Hal 1 dan 11 yang benar

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MEDIA INDEPENDENTTERBIT 12 HALAMAN

Harga Eceran @ Rp3.500,-Luar Kota ditambah ongkos kirim

Kantor Redaksi/Tata Usaha :JALAN PINTU AIR IV GG BANGUN

MULIA NO. F-VI MEDAN-SUMUTTELP. : 085261869538 -

082364724007 -081361228624 -

Edisi : Maret - April 2014 e-mail: [email protected]

Menggantung, Kontrak PembangunanGedung RSUD Sidikalang Diputus

Sekretaris RSUD Sid-ikalang Frisda boru Tur-nip, didampingi sejumlahkepala bagian di rumahsakit itu, Rabu (8/1) bu-lan lalu mengakui bahwapembangunan ruang raw-at inap pasien itu sudahdihentikan sejak 31Desember 2013 lalu. Ban-gunan ruang pasien yangdirencanakan dua lantaiitu kini menggantung.Seperti dilansir simant-ab.

Frisda Turnip saat dit-

Sidikalang-TimvesProyek pembangunan ruang ra-

wat inap pasien di Rumah SakitUmum Daerah (RSUD), SidikalangKabupaten Dairi, masih meng-gantung. Kontrak proyek bersum-ber dari Bantuan DaerahBawaan (BDB) Provinsi SumateraUtara (Pemprovsu) tahun angga-ran 2013 senilai Rp 1,562 miliar,telah diputus.

anya lebih jauh mengenaipemutusan kontrak pem-bangunan itu mengatakan,kurang memahami lebihdetail. Sebab, katanya, Pe-jabat Pembuat Komitmen(PPK) adalah langsungdipegang direktur, sehing-ga dia menyarankan agarmenanyakan ke pimpinan-nya itu saja.

Namun dikatakan, se-suai keterangan dari LomoDaniel Sianturi pada saatmemimpin apel belum lama

Antasari EngganMengomentari Masalah

Kasus CenturyJAKARTA - TIMVES

"Saya kan sudah bilang dari dulu, saya ketuaKPK iya. Tapi saya ingin KPK bersih dulu sebe-lum bersihin orang.Rumah KPKitu dibersihin dulu, baru bisabersihin rumah orang.Sayamaunya seperti itu," kataAntasari di Gedung MK, Ka-mis (06/03/2014)seperti di-lansir okezone.com.

Hal ini diungkapkan lanta-ran enggan berkomentar soalkasus Century yang baru sajadisidangkan di Tipikor hariini.

Antasari men-gungkapkan, masih

Tingginya Kemiskinan danPengangguran Jadi PR Pemprov Aceh

Aceh tengah-TimvesMasih tingginya angka kemiski-

nan dan pengangguran di Acehmengundang perhatian banyak pi-hak dan masih menjadi salah satuisu sentral, atau PR besar bagipemerintah Aceh.

Hal itu diungkapkan oleh kepa-la Bappeda Aceh, Prof. Dr. Ir.Abubakar Karim, MS di Takengon,Rabu (19/3/) saat pembukaanMusrenbang RKPD kabupatenAceh Tengah 2014.

Dalam kesempatan tersebutProf. Abubakar memberikan pen-jelasan tentang isu strategis pe-merintah Aceh yang dimuat dalamRencana Kerja Pemerintah Aceh(RKPA) Tahun 2015.

SBY GantiIstilah Cina jadi

TionghoaJakarta - Timves

Presiden Susilo Bambang Yud-hoyono (SBY) telah mengeluarkanKeputusan Presiden Nomor 12Tahun 2014.

KepiawaianSosok Seorang

PemimpinPakpak Bharat-Timves

Kormuna Zaharuddin Tumanggerseorang sosok Pemimpin yang dikagumi di Kecamatan Sitellu Taliurang jehe kabupaten PakpakBharat,khususnya di desa Maholi-da. Karena kepiawaiannya beliau

Provinsi SumtraDisetujui PemerintahDan Segera Di Bahas

Dengan DPR RITapsel-Timves

Presiden RI Susilo BambangYudhoyono(SBY) menyatakan set-uju atas pembahasan RancanganUndang-Undang Provinsi Sumat-era Tenggara (Sumtra) sebagaiDaerah Otonom Baru (DOB).

