hapid-praperadilan

PRAPERADILANPRAPERADILAN

Dasar hukum: equality of arms Dasar hukum: equality of arms (ICCPR)(ICCPR)

““In the ICCPR the right to "equality of arms" is In the ICCPR the right to "equality of arms" is enshrined. This right consists of four fundamental enshrined. This right consists of four fundamental fair trial principles: (i) all parties, including the fair trial principles: (i) all parties, including the defendant, must have an equal opportunity to defendant, must have an equal opportunity to present evidence and arguments before the court; present evidence and arguments before the court; (ii) no party to the proceedings should benefit from (ii) no party to the proceedings should benefit from a substantial advantage over the other; (iii) all a substantial advantage over the other; (iii) all persons must have access to fair and effective persons must have access to fair and effective judicial remedies; (iv) everyone is entitled to a judicial remedies; (iv) everyone is entitled to a defense counsel of his own choosing (if he can pay), defense counsel of his own choosing (if he can pay), and even if he cannot pay, the defendant has the and even if he cannot pay, the defendant has the right to experienced, competent and effective right to experienced, competent and effective defense counseldefense counsel.”.”

Equal ArmsEqual Arms

Semua pihak (terdakwa maupun Jaksa Penuntut Semua pihak (terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum) harus memiliki kesempatan yang sama untuk Umum) harus memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan diri dan berargumen di pengadilan.membuktikan diri dan berargumen di pengadilan.

Tidak ada satu pihak pun dalam proses di pengadilan Tidak ada satu pihak pun dalam proses di pengadilan ditempatkan dalam suatu keadaan yang berbeda ditempatkan dalam suatu keadaan yang berbeda didibbanding pihak lainnya.anding pihak lainnya.

Semua pihak harus mendapat akses yang adil dan Semua pihak harus mendapat akses yang adil dan efektif dalam pengadilan.efektif dalam pengadilan.

Setiap terdakwa dapat menunjuk pengacaranya Setiap terdakwa dapat menunjuk pengacaranya masing-masing untuk mendampingi dan jika ia tidak masing-masing untuk mendampingi dan jika ia tidak mampu membayar terdakwa berhak atas pengacara mampu membayar terdakwa berhak atas pengacara yang berpengalaman, kompeten, dan efektif.yang berpengalaman, kompeten, dan efektif.

DefinisiDefinisi

A.A. Pengertian: Pengertian: Pasal 1 butir 10 Jo. Ps.7Pasal 1 butir 10 Jo. Ps.77 7

Praperadilan adalah wewenang pengadilan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus negeri untuk memeriksa dan memutus

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau penahanan

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau penghentian penuntutan

- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasic. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi- = Bersifat limitatif. Lihat Pasal 95 (1) = Bersifat limitatif. Lihat Pasal 95 (1)

Kuhap Kuhap

ModelModel1.1. Pre Trial: pemeriksaan sblm sidang untuk Pre Trial: pemeriksaan sblm sidang untuk

menentukan kadar TP yang dilakukan menentukan kadar TP yang dilakukan

2.2. Dismissal Process: pemeriksaan formil pada Dismissal Process: pemeriksaan formil pada pengadilan tata usaha negarapengadilan tata usaha negara

3.3. Habeas Corpus: perlindungan terhadap Habeas Corpus: perlindungan terhadap seseorang dari tindakan kesewenang-seseorang dari tindakan kesewenang-wenangan negara (aparat penegak hukum)= wenangan negara (aparat penegak hukum)= meliputi semua upaya paksameliputi semua upaya paksa

4.4. Rechter Comissaris (Hakim Komisaris): Rechter Comissaris (Hakim Komisaris): hakim yang mendapat tugas untuk hakim yang mendapat tugas untuk menerima, memeriksa, dan memberikan menerima, memeriksa, dan memberikan persetujuan atas permintaan upaya pakasa persetujuan atas permintaan upaya pakasa oleh aparat penegak hukum oleh aparat penegak hukum

DEFINISI PSL. 1 (10) JO. PASAL 77DEFINISI PSL. 1 (10) JO. PASAL 77

LEGAL TERMS:LEGAL TERMS:

