-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
1/25
Menganyam Kiat Memperjuangkan Hak-HakMenganyam Kiat
Memperjuangkan Hak-Hak
Masyarakat Adat di IndonesiaMasyarakat Adat di IndonesiaSebuah
Pendekatan Berperspektif Hukum Internasional
Hak Asasi Manusia
Oleh
Eddie Riyadi Terre
ipresentasikan Pertama Kali
pada !raining Monitoring Hak "konomi# Sosial dan Budaya$% &
'( Agustus '))' di Hotel Bumi *iyata# epok
+akarta
iselenggarakan oleh
,P"S & ,embaga Penelitian# Pendidikan dan Penerangan
"konomi dan Sosial# +akarta
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
2/25
Menganyam Kiat Memperjuangkan Hak-HakMenganyam Kiat
Memperjuangkan Hak-Hak
Masyarakat Adat di IndonesiaMasyarakat Adat di Indonesia
Sebuah Pendekatan Berperspektif Hukum Internasional Hak Asasi
Manusia
.
Oleh Eddie Riyadi Terre
P"/AH0,0A/
Kurang lebih 350 juta penduduk dunia ini adalah indigenous
peoples.1 Sebagian besarnya
hidup di daerah-daerah terpencil. Mereka terdiri dari kurang
lebih 5000 masyarakat yangmenyebar mulai dari masyarakat hutan
(forest peoples) di ma!"n hingga masyarakat adat
(tribal peoples) di #ndia dan merentang dari suku #nuit di
rktika hingga masyarakat b"rigindi ustralia. $ada umumnya mereka
menduduki dan mendiami %ilayah yang sangat kaya
mineral dan sumber daya alam lainnya.&
'e%asa ini seiring gencarnya gerakan hak asasi manusia gerakan
memperjuangkan
hak-hak masyarakat adat pun semakin menemukan bentuk dan
%adahnya.3amun perhatian
internasi"nal ini bukanlah sebuah *en"mena baru. $erhatian ini
sudah muncul sejakpertengahan pertama abad sembilan belas berupa
perhatian terhadap masyarakat asli
(aborigine) dan pribumi (tribal) di %ilayah-%ilayah k"l"ni.+#su
masyarakat adat ini akhirnya
memasuki %ilayah perbincangan $,, secara khusus berkat inisiati*
Mr. he" an ,"en.$ada tahun 1/& dibentuklah 2"rking r"up "n
#ndigen"us $"pulati"ns meskipun baru
sebagai pre-sessionalkel"mp"k kerja dari Subc"mmissi"n "n
$reenti"n "* 'iscriminati"n
and $r"tecti"n "* Min"rities (sekarang bernama Sub-4"mmissi"n "n
the $r"m"ti"n and$r"tecti"n "n uman 6ights). Kel"mp"k kerja
tersebut mulai bekerja pada tahun 1/& dengandua tugas p"k"k
yaitu7 pertama, membuat kriteria untuk menentukan k"nsep
tentang
indigenous peoples,dan kedua,mengembangkan standar sebagai
ped"man bagi negara-negara
angg"ta $,, dalam kaitan dengan hak-hak masyarakat asli pribumi
adat dan min"ritas di%ilayah kedaulatannya masing-masing.5
8 ulisan ini merupakan ersi update dari ersi sebelumnya yang
dipresentasikan dalam raining
M"nit"ring ak 9k"n"mi S"sial dan ,udaya yang diselenggarakan
"leh :$39S ; :embaga $enelitian
$endidikan dan $enerangan 9k"n"mi dan S"sial 1/ ; &
(&&) gustus &00& di "tel ,umi 2iyata 'ep"k
#2# aailable
"nline at7 http7??%%%.i%gia."rg?p"[email protected]/.
&
http://www.iwgia.org/pop_up.html?id=3http://www.iwgia.org/pop_up.phtml?id=309http://www.iwgia.org/pop_up.phtml?id=309http://www.iwgia.org/pop_up.html?id=3http://www.iwgia.org/pop_up.phtml?id=309
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
3/25
Keprihatinan internasi"nal itu tidak terlepas dari masalah yang
dihadapi indigenouspeoples; atau apa pun istilah dan namanya ; di
seluruh dunia. $ada dasarnya masalah yang
mereka hadapi sangat beragam.D ntuk memudahkan kajian di sini
saya kel"mp"kkan
masalah-masalah itu dalam tiga masalah utama. Saya katakan
sebagai masalah utama karena
memang ketiga masalah itulah yang sering menjadi inti perjuangan
dan gerakan masyarakatadat di seluruh dunia. Masalah itu
adalahpertama,masalah hubungan masyarakat adat dengan
tanah %ilayah dan sumber daya alam di mana mereka hidup dan dari
mana mereka
mendapatkan penghidupannyaE kedua,masalahself-determinationyang
sering berbias p"litikdan hingga sekarang masih menjadi perdebatan
sengitE ketiga, masalah identification yaitu
s"al siapakah yang dimaksudkan masyarakat adat itu apa saja
kriterianya apa bedanya
dengan masyarakat yang bukan adat?asli?pribumi (non-indigenous
peoples).F
'alam karya ini saya menc"ba mengangkat ketiga masalah utama itu
dengan
penekanan pada masalah pertama yaitu hubungan masyarakat adat
dengan tanah %ilayah dan
sumber daya alamnya.#tulah tujuanpertamadari tulisan ini. ujuan
keduaadalah memetakanp"sisi dan hak-hak masyarakat adat dalam hukum
internasi"nal hak asasi manusia. Ketiga
tulisan ini menguraikan mekanisme perlindungan internasi"nal
hak-hak asasi manusia yangbisa digunakan untuk memperjuangkan
hak-hak masyarakat adat. Kedua hal yang disebutkan
terakhir ini saya pandang penting diketengahkan terutama dalam
kerangka ad"kasi mulai darim"nit"ring dan inestigasi hingga ke
mekanisme yudisial dan n"n-yudisial yang berdampak
pada penyelesaian masalah-masalah masyarakat adat. Saya juga
menc"ba mena%arkan strategi
dan kiat tingkat l"kal #nd"nesia berdasarkan pendekatan
internasi"nal tersebut.
P"1MASA,AHA/2,OBA,MAS3A1AKA!AA!
$4 Hubungan dengan !anah# *ilayah dan Sumber aya 5Alam6
Masalah yang paling krusial dan urgen untuk dipecahkan adalah
s"al tanah. Masalah inisebenarnya bera%al dari adanya d"ktrin
kepemilikan (doctrine of dispossesion) terhadap
daerah-daerah yang disebut sebagai terra nullius tanah tak
bertuan. Kaum k"l"nialis dan
penyebar agama (Kristen) dari 9r"pa beranggapan bah%a
tanah-tanah yang mereka datangi ituadalah tanah yang tidak
berpemilik. Kalaupun mereka menjumpai manusia lain di tanah
atau
negeri yang mereka datangi itu mereka menganggapnya sebagai
=makhluk yang perlu
dit"batkan dan diadabkan>. '"ktrin ini berimplikasi lebih
lanjut pada teralienasinyamasyarakat adat dari tanah di mana mereka
hidup dan tinggal. $adahal bagi masyarakat adat
tanah bukanlah sekadar sebagai sumber penghidupan secara
ek"n"mi. #a lebih dari itu.
D :ihat 9rica-#rene . 'aes Indigenous Peoples and Their
Relations to Land *inal %"rking paper4"mmissi"n "n uman 6ights
9?4.+?Sub.&?&001?&1 11
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
4/25
ntuk menggambarkan hubungan masayarakat adat dengan tanahnya
berikut ini sayamengutip pendapat dan pandangan beberapa pakar
masyarakat adat. $r"*es"r 6"bert .
