSerifikatKhusus

1. FormatdanBentukSertifikat

a. Bentuksertifikatadalahlandscape.

b. UkuransertifikatadalahA4.

c. Warna dasar sertifikat kader adalah putih, dengan

kombinasiwarnalainsebagaiberikut.

Makesta =Merah

Lakmud =Kuning

Lakut =Hijau

Latpel =Biru

Latpelnas =Coklat

2. KomponenIsiSertifikat

a. LogoIPPNU

b. NamaPimpinanpenyelenggara


c. Tulisan:

SERTIFIKATANGGOTAuntukMAKESTA.

SERTIFIKATKADERuntukLAKMUDdanLAKUT.

SERTIFIKAT PELATIH untuk LATPEL dan

LATPELNAS.

d. Nomorsertifikat

e. Nama

f. Tempatdantanggallahir

g. Alamat

h. PernyataanLULUS

i. Tempat dan tanggal penerbitan (Hijriah dan

Masehi)

j. Tanda tangan wakil ketua bidang Pendidikan,

Pengkaderan Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (PPPSDM) dan ketua pimpinan

organisasi yang disahkan oleh ketua pimpinan

organisasi diatasnya sebagaimana diatur dalam

petunjukpelaksanaankaderisasi.

k. Pasphoto3x4

3. NomorSertifikat

1) Nomor sertifikat terdiri dari 6 komponen yang

masing-masing dipisah dengan garis miring,

sepertia/b/c/d/e/f


2) Enamkomponenituadalah:

a. Nomorsertifikat

b. Tingkatan pimpinan penyelenggara seperti

PP,PW,dst

c. Jenjangkaderisasi, yaitu:Makesta, Lakmud,

Lakut,Latpel,danLatpelnas

d. KodelahirIPPNU=7455

e. Bulanpenerbitanyangditulisdenganangka

romawi

f. Tahun penerbitan ditulis 4 digit

(contoh:2003)

BABX

SERAGAMORGANISASI

Pasal75

PakaianSeragamResmi

KetentuanPakaianseragamresmi:

a. JilbabPutih

b. BajuBerwarnaPutih

c. Jasberwarnaabu-abukehijauan(maknafilosofi:abu-

abu: kepelajaran sedangkan kehijauan Jam’iyah

NahdlatulUlama).

d. Baju batik berlogo IPPNU, yang telah disahkan oleh

PimpinanPusat.


e. Bentuk atau model jas lengan panjang dengan dua

buahsakubawah

f. Di dada kiri terdapat tulisan tingkatan organisasi,

sedangkandidadasebelahkananmengenakanpapan

nama.LengansebelahkiriatasdiberilambangIPPNU

denganukuranlebar8cmdanpanjang6,5cm

g. Rokpanjangberwarnahitam.

Pasal76

PakaianSeragamPK

1. Bajuwarnaputih

2. DidadasebelahkiritertempellambangIPPNUdandi

dadasebelahkanannamaanggota.

3. Lengan sebelah kiri tertulis Pimpinan Komisariat

IPPNUtempatLembagatersebutberdiri.

Pasal77

PenggunaanPakaianSeragamResmi

Penggunaan seragam resmi IPPNU pada acara-acara

resmi,yaitu:

1. Forum-forum seremonial dari tingkat Pusat sampai

Ranting.

2. ForumPermusyawaratandari tingkatpusat sampai

rantingkhususbagiPimpinanSidang.

3. Forum-forumpengkaderandanpelantikan.


4. Menghadiri undangan yang mengatasnamakan

organisasi IPPNU baik di dalam maupun di luar

IPPNU.

Pasal78

KostumOlahraga

1. Celanapanjangwarnabirutua.

2. Kaospanjangsampingberbelah10cmdanberlengan

panjang manset berwarna putih dan di atas saku

sebelahluardiletakkanbadgeolahraga.

3. Kaosbagianbelakangsebelahatasmelingkartulisan

IPPNUdansebelahbawahsingkatanorganisasinya.

BABXI

PENUTUP79

DemikianPeraturanAdministrasi yang telahdibuat

dan untuk hal-hal yang belum termuat dalam

peraturan ini akan ditentukan dalam keputusun

pimpinan.

Ditetapkandi:Banten



PIMPINANSIDANGKOMISIB

KONBESIPPNUTAHUN2020

NURULINAYAHRIFA’I

Ketua

PUTRIEKAK.WARDANI

Sekretaris



TAHUN2020

PETUNJUKPELAKSANAKADERISASIIKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMA



TentangPETUNJUKPELAKSANAANKADERISASINomor:05/PP/SK/7455/XIX/XI/2020



setelah:


(Konbes) merupakan

forum permusyawaratan

untukmembahasmasalah-

masalah yang bersifat

khususdi tingkatnasional

dan mempunyai

kedudukan dibawah

kongres

2 Bahwa eksistensi dan jati

diri organisasi IPPNU

dalammengaktualisasikan

potensi-potensi IPPNU

perlu disosialisasikan


secara murni dan

konsekuen

3 Bahwa berhubungan

dengan itu, maka perlu

ditetapkan keputusan

Konbes IPPNU tentang

Petunjuk Pelaksanaan


Kaderisasi, L-KPP, Citra

Diri dan Pola Dasar

PerjuanganOrganisasi.

Mengingat :1 PeraturanDasar (PD) IPPNU

BabVIIPasal13

2 Peraturan Rumah Tangga

(PRT) IPPNU Bab VIII Pasal

45


Konbes IPPNU yang

membahas hasil sidang

komisi Petunjuk


Pelaksanaan Kaderisasi

IPPNU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :1 Petunjuk Pelaksanaan

Kaderisasi sebagaimana

dimaksud dalam sidang

pleno Konbes ditetapkan

sebagai petunjuk

pelakasanaan kaderisasi

dalamorganisasiIPPNU

2 Pedoman Pelaksanaan

Kaderisasi sebagaimana

dimaksud pada diktum

lampiran keputusan ini


tercantum dalam lampiran

yangmerupakanbagianyang

tak terpisahkan dari

keputusanini

3 Pedoman sebagaimana

dimaksud dalam keputusan

ini adalah pedoman yang

mengikat IPPNU secara


nasional dalam

melaksanakan dan

pengembangan serta

optimalisasikaderisasi


tanggalditetapkan





JulekhaKetua




KEPUTUSANKOFERENSIBESARIKATANPELAJARNAHDLATULULAMA

TentangPETUNJUKPELAKSANAANKADERISASI

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPetunjukPelaksanaanKaderisasiyangdimaksud

adalah:

1. Petunjuk Pelaksanaan Kaderisasi adalah merupakan

aturan yang menjadi pedoman untuk merencanakan,

mengorganisir dan melaksanakan seluruh proses

pelaksanaan kaderisasi yang sistematis, terukur, masif,

danberkualitas.

2. Ruanglingkupkaderisasimerupakankeseluruhanproses

kaderisasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai

sebuahkesempurnaankaderisasi.

3. Falsafah Kaderisasi merupakan konsep dasar yang

dijadikanpedomandalampelaksanaankaderisasiIPPNU

berpijak pada aqidah Ahlussunnah Waljamaah An-

Nahdliyahdancitradiriorganisasi.

4. Paradigma kaderisasi adalah niai-nilai yang dijadikan

landasan atau kerangka berpikir dalam mewujudkan


kader IPPNUyangberakhlaqulkarimah,kritis,dinamis,

inovatif, kreatif dan professional serta mampu

menghadapiperubahansosialdimasyarakat.

5. Klasifikasi dan jenis kaderisasi adalah pembagian

kaderisasi dengan berbasis jenjang dan profesi

(keahlian).

6. Tahapan pelaksanaan kaderisasi merupakan tata cara

yangharusdipersiapkandandilakukandalamkaderisasi

formaldannonformal.

7. Pelaksana Kaderisasi adalah struktur di setiap jenjang

kepengurusan yang harus melaksankan seluruh proses

kaderisasi sesuai tugas dan wewenangnya. Adapun

pelaksanaankaderisasiformaldannon-fromaldibawah

koordinasi bidang / departemen Pendidikan,

PengkaderandanPengembanganSumberDayaManusia

(PPPSDM).

8. Tim kaderisasi merupakan pengurus dan/atau kader

IPPNUyangterlibatdalamprosespelaksanaankaderisasi

sesuaidengankompetensidanbidangkerjanyamasing-

masing dibawahtanggungjawabketuabidangPPPSDM.

9. Strategi Rekrutmen adalah upaya yang dilakukan oleh

pengurus di setiap tingkat kepengurusan dalam rangka

mengenalkan, mengajak dan memberikan pemahaman


tentang organisasi IPPNU dengan membangun relasi

padastakeholder/lembagapendidikanyangberkaitan.

10. Standar Pelaksanaan Proses Kaderisasi adalah ukuran

idealyangdigunakansebagaiacuandalampelaksanaan

proseskaderisasiformaldannon formal.

11. Materi Pendidikan dan Pelatihan Kader adalah suatu

bahan yang digunakan untuk disampaikan kepada

peserta Pendidikan dan Pelatihan dalam setiap jenjang

kaderisasi.

12. MateripokokPelatihanadalahmateri-materipokokdan

utamayangharusadadalampendidikansertapelatihan

sesuaijenjangyangditentukan.

