BAB I PENDAHULUAN 1.1; Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Dengan dibuatnya dasar hukum di Indonesia, menunjukan bahwa HAM memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, penegakan HAM dapat terwujud dengan baik. Berbagai pelanggaran HAM bisa diatasi sesuai dengan hukuman yang sudah ditentukan. Namun ternyata dalam menegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak hanya mengandalkan dasar hukum yang sah saja, karena banyak faktor lainnya yang harus dipertimbangkan. Dan hal tersebut bisa menjadi penghambat dari penegakan HAM yang ada. Paradigma masyarakat tentang pemahaman Hak Asasi Manusia yang kurang merupakan salah satunya, karena adanya kondisi sosial budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Serta hambatan lainnya yang bisa memperlambat dalam penegakan HAM. Kondisi seperti inilah yang harus diperhatikan oleh seluruh elemen yang terkait dalam menegakan HAM. Perlu adanya tindakan mutlak untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada. Agar setiap warna Negara bisa mendapatkan Hak nya dalam menjalani kehidupan. 1.2; Rumusan Masalah 1; Apa yang dimaksud dengan penegakkan hak asasi manusia? 2; Apa hambatan dalam penegakkan hak asasi manusia di Indonesia? 3; Bagaimana upaya meminimalisir hambatan dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia? 1.3; Tujuan 1; Menjelaskan tentang makna dari penegakan Hak Asasi Manusia. 2; Menjabarkan setiap hambatan yang memperlambat penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1
membahas tentang hambatan penegakkan HAM di Indonesia
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1;Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi nilai Hak
Asasi Manusia. Dengan dibuatnya dasar hukum di Indonesia, menunjukan bahwa
HAM memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sehingga, penegakan HAM dapat terwujud dengan baik. Berbagai
pelanggaran HAM bisa diatasi sesuai dengan hukuman yang sudah ditentukan.
Namun ternyata dalam menegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak
hanya mengandalkan dasar hukum yang sah saja, karena banyak faktor lainnya
yang harus dipertimbangkan. Dan hal tersebut bisa menjadi penghambat dari
penegakan HAM yang ada. Paradigma masyarakat tentang pemahaman Hak Asasi
Manusia yang kurang merupakan salah satunya, karena adanya kondisi sosial
budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Serta hambatan lainnya yang bisa
memperlambat dalam penegakan HAM.
Kondisi seperti inilah yang harus diperhatikan oleh seluruh elemen yang
terkait dalam menegakan HAM. Perlu adanya tindakan mutlak untuk
meminimalisir hambatan-hambatan yang ada. Agar setiap warna Negara bisa
mendapatkan Hak nya dalam menjalani kehidupan.
1.2; Rumusan Masalah
1; Apa yang dimaksud dengan penegakkan hak asasi manusia?
2; Apa hambatan dalam penegakkan hak asasi manusia di Indonesia?
3; Bagaimana upaya meminimalisir hambatan dalam penegakkan hak asasi
manusia di indonesia?
1.3; Tujuan
1; Menjelaskan tentang makna dari penegakan Hak Asasi Manusia.
2; Menjabarkan setiap hambatan yang memperlambat penegakan Hak Asasi
Manusia di Indonesia.
Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1
3; Menjelaskan tentang cara untuk meminimalisir hambatan penegakan Hak
Asasi Manusia di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 2
2.1. Penegakkan Hak Asasi Manusia
Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak
asasi manusia merupakan suatu pengharusan agar warga negara dapat hidup
sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak
atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak
atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya
sebagaimana tercancum dalam deklarasi hak asasi manusia tahun 1948.
Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu
keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk
melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga juga
ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas
pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tapi juga menyangkut
pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan,
kesehatan, hak memperoleh air dan udara yang bersih, rasa aman, penghidupan
yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas
pemerintah tetapi juga seluruh warga masyarakat untuk memastikan bahwa hak
tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-
upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum di tegakan
dan ketertiban di wujudkan, maka kepastian, rasa aman, terntram, atau kehidupan
yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum dan
ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja
dengan baik untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Hal tersebut menunjukan
adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan
pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.
2.2. Hambatan Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Meskipun bangsa Indonesia telah membuat beberapa dokumen hak asasi
manusia untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, namun dalam
Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 3
perjalanannya masih ada pelanggaran hak asasi. Pelanggaran hak asasi manusia di
Indonesia terjadi karena makin meningkatnya gejala individualistik, materialistik,
dan eksklusif. Pelanggaran ini dapat diatasi atau dikurangi jika ada penegakan hak
asasi manusia. Bangsa Indonesia pun telah berusaha melakukan upaya penegakan
hak asasi manusia, namun banyak hambatan dan tantangan dalam penegakan hak
asasi manusia itu.
Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di
Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran
hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan.
Secara umum hambatan dan tantangan tersebut dikelompokkan menjadi tiga
macam, yaitu secara ideologis, ekonomis, dan teknis.1 Selain itu, dalam
menegakkan pelaksanaan HAM di Tanah Air, banyak sekali berbagai
hambatan, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.2 Faktor
kondisi sosial-budaya, informasi dan komunikasi serta peraturan perundang-
undangan juga merupakan hambatan penegakkan hak asasi manusia di Indonesia.