2illiams mengatakan bah%a
masyarakat adat telah menekankan bah%a dasar spiritual dan
material dari identitas kultural mereka
dipertahankan "leh hubungan mereka yang unik dengan %ilayah
tradisi"nal mereka yang turun
temurun.&
$r"*es"r
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
5/25
'ari berbagai paparan di atas 'aes kemudian menggarisba%ahi
sejumlah elemen yangbersi*at unik bagi masyarakat adat. Keunikan
itu dapat digambarkan sebagai berikut7 (i) suatu
hubungan erat muncul antara masyarakat adat dengan tanahnya
terit"ri dan sumber daya yang
terdapat di dalam dan di atas tanah atau terit"ri merekaE (ii)
hubungan ini memiliki berbagai
dimensi s"sial kultural spiritual ek"n"mis dan p"litik dan juga
mengimplikasikan adanyatanggung ja%abE (iii) dimensi k"lekti* dari
hubungan ini merupakan sesuatu yang sangat
signi*ikanE dan (i) aspek lintas-generasi dari hubungan semacam
itu juga bersi*at krusial bagi
identitas masyarakat adat dan bagi kelangsungan hidup serta
iabilitas (kelanggengan)budayanya.1&
Selanjutnya 9rica 'aes menata berbagai pr"blem utama tersebut
dalam sebuah
kerangka analitis yang akan sangat membantu mengklari*ikasi
permasalahan itu sendiri dansekaligus mengidenti*ikasi berbagai
s"lusi yang mungkin. Kerangka analitisnya akan
diuraikan seperti berikut.13
Pertama,negara gagal menyatakan pengakuannya terhadap hak
masyarakat adat atastanah terit"ri dan kepemilikan. da dua hal yang
termasuk dalam kateg"ri ini yaitu7
kegagalan negara mengakui eksistensi masyarakat adat dalam hal
peman*aatan penguasaandan pemilikan lahanE dan kegagalan negara
menentukan status hukum yang tepat kapasitas
yuridis yang memadai dan hak-hak hukum lainnya yang
penting.Kedua,negara masih mengeluarkan dan memberlakukan
undang-undang dan kebijakan-
kebijakan diskriminati* yang mempengaruhi masyarakat adat dalam
kaitan dengan
kepemilikan mereka atas tanah. ndang-undang dan kebijakan itu
bisa berupa tiga hal yaitu7undang-undang yang berkaitan dengan
pengingkaran hak-hak masyarakat adat atas tanah dan
sumber dayanyaE d"ktrin ke%enangan mengikuti pertemuanE dan
penghapusan perjanjian dan
hak atas tanah.Ketiga,negara tidak mampu mengusahakan dan
menetapkan garis batas tanah yang
menjadi %ilayah =kedaulatan> masyarakat adat. ,erdasarkan
*rekuensi dan cakupan berbagai
gugatan (complaint) yang muncul masalah yang paling parah
sekarang ini adalah kegagalannegara menetapkan atau menentukan
garis batas %ilayah.1+$enentuan garis batas tanah adalahsebuah
pr"ses *"rmal dalam mengidenti*ikasi l"kasi yang sebenarnya dan
batas luar tanah atau
%ilayah kekuasaan masyarakat adat. al ini biasanya dilakukan
dengan memberikan tanda
batas di tanah. $engakuan secara hukum atau secara abstrak
terhadap tanah masyarakat adatterit"ri atau sumber daya dapat
menjadi tidak berarti sama sekali jika identitas *isik harta
milik
masyarakat adat tersebut tidak ditentukan atau diberi tanda.
Keempat, negara gagal dalam memberlakukan hukum yang melindungi
tanah-tanahmasyarakat adat. Kegagalan negara ini membuat masyarakat
adat kemudian menyadari bah%a
mereka tidak dapat melindungi hak mereka atas tanah-tanah adat
beserta kekayaan alamnya
karena mereka tidak memiliki sarana yang e*ekti* di hadapan
pengadilan atau tidak memiliki
kemungkinan mendapatkan perlindungan dan penanganan secara
hukum. ,ahkan lebih buruklagi praktik-praktik kekerasan intimidasi
dan kese%enangan justru menghalangi setiap upaya
hukum yang mereka lakukan.
1& 9rica-#rene . 'aes op cit
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
6/25
erkadang di beberapa negara tidak terdapat sistem hukum yang
e*ekti* untukmendapatkan penanganan hukum. ,isa juga masyarakat
adat tidak dapat membayar para
pengacara atau kuasa hukum atau mereka tidak bisa berbicara
dalam bahasa yang biasa
dipergunakan resmi di pengadilan atau badan-badan hukum lainnya.
,ahkan mereka mungkin
juga tidak mampu menempuh perjalanan ke tempat di mana
pengadilan itu berada ataulembaga-lembaga hukum yang relean. tau
mereka memang sungguh tidak tahu bah%a
memang ada pemulihan berdasarkan hukum itu. Sebagaimana halnya
dengan hak-hak asasi
manusia pada umumnya kemiskinan keterpencilan ge"gra*is
perbedaan budaya dan bahasaantara masyarakat adat dengan masyarakat
lain yang mend"minasi negara memang turut serta
menciptakan temb"k yang tinggi parit yang dalam bagi
dimungkinkannya perjuangan
melindungi hak-hak mereka atas tanah %ilayah?terit"ri dan
berbagai sumber daya ataukekayaan alamnya.
Kelimaadalah masalah berkaitan dengan klaim atas tanah dan
pengembalian hak atas
tanah. Kisah yang panjang dan sarat derita berupa penyingkiran
dan pendepakan masyarakatadat dari kepemilikan mereka atas tanah
dan %ilayahnya telah mendatangkan serangkaian
akibat nestapa bagi masyarakat adat. Mereka praktis tidak
memiliki tanah lagi atau memilikitetapi sangat terbatas dan tidak
memadai untuk mempertahankan kelangsungan hidup beserta
kebudayaan mereka. ,arangkali kenyataan seperti itu tidak
mencerminkan keseluruhanpermasalahan masyarakat adat tetapi bagi
kebanyakan masyarakat adat tetaplah masa depan
mereka tergantung pada sejauh mana mereka bisa memper"leh tanah
dan sumber daya yang
diperlukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan ek"n"mi dan
kecukupan dalammemenuhi kebutuhan hidup. Masalah yang paling serius
biasanya muncul di negara-negara di
mana tidak ada upaya penanganan hukum dan tidak tersedia
mekanisme hukum dan p"litik
yang diperlukan untuk mempr"ses atau menyelesaikan klaim-klaim
atas tanah masyarakatadat. da lap"ran bah%a di epal15sebagai misal
sama sekali tidak ada kemungkinan bagi
penanganan hukum atau mekanisme p"litik dan hukum yang bisa
digunakan masyarakat adat.
$adahal mereka praktis sama sekali kehilangan semua tanah dan
sumber daya alamnya.Keenamadalah masalah pengambilalihan
tanah-tanah adat demi kepentingan nasi"naltermasuk demi
pembangunan. Kebijakan hukum k"l"nialisme barangkali merupakan
yang
paling akut di daerah-daerah di mana tanah %ilayah dan sumber
daya yang dimiliki
masyarakat adat dicapl"k begitu saja "leh pemerintah demi
kepentingan ek"n"mi nasi"nal danpembangunan. 'i berbagai belahan
dunia masyarakat adat sedang dihalangi dalam upaya
mereka mengajukan tuntutan pelaksanaan pembangunan yang
mengindahkan nilai perspekti*
dan kepentingan khusus mereka. erpusatnya kekuasaan hukum
ek"n"mi dan p"litik yangsangat besar di tangan negara telah
memperparah masalah pembangunan dan hak-hak
masyarakat adat atas tanah terit"ri dan sumber dayanya. Sebagai
c"nt"h di #nd"nesia
dilap"rkan bah%a pemerintah memang berniat untuk mengh"rmati
adat atau hak-hak
adiluhung masyarakat adat sejauh kepentingan negara tidak
terancamE akan tetapipembangunan ek"n"mi adalah bagian tak
terpisahkan dari kepentingan nasi"nal dan hak
masyarakat adat (yang merupakan =kepentingan khusus> sebagai
la%an =kepentingan umum>
atau =kepentingan nasi"nal>) dengan demikian diabaikan.1D
15 :ap"ran dari Manju Qalthumba et al. kepada Mr. /orld+atch
Paper11& 'esember 1//& hlm. &D.
