Handout Ekonomi Publik.unlocked

7/16/2019 Handout Ekonomi Publik.unlocked

http://slidepdf.com/reader/full/handout-ekonomi-publikunlocked 1/56

KP 402

EKONOMI PUBLIK



Subject Adviser

ANI PINAYANI, DRS., MM.

Indonesia University of Education

FPIPS Building Room 93.

Phone : (022) 5895016 (home)Handphone : 081573176826

Phone : (022) 2013163 – ext. 2523 (office)

Fax: (022) 2013163

Office contact hours : 08.00 – 16.00

E-mail: [email protected].

Blog : pinayani.wordpress.com

[email protected]

http://www. upi.edu

mailto:[email protected]

http://www-personal.buseco.monash.edu.au/~gennadik/gkazwww.htm

http://www-personal.buseco.monash.edu.au/~gennadik/gkazwww.htm






Lecture 1

Subject Information

Introduction to IntroductionPublic economics



Subject Information

Tujuan

Frekuensi Pertemuan

Daftar Buku Bacaan

Rencana Materi Perkuliahan

Evaluasi Belajar Mengajar



Tujuan

Mahasiswa dapat memahami peranan pemerintah dalam

kehidupan ekonomi masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan umum dan mengalokasikan sumber daya

yang optimal bagi seluruh masyarakat.Mahasiswa dapat menganalisis kegiatan-kegiatan

ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi

mikro maupun ekonomi makro.

Frekuensi Pertemuan : 14 kali tatap muka



BUKU SUMBER

John Cullis dan Philip Jones, (1992), Public F inance and Public Choise, McGraw Hill Book Company. New York.

Mangkoesoebroto, Guritno, (1999), Ekonomi Publik , BPFE,

Yogyakarta.

Musgrave, Richard A. & Peggy B., (1984), Public Finance in Theory and Practice , Fourth Edition, McGraw Hill Book Company. New York.

Reksohadiprodjo, Sukanto, 2001, Ekonomika Publik , BPFE,Yogyakarta.




Kuliah ke : Pokok Bahasan1 - 2 Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Ekonomi

Publik

Pengertian dan ruang lingkup

ekonomi publik Kegagalan pasar dan campur tangan

pemerintah

Barang publik dan barang privat

Eksternalitas




Kuliah ke : Pokok Bahasan3 - 4 PENGELUARAN PEMERINTAH

Model pembangunan tentang

perkembangan pengeluaran

pemerintah Hukum Wagner

Teori Peacock dan Wiseman

Penentuan permintaan

Penentuan tingkat output




Kuliah ke : Pokok Bahasan5 Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN)

Pengertian APBN

Kebijakan anggaran defisit,

surplus dan seimbang

Analisis RAPBN dan realisasi

APBN Indonesia dalam limatahun terakhir




Kuliah ke : Pokok Bahasan6 – 7

8

PENERIMAAN PEMERINTAH

• Sumber-sumber penerimaan negara

• Distribusi beban pemerintah

• Sistem perpajakan dan politik pajak

• Pergeseran beban pajak

• Kesejahteraan yang hilang karena pajak

UJIAN TENGAH SEMESTER




Kuliah ke : Pokok Bahasan

9 - 10 PAJAK DAN PENGARUHNYA

TERHADAP PEREKONOMIAN

Pengaruh pajak terhadap produksi

Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi

Pengaruh pajak terhadap distribusi

pendapatan





11 Pemerintah dan PencemaranLingkungan

Pencemaran dan pub l ic goods Pencemaran dan analisis

ekonomi

Kebijakan terhadap pencemaran





12 Peranan Pemerintah dalam mengatasi

Pengangguran dan Inflasi

Pengangguran merupakan penyakit atau masalah

ekonomi makro yang mempunyai pengaruh, baik ekonomi

maupun non ekonomi yang luas.

Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi makro

yang utama dan pengaruhnya sangat luas, maka semua

instrumen dapat digunakan secara serentak untuk

mengatasi inflasi, baik kebijakan fiskal, moneter ataucampuran dari dua kebijakan tersebut.





13 Kebijakan Fiskal dan

Kebijakan di Sektor Riil

Kebijakan Fiskal






14 REVIEW JURNAL

15 REVIEW JURNAL

16 UJIAN AKHIR SEMESTER



Evaluasi Belajar Mengajar

Kehadiran kuliah bersifat wajib. Mahasiswa dan dosen diharapkandatang di kelas tepat waktu. Jika dengan alasan tertentu tidak bisatepat waktu, maksimum keterlambatan 25 menit.

