Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan

HAK MENDAHULU UTANG PAJAK DALAM KEPAILITAN(KASUS PT. INTI MUTIARA KIMINDO)

OLEHARRIDHO ABDUHDENNI HIDAYAT

KEPAILITANPerlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah:

• Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;

• Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya;

• Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri.

UTANG(Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan)

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

KREDITOR(Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan)

“orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Secara teoretis, kreditor dapat dibedakan menjadi 2 jenis: (1)kreditor dengan jaminan (secured creditor) yang terdiri dari

pemegang hak gadai dan atau fidusia (jaminan benda bergerak), serta pemegang hak tanggungan dan atau hipotek (jaminan benda tidak bergerak); dan

(2)kreditor tanpa jaminan (unsecured creditor) yang dapat memiliki hak istimewa (baik umum, maupun khusus) ataupun tidak.

Golongan Kreditor Dalam Kepailitan

Kreditur separatis adalah Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Kreditur preferen berarti kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas.

Kreditur konkuren atau kreditor biasa adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa).

UTANG PAJAK(Pasal 1 angka 8 UU PPSP)

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

HAK MENDAHULU UTANG PAJAK(Pasal 21 UU KUP)

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap : a.biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; b.biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atauc.biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

PENGADILAN NIAGA

Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas :

• Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;• Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang;• Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang

penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HaKI.

KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA

Kompetensi RelatifKewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing.

Kompetensi Absolutkewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

KASUS PT. INTI MUTIARA KIMINDO• Pada tanggal 27 oktober 2004 PT. IMK digugat pailit oleh

Osville Finance Limited. • Atas gugatan pailit tersebut PT. IMK mengajukan PKPU

pada tanggal 1 november 2004. • Pada tanggal 8 november 2004 Pengadilan Niaga

mengabulkan permohonan PKPU tersebut melalui putusan No.04/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No42/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

• Pada tanggal 15 desember 2004 verifikasi atas utang PT. IMK kepada para krediturnya,hasil verifikasi adalah sebagai berikut :

• Osville Finance Limited dengan piutang sebesar Rp. 24.804.577.211,48.

• Chippingham Agents Limited dengan piutang sebesar Rp.147.563.478.562,50.

• Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Wilayah II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan dengan piutang sebesar Rp. 50.331.398.483,00Total utang PT. Inti Mutiara Kimindo kepada para krediturnya adalah Rp.222.699.454.266,98

Pada tanggal 20 desember 2004 PT IMK berhasil menyusun usulan perdamaian yang diterima secara voting oleh kreditor (Osville dan Chipingham).

Utang pajak yang diterbitkan oleh KPP Grogol Petamburan dianggap sebagai utang pada umumnya. sehingga KPP tersebut pun dianggap sebagai kreditor. Namun kantor pajak mengaku tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberi tahu adanya upaya perdamaian yang dilakukan pengurus PT. IMK tersebut.

• Utang kepada kantor pajak yang jumlahnya mencapai Rp50 miliar akan diselesaikan dengan penyerahan piutang atas nama debitor Multidana Finance B.V dan dengan demikian utang PT. Inti Mutiara Kimindo kepada kantor pajak dinyatakan telah lunas.

• Namun, menurut PT. IMK, pada tanggal 23 maret 2005 Kantor Pajak telah melanggar putusan pengadilan dengan menyita sejumlah rekening milik PT. IMK di BCA, Bank UOB Indonesia, dan Bank Commonwealth. Atas tindakan pemblokiran oleh KPP Grogol Petamburan tersebut PT. IMK kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Atas gugatan tersebut oleh pengadilan niaga (putusan No.01/GUGATANPAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST) dinyatakan bahwa KPP Grogol Petamburan telah melanggar Putusan Pengesahan Perdamaian dan Penetapan Pelunasan dan tindakan penyitaan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan.

PERMASALAHAN

• Apakah utang pajak termasuk dalam pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan?

• Apakah perjanjian perdamaian antara PT.IMK dengan para kreditornya juga berlaku terhadap negara?

• Apakah Pengadilan Niaga berwenang untuk menyelesaikan perkara pelunasan utang pajak?

ANALISA DAN PEMBAHASAN1. Apakah utang pajak termasuk dalam pengertian utang dalam

Undang-Undang Kepailitan?