D
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
7/25
Ketu#uh adalah masalah penyingkiran dan pemindahan (rel"kasi).
$emindahanmasyarakat adat dari tanah mereka dan dari %ilayah
kekuasaan mereka merupakan sebuah
pr"blem k"ntemp"rer yang serius dan me%arnai sejarah kemanusiaan
kita de%asa ini yang
terjadi hampir di seluruh belahan dunia. ,eberapa egara
menganggap tindakan semacam itu
sebagai sebuah s"lusi yang tepat atau cara yang sesuai untuk
=mengalihkan> masalah. rtinyanegara berdalih bah%a tindakan
semacam itu diambil demi =menyelamatkan> masyarakat adat
(bandingkan dengan argumentasi reser0ation untuk bangsa #ndian
di merika Serikat).
Kebijakan seperti itu lebih tepat jika dipandang sebagai
tindakan menunda-nunda pemecahanmasalah yang sebenarnya yaitu
mengak"m"dasikan hak dan kepentingan masyarakat adat
yang terancam atau terkena pelanggaran.
'i sini termin"l"gi pemindahan secara =paksa> digunakan untuk
menggambarkantindakan yang kejam dan berkesinambungan tindakan yang
dilakukan "leh pemerintah
terhadap masyarakat adat yang dilakukan tanpa mempedulikan
kepentingan masyarakat adat
untuk memindahkan mereka dari tanah di mana mereka tinggal dan
hidup.
Kedelapan adalah pr"gram dan kebijakan pemerintah yang tidak
mengindahkan
hubungan masyarakat adat dengan tanah terit"ri dan sumber
dayanya. $r"gram dan kebijakanitu bisa berupa penye%aan tanah
kepada indiidu tertentu (bukan angg"ta masyarakat adat)
yang berakibat pada hilangnya hak masyarakat adat atas tanah
tersebut. al serupa juga terjadipada pr"gram peminjaman dana dengan
jaminan tanah yang didiami dan dimiliki masyarakat
adat dan pr"gram pemukiman. al lainnya lagi yang tampak l"gis
tapi sangat menindas adalah
s"al k"nsep tanggung #a+ab negara. egara mengklaim memiliki
semua tanah dan %ilayahserta kekayaan yang terdapat di dalam
%ilayah kedaulatannya sebagai %ujud tanggung
ja%abnya bagi kesejahteraan seluruh rakyat negaranya. Qang tidak
kalah seriusnya adalah
s"al campur tangan negara untuk mengurus tempat-tempat suci dan
upaya pelestarian budaya.ampaknya baik. Qang menjadi s"al adalah
kalau campur tangan negara itu kemudian
bertentangan dengan kebiasaan atau keyakinan masyarakat adat
dalam ritus berkaitan dengan
tempat suci tersebut. palagi jika campur tangan negara kemudian
bermakna sebagaipelarangan tersembunyi bagi praktik dan praksis
religius dan kultural masyarakat adat yangbersangkutan.
Kesembilan, negara gagal melindungi keutuhan lingkungan tanah
dan %ilayah
masyarakat adat. Masalah degradasi atau kerusakan lingkungan dan
masalah yang berkaitandengan pembangunan memberikan ilustrasi
tentang kegagalan negara atas sebuah isu yang
khusus yaitu melindungi keutuhan tanah %ilayah dan sumber daya
masyarakat adat dari
dampak-dampak buruk yang terjadi baik secara langsung maupun
tidak langsung. :ebih jauhlagi pers"alan ini berkaitan dengan
masalah lingkungan gl"bal selain juga dengan kebijakan
perlindungan atau pelestarian lingkungan di tingkat
nasi"nal.
Kesepuluh adalah masalah peman*aatan dan pengel"laan tanah serta
sumber daya di
dalamnya dan internal self-determinationdalam kaitan dengan
tanah %ilayah dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat adat. Sebuah
dimensi penting untuk menguatkan klaim
kepemilikan masyarakat adat atas tanahnya adalah diberikannya
kesempatan bagi mereka
untuk meng"ntr"l tanah %ilayah dan sumber dayanya melalui
institusi-institusi l"kal yangmereka miliki. Kendati hak atas tanah
%ilayah dan sumber daya alam kemudian menjadi kuat
di satu sisi tetapi di pihak lain kemungkinan untuk
mempraktikkan internal self-
determination(penentuan nasib sendiri sebuah suku bangsa atau
sebuah masyarakat tertentuyang berada dalam %ilayah yurisdiksi
suatu negara) ; berupa %e%enang untuk meng"ntr"l
pembuatan keputusan berkaitan dengan pembangunan peman*aatan
sumber daya alam
F
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
8/25
pertimbangan manajemen dan k"nserasi tetap tidak diperhatikan.
Sebagai c"nt"h di satu sisimasyarakat adat mungkin saja bebas
melaksanakan kegiatan ek"n"mi tradisi"nal mereka ;
semisal berburu menangkap ikan berburu dengan memasang perangkap
mengumpulkan hasil
hutan atau bertani ; tetapi di pihak lain mereka bisa saja tetap
tidak bisa meng"ntr"l
pembangunan yang justru menghancurkan dan menghalangi
kegiatan-kegiatan seperti itu.
2. Self-etermination17
Masalah kedua adalah s"al self-determination K"nsep
self-determination berasal dari
argumentasi *il"s"*is eksistensial yaitu bah%a manusia adalah
makhluk yang "t"n"m dan jugamemiliki harkat dan martabat yang sama
dengan sesamanya.'1 K"nsep ini mulai menjadi
perbincangan internasi"nal dalam pengertian hukum dan p"litik
pada era $erang 'unia #.
$residen 2""dr"% 2ils"n menghubungkan prinsip self-determination
ini dengan cita-citadem"krasi liberal ,arat (merika) dan
aspirasi-aspirasi kaum nasi"nalis 9r"pa. '& Menurut
$r"*es"r dikutip dalam
S.
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
9/25
$enegasan serupa juga dikemukakan "leh $r"*es"r 9rica-#rene .
'aes. #a mengatakanbah%aself-determinationmensyaratkan adanya
sebuah pr"ses
yang dengan itu masyarakat adat bisa bergabung bersama
masyarakat lainnya dalam membangun egara
berdasarkan kesepakatan bersama dan prinsip keadilan setelah
bertahun-tahun sebelumnya terkungkung
dalam is"lasi dan eksklusi. $r"ses ini tidak memerlukan
asimilasi indiidual sebagaimana %arga negarapada umumnyaE yang
dibutuhkan adalah pengakuan dan pelibatan setiap "rang dari
berbagai latar
belakang dalam membangun egara secara bersama dan berdasarkan
kesepakatan bersama yang adil.22
Masih dalam pemahaman yang sama $r"*es"r :e" r"ss dari 3letcher
.chool of La+and "iplomacy membedakan self-determination itu atas
dua yaitu pertama, right to self-
determination yang berarti hak yang bersi*at sekali dan tidak
dapat dipecah ; untuk
membentuk suatu negara (atau integrasi atau as"siasi). Kedua,
right of self-determinationyaitu hak yang bersumber dan sekaligus
merupakan k"nsekuensi dari hak jenis pertama di atas
(right to self-determination). Misalnya hak menentukan bentuk
negara (republik atau
kerajaan) hak menentukan sistem pemerintahan (presidensiil atau
parlementer) sistem
ek"n"mi (liberal atau terk"ntr"l) dan sistem budaya tertentu.
