HAK CIPTAberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190729...Ikatan !~l2bit Indonesia ( IK.API ), awai 1973 oleh Loka Karya Hak Cipta Departemen Penerangan, da.n pada akhir 1913

l?EMANDANG.AN 'UMuM. FRAKSI PERSATU~ PEMBANGUNAN . ,

'RUU TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN '19.62 .

Set. FPP./VI/87,

TENTANG

HAK CIPTA

Disampaikan oleh H .M. ANWAR NURRIS ·

Angg. N0.76 . Jakarta, 30 Juni 1987.

/

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TENTANG RUU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1982

TENTANG HAK CIPTA Disampaikan oleh : I-L.M:- Anwar Nurris

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM o .

Assalamu'alaikum Wr, Wb~

Saudara Pimpinan DPR-RI yang terhormat,

Saudara Mente~i Kehakima11 yang terhormat~ selaku Wakil Peme•

rintah,

Para Anggota DPR-RI yang terhormat"

Perta.Ifia-tama Fraksi Persatuan Pembangunan mengucapkan

syukur Alhamdulillah; k.arena pagi hari ini ki ta semua sehat

wal' afiat,. sehingga dapat rnengikuti sidang Paripurna untuk membahas Rancangan Urtdang-u:.1clang Tentang Perubahan Undang• undang -Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Rak Cipta •.

Dengan diajukannya Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Undang-undang Tentang Hak Cipta yang disa.hkan oleh DPR .. •RI

pada tahuri 1982, 5 tahun yang telah lalu, maka jelas waktu yang pendek ini dialmi telnh wembawa perubahan-perubahan,

kemajuan. ch;m sekaligus ada hal·-~hal yang sebelumnya ta!{ ter­duga akibat kemajuan tersebut~ Perubahan yang mewarnai hasil pembangunan Indonesis, tidak saja mEmberi !\:ecera.han, tapi

juga sekaligus menciptakan tantangan· .. tantangan baru.

Undang-undang Dasar 19~-5 tidak secara eksplisi t menye­

butkan p~rlindungan hak cipta; namun demikian dalam Pembuka­an Undang-undang Dasar 19L!-5 alinGa J_~ antara lain tersirnpul suatu hasrat bahwa pembentukan sua..1.::u Pcmerintahan Negar-a, da­

lam hal ini Negara Republil: Indon0sia, .i.alah untuk melindungi

segenap bangsa Indonesia. Maka Undang-undang Hak Cipta yang

kini aka'.n

ld ta ub.ah. ~·----·'_.._._. - • ••••

2

kita ubah untuk menjadi lebih sempurna, adalah mempunyai tujuan ahtara lain untuk melindungi haknya pencipta-pen­ci'pta ·ki ta.

DB.lam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itupun antara lain ter1U.kis untaian kalimat sebagai be -rikut : ••• " dan ikut_ melaksanakan ketertiban dunia yang berdasa.rkan kemerdekaan, perd.amaian abad·i dan keadilan s~ Si§.1 n. :Maka paling tida.k, secara moral k:i ta berkewa ·\~>:,,r.i.

jiban untuk melangkahsetahap demi setahap menuju terhapus . /m!n nya ki biasaa.t;l. j iplak~-iplalc secara ·tidak sah dalam kai tan

karya-karya, dari Luar Negeri.

Betapa sebenarnya masalah perlindungan Hak Cipta~i.ni sejak semuia mendapat perhatian yang penuh di Negara kita

Republik ,Indonesia., dapatlah kita sebutkan kembali kegia­tan- kegiatai1 yang pernah berlangsung·, atau pihak-pihak yang pernah menanganinya ; yaitu pada ·tahun 1945 oleh pe•

~sun UU1:1 1945, tahun 1951 oleh Kongres Kebudayaan di-~

Bandung, ~-ahun 1956 .... 1959 oleh Konstituante Republik In­donesia, 1958 oleh Organisasi Pengarang :lhdonesia, 1958 oleh Meniferi PPK dah Menteri Kehakiman, 1966 oleh Lembaga P•rllbina.ari. Hukum Nasional Depa:Jtem{!rt Kehakiman, 1972 oleh

Ikatan !~l2bit Indonesia ( IK.API ), awai 1973 oleh Loka Karya Hak Cipta Departemen Penerangan, da.n pada akhir 1913 oieh Team Peneli tian Paten·t; Merek, dan Hak Cipta D~par -temen K~hakiman. Dan adalah 6uatu kemajuan dibidang hukum apabil~.kita berhasil menyustin Undang~Undang Nomor 6 Ta• httn 19S2 Tentang Hak Cipta, yang disetujui oleh DPR - RI pad.a. tanggal 26 P~brua:ri 1982, serta· disahkan oleh Presi-

- den dan diundangkan tanggal 12 April 1982.

Dalam ••o•

- 3 -

Dalam RUU yang kita hadapi sekarang, ada duapuluh perubahan yang

dikandungnya,·atau yang diusulkan oleh Pemerintah. Setelah kami amati dengan seksama maka kita kotahui bahwa perubahan tersebut ada yang me­rupakan penam'bahan ketentuan atau materi peraturan perundang•n.undangan ada yang mengganti perumusan sesuatu materi, ada yang memerinci materi -materi yang tadinya berada dalam satu ayat menjadi lebih dari satu a­yat, ada yang berupa penghapusan pengaturan, dan lain sebagainya.