Jakarta-TimvesPenyidik pada pada Jaksa Agung Muda

Tindak Pidana Khsus (JAMPidsus), Se-lasa (11/3), memeriksa Direktur Utama(Dirut) PT. PLN (Persero), Nur Pamuji,sebagai saksi dugaan korupsi pengada-an Flame Turbine pada pekerjaan LifeTime Extention (LTE) Major OverhoulsGas Turbin (GT)-2.1 dan 2.2 PLTG Sek-tor Pembangkit Belawan taun anggaran2012. dilansir Waspada 12 Maret 2014.

"Penyidik juga mengagendakan me-

Kejagung Periksa Dirut PLNmeriksa Diektur Keuangan PT. PLN,Setia Anggoro Dewo dan Eddy D ErningPraja. Direktur SDM dan Umum PT.PLN," papar Kepala Pusat PeneranganHukum (Kapuspenkum) kejagung, Set-ia Untung Arimuladi di Jakrta, Selasa(11/3).

Dalam kasus itu, Kejagung menetapkan,Kejagug menetapkan lima tersamgka yak-ni, Chris Leo Manggala (Mantan GeneralManager KTTSBU), Suryo Dharma Sinaga (

Pelayanan Rumah Sakit MS 'Mengecewakan' PasienMedan-Timves

Sungguh miris dan meng-harukan serta sangat kecewakeluarga pasien yang men-jalani pengobatan (rawatinap) dirumah sakit MS Med-an, sabtu (22/2) bulan lalu.Seyogyanya mendapat pera-watan maksimal dari akhlimedis di Kota Medan Metro-politan, namun pada ken-yataannya hingga hembusannafas terkahir tidak kunjung

mendapat perawatan yang di-harapkan .

Seperti disampaikan sum-ber pada Tim Investigasi, Ber-mula ketika almarhumah ibu-nya tercinta datang ke RS MSuntuk berobat karena sakityang diderita sudah bertahun.Maksud hati ingin mendapat-kan pelayanan lebih baik,namun ibundanya kembalikahadirat ilahi.

Menurut sumber, lambat-

nya pelayanan pihak rumahsakit dalam hal tindakan saatitu mengecewakan. "Ibu sayamengalami sakit diabetes akutdan perlu perawatan intensifdari rumah sakit tapi nyatan-ya dr spesialis tidak bisa da-tang dengan alasan yang takbisa diganggu".

Sumber menambahkan, "Ka-lau dr tidak bisa datang ke ru-

Suasana dalam ruangan tunggu RS MS Medan. Foto doc. Timves. Inv75

Banyak PotensiPajak, Kenapa

Penerimaan Turun?Jakarta - Timves

Setiap orang yang memilikitabungan per tahun sebesar Rp250juta akan dikenakan pajak sebe-sar 25%. Bahkan tahun depannyaakan naik menjadi 30%.

"Kita bisa itung potensi pajakorang kaya, tapi saya lupa besa-rannya," kata Direktur Institute

LSM 'GERAH', INSTALASIPENAMPUNGAN AIR DI DESA

SIBANDE MUBAZIR

MEDAN - TimvesMeski bangunan Center Point yang

didirikan terbukti salah di mata hukumdan banyak merugikan masyarakat dannegara, namun hingga kini bangunan

Pakpak Bharat- TimvesMeski sudah selesai dibangun, In-

stalasi penampungan air yang seyogyanyasudah berfungsi menyalurkan air ke ru-mah-rumah warga namun hingga kinimasih terbengkalai karena tidak berop-erasi. Dilihat dari fisiknya bangunannyayang menjulang tinggi itu berdiri megah,karena lama tidak berfungsi maka keli-hatan seperti besi tua yang tak terawat.

yang dikelola PT. Arga CitraKharisma itu tak kunjung di

bongkar. Malah pemerintah seakansengaja membiarkan kasus tersebut.