Semuanya itu berada dalamk"ntr"l pengaturan dan kebijakan negara
bersangkutan.24'alam k"nteks perlindungan hak
masyarakat adat 9rica 'aes dalam studinya tentang hubungan
masyarakat adat dengan tanah
%ilayah dan sumber daya menegaskan bah%a entah apa pun bentuk
negara dan sistempemerintahan di mana masyarakat adat berada dan
hidup bagaimanapun juga mereka tetap
(dan harus diperjuangkan tetap) memiliki ke%enangan mengel"la
sendiri dan mengurus
sendiri tanah dan kekayaan di dalamnya tetap hidup berdasarkan
sistem nilai dan religiusyang mereka yakini sistem ek"n"mi dan
budaya yang mereka %arisi dari nenek m"yang
mereka.25
4 Identitas
#stilah indigenous peoplesbiasanya digunakan untuk merujuk pada
"rang-"rang dan kel"mp"kyang merupakan keturunan p"pulasi asli yang
tinggal di sebuah negara. #stilah #nggris
=indigenous> berasal dari bahasa :atin =indigenae> yang
digunakan untuk membedakan antara
"rang-"rang yang dilahirkan di sebuah tempat dan mereka yang
datang dari tempat lain(=ad0enae>). Sebab itu akar semantik dari
istilah tersebut mempunyai elemen k"nseptual
berupaprioritas dalam +aktu.&5
Sampai sekarang tidak ada de*inisi yang secara uniersal
disetujui dari istilah=indigenous peoples>. Kesulitan dalam
menentukan de*inisi yang secara umum diterima
mungkin merupakan hasil dari *akta bah%a indigenous
peoplessangatlah berariasi dalam
&& 9rica-#rene . 'aes =S"me 4"nsiderati"ns "n the 6ight
"* #ndigen"us $e"ples t" Sel*-'eterminati"na>
3 Transnational La+ and 6ontemporary Problems1 / (1//3).&3
'ikutip dari
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
10/25
budaya dan struktur s"sial&Dsehingga =tidak dapat diterapkan
sebuah de*inisi yang tepat daninklusi* dengan cara yang sama di
seluruh dunia>.&Flasan lain adalah si*at dari p"litik
itu
sendiri. ,eberapa negara keberatan dengan penggunaan istilah
=indigenous> yang ditujukan
kepada sebagian dari masyarakat mereka sementara yang lain
sangat keberatan dengan
penggunaan istilah =peoples> karena dapat berimplikasi pada
munculnya hak menentukannasib sendiri (right to
self-determination).&
,ahkan dalam K"nensi #:O 1D/ dibedakan antara indigenous peoples
dan tribal
peoples. 'alam k"nteks #nd"nesia hal ini akan mendatangkan
kerumitan lagi. Oleh karena itusebagai usulan a%al Sandra M"niaga
dan Stephanus 'ju%eng mengusulkan penerjemahannya
menjadi sebagai berikut7 indigenous peoplesditerjemahkan menjadi
=bangsa pribumi> dan
tribal peoples diterjemahkan menjadi =masyarakat adat>.&/
kan tetapi dalam k"nteksinternasi"nal yang lebih p"puler digunakan
sekarang ini adalah indigenous peoples. ,ahkan
untuk menghindari kerancuan dalam pemahaman dan pena*siran yang
berkaitan dengan isu
self-determination,katapeoplesdiganti denganpopulations4(
'ari berbagai de*inisi yang dikemukakan baik "leh para pakar
maupun lembaga
internasi"nal semisal $,, dan #:O de*inisi yang paling banyak
dirujuk adalah de*inisi yangdisusun "leh
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
11/25
Kalau kita perhatikan de*inisi ini mengandung empat elemen yang
dalam berbagaide*inisi m"dern sekarang ini diterima luas yaitu7 (i)
pra-eksistensi (atau =kelanjutan sejarah)E
(ii) bentuk budaya yang jelasE (iii) sekarang berstatus
n"n-d"minan atau tidak sedang
memegang kendaliE3&dan (i) identi*ikasi diri. 9lemen-elemen
ini tidak berbeda jauh dengan
kriteria yang diajukan "leh 2"rking r"up "n #ndigen"us
$"pulati"ns yaitu7 (a) hubunganyang jelas dengan tanah atau %ilayah
yang turun-temurun dimiliki ditinggali atau digunakanE
(b) keberlanjutan sejarah (c) karateristik budaya yang jelasE
(d) n"n-d"minanE (e) indenti*ikasi
diri dan kesadaran kel"mp"k.33
POSISIA/HAK-HAKMAS3A1AKA!AA!A,AMH0K0M I/!"1/ASIO/A,HAKASASI
MA/0SIA
Karena sejumlah alasan yang berbeda-beda masyarakat
internasi"nal mulai memberikan
resp"n terhadap isu masyarakat adat ini dalam suatu cara pandang
dunia yang baru danperspekti* *il"s"*is yang baru pula. $andangan
baru ini memberikan penekanan pada
penghargaan terhadap tanah terit"ri dan sumber daya.
Standar-standar baru tengahdiupayakan dengan berdasarkan
sebagiannya pada nilai-nilai yang telah diekspresikan "leh
masyarakat adat. Selain itu juga didasarkan pada nilai-nilai
yang sesuai dengan perspekti* dan
pandangan hidup masyarakat adat itu sendiri tentang hubungan
mereka dengan tanahnyaterit"ri dan sumber daya yang terdapat di
dalam dan di atasnya.3+
$erhatian internasi"nal yang mulai =bersahabat> pada isu
masyarakat adat tidaklah
terlepas dari perjuangan panjang mereka beberapa dekade
sebelumnya. Mereka berpartisipasidengan semangat dan k"nsisten
dalam berbagai dial"g multilateral yang melibatkan negara
berbagai "rn"p atau O pakar-pakar independen yang di*asilitasi
lembaga dan "rganisasi
internasi"nal hak asasi manusia.
35
'i sini saya tidak menguraikan perkembangan hist"ris perjuangan
masyarakat adatdan pekerja hak asasi manusia pada umumnya yang
peduli pada hak masyarakat adat hingga
mencapai tara* sekarang ini. Saya lebih memilih menguraikan
status masyarakat adat dan hak-
haknya dalam hukum internasi"nal k"ntemp"rer baik berupa soft
la+ maupun hard la+4%
#nstrumen yang secara jelas (dan bahkan secara khusus) memuat
tentang hak-hak masyarakat
3& Sehubungan dengan elemen =sekarang berstatus
n"n-d"minan> hal ini menyiratkan beberapa bentukdiskriminasi
atau marjinalisasi muncul dan membenarkan tindakan yang diambil
"leh k"munitas
internasi"nal. ,agaimanapun sebuah kel"mp"k tidak akan berhenti
status =asli>-nya jika mereka tidak lagi
n"n-d"minan sebagai hasil dari tindakan yang diambil untuk
pemenuhan segala hak-haknya. :ihat 6a*ael
9dy ,"sk" op cit hlm. 11.33 :ihat 9rica-#rene . 'aesE0olution of
.tandards 6oncerning the Rights of Indigenous Peoples7 *e+
"e0elopment and
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
12/25
adat adalah K"nensi #:O 10F (1/5F) yang kemudian diperbarui
menjadi K"nensi #:O 1D/(1//). Qang secara implisit berbicara
tentang hak-hak masyarakat adat baik sebagai pribadi
maupun sebagai kel"mp"k adalah instrumen-instrumen seperti 'M
#44$6 (K"enan
ak Sipil dan $"litik) #49S46 (K"enan ak 9k"n"mi S"sial dan
,udaya) 496'
(K"nensi $enghilangan 'iskriminasi 6asial) 4 (K"nensi Menentang
$enyiksaan)49'2 (K"nensi $enghilangan 'iskriminasi terhadap
$erempuan). Sekarang ini bahkan
ada kel"mp"k kerja yang terus menyempurnakan dan memperjuangkan
'eklarasi $,, tentang
ak-ak Masyarakat dat ( 'eclarati"n "n the 6ights "* #ndigen"us
$e"ples)E deklarasiini diharapkan akan disahkan tahun &00+
nanti bersamaan berakhirnya dekade masyarakat
adat internasi"nal.