- PRE TRIAL (PLEAD BARGAINING) - PRE TRIAL (PLEAD BARGAINING) BERBEDA DENGAN PRA PRAPERADILAN BERBEDA DENGAN PRA PRAPERADILAN KUHAP (PRE TRIAL = NON SELF KUHAP (PRE TRIAL = NON SELF INCRIMINATION) INCRIMINATION)

- NON SELF INCRIMINATION? DILARANG - NON SELF INCRIMINATION? DILARANG KECUALI : COURT ORDER OR VOLUNTARY KECUALI : COURT ORDER OR VOLUNTARY (SEE: MIRANDA RULES)(SEE: MIRANDA RULES)

- PRAPERADILAN? ADMINISTRATIF JUSTICE- PRAPERADILAN? ADMINISTRATIF JUSTICELAWFUL AND UNLAWFUL LEGAL & LAWFUL AND UNLAWFUL LEGAL & ILLEGALILLEGAL

HABEAS CORPUS? HABEAS CORPUS? NECESSITY = PERLU TIDAKNYA NECESSITY = PERLU TIDAKNYA DITANGKAP/DITAHANDITANGKAP/DITAHAN

- HABEAS CORPUS (HAVING THE BODY) AT - HABEAS CORPUS (HAVING THE BODY) AT MAGISTRATE COURTMAGISTRATE COURT

- RECHTER COMMISSARIES (NETHERLAND)- RECHTER COMMISSARIES (NETHERLAND)

- JUGE D’INSTRUCTION & JUGE DETENTION ET - JUGE D’INSTRUCTION & JUGE DETENTION ET LIBERTE (PRC)LIBERTE (PRC)

- CRIME QUASI = QUASI PIDANA - CRIME QUASI = QUASI PIDANA SUBJECT = CRIMINAL, PROCEDURE: CIVIL SUBJECT = CRIMINAL, PROCEDURE: CIVIL

Pra Penuntutan Pra Penuntutan

HIR System: HIR System:

Hakim= Sitting Magistrate= Hakim= Sitting Magistrate= JudicativeJudicative

Jaksa = Standing Magistrate = Jaksa = Standing Magistrate = represent the State = Executive?represent the State = Executive?

Polisi= Algemene Politie (under the Polisi= Algemene Politie (under the DA), Bestuur Politie (under the DA), Bestuur Politie (under the District Government), Staats Politie District Government), Staats Politie (State Police), Special Police.(State Police), Special Police.

Prosecution by FD 8

Lingkup Lingkup

C.C. Pasal 77 KUHAP Pasal 77 KUHAP Ruang Lingkup: Ruang Lingkup: Memeriksa & Menguji Memeriksa & Menguji mengenaimengenai

1. Sah/tidaknya upaya paksa: 1. Sah/tidaknya upaya paksa: PenangkapanPenangkapan PenahananPenahanan Penggeledahan?Penggeledahan? Penyitaan?Penyitaan? Pemeriksaan Surat?Pemeriksaan Surat?

Pasal 95 (1): semua upaya paksa Pasal 95 (1): semua upaya paksa bisa dilkk praperadilan.bisa dilkk praperadilan.

Lihat Ps. 79 (para pihak). Lihat Ps. 79 (para pihak).

Lingkup Lingkup Pasal 77 KUHAP Pasal 77 KUHAP Ruang Lingkup: Ruang Lingkup: Apa syarat sah/tidaknyaApa syarat sah/tidaknya PenangkapanPenangkapan PenahananPenahanan Penggeledahan?Penggeledahan? Penyitaan?Penyitaan? Pemeriksaan Surat?Pemeriksaan Surat? Bagaimana dengan Penyadapan?Bagaimana dengan Penyadapan?

Lingkup Lingkup

C.C. Ruang Lingkup: Ruang Lingkup: Memeriksa & Memeriksa & Menguji Menguji mengenaimengenai

2. Sah/tidaknya 2. Sah/tidaknya Penghentian:Penghentian:

PenyidikanPenyidikan PenuntutanPenuntutan

D.D. Yang berhak mengajukanYang berhak mengajukan Pra- Pra-Per:Per:

1. Sah/tidaknya upaya paksa: 1. Sah/tidaknya upaya paksa: a. Tersangka atau PHa. Tersangka atau PH b. Keluarga Tersangka atau PHb. Keluarga Tersangka atau PH

Lihat pasal 79. Terpidana bisa? How?Lihat pasal 79. Terpidana bisa? How?