Plt Walikota DimintaRatakan bangunan Center Point

Korban Kebakaran DiSibitara Hutanamora Kab Toba

Samosir Terima BantuanToba Samosir-Timves

Pemerintah Kabupaten Toba Samo-sir (Tobasa) melalui Dinas Sosial men-yalurkan bantuan sosial berupa sem-bako seperti beras, mie instan, gula,peralatan perlengkapan rumah tang-ga, matras, serta pakaian seragamsekolah kepada 12 KK korban kebaka-ran di Sibitara, Desa Hutanamora,Kecamatan Balige, Rabu (19/03).

Pembangunan Pagar KantorDesa Sei Priok Terhenti Ditengah Jalan

Sei Periuk Sergai-TimvesBangunan pagar kantor Kepala Desa

(Kades) Sei Priok Kecamatan Tebing Ting-gi Kabupaten Serdang Bedagai Bersumberdana dari bantuan Provinsi Sumatera Ut-ara tahun 2013 baru setengah jalan diker-jakan sudah terhenti.

Lanjut Hal 11

Lanjut Hal 2

Lanjut Hal 11

Lanjut Hal 11

Lanjut Hal 11

Lanjut Hal 11 Lanjut Hal 11

Lanjut Hal 11

Lanjut Hal 11

Lanjut Hal 11 Lanjut Hal 11

Lanjut Hal 11 Lanjut Hal 11

Lanjut Hal 11

Hal11SAMBUNGAN

Para korban juga menerima bantuan berupa bahan ban-gunan seperti seng dan paku dan diserahkan langsungoleh Kadis Sosial Pontas Batubara didampingi CamatBalige Sahala Siahaan. Bantuan yang diserahkan kepa-da para korban tersebut, bersumber dari APBD Kabu-paten Toba Samosir dan bantuan dari Departemen Sos-ial Republik Indonesia.

Bupati Tobasa melalui Kadis Sosial mengaku priha-tin atas musibah tersebut dan pihaknya turut merasa-kan apa yang dirasakan para korban kebakaran. Dikata-kan musibah itu adalah ujian, karena itu, dia mengajakpara korban tabah dan berdoa kepada Tuhan, agar diberikekuatan, dan tidak larut dalam kesedihan. "Kami per-caya, dibalik musibah ini Tuhan punya rencana baik,untuk itu tetaplah berdoa," ujar Pontas.

Sebelum menyerahkan bantuan, sebagaimana adatBatak, Kadis Sosial juga "mangupa-upa" para korbandengan menyampaikan "boras sipir ni tondi". Pemberian"boras sipir ni tondi" dalam tradisi adat Batak salah sa-tunya dimaksudkan, untuk menguatkan jiwa para kor-ban yang ditimpa musibah.

"Kiranya bantuan yang kami serahkan ini dapat ber-manfaat untuk meringankan beban bapak ibu sekalian",ujar Pontas seraya menyerahkan bantuan secara simb-olis. Ditambahkan, agar bantuan yang diserahkan tidakdilihat dari besaran nilainya, namun dapat dimaknaisebagai wujud kebersamaan dan kepedulian pemerin-tah yang turut merasakan kondisi yang sedang menim-pa para korban.

Sebelumnya, Kades Hutanamora Monter Simangun-song, mengucapkan terima kasih atas perhatian dankepedulian yang diberikan Pemkab Tobasa terhadap war-ganya yang ditimpa musibah. Terkait kronologis kejadi-an, disebutkan, kebakaran di Dusun Sibitara tersebutterjadi pada Jumat (14/04) lalu, diperkirakan sekitarpukul 16.00 Wib. Diterangkannya, kebakaran tersebutmenyebabkan 9 (Sembilan) unit rumah warga besertaharta benda di dalamnya hangus dilalap api. Untukmencegah kebakaran yang meluas, disebutkan, 3 (tiga)unit rumah warga lainnya terpaksa dirusak.

Ditambahkan, para korban kebakaran yang rumahnyahabis terbakar adalah, Santo Sibarani (36th), Bistok Si-manjuntak (85th), Tumpal Manurung (64th), Natal Halo-moan Napitupulu (44th), Ardin Simanjuntak (69th),Karmel Simanjuntak (50th), Elman Napitupulu (36th),Nurlaini Napitupulu (29th) dan Jonni Simanjuntak (41th).Sedangkan warga yang rumahnya terpaksa dirusak, yak-ni Ramlan Napitupulu (44 th), Togu Tua Napitupulu (46th) dan Hiras Pasaribu (46 th).