'i tingkat pemahaman diskursus hak-hak masyarakat adat
sebenarnya diakui sebagaibagian dari hak-hak asasi manusia generasi
ketiga. ak-hak generasi pertama adalah hak-hak
yang termaktub di dalam #44$6 dan hak-hak generasi kedua adalah
hak-hak ek"n"mi s"sial
dan budaya (#49S46). Sementara hak-hak generasi ketiga adalah
hak atas pembangunan danlingkungan. ermasuk di dalam generasi
ketiga ini adalahgroup rights (hak-hak kel"mp"k)
seperti hak-hak kel"mp"k min"ritas tertentu hak-hak masyarakat
adat dsb.
3F
Sementara ditingkat gerakan isu hak-hak masyarakat adat memang
telah menjadi isu internasi"nal yang
hangat dibicarakan. ,ahkan di $,, sebagaimana telah saya
kemukakan secara singkat dimuka telah dibentuk Kel"mp"k Kerja
khusus untuk masyarakat adat terutama 3orum
Permanent on Indigenous Peoples. 'engan si*atnya yang permanen
*"rum ini memiliki
kedudukan setara dan sekuat k"mite semisal uman 6ights 4"mmittee
untuk #44$6(K"enan ak Sip"l) atau 4"mmittee against "rture untuk 4
(K"nensi Menentang
$enyiksaan). ,ahkan C"rum $ermanen Masyarakat dat itu
berkedudukan setingkat
4"mmissi"n "n uman 6ights yang sama-sama dibentuk di ba%ah 'e%an
94OSO4.
M"KA/ISM"P"1,I/0/2A/HAK-HAKMAS3A1AKA!AA!
'alam bagian ini saya membagi mekanisme perlindungan hak-hak
masyarakat adat atas
mekanisme internasi"nal dan mekanisme nasi"nal. $embagian ini
hanya untuk memudahkan
uraian dan pemahaman saja. 'alam kenyataannya terutama dalam
realitas hukuminternasi"nal k"ntemp"rer mekanisme nasi"nal dan
internasi"nal saling berhubungan ; lebih
3D 'alam hukum internasi"nal kita mengenal ada dua jenis
instrumen berdasarkan si*at mengikatnya.$ertama adalah hard la+
yaitu jenis instrumen yang memiliki kekuatan mengikat ( legally
binding) dan
mengandung sanksi hukum yang pasti. Qang termasuk jenis ini
adalah k"enan k"nensi res"lusi dan
perjanjian-perjanjian internasi"nal dan regi"nal lainnya
(treaty, agreement) baik bilateral maupun
multilateral.
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
13/25
tepatnya mekanisme internasi"nal melengkapi mekanisme nasi"nal
atau mekanisme nasi"nalmenjadi lebih e*ekti* berkat adanya dukungan
mekanisme internasi"nal. Memang kedaulatan
negara tetap diakui sebagaimana termaktub dalam pasal & (F)
$iagama $,,. Oleh karena itu
prinsip non-interferencetetap penting dalam kaitan dengan
yurisdiksi tingkat d"mestik sebuah
negara. etapi menurut $r"*es"r (complaint procedures>.+0
,erikut ini saya uraikan secara umum.
Prosedur Monitoring7Pelaporan
Tin#auan Pembangunan oleh )* /orking
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
14/25
Tin#auan Pembangunan oleh )* 6ommission on :uman Rights dan
.ub-Komisinya
Kedua institusi $,, ini merupakan %ahana pr"sedur non-treatyatau
lebih dikenal sebagai
charter-basedprocedure.5' Kendatipun berkaitan secara umum saja
dengan isu hak asasi
manusia namun dalam perkembangannya belakangan ini keduanya
telah memasukkanagenda tentang pembangunan yang berkaitan dengan
masyarakat adat dalam setiap sesi
tahunannya. $emerintah dan "rn"p yang sudah memiliki
consultati0e statusatau la!im disebut
juga E6O.O6 statusbisa mengajukan lap"ran berkaitan dengan
permasalahan masyarakatadat (kendatipun tidak segencar melalui -2#$
karena perhatiannya yang sangat umum
tadi). Kalau dalam -2#$ angg"tanya adalah para e8pertyang
independen dalam 46
dan Sub-K"misinya52angg"tanya terdiri dari para %akil
pemerintahE "leh karena itu si*atnyasangat p"litis.
onitoring ;erdasarkan Kon0ensi ILO ?'%&>
egara-negara yang sudah merati*ikasi K"nensi #:O 1D/ (atau
K"nensi #:O 10F
sebelumnya) %ajib menyerahkan lap"ran tentang implementasi
K"nensi tersebut secaraperi"dik kepada #:O 4"mmittee "* 9Pperts "n
the pplicati"n "* 4"nenti"n and
6ec"mmendati"ns. Ketentuan memberikan pelap"ran itu berdasarkan
K"nstitusi #:O yang
disahkan pada / Okt"ber 1/+D pasal && dan &3.
Mekanisme pr"m"si hak-hak asasi manusia(masyarakat adat) di #:O
dilakukan dengan mekanisme tripartit yang terdiri dari
pemerintah
(go0ernment) pengusaha (employer) dan buruh (+orker) atau
masyarakat adat.
Prosedur Pelaporan di ;a+ah )* :uman Rights 6ommittee ?:R6>
dan 6ER"
Kedua badan ini dibentuk berdasarkan ketentuan masing-masing
perjanjian. 64 dibentuk
berdasarkan ketentuan K"enan ak Sipil dan $"litik sementara 496'
dibentuk berdasarkan
K"nensi $enghilangan Segala ,entuk 'iskriminasi 6asial. ugas
k"mite yang dibentukberdasarkan perjanjian adalah menga%asi
implementasi perjanjian yang dimaksud di semua
negara pihak. egara-negara pihak menyampaikan lap"ran ke
Sekretariat
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
15/25
memberikan rek"mendasi berupa pengiriman pelap"r khusus atau
penyelidikan di negara-negara pihak.
uman 6ights 4"mmittee yang dibentuk di ba%ah #44$6 ini telah
menunjukkan
kemajuan dalam menga%asi dan memeriksa lap"ran pemerintah
berkaitan dengan hak-hak
masyarakat adat. K"mite ini juga mend"r"ng terciptanya berbagai
kebijakan yangmengindahkan hak-hak masyarakat adat berdasarkan
interpretasi terhadap pasal &F K"enan
tersebut. etapi hal yang tetap sensiti* adalah s"al
ketentuanself-determination sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 1. 496' juga menunjukkan kinerja yang
serupa dalam kaitan dengahak-hak masyarakat adat.
Prosedur Pengaduan
#nstitusi internasi"nal juga memiliki ke%enangan untuk
mendengarkan atau menerimapengaduan berkaitan dengan pelanggaran
hak asasi manusia. $r"sedur pengaduan
internasi"nal merupakan mekanisme penga%asan penting terutama
untuk mengimbangilap"ran dari pihak pemerintah dan lebih khusus
untuk segera mendapatkan penangan khusus.
Pengaduan dalam )* /orking dan untuk =melakukankajian atau studi
mendalam terhadap berbagai situasi pelanggaran dan kekerasan hak
asasi
manusia itu dengan penekanan pada terungkapnya berbagai p"la
kejahatan tersebut.>+3
+3 ntuk mendapatkan pembahasan secara lebih mendalam tentang
$r"sedur 1&35 ini silahkan baca igel
S. 6"dley =nited ati"ns "n-reaty $r"cedures *"r 'ealing %ith
uman 6ights i"lati"ns> dalam
urst annum (ed.)
