-
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIYANG
Untuk Periode
Tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
Jln. Dempo Raya No. 11.F Sawah Lebar Kota Bengkulu Telp. 0736-
348519 HP. +62811 738 8336, +62811 738 8337
Fax. 0736-23274, 348519 email : [email protected] Bengkulu
38228
HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA
-
DAFTAR ISI
HASIL AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KABUPATEN KEPAHIANG
Daftar Isi
...............................................................................................................................
1
Laporan 1
a. Asersi Peserta Pemilihan Umum tentang Laporan Dana Kampanye
........................... 2
b. Surat Pernyataan Indenpendensi KAP Darman Usman
............................................... 3
c. Laporan Asurans Independen
.......................................................................................
4
d. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum (Terlampir)
e. Dasar Penunjukan Dan Ruang Lingkup Penugasan Kantor Akuntan
Publik ............... 5
f. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum............................ 6
Laporan 2
Ringkasan Kertas Kerja Audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan
Umum
...............................................................................................................................
7
-
Jln. Dempo Raya No. 11.F Sawah Lebar Kota Bengkulu Telp. 0736-
348519 HP. +62811 738 8336, +62811 738 8337
Fax. 0736-23274, 348519 email : [email protected] Bengkulu
38228
-
Jln. Dempo Raya No. 11.F Sawah Lebar Kota Bengkulu Telp. 0736-
348519 HP. +62811 738 8336, +62811 738 8337
Fax. 0736-23274, 348519 email : [email protected] Bengkulu
38228
Nomor: 001F/AU /V/2019
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Kepada yth: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu
[Cakupan] Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Bengkulu,
Berdasarkan Surat Kontrak Nomor 187/SPK/IV/2019 Tanggal 26 April
2019 tentang pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit
Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pekerjaan
Audit Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk
melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan
pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye PKS Kabupaten
Kepahiyang untuk periode Tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 25
April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pelaporan
Dana Kampanye Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. [Informasi Hal Pokok] Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye PKS
Kabupaten Kepahiyang terdiri dari:
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang
memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang
diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang
bersumber dari Peserta Pemilu, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah
pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta
Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu;
dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran
Dana Kampanye.
[Kriteria] Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans
ini ialah Peratura Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2018
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
No. 34 Tahun 2019. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan
diterapkan oleh PKS Kabupaten Kepahiyang dalam penyusunan Laporan
Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh PKS Kabupaten
Kepahiyang dalam menyusun laporan Dana Kampanye ialah Bagian kedua
pelaporan dana kampanye Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36
Peratura Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2018 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 34 Tahun
2019. [Keterbatasan Laporan] Kami melaksanakan prosedur dan
pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami
oleh PKS Kabupaten Kepahiyang. Pada suatu pelaksanaan perikatan
Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, seperti pengujian
secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagaln dalam
mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. PKS
Kabupaten Kepahiyang terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup,
ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal
usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak
tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut.
Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau
informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh PKS Kabupaten
Kepahiyang sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal
yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan
penentuan legal atas kepatuhan PKS Kabupaten Kepahiyang terhadap
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana
Kampanye.
-
Jln. Dempo Raya No. 11.F Sawah Lebar Kota Bengkulu Telp. 0736-
348519 HP. +62811 738 8336, +62811 738 8337
Fax. 0736-23274, 348519 email : [email protected] Bengkulu
38228
[Tanggungjawab Peserta Pemilu PKS Kabupaten Kepahiyang] PKS
Kabupaten Kepahiyang bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana
Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab
tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan
perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,
implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk
penyusunan laporan. PKS Kabupaten Kepahiyang juga bertanggung jawab
atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana
Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas
Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta Pemilu PKS KPU
Kabupaten Kepahiyang Tanggal 29 April 2019. [Tanggungjawab Akuntan
Publik] Tanggung jawab kami, Akuntan Publik adalah untuk menyatakan
simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan
Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami
lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan
ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans
selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut
mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan
Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang
terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga
mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan
Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh
personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang
diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor
1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum,
kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari
kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye PKS
Kabupaten Kepahiyang dari KPU Provinsi Bengkulu. [Ikthisar Prosedur
Asurans] Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk
mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang
diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan
Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan
serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat
termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana
kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan
juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya
tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikthisar
prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini,
antara lain:
1. Melakukan wawancara terhadap Peserta Pemilu pihak yang
menyusun laporan dana kampanye Peserta Pemilu
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung
yang digunakan dalam menyusun laporan dan kampanye untuk menilai
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana
kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan,
dan/atau partai politik
4. Melakukan perrhitungan kembali untuk memastikan keakurasian
matematis 5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian
atas laporan keuangan 6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas
pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian
periodesasi laporan 7. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada
bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK
sesuai dengan ketentuan 8. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK
Peserta Pemilu terhadap kepemilikan rekening koran dana
kampanye di bank umum 9. Memeriksa kesesuaian status Bank tempat
pembukaan seluruh RKDK, apakah telah sesuai dengan
ketentuan 10. Memeriksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku
tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan
pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan
konfirmasi kepada bank terkait hal tersebut.