Memperhatikan kondisi iklim dan cuaca saat ini, ser-ta belajar dari musibah kebakaran di Sibitara tersebut,Camat Balige Sahala Siahaan menghimbau warganya,supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan bahan bakarminyak dan gas. Katanya lagi, warga juga harus mem-perhatikan kondisi pemadaman listrik saat ini, karenaitu, dalam pemanfaatan listrik katanya perlu juga per-hatian khusus. (Tmg)

ada orang-orang yang tidak tulus memberantas korupsiberada di struktural KPK."Jangan begitu menyimpulkan-nya (tubuh KPK belum bersih).Artinya kalau ada merekayang pada waktu itu di KPK hanya ingin berlindung dieksistensi masyarakat untuk berbuat di luar profesion-alisme, itu jangan di KPK.Dulu saya inginnya sepertiitu.Sekarang malah saya yang masuk," ujarnya.

Saat ditanya kasus Century, Antasari pun engganmengomentari. "Loh, nanti hubungan ke saya-nya apa.Saya kan mantan. Mantan jangan ditanya lagi lah," tukas-nya. (red)

Korban Kebakaran

Antasari Enggan

"Ada enam isu strategis dalam RKPA 2015," ujar Prof.Abubakar di hadapan Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasarud-din, MM dan sejumlah pimpinan SKPK.

"Pertama, penurunan angka kemiskinan dan penga-ngguran," lanjut profesor kelahiran Gayo Lues tanpamenjelaskan secara rinci besarnya angka kemiskinan danpengagguran dimaksud.

Prof. Abubakar juga menyebutkan isu strategis lainyang menjadi perhatian serius bagi pemerintah Aceh,diantaranya reformasi birokrasi dan kelanjutan perdama-ian, peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan dannilai tambah produksi, peningkatan kualitas pendidikandan kesehatan serta peningkatan investasi.

Sehubungan dengan penyusunan RKPD KabupatenAceh Tengah tahun 2014, akademisi asal Unsyiah itumeminta agar disesuaikan dengan RKPD Provinsi Aceh."Untuk menjamin konsistensi maka penyusunan RPJMDProvinsi dan Kabupaten/Kota harus mengacu pada pasal8 Permendagri No.54 tahun 2010," pungkas sang profe-sor.

Di tempat yang sama, Bupati Aceh Tengah memintaagar Musrenbang RKPD Kabupaten Aceh Tengah 2014dapat melahirkan berbagai program kegiatan yang ber-manfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan prin-sip efisein dan efektif.

"Nilai APBD kita Rp.970 milyar, tidak sampai Rp.1 tril-iyun. Oleh karenanya harus dialokasikan untuk programyang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,bukan segelintir orang" ujar Nasaruddin.

Nasaruddin juga secara gamblang memberi penjela-san tentang arah kebijakan pembangunan Aceh Tengahdengan tetap berpegang pada visi dan misi daerah, yaitumengundang kemakmuran dan menghalau kemiskinan.

"Intinya kesejahteraan masyarakat harus meningkatsesuai dengan visi dan misi daerah" lanjut Nas.

"Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tetap konsis-ten untuk memberikan fokus pada pemberdayaanekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikandan kesehatan serta implementasi syariat Islam untukmewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sejahtera,"jelas Nasaruddin. (r)

Tingginya Kemiskinan

Ilham warga dusun 3 desatersebut mengatakan pada war-tawan BNO, Senin (17/3), Pem-bangunan pagar kantor Kades ituberukuran lebar 16 meter, panjang24 meter dan tinggi 125 cm diker-jakan 3 (tiga) orang tukang ban-gunan dengan anak tukang(kernek-red) 2 orang dengansistem upah kerja borongan per-meter.

Akan tetapi proyek itu terhen-ti ditengah jalan dikarenakan ke-habisan bahan bangunan ujar il-ham selaku Kepala Tukang pem-bangunan paga kantor yang di-maksud.

Tambah Ilham, Kades SungaiPriok (SB), "memang sudah mem-bayar upah tukang namun masihtertunggak selama 6 (enam)minggu, ketika akan ditemui ke-

pala tukang soal upah kerja say-angnya dia tidak berada ditempat.Baik dikantor maupun dikedia-mannya. Bahkan dihubungihandphone selulernya pun tidakjuga aktif".