13. Pengukuhanadalahprosesyangharusdilaksanakanoleh

seoranganggotamaupunkaderdalammengikatkandiri

atau membangun komitmen diri terhadap organisasi

IkatanPelajarPutriNahdlatulUlama.

14. Sertifikasiadalahukurankualitatifberdasarkanstandar

kompetensi out-put pada suatu pendidikan kader atau

pelatihan.


BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

Maksud

Yang dimaksud Petunjuk Pelaksana Kaderisasi IPPNU

adalah aturan yang menjadi pedoman untuk

merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan

seluruh proses pelaksanaan kaderisasi yang sistematis,

terukur,masif,danberkualitas.

Pasal3

Tujuan

PetunjukPelaksanaKaderisasiIPPNUsebagaimanapada

pasal2bertujuanuntuk:

1. Menyajikan ketentuan umum dan aturan pelaksanaan

kaderisasidisemuatingkatkepengurusan;

2. Melakukan standarisasi pelaksanaan jenjang kaderisasi

disemuatingkatkepengurusan;

3. Menjamin kualitas pelaksanaan segala bentuk kegiatan

kaderisasi secara efektif dan efisien di semua tingkat

kepengurusan.


BABIII

RUANGLINGKUP

Pasal4

1. Ruanglingkupkaderisasimerupakankeseluruhanproses

kaderisasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai

sebuahkesempurnaankaderisasi.

2. Ruang lingkup kaderisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)meliputi:

a. Rekrutmen

Rekrutmenadalahprosesmencari,menemukan,dan

mengajak calon anggota untuk menjadi anggota

organisasi. Rekrutmen dapat dilakukan melalui

kegiatanformalataunon-formal.

b. PendidikandanPelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah proses mendidik

danmelatihkaderdengan tahapanpendidikandan

pelatihan kader formal dan non-formal agar

terbentukkaderberkualitas.

c. Pendampingan

Pendampingan adalahkegiatan yangdiorientasikan

untukmendampingi,membina, danmerawat kader

pasca kaderisasi formal dan non-formal untuk

menjagakesinambunganproseskaderisasi.


d. Pengembangan

Pengembanganadalahprosesyangdilakukanmelalui

kegiatan formal, non-formal atau in-formal yang

didesainuntukmengembangkanpotensi, kapasitas,

dankeahliankader.

e. Distribusikader

Distribusi kader adalah proses penugasan dan

aktualisasi potensi, kapasitas, dan militansi kader

sebagaibentukdedikasinyasecaranyata,baikdalam

ranah internalmaupun eksternal organisasi. Dalam

prosestersebutmakadiperlukankoordinasidengan

Alumni, PengurusNU, dan/atau BadanOtonomNU

lainnyaditingkatyangbersangkutan.

BABIV

FALSAFAHDANPARADIGMAKADERISASI

Pasal5

FalsafahKaderisasi

Falsafah Kaderisasi merupakan konsep dasar yang

dijadikanpedomandalampelaksanaankaderisasiIPPNU,

berpijak pada Aqidah Ahlussunnah Waljamaah An-

Nahdliyah,danCitraDiriOrganisasi.


Pasal6

ParadigmaKaderisasi

1. Paradigma kaderisasi adalah niai-nilai yang dijadikan

landasan atau kerangka berpikir dalam mewujudkan

kader IPPNUyangberakhlaqulkarimah,kritis,dinamis,

inovatif, kreatif, dan profesional , serta mampu

menghadapiperubahansosialdimasyarakat.

2. Nilai-nilaiyangdimaksuddalamayat1adalah:

a. Spiritualitas;

b. Intelektualitas;

c. Profesionalitas;

d. Militansi;

e. Loyalitas.

BABV

KLASIFIKASIDANJENISKADERISASI

Pasal7

KlasifikasikaderisasiIPPNUterdiridari:

1. KaderisasiBerjenjang

Kaderisasiberjenjangmerupakanprosespendidikandan

pelatihan dengan syarat tertentu yang mengikat dan

bersifatcontinue(terus-menerus).

2. KaderisasiProfesi(keahlian)


Kaderisasi profesi (keahlian) merupakan proses

pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dan

berdasarkan pada peningkatan kompetensi keahlian

kaderdibidangmasing-masing.

Pasal8

JeniskaderisasiIPPNUterdiridari:

1. KaderisasiFormal

Kaderisasi formal adalah kaderisasi berjenjang yang

bersifat tertutup, sistematis, terstruktur, dan terukur

dengan mengikuti syarat-syarat yang ditentukan.

Adapunjenjangpadakaderisasiformalyaitu:

a. Makesta(MasaKesetiaanAnggota);

b. Lakmud(LatihanKaderMuda);

c. Lakut(LatihanKaderUtama).

2. KaderisasiNon-Formal

Kaderisasi non-formal adalah kaderisasi berjenjang

dan/ataukaderisasiprofesiyangdapatdilakukansecara

sistematis,terstruktur,danterukur.

Adapunkaderisasinon-formalberjenjangyaitu:

• Latpel(LatihanPelatih)1

• Latpel(LatihanPelatih)2

• Latpelnas(LatihanPelatihNasional).

Adapuncontohkaderisasinon-formalprofesiyaitu:


a. PelatihanKepemimpinan

b. PelatihanVideografis

c. PelatihanOnlineShop/MarketingOnline

d. WorkshopLiterasiDigital,

e. WorkshopPra-Nikah,dsb.

3. KaderisasiInformal

Kaderisasi Informal merupakan proses kaderisasi yang

tidakterikatdanbersifatmelekatpadaseoranganggota

dalamberorganisasibaikdidalammaupundiluaryang

mengatasnamakan organisasi, seperti penugasan dalam

kepanitiaan,berpartisipasiatauikutsertadalamkegiatan

diluarorganisasi,dsb.

BABVI

TAHAPANPELAKSANAANKADERISASI

Pasal9

1. Tahapan pelaksanaan kaderisasi merupakan tata cara

yangharusdipersiapkandandilakukandalamkaderisasi

formaldannonformal.

2. Tahapan pelaksanaan kaderisasi yang dimaksud pada

ayat(1)di antaranya:

a. TahapPraKaderisasimerupakanhal-halyangharus

dipersiapkandalampelaksanaankaderisasimeliputi

rekrutmen dan persiapan teknis lainnya


sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman

kaderisasi.

b. Tahap Proses Kaderisasi merupakan tahapan inti

dalam pelaksanaan kaderisasi yang meliputi

Pendidikandanpelatihan.

c. TahapPascaKaderisasimerupakantahapanevaluasi

dan tindak lanjut pelaksanaan kaderisasi, termasuk

pendampingan,pengembangan,dandistribusikader.

BABVII

PELAKSANAKADERISASI

Pasal10

1. Pelaksana Kaderisasi adalah struktur di setiap jenjang

kepengurusanyangharusmelaksanakanseluruhproses

kaderisasi sesuai tugas dan wewenangnya. Adapun

pelaksanaankaderisasiformaldannon-fromaldibawah

koordinasi bidang/departemen Pendidikan,

Pengkaderan,danPengembanganSumberDayaManusia

(PPPSDM).

2. Tugasbidang/departemenPPPSDMdiantaranya:

a. Memetakanpotensikaderisasiwilayahkerjanya;

b. Merumuskan strategi pelaksanaan kaderisasi

berdasarkanPetunjukPelaksanaanKaderisasi(PPK)

danBukuPedomanKaderisasi(BPK);


c. Melaksanakan seluruhproses kaderisasi diwilayah

kerjanya;

d. Melakukanpendampingan,monitoring,danevaluasi

pelaksanaankaderisasidiwilayahkerjanya;

e. Melakukan koordinasi kaderisasi dengan struktur

kepengurusandiatasdandibawahnyasecaraintens

dancontinue;

3. Wewenangbidang/departemenPPPSDM,diantaranya:

a. Mengesahkan atau membatalkan proses kaderisasi

apabilatidaksesuaidenganaturankaderisasi.

b. Menentukan kebijakan kaderisasi sesuai dengan

bidangdantingkatkepengurusannya.

4. Pelaksanaproseskaderisasiserendah-rendahnya,yaitu:

a. KaderisasiFormal

1) Makesta :PimpinanRanting(PR)danPimpinan

Komisariat(PK)

2) Lakmud : Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan

PKPT

3) Lakut :PimpinanCabang(PC)atauPimpinan

Wilayah(PW).

b. KaderisasiNon-FormalBerjenjang

1) Latpel1 :PimpinanCabang(PC)

2) Latpel2 :PimpinanWilayah(PW)


3) Latpelnas:PimpinanPusat(PP)

c. KaderisasiNonFormalProfesi

Kaderisasi non-formal profesi dapat dilaksanakan

olehsemuabidangdi setiap tingkatkepengurusan

sesuai dengan kebutuhannya dan tetap

berkoordinasidenganbidangPPPSDM.

5. PimpinanCabang(PC)yangdapatmelaksanakanLAKUT

harusmemenuhiketentuankhusussebagaimanaberikut:

a. Pimpinan Cabang yang telah ditetapkan menjadi

KlasterHijauolehPimpinanWilayah

b. Terdapat50%PACyangsudahdapatmelaksanakan

kegiatan LAKMUD secara mandiri dari jumlah

keseluruhanPACyangsudahterbentuk

c. Mendapatkan surat rekomendasi dari Pimpinan

Wilayah;

d. MemberikansuratpemberitahuankepadaPimpinan

Pusat(PP);

e. Mendapatkan surat keputusan dilaksanakannya

LAKUTdariPimpinanPusat(PP)setelahdinyatakan

lulusdalamprosesassesment;

f. Melibatkanpelatihwilayahuntukmengawalproses

Kaderisasi LAKUT.