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
16/25
$r"sedur ini tidak menjamin adanya resp"ns yang cepat dan
memadai atas pengaduan. kantetapi ke%enangan yang diberikan melalui
6es"lusi 94OSO4 1&35 ini telah digunakan dalam
berbagai kesempatan untuk mengeluarkan dan mengesahkan berbagai
res"lusi terutama
berkaitan dengan negara-negara yang diidenti*ikasi sangat sarat
dengan pelanggaran dan
kejahatan hak asasi manusia dalam skala yang luas.da sebuah
pr"sedur lain yang lebih terstruktur si*atnya yaitu Prosedur
$:)berdasarkan 6es"lusi 94OSO4 tahun 1/F0. $r"sedur ini
memungkinkan dipertimbangkannya
=k"munikasi> dari indiidual dan "rn"p berkaitan dengan
=situasi yang memperlihatkanadanya p"la k"nsisten pelanggaran berat
hak asasi manusia>. Qang berhak mengajukan
k"munikasi bukan saja k"rban langsung dan keluarganya. Siapa pun
dan kel"mp"k apa pun
bisa mengajukan k"munikasi. ujuan pr"sedur ini adalah membangun
dial"g antara 46 danpemerintah berkaitan dengan isu atau
permasalahan yang diadukan kepadanya. $aling tidak
ada lima tahap yang ditempuh dalam pr"sedur ini. $r"sedur ini
sangat memakan %aktu
panjang. etapi paling tidak ia dapat digunakan untuk
=menggugat> (denounce) situasi hakasasi manusia di negara-negara
yang belum merati*ikasi instrumen-instrumen internasi"nal
yang sudah ada.
++
,erbeda dengan pr"sedur 1&35 yang dapat dengan mudah
diketahui publik pr"sedur
k"munikasi di ba%ah res"lusi 1503 ini dilakukan dalam sesi
tertutup untuk menghindariadanya dist"rsi dan bias "leh adanya
l"bi-l"bi k"t"r. Menurut $r"*es"r lst"n pr"sedur ini
sangat tepat jika disebut sebagai sistem
=petition-information> sebagai la%an dari sistem
=petition-redress> =karena sasarannya adalah menggunakan
pengaduan sebagai G buktiWyangX mungkin ; jika dilengkapi secara
memadai dengan sejumlah kasus terkait ; mend"r"ng
$,, untuk mengambil tindakan>.+56"ulet mencatat bah%a Publi9
Prosedure $':memiliki
keunggulan dibandingkan $r"sedur 1503 yaitu bah%a pengaduan
dibahas di depan angg"tasetiap "rgan pengamat dan publik luas. $ers
juga dapat dengan cepat menangkap isu tersebut
dan menyebarluaskannya. al ini memberikan semacam tekanan
p"litis kepada pemerintah
dan pada gilirannya akan membentuk "pini dunia dan mendapatkan
simpati atas k"rban-k"rban atau situasi pelanggaran dan kejahatan
hak asasi manusia yang terjadi.+D
Prosedur Pengaduan ;erkaitan dengan Kon0ensi ILO
$r"sedur pengaduan dalam #:O lebih bersi*at petition-redress. da
dua k"nensi yang
langsung mengatur tentang hak masyarakat adat yaitu K"nensi #:O
10F yang kemudiandiperbarui dengan K"nensi #:O 1D/. K"nensi-k"nensi
lainnya berhubungan tetapi tidak
secara langsung seperti7 K"nensi ". 50 tentang rekruitmen
pekerja dari masyarakat adat
(1/3D) K"nensi ". D+ tentang k"ntrak kerja untuk pekerja dari
masyarakat adat (1/3/)
dll.
+F
$ennsylania $ress 1//& hlm. D0 ;D+.++ raian yang sangat
bagus terutama untuk kepentingan masyarakat adat tentang pr"sedur
ini (dan juga
pr"sedur 1&35) dapat dibaca dalam Cl"rencia 6"ulet :uman
Rights and Indigenous Peoples,a andb""k
"n the System #2# 4"penhagen 1/// hlm. 5& ; 5/.+5 :ihat
$hilip lst"n =he 4"mmissi"n "n uman 6ights> dalam $hilip lst"n
(ed.) The )nited
*ations and :uman Rights7 ! 6ritical !ppraisal,OP*"rd 4larend"n
$ress 1//& hlm. 1+D.+D Cl"rencia 6"ulet op cit,hlm. 5F.+F
Cl"rencia 6"ulet ibid,hlm. 115.
1D
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
17/25
$r"sedur pengaduan berkaitan dengan K"nensi #:O ini diatur dalam
K"nstitusi #:Opasal &+ dan pasal &D. ,erdasarkan pasal
&+ sebuah as"siasi pekerja atau pengusaha bisa
membuat representasi kepada #:O bah%a sebuah negara =telah gagal
menjamin pelaksanaan
K"nensi yang sudah dirati*ikasinya>. 'i sini dikenal adanya
#:O "erning ,"dy yang
terdiri dari tiga pihak yaitu pengusaha buruh dan negara. da
sebuah k"mite yang angg"tanyaterdiri dari %akil masing-masing
pihakE k"mite ini mempertimbangkan semua pengaduan
k"mentar dan interensi yang masuk lalu menyerahkannya kepada
"erning ,"dy. ,adan
inilah yang akan mengambil keputusan atas langkah selanjutnya
berkaitan dengan kasus yangdibahas.
$asal &D lebih elab"rati* dalam menangani pengaduan
berkaitan dengan kealpaan atau
ketidamampuan egara dalam mengimplementasikan ketentuan K"nensi.
$engaduan bisadiajukan "leh suatu egara $ihak berkaitan dengan
situasi di negara lain untuk K"nensi yang
sama atau "leh delegasi peserta #nternati"nal :ab"ur 4"n*erence.
"erning ,"dy kemudian
bisa mengusulkan dibentuknya 4"mmissi"n "* #nuiry untuk
menyelidiki kebenaran kasusyang diadukan. 'alam kaitan dengan
masyarakat adat kendatipun mereka tidak mengajukan
pengaduan hal itu bisa dilakukan pihak lain atas nama mereka.
rtikel &+ dan &D K"nstitusi#:O tidak mengharuskan bah%a
pengaju aduan adalah "rang yang menjadi k"rban langsung.
)* :uman Rights 6opmmittee dan 6ER"7 Pengaduan !ntar-*egara dan
Komunikasi
Indi0idual
Kedua K"mite ini menerima pengaduan antar-negara dan pengaduan
(la!im disebut
=k"munikasi>) indiidual. $engaduan antar-negara berkaitan
dengan 496' berlaku secar"t"matis bagi semua negara pihak K"nensi
$enghilangan 'iskriminasi 6asial sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 11. Sebaliknya pengaduan antar-negara
berkaitan dengan 64
menyangkut implementasi K"enan ak Sipil dan $"litik berlaku
hanya di antara negara-negara pihak yang telah mendeklarasikan atau
mengumumkan pengakuan terhadapke%enangan k"mite berkaitan dengan
ketentuan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal
+1 ayat 1.+Setiap negara pihak %ajib menyerahkan lap"ran tentang
implementasi perjanjian
atau instrumen tersebut di negara kedaulatannya
masing-masing.Kedua instrumen itu juga mengatur pr"sedur pengaduan
indiidual. ntuk masalah
berkaitan dengan K"enan ak Sipil dan $"litik pengaduan indiidual
dimungkinkan jika
negara pihak k"enan tesebut juga menjadi negara pihak Opti"nal
$r"t"c"l-nya yang secarakhusus mengatur tentang pengaduan indiidual
tersebut. ntuk K"nensi $enghilangan
'iskriminasi 6asial pengaduan indiidual diatur dalam pasal 1+.
#ndiidu atau kel"mp"k
indiidu dari sebuah negara pihak misalnya #nd"nesia bisa
mengajukan pengaduan jika
negara pihak tersebut menyatakan pengakuannya atas ke%enangan
K"mite berkaitan denganpengaduan atau k"munikasi tersebut.
