0 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL………….…………….……………………........ i HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM………. ii HALAMAN LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...…...... iii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI…………………. iv KATA PENGANTAR………………………………………………... v SURAT PERNYATAAN KEASLIAN……………………………… viii DAFTAR ISI………………………………………………………... ix ABSTRAK…………………………………………………………... xiii ABSTRACT…………………………………………………………. xiv BAB I PENDAHULUAN……………………………………….... 1 1.1. LatarBelakangMasalah…….………………..……………… 1 1.2. Rumusan Masalah…………...……..……....……………..... 5 1.3. Ruang Lingkup Masalah…………………………………… 5 1.4. Orisinalitas Penelitian .……………………………………. 6 1.5. Tujuan Penelitian…………………………………………… 7 1.5.1 Tujuan umum……………………………………….. 7 ix
32
Embed
HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM … filekredit macet dan penerapan mediasi perbankan dalam penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Dewangga Baliartha. Penelitian ini penting
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
0
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………….…………….……………………........ i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM………. ii
HALAMAN LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...…...... iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI…………………. iv
KATA PENGANTAR………………………………………………... v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN……………………………… viii
DAFTAR ISI………………………………………………………... ix
ABSTRAK…………………………………………………………... xiii
ABSTRACT…………………………………………………………. xiv
BAB I PENDAHULUAN……………………………………….... 1
1.1. LatarBelakangMasalah…….………………..……………… 1
1.2. Rumusan Masalah…………...……..……....……………..... 5
1.3. Ruang Lingkup Masalah…………………………………… 5
1.4. Orisinalitas Penelitian .……………………………………. 6
1.5. Tujuan Penelitian…………………………………………… 7
1.5.1 Tujuan umum……………………………………….. 7
ix
1
1.5.2 Tujuan khusus……………………………………… 8
1.6. Manfaat Penelitian………………………………………… 8
1.6.1 Manfaat teoritis…………………………………..... 8
1.6.2 Manfaat praktis……………………………………. 8
1.7. Landasan Teoritis…………………………………………. 9
1.8. Metode Penelitian………………………………………… 22
1.8.1 Jenis penelitian……………………………………. 23
1.8.2 Jenis pendekatan…………………………………... 24
1.8.3 Sifat penelitian……………………………………. 24
1.8.4 Data dan sumber data hukum…...….….…………. 25
1.8.5 Teknik pengumpulan data hukum………………... 26
1.8.6 Teknik pengolahan dan analisis data hukum……... 26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI PERBANKAN
DAN MEDIASI PERBANKAN……………………….... 28
2.1. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Perbankan……………. 28
2.1.1 Pengertian Mediasi Perbankan…………………….. 28
x
2
2.1.2 Manfaat Dan Tujuan Mediasi Perbankan…………... 33
2.1.3Unsur-Unsur Mediasi Perbankan…………………… 37
2.1.4 Dasar Hukum Mediasi Perbankan………………….. 41
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet…………………… 43
2.2.1 Pengertian Kredit Macet…………………………… 43
2.2.2 Unsur-Unnsur Kredit Macet……………………….. 47
2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet…………….. 47
BAB III PENGATURAN TENTANG MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN KREDIT MACET................................ 50
3.1 Pengaturan Tentang Mediasi Dalam Penyelesian
Kredit Macet …………………………………………….. 50
3.1.1 Pengaturan Tentang Mediasi Dalam
PERMA No. 1 Tahun 2008 …………………………..... 50
3.1.2 Pengaturan Mengenai Penyelenggaraan Mediasi Perbankan
Oleh Bank Indonesia …………………………………… 52
3.2 Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui
Mediasi Perbanakan……………..………………………... 56
xi
3
BAB IV PENERAPAN MEDIASI PERBANKAN DALAM
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR
DEWANGGA BALI ARTHA…………………………… 62
4.1 Tata Cara Dan Proses Mediasi Perbankan Berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia……………..……………...... 62
4.1.1 Tahap Pra Mediasi……………………………...... 62
4.1.2 Tahap Mediasi…………………..……………….. 65
4.1.3 Tahap Hasil Mediasi………………………........... 66
4.2 Penerapan Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Kredit
Mecet Pada PT. BPR Dewangga Bali Artha……..…… 68
BAB V PENUTUP………………………………………………. 71
5.1 Kesimpulan…………………….………………………... 71
5.2 Saran…………………………………………………….. 72
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………….. 73
DAFTAR INFORMAN…………………………………………… 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN
xii
4
PENERAPAN MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN
KREDIT MACET PADA PT. BPR DEWANGGA BALIARTHA
Oleh :
Ni Putu Maya Kartika Dewi
ABSTRAK
Perbankan di Indonesia dalam memenuhi fungsi dasarnya masihmenghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang mendasar hingga saat ini.Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih dibawah standar, dimanapendapatan masyarakat masih dibawah rata-rata, maka dalam hal ini peranan bankdalam bidang penyaluran kredit sangat penting keberadaannya. Upayapenanganan kredit selayaknya dilakukan dari berbagai segi, salah satunya denganmelalui penerapan mediasi perbankan. Permasalahan yang diteliti adalahbagaimana pengaturan mediasi perbankan dalam kaitannya dengan penyelesaiankredit macet dan penerapan mediasi perbankan dalam penyelesaian kredit macetpada PT. BPR Dewangga Baliartha. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakanmasyarakat yang mempunyai permasalahan perbankan dapat mengetahui danmenyelesaikan permasalahannya dengan salah satu alternative yaitu melaluimediasi perbankan karena lebih efektif dan efisien untuk semua kalangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukumempiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yangdiperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan atau wawancara dari pihak-pihak terkait dalam penelitian inisedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturanperundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan tentang mediasiperbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam penyelesaian sengketakredit macet penerapan mediasi perbanakan harus mendatangkan mediatorsebagai penengah dan pada PT. BPR Dewangga Baliartha menyelesaikansengketa kredit macet dengan cara negosiasi dimana hanya dihadiri oleh pihakinternal bank dan nasabah. Saran yang diperoleh dalam penelitian ini adalahdalam penerapan penyelesaian sengketa perbankan, untuk menjamin tumbuhnyakesadaran dan partisipasi yang luas dari masyarakat maka perlunya sosialisasi danedukasi tentang mediasi perbankan yang harus lebih diperluas.
Kata Kunci : nasabah, mediasi perbankan, kredit macet
xiii
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus
menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan
Negara yang maju dan demokrasi. Hakikat pembangunan nasional adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat.
Pembangunan nasional dilaksanakaan untuk mewujudkan tujuan nasional yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 Alenia ke IV, yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila.
Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki fungsi pokok yang tercantum
dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya
disebut UU Perbankan. Sektor Perbankan merupakan jantung dalam system
perekonomian Negara. Perbankan di Indonesia dalam memenuhi fungsi dasarnya
masih menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang mendasar hingga
saat ini. Berbagai Lembaga keuangan telah membantu pemenuhan kebutuhan
dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain
dalam bentuk kredit perbankan.
Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam
kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat
1
2
diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-
meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung
perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf
kehidupannya.1 Kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari
kehidupan masyarakat saat ini.
Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih dibawah standar,
dimana pendapatan masyarakat masih dibawah rata-rata, maka dalam hal ini
peranan bank dalam bidang penyaluran kredit sangat penting keberadaannya.
Peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada
masyarakat, pengusaha (entrepreneur) untuk membiayai sector riil melalui
pemberian kredit.2 Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk
pemberian kredit3, penanaman dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa,
penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang
dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuanya tidak terlepas dari resiko yaitu
tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit
macet), sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-
asas perkreditan yang sehat.
Kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada
nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk
1 M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, RajawaliPers, Jakarta, h. 1.
2 M. Bahsan, 2003, Pengantar Analis Kredit Perbankan Indonesia, CV. Rejeki Agung,Jakarta, h. 1.
3 Ibid, h. 2.
3
mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sector
tertentu. Perkreditan merupakan salah satu usaha terpenting bagi bank dalam
memberikan keuntungan dan dengan permasalahannya juga harus dihadapi oleh
bank.
Lembaga keuangan seperti bank sangat tergantung pada dana masyarakat
yang disimpan pada bank. Agar nasabah bersedia menyimpan dananya, nasabah
harus memiliki kepercayaan kepada bank yang bersangkutan. Bank juga harus
dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan nasabah kepada bank. Beberapa
tahun silam terjadi keterpurukan akibat krisis politik, krisis ekonomi dan moneter
yang tidak kunjung selesai yang membawa dampak bagi dunia perbankan
khususnya yang paling dirasakan adalah dengan terjadinya kredit bermasalah
bahkan sampai kredit macet dibeberapa bank dalam jumlah yang sangat besar.
Peran masyarakat luas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi industri
perbankan maupun kesejahteraan masyarakat itu sendiri dalam pembangunan.
Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana
kepada masyarakat yang membutuhkan wajib memberikan informasi mengenai
resiko kerugian akibat transaksi apapun kepada nasabah. Nasabah hanya
mempercayakan uangya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank
memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan
tidak akan disalahgunakan.4
Dalam ketentuan pasal 1 ayat 11 UU Perbankan disebutkan pengertian
kredit yaitu “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
4 Ketut Ridjin, 2000, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 13.
4
berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.” Istilah kredit banyak dipakai dalam system perbankan
konvensional yang berbasis pasar bunga.