2. Sah/tidaknya Penghentian:2. Sah/tidaknya Penghentian: a. Penyidikan - Pa. Penyidikan - Ph. h. 3 berkepentinga3 berkepentingan n

- PU- PU b. Penuntutan - Ph.3 b. Penuntutan - Ph.3 bberkepentinganerkepentingan

- Penyidik- Penyidik

Pihak ke-3Pihak ke-3

Siapa pihak ke-3 yg berkepentingan?Siapa pihak ke-3 yg berkepentingan? Loebby Lukman: adalah korban. Loebby Lukman: adalah korban.

Perkembangan: Perkembangan: Putusan PN Jaksel: Makna verbaal. Putusan PN Jaksel: Makna verbaal.

Kasus LSM tanpa nama: LSM tanpa nama, gugat class action = Kasus LSM tanpa nama: LSM tanpa nama, gugat class action = mewakili kelompok. Diperlakukan seolah2 citizen law suit= bisa mewakili kelompok. Diperlakukan seolah2 citizen law suit= bisa oleh siapa saja.oleh siapa saja.

Keputusan MK: Public Trust Doctrine. Kasus ICW melakukan Keputusan MK: Public Trust Doctrine. Kasus ICW melakukan gugatan Praper. Pihak ke-3 bisa LSM yang memiliki reputasi di bid gugatan Praper. Pihak ke-3 bisa LSM yang memiliki reputasi di bid tertentu. Mis: Walhi, YLKI, ICW. tertentu. Mis: Walhi, YLKI, ICW.

Tata Cara/ Tata Cara/ ProsedurProsedur

Quasi Pidana = Pemohon/Penggugat Quasi Pidana = Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat. Materi dan Termohon/Tergugat. Materi pidana, Proses sebagaimana hukum pidana, Proses sebagaimana hukum acr perdata.acr perdata.

1.1. Hakim Tunggal ps. 78 ayHakim Tunggal ps. 78 ayat (at (22)) KUHAPKUHAP

2. 2. Ps.82 ttg Acara: Ps.82 ttg Acara: Tiga hari setelah permTiga hari setelah permohonanohonan

diterima, hakim menetapkan hari diterima, hakim menetapkan hari sidang (Dimulai sidang (Dimulai pepersidangan)rsidangan)

Tata Cara/ Tata Cara/ ProsedurProsedur

2. 2. Ps.82 ttg Acara: Ps.82 ttg Acara: Tiga hari setelah permTiga hari setelah permohonanohonan diterima, diterima,

hakim menetapkan hari sidang (Dimulai hakim menetapkan hari sidang (Dimulai pepersidangan)rsidangan)

Hakim Harus mendengarkan keterangan Hakim Harus mendengarkan keterangan para pihakpara pihak (Pemohon, Termohon, (Pemohon, Termohon, Pejabat yg berwenang, SaksPejabat yg berwenang, Saksi i dandan Ahli)Ahli)

Pemeriksaan cepat: dalam 7 hari harus Pemeriksaan cepat: dalam 7 hari harus putusputus

Perkara pokok diperiksa: Perkara Perkara pokok diperiksa: Perkara praperadilan gugur. praperadilan gugur.

Prosedur Pra-PeradilanProsedur Pra-Peradilan

Upaya Hukum: Ps.83Upaya Hukum: Ps.83

Putusan MK: tidak ada upaya hukum atas putusan Putusan MK: tidak ada upaya hukum atas putusan praperadilan.praperadilan.

Yang diutamakan dalam Hapid: kepastian hukum.Yang diutamakan dalam Hapid: kepastian hukum.

