Page 1
Halaman 121
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian ini menggambarkan apa yang dimiliki di
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yaitu personel, asset,
program, kegiatan, dan dana yang dikelola untuk mendukung
semua kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan
Setelah review, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Probolinggo menyusun indikator kinerja dan cara
mencapainya. Namun dengan dilakukannya penggabungan
Dinas Pertanian, BKP4, dan Dinas Perkebunan menjadi Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, maka
perlu disusun ulang indikator kinerja yang mencakup urusan
pangan dan urusan pertanian. Hal lain adalah masalah
ketersediaan data pendukung kinerja yang harus lebih disiapkan
secara periodik setiap 3 bulan.
Demikian laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Probolinggo dan atas perhatian semua pihak
kami sampaikan terima kasih.
BAB
Page 3
Halaman a
Lampiran :
Perjanjian kinerja Bupati Probolinggo dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian kabupaten Probolinggo
Page 4
Halaman b
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas - Sekretaris
Page 5
Halaman c
Perjanjian Kinerja Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian
Page 6
Halaman d
Perjanjian Kinerja Sekretaris – Kasubag Keuangan
Page 7
Halaman e
Perjanjian Kinerja Sekretaris – Kasubag Perencanaan
Page 8
Halaman f
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas – Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
Page 9
Halaman g
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas - Kasi Pupuk dan Pestisida
Page 10
Halaman h
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas – Kepala Seksi Tata Guna
Lahan dan irigasi
Page 11
Halaman i
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas – Kepala Seksi Alat Mesin
Pertanian
Page 12
Halaman j
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Page 13
Halaman k
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Kepala Seksi
Tanaman Pangan
Page 14
Halaman l
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Kepala Seksi
Tanaman Hortikultura
Page 15
Halaman m
Perjanjian Kinerja Kepala Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Kepala Seksi
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Page 16
Halaman n
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bina
Usaha Tani
Page 17
Halaman o
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bina Usaha Tani - Kepala
Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Tani
Page 18
Halaman p
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bina Usaha Tani - Kepala
Seksi Programa dan Informasi
Page 19
Halaman q
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bina Usaha Tani - Kepala
Seksi Pemberdayaan dan Ketenagaan
Page 20
Halaman r
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan
Page 21
Halaman s
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketahanan Pangan - Kepala Seksi Pengolahan dan
Penganekaragaman Pangan
Page 22
Halaman t
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketahanan Pangan - Kepala Seksi Konsumsi dan
Keamanan Pangan
Page 23
Halaman u
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketahanan Pangan - Kepala Seksi Ketersediaan dan
Distribusi Pangan
Page 24
Halaman v
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Bidang Perkebunan
Page 25
Halaman w
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perkebunan - Kepala Seksi Tanaman Perkebunan
Semusim
9
Page 26
Halaman x
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perkebunan - Kepala Seksi Tanaman Perkebunan
Tahunan
Page 27
Halaman y
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perkebunan - Kepala Seksi Perlindungan Tanaman
Perkebunan
Page 28
Halaman z
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017
KABUPATEN : Probolinggo NAMA SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pertanian
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program
- Jumlah program Nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 5 program
5 program x 100% 5 program
100%
- Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dsn Sarana Pertanian
- Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
- Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani
- Program Peningkatan Prasarana Pertanian
1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
Page 29
Halaman aa
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Ada 27 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Proses
Administrasi Umum (2) 2. SOP tentang Proses
Penatausahaan Keuangan (2) 3. SOP tentang Upaya
Pencapaian Kinerja dan Evaluasinya (3)
4. SOP tentang Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil (1)
5. SOP tentang Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (2)
6. SOP tentang Budidaya Pertanian (4)
7. SOP tentang Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (4)
8. SOP tentang Informasi Pertanian (3)