-
Jln. Dempo Raya No. 11.F Sawah Lebar Kota Bengkulu Telp. 0736-
348519 HP. +62811 738 8336, +62811 738 8337
Fax. 0736-23274, 348519 email : [email protected] Bengkulu
38228
11. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian
terhadap batasan maksimum sumbangan
dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh partai
politik 12. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK,
LPSDK, LPPDK dan sumbangan yang
dilarang kepada KPUD serta melakukan verifikasi terhadap daftar
sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada
13. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan
pengeluaran peserta pemilu dan melakukan pengujian atas transaksi
penerimaan dan pengeluaran.
14. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi
yang dicantumkan dalam LADK 15. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK
dan kelengkapan informasi dalam yang dicantumkan dalam
LPSDK 16. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan
informasi dalam yang dicantumkan dalam
LPPDK 17. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas
kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran
dana kampanye sesuai peraturan.
[Basis adanya Ketidakpatuhan] Pemeriksaan kami mengungkapkan
adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi
PKS Kabupaten Kepahiyang selama periode 20 Februari 2018 sampai
dengan 25 April 2019, antara lain:
1. Asersi tentang periode pembukuan LADK tidak sesuai dengan
Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.
[Simpulan] Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang
dijelaskan di atas, Asersi PKS Kabupaten Kepahiyang dalam laporan
Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material,
telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2018 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 34 Tahun
2019. [Pembatasan Penggunaan Laporan] Tanggung jawab kami dalam
melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Bengkulu
dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati.
Oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan
laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.
Kantor Akuntan Publik Darman Usman
DARMAN USMAN, S,E., M.M., Ak.,CA.,CPA Pimpinan. No. Reg. Ak.
9693
'NIAP. AP. 0771
-
DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN AUDIT AUDIT ATAS
LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIYANG Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai
dengan 25 April 2019
1. DASAR PENUJUKAN 1.1. Dalam rangka mewujudkan terciptanya
transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan,
pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye, sesuai dengan
ketentuan Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan laporan
Dana Kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kantor Akuntan
Publik (KAP) untuk diaudit.
1.2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun
2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 34 Tahun 2018 harus mempunyai kompetensi teknis khusus
yang memadai untuk mengaudit laporan Dana Kampanye Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), karena kompetensi teknis untuk mengaudit
laporan Dana Kampanye berbeda dengan kompetensi teknis untuk
mengaudit perusahaan, atau badan hukum lainnya.
1.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Noomor
1781/ PL.01.6-Kpt/ 03/ KPU/ XI/ 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
1.4. Surat Kontrak Nomor 187/SPK/IV/2019 Tanggal 26 April 2019
tentang Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pekerjaan Audit
Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera.
2. RUANG LINGKUP PENUGASAN 2.1 SASARAN
Audit Laporan Dana Kampanye terdiri dari Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye beserta laporan pendukung berupa Laporan
Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
yang dilakukan oleh KAP merupakan audit Kepatuhan dalam kerangka
perikatan asurans.
2.2 TUJUAN Ketentuan dalam Undang-undan No. 7 tahun 2017
menyatakan bahwa Laporan Dana Kampanye peserta Pemilu harus diaudit
oleh KAP, sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan
audit, yaitu untuk memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan
atas suatu hal pokok dibandingkan degan kriteria, maka kerangka
perikatan yang tepat utnuk digunakan adalah perikatan asurans,
dalam hal ini SPA 3000.
2.3 LINGKUP PENUGASAN Kegiatan yang dilaksankan oleh Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam melaksakan audit Laporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum, meliputi:
1. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye; 2. Pelaksanaan
Pekerjaan; dan 3. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.
KAP dan/atau auditor hanya sebatas bertanggung jawab pada
pernyataan pendapat atas kepatuhn terhadap Asersi Peserta Pemilu
dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh
KPU dan Institu Akuntan Publik Indonesi (IAPI).
2.4 SUSUNAN PENGURUS PARTAI Susunan pengurus Partai Politik PKS
terdiri dari:
1. Ketua : Maryadi 2. Sekretaris Umum : Welman Hadi, S.Pd 3.
Bendahara : Poniman
2.5 ALAMAT SEKRETARIAT PARTAI Jl. Desa Jembatan 2, Kecamatan
Kepahiyang Selatan, Kabupaten Kepahiyang.
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH I I PERENCANAAN 1. Kegiatan Pra Penugasan a. Memastikan
Sifat dan lingkup audit laporan dana kampanye.
Berdasarkan Keputusan KPU RI No. 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan
Umum ditetapkan di Jakarta tanggal 21 November 2018. i. sifat audit
kepatuhan dalam rangka perikatan
asurans dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans(SPA) 3000
Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan
Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
(IAPI).
ii. lingkup audit meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik dalam melaksanakan
audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, meliputi :
1. Perencanaan audit Laporan Dana Kampanye;
2. Pelaksanaan pekerja; dan 3. Pelaporan hasil audit Laporan
Dana
Kampanye;
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Memutuskan untuk menerima penugasan dan membuat surat perikatan
audit laporan dana kampanye.