BABVIII

TIMKADERISASI

Pasal11

Tim kaderisasi merupakan pengurus dan/atau kader

IPPNUyangterlibatdalamprosespelaksanaankaderisasi

sesuaidengankompetensidanbidangkerjanyamasing-

masingdibawahtanggungjawabketuabidangPPPSDM.

Pasal12

1. PelaksanaankegiatankaderisasididukungolehPP,PW,

PC,danPACyangdiwajibkanmembentuktimkaderisasi,

antaralain:

a. TimKaderisasiNasionaluntukPP

b. TimKaderisasiWilayahuntukPW

c. TimKaderisasiCabanguntukPC;

d. TimKaderisasiAnakCabanguntukPAC.

2. Keanggotaan tim kaderisasi disahkan dengan Surat

Keputusanyangditerbitkanolehmasing-masingtingkat

kepengurusan.

3. Masa kerja tim kaderisasi mengikuti masa bhakti

kepengurusanpadatingkatyangbersangkutandandapat

diperbaikisesuaidengankebutuhan.

Pasal13

1. Tim Kaderisasi Nasional dibentuk oleh Pimpinan Pusat


yang beranggotakan sekurang- kurangnya 9 orang dan

disahkandenganSKPP IPPNU.

2. AnggotaTimKaderisasiNasionalberasaldaripengurus

PP dan/atau kader IPPNU di luar kepengurusan

strukturalPPdengansyaratsebagaiberikut.

a. Memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi

dalambidang kaderisasi

b. Sudah pernah mengikuti dan/atau bersertifikasi

LAKUT

c. Sudah pernah mengikuti dan/atau bersertifikasi

LATPELNAS

d. Memiliki kapasitas yang memadai dan

berpengalamancukupdalamkegiatanpelatihan.

3. TimKaderisasiNasional,bertugas:

a. Membantubidang/departemenkaderisasiPPdalam

memetakanpotensikaderdanmerumuskanstrategi

pelaksanaanprogramkaderisasinasional

b. Memfasilitasi capacity building bagi tim pelatih

wilayah

c. Mengorganisasi tim pelatih wilayah dalam

melaksanakantugassebagai pelatih

d. Memfasilitasiataumelakukandoktrinasipendidikan

kader, workshop, dan lokakarya kaderisasi, atau


kegiatan-kegiatansejenisnyadidaerahkerjaPP

e. Membantubidang/departemenkaderisasiPPdalam

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

programkaderisasisecaranasional.

4. TimKaderisasiNasionalbertanggungjawabkepadaketua

umumPP.

Pasal14

1. TimKaderisasiWilayahdibentukolehPimpinanWilayah

yang beranggotakan sekurang-kurangnya 9 orang dan

disahkandenganSKPW IPPNU.

2. Anggota TimKaderisasiWilayah berasal dari pengurus

PW dan/atau kader IPPNU di luar kepengurusan

strukturalPWdengansyaratsebagaiberikut.




LAKMUD


LATPEL1



3. TimKaderisasiWilayah,bertugas:

a. Membantubidang/departemenkaderisasiPWdalam



pelaksanaanprogramkaderisasiwilayah


cabang

c. Mengorganisasi tim pelatih cabang dalam

melaksanakantugassebagaipelatih


kader, workshop, dan lokakarya, kaderisasi atau

kegiatan-kegiatansejenisnyadidaerahkerjaPW

e. Membantubidang/departemenkaderisasiPWdalam


programkaderisasisecarawilayah.

4. TimKaderisasiWilayahbertanggungjawabkepadaketua

PW.

Pasal15

1. TimKaderisasi CabangdibentukolehPimpinanCabang

yang beranggotakan sekurang- kurangnya 9 orang dan

disahkandenganSKPC IPPNU.

2. AnggotaTimKaderisasiCabangberasaldaripengurusPC

dan/atau kader IPPNUdi luar kepengurusan struktural

PCdengansyaratsebagaiberikut.


dalambidang kaderisasi;



LAKMUD;


LATPEL1;



3. TimKaderisasiCabang,bertugas:

a. Membantubidang/departemenkaderisasiPCdalam


pelaksanaanprogramkaderisasicabang;

b. Memfasilitasi capacitybuildingbagi tim pelatih anak

cabang;

c. Mengorganisasi tim pelatih anak cabang dalam

melaksanakantugassebagaipelatih;


kader, workshop, dan lokakarya kaderisasi atau

kegiatan-kegiatansejenisnyadidaerahkerjaPC;

e. Membantubidang/departemenkaderisasiPCdalam


programkaderisasisecaracabang.

4. TimKaderisasiCabangbertanggungjawabkepadaketua

PC.


Pasal16

1. Tim Kaderisasi Anak Cabang dibentuk oleh Pimpinan

AnakCabangyangberanggotakansekurang-kurangnya9

orangdandisahkandenganSKPAC IPPNU.

2. Anggota Tim Kaderisasi Anak Cabang berasal dari

pengurus PAC dan/atau kader IPPNU di luar

kepengurusan struktural PAC dengan syarat sebagai

berikut.




MAKESTA


LATPEL1



3. TimKaderisasiAnakCabang,bertugas:

a. Membantu bidang/departemen kaderisasi PAC

dalammemetakanpotensikaderdanmerumuskan

strategi pelaksanaan program kaderisasi anak

cabang


rantingdan komisariat


c. Mengorganisasi tim pelatih ranting dan komisariat

dalammelaksanakantugassebagaipelatih


kader, workshop, dan lokakarya kaderisasi atau

kegiatan-kegiatansejenisnyadidaerahkerjaPAC

e. Membantu bidang/departemen kaderisasi PAC

dalam melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaanprogramkaderisasisecaraanakcabang.

4. Tim kaderisasi anak cabang bertanggungjawab kepada

ketuaPAC.

Pasal17

Jika struktural kepengurusan Tim Kaderisasi suatu

daerah belum terbentuk maka tugas kaderisasi

dilaksanakan oleh pengurus bidang atau departemen

PPPSDM didampingi oleh Tim Pelatih Kaderisasi satu

tingkatdiatasnya.

BABIX

STRATEGIREKRUTMEN

Pasal18

1. Strategi Rekrutmen adalah upaya yang dilakukan oleh

pengurus di setiap tingkat kepengurusan dalam rangka

mengenalkan, mengajak, dan memberikan pemahaman

tentang organisasi IPPNU dengan membangun relasi


padastakeholder/lembagapendidikanyangberkaitan.

2. Strategi Rekruitmen bisa dilakukan melalui kegiatan

formal,nonformal,daninformal.

BABX

STANDARPELAKSANAANPROSESKADERISASI

Pasal19

1. Standar Pelaksanaan Proses Kaderisasi adalah ukuran

idealyangdigunakansebagaiacuandalampelaksanaan

proseskaderisasiformaldannon formal.

2. Adapunstandaryangdimaksudpadaayat1meliputi :

a. Kepesertaan;

b. MateridanPemateri;

c. WaktuPelaksanaanProsesKaderisasi;

d. MetodePelaksanaanKaderisasi;

e. StandarKelulusanAnggotaatauKader.

f. PembagianRuangKelasKaderisasi

BABXI

KEPESERTAANPasal20

SyaratKepesertaan

Adapunsyaratkepesertaankaderisasidiantaranya:

1. MasihdalamusiakeanggotaanIPPNU(12-30tahun)


2. Untuk Kaderisasi Formal wajib menyertakan bukti

sertifikatjenjangsebelum

BABXII

MATERIPENDIDIKANDANPELATIHANKADER

Pasal21

1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Kader adalah suatu

bahan yang digunakan untuk disampaikan kepada

peserta Pendidikan dan Pelatihan dalam setiap jenjang

kaderisasi.

2. Materi pendidikan danpelatihan kader terdiri dari tiga

kategori,yaitu:

a. MateriPenguatanIdeologi.

Adalah materi yang bersifat memberikan

pemahamantentangcarapandangdalamberagama

dan bernegara berdasarkan Pancasila ldan ajaran

ASWAJA An-Nahdliyah. Adapun jenis-jenis materi

tersebutadalah:

1) Ke-ASWAJA-an;

2) Ke-INDONESIA-an;

3) Ke-NU-an.

b. MateriPengembanganPengetahuanOrganisasi.


pengetahuan dan wawasan dalam rangka


menguatkan loyalitas, militansi, dan meningkatkan

kapasitas gerakan keorganisasian. Adapun jenis-

jenismateritersebutadalah:

1) Ke-IPPNU-an;

2) AnalisisDiri;

3) Gender;

4) ManajemenOrganisasi;

5) StudiIdeologiDunia;

6) StrategicPlanning.

7) KebidayaanKedaerahan

8) BahayaNarkoba

9) Radikalisme

c. Materi Pengembangan Kemampuan (skill)

Organisasi.


kemampuan(skill),agarpesertadidikataukader

memilikikapasitasdankapabilitasdalammelakukan

kerja-kerja organisasi. Adapun jenis-jenis materi

tersebutadalah:

1) Kepemimpinan;

2) LiterasiDigital;

3) ManajemenKonflik;

4) AdvokasiDanAnalisisKebijakanPublik;


5) NetworkingAndLobbying;

6) Kewirausahaan;

7) Komunikasi,JurnalistikdanBroadcasting

8) MateriKepelatihan.

Pasal22

1. Selainmateri-materipokoksebagaimanadiuraikanpada

Pasal21,dapatditambahkandenganmaterilain(muatan

lokal).

2. Muatan lokal sebagaimana ayat (1) meliputi materi-

materiyangdisesuaikandengankebutuhanlokal,potensi

daerah, dan kepentingan kaderisasi di daerah yang

bersangkutan.

3. Muatan lokal harus mendukung pencapaian tujuan

pendidikandanpelatihansertatidakbolehbertentangan

dengantujuankaderisasi.

BABXIII

PENDEKATANDANMETODEPENDIDIKANDAN

PELATIHANKADER

Pasal23

1. Adapun Jenis Pendekatan Pendidikan dan Pelatihan

Kaderadalah:

a. PendekatanPedagogiadalahpendekatanpendidikan

dan pelatihan yang menekankan pada indoktrinasi


danrelasisatuarah.

b. Pendekatan Andragogi adalah pendekatan

pendidikan dan pelatihan yang menekankan pada

pengalamansebagaisumberbelajar.

2. Pendidikan dan Pelatihan kader menggunakan

pendekatan andragogi, pedagogi, atau gabungan antara

pendekatanandragogidanpedagogi.

Pasal24

1. Pada jenjang MAKESTA, pendekatan pendidikan dan

pelatihan yang digunakan adalah gabungan antara

pendekatan paedagogi dan andragogi, dengan

pendekatanpedagogilebihdominan.

2. Pada jenjang LAKMUD pendekatan pendidikan dan

pelatihan yang digunakan adalah gabungan antara

pendekatanpedagogidanandragogi,denganpendekatan

andragogilebihdominan.

3. PadajenjangLAKUTdanLATPELpendekatanpendidikan

dan pelatihan yang digunakan adalah pendekatan

andragogi murni dengan model full-partisipatory

training.

4. Pada Pendidikan dan Pelatihan Kaderisasi Non Formal,

pendidikandanpelatihandilakukandenganmenjadikan

analisisdanpengalamansebagaisumberbelajar.


Pasal25

1. Berdasarkan pendekatan sebagaimana Pasal 23,

pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dengan

metode-metodeyangmendukunguntukmencapaitujuan

kaderisasisecaraumum.

2. Metodesebagaimanaayat(1)diantaranya:

a. Ceramah;

b. Brainstorming;

c. Diskusi;

d. FocusGroupDiscussion(FGD)

e. GamedanDinamikaKelompok;

f. Penugasan;

g. StudiKasus:

h. Praktek;

i. PendampingandanPengamatanProses(Mentoring).

3. Pemilihan metode sebagaimana ayat (2) disesuaikan

denganjenjangdankebutuhanpeserta.

4. Pelatihdiperkenankanmenambahdanmengembangkan

metodesesuaidengankebutuhandankondisipeserta.

5. Ketentuan selanjutnya mengenai metode dan

penggunaannyadalamberbagai jenjangkaderisasiakan

diaturdandiuraikandalambukupedomankaderisasi.


BABXIV

STRATEGIPENDAMPINGAN,PENGEMBANGANDAN

DISTRIBUSIKADER

Pasal26

Strategi pendampingan, pengembangan dan distribusi

kaderbertujuanuntukmenjaminkeberlangsungankader

dalammeningkatkanmilitansi, loyalitas, kapasitas dan

potensikader.

Pasal27

1. Pendampingan dilakukan dengan memberikan

pengawasan,pengarahan,danbimbinganyangbersifat

memahami, memengaruhi, mengajak, dan

memberdayakananggotadankader.

2. PendampingandilakukanolehpengurusIPPNUsetempat

kepada kelompok kecil anggota dan kader secara

berkesinambungan.

3. Pendampingan sebagaimana ayat (2) dilakukan dengan

menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai

dengan kebutuhan dan konteks daerah yang

bersangkutan.

Pasal28

1. Program pengembangan dikelompokkan ke dalam dua


orientasisebagaimanaberikut:

a. Mempersiapkan jenjang pendidikan dan pelatihan

kaderyanglebih tinggi;

b. Mengembangkan kompetensi dan potensi khusus

anggotadankader.

2. Program pengembangan diorientasikan untuk

mempersiapkananggota/kaderdalam jenjangpelatihan

kaderyanglebihtinggi,dilakukandalambentuk:

a. Diskusiataukajiantematik;

b. Pendidikanataupelatihanyangdiselenggarakanoleh

lembagaataubanomNahdlatulUlama.

3. Program pengembangan diorientasikan untuk

mengembangkan kompetensi dan potensi khusus

anggotadilakukandalambentuk:

a. Perekrutanpadalembagatertentu;

b. Pendidikanataupelatihansesuaidengankebutuhan

ataupotensikader.

Pasal29

1. Distribusi kader diorientasikan untuk pengembangan

dan sekaligus bentuk pengabdian kader secara nyata

dalambermasyarakatdanbernegara.

2. DistribusikaderdilakukanolehpengurusIPPNU,Alumni,

Tokoh NU secara terukur, terstuktur, sistematis, masif,


berkualitas,danberkesinambungan.

BABXV

PENGUKUHAN

Pasal30

Jenis-JenisPengukuhanterdiridari:

1. Bai’at

Adalahucapandaricalonanggotauntukmengikatkandiri

dalam kesetiaan dan ketaatan sebagai anggota kepada

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Adapun

pelaksanaan Pembaiatan hanya dilakukan pada

pengkaderanformaljenjangMAKESTA.

2. JanjiKader

Adalah ucapan dari anggota untuk mengikatkan diri

dalam kesetiaan dan ketaatan sebagai kader kepada

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Adapun

pelaksanaan Janji Kader hanya dilakukan pada

pengkaderanformaljenjangLAKMUDdanLAKUT.

Pasal31

KetentuanProsesiPengukuhanadalahsebagaimanaberikut:

1. Atributprosesipengukuhan,diantaranya:

a. BenderaMerahPutih

b. BenderaNU

c. BenderaIPPNU


2. Setiap calon Anggota atau Kader yang terlibat dalam

prosesi pengukuhan harus mempunyai wudhu (dalam

keadaansuci)kecualibagiyangberhalangan(udzur).

3. Seragam yang digunankan dalam prosesi pengukuhan

adalah baju dan jilbab berwarna putih serta bawahan

(handrok)berwarnahitam

4. PelaksanaPengukuhanKaderisasi(BaiatdanJanjiKader)

dipimpinolehPimpinanorganisasiIPPNUdiatasnyadan

atau Tim Kaderisasi diatasnya dan atau pengurus NU

stingkatdenganpelaksanaakaderisasi

Pasal32

NaskahPengukuhanadalahsebagaimanaberikut:

1. NaskahBai’at.

Bismillaahirrahmaannirrahiim

Asyhadu An-laa Ilaaha Illallaah, wa Asyhadu Anna

MuhammadarRasuulullaah

AllahummasholialasainaMuhammad

Radliitu Billaahi Rabbaa Wabil Islaami Dienaa Wabi

MuhammadinNabiyyawWarasuula

Dengan rasa tanggungjawab akan kewajiban untuk

memperjuangkan ajaran IslamAhlussunahwal Jama’ah

An-Nahdliyah dan mempertahankan Negara Kesatuan


Republik Indonesia dengan penuh rasa ikhlas saya

berbai’at:

1) SayaakanmenjunjungtingginamabaikagamaIslam,

Bangsa,danNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

2) Siapsediamenjagadanmenjungjungtinggimartabat

ulama,organisasi,sertamemuliakanwargaNU.

3) Saya akan mendarmabaktikan segala pengetahuan

yang ada pada diri kami demi tercapainya tujuan

perjuanganorganisasi.

4) Siapdansetiamenjadibagianyang tak terpisahkan

dariIkatanPelajarPutriNahdlatulUlama.

Rabbanaa Aatina Fiddunya Hasanah Wa Fil Aakhirati

Hasanah

Waqina‘Adzaabannaar

2. NaskahJanjiKader.

Bismillaahirrahmaannirrahiim

Asyhadu An-laa Ilaaha Illallaah, wa Asyhadu Anna

MuhammadarRasuulullaah

AllahummasholialasainaMuhammad

Radliitu Billaahi Rabbaa Wabil Islaami Dienaa Wabi

MuhammadinNabiyyawWarasuula

Dengan rasa tanggungjawab akan kewajiban untuk

memperjuangkan ajaran Islam Ahlussunahwal jama’ah


an-nahdliyah dan mempertahankan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan penuh rasa ikhlas saya

berjanji:

1) SetiamempertahankanajaranIslamAhlussunahwal

Jama’ahAn-NahdliyahdanmembelaideologiNegara

PancasiladanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

2) Dengan segenap jiwa raga siap sedia menghadapi

musuh dan pengkhianat terhadap Islam Aswaja,

organisasi NU, dan Negara Kesatuan Republik

IndonesiaberdasarkanPancasiladanUUDNRI1945.

3) Siap sedia menjaga dan menjunjung tinggi

martabatulamadanorganisasisertamemuliakan

wargaNU.

4) Pantangmeninggalkan organisasi atas kepentingan

pribadi dan siap sedia mendarmabaktikan segala

pengetahuan yang ada pada diri kami demi

tercapainyatujuanperjuanganorganisasi.

5) SiapmenjalankangarisperjuanganIPPNUdantitah

Pimpinan Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Ikatan

PelajarPutriNahdlatulUlama.

Rabbanaa Aatina Fiddunya Hasanah Wa Fil Aakhirati

Hasanah

Waqina‘Adzaabannaar


BABXVI

SERTIFIKASIKADERISASI

Pasal33

1. Sertifikasi(sertifikat)kaderisasiadalahsebuahlegitimasi

atau bukti pengesahan secara tertulis kepada setiap

anggota/kaderyangtelahmenyelesaikandandinyatakan

tuntas dalam mengikuti seluruh proses kaderisasi

tersebut.

2. Sertifikatsebagaimanayangdimaksudpadaayat1diatur

sebagaimanaberikut:

a. Makesta

1) Jika Makesta diselenggarakan oleh PR/PK,

makasertifikatdisahkanolehPAC.

2) JikaMakestadiselenggarakanolehPAC/PKPT,

makasertifikatdisahkanolehPC.

3) Jika Makesta diselenggarakan oleh PC, maka

sertifikatdisahkanoleh PW.

b. LakmuddanLakut

1) Jika Lakmud diselenggarakan oleh PKPT/PAC,

makasertifikatdisahkanolehPC.

2) Jika Lamud/Lakut diselenggarakan oleh PC,

makasertifikatdisahkanolehPW.

3) Jika Lakmud/Lakut diselengarakan oleh PW,


makasertifikatdisahkanolehPP.

c. Latpel1danLatpel2

1) Jika Latpel 1 diselenggarakan oleh PC, maka

sertifikatdisahkanolehPW.

2) JikaLatpel1/Latpel2diselenggarakanolehPW,

makasertifikatdisahkanolehPP.

d. Latpelnas

SertifikatLatpelnashanyadisahkanolehPP.

3. AdapunPenilaiansertifikatKaderisasianggotadankader

akandiaturlebihlanjutdalambukupedomankaderisasi.

4. Keadministrasian (penomoran) dan desain sertifikat

kaderisasidiaturlebihlanjutdalampentunjukpelaksana

administrasi dan akan dilampirkan dalam buku

pendomankaderisasi

BABXVII

EMBLEMKADERISASI

1. Emblemkaderisasiadalahpenghargaansekaligus tanda

tingkatankaderisasiyangtelahdiikuti

2. Ketentuan penggunaan, dan penyerahan serta desain

emblemkaderisasi akandiatur lebih lanjutdalambuku

pedomankaderisasi


BABXVIII

PENUTUP

Pasal35

1. PetunjukPelaksanaKaderisasi iniberlakusejak tanggal

ditetapkan.

2. Pedoman teknis pelaksana kaderisasi selengkapnya

diaturdalamBukuPedomanKaderisasiyangmerupakan

bagian tak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksana

KaderisasiIPPNU.

3. Aturan inibersifatresmidanakanterusdigunakan jika

setiap pergantian kepengurusan tidak ada revisi atau

pembaharuan.



PIMPINANSIDANGKOMISICKONBESIPPNUTAHUN2020

SRINURAININGSIHKetua

SITINURKHOLIDAHSekretaris



TAHUN2020

CITRADIRI&POLADASARPERJUANGANORGANISASI

(PDPO)IKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMA



TentangCITRADIRIDANPOLADASARPERJUANGAN

ORGANISASI(PDPO)Nomor:03/PP/SK/7455/XIX/XI/2020



setelah:





yang bersifat khusus di

tingkat nasional dan

mempunyai kedudukan

dibawahkongres

2 Bahwaeksistensidanjatidiri



potensi IPPNU perlu

disosialisasikansecaramurni

dankonsekuen


3 Bahwa berhubungan dengan



tentang Petunjuk

Pelaksanaan Organisasi,

Administrasi, Kaderisasi, L-

KPP,CitraDiridanPolaDasar

PerjuanganOrganisasi.


BabVIIPasal13


IPPNUBabVIIIPasal45


Konbes IPPNU yang

membahas hasil sidang

komisi Citra Diri dan Pola

Dasar Perjuangan Organisasi

(PDPO)IPPNU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :1 Citra Diri dan Pola Dasar

Perjuangan Organisasi (PDPO)


sebagaimana dimaksud dalam

sidangplenoKonbesditetapkan

sebagai pandauan organisasi

untukmencapaitujuandancita-

cita (garis-garis besar haluan

organisasi)

2 Pedoman Pelaksanaan


dimaksud pada diktum

lampiran keputusan ini


tercantumdalamlampiranyang

merupakan bagian yang tak

terpisahkandarikeputusanini

3 Pedoman sebagaimana


adalahpedomanyangmengikat





tanggalditetapkan



Ditetapkandi:Banten


PIMPINANSIDANGPLENO

KONBESIPPNUTAHUN2020

NurulHidayati

Ketua

NanikMaulidah

Sekretaris

AanAnnisa

Anggota


CITRADIRIIKATANPELAJARPUTRINAHDLATULULAMA

A. LANDASANFILOSOFISManusia diciptakan oleh Allah SWT dengan

membawaduafungsisekaligus,yaknifungsi“Khalifah

Allah”(QS.2:3)dan“AbdAllah”(QS51:56),“Khalifah

Allah” memiliki dimensi sosial-horisontal yang kuat,

yakni bahwa keterciptaan manusia adalah demi

mengenali alam semesta (QS. 2:31), memikirkannya

(QS. 2:164), dan memanfaatkan alam dan seisinya

demi kebaikan dan ketinggian derajat manusia itu

sendiri (QS. 11:61). Sementaa “Abd Allah” lebih

berdimensivertikal,yaknibahwasegalaperilakudan

ucapan akan dipertanggungjawabkan kepada Sang

Pencipta, sebagaimana pertanggungjawaban seorang

hambakepadatuannya.

Keberadaanmanusiasebagai“KhalifahAllah”dan

“Abd Allah” itu, Allah menempatkan makhluk lelaki

dan perempuan dengan keistimewaannya masing-

masing (QS. 4:32} dalam satu posisi yang sejajar.

Kesejajaranituterdapatdalamkewajibanmelakukan


amalshaleh,amarma’rufnahimunkar(QS.9:71)serta

balasanatasperbuatanyangdilakukan(OS.3:195)

Ajaranal-Qur’anyangsangategaliter inimenjadi

ruh bagi setiap insan yangmengaku dirinyamuslim

untukberbuatyangterbaik,baikuntukdirinyasendiri

(QS. 3:24), keluarganya (QS. 3:36), sertamasyarakat

danummatsecarakesehiruhan(QS.3:104).

Menciptakan diri, keluarga dan masyarkat yang

“terbaik” adalah tugas setiapmuslimyang tidakbisa

dilakukansecaraindividual.Halitumengingatbahwa

di samping sebagai makhluk sosial (QS. 49:13),

manusiaadalahjugasatu-satunyamakhlukyangakan

dinilaikebaikandankeburukannyaantarasatudengan

yang lainnya (S. 99:7-8). Semua ini mengharuskan

upayapenciptaankomunitasyangbaikyangmenjamin

terciptanyapribadidanmasyarakat“terbaik”.

Dalamkenyataansosiologis,komunitasdimaksud

dapat berbentuk organisasi, kelompok, masyarakat

dan sebagainya. Di sinilah setiap komunitas

mengembanamanatyangtidakkalahberatnyadengan

amanat yangdiberikanAllah kepada setiap individu.

Setiap komunitas menanggung kewajiban demi

terciptanyamasyarakatidealdalamal-Qur’andisebut


“Khaira Ummah” (QS. 3:110). Masyarakat “Khaira

Ummah” hanya tercipta manakala individu-individu

yang ada disemangati dan bersikap atas dasar nilai-

nilai kemanusiaan yang tinggi, baik nilai-nilai sosial,

moral, maupun intelektual. Sebab nilai-nilai

kemanusiaan ialah yang pada akhirnya menjadi

pembeda derajat antara individu yang satu dengan

lainnya.

Disini terjadi titik temuantaramasyarakat ideal

yang digambarkan al-Qur’an dan masyarakat ideal

yang dicita-citakan olah Nahdlatul Ulama. Sebagai

salah satu dari komunitas ummat, secara eksplisit

melalui Keputusan Muktamar NU, mengarahkan

kiprah sosial keagamaannya bagi terbentuknya

masyarakat“KhairaUmmah”dimaksud.

Sketsa inilah yang menempatkan IPPNU pada

posisi yang mengemban banyak amanat. Sebagai

nevenorganisasiNahdlatulUlama,IPPNUmengemban

amanat bagi tersosialisasinya garis perjuangan dan

kebijakan NU di kalangan pelajar putri NU dan

menjamintetapeksisnyaNUuntukjangkawaktuyang

panjang. Sebagai komunitas ummat, IPPNU

bertanggungjawabbagi terciptanya“KhairaUmmah”.


Sebagaikumpulanindividuyangmengembanamanah

“Khalifatullah” dan ”Abdullah”. IPPNU dihadapkan

pada tugasmenempapibadi pelajarPutri Islamagar

mencapai derajat kemanusiaan yang tinggi. Dan

sebagai organisasi pemuda yang ada dalam sebuah

bangsa yang plural, IPPNU berkewajiban

menampilkan sosok dirinya secara utuh sebagai

bagianyangberperandalamprosesperjalananbangsa

dan mampu tampil di tengah pluralitas yang ada

denganwarnanyasendiri.Tidakeksklusif tetapi juga

tidakkehilanganwarnaaslinya.