Berikut ini penjelasan mengenai hambatan-hambatan tersebut.
1. Secara Ideologis
Perbedaan ideologi sosialis dengan liberalis membuat perbedaan yang
tajam dalam memandang hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal lebih
mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik.
Pandangan sosialis mengutamakan peran negara dan masyarakat.
2. Secara Ekonomis
Penegakan hak asasi manusia memiliki hubungan dengan kondisi
ekonomi masyarakat. Makin tinggi ekonomi masyarakat, maka makin tinggi
pula upaya penegakan hak asasi manusia.
1 Dwi Cahyati AW dan Warsito Adnan, Pelajaran Kewarganegaraan 1, Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm 109.2 Atik Hartati dan Sarwono, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011 hlm 102.
Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 4
3; Hambatan dari Luar Negeri
Hambatan yang berasal dari luar negeri antara lain, pengaruh ideologi
Liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberal yang berarti
berpendirian bebas. Liberalisme adalah suatu paham yang melihat manusia
sebagai makhluk bebas. Artinya, manusia memiliki kemauan bebas dan
merdeka serta harus diberikan kesempatan untuk memajukan diri sendiri
dengan merdeka pula. Kaum liberal berkehendak membatasi hak negara untuk
mencampuri urusan ekonomi, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Mereka
juga menuntut hak kemerdekaan menulis, menyampaikan pikiran, memeluk
agama, dan menentang rasialisme. Mereka menuntut perdagangan bebas,
persamaan hak bagi wanita, dan hak asasi manusia lainnya.
Dalam bidang politik, kebebasan individu atau partai sangat
ditonjolkan, sehingga dikenal adanya partai oposisi dan mosi tidak percaya
kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Apabila hak itu digunakan untuk
memenuhi batas minimum pemerintah di parlemen, pemerintah yang
berkuasa akan jatuh. Akibat lebih lanjut adalah pemerintah menjadi tidak stabil
dan program pembangunan tidak berjalan. Akhirnya upaya untuk
meningkatkan kemakmuran rakyat akan terhambat.
Paham Liberalisme dilaksanakan di Eropa Barat, Amerika Serikat
dan beberapa negara di Asia. Paham ini menghendaki hal-hal berikut.
a; Kekuasaan mutlak mayoritas atas minoritas sehingga dapat terjadi
diktator mayoritas terhadap minoritas.
b; Lebih mengutamakan pemungutan suara mayoritas dalam mengambil
keputusan. Oleh karena itu, kelompok kecil pendapatnya tidak akan
dipertimbangkan dalam pengambilan putusan sehingga bisa
menimbulkan rasa Irustrasi.
4; Hambatan dari Dalam Negeri
Hambatan dari dalam negeri adalah sebagai berikut :
a; Keadaan geografis Indonesia yang luas
b; Wilayah Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang menyebar
di seluruh Nusantara menjadi kendala dalam komunikasi dan sosialisasi
produk hukum dan perundang-undangan. Suatu produk hukum tertentu
yang berskala nasional memerlukan sosialisasi dalam waktu yang relatiI
Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 5
lama. Hal ini sangat diperlukan, sebab penyebaran tingkat kualitas
pendidikan dan kemajuan sosial budaya di Indonesia sangat bervariasi.
Pengaruhnya adalah masalah di wilayah tertentu di Indonesia dapat
menjadi masalah di wilayah yang lain.
5; Faktor Kondisi Sosial-Budaya
Faktor Sosial-budaya memiliki pengaruh terhadap
pelaksanaan Hak Asasi Manusia di suatu Bangsa dan Negara.
Sistem kebudyaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia
adalah sistem kekeluargaan. Pada awal kemerdekaan, atau
pada masyarakat pedesaan, pelanggaran terhadap Hak Asasi
Manusia tidak banyak terjadi karena kesadaran akan nilai-nilai
sosial budaya yang masih tinggi. Hambatan dari factor sosial-
budaya antara lain:
a; Stratifikasi dan status sosial
Stratifikasi dan status sosial yaitu tingkat pendidikan,
usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat
Indonesia yang multikompleks. Harus diakui bahwa persoalan
ketersediaan aksess pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah. Kini,
pendidikan yang berkualitas sering diasumsikan dengan pendidikan yang
mahal. Hal ini juga menjadi sangat mencolok ketika kebijakan pendidikan
nasional tidak bisa mengantisipasi dampak terburuk dari kapitalisasi
pendidikan.3
Pekerjaan merupakan aplikasi dari mandat eksistensial manusia.
Jaminan dalam dunia kerja juga tidak kalah pentingnya. Maka, segala
bentuk diskriminasi untuk memperoleh upah secara tegas dinyatakan
sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
b; Hukum adat atau budaya lokal yang kadang
bertentangan dengan HAM
Hukum adat yang berlaku di masyarakat harus
dihormati sejauh hukum adat tersebut tidak melanggar
hak-hak asasi manusia. Namun, pada kenyataannya masih
terdapat hukum adat yang bertentangan dengan hak asasi