Komponen nilai akhir terdiri atas nilai Ujian Akhir serta nilai Tugas ;dengan rincian bobot masing-masing

- Ujian Tengah Semester : 35%

- Ujian Akhir Semester : 50%

- Tugas dan Quiz (take home test ) : 15%



Weeks 8

UTS

Structure

PUBLIC

ECONOMICS

Weeks 9 - 10PAJAK DAN PENGARUHNYATERHADAP PEREKONOMIAN

Weeks 1-2KONSEP DASAR DAN RUANG

LINGKUPEKONOMI PUBLIK

Week 12

Peranan Pemerintahdalam mengatasi


Week 13KEBIJKAN FISKAL DAN

KEBIJKAN DI SEKTOR RIIL

Week 16UAS

Weeks 3 - 4PENGELUARANPEMERINTAH

Weeks 5

APBN

Week 14REVIEW JURNAL

Weeks 6 – 7PENERIMAAN

PEMERINTAH


Weeks 11

PEMERINTAH DANPENCEMARAN LINGKUNGAN





Kuliah ke 1- 2

EKONOMI PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami beberapa konsepdasar dan ruang lingkup pembahasan ekonomi publik

Pokok Bahasan/Sub Pokok BahasanKonsep Dasar dan Ruang Lingkup EkonomiPublik

Pengertian dan ruang lingkup ekonomi publik

Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah Barang publik dan barang privat

Eksternalitas



KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP

EKONOMI PUBLIK

Ekonomi publik adalah ilmu ekonomi yang mempelajari ataumenganalisis peranan negara atau pemerintah dalam kehidupanekonomi masyarakat.

Mekanisme pasar gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien. Oleh karena itudiperlukan adanya campur tangan pemerintah yang berperan dalamalokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi.

Adanya barang publik dan eksternalitas merupakan penyebabkegagalan pasar.



Kegagalan Pasar dan Campur tangan pemerintah

Ketidaksempurnaan pasar

Barang publik

Eksternalitas

Pasar tidak lengkap

Kegagalan informasi

Kegagalan pemerintah

Anggaran, Birokrat dan Efisiensi

Birokrat dan efisiensi alokatif



Barang Publik dan Barang Privat

Teori Barang Publik Teori Pigou

Teori Bawen

Teori Erick Lindahl

Teori Samuelson Teori Anggaran

Teori Barang Swasta Efisiensi Konsumen

Kondisi Pareto Optimum bagi konsumen

Efisiensi Produsen

Kriteria Kompensasi



EKSTERNALITAS

Dampak eksternalitas

Kasus eksternalitas produksi positif dan negatif

Eksternalitas konsumsi negatif

Jenis-jenis eksternalitas

Cara memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi

Pajak untuk mengatasi eksternalitas



Permasalahan Ekonomi IndonesiaTantangan Ekonomi : 2005 - 2009

Stabilitas Makro :Cadangan Devisa (± US$ 1,5 M/tahun)

Sasaran Inflasi 7% (2005 3% (2009)

Pengangguran terbuka 10,1% (2004)

5,1% (2009);

Angka kemiskinan 17,4% (2003)8,2% (2009)

Dana Pembangunan/Investasi: APBN : ± 10 T/tahun

Swasta : ± 25 T/tahun

Net Importir ke Eksportir Minyak



KONDISI MAKROEKONOMI

• Tekanan inflasi sangat tinggi yang dipengaruhioleh:

Kenaikan harga BBM Rencana kenaikan tarif listrik pertengahan tahun

2005 Dampak kenaikan BBM akan terasa pada

perhitungan inflasi bulan Maret dan April. Target inflasi akhir tahun 2005 (BNISec) sebesar

7.5% berpeluang kuat terlampaui

6.8 6.57.5

10.2

7.5

9.5

0

2

4

6

8

10

12

2003 2004 2005

Avg. Inflation Avg. 1mo- SBI rate

8.7

7.67.2

7.67.2 7.0

6.36.5 6.3 6.5

5.55.2

4.8 4.6

5.1

5.9

6.56.8

7.2

6.76.3 6.2 6.2

6.4

7.3

J a n - 0 3

F e b - 0 3

M a r - 0 3

A p r - 0 3

M a y - 0 3

J u n - 0 3

J u l - 0 3

A u g - 0 3

S e p - 0 3

O c t - 0 3

N o v - 0 3

D e c - 0 3

J a n - 0 4

F e b - 0 4

M a r - 0 4

A p r - 0 4

M a y - 0 4

J u n - 0 4

J u l - 0 4

A u g - 0 4

S e p - 0 4

O c t - 0 4

N o v - 0 4

D e c - 0 4

J a n - 0 5

• Kenaikan suku bunga akan lebih agresif,menanggapi kondisi makroekonomi dalamnegeri dan global.

