-
PENGERTIAN LINTASLintas berarti navigasi melalui territorial dan
perairan kepulauan (khusus negara kepulauan) untuk keperluan
:Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di
tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar
perairan pedalaman (traversing), atauBerlalu ke atau dari perairan
pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau
fasilitas pelabuhan tersebut (proceeding)
-
Syarat LintasTerus menerusLangsungSecepat mungkin
-
Pengertian Lintas DamaiLintas adalah damai sepanjang tidak
merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara
pantai.Lintas adalah tidak damai, apabila kapal asing dalam
melaksanakan lintas melakukan kegiatan sbb:Setiap ancaman atau
penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau
kemerdekaan politik.Setiap latihan atau praktek dengan senjata
macam apapun.Mengumpulkan informasi yang merugikan
Hankam.Propaganda dengan tujuan mempengaruhi Hankam.Peluncuran,
pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal.
-
Lanjutan .Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap
peralatan dan perlengkapan militer.Bongkar atau muat setiap
komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan dengan
perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi dan
saniter.Pencemaran.Perikanan.Riset atau survey.Perbuatan yang
bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi.Setiap kegiatan
lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.
-
Yurisdiksi Kriminil di atas Kapal AsingYurisdiksi kriminil
negara tidak dapat dilaksanakan diatas kapal asing yang sedang
melintas laut teritorial (dan perairan kepulauan bagi negara
kepulauan) untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan
penyidikanyang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan
diatas kapal, kecuali :Apabila akibat kejahatan itu dirasakan di
negara pantai atau negara kepulauan.Apabila kejahatan itu termasuk
jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban
laut wilayah.Apabila kapal telah diminta oleh nahkoda kapal atau
oleh wakil diplomatic.Apabila tindakan demikian diperlukan untuk
menumpas perdagangan gelap narkotik atau bahan psychotropis.
-
Yurisdiksi Perdata bertalian dengan Kapal AsingNegara seharusnya
tidak menghentikan atau merubah haluan kapal asing yang melintasi
laut wilayah/perairan kepulauan untuk tujuan melaksanakan
yurisdiksi perdata bertalian dengan seseorang yang berada di atas
kapal itu.Negara tidak dapat melaksanakan eksekusi atau menahan
kapal untuk keperluan proses perdata apapun kecuali hanya berkenaan
dengan kewajiban atau tanggung jawab ganti rugi yang diterima atau
yang dipikul oleh kapal itu sendiri.Butir 2 tidak mengurangi hak
negara untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan
UU-nya dengan tujuan atau guna keperluan proses perdata terhadap
suatu kapal asing yang berada atau melintasi laut wilayah/perairan
kepulauan setelah meninggalkan perairan pedalaman.
-
Penangguhan Lintas DamaiSyarat :Demi Perlindungan Keamanan
(termasuk keperluan latihan kerja).Tanpa Diskriminasi Formil
(nyata) terhadap kapal asing.Di daerah tertentu dalam laut
Territorial atau Perairan Kepulauan.Berlaku setelah diumumkan
sebagaimana mestinya.
-
Hak Negara atas PenggunaanHak Lintas DamaiBerhak mengeluarkan
peraturan-peraturan:Keselamatan pelayaran/pengaturan rute
pelayaran.Pengamanan fasilitas, instalasi dan bangunan
lainnya.Pengamanan kabel laut, pipa dan alat
komunikasi.Perlindungan/pelestarian sumber hayati.Pencegahan
pelanggaran peraturan perikanan.Perlindungan/pencegahan pencemaran
laut.Kegiatan survey dan penelitian laut.Pencegahan pelanggaran
peraturan dibidang Pabean, Fiskal, Imigrasi dan Saniter.
-
Kewajiban Negara atas PenggunaanHak Lintas Damai
Tidak boleh menghalangi Lintas.Tidak boleh membuat syarat
bersifat menolak/mengurangi penggunaan lintas.Tidak boleh
mengadakan deskriminasi formal kapal-kapal dari suatu negara.Harus
memberitahukan secara wajar atas setiap bahaya terhadap
pelayaran.Tidak boleh mengadakan pungutan-pungutan kecuali pungutan
penggunaan jasa.
-
Penindakan Pelanggaran Lintas DamaiMencegah pelayaranMenunda
pelayaranMengusir dengan segera kapal perangMenuntut kerugian
-
LINTAS TRANSIT Pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan
melalui selat yang berbatasan dengan dua atau beberapa negara yang
digunakan untuk pelayaran internasional untuk tujuan transit yang
terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut
lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya namun Tidak
menutup kemungkinan untuk memasuki meninggalkan atau kembali dari
suatu negara yang berbatasan dengan selat itu
-
Kewajiban sewaktu Lintas TransitKapal/Pesawat Udara, harus
:Lewat/transit secara terus menerus, lansung dan secepat
mungkin.Menghindari ancaman/penggunaan kekerasan terhadap
kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara yang
berbatasan dengan selat.