Setelah di intai beberapa haribarulah kepergok (bertemu-red) dikediamannya. Dan SB mengata-kan, akan secepatnya membayarupah borongan kerja mereka (pe-

kerja tukang-red).Untuk keseimbangan pember-

itaan wartawan mencoba meaku-kan konfirmasi Kades Sei Priuk.Dia mengatakan bangunan pagarkantor Kades itu dibangun dariDana Bantuan Provinsi SumateraUtara tahun 2013 dikerjakan padatukang dengan sistem borongan 80ribu rupiah per meternya. Kata SB.(WR)

Hal ini tentu membuat masyarakatgeram dan meminta Plt Walikota Medan,Dzulmi Eldin, untuk segera meratakanbangunan Center Point yang terletak diJln. Veteran, Kelurahan Gang Buntu,Kecamatan Medan Timur. Bentuk peno-lakan berdirinya bangunan Center Pointini seperti yang dilakukan salah satuLembaga Bantuan Hukum (LBH) YayasanCitra Keadilan.

"Bagunan Center Point harus segeradiratakan. Sebab bangunan ini dibangundiatas tanah sengketa. Tentu ini perbua-tan melawan hukum. Karena itu ban-gunan ini jelas merugikan banyakmasyarakat dan kita meminta Plt Waliko-ta untuk segera meratakan bangunantersebut," tegas Ketua Yayasan CitraKeadilan, H. Hamdani, SH, M. Hum, Ming-gu (16/3).

Menurutnya, sejauh ini bangunan Cen-ter Point belum memiliki amdal dan ijinbangunan yang mengakibatkan lingkun-gan dirugikan dan negara juga dirugikandari sektor retribusi izin bangunan.

Hamdani menilai, pemerintah seolah

Pembangunan Pagar

- olah mendiamkan dan membiarkan ka-sus ini. Padahal sebelumnya RahudmanHarahap, Abdillah (Walikota Medan NonAktif dan Mantan Walikota

Medan), dan Handoko Lie telah diteta-pkan menjadi tersangka oleh penyidik Ke-jaksaan Agung RI terkait kasus dugaankorupsi pengalihan hak tanah PT KAI yanghingga saat ini belum ada realisasinya.

Maka dari itu, melihat sikap pemerintahyang demikian, pihaknya telah melayang-kan surat permohonan pembongkaran ban-gunan Center Point kepada Plt WalikotaMedan, guna segera membongkar bangunanyang merugikan banyak orang tersebut.

"Kami telah mengirim surat kepada PakDzulmi Eldin, pada 14 Maret lalu dengannomor surat 104/YCK-S/III/2014. Mela-lui surat ini kami mendesak agar PemkoMedan segera membongkar rata bangunanCentre Point, yang terdiri dari RumahSakit Murni Teguh, Plaza Lotte Mart,Karibia Boutique Hotel, Inti United danlainnya. Sebab bangunan yang berdiri inijelas bersalah dan dapat merugikan," te-gasnya. (HM/Tim)

Plt Walikota

for Development of Economics and Finance (Indef), EnnySri Hartati, saat diskusi "kerahasiaan Data Nasabah danTax Ratio" di Jakarta, Selasa (18/3).

Demikian juga dengan data seratus orang kaya versimajalah Forbes membuat potensi pajak dari rekeningmereka mencapai triliunan. "Itu potensi pajak merekatriliunan," ujar Enny.

Selain itu, rekening korporasi juga dapat menjadi sum-ber alternatif mengejar potensi pajak. Untuk korporasibisa dilihat statistik industri total aset perusahaan itubisa memperoleh penerimaan pajak. "Misal PPN itu per-hitungan secara teoritis 10% nilai tambah hampir samadengan GDP," katanya. (in)

mah sakit, setidaknya pihak rumah sakit mendatangkan drpengganti untuk pasien yang butuh perawatan atau menyedi-akan dr jaga yang siap terhadap segala kemungkinan sakitpasien". Kesal sumber.

Namun sampai ibu saya meninggalpun dr yang sayatelepon dan sms sebelumnya belum juga merespon. Be-lakangan hanya menjawab melalui sms, "Tadi ada tele-pon saya ya?," papar sumber yang tidak mau disebut-kan namanya.