Semuainijelasmemerlukanformulakhususyang

dapat dijadikan pedoman oleh kader dan seluruh

jajaran kepengurusan IPPNU dalam setiap gerak

langkahnya, baik atas nama individu maupun

organisasi. Formula khusus itulah yang dirumuskan

dalambentuk“Citradiri”

B.LANDASANHISTORIS

Sejarah penuangan IPPNU dimulai sejak

kelahiranya pada 2Maret 1955, yang didirikan oleh

rekanita Umroh Mahfudzoh di Malang. Dengan

kepanjangan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama,


makadasarberpijakIPPNUdikonsentrasikanbermula

padapembinaandanpengkaderanpelajarputriIslam

yangberusia12-30tahun.

IPPNU didirikan atas dasar keinginan sebagai

wadahaktrvitassosialdanprogrampelajarputriIslam

yangbercirikanamaliahkeagamaansebagaiantisipasi

munculnya gejala sosial yang semakin terpengaruh

olehrembesanbudayaasingdengansegalaatributnya

yang lebih menampakkan sisi-sisi negatif perilaku

kehidupanremajanyapadawaktuitusetelahsepuluh

tahunIndonesiamerdeka.

Selain itu IPPNU didirikan sebagai wadah

pengkaderanremajaputeriNUagarberadapadaposisi

on the right track, berjalan pada arah yang

sasungguhnya, selungga nilai-nilai NU yang

berazaskanahlussunnahwaljama’ahtetapbisaterjaga

keaslian dan kemurniannya, terutama ketika

dimanifestasikandalamtingkahlakudansikapnyadi

tengah-tengahpluralitasmasyarakatIndonesia.

Dalamperjalanannya,keberadaanIPPNUternyata

mengalamipasangsurutnyazaman.PosisiIPPNUtidak

lagikoherendanstrategisdengankondisisosialpolitik

yang perubahannya menunjukkan percepatan


sedemikianrupa.KeadaaninimemaksaIPPNUharus

melakukanrevisiterhadapvisidanasasorganisasinya.

Sekalipun IPPNU pada tahun 1966 menempatkan

beberapakadernyauntuk turutberjuangaktifdalam

KAPPI, serta berhasil mengirimkan beberapa

anggotanyauntukmelakukanstudilanjutankeTimur

Tengah, kesemuanya ini belum dapat mengejar

ketertinggalanIPPNUdalamkehidupanbangsasecara

keseluruhan. Konsolidasi intern dan pembinaan

kualitas kader yang semakin terabaikan seiring

denganstagnannyafungsionarisdalamkepengurusan,

berdampak langsung kepada lesunya gerak langkah

IPPNUuntukdapattampilprimasebagaimanaterjadi

padamasakejayaannya.

Kondisiyangberlangsungcukuplamainiakhirnya

membuahkan suatu tekad dari fungsionaris IPPNU

untuk mencari formula terbaik bagai IPPNU untuk

menjadi organisasi yang lebih dinamis dan sesuai

denganperubahanzamanyangkemudianmelahirkan

perubahanmendasarnamaIPPNUdariIkatanPelajar

Putri Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Pelajar Putri

Nahdiatul Ulama dengan ditetapkannya Deklarasi

Jombang pada Kongresnya tahun 1988. Perubahan


namadanstatusIPPNUdaripelajarputrimenjadiputri

sekaligusmenjawabkegalauanhampirsebagianbesar

anggota dan founding mother (pendiri) IPPNU

terhadap eksistensinya yang sering dipertanyakan

konsekuensi logis dari perubahan tersebut adalah

sasaran pembinaan IPPNU tidak lagi terbatas pada

pelajar putri melainkan semua putri NU, dan ini

merupakanfaseawaldarikeinginanuntukmemajukan

secara bertahap IPPNU kepada wajah IPPNU yang

lebih baru dan dinamis. Keputusan ini sangat tepat

ketika dikaitkan dengan keputusan NU pada

Muktamarke27tahun1984untukkembalikekhittah

1926,danUUNo.8tahun1985tentangtataorganisasi

sosialkemasyarakatan.

DalamperjalanannyasejakruntuhnyarezimOrde

Baru tahun 1998, arus reformasimemberikan angin

segarbagitumbuhdankembangnyalembagaswadaya

masyarakat dalam meberikan alur perjuangan di

Indonesia ini. Begitupun bagi IPPNU, sebagai

organisasi kader perlu menganalisa gerak dan pola

perjuangan IPPNU selama kurun waktu tersebut.

PergantianakronimdariIkatanPelajarPutriNahdlatul

UlamakeIkatanPelajarPutriNahdlatulUlamatahun


1988telahdisalahartikanmenjadigerakanbebasyang

bisamerembet pada politik praktis. Akibatnya, basis

awal yang harus diperjuangangkan menjadi

terbengkalai dan visi intelektual yang selama ini

menjadighirahbagiperjuanganIPPNUmenjadipudar.

D sinilah banyak ditemukan kader-kader pragmatis

yanghanyabergerakdengankepentingansesaat.

Pada tahun 2003, dalam kongres XIII, IPPNU

memperjelas wajah dan perjuangannya pada basis

awal,yaitupelajarputri,interpretasikatapelajarputri

di siniberbedadenganpelajarputri yangdimaksud

pada tahun 1955. pelajar putri dalam konggres XIII

tersebutdiartikansebagaisebuahkomunitasgenerasi

muda yangmengawal visi intelektual yangmemiliki

vaseusia12–30tahun.

Keputusaninijugatelahmendorongdilakukannya

reorientasi secara menyeluruh tentang posisi dan

keberadaan IPPNU, tentang rumusan peran bagi

ummatdanpembangunan, dan tentang sosok IPPNU

itu sendiri secara utuh ditinjau dari sudut orientasi,

fungsi,targetgroupdanbidanggarapan.

Pembahasan citradiri pertamakali pada tanggal

12-16Oktober1989bertepatandengan12-16Rabiul


Awal 1410 H, diadakan Temu wicara Alumni dan

Seminar Citra Diri Tingkat Nasional di TMII Jakarta.

Menyadari hahwa Citra Diri adalah bukan landasan

bersikap IPPNU yang statis melainkan perlu

senantiasamenjadipeganganbagi kader IPPNUagar

selalu sesuai dengan keadaan zaman, maka pada

konferensi Besar IPPNU pada tanggal 19-21

September 1998 di PHI Cempaka Putih, Jakarta

dirumuskanCitraDiriIPPNU.

Kemudian, pada kepengurusan IPPNU periode

2009-2012,telahdirumuskandasarorganisasiIPPNU

sebagai ortganisasi pelajar melalui forum Rapat

Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) pada tanggal 18-19

Desember 2010 di Hotel Bintang, Jl. Raden Saleh,

Jakarta Pusat. Pada forum ini, garapan IPPNU

difokuskanpadapelajardansantriputeri.

C.VISIDANMISI

1. VisiIPPNU

Visi IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama )

terbentuknya kesempurnaan pelajar Putri Indonesia

yang bertakwa, berakhlakul karimah, berlimu dan

berwawasankebangsaan.


2. MisiIPPNU

MisiIPPNUadalah:

1. Membangun kader NU yang berkualitas,

berakhlakul karimah, bersikap demokratis dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

2. Mengembangkan wacana dan kualitas sumber

dayakadermenujuterciptanyakesetaraangender.

3. Membentuk kader yang dinamis, kreatif dan

inovatif.

D. ORIENTASIDANARAHAdapun orientasi dan arah yang ingin dicapai dibagi

dalam2cara:

1. SecaraIndividualOrientasi pengembangan sumber daya rnanusia

IPPNUsecaraindividudiletakkandalamperspektif

“manusia dinamis” dan “berwawasan intregral”.

Manusia “dinamis” adalah manusia yang selalu

berprakarsadanmelakukan ikhtiar,manusiayang

bergerak ke depan. berubah dan berkembang

menujutingkatyanglebihsempurna(Kamil).Citra

manusia maju dan berkembang ditandai oleh


prestasi yang bermakna, baik dan berguna bagi

dirinya sendiri maupun bagi orang lain dan

lingkungannya, dari waktu ke waktu, selama

menuju proses insan kamil. Sementara “manusia

yang berwawasan integral” adalah manusia yang

yang terus menggali nilai-nilai keislaman,

kebangsaan,keilmuandankekaderansecarakritis

untuk diartikulasikan dalam pemikiran, sikap dan

semangat perjuangan sehingga mampu menjadi

kader bangsa dan organisasi yang handal. Citra

kader yang handal ditandai oleh kemampuan

konseptual, metodologis dan teknis yang mampu

mengarahkan kader pada komitmen keislaman,

kebangsaan,ke-NU-andankekaderansertamampu

memformulasikannya secara cerdas dalam

kehidupan nyata yang berkembang adalah

indikator capaian tujuan, dan kamil dalam tujuan

akhirnya.

2. SecaraKolektifSedangkan secara kolektif arah capaian

pengembangan sumber daya IPPNU diletakkan

dalamperspektif “Mabadi KhairaUmmah”. Yaitu

suatumasyarakatidealyangdigambarkansebagai


masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWlT,

tenteram, berakhlak mulia, adil dan sejahtera.

