- 1. Disusun:Ahdan Ramdani : 201129049Dini Anggraini :
201129010Ega Gunawan : 201129013Refpangga Chandra : 201129008Rizki
Gumilar : 201129002Sigit Permana : 201129025Siska Noviyana :
2011290351
2. BAB IPENDAHULUAN2 3. A. Latar BelakangTanah merupakan salah
satu sumber kehidupan yangsangat vital bagi manusia, baik dalam
fungsinya sebagaisarana untuk mencari penghidupan yaitu
sebagaipendukung mata pencaharian di berbagai
bidangsepertipertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,
industri,maupun yang dipergunakan sebagai tempat untukbermukim
dengan didirikannya perumahan sebagaitempat tinggal.3 4. Ketentuan
yuridis yang mengatur mengenai eksistensitanah yaitu terdapat dalam
Undang-undang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokokAgraria yang selanjutnya disebut UUPA,
merupakanpelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi danair dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.4 5. Adapun pengejawantahan lebih
lanjut mengenai hukumtanah, banyak tersebar dalam berbagai
peraturanperundang-undangan lainnya seperti PeraturanPemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai atas Tanah;Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang PelimpahanKewenangan
Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak atas Tanah; dan
lain-lain.5 6. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan
bagiandari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yangdimaksudkan
di sini bukan mengatur tanah dalamsegala aspeknya, melainkan hanya
mengatur salah satuaspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis
yangdisebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkandalam
Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu:6 7. Atas dasar hak menguasai dari
negara sebagai yangdimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya
macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebuttanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai olehorang-orang baik sendiri maupun
bersama-samadengan orang lain serta badan-badan hukum.7 8. Hak yang
dapat diberikan kepada warga negara, namunada masalah selanjutnya,
yakni warga negara yangmendiami Indonesia bukan hanya warga
negaraIndonesia saja, tetapi ada juga warga negara asing.Masalahnya
adalah bagaimanakah pengaturan secarayuridis mengenai pemberian hak
kepada selain warganegara Indonesia. Berdasarkan latar belakang
diatasKami bermaksud membuat Makalah dengan judul HakWarga Negara
Asing terhadap Penguasaan Tanah diIndonesia.8 9. B. Rumusan
MasalahDari latar belakang tersebut, kami akan membatasipokok
bahasan makalah ini. Kami membatasi masalahmenjadi dua hal,
yaitu:1. Siapa saja yang boleh memiliki hak penguasaan atastanah?2.
Apakah Warga Negara Asing boleh memiliki hakatas tanah?9 10. C.
Tujuan PenulisanAdapun tujuan penulisan makalah ini adalah:1. Untuk
mengetahui siapa saja yang boleh memilikihak penguasaan atas
tanah.2. Untuk mengetahui apakah warga negara asing bolehmemiliki
hak penguasaan atas tanah ataukah tidak.10 11. D. Sistematika
PenulisanBerikut dijelaskan sistematika yang dipakai oleh Kamidalam
peyusunan makalah ini, yaitu: Bab I berisitentang Latar Belakang,
Rumusan Masalah, TujuanPenulisan dan Sistematika Penulisan. Bab II
berisi empatsub pembahasan, yaitu pertama mengenai Subjek HakAtas
Tanah, kedua mengenai status warga negara asingdi Indonesia. Bab
III berisi mengenai Kesimpulan danSaran.11 12. BAB IIPEMBAHASAN12
13. A. Subjek Hak Atas TanahPada asasnya hak milik hanya dapat
dipunyai olehorang-orang, baik sendiri maupun bersama-samadengan
orang lain. Badan hukum tidak dapatmempunyai tanah dengan hak
milik, kecuali badanhukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan
telahdipenuhi syarat-syaratnya. Demikian pasal 21 ayat (1)dan (2)
UUPA.13 14. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UUPA, menurut pasal
21ayat (1) UUPA, hanya warga negara Indonesia saja yangdapat
mempunyai hak milik, sebagaimana telahdijelaskan, bahwa larangan
itu tidak diadakanperbedaan antara orang-orang Indonesia asli
danketurunan asing. Meskipun, menurut pasal 9 ayat (2)UUPA, tidak
diadakan perbedaan antara sesama warganegara dalam hal pemilikan
tanah diadakan perbedaanantara mereka yang berkewarganegaraan
tunggal danrangkap.14 15. B. Status WNA di IndonesiaBerdasarkan
Peraturan Menteri Negara Agraria/KepadaBadan Pertanahan Nasional
Tentang PersyaratanPemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian
OlehOrang Asing, pada pasal 1:Orang asing yang kehadirannya di
Indonesia memberimanfaat bagi pembangunan nasional dapat
memilikisebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentukrumah
dengan hak atas tanah tertentu atau satuanrumah susun yang dibangun
di atas tanah hak pakai atastanah negara. (Pasal 1 ayat 1)15 16.
Orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah orang asing
yang memiliki dan memeliharakepentingan ekonomi di Indonesia
denganmelaksanakan investasi untuk memiliki rumah tempattinggal
atau hunian di Indonesia. (Pasal 1 ayat 2)(Harsono, Boedi. 2004.
Hukum Agraria Indonesia.Jakarta: Penerbit Djambatan. Hlm 295)16 17.
C. Hak Penguasaan Atas TanahWarga Negara AsingPenguasaan tanah oleh
orang asing dan badan hukumasing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia diaturdalam Pasal 41 dan 42 UUPA. Lebih lanjut diatur
dalamPeraturan Pemerintah (PP) nomor 40 tahun 1996tentang Hak Guna
Usaha, hak Guna Bangunan, dan HakPakai atas Tanah dan PP nomor 41
tahun 1996 tentangPemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian
olehOrang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.17 18. Meskipun pada
asasnya hanya orang-orang warga negaraIndonesia tunggal saja yang
dapat memilikitanah, dalam hal-hal tertentu selama dalam waktu
yangterbatas UUPA masih memungkinkan orang-orang asingdan warga
negara Indonesia yang berkewarganegaraanrangkap untuk mempunyai
tanah dengan hak milik.Diberikannya kemungkinan itu adalah atas
dasarpertimbangan peri kemanusiaan.18 19. Pasal 21 ayat 3 UUPA
menentukan, bahwa orang asingyang sesudah tanggal 24 september 1960
memperolehhak milik karena pewarisan tanpa wasiat ataupercampuran
harta karena perkawinan, wajibmelepaskan hak itu dalam jangka waktu
satu tahunsejak diperolehnya hak tersebut. Ketentuan itu
berlakujuga terhadap seorang warga negara Indonesia yangmempunyai
hak milik dan setelah tanggal 24 september1960 kehilangan
kewarganegaraannya.19 20. Jangka waktu satu tahun tersebut dihitung
sejakhilangnya kewarganegaraan Indonesia itu.Bagaimanakah
ketentuannya jika yang menerima hakmilik secara demikian seorang
Indonesia yangberkewarganegaraan rangkap atau jika seorang
pemiliksemula berkewarganegaraan Indonesiatunggal, menurut hemat
penulis (EddyRuchiyat, S.H.), pasal 21 ayat 3 UUPA berlaku
jugaterhadap mereka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4UUPA.20
21. Cara-cara yang disebutkan dalam ayat 3 diatas adalahcara
memperoleh hak tanpa melakukan sesuatutindakan positif yang sengaja
ditujukan pada terjadinyaperalihan hak yang bersangkutan. Demikian
penjelasanpasal 21 ayat 3 UUPA tersebut. Cara-cara lain
tidakdiperbolehkan karena dilarang oleh pasal 26 ayat 2UUPA, juga
beli, tukar menukar, hibah, dan pemberiandengan wasiat (legat).21
22. Memperoleh hak milik dengan kedua cara tersebutdiatas masih
dimungkinkan bagi orang-orang asing danwarga negara Indonesia yang
berkewarganegaraanrangkap, tetapi dalam waktu satu tahun pemilikan
ituharus diakhiri. Bagaimana cara mengakhirinya?22 23. Dikatakan
dalam ayat tersebut, bahwa di dalam waktusatu tahun hak miliknya
itu harus dilepaskan. Kalau hakmiliknya itu tidak dilepaskan, hak
tersebut menjadihapus dan tanahnya menjadi tanah negara, yaitu
tanahyang dikuasai langsung oleh negara. Maksudnya, setelahitu
bekas pemilik diberi kesempatan untuk memintakembali tanah yang
bersangkutan dengan hak dapatdipunyainya, yaitu bagi orang asing
hak pakai dan bagiorang Indonesia yang berkewarganegaraanrangkap,
HGU, HGB, atau hak pakai.23 24. Menurut PP Nomor 41 Tahun 1996
Tentang PemilikanRumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing:
Warganegara asing dapat memiliki rumah yang berdiri sendiridi atas
bidang tanah Hak Pakai atas Tanah Negara(HPTN) atau di atas bidang
tanah yang dikuasaiberdasarkan perjanjian dengan pemegang hak
atastanah. Perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulisdengan
akta PPAT dan wajib didaftarkan.24 25. Sebelum PP Nomor 41 Tahun
1996 terbit, alternatif bagiWNA yang memerlukan rumah/hunian adalah
denganmengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah/bangunan yang sudah
ada di atas sebidang tanah untukdihuni tanpa penguasaan hak atas
tanahnya.Penguasaan tanah oleh penyewa bangunan hanyalahdalam
hubungan dengan perjanjian sewa menyewabangunan tersebut.