Inilah potret pelayanan salah satu RS di kota besarmetropolitan. Sementara Menteri Kesehatan RI, dr. Naf-siah Mboi, Sp.A, MPH, yang sedang giat-giatnya meng-galakkan Indonesia sehat, ternyata masih ada juga dite-mukan suatu RS mengecewakan yang jauh dari harapanpasien untuk mendapat pelayanan yang baik, sehingakebutuhan masyarakat dalam pelayanan jaminan kese-hatan bisa-bisa tidak terwujud. Papar sumber menyindirtajam.

Dari pantauan Tim Investigasi di lapangan, RS MSsemakin banyak saja dikunjungi para pesakit, baik itudari dalam kota maupun luar kota. Ditempat terpisahPimpinan RS ketika akan di konfirmasi tetapi tidak be-rada ditempat. (INF75)

Banyak Potensi

Pelayanan Rumah Sakit

Persetujuan itu dituangkan dalam Su-rat Presiden (Suspters) N0. R13/Pres/02/2014 tentang 22 RUU PembentukanProvinsi, Kabupaten, Kota, Kepada ket-ua DPR RI, Marzuki Ali. Suspres angditandatangani pada akhir Februari ke-marin, memiliki sifat yang sangat segera.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemen-trian Dalam Negeri telah mengirim Sus-pres tersebut lewat faks kepada BupatiTapanuli Selatan (Tapsel) H. Sayhrul MPasaribu SH, Jumat (7/3) siang.

"Alhadulillah, harapan dan perjuangankita rakyat Tapanuli Bagia Selatan di daer-ah dan perantauan telah disetujui Pres-iden," Kata Bupati Tapsel H Syahril M

Pasaribu SH, pada penutupan festifalnasid tingkat sumut di Pesantren Mod-ern Darul Mursyid, desa Simanosor, KecSaipar Dolok Hole, Minggu, (9/3).

Dalam surat itu Presiden memerintah-kan Menteri Dalam Negeri, MenteriKeuangan, dan Menteri Hukum & HAM,untuk mewakilinya dalam pembahasan 22RUU tersebut dengan DPR RI, baik secarabersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Kepada Ketua DPR RI Presiden mem-int agar membahas 22 RUU ini setelah Pe-merintah dan DPR RI menyelesaikan pem-bahsan 4 RUU tentang pembentukan 65Provinsi/Kabupaten dan Kota. Yang dilan-jutkanDPR 23 Oktober 2013. (Was/Red)

Provinsi Sumtra

Manager Sektor Labuhan -Angin, Supra Dekanto (DirekturProduksi PT. Dirgantara Indonesia/Mantan Direktur UtamaPT Nusantara Turbin dan Propolasi), Rodi Cahyawan(Karyawan BAdan Usaha Milik Negara PT. PLN PembangkitSumbagut), dan Muhammada Ali (Karyawan Badan Usaha MilikNegara PT. PLN Pembangkit Sumbagut).

Ia menyatakan dalam proses penyidikan atas dugantindak bpidana korupsi pelaksanaan tender pekerjaanLife Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT)-2.1 dan 2.2Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Bel-awan Tahun 2012, terdapat beberapa dugaan tindak pi-dana korupsi.

Tindak pidana korupsi itu yakni, pekerjaan tidak se-suai dengan kontrak, output mesin yang seharusnya 132MW ternyata hanya 123 MW, dan Pekerjaan Life TimeExtention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.2 Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan tidak dikerjakan.

"Terdapat kemahalan harga dan kotrak yang diaddenn-dum menjadi Rp554 miliar telah melampaui HargaPerkiraan Sendiri yaitu Rp527 miliar," Katanya.

Diperkirakan, kerugian negara untuk sementaradiduga sebesar Euro 2.095.395.08 atau sekitar kuranglebih Rp25.019.331.564. (NZR)

Kejagung Periksa

telah mensukseskan program prasarana airbersih untuk lima dusun di desa Maholidayang meliputi dusun Bobi menerima ban-tuan dana anggaran dari PNPM, dusunPanteken menerima dana anggaran dariPemkab Dairi sebelum pemekaran kabupat-en Pakpak Bharat pada tahun 2004, dusunBungus dan dusun Sipede menerima ban-tuan dari Pemkab Pakpak Bharat pada tahun2005 dari dana anggaran pemekaran kabu-paten tersebut dan dusun 1 Kembang Run-dung menerima bantuan dana dari PNPMpada tahun 2012.