Suku bunga SBI 1 bulan diproyeksikan meningkatke 9.5% akhir tahun 2005.

Kenaikan suku bunga diperlukan untuk menjagalevel real interest rate yang competitive,stabilitas nilai tukar, capital outflow terutamadari pasar modal.

Real interest rate RI mendekati 0%. Suku bunga dunia bergerak searah dengan

kebijakan the Fed menaikan suku bunga.Setahun terakhir Fed rate sudah naik 150% dari1% menjadi 1.5% terakhir.

0.1

1.01.21.21.10.7

0.20.5

0.91.4

2.32.93.03.23.0

2.02.32.4

2.82.6

3.33.4

4.24.6

4.0

-

2

4

6

8

10

12

14

J a n - 0 5

D e c - 0 4

N o v - 0 4

O c t - 0 4

S e p - 0 4

A u g - 0 4

J u l - 0 4

J u n - 0 4

M a y - 0 4

A p r - 0 4

M a r - 0 4

F e b - 0 4

J a n - 0 4

D e c - 0 3

N o v - 0 3

O c t - 0 3

S e p - 0 3

A u g - 0 3

J u l - 0 3

J u n - 0 3

M a y - 0 3

A p r - 0 3

M a r - 0 3

F e b - 0 3

J a n - 0 3

( % )

r ea l i nt er est i nf la si SB I- 1 b ln

INFLASI

REAL INT. RATE



Kebijakan Ekonomi & Sasaran Program EkonomiTarget Ekonomi + Sosial

-4.60%

16.60%

9.70%

6.40%

5.00%

2004

-5.90%

14.60%

9.50%

7.00%

5.50%

2005

-1.70%

12.84%

8.90%

5.50%

6.10%

2006

-1.40%

11.29%

7.90%

5.00%

6.70%

2007

-2.20%

9.93%

6.60%

4.00%

7.20%

2008

Transaksi Berjalan(NonMigas)

Penduduk Miskin

PengangguranTerbuka

Laju Inflasi

Pertumbuhan Ekonomi

-3.20%

8.20%

5.10%

3.00%

7.60%

2009

Sumber : Anggito Abimanyu, 2005



Kuliah ke 3 – 4

PENGELUARAN PEMERINTAH

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami mengenai Pengeluaran

Pemerintah (government expenditure) dan faktor-faktor yang mepengaruhinya.

Pokok Bahasan dan Sub Pokok BahasanModel pembangunan tentang perkembanganpengeluaran pemerintah

Hukum Wagner

Teori Peacock dan Wiseman

Penentuan permintaan

Penentuan tingkat output



PENGELUARAN PEMERINTAH

Peranan pemerintah menunjukkan tendensi makinmeningkat dalam kehidupan ekonomi yang tercermindari besarnya pengeluaran pemerintah, baik secaraabsolut maupun secara relatif dalamperbandingannya terhadap pendapatan nasional.Teori makro membagi pengeluaran pemerintah

dalam tiga golongan yaitu model pembangunantentang perkembangan pengeluaran pemerintah,Hukum Wagner serta Teori Peacock dan WisemanTeori mikro mengenai perkembangan pengeluaranpemerintah bertujuan untuk menganalisis faktoryang menimbulkan permintaan barang publik dan

faktor yang mempengaruhi tersedianya barangpublik.