Dalam konteks IPPNU adalah tumbuh dan

berkembangnya semangat berorganisasi yang

didasar kesetiakawanan antar warga dan

pernimpin, serta munculnya program yang

terarahdemipeningkatanmutudan tujuanyang

diembannya. Produktif menjadi kunci bagi

indikator capaian dimaksud dan khaira ummah

adalahtujuanakhirnya.

D. KARAKTERDASARUntuk menjadi manusia Kamil dan Khaira Ummah,

kader IPPNU mengemban amanat dan tugas utama

yaknimelaksanakanamarma’rufnahimunkar.Untuk

itusemangkatnilaidikembangkanuntukmembangun

citraindividumaupunkolektifyangdiidealkandiatas.

Citra ideal dimaksud ditandai dengan karakater

sebagaiberikut:

a. BersikapMabadiKhairaUmmahyangmeliputi:

ü Ash-Shidqu:memiliki kejujuran,kesungguhan

dan keterbukaan. Shidq merupakan refleksi


keberadaanmanusiayangpalingotentikyang

bersumberdarihatinurani.

ü Al-amanah wal-Wafa bil-Ahdi: dapat

dipercaya, setia dan tepat janji. Butir ini akan

memperkokohdanmenjaminintegritaspribadi

sebagaimanusia sejati yang senantiasa hadir,

terlibat, dipercaya, bersedia dan mampu

memecahkanpersoalanummat.

ü Al-’Adalah:bersikapdanbertindakadildalam

segala situasi. ‘Adalah secara absolut

melindungi nilai kemanusiaan yang

harusdiperjuangkan,dijagaeksistensinyadan

dilaksanakansecaraproporsional.

ü Atta’awun:salingtolongmenolongdalamdan

demi kebajikan (al-birru) yang dibarengi

dengandedikasidankredibilitaspribadi.

ü Al-Istiqomah: keajegan, keteguhan, ketidak

bergeserandankedisiplinandalammenitijalur

kehidupansesuaidenganketentuanAllahSWT,

paraRasul-Nya,tuntutanpadasalafussalihdan

aturanyangdisepakatibersama.

b. Berperilaku “Aswaja”’ yang diterapkan menurut

kondisikemasyarakatanIndonesiayakni:


ü Landasan beragama: Didasarkan ucapan,

perbuatan serta pemikiran pada al-Qur’an, al-

hadits,Ijma’danQiyas.

ü Landasansikapkemasyarakatan:menampilkan

sikap kemasyarakatan yang mencerminkan

nilai-nilai:

• TawassuthdanI’tidal.Sikapiniberintikan

padaprinsipHidupyangmenjunjungtinggi

keharusanberlakuadildanlurusditengah

kehidupan bersama, selalu bersifat

membangun dan menghindari bentuk

pendekatanyangekstrim.

• Tawazun. Sikap seimbang dalam

berhidmahkepadaAllah,manusiadanalam

semesta,menyelaraskankepentinganmasa

lalu,kinidanakandatang.

• Tasamuh. Sikap toleran terhadap

perbedaan dan pluralitas yang ada, baik

dalammasalahagamamaupunbudaya.

• AmarMa’rufNahiMunkar.Selalumemiliki

kepekaan untuk mendorong perbuatan

yang baik, berguna dan bermanfaatbagi

kehidupan bersama, serta menolak dan


mencegah hal yang merendohkan dan

menjenimuskannilaikehidupan.

c. Berjiwa“Tajdid”(pembaruan)atasdasarpemikirn

bahwa Islam adalah agama pembaruan yang

membebaskanmanusiadaribelenggukerendahan

nilai kemanusiaan dan mengangkatnya kepada

derajat yang mulia. Agama yang dipenuhi oleh

semangat demokrasi dan egalitarianisme yang

memandangseluruh,lelakidanperempuan,dalam

derajat yang sama namun tetap denan

kelebihannya masing-masing. Dalam

implementasinya, jiwa “tajdid” iniberwujudpada

pemikiran dan sikap yang selalu ingin mencari

nilai-nilai keutamaan yang baru yang lebih baik

dengantetapmemperhatikannilaidantradisilama

yangmasihtetapdianggapbaik.

E. POSISISecara intern IPPNU merupakan perangkat dan

badanotonomNUyangsecarakelembagaanmemiliki

kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan-

badanotonom lain sepertiMuslimatNU,FatayatNU,

GP Ansor, dan IPNU. Tugas utama badan otonom


adalahmelaksanakan kebijakanNU, khususnya yang

berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu.

Setiapbadanotonomhanyadapatdibedakandengan

melihat orientasi, bidang garapan dan target group

masing-masing.SebagaibadanotonomNU,makaCitra

DiriIPPNUberadadandikembangkandalambatasan

yamgtidakmelanggarKhittahNU1926.

Secara ekstern, IPPNU mempunyai kedudukan

yangsejajardenganormas-orrnaspemudaIndonesia

lainnyauntukbergabungdanberhimpundalamsatu

wadahpembinaandanpengembangangenerasimuda

diIndonesia.

F. TargetGroupdanBidangGarapanKelompok masyarakat yang menjadi sasaran

penggalian dan pembinaan IPPNU adalah setiap

pelajar putri Islam yang memenuhi syarat dalam

keanggotaan IPPNU (pasal 5 PD IPPNU) dalam

statusnya sebagai pelajar putri, santri, dan remaja

putri. Dengan pertimbangan sosiologis yang ada,

prioritas program IPPNU diarahkan pada segmen

pelajarputridansantri.


Sesuaidengantargetgroupdiatas,bidanggarapan

pokok IPPNU difokuskan pada pendidikan dan

pengembangan sumber dayamanusia. Ketiga bidang

garapan pokok IPPNU ini dikoordinir dan berada

dalamtigaruanglingkupyangmeliputi:

ü BidangOrganisasi

ü BidangKaderisasi

ü BidangPartisipasi


G. SKEMACITRADIRIIPPNU

Khalifah Allah X ‘Abd Allah

Khaira Ummah

Insan Kamil

Prinsip Dasar

Mu’amalah Ubudiyah

Ashidqu Landasan Agama

Al Amanah wal Wafa bil ‘ahdi Sikap

Kemasyarakatan

Tawasuth & I’tidal

Tawazun Tasamuh

Amar Ma’ruf

Al – ‘adalah

Ta’awun

Istiqomah

Sikap Tajdid

Bidang: Organisasi Kaderisasi Partisipasi

Sikap Kemasyarakatan


Tawazun

Tasamuh

Amar Ma’ruf

Nahy Munkar

Sikap Kemasyarakatan


Tawazun

Tasamuh

Amar Ma’ruf

Nahy Munkar


POLADASARPERJUANGANORGANISASI(PDPO)


Bismillaahirrahmaanirrahim

A. PENGERTIANPengertianPolaDasarPerjuanganadalah:

1. Pola

a. Polaadalahgambaranatauacuanyangdipakai

untuk membuat suatu model (cara

mencapaiperjuangan)

b. Tujuanpoladibuatadalah:

(1) Sebagai panduan organisasi untuk

mencapai tujuan dan cita-cita (Garis-Garis

BesarHaluanOrganisasi)

(2) Sebagai sarana operanionalisasi dari Citra

diriyangdiimplementasikandalambentuk

pola umum jangka panjang (3 tahun) dan

jangkapendek(1tahun)

2. Dasara. Dasar adalah pokok atau pangkal (landasan)

darisuatuperjuanganmencapaicita-cita.


b. Dasar/landasan dari pola penuangan yang

dibuatadalah

(1) LandasanIdiil:

ü Islam (Ahlussunah wal Jamaah An-

Nahdliyah)

ü PancasiladanUUD1945

ü CitraDiri(JatiDiriOrganisasi)

(2) LandasanStruktural:

ü PD/PRT

(3) LandasanHistoris:

ü Produkdandokumenhistorisorganisasi

(4) LandasanPerjuanganIPPNU:

ü Berjuang,belajardanbertakwa.

3. Perjuangan

a. Perjuangan adalah usaha mencapai cita-cita

yangpenuhdengantantangandanhambatan.

b. Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita

diusahakan dengan : “Pembinaan Terpola”

dalamTahapan-tahapanPencapaian(tersusun

dalanJangkaPanjangdanJangkaPendek)”.

4. Organisasidalamhal iniadalahwadahkerjasama

sekelompokoranguntukmencapaitujuantertentu.


5. PolaDasarPerjuanganadalah:GarisBesarHaluan

Organisasi (GBHO) yang merupakan acuan atau

panduanuntukoperasionalisasiCitraDirisehingga

dapat mencapai tujuan dan cita-cita perjuangan

dengantingkatkesukaran(tantangan)danbahaya

(hambatan) sesuai situasi dan kondisi zaman

disertai antisipasi dalam bentuk “Pembinaan

Terpola” yang berkesinambungan dan pasti

melalui “Tahapan-Tahapan Pencapaian.”

PembinaanTerpolaadalahpembinaansecarajelas,

sistematis dan terencana dalam tahapan jangka

pendek(1tahun)danjangkapanjang(3tahun)

B. PERMASALAHAN1.FaktorInternal

a. Sumber Daya Manusia (SDM) dari

perangkatnya

(1) Heterogenitas/kemajemukan anggota

ataukelompoksasaranIPPNU.