Sekarang masyarakat merasa lega den-gan adanya air bersih yang berjalan lan-car di kampungnya dan masyarakat ber-harap perlu diadakannya perehapan.

Untuk tahun 2014 kepala desa Ma-holida akan mencanangkan Program di-bidang Infrastruktur jalan lingkarKembang Rundung yang menghubungkan

antara dusun Bobi menuju kecamatanKerajaan dan akan membuka jalan barudari dusun Kembang Rundung menujuSMA Sigunung sepanjang +1KM ditam-bah lagi jembatan.

Untuk masalah pembebasan lahan,masyarakat sudah menyerahkan kepadaKepala desanya (Kormuna Zaharuddin Tu-mangger).

Perencanaan ini belum terlaksana kare-na belum adanya dana anggaran dariPemkab Pakpak Bharat dan Pemerintah-an Pusat.

"Saya berharap program ini tetap ber-jalan karena merupakan sarana danprasarana untuk menunjang kegiatanperekonomian sehingga dapat meningkat-kan kesejahteraan masyarakat khususn-ya di desa Maholida kecamatan Sitellu taliureng jehe kabupaten Pakpak Bharat."Ungkapnya. (AAn)

Kepiawaian Sosok

Dalam Keppres yang ditandatangani pada 14 Maret2014 itu, Presiden SBY menilai pandangan dan perlakuandiskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitasdan/atau ras tertentu, melanggar nilai, prinsip perlind-ungan hak asasi manusia.

"Karena itu bertentangan dengan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Un-dang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,"bunyi Menimbang poin b Keppres tersebut.

Presiden juga menjelaskan sehubungan dengan pu-lihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubunganbilateral dengan Tiongkok, maka dipandang perlu sebu-tan yang tepat bagi negara People's Republic of Chinadengan sebutan negara Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam diktum menimbang Keppres itu disebutkanbahwa ketika UUD 1945 ditetapkan para perumus UUDtidak menggunakan sebutan Cina melainkan meng-gunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orangbangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabilakedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia mengakuiIndonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia ke-pada negara Republik Indonesia.

Melalui Keppres No. 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014itu, Presiden SBY mencabut dan menyatakan tidak ber-laku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967.

Selanjutnya, dengan berlakunya Keputusan PresidenNomor 12 Tahun 2014 itu, maka dalam semua kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah or-ang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah men-jadi orang dan/atau komunitas Tionghoa, dan untukpenyebutan negara Republik Rakyat China diubah men-jadi Republik Rakyat Tiongkok.

"Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal diteta-pkan," bunyi Keputusan Presiden yang ditetapkan olehPresiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014itu. (int/red)

SBY Ganti

Demikian disampaikan Dewan Pengurus WilayahSumatera Utara Lembaga Swadaya Masyarakat Peman-tau Korupsi Dan Penyelamat Harta Negara (DPW LSMPERLAHAN) selaku control social dan penegakan hukumdi bumi Pakpak Bharat, senin pertengahan pebruaribulan lalu. Pihaknya juga sudah cukup 'gerah' melihatkondisi itu. Kepada Tim Investigasi pengurus LSMP.Tumangger mengatakan, sangat menyayangkan atasterbengkalainya bangunan debit air di desa sibande yangsudah seperti besi tua terbengkalai tak beroperasi danmubazir.

"Saya sangat menyayangkan bangunan tempat air ituterbengkalai, padahal masyarakat sangat membutuhkanair bersih itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti un-tuk minum, cuci pakaian, memasak dan keperluan lain-nya." Papar Tumangger.

Direncanakan dalam waktu dekat pihak LSM akan me-somasi pemerintah daerah Pakpak Bharat sehubungankebutuhan air masyarakat dan keberadaan bangun terse-but yang terkesan terbengkalai. "Insya Allah kami akansurati pihak terkait sehubungan dengan hal itu," un-gkap Tumangger.