Surat Kontrak Nomor 187/SPK/IV/2019 Tanggal 26 April 2019
tentang Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pekerjaan Audit
Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera.
Darman Usman, CPA
b. Memastikan karakteristik hal pokok dan kriteria yang di
identifikasi untuk penyusunan laporan dana kampanye
i. Karakteristik hal pokok adalah Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilu.
ii. Kriteria yang digunakan dalam penugasan asurans ini adalah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun
2018.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA Darman
Usman, CPA
c. Mengetahui pengguna laporan auditor dan laporan dana
kampanye
KPU Kabupaten Kepahiyang
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA Darman
Usman, CPA
d. Tenggat waktu (deadline)
Tanggal mulai 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA Darman
Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH penyelesaian audit
e. kompetensi KAP dan sumber daya manusia (SDM)
i. KAP dan Akuntan Publik sudah melakukan audit laporan dana
kampanye dari tahun 2005 sampai dengan 2014 untuk laporan dana
kampanye peserta pemilu Presiden, legislatif, Gubernur, Bupati dan
Walikota.
ii. Akuntan publik dan Ketua tim sudah mengikuti pelatihan Audit
Laporan Dana Kampanye yang diselenggara IAPI, terakhir Pelatihan
Audit atas Laporan Dana Kampnye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
Dan DPRD serta Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Palembang
tanggal 9 Januari 2019 yang diikuti oleh Darman Usman dan Abdul
Aziiz Muhsyi.
f. Independen SDM
Semua tim audit telah membuat surat pernyataan independensi pada
tanggal 22 April 2019.
g. Resiko penugasan dapat diterima
Resiko penugasan dapat diterima dikarenakan KAP dan AP telah
mempunyai kompetensi pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan
audit dana kampanye peserta pemilu legeslatif.
2. Kegiatan Perencanaan Membuat strategi
audit menyeluruh dan rencana audit: a. Menentukan
Materialitas b. Pertemuan tim
untuk perencanaan
Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor
1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018, dalam mempertimbangkan
materialitas tingkat kepatuhan terhadap peraturan
perundangan-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi.
Batasan materialitas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye cenderung
lebih konservatif, karena Laporan Dana Kampanye lebih mementingkan
pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang
berlaku. Mengkomunikasikan tim audit :
i. Membagi tugas dan peran kepada anggota tim
ii. Pertemuan mengenai perencanaan dalam tim
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kegiatan Perencanaan audit telah sesuai dengan BAB II Keputusan
KPU RI Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Perencanaan
Audit.
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH iii. Selama dan sesudah audit.
3. Prosedur Penilaian Risiko Resiko terdapat
kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini
terdiri dari : a. Risiko Inheren b. Risiko
Pengendalian c. Risiko Deteksi
Pemeriksaan Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan terhadap
ketentuan Dana Kampanye, auditor berusaha untuk memperoleh
keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu disajikan secara
wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang
ditetapkan. Penggunaan sampling, dan keterbatasan bawaan
pengendalian intern terhadap kepatuhan. Melakukan prosedur yang
efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja.
Kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang
disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Peserta
Pemilu dengan pihak ketiga.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Prosedur penilaian resiko telah sesuai dengan BAB II Keputusan
KPU RI Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Perencanaan
Audit.
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH II II PEKERJAAN LAPANGAN 1. Rekening Khusus Dana Kampanye
(RKDK) 1. Pembukaan a. Periksa kesesuaian kepemilikan
keseluruhan
RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara
informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan
nama Partai Politik Peserta Pemilu.
Melakukan pemeriksaan pada pembukaan RKDK
Kami telah melakukan kesesuaian kepemilikan keselurahan RKDK.
Temuan kami ialah RKDK PKS Kabupaten Kepahiyang terdaftar di Bank
BRI Kantor Cabang Pembantu Kepahiyang No. Rekening: 214601004272530
atas nama PKS Kepahiyang.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Pembukaan dan Pengelolaan RKDK telah sesuai dengan Pasal 27 PKPU
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor
34 Tahun 2018 (PATUH)
Darman Usman, CPA
b. Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan seluruh RKDK,
apakah telah sesuai dengan ketentuan.
Temuan kami bahwa RKDK PKS Kabupaten Kepahiyang telah
didaftarkan pada Bank Umum yaitu Bank BRI Kantor Cabang Pembantu
Kepahiyang.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA Darman
Usman, CPA
c. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku
tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK
sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi kepada bank
terkait hal tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terkait kesesuaian antara
spesimen tanda tangan di buku tabungan dengan tanda tangan pihak
yang membuka RKDK bahwa yang menandatangi buku tabungan dan membuka
RKDK ialah atas nama atas nama Maryadi dengan jabatan ketua Poniman
dengan jabatan bendahara..
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA Darman
Usman, CPA
d. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum
dimulainya masa kampanye.
Temuan kami ialah RKDK dibuat pada tanggal 19 September 2018
Abdul Aziiz
Muhsyi Darman Usman,
CPA Darman
Usman, CPA
2. Pengelolaan a. Periksa kesesuaian pengelola seluruh RKDK
dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.