(2) Faktor pengembangan potensi masih

belumoptimal.

(3) PengembanganasetIPPNUyangadadi

grasrootbelummaksimal.


(4) Munculnya apatisme kader sehingga

menimbulkankurangnyamilitansidan

loyalitasterhadaporganisasi

b. Faktor Teknis yangmungkin bisamenjadi

permasalahanadalah:

(1) Pembinaan dan pengelolaan sumber

danaorganisasiyangkurangjelas.

(2) Program organisasi

berkesinambunganantarperiodeatau

antara pusat hingga tingkat paling

bawahbelumdapatterealisir.

(3) Konsolidasi organisasi masih lemah,

belum adanya kesatuan langkah atau

program karena keterbatasan waktu,

terselenggaranya kemitraan pada

organisasidankonflik internalbelum

dapatterselesaikan.

(4) Kurang optimalnya organisasi dalam

membangunjejaringorganisasi

(5) Belum terwujudnya kemandirian

ekonomiorganisasi

2.FaktorEksternal


a. IptekdanEraGlobalisasi Informasi (Dunia

Luar)

(1) Renggangnya hubungan sosial

(individualistis)

(2) Persainganbebasdalamperdagangan

dunia.

(3) Profesionalismemenjadituntutan.

(4) Kurangnya pemanfaatan tekhnologi

informasi

b. Situasi dan kondisi Ipoleksosbudhankam

(dalamnegeri)

(1) Ideologi :Penajaman sikap dan

ideologyhidupbernegara.

(2) Politik :Munculnya politisasi

agama dan kurang

optimalnya partisipasi

perempuandalamruang

politik

(3) Ekonomi : Resesi ekonomi akibat

pandemiCovid-19

(4) Sosial :BonusDemografi

(5) Budaya :Penetrasibudayaasing

(6) Hankam :Dis-integrasibangsa.


C. ALTERNATIFPERMASALAHANINTERNAL1. PembinaanTerpola

a. ANGGOTA

(1) Anggota adalah Pelajar Putri Islam

yangberusia12-30tahun

(2) Penerimaan anggota baru melalui

Makesta.

(3) Sistem evaluasi pembinaan anggota

adalah merujuk pada Buku Pedoman

Pelatihan/Pengkaderan.

(4) Pembinaan selanjutnya adalah

dilakukan oleh pimpinan IPPNU di

setiaptingkatan.

b. KADER

(1) Kaderadalah:

ü Anggota yang telah terdidik dalam

pelatihanformal

ü Anggota yang telah berpengalaman

strukturaldalamkepengurusan.


(2) PendidikandanPelatihan

PendidikandanPelatihanadalahupaya

sadar dan sistematis untuk

mengembangkansikap,pengetahuanda

n keterampilan anggota agar dapat

membina, mengembangkan dan

membentengi organisasi dengan atau

tanpastatusformalorganisatoris.

(3) Sistem evaluasi kader adalah merujuk

pada Buku Pedornan

Pelatihan/Pengkaderan.

(4) Sistem pembinaan selanjutnya adalah

merujukpadaSistemKoordinasiKader,

seperti yang tertuangdalam peraturan

organisasi.

c. ALUMNI

(1) Alumniadalahkaderyangpurnatugas.

(2) Optimalisasi peran alumni adalah

merujuk pada Sistem Fungsionalisasi

Alumni.

2. Tahapan-Tahapan Pencapaian (Jangka

Panjang)

a. SistemRekrutmenAnggota


(1) Sistem rekrutmen anggota melalui

Makesta

(2) Cara penerimaan, pengesahan dan hak

serta kewajiban anggota dapat

dilakukan secara bertahap dengan

merujuk pada AD/PRT/Pedoman

Administrasi(BabIIIdanIVPRT)

b. SistemKoordinasiKader

(1) Sistemkoordinasibertujuan

- Kader yang masih aktif, dapat

memaksimalkan peran dan

potensinya.

- Kader yang purna tugas di daerah

atau mutasi ke tempat lain,

potensinya dapat tetap bermanfaat

bagiorganisasi.

(2) Sistem koordinasi untuk kader yang

mutasi ke daerah lain karena kuliah di

kota besar, misalnya, adalah dengan

memilihalternatifsebagaiberikut:

- Tetap aktif di IPPNU, dengan

ketentuan: melakukan koordinasi


dengan pengurus daerah yang

ditinggalkan.

ü melakukan koordinasi dengan

pengurus daerah di tempat

mutasi.

- BilaaktifdiluarlPPNU:

ü aktif di organisasi manapun

diperbolehkan dengan syarat

organisasi yang sejalan dengan

garis perjuangan yang sama

denganIPPNU,sekaligusmenjadi

Alumni.

(3) Sistem koordinasi untuk kader yang

tidakaktiflagidiIPPNUkarenasatudan

lain hal, maka dengan sendirinya

menjadi Alumni sesuai dengan Sistem

FungsionalisasiAlumni.

c. SistemFungsionalisasiAlumni

1) Sistem Fungsionalisasi adalah

mengoptimalkanalumniuntukmenuju

pada pencapaian tujuan/cita-cita

organisasi.


2) Sistem Fungsionalisasi untuk alumni

dapat dilakukan melalui “Jaringan

Kerjasama” dengan membentuk :

FORUMALUMNIIPPNU(FAI)

3) SistemFungsionalisasiAlumnijugada

patdimanfaatkanbagi:

- pemikirankritisterhadapperjalanan

organisasi

- praktek-praktek penggalangan

sumberdanakeorganisasian.

D. ALTERNATIFPERMASALAHANEKSTERNAL1. ArahPembinaan

ArahdariSistemPembinaanTerpola(anggota/

Kader/Alumni)adalah:

a. TargetGroupIPPNU

b. BidangGarapanIPPNU

c. Ikhtiar kegiatan sesuai prioritas bidang

garapan.

2. TargetGroup(KelompokSasaran)

Target Group (Kelompok Sasaran) IPPNU

adalah:

a. Pelajarputri


b. Santriputri

c. Remajaputri

E. RINGKASAN1) Karakter

Karakter IPPNU adalah: Sinergi tradisi

intelektual dan pengembangan kreatifitas

dengansikapkeislamanAswaja.

2) BidangGarapan

BidanggarapanIPPNUadalah:

i. Organisasi:

- Silaturrahmi antar target group

(organisasi)

- Konsolidasi organisasi antar tingkat

kepengurusanditingkatatasdengan

tingkatbawah

- Konsolidasi teknis, meliputi

admimstrasi dan perencanaan

program

- Konsolidasi antar organisasi atau

lembagadiluarIPPNU


ii. Kaderisasi

Pelatihan formal terhadaptargetgroup

(kaderisasi).

iii. Partisipasi:

a. Keilmuan:

ForumKajianKeilmuansesuaitarget

group:

- FKK Santri: perpaduan kitab

kuning dengan konsep-konsep

ilmu pengetahuan dan

teknologi.

- FKK Pelajar putri: perpaduan

konsep-konsep keilmuan

denganagama

- FKK Remaja: perpaduan

konsep-konsep agama dan

kondisisosialbudaya

b. AmaliahKeagamaan

Mengamalkan amaliah keagamaan

yang ditradisikan di lingkungan NU

(misal: Istighotsah ,Diba’,Tahlil,dan

sebagainya) yang diperuntukkan

padasemuatargetgroup


c. Kemasyarakatan:

- Menyikapi persoalan-persoalan

yang berkembang di masyarakat

untuk menyumbangkan

pemikiran-pemikiran alternatif

kepadapemerintah.

- Mengadakan dialog dan kajian

program dengan ormas

kepemudaanlain.

d. Pemberdayaanperempuan:

- Menyikapi persoalan terkait

sensivitas gender dalam hak

persamaan (equality rights)

kesempatan berkarya di berbagai

bidangkehidupan.

- Membekali keterampilan dan

kecakapan hidup perempuan

dalam rangkameningkatkan taraf

hidupsecaraekonomidansosial.

- Mengadakan kajian pendidikan

perempuansecarakomprehensif.

3) TitikBerat

1. Titikberatadalah:


Tekanan program pada rencana jangka

panjang, sebab rencana jangka panjang

memang harus dilakukan secara

berkesinambungan.

2. Titikberatbersifat:

a. Kesinambungan:

Dilakukan secara terus-menerus

sesuai dengan tahapan dari jangka

pendek yang satu kepada jangka

berikutnya.

b. Berputar(konstan)

Dilakukan untuk melaksanakan

rencana jangka panjang satu demi

satu,sebinggaakhirnyakembalipada

titikberatyangawaltapisudahlebih

mengarahpadaperbaikankualitas.

3. Tekanandarititikberatpada:

a. BidangGarapan

Dilakukan secara bertahap dengan

menitikberatkanpada:

1. TahapanPartama:Organisasi

2. TahapanKedua:Kaderisasi

3. TahapanKetiga:Partisipasi


(dilakukan dalam satu periode

kepengurusan)

b. Diatur dengan perencanaan waktu

sebagaiberikut:

1. JangkaPendek

2. JangkaPanjang




PIMPINANSIDANGKOMISIAKONBESIPPNUTAHUN2020

NurulHidayatiKetua

NanikMaulidahSekretaris

AanAnnisaAnggota


HASIL KONFERENSI BESAR - IPNU IPPNU BOJONEGORO ...

Documents