9. SOP tentang Pengelolaan Alat Mesin/Mekanisasi Pertanian (2)
10. SOP tentang Pemanfaatan Air Irigasi (1)
11. SOP tentang Perencanaan, Pengawasan Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida (1)
Ada 27 unit SOP Admnistrasi
Pemerintahan
Page 30
Halaman bb
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
12. SOP tentang Pembinaan Agribisnis dan Kelembagaan (2)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- Perda Pelaksanaan sebanyak 1 - Perda yang seharusnya
sebanyak 1 1 PERDA x 100% 1 PERDA
100%
Perda No. 15 Tahun 216 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 43 - Jabatan yang seharusnya ada
sebanyak 44
43 Jabatan x 100% 44 Jabatan
97,7 %
-
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Tidak Ada
Tidak ada -
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang
6 Rasio PNS kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD sebanyak 126 Personil
- Total PNS Kabupaten sebanyak 8.338 personil
126 x 100% 8.338
1,51%
-
Page 31
Halaman cc
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
relevan dengan urusan terkait
7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 1 Orang
- Pejabat yang ada sebanyak 126 orang
1 pejabat x 100% 126 pejabat
44,90 %
-
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 7 org
- Jabatan yang ada sebanyak 126 org
7 pejabat x 100% 126 pejabat
5,51 %
-
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Dokumen yang ada tahun 2017 sebanyak 3 jenis, terdiri dari - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD
Ada 3 jenis dokumen
Ada dan lengkap
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD sebanya 0 Program
- Program RENJA SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 13 program
0 program x 100% 13 program
0%
Semua program RKPD terakomodir dalam RENJA SKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD sebanya 0 Program
- Program dalam RKA SKPD sebanyak 13 program
0 prog renja x 100% 13 prog RKA
0 %
Semua program RENJA RKPD terakomodir dalam RKA SKPD
Page 32
Halaman dd
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diokomodir dalam DPA SKPD sebanyak 13 program
- Program dalam DPA SKPD sebanyak 13 program
13 program x 100% 13program
100 %
Semua program RENJA SKPD terakomodir dalam DPA SKPD
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD sebesar Rp. 14.523.426.000
- Total belanja APBD sebesar Rp. 2.300.236.768.175
14.523.426.000 x100% 2.300.236.768.175
0,63 %
Total anggaran SKPD termasuk belanja langsung dan belanja tidak langsung (belanja pegawai)
Besaran belanja modal
14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 244.690.000
- Total belanja SKPD sebesar Rp. 14.523.426.000
244.690.000 x 100% 14.532.426.000
1,68%
-
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 124.589.800
- Total belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 14.523.426.000
124.589.800 x 100% 14.532.426.000
0,86 %
Belanja pemeliharaan berupa belanja perawatan kendaraan bermotor
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp 16.000.000
- Total belanja SKPD sebesar Rp. 14.523.426.000
16.000.000 x100% 14.532.426.000
0,11 %
Belanja pemeliharaan gedung kantor
Laporan keuangan SKPD
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis sbb:
1. Neraca 2. LRA 3. CaLK
Ada sebanyak 3 jenis
Ada, terlampir
Page 33
Halaman ee
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
- Buku Inventaris Barang - Kartu Inventaris Ruangan Ada
-
Penggunaan Asset SKPD
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan sebanyak 0 asset
- Asset yang dikuasai SKPD sebanyak 349 asset
0 x100 % 349
0 %
Semua asset yang dimiliki masih digunakan
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet 4. Mobil
keliling 5. Pengumum
an di Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Fasilitas / prasarana informasi yang ada;
1. Papan pengumuman 2. Website
-
2 jenis
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada tentang Evaluasi Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap
bidang Pertanian Tidak Ada
Page 34
Halaman ff
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017
KABUPATEN: PROBOLINGGO
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Pertanian
a Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/pangan utama lokal lainya (ton)
------------------------------------------------------------------------- = Luas areal tanaman padi/ pangan utama lokal lainya (ha)
312.216 ton ------------------ 60.198 Ha
5,19 ton/ha
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
b Kontribusi sektor pertanian bahan makanan terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sector Pertanian bahan makanan ---------------------------------------------------- x 100%= Jumlah total PDRB
10.538.054,2 (Rp. Juta) ------------------------------- x 100% 28.045.855,8 (Rp.Juta)
37,57 %
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Probolinggo
( angka sementara
tahun 2016)
Page 35
Halaman gg
ALUR RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO