Hasil Expose Pembangunan Infrastruktur Ketenaga Listrikan di NTB Bertempat di ruang utama kantor Gubenur NTB, Wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir dalam arahannnya saat membuka arara ekspose pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTB, menyampaikan 3 agenda penting yaitu : 1. Percepatan pembangunan infrastruktuk kelistrikan di NTB dengan sasaran adalah percepatan pembangunan kelistrikan sampai dengan tahun 2014, langkah-langkah yang bisa dilakukan besama. 2. Kordinasi antar Kabupaten dan Instansi Vertikal yang merupakan salah satu kewenangan Gubernut.dengan sasaran langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan, target yang paling mungkin (target moderat), dan evaluasi tingkat kemajuan (progresif). 3. Adanya rencana aksi yang nyata dalam mewujutkan sasaran tersebut. Wakil Gubernur NTB lebih lanjut dalam arahannya, bahwa kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan melaporkan perkembangan percepatan pembangungan infrastruktur. Pada kesempatan tersebut Kadis Pertambangan dan Energi NTB H. Bambang Eko Sutedjo dalam paparanya menyatakan, bahwa secara nasional kebijakan energi telah diatur dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006, kemudian diapresiasikan oleh daerah dengan Kebijakan Energi Daerah (KED) yang diatur dengan Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2007, kemudian dituangkan dalam RPJMD 2008-2013. Kadis Pertambangan dan Energi lebih lajut mengatakan bahwa kondisi ketenaga listrikan saat ini sampai dengan tahun 2009 rasio elektrifikasi 42 %, lebih rendah dari rasio elektrifikasi nasional sekitar 60 %, maka untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE), dengan payung RPJMD 2009-2013, program percepatan infrastruktur ketenagalistrikan yang sedang berjalan saat ini, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan program desa mandiri enegi (yang merupakan program trobosan) sehingga kondisi ketenagalistrikan yang diharapkan sampai dengan tahun 2013 RE Reguler 47 % dengan langkah percepatan diharapkan 2013 RE mencapai 52 % atau meningkat 10 % dari kondisi saat ini. Kebijakan Energi Nasional (Ken) Perpres No. 5 Tahun 2006 Tujuan Mengarahkan Upaya-Upaya Untuk Mewujudkan Keamanan Pasokan Energi Dalam Negeri dengan Sasaran ‐ Tercapainya Elastisitas Energi Lebih Kecil Dari 1 Pada Tahun 2025; ‐ Rasio Elektrifikasi Menjadi 100 % Pada Tahun 2025
13
Embed
Hasil Expose Pembangunan Infrastruktur Ketenaga Listrikan di NTB
Bertempat di ruang utama kantor Gubenur NTB, Wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir dalam arahannnya saat membuka arara ekspose pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTB, menyampaikan 3 agenda penting yaitu :
1. Percepatan pembangunan infrastruktuk kelistrikan di NTB dengan sasaran adalah percepatan pembangunan kelistrikan sampai dengan tahun 2014, langkah-langkah yang bisa dilakukan besama. 2. Kordinasi antar Kabupaten dan Instansi Vertikal yang merupakan salah satu kewenangan Gubernut.dengan sasaran langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan, target yang paling mungkin (target moderat), dan evaluasi tingkat kemajuan (progresif). 3. Adanya rencana aksi yang nyata dalam mewujutkan sasaran tersebut.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hasil Expose Pembangunan Infrastruktur Ketenaga Listrikan di NTB Bertempat di ruang utama kantor Gubenur NTB, Wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir dalam arahannnya saat membuka arara ekspose pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTB, menyampaikan 3 agenda penting yaitu :
1. Percepatan pembangunan infrastruktuk kelistrikan di NTB dengan sasaran adalah percepatan pembangunan kelistrikan sampai dengan tahun 2014, langkah-langkah yang bisa dilakukan besama.
2. Kordinasi antar Kabupaten dan Instansi Vertikal yang merupakan salah satu kewenangan Gubernut.dengan sasaran langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan, target yang paling mungkin (target moderat), dan evaluasi tingkat kemajuan (progresif).