KUHAP: KUHAP: 1. Upaya Hukum Biasa: Banding dan Kasasi 1. Upaya Hukum Biasa: Banding dan Kasasi a. Bandinga. Banding- - ttg tidak sahnya Upaya paksa: TIDAKttg tidak sahnya Upaya paksa: TIDAK BOLEHBOLEH- ttg- ttg tidak sahnya Penghentitidak sahnya Penghentian an

PPenyidikan/Penuntutan: meminta PUTUSAN enyidikan/Penuntutan: meminta PUTUSAN AKHIR ke Pengadilan Tinggi (Final & BAKHIR ke Pengadilan Tinggi (Final & Biinding) nding)

Upaya Hukum Biasa: Upaya Hukum Biasa:

b. Kasasib. Kasasi: : - - KUHAP: Tidak mengaturKUHAP: Tidak mengatur- - SEMA thn 1983: Tidak boleh (seblm kasus SEMA thn 1983: Tidak boleh (seblm kasus

HR)HR)- - Kasus Hendra Rahardja: Polri Kasasi ke MAKasus Hendra Rahardja: Polri Kasasi ke MA

& diterima& diterima- - Kasus Baasyir: Kasasi PH Baasyir tidakKasus Baasyir: Kasasi PH Baasyir tidak

dapat diterima dapat diterima - - Kasus Newmont: Kasasi diterimaKasus Newmont: Kasasi diterima- UU 5/2004 Pasal. 45A: Kasasi dibatasiUU 5/2004 Pasal. 45A: Kasasi dibatasi - UUU U 33 /200 /20099: UU Mahkamah Agung: : UU Mahkamah Agung:

Kasasi utk putusan Pra peradilan tidak Kasasi utk putusan Pra peradilan tidak dibolehkan. Ketua PN mengeluarkan dibolehkan. Ketua PN mengeluarkan penetapan mengenai penolakan yg penetapan mengenai penolakan yg bersifat final dan binding. = SEMA tahun bersifat final dan binding. = SEMA tahun 2011.2011.

Upaya Hukum Luar Biasa: Upaya Hukum Luar Biasa: 1. Peninjauan Kembali1. Peninjauan Kembali: : - - KUHAP KUHAP Pasal 263 KUHAP menyatakan bahwa, Pasal 263 KUHAP menyatakan bahwa, (1)     Terhadap putusan pengadilan yang telah (1)     Terhadap putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung;Agung;

(2)      Permintaan peninjauan kembali dilakukan (2)      Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: novum, dasar dan alasan putusan atas dasar: novum, dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; suatu bertentangan satu dengan yang lain; suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, putusan itu suatu perbuatan yang nyata, putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.suatu pemidanaan.

Upaya Hukum Luar Biasa: Upaya Hukum Luar Biasa: 2. Kasasi Demi Kepentingan Hukum2. Kasasi Demi Kepentingan Hukum KUHAP KUHAP Pasal 259 KUHAP menyatakan, Pasal 259 KUHAP menyatakan, (1)   Demi kepentingan hukum terhadap (1)   Demi kepentingan hukum terhadap

semua putusan yang telah memperoleh semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung;kasasi oleh Jaksa Agung;

(2)    Putusan kasasi (2)    Putusan kasasi

demi kepentingan hukum tidak boleh demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.merugikan pihak yang berkepentingan.

Cek! Putusan Praperadilan Cek! Putusan Praperadilan an. Budi Gunawan!an. Budi Gunawan!

1.1. Apa ruang lingkupnya?Apa ruang lingkupnya?2.2. Siapa yang Siapa yang

mengajukan?mengajukan?3.3. Apa putusan dan Apa putusan dan

pertimbangan pertimbangan hakimnya?hakimnya?

4.4. Upaya hukum apa Upaya hukum apa yang sebaiknya yang sebaiknya diajukan? diajukan?

Putusan Praperadilan an. Putusan Praperadilan an. Budi Gunawan!Budi Gunawan!

1.1. Penetapan Tersangka , Penetapan Tersangka , KPK tidak berwenang KPK tidak berwenang memutuskanmemutuskan

2.2. Diajukan oleh kuasa Diajukan oleh kuasa hukum Tersangka?hukum Tersangka?

3.3. Penetapan TSK tidak Penetapan TSK tidak sah, karena BG bukan sah, karena BG bukan APH atau APH atau penyelenggara Negarapenyelenggara Negara

4.4. KDKH dan PKKDKH dan PK

Sidang Pra peradilan BGSidang Pra peradilan BGPengadilan Negeri JakselPengadilan Negeri Jaksel