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 8 UU PPSP menyatakan bahwa Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 Undang-Undang KUP menyatakan “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”

Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, menyatakan bahwa:Hak mendahului untuk tagihan pajak mendahului segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

• biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

• biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang; dan/atau

• biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Utang Menurut UU Kepailitan :Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan wajib dipenuhi oleh Debitor, dan bila tidak dipenuhi memberi haknya kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

UUD 1945 (Amandemen Ketiga) pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Dalam pasal 1137 KUH Perdata disebutkan bahwa “Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.”

Dalam pasal 21 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa :(1)Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang

milik Penanggung Pajak.(2)Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

(3)Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap : a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atauc. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Penjelasan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang PPSP menyatakan:Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

Dari ketentuan undang-undang diatas terlihat bahwasanya utang pajak adalah tagihan yang lahir dari undang-undang dan bukan karena adanya “Perjanjian Utang Piutang” Putusan Mahkamah Agung No.15 K/N/1999 yang menjadi yurisprudensi dalam kasus ini. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak termasuk kreditor dalam ruang lingkup pailit.

Apakah perjanjian perdamaian antara PT.IMK dengan para kreditornya juga berlaku terhadap negara?

Dalam perjanjian perdamaian, Utang pajak PT. IMK kepada KPP Grogol Petamburan dinyatakan lunas. Perjanjian perdamaian hanya berlaku bagi Kreditor Konkuren sebagaimana diatur dalam pasal 162 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi “Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.”

Penjelasan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang PPSP dinyatakan bahwasanya Negara berkedudukan sebagai kreditor preferen.Dengan demikian perjanjian perdamaian yang telah disahkan hanya berlaku bagi kreditor konkuren baik perdamaian yang dicapai setelah debitor dinyatakan pailit sesuai Pasal 162 Undang-Undang Kepailitan atau perdamaian yang berhasil setelah melalui proses PKPU sesuai Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan.Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa “Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).”

Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa “Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan"

Untuk perdamaian didalam proses PKPU dimana debitor belum berstatus pailit, maka kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai/fiducia atau hak tanggungan dapat menerima kompensasi yang ditawarkan oleh debitur sebagaimana dimaksud Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan atau mengeksekusi haknya, demikian juga bagi kreditur yang mempunyai kedudukan istimewa sebagaimana Kantor Pelayanan Pajak, ia tidak terikat atas penyelesaian perdamaian yang diselesaikan melalui jalur PKPU sebagaimana kasus PT. IMK ini.KPP dapat menerima penyerahan piutang atas nama debitor Multidana Finance BV atau bila tidak mau menerimanya dapat menerapkan tagihan utang pajak sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (3) dari Undang-Undang berbunyi:"Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang- undang”

Apakah Pengadilan Niaga berwenang untuk menyelesaikan perkara pelunasan utang pajak?

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dibatasi hanya melalui keberatan ke Ditjen Pajak, banding ke Pengadilan Pajak, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 25, 27 UU KUP dan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak).

Sehingga bukan kewenangan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa pelunasan utang pajak PT. IMK karena dalam penyelesaian utang pajak ini harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit karena mempunyai kedudukan hak istimewa dalam penyelesaiannya.

KESIMPULAN• Utang pajak tidak termasuk kedalam pengertian utang dalam Undang-

Undang Kepailitan atau berbeda dengan utang perdata. Hal ini dikarenakan:a. Berdasarkan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP Jo. Pasal 21 (1) UU KUP Jo. Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata Jo. Pasal 60 UU Kepailitan, utang pajak merupakan suatu hak istimewa yang dimiliki oleh Negara, sehingga Negara berkedudukan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak, dengan demikian kedudukan utang pajak berada di atas utang kreditur separatis dan kreditur konkuren.b. Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 7 Undang-Undang PPSP Jo. Pasal 41 ayat (3) beserta penjelasannya menyatakan bahwa adanya pengajuan keberatan atau permohonan banding tetap tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Dan dengan demikian seharusnya penyelesaian penagihan utang pajak ini berada diluar jalur proses pailit karena mempunyai kedudukan hak istimewa dalam penyelesaiannya.

• Berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Kepailitan, perdamaian yang disahkan hanya berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak yang didahulukan (kreditor konkuren), dan perdamaian tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur yang diistimewakan. Sehingga dengan demikian maka tindakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 29 Desember 2004 yang mengesahkan perdamaian melalui putusan No. 04/PKPU/2004/PN.Niaga.JKT.PST. jo Nomor 42/PAILIT/2004/PN.NIAGA. JKT.PST ini tidak tepat.

• Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang. Undang-undang memberi kewenangan khusus pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur tangan Pengadilan. Dengan demikian pengadilan Niaga tidak berwenag untuk memproses dan memutuskan perkara utang pajak.