Perjanjian sewa menyewa yangobyeknya bangunan tersebut, yang lazim
juga disebuthak atas bangunan, tidak memerlukan akta PPAT danberada
di luar pengaturan PP Nomor 41 Tahun 1996.25 26. BAB IIIPENUTUP26
27. A. KesimpulanSubjek hukum yang memiliki hakpengelolaan,
khususnya yaitu hak milik adalah warganegara Indonesia, badan hukum
nasional yang diberikewenangan oleh undang-undang. Adapun
warganegara asing dan badan hukum asing yang mempunyaiperwakilan di
Indonesia juga mendapatkan hakpenguasaan tanah yang diatur dalam
Pasal 41 dan 42UUPA.27 28. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak
GunaBangunan, dan Hak Pakai atas Tanah jo. PP nomor 41tahun 1996
tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggalatau Hunian oleh Orang Asing
yang Berkedudukan diIndonesia.28 29. Pasal 21 ayat 3 UUPA juga
menentukan, bahwa orangasing yang sesudah tanggal 24 september
1960memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiatatau
percampuran harta karena perkawinan jugamendapatkan hak milik yang
bersifat sementara yangsetelahnya harus diserahkan kembali pada
negara. Cara-cara yang disebutkan seperti diatas adalah
caramemperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakanpositif yang
sengaja ditujukan pada terjadinya peralihanhak yang bersangkutan.29
30. B. SaranBertitik tolak dari kesimpulan pembahasan makalahini,
maka kami menyarankan beberapa hal, yaitu dengankondisi globalisasi
yang sedang terjadi saat ini, makaseharusnya pemerintah membuat
aturan yang bisamempermudah orang asing untuk tinggal
supayanantinya bisa berinvestasi dengan mudah dan tidakterganggu
dengan aturan yang mempersulit.30 31. Adapun
pelanggaran-pelanggaran atas aturan misalnyadengan pencaloan hak
atas penguasaan tanah yangdilakukan antara warga negara Indonesia
dan warganegara asing harus ditindak dengan tegas dan
jugapemerintah membuat aturan preventif supayapersekongkolan antara
warga negara Indonesia danwarga negara asing tidak terjadi.
Kemudian, pemerintahjuga diharapkan memperbaharui kembali aturan
yuridismengenai hukum agrarian di Indonesia ini.31 32. Daftar
PustakaLiteratur Buku:Harsono, Boedi. 2004. Hukum Agraria
Indonesia.Jakarta: Penerbit Djambatan.Ruchiyat, Eddy. 2004. Politik
Pertanahan NasionalSampai Orde Reformasi. Bandung: Alumni.Soebekti.
2004. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Jakarta: PT. Pradnya
Paramita.32 33. Perundang-undangan:UUD 1945 Republik IndonesiaUU
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokok AgrariaUU Nomor 12
Tahun 2006 Tentang KewarganegaraanPP Nomor 40 Tahun 1966 Tentang
Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai AtasTanahPP Nomor
41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan RumahTinggal atau Hunian oleh Orang
Asing33 34. Sumber
Internet:http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com/2012/06/kepemilikan-warga-negara-asing-terhadap.html,
diakses pada tanggal 14 desember2012, pukul
11:00.http://gambiri67.wordpress.com/2009/03/16/hak-atas-tanah-bagi-orang-asing,
diakses pada tanggal 14desember 2012, pukul 11:15.34 35. Sekian dan
Terima Kasih35