3. Adanya rencana aksi yang nyata dalam mewujutkan sasaran tersebut. Wakil Gubernur NTB lebih lanjut dalam arahannya, bahwa kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan melaporkan perkembangan percepatan pembangungan infrastruktur. Pada kesempatan tersebut Kadis Pertambangan dan Energi NTB H. Bambang Eko Sutedjo dalam paparanya menyatakan, bahwa secara nasional kebijakan energi telah diatur dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006, kemudian diapresiasikan oleh daerah dengan Kebijakan Energi Daerah (KED) yang diatur dengan Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2007, kemudian dituangkan dalam RPJMD 2008-2013. Kadis Pertambangan dan Energi lebih lajut mengatakan bahwa kondisi ketenaga listrikan saat ini sampai dengan tahun 2009 rasio elektrifikasi 42 %, lebih rendah dari rasio elektrifikasi nasional sekitar 60 %, maka untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE), dengan payung RPJMD 2009-2013, program percepatan infrastruktur ketenagalistrikan yang sedang berjalan saat ini, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan program desa mandiri enegi (yang merupakan program trobosan) sehingga kondisi ketenagalistrikan yang diharapkan sampai dengan tahun 2013 RE Reguler 47 % dengan langkah percepatan diharapkan 2013 RE mencapai 52 % atau meningkat 10 % dari kondisi saat ini. Kebijakan Energi Nasional (Ken) Perpres No. 5 Tahun 2006 Tujuan Mengarahkan Upaya-Upaya Untuk Mewujudkan Keamanan Pasokan Energi Dalam Negeri dengan Sasaran
‐ Tercapainya Elastisitas Energi Lebih Kecil Dari 1 Pada Tahun 2025; ‐ Rasio Elektrifikasi Menjadi 100 % Pada Tahun 2025
’ Sejalan dengan KEN, maka Kebijakan Energi Daerah Nusa Tenggara Barat (Keputusan Gubernur No. 110 Tahun 2007)Tujuan Mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan Sasaran Rasio elektrifikasi pada tahun 2020 menjadi 90 %.
ISU-ISU STRATEGIS KETENAGALISTRIKAN 1. Penyediaan listrik di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah pada kondisi krisis, dimana
pertambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tidak seimbang dengan pertumbuhan beban/permintaan.
2. Keterbatasan akses tenaga listrik menyebabkan banyak dusun-dusun terpencil belum dapat menikmati listrik.
3. Daftar tunggu yang tinggi mencapai 155.400 calon pelanggan. 4. Rasio elektrifikasi tahun 2009 masih rendah yaitu ± 42 % ( 503.117 KK berlistrik). 5. Pembangkitan tenaga listrik 99,90% menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
(PLTD) yang berbahan bakar minyak solar (High Speed Diesel/HSD), sedangkan harga minyak solar cenderung naik mengakibatkan tingginya biaya pokok produksi.
6. Potensi Energi Baru Terbarukan (primer) seperti panas bumi, air, surya, angin (bayu), biomassa dan biogas relatif cukup besar mencapai 274,2 MW namun pemanfaatannya masih sangat terbatas.
KETIDAKSEIMBANGAN SUPPLY Vs DEMAND
LLOOMMBBOOKK
S S UUMMB B AAWWAA
BBII
MMAA
- Beban Puncak – Daya Mampu
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan adalah : 1. Provider Ketenagalistrikan
Penyediaan tenaga listrik di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan oleh :
1. PT. PLN (Persero) Wilayah NTB dengan wilayah pelayanan yang terbagi atas sistem Lombok, sistem Sumbawa dan sistem Bima;
2. Swasta, terdiri dari : - Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IPP/Independent Power Producer);
- Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
PermasalahanPerm asalahan ::• Gangguan pada mesin pembangkit
•Pertumbuhan rata – rata daya mampu jauh lebih kecildari pertumbuhan beban puncak
[MW ]
D A FTA R TU N G G U V s R EA LIS A S I P EN Y A M B U N G A N B A R U D A FTA R TU N G G U V s R EA LIS A S I P EN Y A M B U N G A N B A R U P erm asa lahan :
• Pertu m buhan daftar tunggu tiap tahunterus
m en ingkat, nam un rea lisas i sam bung barusang atlah m in im d isebabkan ketersed iaan