Melakukan pemeriksaan pada pembukaan RKDK
Kami telah memeriksa kesesuaian pengelola RKDK PKS Kabupaten
Kepahiyang. Berdasarkan pemeriksaan, kami menemukan bahwa terdapat
surat pernyataan data pengelola rekening kampanye DPD PKS Kabupaten
Kepahiyang yang berisikan penunjukan pengelola RKDKnya atas nama
Poniman dengan jabatan bendahara.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA Darman
Usman, CPA
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 1. Pelaporan a. Periksa
kesesuaian isi LADK dengan
dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan.
Melakukan pemeriksaaan pada LADK 1- LADK 7 dan dokumen
pendukung
Kami telah memeriksa isi LADK dengan dokumen pendukung yang
terdiri dari, RKDK, saldo awal, sumber perolehan saldo awal, jumlah
rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran, penerimaan
sumbangan dari partai politik dan pihak lain, saldo per
penutupan
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Isi LADK dan dokumen pendukung telah sesuai dengan Pasal 38 PKPU
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH LADK, dan NPWP PARPOL dan tidak menemukan adanya
ketidaksesuaian ataupun ketidaklengkapan isi laporan dengan
aturan-aturan yang berlaku kecuali periode pembukuan LADK.
diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH)
b. Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk
memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak
melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.
Melakukan pemeriksaaan pada LADK 1- LADK 7 dan dokumen
pendukung
Kami telah memverifikasi saldo awal dan sumber perolehan pada
LADK dan bukti pendukung. Temuan kami terdapat sumbangan partai
politik sebesar Rp 500.000 dan disertai dengan dokumen pendukung
berupa surat pernyataan penyumbang.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Berdasarkan temuan kami, saldo awal dan sumber perolehan pada
LADK telah sesuai dengan Pasal 38 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH)
Darman Usman, CPA
c. Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan
pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan
lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.
Melakukan pemeriksaaan pada LADK 1- LADK 7 dan dokumen
pendukung
Pada LADK 1 - LADK 7, kami telah menghitung kembali terhadap
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK dan
kami menemukan penerimaan sebesar Rp 500.000,- dari partai politik
dan tidak terdapat pengeluaran sehingga saldo awal penerimaan tidak
berkurang, yaitu sebesar Rp 500.000,-
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Penghitungan kembali LADK dan dokumen pendukung telah sesuai
dengan Pasal 38 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH)
Darman Usman, CPA
d. Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang
tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.
Melakukan pemeriksaaan pada LADK 1- LADK 7 dan dokumen
pendukung
Kami telah memverifikasi penerimaan sumbangan dengan dokumen
pendukung yang dan tidak terdapat temuan yang material.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Verifikasi atas sumbangan telah sesuai dengan Pasal 38 PKPU
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor
34 Tahun 2018 (PATUH)
Darman Usman, CPA
2. Pengelolaan a. Periksa kesesuaian periode pembukuan
dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan
penerimaan dan pengeluaraan Dana Kampanye pada formulir yang
terkait telah sesuai ketentuan.
Melakukan pemeriksaaan pada LADK 1- LADK 7
Kami telah memeriksan kesesuaian periode tanggal pembukuan.
Periode pembukuan LADK 1 - LADK 7 dimulai periode pembukuan dimulai
pada tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 22 September 2018 yang
seharusnya awal pembukuan LADK ialah pada saat pembukaan RKDK
sampai dengan tanggal 22/09/18 yang merupakan satu hari sebelum
tanggal penyampaian awal LADK yaitu pada tanggal 23/09/2018.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA Tidak Patuh Darman Usman, CPA
b. Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan
dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.
Melakukan pemeriksaaan
Berdasarkan temuan kami, transaksi penerimaan hanya terdapat
pada tanggal 17/09/2018 sebesar Rp500.000,- dan tidak ada
penerimaan setelah
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Uji pisah batas terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal
awal dan tanggal akhir
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH pada LADK 1- LADK 7
transaksi tersebut. Begitu juga dengan pengeluaran, tidak
terdapat transaksi pengeluaran selama periode pelaporan LADK.
pembukuan LADK 1- LADK 7 telah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2)
PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor
34 Tahun 2018 (PATUH)
3. Kelengkapan dan Penyampaian a. Periksa kelengkapan dokumen
pendukung
masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
Melakukan pemeriksaan pada berita acara penyerahan LADK ke KPU
Kabupaten Kepahiyang
Kami telah memeriksa berita acara dari KPU Kepahiyang atas
Penyampaian LADK Parpol PKS. Berdasarkan Temuan kami, Parpol PKS
telah mengumpulkan dokumen secara lengkap mulai dari LADK 1 sampai
dengan LADK 7 dan dokumen pendukung seperti surat pernyataan
penyumbang, RKDK, NPWP serta bukti pendukung lainnya.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan
kepada KPU Kabupaten Kepahiyang telah sesuai dengan Pasal 43 ayat
(1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor
34 Tahun 2018 (PATUH)
Darman Usman, CPA
b. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan
LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan
LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
Melakukan pemeriksaan pada berita acara penyerahan LADK ke KPU
Kabupaten Kepahiyang
Kami telah memeriksa berita acara dari KPU Kabupaten Kepahiyang
atas Penyampaian LADK Parpol PKS. Berdasarkan Temuan kami, Parpol
PKS telah menyampaikan LADK pada Hari Minggu Tanggal 23 September
2018 Pukul 12.59.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK kepada
KPU Kabupaten Kepahiyang telah sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) PKPU
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor
34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
c. Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya terkait
kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Politik Peserta
Pemilu.