Kuliah ke 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN)

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kebijakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pengertian APBN

Kebijakan anggaran defisit, surplus dan seimbang

Analisis RAPBN dan realisasi APBN dalam limatahun terakhir



Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN)

Anggaran (budget ) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentangpenerimaan dan pengeluaran negarayang diharapkan dalam jangka waktu

tertentu/ biasanya satu tahun.Kebijakan anggaran terdiri darikebijakan anggaran tidak seimbang(unbalanced budget ) yaitu anggarandefisit atau surplus dan anggaranbelanja seimbang (balanced budget )

Kebijakan anggaran (APBN) kasusIndonesia : analisis RAPBN 2008 danrealisasi APBN 2006




Tujuan PembelajaranMahasiswa dapat memahami dan menganalisis Sumber-sunber Penerimaan Pemerintah khususnya PajakPenerimaan Pemerintah

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan Sumber-sumber penerimaan Negara

Distribusi beban pemerintah Sistem perpajakan dan politik pajak

Pergeseran beban pajak

Kesejahteraan yang hilang karena pajak



Kuliah ke 6 dan 7


Sumber-sumber penerimaan Negara

Distribusi beban pemerintah

Sistem perpajakan dan politik pajakPergeseran beban pajak

Kesejahteraan yang hilang karena

pajak




Sumber penerimaan negara : pajak, retribusi,keuntungan perusahaan, denda-denda,sumbangan masyarakat, pencetakan uang, hasilundian, pinjaman dan hadiah/hibah.

Distribusi beban pemerintah : smith’s canon,benefit approach dan ability to pay approach danequal sacrifice.

Sistem perpajakan dan politik pajak : pajakprogresif, pajak proporsional, dan pajak regresif.

Pergeseran beban pajak : pergeseran ke depan(forward shifting) dan pergeseran kebelakang(backward shifting )

Kesejahteraan yang hilang karena pajak yaitu

kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajakwelfare cost cost of taxation



PENERIMAAN PERPAJAKAN

Rasio Pajak thd PDB

10.3

11.9

12.6

13.013.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.514.0

1999-

2000

2000 2001 2002 2003

%

P D B

13.6

2004

Langkah dan Kebijakan

Amandemen UU Perpajakan

•Penyesuaian Tarif Lapisan PPh•Kenaikan PTKP 300%•Perluasan subjek & objek pajak•Pengurangan distorsi

Administrasi Perpajakan• Single Indentification Number (SIN)• WP Menengah dan Kecil• Peningkatan Kepatuhan• Perbaikan Audit dan Penagihan

Administrasi Kepabeanan• Fasilitas Perdagangan• Prosedur kepabeanan

Kebijakan Cukai• Pita Cukai Polos dan Palsu

• Barang Kena Cukai CD/VCD/DVD/LD

APBNReal

13.6

2005

RAPBN



BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Belanja Pegawai : Mempertahankan pendapatan nominal pegawai dan pensiunan Memperbaiki besaran manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) Memperbaiki sharing beban pembayaran pensiun

Menampung anggaran untuk penambahan pegawaiSubsidi : Kebijakan harga BBM tetap seperti sekarang Non-BBM (listrik, pangan, pupuk, kredit program, PSO, dll) tetap

disediakan

Pendanaan stok beras nasional

Belanja Modal : Investasi sarana dan prasarana pembangunan.



DANA PERIMBANGAN

DAU :

25,5% dariPenerimaandalamnegeribersih

DANA PERIMBANGAN % BELANJA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Daerah

Pembangunan

Pendidikan



Keterangan

A. Pendapatan Negara dan Hibah 349,9 17,5 377,9 17,2

I. Penerimaan Dalam Negeri 349,3 17,5 377,1 17,2

1. Penerimaan Perpajakan 272,2 13,6 297,5 13,6

2. Penerimaan Bukan Pajak 77,1 3,9 79,6 3,6

II. Hibah 0,6 0,0 0,8 0,0

B. Belanja Negara 374,4 18,7 394,8 18,0

I. Belanja Pemerintah Pusat 255,3 12,8 264,9 12,1 II. Belanja Daerah 119,0 6,0 129,9 5,9

C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (24,4) (1,2) (16,9) (0,8)

D. Pembiayaan 24,4 1,2 16,9 0,8

I. Pembiayaan Dalam Negeri 40,6 2,0 37,1 1,7

II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (16,1) (0,8) (20,2) (0,9)