supp lyyg sangat terbatas
DAFTAR TUN G GU
3. Pemerintah Daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada koperasi, badan usaha atau swadaya masyarakat.
2. Kondisi Ketenagalistrikan Sebelum 30 Juni 2010 Cabang/Sektor Daya
Terpasang (MW)
Daya Mampu (MW)
Beban Puncak (MW)
Depisit/ Surplus (MW)
JML Pelanggan
Daya Tersambung
(KVA)
KWH Jual
Mataram 114.9 * 82 110 -28 226.730 228.555 123.837 Sumbawa 30,47 19,20 22 -2,8 71.694 64.952 27.763 Bima 26,74 18,7 22,5 -3,8 75.132 58.034 26.948 NTB 172,1 119,9 154,5 -34,56 373.55 351.54 * Termasuk Sewa Daya oleh Pemprov NTB 5 MW 3. Rencana Pengembangan Ketenagalistrikan Oleh PlN :
a. Solusi Penanggulangan Krisis Daya Sistem Lombok (Jangka Pendek) ‐ Antara April sampai dengan awal Mei 2010 terjadi pemadaman 45 MW
sedangkan kondisi akhir Mei sampai dengan awal Juni 2010 pemadaman hanya 35 MW dengan upaya unit 7 ampenan beroperasi sekitar 6 MW pada 1 Juni 2010 dan 2 unit Paokmotong 5 MW beroperasi 2 Juni 2010.
‐ Kondisi sampai dengan 22 Juni 2010 pemadaman 5 MW dan sampai dengan akhir Juni 2010 pemdaman teratasi 7 MW dengan Upaya :
Sewa Mesin HSD 10 MW Sewa II (15 Jun ‘10), (Defisit 25 MW) Sewa Mesin HSD 10 MW Sewa IV (17 Jun ‘10), (Defisit 15 MW) Sewa Mesin HSD 10 MW Sewa III (20 Jun ‘10), (Defisit 5 MW) Sewa Mesin HSD 5 MW Tambahan Sewa II, (25 Jun ‘10), Sewa Mesin HSD 2 MW Tambhan Sewa I (25 Jun ‘10) (+2 MW) Unit 2 Amp.ex. Bengkulu 5 MW ( 30 Juni ‘10), (+7 MW)
b. Solusi Penanggulangan Krisis Daya Sistem Bima (Jangka Pendek) - Kondisi sampai dengan akhir April 2010 pemadaman 3,5 MW, kondisi antara Mei sampai dengan Juni 2110, pemadaman teratasi dengan Surplus 1,65 MW (kondisi Siaga) dengan uapaya, Rehabilitasi Msn KOMATSU 0,65 MW (05 Juni 2010), Sewa Mesin HSD 3 MW (10 Juni 2010) c. Solusi Penanggulangan Krisis Daya Sistem Lombok (Jangka Pendek)
Kondisi sampai dengan akhir April 2010 pemadaman 3,5 MW, kondisi antara Mei sampai dengan Juni 2110, pemadaman teratasi dengan Surplus 1,5 MW (kondisi Siaga) dengan uapaya, Sewa Mesin HSD 2 MW (15 Juni 2010), Sewa Mesin HSD 3 MW ( 20 Juni 2010)
Segara Anak IPP Desa Bentek, Kec.Gangga,Kab.Lombok Utara
5,6 PT Suar InvestindoCapital
‐ FS sudah‐Proses Pengadaan : Penerbitan IUKUS
Somporonan IPP DesaPangadangan,Kec.Pringgasila,Kab.Lombok Timur
0,3 PT Persada KaryaTama
‐ FS sudah‐Dalam tahapanKKO/KKF
Kukusan IPP DesaMamben,Kec.Wanasaba,Kab.Lombok Timur
0,2 PT Persada KaryaTama
‐ FS sudah‐Dalam tahapanKKO/KKF
Bintangbano IPP Kab.Sumbawa Barat ± 8 PT Restu BumiPersada
‐ Presentasi awal‐ Proposal & FS belum
No Lokasi Kapasitas(kW)