-
LanjutanKapal, harus :- Memenuhi peraturan tentang keselamatan
dilaut/pencegahan tabrakan di laut.- Memenuhi peraturan tentang
prosedur dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran
dilaut.Pesawat Udara, harus- Mentaati peraturan udara (ICAO).-
Memonitor frekwensi radio.
-
Kewajiban Negara yang Berbatasandengan SelatTidak boleh
menghambat Lintas Transit.Harus mengumumkan dengan tepat setiap
adanya bahaya bagi pelayaran atau penerbangan di dalam atau diatas
selat yang diketahuinya.Tidak boleh ada penangguhan Lintas
Transit.
-
Peraturan Perundang-undangan negarayang Berbatasan dengan Selat
yangBertalian dengan Lintas TransitNegara yang berbatasan dengan
selat dapat membuat peraturan perundang-undangan : a. Keselamatan
pelayaran dan pengaturan lalu lintas laut.b. Pencegahan,
pengurangan dan pengendalian pencemaran.c. Pencegahan penangkapan
ikan (termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan).d. Menaikkan
ke atau menurunkan dari kapal setiap komoditi, mata uang, orang
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bea cukai
fiskal, imigrasi atau saniter.
-
Lanjutan ..Tidak boleh mengadakan diskriminasi formil atau nyata
diantara kapal asing yang membawa akibat praktis menolak,
menghambat atau mengurangi hak lintas transit.Negara-negara yang
berbatasan dengan selat harus mengumumkan sebagaimana mestinya
semua peraturan perundang-undangan.Kapal asing harus mematuhi
peraturan perundang-undangan tersebut.Negara bendera suatu kapal
atau negara dimana terdaftar suatu pesawat udara yang berhak atas
kekebalan, yang bertindak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan tersebut atau ketentuan lain tentang lintas
transit harus memikul tanggung jawab internasional untuk setiap
kerugian atau kerusakan yang diderita oleh negara yang berbatasan
dengan selat.
-
Aturan Negara Pemakai dan Negarayang Berbatasan dengan
SelatBekerjasama melalui Persetujuan untuk :- Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi dan Keselamatan yang
diperlukan.- Pembangunan Sarana Bantu Pelayaran Internasional.-
Untuk Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dari
kapal.
-
Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Pelaksanaan hak pelayaran dan
penerbangan dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit
yang terus menerus langsung dan secepat mungkin serta tidak
terhalang antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut
lepas atau ZEE
-
Anjuran bagi Negara Kepulauan dalamPenetapan ALK menurut UNCLOS
82 Suatu Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute
penerbangan diatasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan
pesawat udara asing yang terus menerus, langsung serta secepat
mungkin melalui atau diatas perairan kepulauannya dan laut TERR
yang berdampingan dengannya.Namun Apabila suatu Negara Kepulauan
tidak menentukan alur laut atau rute penerbangan, maka Hak Lintas
Laut Kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya
digunakan untuk pelayaran Internasional.
-
Pasal 53Hak Lintas Alur Laut KepulauanSuatu Negara Kepulauan
dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang
cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang
terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau
diatas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan
dengannya.Semua Kapal dan Pesawat Udara menikmati hak lintas alur
laut kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan demikian.Lintas
alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan
penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam
cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus,
langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu
bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE
lainnya
-
Lanjutan (pasal 53)Alur laut dan rute udara demikian harus
melintasi perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan
dan mencakup semua rute lintas normal yang digunakan sebagai rute
atau alur untuk pelayaran internasional atau penerbangan melalui
atau melintasi perairan kepulauan dan di dalam rute demikian,
sepanjang mengenai kapal, semua alur navigasi normal dengan
ketentuan bahwa duplikasi rute yang sama kemudahannya melalui
tempat masuk dan keluar yang sama tidak perlu.Alur laut dan rute
penerbangan demikian harus ditentukan dengan suatu rangkaian garis
sumbu yang bersambungan mulai dari tempat masuk rute lintas hingga
tempat ke luar. Kapal dan pesud yang melakukan lintas melalui
alurlaut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari pada 25 mil
laut kedua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa kapal
dan pesud tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat pantai
kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada
pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut.