Setiap bank pasti akan menghadapi kredit bermasalah (macet). Kemacetan
kredit ialah merupakan penyebab kesulitan bagi bank itu sendiri yang menyangkut
tingkat kesehatan bank dan bank harus menghindari diri dari kredit bermasalah
(macet). Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak
sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang
telah diperjanjiakan. Apabila kredit bermasalah dalam perbankan tidak ditangani
secara tuntas maka dikhawatirkan akan menjadi salah satu penghambat
pertumbuhan perkreditan dalam perbankan yang pada akhirnya dapat
mengganggu pertumbuhan perekonomian.5
Penyelesaian kredit bermasalah yang belum jelas akan mengganggu
terciptanya sistem perbankan yang sehat. Oleh karena itu, upaya penanganan
kredit bermasalah selayaknya dilakukan dari berbagai segi, salah satunya dengan
melalui penerapan mediasi perbankan. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya
sebagai penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan
judul “ Penerapan Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Kredit Macet
Pada PT. BPR Dewangga Bali Artha ”
5 Eko B.Supriyanto, 2007, 10 Tahun Krisis Moneter, InfoBank Publishing, Jakarta, h. 12
5
1.2 Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang
masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan untuk dijadikan
pedoman dalam tulisan ini agar mencapai sasarannya. Adapun permasalahan-
permasalahan yang akan diteliti ialah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan tentang mediasi dalam penyelesaian kredit macet ?
2. Bagaimana penerapan mediasi perbankan dalam penyelesaian kredit macet
pada PT. BPR Dewangga Bali Artha ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Dalam penelitian perlu adanya penegasan serta pembatasan ruang lingkup
masalah, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya dan mencegah pembahasan
atau materi yang menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang
dikemukakan di dalam tulisan. Berikut merupakan ruang lingkup yang akan
dibahas :
Ruang lingkup masalah dalam pokok permasalahan yang pertama dalam
penulisan ini akan membahas mengenai pengaturan tentang mediasi perbankan
dalam kaitannya dengan penyelesaian kredit macet. Sedangkan pokok
permasalahan yang kedua akan membahas mengenai bagaimana penerapan
mediasi perbankan dalam penyelesaian kredit macet pada bank tersebut dalam
melaksanakan kewajibannya sesuai Uandang-Undang yang berlaku.
Permasalahan-permasalahan ini akan dibahas dan diuraikan selanjutnya pada sub-
sub bab dalam pembahasan.
6
1.4 Orisinalitas Penelitian
Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan
hasil buah karya asli dari penulis, merupakan suatu buah pemikiran penulis yang
dikembangkan sendiri oleh penulis. Sepanjang pengetahuan penulis dan setelah
melakukan pengecekan atau pemeriksaan (baik dalam ruangan gudang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Udayana dan didalam internet) tidak ditemukan
adanya suatu karya ilmiah atau skripsi yang membahas atau menyangkut
permasalahan tentang Penerapan Mediasi Perbankan dalam penyelesaian kredit
macet pada PT. BPR Dewangga Bali Artha. Adapun tuliasan atau penelitian
terkait yang dijumpai dapat disimak pada table berikut.
Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sejenis
NO JUDUL NAMAPENULIS
RUMUSAN MASALAH
1 PenyelesaianKredit Macet(Bermasalah) AtasPinjaman NasabahBank Pada PT.Bank MandiriCabang Balige
Melisa N.Sihotang
1. Bagaimana proses pemberian
kredit di PT. Bank Mandiri Cabang
Balige ?
2. Faktor-faktor apa yang dapat
memperngaruhi terjadinya kredit
bermasalah atau kredit macet atas
pinjaman nasabah di PT. Bank
Mandiri Cabang Balige ?
3. Bagaimana proses penyelesaian
kredit bermasalah atau kredit
macet atas pinjaman bank nasabah
bank di PT. Bank Mandiri Cabang
Balige ?
7
2 PenyelesaianKredit MacetDalam PerjanjianKredit Di BankBRI Cabang MlatiYogjakarta
Dwi Antoro 1. Bagaimana proses penyelesaian
kredit macet yang terjadi pada
Bank BRI cabang mlati Yogjakarta
?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam
proses penyelesaian kredit macet
Bank BRI cabang mlati Yogjakarta
?