Calon Sumber Dana konsumen 1 PLTMH Murpeji
Kab. Lobar 50 APBD Prov. 460 KK
2 PLTMH Kalijaga Kab. Lotim
35 APBN KPDT 340 KK
3 PLTMH Sedau Kab. Lobar
80 APBN DJLPE 620 KK
4 PLTMH Bunut Jambul Kab. Lotim
30 APBN DJLPE 235 KK
5 PLTMH SesaotKab. Lobar
35 PT Newmont 350 KK
2. Pemasangan PLTS sebanyak 3.900 unit dari Kementrian ESDM dan 150 unit dari Kementrian PDT ;
3. Pemasangan 3 (tiga) unit PLTS Komunal dari Program CSR PT. PLN (Persero) Wilayah NTB.
KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN PADA TAHUN 2010
1. Pembangunan PLTMH di 5 (lima) lokasi :
2. Pemasangan PLTS sebanyak 3.900 unit dari Kementrian ESDM dan 150 unit dari Kementrian PDT ;
3. Pemasangan 3 (tiga) unit PLTS Komunal dari Program CSR PT. PLN (Persero) Wilayah NTB.
No LokasiKapasitas(kW) Sumber Dana Calon
konsumen
1 PLTMH Murpeji Kab. Lobar 50 APBD Prov. 460 KK
2 PLTMH Kalijaga Kab. Lotim 35 APBN KPDT 340 KK
3 PLTMH Sedau Kab. Lobar 80 APBN DJLPE 620 KK
4 PLTMH Bunut Jambul Kab. Lotim
30 APBN DJLPE 235 KK
5 PLTMH Sesaot Kab. Lobar 35 PT Newmont 350 KK
Program Terobosan Desa Mandiri Energi 1. Pengertian Dan Tujuan
Desa Mandiri Energi (DME) yaitu desa yang mampu memenuhi 60 % kebutuhan energinya dengan memanfaatkan potensi energi setempat baik berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) maupun non-BBN dengan teknologi yang dapat dioperasikan oleh masyarakat setempat.
Selain sebagai alternatif pemecahan masalah penyediaan energi, program DME diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Pro-Poor), memperkuat ekonomi nasional (Pro-Growth) dan memperbaiki lingkungan (Pro-Planet).
Terbangunnya sarana dan prasarana ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi baru terbarukan.
Desa MandiriEnergi
Desa 5 4 4 4 3
4. Realisasi Kinerja DME 2009 No Desa Kecamatan Kabupaten Sumber Energi
1 Lantan Batukliang Utara Lombok Mikrohidro Tengah
2 Baturotok Batulanteh Sumbawa Mikrohidro dan Surya
3 Aik Kangkung Sekongkang Sumbawa Surya Barat
4 Telonang Sekongkang Sumbawa Surya Barat
4. Rencana DME 2010 No Desa Kecamatan Kabupaten Sumber Energi
1 Umbul Sari Bayan Lombok Utara Surya 2 Batu Jangkih Praya Barat Daya Lombok Surya
Tengah 3 Pemongkong Jerowaru Lombok Surya
Timur 4 Dumu Langgudu Bima Surya General Manager PT. PLN NTB melanjutkan bahawa proyeksi perkembangan pembanganan kelistrikan NTB sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :
Sementara perkembangan dafta tunggu dan realisasi penyambungan baru
seperti terlihat pada tabel di bawah. Dari tabel tersebut sampai dengan tahun 2009 jumlah daftar tunggu sebanyak 155.400 pelanggan, ini merupakan PR yang harus di segera dituntaskan oleh GM PLN.
110
GM PLN lebih lanjut mengatakan bahwa biaya produksi persatuan kWH rata rata
tahun 2009 Rp. 2.098/kWH sebesar, sedangkan harga jual Rp. 651,48/KWH jadi selisih harga yang merupakan subsidi sebesar Rp. 1.446,52/kWH. Sedangkan RKP tahun 2010 biaya produksi rata rata sebesar Rp. 2056/kWh, dengan harga jual Rp. 660/kWh.
Menanggapi hasil pemaparan Kadis Pertambangan dan Energi Prov. NTB dan GM PLN, Wagub memberikan apresiasi positif dengan langkah langkah konrit yang harus dilakukan sebagai berikut :
1. harus ada langkah inovasi untuk memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT), sehingga pola penyediaan energi lebih banyak memanfaatkan sumberdaya lokal.
2. PT. PLN dengan daya mampu 119,9 MW. beban puncak pada malam hari sebesar 154,5 hanya terpakai selama 4 jam sehingga kekurangan -34,56 MW siang hari sebesar 80 MW hal ini disebabkan 99 % pelanggan didominasi oleh konsumen rumah tanggah. Sehingga harus ada percepatan pola perubahan kosumen dengan menggerakkan sektor riil.
3. Apa langkah langkah yang ditempuh oleh PT PLN untuk mengurangi daftar tunggu sebanyak 155.400. (reportase by zainal)