APBN RAPBN% thd

PDB

dalam triliun rupiah

APBN 2004 dan RAPBN 2005

2005

% thd

PDB

2004

T bel



Keterangan




a. Pajak Dalam Negeri 260,2 13,0 285,1 13,0

i. Pajak penghasilan 134,0 6,7 141,9 6,5

1. Migas 13,1 0,7 13,6 0,6

2. Non Migas 120,8 6,0 128,3 5,9

ii. Pajak pertambahan nilai 86,3 4,3 98,8 4,5

iii. Pajak bumi dan bangunan 8,0 0,4 10,3 0,5

iv. BPHTB 2,7 0,1 3,2 0,1

v. Cukai 27,7 1,4 28,9 1,3

vi. Pajak lainnya 1,6 0,1 2,0 0,1

b. Pajak Perdagangan Internasional 12,0 0,6 12,4 0,6

i. Bea masuk 11,6 0,6 12,0 0,5

ii. Pajak/pungutan ekspor 0,3 0,0 0,3 0,0

2. Penerimaan Bukan Pajak 77,1 3,9 79,6 3,6 a. Penerimaan SDA 47,2 2,4 50,9 2,3

i. Migas 44,0 2,2 47,1 2,2

- Minyak bumi 28,2 1,4 31,9 1,5

- Gas alam 15,8 0,8 15,3 0,7

ii. Non Migas 3,2 0,2 3,8 0,2

- Pertambangan umum 1,6 0,1 2,0 0,1

- Kehutanan 1,0 0,1 1,1 0,1

- Perikanan 0,6 0,0 0,7 0,0

b. Bagian Laba BUMN 11,5 0,6 9,4 0,4

c. PNBP Lainnya 18,4 0,9 19,3 0,9

II. Hibah 0,6 0,0 0,8 0,0

APBN RAPBN% thd

PDB


Pendapatan Negara dan Hibah, APBN 2004 dan RAPBN 2005

2005

% thd

PDB

2004

Tabel

Pendapatan Negara dan Hibah APBN 2004 dan RAPBN 2005



Keterangan




a. Pajak Dalam Negeri 260,2 13,0 285,1 13,0

i. Pajak penghasilan 134,0 6,7 141,9 6,5

1. Migas 13,1 0,7 13,6 0,6

2. Non Migas 120,8 6,0 128,3 5,9

ii. Pajak pertambahan nilai 86,3 4,3 98,8 4,5

iii. Pajak bumi dan bangunan 8,0 0,4 10,3 0,5

iv. BPHTB 2,7 0,1 3,2 0,1

v. Cukai 27,7 1,4 28,9 1,3

vi. Pajak lainnya 1,6 0,1 2,0 0,1

b. Pajak Perdagangan Internasional 12,0 0,6 12,4 0,6

i. Bea masuk 11,6 0,6 12,0 0,5

ii. Pajak/pungutan ekspor 0,3 0,0 0,3 0,0

2. Penerimaan Bukan Pajak 77,1 3,9 79,6 3,6

a. Penerimaan SDA 47,2 2,4 50,9 2,3 i. Migas 44,0 2,2 47,1 2,2

- Minyak bumi 28,2 1,4 31,9 1,5

- Gas alam 15,8 0,8 15,3 0,7

ii. Non Migas 3,2 0,2 3,8 0,2

- Pertambangan umum 1,6 0,1 2,0 0,1

- Kehutanan 1,0 0,1 1,1 0,1

- Perikanan 0,6 0,0 0,7 0,0

b. Bagian Laba BUMN 11,5 0,6 9,4 0,4

c. PNBP Lainnya 18,4 0,9 19,3 0,9

II. Hibah 0,6 0,0 0,8 0,0

APBN RAPBN% thd

PDB


Pendapatan Negara dan Hibah, APBN 2004 dan RAPBN 2005

2005

% thd

PDB

2004



PEMBIAYAAN ANGGARAN

Kebutuhan Pembiayaan: Rp93,4T (4,3% PDB)

Defisit APBN Rp16,9T (0,8% PDB)

Pokok Utang DN dan LN, termasuk Pembayaran Charges kepadaBI Rp76,5T (3,5% PDB)

Sumber pembiayaan

Dalam Negeri Rp66,7T (3,0% PDB)

• Rekening Pemerintah

• Penjualan Aset (eks BPPN) dan Privatisasi BUMN

• Penerbitan obligasi

Luar Negeri Rp26,6T (1,2% PDB)

• Pinjaman Program

• Pinjaman Proyek



Kurs (Rp/US$) : 8.600 (APBN)



+

-

6.3

SBI (%) : 8.5 (APBN)Inflasi (%) : 6.5 (APBN)Harga Minyak (US$/bbl) : 22 (APBN) – 32 (APBN-P)Prod/Lifting (jt bbl/hr) :1.150 (APBN) - 1.072 (APBN-P)

29.2

31.0

14.3

Dampak Neto APBN -1,3

PPhMigas

PNBPMigas

Subsidi BBM

Bagi HasilMigas

Penerimaan

Belanja

Tambahan (T) APBN

T b l 1 P b h Nil i PDB N i l Akib t P b h T h D



PDB Nominal PDB Thn. Dasar 1993 PDB Thn. Dasar 2000ahun Pajak Defisit APBN

Thn. Dsr. 1993 Thn. Dsr. 2000 Tax Ratio Defisit APBN Tax Ratio Defisit APBN2001 185,540.9 40,484.9 1,467,654.8 1,684,280.5 12.64% 2.76% 11.02% 2.40%

2002 210,087.5 23,574.4 1,610,565.0 1,897,800.0 13.04% 1.46% 11.07% 1.24%

2003 241,626.9 37,691.9 1,786,690.9 2,086,757.7 13.52% 2.11% 11.58% 1.81%

2004 272,175.1*) 24,417.5*) 1,999,663.9*) 2,301,079.4*) 13.61% 1.22% 11.83% 1.06%

2005 297,510.0*) 16,592.8*) 2,190,796.7*) 2,558,731.3*) 13.58% 0.76% 11.63% 0.65%

PDB Atas Dasar Harga Berlaku (Nominal)

Tahun Dasar 2000 Selisih Tahun Dasar 19932000 1,389,769.6 124,850.9 1,264,918.7

2001 1,684,280.5 216,625.7 1,467,654.8

2002 1,897,800.0 287,235.0 1,610,565.0

2003 2,086,757.7 300,066.8 1,786,690.9

Tabel 1. Perubahan Nilai PDB Nominal Akibat Perubahan Tahun Dasar

(miliar Rp)

Tabel 3 Perubahan Rasio Perpajakan dan Defisit APBN Akibat Perubahan Tahun Dasar

(miliar Rupiah)



KULIAH KE 9 – 10

PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menganalisis pengaruh penerimaan

pemerintah khususnya Pajak terhadap kegiatan

ekonomi.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan



Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan



PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN



Pengaruh pajak terhadap distribusi

pendapatan



Tantangan Fiskal: 2005-2009

Penerimaan Negara:

Tambahan

Penerimaan

Pajak:1,5 % PDB

(30-40 T /tahun)

PNBP menurun

5,3%PDB (2004) 2,4%PDB

(2009);

Belanja Negara:

Penurunan subsidi

secara gradual

Kenaikan Dana

Perimbangan 2007

dan 2008

Tekanan stimulus

Pembangunan

Kenaikan Gaji dan

beban Pensiunan

Pembiayaan:

Mempertahankan

Stok Utang

Privatisasi + aset

terbatas

Puncak

Pembayaran Pokok

dan Bunga Utang

2006-2008

Saldo Rekening

PemerintahmenurunKeuangan dan Pasar Modal

Pengamanan Penjaminan Pemerintah

NPL

Resiko Pembiayaan jangka Panjang

Peringkat Indonesia ke Investment Grade

T t T b t P k K jib Ut P i t h



Tantangan Terberat : Puncak Kewajiban Utang Pemerintah :2006-2009 (Triliun Rp)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bunga Pokok



Kuliah ke 11

Pemerintah dan Pencemaran Lingkungan

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami mengenai peranan

pemerintah dalam menangani Pencemaran

lingkungan (ISO 14000),Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan

Pencemaran dan public goods

Pencemaran dan analisis ekonomik

Kebijakan terhadap pencemaran



Pemerintah dan Pencemaran

LingkunganPencemaran dan public goods

Fumgsi pemerintah adalah penyedia barang-barang publik( public goods). Aspek negatif penyedia public goods adalahusaha untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif

public bads khususnya pencemaran lingkungan.Pencemaran dan analisis ekonomikDalam analisis ekonomi pencemaran lingkungan dicaridimanakah letaknya ongkos pengendalian dan ongkos ataupengorbanan pencemaran yang minimalKebijakan terhadap pencemaranKebijakan pengendalian dan pelestarian lingkungan,pengendalian pencemaran mempunyai kaitan erat denganunsur-unsur kebijakan seperti subjek, tujuan dan instrumen.