8atatan Khusus; Permanent
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
18/25
,erkaitan dengan *"rum ini 9rica 'aes mengajukan beberapa
pertimbangan yaitu sebagaiberikut7
a. Membentuk sebuah badan pencari *akta atau menunjuk se"rang
pelap"r khusus untuk isu
masyarakat adat dengan sebuah mandat inter alia untuk melakukan
kunjungan dan menyiapkan
lap"ran berkaitan dengan isu-isu tanah masyarakat adat tertentu
dan sumber daya yang merekamilikiE pelap"r khusus juga bisa
memberikan resp"ns melakukan mediasi dan mengusahakan
rek"nsiliasiE
b. Menciptakan sebuah mekanisme atau pr"sedur tuntutan
(complaint) di ba%ah dan dalam tanggung
ja%ab pelap"r khusus untuk pelanggaran hak asasi manusia yang
terjadi pada tanah-tanah dan
sumber daya masyarakat adatE
c. $elap"r khusus sebaiknya dilengkapi denga kekuasaan
=peace-seeking> untuk melakukan
inestigasi merek"mendasikan s"lusi k"nsiliasi mediasi dan
membantu mencegah atau
mengakhiri kekerasan dalam situasi berkaitan dengan hak-hak
masyarakat adatE
d. Membuat pr"sedur bagi negara-negara dalam membuat lap"ran
peri"dik berkaitan dengankemajuan mereka dalam mengusahakan
perlindungan terhadap hak atas tanah dan sumber daya
masyarakat adat.+/
$ermanen C"rum ini dibentuk melalui 6es"lusi 94OSO4
&000?&& pada 5@th plenary meeting-
nya &
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
19/25
masyarakat adatE (e) instrumen-instrumen standar hak-hak asasi
manusia. 5&kan tetapi perludipahami sebagaimana telah
disinggung di depan dalam k"nteks hukum dan hubungan
internasi"nal k"ntemp"rer mekanisme nasi"nal pun bisa
berimplikasi pada mekanisme
internasi"nal demikian juga sebaliknya. Sehingga kembali saya
katakan di sini bah%a
pembagian uraian atas mekanisme internasi"nal dan nasi"nal ini
hanya untuk mempermudahuraian dan pemahaman saja.
a ekanisme 9udisial
Mekaniseme yudisial pada tataran k"nsep hukum memegang peranan
penting dan menjadiandalan bahkan menjadi semacam sandaran akhir
dari setiap upaya ad"kasi. amun bagi
masyarakat adat "leh karena adanya kegagalan egara dalam
mengakui adanya tindakan dan
kebijakan diskriminati* yang terus berlangsung atas tanah
masyarakat adat mereka menjadisulit menerima mekanisme yudisial
sebagai salah satu cara yang mereka harapkan dapat
menjamin pemenuhan hak-hak mereka.Selain itu dalam k"nteks
kekinian kiranya perlu kita ketahui bah%a penggunaan
mekanisme yudisial untuk kasus yang berkaitan dengan masyarakat
adat mengandung risik".MengapaA Karena adanya masalah interpretasi
yang berbeda-beda terhadap instrumen-
instrumen hukum yang dijadikan dasar bagi penyelesaian
kasus-kasus tersebut. Selain itu juga
karena berbagai *"rum bentukan egara itu sangat kental dengan
bias p"litik dan sangatsubjekti*. $emerintah juga se"lah membiarkan
terus bias kultural yang ada. Mekanisme-
mekanisme yudisial seperti itulah yang dibuat dan telah
digunakan dalam beberapa kasus.
$emerintah dan "rganisasi masyarakat adat masih harus
mengusahakan lebih lanjut berbagaimasukan atau
pertimbangan-pertimbangan p"siti* untuk mendapatkan mekanisme
yudisial
yang memadai jujur dan adil.
b ekanisme *egosiasi
Mekanisme neg"siasi mungkin bisa digunakan untuk mengedepankan
serangkaian isu k"nsepdan perspekti* yan lebih luas dan kaya untuk
menggali kemungkinan diterimanya klaim hak
masyarakat adat atas tanahnya. ,isa juga diharapkan untuk
menyediakan kesempatan yang
lebih besar baik untuk mencapai atau melahirkan pemahaman yang
sejati maupun untukmeng"k"hkan bangunan kepercayaan. eg"siasi jika
dilaksanakan dengan semangat saling
menghargai bagi tercapainya pengakuan atas hak-hak dasar
masyarakat adat dapat juga
memberikan k"ntribusi tersendiri bagi kelanjutan dan
kelangsungan hubungan p"litik dan
hubungan hukum yang elegan. lternati* semacam itu tampaknya
lebih k"nstrukti* baik bagi$emerintah maupun bagi masyarakat adat
itu sendiri dan mungkin juga bagi pihak lain.
Selain itu dial"g substanti* k"nstrukti* dan *"rmal baik di
tingkat internasi"nal nasi"nal
dan l"kal berkaitan dengan standar internasi"nal hak asasi
masyarakat adat barangkalimerupakan sebuah met"de yang dapat
membuahkan hasil demi tercapainya pemahaman yang
menyeluruh tentang nilai dan perspekti* masyarakat adat.
$endidikan pun bisa menjadi
langkah yang sangat e*ekti* dalam hal ini. $endidikan bisa
membantu membuka %a%asan
5& :ihat 9rica-#rene . 'aes op cit, &001,para F ;
11F.
1/
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
20/25
untuk menyelesaikan k"n*lik yang berkepanjangan dan memahami
implikasi daridiak"m"dirnya hak dan kepentingan masyarakat adat itu
sendiri dan egara.
c Reformasi Konstitusional dan Kebi#akan Peraturan
Perundang-undangan
Sebuah langkah p"siti* untuk menjamin hak-hak masyarakat adat
telah menjadi praktik yang
maju "leh egara untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat
adat melaluiamandemen k"nstitusi pembuatan peraturan perundangan
yang khusus dan ketetapan-
ketetepan khusus di antara berbagai hukum umum lainnya. 4"nt"h
yang pantas untuk
disebutkan di sini adalah amandemen terhadap K"nstitusi ,ra!il
yang disahkan pada tahun1/. K"nstitusi itu memuat berbagai
ketentuan yang tegas akan perlunya penentuan garis
batas dan perlindungan atas tanah-tanah masyarakat adat.
'emikian juga di merika engah
dan merika Selatan semisal rgentina ,"liia 9kuad"r uatemala
"nduras Meksik"ikaragua $anama $araguay $eru dan ene!uela.
egara-negara itu sekarang memilik
K"nstitusi yang mengakui kepemilikan masyarakat adat atas tanah
dan sumber daya alamnyadan menjamin reserasi atau penentuan garis
batas yang tetap dan tegas. Sebagai tambahan
K"nstitusi ,"liia 4"l"mbia dan $eru mengakui hak masyarakat adat
untuk membentukpemerintahan sendiri (self-go0ernment) di daerah
atau %ialayah mereka sepanjang hal itu tetap
mengindahkan K"nstitusi egara dan hukum asi"nal lainnya.
kan tetapi 'aes juga mencatat bah%a hingga ia menyerahkan kertas
kerja *inal sebagailap"ran atas hasil studinya kepada $,, belum ada
in*"rmasi yang diterima mengenai sejauh
mana pemberlakuan k"nstitusi dan berbagai ketentuan
perundang-undangan atau hukum di
negara-negara yang diamatinya itu telah benar-benar
diimplementasikan. 53.
#ni merupakan k"ntribusi p"siti* "leh masyarakat adat bagi
masyarakat dunia.
53 entang isi lengkap genda &1 ini silahkan
lihat7http7??%%%.un."rg?esa?sustde?agenda&1tePt.htm
&0
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.htmhttp://www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.htmhttp://www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.htm
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
21/25
'i tingkat nasi"nal masyarakat adat di beberapa negara tertentu
telah mengusulkan pr"yekpembuatan peta (mapping pro#ect) sebagai
%ahana untuk mend"kumentasikan dan
menspesi*ikasi kepemilikan mereka atas tanah adat dan praktik
pengguna5+an tanah adat
tersebut. al ini bisa menjadi sebuah sarana yang penting bagi
terciptanya kesadaran dan
pemahaman yang lebih besar atas kepemilikan tanah adat. al ini
pada akhirnya bisa jugamembantu terciptanya dasar bagi pengakuan
secara legal dan perlindungan terhadap hak atas
tanah-tanah adat dan sumber dayanya. 'i ,eli!e pembuatan pr"yek
dari masyarakat #ndian
Maya di distrik "led" berhasil diterbitkan pada tahun 1// di
ba%ah judul7aya !tlas7 The.truggle to Preser0e aya Land in .outhern
;eliAe. $eta ini merupakan atlas buatan
masyarakat adat yang pertama di dunia.aya !tlasini yang
dipr"duksi "leh "led" Maya
4ultural 4"uncil dan "led" lcaldes ss"ciati"n mend"kumentasi
tanah adat milikmasyarakat M"pan dan KeJkchi dan juga
mendeskripsikan sejarah bangsa Maya
kebudayaannya hukum adat mereka tentang tanah dan
kegiatan-kegitan s"si"-ek"n"mi
masyarakat tersebut.
e Instrumen-Instrumen .tandar :ak !sasi anusia
'i depan telah saya uraikan beberapa instrumen standar hak asasi
manusi beserta
mekanismenya. Mungkin yang perlu dicatat di sini adalah bah%a
berbagai n"rma hak asasi
manusia yang kini tengah berlaku yakni n"rma yang berkaitan
dengan hak atas pembangunanhak antar-generasi hak atas perdamaian
dan kedamaian dan hak lingkungan yang aman dan
sehat merupakan n"rma-n"rma yang digunakan masyarakat adat untuk
mulai memperngaruhi
pemikiran lama dan memba%a pengaruh pr"gresi* atas
standar-standar itu yang lebih sensiti*resp"nsi* dan berguna bagi
masyrakat adat dan umat manusia pada umumnya. Kesimpulan
dalam lap"ran dari ,rundtland 4"mmissi"n Our 6ommon 3uture,sudah
seharusnya untuk
tidak diabaikan berdasarkan pandangan atas perubahan ini dan
pengembangan standar-standarhak-hak asasi manusia. :ap"ran itu
mengandung dan menegaskan pengakuan terhadap situasikhas nan unik
dalam eksistensi masyarakat adat7
itik a%al bagi kebijakan yang adil dan manusia%i untuk
kel"mp"k-kel"mp"k masyarakat semacam itu
adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tradisi"nal
mereka dan terhadap tanah dan sumber
daya lain yang mereka miliki yang melestarikan cara hidup
mereka. ak-hak ini barangkali memang
tidak termasuk atau tidak sesuai dengan sistem hukum standar
(yang berlaku di negara di mana %ilayahtempat tinggal mereka
berada). ,erbagai institusi milik kel"mp"k-kel"mp"k masyarakat ini
institusi
untuk mengatur hak dan ke%ajiban sangat krusial untuk membangun
harm"ni dengan alam dan perilaku
peduli lingkungan dalam cara hidup mereka. Maka dari itu
pengakuan terhadap hak-hak tradisi"nal
mereka haruslah disatukan dengan undang-undang atau ketentuan
hukum untuk melindungi institusi-
institusi l"kal mereka yang meningkatkan tanggung ja%ab dalam
meman*aatkan sumber daya yang
mereka miliki. 'an pengakuan ini harus pula memberikan k"munitas
l"kal sebuah hak suara yangmenentukan dalam keputusan tentang
peman*aatan sumber daya alam di %ilayah tanah adat mereka.55
5+ Setahu saya di tingkat nasi"nal #nd"nesia belum ada upaya
menyeluruh untuk pembuatan peta seperti
itu untuk menandingi peta yang dibuat pemerintah. al penting
lainnya yang menjadi satu paket dengan
pemetaan adalah s"al pend"kumentasian. al ini sering ditekankan
"leh saudara "er Cau!i dalam beberapa
kesempatan.55 $andangan r" ,runtland ini dikutip dalam
9rica-#rene . 'aes op cit,&001 para. 11F.
&1
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
22/25
P"/0!0P
$erkembangan k"nsep paham dan gerakan hak asasi manusia gl"bal
telah memba%a serta
semakin p"pulernya isu masyarakat adat baik di tingkat nasi"nal
maupun internasi"nal. #su
masyarakat adat memang masih memiliki beban ba%aan berupa
hubungan mereka dengantanah %ilayah dan sumber daya dalam dimensi
ek"n"mis s"sial kultural maupun religius-
spiritual dan *il"s"*is-makr"k"smis. Masalah lainnya lagi yang
hingga kini masih
menggantung adalah s"alself-determinationdan s"al
indentitas.Kendatipun di tingkat internasi"nal kita mencatat adanya
perkembangan
menggembirakan misalnya disahkannya Permanent 3orum on
Indigenous Issues namun di
tingkat nasi"nal kita masih dihadapkan dengan berbagai halangan
dan tantangan baik berupapengakuan langsung dan nyata terhadap
hakikat eksistensi dan keberadaan serta hak-hak
masyarakat adat maupun berupa pembaruan hukum dan p"litik yang
mengak"m"dir
kepentingan mereka. Karena itu benar sekali apa yang dikatakan
namun
=tantangan l"kal>.
5D
'engan kata lain jalan menuju puncak pengakuan k"mprehensi* atas
keberadaan
(being) masyarakat adat memang panjang. iada cara lain
memperkecil jarak itu selain mulaiberjalan berjalan dan
berjalan.
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
23/25
S"/A1AIBA8AA/
lst"n $hilip (9d.). 1//&. =he 4"mmissi"n "n uman 6ights>
dalam The )nited *ationsand :uman Rights7 ! 6ritical
!ppraisal4larend"n $ress OP*"rd.
naya S. . http7??%%%.i%gia."rg?p"[email protected].
&3
http://www.iwgia.org/pop_up.phtml?id=309http://www.iwgia.org/pop_up.phtml?id=309http://www.iwgia.org/pop_up.html?id=3http://www.iwgia.org/pop_up.phtml?id=309http://www.iwgia.org/pop_up.html?id=3
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
24/25
Kaye Stuart dan 6ys!ard $i"tr"%i%ic!. &000. =ature and
Origins "* uman 6ights :a%>(bab 1) dalam:uman Rights in
International and !ustralian La+. ,utter%"rths Sydney.
6"bins"n Mary. = 9stablihes $ermanent C"rum *"r #ndigen"us
#ssues>. $ress 6elease
94OSO4?5/3&.http7??%%%.un."rg?e%s?$ress?d"cs?&000?&0000F31.ec"s"c5/3&.d"c.html
6"ulet Cl"rencia. 1///. :uman Rights and Indigenous Peoples
andb""k "n the System. #2# 4"penhagen.
Stephanus 'ju%eng dan Sandra M"niaga =Kebudayaan dan Manusia
yang Majemuk pakahMasih $unya empat di #nd"nesiaA> Kata
$engantar dalam Kon0ensi ILO '%& mengenai
;angsa Pribumi dan asyarakat !dat di *egara-*egara erdeka 9:SM
dan :,,
-
5/26/2018 Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hkm Intl
25/25
!"/!A/2P"/0,IS
Eddie Riyadi Terreadalah se"rang sarjana hukum yang bekerja di
9:SM ; :embaga Studi
dan d"kasi Masyarakat sejak 1 Mei &001 hingga sekarang.
Sebelumnya penulis bekerjasebagai pengajar-pendidik dan
edit"r?penerjemah di $enerbit Kanisius dan $enerbit ndi
Q"gyakarta. Menjadi *asilitat"r dan narasumber dalam beberapa
e0ent di beberapa tempat
untuk berbagai t"pik yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia
hukum dan transitional#ustice. $enulis juga menjabat sebagai
6edaktur $elaksana "I*IT!., urnal :ak !sasi
anusiaterbitan 9lsam. Sekarang ini menjadi mahasis%a di $r"gram
$asca-Sarjana Sek"lah
inggi Cilsa*at 'riyarkara ,agui" 4ity $hilippines.pril
&00& 7 Resource Person pada =raining M ingkat asi"nal
untuk Masyarakat dat> $"ntianak Kalimantan ,arat
#nd"nesia. Sera%ak Malaysia.
&5