-
Lanjutan .(pasal 53)Suatu negara kepulauan yang menentukan alur
laut menurut ketentuan pasal ini dapat juga menetapkan skema
pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui
terusan sempit dalam alur laut demikian.Suatu Negara Kepulauan,
apabila keadaan menghendaki, setelah untuk itu mengadakan
pengumuman sebagaimana mestinya, dapat mengganti alur laut atau
skema pemisah lalu lintas yang telah ditentukan atau ditetapkan
sebelumnya dengan alur laut atau skema pemisah lalu lintas
lain.Alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai
dengan peraturan internasional yang diterima secara umum.Dalam
menentukan atau mengganti alur laut atau menetapkan atau mengganti
skema pemisah lalu lintas, suatu negara kepulauan harus mengajukan
usul-usul kepada organisasi internasional yang berwenang dengan
maksud untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya dapat
menerima alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang demikian
sebagaimana disetujui bersama dengan Negara Kepulauan, setelah mana
Negara Kepulauan dapat menentukan, menetapkan atau
menggantinya.
-
Lanjutan (pasal 53)Negara Kepulauan harus dengan jelas
menunjukkan sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang
ditentukan atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumumkan
sebagaimana mestinya.Kapal yang melakukan lintas alur laut
kepulauan harus mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas
yang berlaku yang ditepkan sesuai dengan ketentuan pasal
ini.Apabila suatu negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau
rute penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat
dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran
internasional.
-
Pasal 54 Kewajiban kapal dan pesawat udara selama melakukan
lintas, kegiatan riset dan survey, kewajiban negara kepulauan dan
peraturan perundang-undangan Negara Kepulauan bertalian dengan
lintas alur laut kepulauan.
Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 44 berlaku mutasi mutandis bagi
lintas alur laut kepulauan.
-
Nota Kesepahaman Indonesia dengan Malaysia tentang Negara
Kepulauan (27 Juli 1976)Bahwa Malaysia mengakui dan menyokong rezim
hukum Negara Kepulauan dan sabagai imbalannya pihak Indonesia
mengakui hak-hak tradisional dan kepentingan sah Malaysia. Di laut
TERR dan perairan kepulauan Indonesia yang terletak di antara
Malaysia Timur dan Malaysia BaratIndonesia dan Malaysia segera
mengadakan suatu perjanjian yang memuat penjabaran lanjut isi dan
ketentuan nota kesepahaman dan hendaknya perjanjian tersebut sudah
ditandatangani sebelum UNCLOS 82 ditandatangani oleh negara-negara
peserta konverensi Hukum Laut III
-
Perjanjian Indonesia dengan Malaysiatentang Rezim hukum Negara
Nusantara dan hak-hak Malaysia di laut TERR dan perairan Nusantara
serta ruang udara di atas laut TERR, peraiaran Nusantara dan
wilayah RI yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia
Barat. (23-2-82)
Perjanjian disahkan oleh pemerintah RI melalui UU No. 1 Thn 1983
tentang pengesahan perjanjian antara RI dan Malaysia tentang rezim
hukum negara kepulauan (L.N. No. 7 Thn 1983, TLN No: 3248)
-
Hak Akses dan Komunikasi (Hak Lintas Khusus) Hak untuk berlayar
dan terbang di dan diatas laut TERR dan perairan kepulauan, secara
terus menerus, lansung dan secepat mungkin melalui koridor-koridor
yang ditapkan secara khusus, disebabkan terputusnya dua bagian
suatu negara sebagai akibat cara penarikan garis pangkal suatu
negara kepulauan.
-
Hak Tradisional dan Kepentingan Sah Malaysia di Perairan
Indonesia antara Malaysia Barat dan Malaysia TimurHak Akses dan
Komunikasi (HAK) kapal pemerintah melalui koridor yang
ditetapkan.HAK kapal dagang dan kapal penangkap ikan.HAK pesawat
udara negara.HAK pesawat udara sipil.HAK penangkapan ikan
tradisional.Kepentingan Sah (KS) tentang perlindungan pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan penggantian kabel-kabel dan pipa-pipa
bawah laut.KS untuk melakukan kegiatan SAR melalui koordinasi dan
kerja sama dengan pemerintah RI.KS dalam memajukan dan memelihara
hukum dan ketertiban melaui kerjasama dengan pemerintah RI.KS untuk
kerja sama dengan pemerintah RI dalam kegiatan penelitian ilmiah
kelautan
-
Kewajiban Malaysia & Indonesia di atas Perairan dan Ruang
Udara diatasnyaKewajiban Malaysia :Menghindarkan diri dari tindakan
mengancam dan penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan,
keutuhan wilayah, kemerdekaan politik dan keamanan R.I.Melakukan
tindakan-tindakan guna mencegah, mengurangi dan menanggulangi
pencemaran laut.Mematuhi perundang-undangan Indonesia sesuai
perjanjian.
Kewajiban Indonesia Tidak menangguhkan atau menghalang-halangi
hak Malaysia