Kuliah ke 12



Kuliah ke 12

Peranan Pemerintah dalam mengatasiPengangguran dan Inflasi

Tujuan PembelajaranMahasiswa dapat memahami mengenai perananpemerintah dalam mengatasi pengangguran daninflasi

Pokok Bahasan/Sub Pokok BahasanPengangguran merupakan penyakit atau masalahekonomi makro yang mempunyai pengaruh, baikekonomi maupun non ekonomi yang luas.Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi

makro yang utama dan pengaruhnya sangat luas,maka semua instrumen dapat digunakan secaraserentak untuk mengatasi inflasi, baik kebijkanfiskal, moneter atau campuran dari dua kebijakantersebut.

P P i t h d l t i



Peranan Pemerintah dalam mengatasi


Pengangguran merupakan penyakit ataumasalah ekonomi makro yang mempunyaipengaruh, baik ekonomi maupun non

ekonomi yang luas.Inflasi merupakan salah satu penyakitekonomi makro yang utama danpengaruhnya sangat luas, maka semua

instrumen dapat digunakan secaraserentak untuk mengatasi inflasi, baikkebijkan fiskal, moneter atau campurandari dua kebijakan tersebut.



Kuliah ke 13

Kebijakan Fiskal dan Kebijakan di Sektor Riil

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami mengenai peranan

Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Sektor Riil dalam

menanggulangi masalah ekonomi.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan Kebijakan Fiskal


K bij k Fi k l d K bij k di



Kebijakan Fiskal dan Kebijakan diSektor Riil

Untuk mempercepat laju pertumbuhanekonomi ekonomi telah banyak usaha yangdilakukan oleh pemerintah, diantaranya

melalui kebijkan fiskal atau kebijakanmoneter.

Ironisnya kebijakan di sektor riil yangmelibatkan usaha kecil menengah yang

jumlahnya banyak masih relatif langka/jarang. Sehingga pertumbuhanekonomi tidak dipengaruhi oleh kenaikaninvestasi di sektor riil tetapi lebih banyak

disebabkan oleh konsumsi masyarakat.



Kebijakan Fiskal Sebagai Kebijakan Ekonomi

Hubungan Kebijakan Makro Ekonomi

Sektor Riil

1. Pertumbuhan Ekonomi

2. Inflasi

3. Iklim Investasi

Sektor Pemerintah

(Fiskal)

1. Pendapatan

2. Belanja3. Budget Defi cit

Sektor Eksternal1. Neraca Transaksi berjalan

2. Neraca Modal

3. Cadangan Devisa

Sektor Moneter1. Nilai Tukar

2. Suku Bunga

3. Kredit

KEBIJAKAN Fiskal di Indonesia



KEBIJAKAN Fiskal di IndonesiaRPJM : Target Fiskal

28.60%

25.30%

12.10%

1.60%

-1.40%

2004

25.30%

21.60%

11.60%

1.80%

-1.00%

2005

24.60%

19.30%

11.60%

1.70%

-0.70%

2006

22.80%

16.70%

11.90%

1.90%

-0.30%

2007

21.00%

14.40%

12.60%

1.90%

-0.00%

2008

Rasio Utang DN

Rasio Utang LN

Penerimaan Pajak

Keseimbangan

Primer

Defisit APBN

(Dalam % PDB th.2000)

19.20%

12.60%

13.60%

2.00%

1.00%

2009

Sumber : Anggito Abimanyu, 2005



Weeks 8

UTS

Structure

PUBLIC

ECONOMICS

Weeks 9 - 10PAJAK DAN PENGARUHNYA

TERHADAP PEREKONOMIAN

Weeks 1-2KONSEP DASAR DAN RUANG

LINGKUPEKONOMI PUBLIK

Week 12

Peranan Pemerintahdalam mengatasi


Week 13KEBIJKAN FISKAL DAN

KEBIJKAN DI SEKTOR RIIL

Week 16UAS

Weeks 3 - 4PENGELUARAN

PEMERINTAH

Weeks 5

APBN

Week 14

REVIEW JURNAL

Weeks 6 – 7PENERIMAAN

PEMERINTAH


Weeks 11

PEMERINTAH DANPENCEMARAN LINGKUNGAN

Handout Ekonomi Publik.unlocked

Documents

mcgraw hill book company