Melakukan pemeriksaan pada berita acara penyerahan LADK ke KPU
Kabupaten Kepahiyang
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak KPU bahwa terkait
kesesuaian batas waktu penyampaian LADK PKS Kabupaten Kepahiyang
telah lengkap dan sesuai dengan berita acara penyerahaannya. Abdul
Aziiz
Muhsyi Darman Usman,
CPA
Kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK kepada
KPU Kabupaten Kepahiyang telah sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) PKPU
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor
34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
1. Pelaporan
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH a. Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan
dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam
ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari
Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik pengusul dan Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum
Swasta.
Melakukan pemeriksaan LPSDK 1 - LPSDK 4 dan dokumen
pendukungnya
Kami telah memeriksa kesesuaian isi LPSDK dan tidak menemukan
adanya ketidaksesuaian secara material terkait isi LPSDK dengan
dokumen pendukungnya. Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen pendukung telah sesuai
dengan Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
Darman Usman, CPA
2. Periode Pembukuan a. Periksa kesesuaian periode pembukuan
LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir
pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan
yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan
ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Melakukan pemeriksaan LPSDK 1 - LPSDK 4 dan dokumen
pendukungnya
Kami telah memeriksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK Parpol
PKS dan menemukan bahwa periode LPSDK dimulai pada tanggal 23
September 2018 sampai dengan 01 Januari 2019. Abdul Aziiz
Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kesesuaian Periode Pembukuan LPSDK telah sesuai dengan Pasal 43
ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
b. Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan
sumbangan dan pengeluaran dana kampanye pada tanggal awal dan akhir
pembukuan.
Melakukan pemeriksaan LPSDK 1 - LPSDK 4 dan dokumen
pendukungnya
Kami telah menguji pisah batas terhadap penerimaan sumbangan
dana kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan
01 Januari 2019. Berdasarkan temuan kami, penerimaan sumbangan dana
kampanye dimulai pada tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 31
Desember 2018. Disamping itu, Parpol PKS telah memuat seluruh
penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima dengan jumlah
sebanyak 25 sumbangan dari CALEG berupa jasa yang seharusnya dalam
bentuk barang dan 1 sumbangan dari Parpol berupa uang tunai.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Pengujian uji pisa batas terhadap penerimaan sumbangan dan
pengeluaran dana kampanye pada periode LPSDK telah sesuai dengan
Pasal 43 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
3. Kelengkapan dan Penyampaian a. Periksa kelengkapan dokumen
pendukung
masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Melakukan pemeriksaan pada berita acara penyerahaan LPSDK ke KPU
Kabupaten Kepahiyang
Kami telah memeriksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing
LPSDK dan menemukan bahwa Parpol PKS telah mengumpulkan dokumen
Model LPSDK 1 sampai dengan Model LPSDK 4 yang disertai dengan
dokumen pendukungnya serta tidak memiliki surat pernyataan dari
penyumbang pihak lain perseorangan, kelompok, dan badan usaha
nonpemerintah.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang
diserahkan kepada KPU Kabupaten Kepahiyang telah sesuai dengan
Pasal Pasal 43 ayat (6) dan Lampiran II.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa
kali
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH)
b. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan
LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan
LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.
Melakukan pemeriksaan pada berita acara penyerahaan LPSDK ke KPU
Kabupaten Kepahiyang
Kami telah memeriksa berita acara dari KPU Kabupaten Kepahiyang
atas Penyampaian LPSDK Parpol PKS. Berdasarkan Temuan kami, Parpol
PKS menyampaikan LPSDK pada Hari Rabu Tanggal 2 Januari 2019 Pukul
17.30. Abdul Aziiz
Muhsyi Darman Usman,
CPA
Kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK
kepada KPU Kabupaten Kepahiyang telah sesuai dengan Pasal Pasal 43
ayat (6) dan Lampiran II.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1. Pelaporan a. Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan
dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas
LPPDK.
Melakukan pemeriksaan LPPDK 1 - LPPDK 7 dan dokumen
pendukungnya
Kami telah memeriksa kesesuaian isi LPPDK dan tidak menemukan
adanya ketidaksesuaian secara material antara isi LPPDK dengan
dokumen pendukungnya.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen pendukung telah sesuai
dengan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
Darman Usman, CPA
2. Periode Pembukuan a. Periksa kesesuaian periode pembukuan
LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir
pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai
denganketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari
setelah hari pemungutan suara.
Melakukan pemeriksaan LPPDK 1 - LPPDK 7 dan dokumen
pendukungnya
Kami telah memeriksa kesesuaian periode pembukuan dan menemukan
bahwa periode pembukuan LPPDK PKS Kota Kepahiyang dimulai pada
tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kesesuaian periode pembukuan LPPDK telah sesuai dengan Pasal 49
ayat (6) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor
34 Tahun 2018
Darman Usman, CPA
b. Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan
sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir
pembukuan.