Kabupaten pakpak Bharat adalah salah satu daerahpemekaran untuk kabupaten di provinsi Sumatera Ut-ara yang sudah hampir 10 tahun menjadi Sebuah Kabu-paten.

Dalam proses pembangunannya, Kabupaten ini masihbanyak yang harus dibenahi secara berkesinambungan,antara lain di desa Sibande Kecamatan Sibande dan desaSimpat Rube Kecamatan Kuta Jungak. Masyarakat dis-ana mengeluhkan ketiadaan air bersih untuk memenu-hi kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari hari sep-erti mandi, memasak dan mencuci pakaian.

Bahkan di desa Sibande tangki air dan tower besertainstalasi sudah terpasang dan selesai dikerjakan olehpihak ke tiga (Pemborong). Yang mana proyek prasaranauntuk air bersih berasal dari Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Pak Pak Bharat.

"Saat ini sudah tidak bisa digunakan dan kondisi nyasangat memprihatinkan, padahal anggaran untuk proyekprasarana air bersih tersebut menghabiskan anggaranratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah, cuma apadaya kami pak, kami sudah cukup lelah kemana lagiharus mengadu," keluh romauli salah satu warga di desaSibande kepada wartawan Tim Investigasi. (Inv75)

LSM 'Gerah'

ini, pimpinannya itu mengatakan jikapembangunan gedung tersebut telah pu-tus kontrak. Menurut keterangan dariDirektur RSUD tersebut, mungkin pem-bangunannya akan dilanjutkan setelahpembahasan PAPBD Dairi tahun 2014 ini.

"Tetapi mengenai pencairan dana yangsudah dibayarkan kepada rekanan sesuaihasil pekerjaan di lapangan yang dikata-kan sudah mencapai sekitar 68% itu, tidakdiketahui secara rinci. Sebab pengawasdari Dinas Cipta Karya serta dari DinasKeuangan (Dippeka) sudah datang meli-hat langsung ke lokasi, sehingga merekayang lebih tahu untuk menghitung per-sentase pekerjaan proyek itu," jelasnya.

Ditambahkan, untuk tahun 2013 lalu,ada lima kegiatan pembangunan di RSUDitu yakni bersumber dari DAK Dairi sertaBDB Provsu, yaitu untuk pembangunanruang tunggu rekam medik, apotik, ruanggiji (dapur), ruang rawat inap Mawar sertaruang rawat Melati yang mengalami putuskontrak yang direncanakan dua lantai.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Dai-ri, Martua Anakampun sangat menyayang-kan pemutusan kontrak pembangunan ge-dung di RSUD itu. Sebab kata dia, se-harusnya menyangkut infrastruktur pel-ayanan publik itu harus lebih diutama-kan. "Sebab rumah sakit salah satu tem-

pat vital yang harus disiapkan, apalagi ituuntuk gedung rawat inap. Jadi bagaima-na jika masyarakat sakit akan ditempat-kan dimana?" Pemutusan kotrak itu san-gat kita sesalkan dan harus menungguwaktu lagi untuk pembangunannya nan-ti," ujarnya.

Wakil rakyat itu menuding, keterlambatanpembangunan itu salah satu bukti ketidak-mampuan pejabat di sana, pengguna angga-rannya maupun pelaksana kegiatan dalamhal ini Dinas Cipta Karya dan Tata RuangDairi. "Kenapa sewaktu ketuk palu APBDtahun 2013 dana atau kegitan itu dianggar-kan jika tidak mampu melaksanakan. Begi-tu juga rekanan selaku pemenang tenderseharusnya dikasih sanksi tegas karena tidakmampu menyelesaikan pekerjaan itu tepatwaktu," ungkapnya.

Pengamatan di lapangan, ruang rawatinap melati yang direncanakan dua lantaiitu kondisinya masih sangat memprihatin-kan. Sebab dari lantai dasar belum adayang rampung, hingga ke lantai dua baruberdiri hanya tiang saja.

Meski secara kasat mata kini bangunanitu masih amburadul, sebab lantai dasarsajapun belum ada yang selesai apalagilantai dua, Sekretaris rumah sakit itumengklaim pembangunan sudah menca-pai 68%. (Sim/Tim)

Menggantung Kontrak