1.5 Tujuan Penelitian
Dalam penulisan berbentuk skripsi, tulisan atau penelitian harus
mempunyai tujuan yang jelas yang harus dicapai. Tujuan dari penulisan skripsi ini
adalah :
a. Tujuan Umum
1. Untuk menambah cakrawala berfikir agar mampu menggabungkan
teori dan praktek secara tertulis, agar dapat meningkatkan
kemampuan terhadap permasalahan yang ada;
2. Untuk mendapatkan ketegasan yang pasti dari data-data
permasalahan yang ada untuk dipakai sebagai landasan hukum di
dalam penerapannya;
3. Untuk memberikan konstribusi secara ilmiah terkait permasalahan
hukum dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Untuk mengamalkan Ilmu dalam bidang Ilmu Hukum dalam karya
tertulis (skripsi) yang nyata mengenai Hukum Perbankan dalam hal
penerapan mediasi perbankan dalam penyelesaian kredit macet;
8
5. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajiban selaku
mahasiswa/mahasiswi untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
b. Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui pengaturan tentang mediasi perbankan dalam
kaitannya dengan penyelesaian kredit macet;
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan mediasi perbankan dalam
penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Dewangga Bali Artha.
1.6 Manfaat Penelitian
Setiap penelitian harus dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.
Manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum
yang berhubungan dengan Hukum Perbankan khususnya dalam
pengaturan mediasi perbankan dalam penyelesaian kredit macet pada
bank serta dapat mengetahui dan dapat menambah informasi mengenai
penerapan mediasi perbankan dalam penyelesaian kredit macet pada
PT. BPR Dewangga Bali Artha.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan
bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan ini khususnya
dalam permasalahan mediasi perbankan, serta diharapkan bisa
memberikan informasi dan menambah wawasan bagaimana
pengaturan dan penerapan mediasi perbankan pada bank dan dapat
9
memberikan referensi atau pedoman untuk penelitian-penelitian
berikutnya.
1.7 Landasan Teoritis
1. Mediasi
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar
yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja sama dengan pihak yang
bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan
memutuskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator
mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, malahan
para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan
problem diantara mereka.6
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang
berati ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan
menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator
harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan
sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa
secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak
yang bersengketa.7
Mediasi merupakan kegiatan menjembatani antara dua pihak yang
bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini dilakukan
6 Gary Goodpaster, 1995, Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Agnes M.Toar, et al, Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.241
7 Rachmadi Usman,SH, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, CitraAditya Bakti, Bandung, h.79
10
oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif
penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para
pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan
dan persengketaan. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih
menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak
bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya, dimana hal ini sangat penting
untuk membedakan dengan bentuk-bentuk lainnya seperti arbitrase, negosiasi,
adjudikasi dan lain-lain. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya
dan belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi secara
menyeluruh.
Kemudian dalam pengertian mediasi secara terminology yang banyak
diungkapkan para ahli resolusi konflik. Dimana para ahli resolusi konflik juga
beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang
masing-masing. Yang antara lain: Laurence Bolle menyatakan ”mediation is a
decision making process in the which the parties are assisted by a meediator; the
mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the
parties the reachan outcome to which of them can assent”. Pengertian yang
diberikan lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator
sebagai pihak ketiga. Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses
pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dibantu pihak ketiga sebagai
mediator. Pernyataan Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan
keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak, dan mediator hanyalah
membantu para pihak dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran
11
mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan
proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan
outcome yang dapat diterima oleh mereka yang tertikai.8
J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi dengan “the process by which
the participant, together with the assistance of a neutral person, systematically
isolate dispute in order to develop option, consider alternative, and reach
consensual settlement that will accommodate their need”.9 Pengertian yang
diberikan menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai
pihak ketiga. Menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan
yang diambil para pihak dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan ini
menunjukan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada
ditangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak dalam proses
pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat penting
karena dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan
menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan outcome yang dapat diterima.
2. Kredit
Menurut Mohammad Djumhana, dalam perkembangan perbankan modern,
pengertian perkreditan tidak terbatas pada peminjam kepada nasabah semata atau
kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit
yang diberikannya. Hal tersebut terlihat dari pengertian cakupan kredit yang
terdapat pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank,
dimana kredit tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim
8 Rachmadi Usman,SH, op.cit, h.799 Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, Praneda Media Group, Bandung, h.23
12
dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula
pembelian surat berharga yang disertai note purchase agreement atau perjanjian
kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan
tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang
didantaranya meliputi akseptasi, endosemen, dan awal surat-surat berharga.
Sedangkan untuk bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, maka pengertian
kredit tersebut di atas juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau
penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil (prinsip
syariah) yang lazim bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah10.
Sedangkan menurut Munir Fuadi, kredit berarti kepercayaan. Kata kredit
sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu “creditus” yang berarti to trust. Dengan
demikian sungguhpun kata kredit sudah berkembang ke mana-mana, tetapi dalam
tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata “kredit”
tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak
hanya sekedar kepercayaan. Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak
arti, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh
suatu bank kepada nasabahnya11.
10 Muhamad Djumhana,, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 368