Halal Haram Vaksin,Mui Prov

AINUL YAQINSekretaris MUI Prov. Jatim

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

SEPUTAR SEPUTAR HALAL HARAM HALAL HARAM VAKSINVAKSIN

PRINSIP-PRINSIP UMUM

1. Pada dasarnya Islam menolak segala bahaya dan hal yang menimbulkan bahaya, karena itu segala bahaya harus dihilangkan:

)رواه ابن ماجه واحمد و إمام مالك(ال ضرر وال ضرار 1.

الضرر يزال2.

الضرر يدفع بقدر اإلمكان3.

2. Menolak segala kerusakan harus didahulukan dari mengambil kemaslahatan

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح 3.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما 4.ضررا بارتكاب أخفهما

3. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari /atau mengandung–benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram

@ِّل< د=اٍء; 4. Aك ل= الدBاٍء= و=الدBو=اٍء= و=ج=ع=ِّل= ل Cز= =ْن Bه= أ AنB الل إ; )رواه أبو ام Aَح=ر= =د=او=وCا ب =د=او=وCا و=ال= ت د=و=اٍءH ف=َت

داود(

Fatwa MUI Tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikroba

Fatwa No. 01/2010

1. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis.

2. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.

3. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.

4. Produk mikrobila dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.

5. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan

6. Mikroba dan produk mikrobial dari media yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram

7. Mikroba dan produk mikrobial dari mokroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar’i (tathhir syar’an), yakni melalui produksi dengan komponen air mutlaq minimal dua qullah (setara dengan 270 liter) hukumnya halal.

Bagaimana Bagaimana dengan Vaksin ?dengan Vaksin ?

Titik kritis vaksin terletak pada : Penggunaan media

pembiakan Penggunaan enzim

untuk memisahkan dari pembawa (misal: porcine trypsine)

Contoh Kasus Vaksin POLIO IPV dan OPVContoh Kasus Vaksin POLIO IPV dan OPV

Dalam proses imunisasi polio, ada dua macam vaksin yang digunakan, yaitu IPV (inactivated poliovirus vaccine) dan OPV (oral poliovirus vaccine).

Kedua jenis vaksin ini berasal dari virus polio yang dikulturkan pada sel Vero yang berasal dari Monkey kidney.

khusus untuk IPV dalam proses pembuatannya melibatkan unsur porcine.

MUI telah menetapkan fatwa untuk keduanya: IPV fatwa MUI tertanggal 8 Oktober 2002 OPV fatwa MUI tertangga 25 Juli 2005

MUI tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kedua vaksin tersebut haram, tetapi menyebut secara umum bahwa berobat dengan beda yang mutanajis hukumnya haram. (sesuai dengan hadits)

Khusus untuk vaksin IPV disebutkan: Dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi

persenyawaan/persentuhan (ilhtilath antara porcine yang najis dengan media yang digunakan untuk pembiakan virus bahan vaksin dan tidak dilakukanpenyucian dengan cara vang dibenarkan syari’ah (tathhir syar’an) Hal itu menyebabkan media dan virus tersebut menjadi terkena najis (mutanajis)

Dengan memperhatikan hal tersebut: Vaksin IPV adalah mutanajis karena menggunakan media yang mutanajis dengan najis mughalladzah sehingga hukunya haram.

Kasus Vaksin MeningitisKasus Vaksin Meningitis

Diagram Proses Vaksin

Isolasi bakteri dari sumbernya

Master Seed

Working seed

Perbanyakan sel /penyiapan Inokulum

Produksi vaksin dalam fermentor

Pemisahan sel bakteri dan pemurnian produk vaksin

Formulasi dan pengisian dalam ampul

Konjugasi antara vaksin meningitis dg diphteri

Produk vaksin

1. Informasi tentang media isolat awal dari pihak luar tidak memungkinkan lagi untuk dilacak secara lengkap (untuk ketiga produsen vaksin yaitu: Glaxo Smith Kline, Novartis, dan Tianyuan)

2. Media isolasi yang tidak dapat ditelusuri (majhul) digolongkan pada sesuatu yang syak

3. Berlaku kaidah:

اليقين ال يزال باشكاالصل بقاء ما كان على ما كان

4. Bakteri isolat dihukumi suci sesuai hukum asal

5. Dengan demikian pada tahapan isolasi bakteri tidak ada masalah.

6. Pada tahapan berikutnya yaitu tahapan penyiapan master seed, Glaxo Smith Kline salah satu komponen medianya pernah bersinggungan dengan enzim babi.

7. Karena babi termasuk nasjis mughalladzah maka status vaksin produksi GSK adalah mutanajis dengan najis mughalladzah yang tidak memungkinkan dilakukan pensuciannya sehingga difatwakan haram ( Fatwa MUI No. 05 th. 2009 tanggal 16 Juli 2009)

8. Untuk kasus Novartis, dan Tianyuan pada semua tahap lanjutan tidak menggunakan bahan dari babi tetapi diantaranya diketahui menggunakan darah kambing, sehingga dalam tahapannya dinyatakan terkena najis mutawassthah, najis ini akan hilang jika wujud najisnya telah hilang (bau, rasa, warna)

9. Karena vaksin telah dimurnikan sehingga wujud najisnya telah hilang sehingga dinyatakan suci dan halal (fatwa MUI No. 6 th. 2010/ 16 Juli 2010)

Penyikapan dan Solusi1. Dalam kondisi yang sangat dibutuhkan dan bila tidak

digunakan akan menimbulkan dampak yang lebih besar berdasarkan kajian para ahli, sementara belum ditemukan alternati yang halal maka penggunaannya dapat dilakukan didasarkan atas pertimbangan kaidah-kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما 1.ضررا بارتكاب أخفهما

الَحاجة قد تنزل منزلة الضرورة2.

الضرورة تبيح المَحظورات3.

ال حرام مع الضرورات وال كراهة مع 4.الَحاجة

Solusi-Solusi .....

2. Dalam fatwa MUI terdapat rekomendasi:

“Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal”

Rekomendasi ini didasarkan pada kaidah:

Cر= =اٍغ; ف=م=نA اضCُط@رB َغ=ي ف=اَل= =ا ع=اد; و=لب AهC =ي Cَم= ع=ل Aْث (173)سورة البقرة: إ

ما أبيح للضرورة يقدZر بقدرها

1. Perlu disampaikan kepada pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan RI) untuk terus berusaha mendapatkan vaksin yang dijamin kehalalannya.

2. Untuk memberi kepastian tentang kehalalan perlu ada sertifikasi halal untuk vaksin-vaksin yang akan diedarkan di Indonesia dengan memperhatikan bahwa tidak kurang dari 87% penduduknya beragama Islam yang dijamin hak-haknya oleh konstitusi.