Melakukan pemeriksaan LPPDK 1 - LPPDK 7 dan dokumen
pendukungnya
Kami telah melakukan uji pisah batas terhadap penerimaan
sumbangan pada periode LPPDK dan menemukan bahwa terdapat
penerimaan sumbangan pada periode tersebut sebesar Rp
29.490.000,-.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Uji pisah batas terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran
pada periode LPPDK telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (6) Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
beberapa kali
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
(PATUH).
3. Kelengkapan dan Penyampaian a. Periksa kelengkapan dokumen
pendukung
dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK.
Melakukan pemeriksaan pada berita acara penyerahan LPPDK ke KPU
Provinsi Bengkulu dan ke KAP Darman Usman
Kami telah memeriksa kelengkapan laporan LADK, LPSDK, dan LPPDK
serta dokumen pendukungnya. Semua laporan diserahkan kepada KPU dan
KAP secara lengkap.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPPDK yang
diserahkan kepada KPU Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan Pasal
53 dan Lampiran III.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH)
Darman Usman, CPA
b. Pastikan kesesuaian waktu penerimaan /penyerahan LPPDK dengan
tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak
melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan,
yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara
pukul 18.00 waktu setempat.
Melakukan pemeriksaan pada berita acara penyerahan LPPDK ke KPU
Provinsi Bengkulu dan ke KAP Darman Usman
Berdasarkan berita acara penyerahaan LPPDK ke KPU Kabupaten
Kepahiyang, mulai dari LADK, LPSDK, dan LPPDK serta dokumen
pendukung disampaikan secara lengkap pada tanggal 01 Mei 2019 Hari
Rabu Pukul 18.00 WIB di KPU Kabupaten Kepahiyang. Kami menerima
laporan secara lengkap pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 2019 Pukul
16.00 WIB.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK
kepada KPU Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan Pasal 53 dan
Lampiran III.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
4. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang a. Periksa
kesesuaian sumber dan bentuk
penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan
dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.
Memeriksa LPPDK 1 - LPPDK 7 dan dokumen pendukungnya
Berdasarkan temuan kami bahwa sumber penerimaan dana kampanye
berasal dari partai politik berupa uang tunai dan dari CALEG berupa
barang. Abdul Aziiz
Muhsyi Darman Usman,
CPA
Kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam
daftar penerimaan sumbangan telah sesuai dengan Pasal 13 PKPU Nomor
24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubahterakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
(PATUH).
Darman Usman, CPA
b. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen
pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
Memeriksa LPPDK 1 - LPPDK 7 dan dokumen pendukungnya
Berdasarkan temuan kami, sumber penerimaan dana kampanye berasal
dari CALEG PKS dan parpol PKS yang disertai dengan dokumen
pendukung atas sumbangan tersebut secara lengkap dan sesuai.
Terkait kelengkapan identitas penyumbang, dikarenakan penerimaan
sumbangan merupakan dari CALEG PKS maka tidak diperlukan data yang
lengkap.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung telah
sesuai dengan Pasal 13 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali
diubahterakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang
untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian
sumbangan.
Mengkonfirmasi pada pihak penyumbang terkait sumbangan dana
kampanye
Berdasarkan hasil konfirmasi kami kepada penyumbang terkait
penerimaan sumbangan dana kampanye, kami tidak menemukan adanya
ketidaksesuaian dan/atau ketidakcocokan baik berupa nilai, barang,
maupun jasa.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan
penyumbang dan keakurasian sumbangan telah sesuai dengan Pasal 13
PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PKPU Nomor 34
Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
5. Pencatatan Penerimaan Sumbangan a. Tentukan keakurasian
matematis
(penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh
transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana
Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas
keakurasian matematis tersebut.
Melakukan perhitungan kembali seluruh transaksi penerimaan
sumbangan dana kampanye
Kami telah melakukan penghitungan kembali atas penerimaan dana
kampanye mulai dari LADK hingga LPPDK. Berdasarkan perhitungan
kembali terdapat temuan, yaitu penerimaan sumbangan pada periode
LADK sebesar Rp 500.000,-, pada periode LPSDK sebesar Rp
56.515.00,-, dan pada periode LPPDK sebesar Rp 29.490.000,-.
sehingga total penerimaan sumbangan sebesar Rp 86.005.000,-
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Keakurasian matematis dari seluruh transaksi penerimaan
sumbangan telah sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 PKPU Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
(PATUH).
Darman Usman, CPA
b. Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk
setiap penyumbang secara akumulatif.
Melakukan perhitungan kembali seluruh transaksi penerimaan
sumbangan dana kampanye
Kami telah menghitung jumlah sumbangan setiap penyumbang secara
akumulatif dan tidak menemukan adanya kesalahan perhitungan dari
akumulatif penyumbang secara material.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap
penyumbang secara akumulatif telah sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal
15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor
34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
c. Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke
bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan
keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
Melakukan perhitungan kembali seluruh transaksi penerimaan
sumbangan dana kampanye
Kami telah menulusuri setiap transaksi penerimaan sumbangan
dalam bentuk uang, barang, dan jasa ke bukti pendukung serta pada
RKDK. Berdasarkan hasil penulusuran, kami menemukan bahwa transaksi
penerimaan sumbangan berupa uang tunai sebesar 2.500.000,- dari
partai politik telah disertai dokumen pendukung secara lengkap dan
telah disetor pada RKDK.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang telah sesuai
dengan Pasal 14 dan Pasal 15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH d. Lakukan pengujian atas sumbangan yang
diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan
kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang
berlaku.
Memverifikasi sumbangan dalam bentuk barang dan/ jasa untuk
memastikan kesesuaian nilainya terhadap harga pasar
Kami telah melakukan pengujian atas penerimaan sumbangan
terhadap batas maksimum sumbangan. Berdasarkan pengujian tersebut,
kami tidak menemukan adanya pihak-pihak penyumbang yang melebihi
batas maksimum sumbangan. Total sumbangan terbesar ialah atas nama
Franco Escobar dengan total sumbangan sebesar Rp 24.700.000,-.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang,
dan/atau jasa terhadap harga pasar wajar telah sesuai dengan Pasal
14 dan Pasal 15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH)
Darman Usman, CPA
6. Batasan /Kesesuaian Sumbangan a. Lakukan pengujian terhadap
penerimaan
sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum
sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber
penyumbang.
Melakukan pemeriksaan LPPDK 1 - LPPDK 7 dengan aturan terkait
batas maksimum sumbangan dana kampanye
Kami telah menghitung kembali atas akumulasi penerimaan
sumbangan dari masing-masing penyumbang. Berdasarkan perhitungan
kembali tersebut, kami tidak menemukan adanya kesalahan perhitungan
atas penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Pengujian terhadap penerimaan sumbangan terkait batas maksimum
sumbangan yang diperbolehkan telah sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal
17 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
b. Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan
sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode
laporan.
Menghitung kembali penerimaan sumbangan dari setiap penyumbang
dari keseluruhan laporan
Kami telah menghitung kembali atas akumulasi penerimaan
sumbangan dari masing-masing penyumbang. Berdasarkan perhitungan
kembali tersebut, kami tidak menemukan adanya kesalahan perhitungan
atas jumlah sumbangan dari setiap penyumbang.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan
dari masing-masing penyumbang telah sesuai dengan Pasal 16 dan
Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
c. Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah
terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang
berlaku secara umum.
Memeriksa LPPDK 1 - LPPDK 7 dan dokumen pendukungnya
Berdasarkan pengujian atas diskon yang melebihi batas kewajaran
transaksi, kami tidak menemukan adanya pembelian barang yang
diberikan diskon sehingga tidak ada transaksi yang melebih batas
kewajaran yang belaku secara umum.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Pengujian terhadap pembelian barang atau jasa terkait diskon
yang melebihi batas kewajaran transaksi telah sesuai dengan Pasal
16 dan Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH)
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH d. Telusuri keberadaan transaksi
utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang
dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah
dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam
daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan
batasan sumbangan).
Memeriksa LPPDK 1 - LPPDK 7 dan dokumen pendukungnya
Berdasarkan penelusuran kami, pihak PKS Kabupaten Kepahiyang
tidak memiliki utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang
atau barang dan jasa dari pihak lain dan sudah kami verifikasi
kepada pihak PKS terkait keberadaan utang/pinjaman.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Penelusuran keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul
akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain telah
sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun
2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
(PATUH)
Darman Usman, CPA
7. Sumbangan yang dilarang a. Dapatkan atau buat daftar
sumbangan yang
dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.
Memeriksa LPPDK 1 - LPPDK 7 dan dokumen pendukungnya serta
membuat daftar sumbangan secara urut untuk memastikan keberadaan
sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan yang berlaku
Kami telah membuat daftar penerimaan sumbangan dalam bentuk
uang, barang, dan jasa. Berdasarkan hasil dari daftar tersebut,
tidak ada temuan terkait sumbangan-sumbangan yang dilarang.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Hasil pengujian terkait sumbangan yang dilarang terhadap
penerimaan sumbangan telah sesuai dengan Pasal 17 PKPU Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
(PATUH).
Darman Usman, CPA
b. Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut
dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
Memverifikasi sumbangan yang dilarang dan bukti Surat Setoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP)
Berdasarkan verifikasi tidak terdapat penerimaan sumbangan yang
dilarang pada PKS Kabupaten Kepahiyang.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Pemverifikasian terhadap sumbangan yang dilarang dengan bukti
lapor ke Kabupaten Kepahiyang telah sesuai dengan Pasal 17 PKPU
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor
34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
8. Pengeluaran Dana Kampanye a. Periksa kesesuaian klasifikasi
pengeluaran
dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
Memeriksa LPPDK 3 dan LPPDK 5 serta dokumen pendukungnya
Kami telah memeriksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana
dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. Berdasarkan
pemeriksaan tersebut, kami tidak menemukan adanya ketidaksesuaian
secara material atas
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi
penggunaan berdasarkan aktivitas telah sesuai dengan Pasal 18 ayat
(1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH klasifikasi pengeluaran dan dengan klasifikasi
penggunaannya.
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH).
b. Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan
penghitungan kembali.
Menghitung kembali pengeluaran dana kampanye pada LPPDK 3 dan
LPPDK 5 serta dokumen pendukungnya
Kami telah melakukan perhitungan kembali terhadap keakurasian
matematis dari pengeluaran dana kampanye. Berdasarkan penghitungan
kembali tersebut, Total Pengeluaran sebesar Rp 86.005.000. Abdul
Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Keakurasian matematis terkait transaksi pengeluaran dana
kampanye telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun
2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
(PATUH)
Darman Usman, CPA
c. Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan pengeluaran Dana
Kampanye penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana
Kampanye.
Memeriksa LPPDK 1 - LPPDK 7 dan dokumen pendukungnya
Kami telah melakukan pengujian terhadap keberadaan dan bukti
pendukung atas pengeluaran dana kampanye. Berdasarkan pengujian
kami, setiap transaksi pengeluaran didukung dengan bukti pendukung
berupa surat penerima sumbangan dana kampanye dan nota pembelian
barang.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Pengujian terhadap keberadaan dan bukti pengeluaran dana
kampanye penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran telah
sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH)
Darman Usman, CPA
d. Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening
khusus dana kampanye.
Memeriksa pengeluaran dana kampanye pada RKDK
Kami telah memverifikasi setiap transaksi pengeluaran dana
kampanye pada RKDK. Berdasarkan temuan kami, transaksi pengeluaran
telah disetor ke dalam RKDK. Abdul Aziiz
Muhsyi Darman Usman,
CPA
Transaksi pengeluaran dana kampanye telah sesuai dengan Pasal 18
ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH)
Darman Usman, CPA
e. Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk
barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai
berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut
dilakukan.
Memeriksa LPPDK 3 dan LPPDK 5 serta dokumen pendukungnya
kami telah melakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye
terhadap kesesuaian nilai wajar. Berdasarkan temuan kami, semua
transaksi pengeluaran dana kampanye masih dalam batas nilai wajar.
Abdul Aziiz
Muhsyi Darman Usman,
CPA
Pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk
barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai wajar
telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PATUH).
Darman Usman, CPA
f. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk
memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.
Memeriksa LPPDK 3 dan LPPDK 5 serta
Berdasarkan temuan kami, tidak terdapat pembiayaan yang
digunakan untuk pembiayaan saksi
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Pengujian atas pengeluaran dana kampanye untuk memastikan tidak
ada yang digunakan untuk
Darman Usman, CPA
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH dokumen pendukungnya
membiayai saksi telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor
24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
(PATUH).
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU
KERJA REF HASIL
AKTIVITAS TEMUAN DIKERJAKAN
OLEH DIRIVIEW
OLEH KESIMPULAN DISETUJUI
OLEH III III PELAPORAN 1. Perumusan Pendapat
Kriteria
a. Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat
telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam
laporan asurans
Abdul Aziiz
Muhsyi Darman Usman,
CPA
Darman
Usman, CPA
b. Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mengambil
kesimpulan
c. Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi
auditor apakah asersi Peserta Pemilu telah mematuhi sesuai
persyaratan dalam semua hal yang matrelial.
Prosedur Audit a. Auditor harus mempertimbangkan seluruh
bukti yang relevan yang diperoleh terlepas apakah bukti-bukti
tersebut mendukung atau bertentangan dengan asersi dari Peserta
Pemilu
Telah dipertimbangkan berdasarkan seluruh bukti yang cukup dan
relevan yang mendukung asersi partai politik PKS Kabupaten
Kepahiyang
b. Auditor harus membuat suatu laporan tertulis yang berisi
suatu kesimpulan yang menyampaikan keyakinan yang memadai tentang
informasi hal pokok.
Telah disajikan pada laporan yang berisi suatu kesimpulan yang
menyampaikan keyakinan yang memadai yang diperoleh tentang
informasi hal pokok
Auditor harus mempertimbangkan : 1. Sifat dan Frekuensi ketidak
patuhan
yang di identifikasi dan 2. Efek ketidakpatuhan yang di
temukan
(apakah ketidakpatuhan semacam itu matrelial dibandingkan dengan
sifat persyaratan kepatuhan.
2. Kesimpulan Praktisi: a. Jika tepat, kesimpulan harus
menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks yang
didalamnya kesimpulan praktisi harus di baca; dan
Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan
di atas, asersi Laporan Dana Kampanye Partai Politik PKS Kabupaten
Kepahiyang telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana
diatur dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.
Abdul Aziiz Muhsyi
Darman Usman,
CPA
Darman Usman, CPA
b. Dalam suatu perikatan kekayinan memadai, kesimpulan harus
dinyatakan dalam bentuk positif.
-
RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN KEPAHIYANG TAHUN 2019
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019
Cover Dana Kampanye.pdf (p.1)Kepahiang Complete.pdf (p.2-29)