Namun demikian kami berkesimpulan, bahwa RUU ini disodorkan oleh Pemerintah kepada Dewan dengan maksud utama untuk menciptakan peratur­an aperundangan di bidang Hak Cipta dan perlindungannya yang lebih ba­ik dan lebih sempurrta, dalam rangka pembangunan bidang hukum, yang da­lam GBHN 1983 antara lain disobut ; " Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana ik-

· 1im ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan "·

Dengan pertimbangan dan tujuan seperti ini kami menyambut baik kehadiran RUU ini di DPR-RI.

Pencipta adal~h manusia yang telah bekerja keras dengah segala k~ma·mpuannya. Betapa tidak, pernah ada suatu p~myelidikan di bidang

ke~ehatan di negara barat, menyimpulkan bahwa pencipta adalah seorang berfrop~si penah r~siko yang

cukup. • ........... .

cukup merisaukan<> Kebanyakc:.n Pencipta terdiri dari ~~:miman­

seniman, yang jarang mengurus dirL1ya o Jar 2.ng ·::1er::::l:.c:' c2r.1pu­

nyai tubuh gemuk makmu:c, seperti kc~banyai~an p2ra :I?embajak *

Bagi Pencipta dj_ Indonesia, tubuh kuri...lS mun~~k~ .. n lcarena

honor yang diterimanya sebagai Pencipta kurang memadai. Pa­

dahal mereka 9 siang malam berpikir dan mc:mu tar o :::ak ,,

Didalam. penyel5.dikan para ahli tersebu-t, 9 d:Lsebut pula

para Pencipta 9 termasuk SenimaYl W2rtF.11,yan$ l\.arena s2;::-'oLngnya

berfikir, memutar otak siang malam9 kc'.d2.11g--.. J:rndang ::;,anrJ3.1 ::~

pa makan dan tidur ~ Akibatnya p2ncernakan terga:rJ.ggt:i 9 L~ dan

penyaki t maag rnulai menyerang e Sehingga })ara ahl..~- berani me

nyimpulkan, para Pencipta -termasuk Seniman de.n Wartr~~".'<::m?

mempunyai kemungkinan bcsn:c berumur pen(~e\: I>

Sdr. Pimpinan 9 Sdr ~ Menteri Kehakirrkn1, den Si dang De ·-, ... · i .. ... -mulia"

Mernang berbeda, antara pencipTa dan pembajak~ Pencipta

didalam penampilannya tampak r:.elalu rri.2mperhc:i.tik2.~~1 -dr;stn· ba· ..

thin, mencerminkan ketulusan ha ti, kemurn:La:n jh:,:::, d2.n me -

ngabaikan "pakaian luar 21 ., Tapi :9embaj2.};: tzv~1pak celalu men

dahulukan pakai2.n luar 0 Pen~1mpilan rapi ~ d~m bahk2.n licin

biasanya dengan bau. parfum y~:_ng rr.engglurlrnr:"' Pokolrnya pem -

bajak biasanya perlerite dan bahkan di 'Indonesia 2,da yang

bergelar "'Lerl-msana terba ik ~' ,, 'Tet.ari di b2.lil\. i tu E:::: ben.arr.tya

ia berhati serakah, tidak bertangcung ja~ab, tidak rrau be -

kerja keras:1 serta meJ'.~gab2.~Lk2.n Undan3-tJ:-~d2.:::ig.,

Sdr. Pimpina11 3 Mcnteri Kehal:iman~ dan SL:o.r.g ys.1-:g -~er­

hormat. MesR:ipun dalam Rancarga~:1 Und2·:~1g~"Lrnd2ng j.ni (! n:em:pu:1yai

semangat untul-c menolong pa:'2l Pencipta cle:-'1 l~".esew0nangan pa­

ra pembajak 9 tapi pad.a hakekatnya nasib para Pe:-:~cipta tidak

seratus prosen dibantu.,

Dari mimbar ini kami menye::"'ukan ag2.r para F2:,".Cipta di­

bidang Ilmu, Sastra, dan s eni h~rus rr;.en~~.n:~ka-tl:D.n 1: 1.::'sia-tan

organisasi profesinya mas~ng-masing, schingg3 cr~anisasi

tersebut selalu tampil f1ibarisan pc1ling def"?.:"1 delam '[D.engha­dapi· para PembaJ' c!.'.:J.k at·-·(":' ,, ·:::i , .... ,ia \""R YI i::r -t· r'\1~ 1-) ai -i b~ s ir'.JL'-:t ·_o, .. - ara u .... J .J..J..~.,i. J .f .._ ... i).o "-·-· c...,.__ -'-.-~ ···•

anggotanya.

- $ -

Alangkah baiknya bila organisasi.-organisasi yang sudah ada sekarang ini selalu berkonsultasi, sehingga mempunyai· ba­hasa1 yang sama dalam menghadapi Pembajak. Organisasi yang ada sekarang berkotak-kotak. Belum menyat~ kan semua Pencipta dalam satu organisasi besar, seperti KADIN didunia dagang.

Dalam pada itu kami berpendapat perlunya dipertimbang kan penganugerahan penghargaan kepada Pencipta kita yang berpretasi besar, seperti penghargaan yang sudah diberikan untuk dunia per!ilma.n ki ta berupa piala Ci tra, dan penghar. gaan piala Adinegoro kepada para Wartawan sehubungan dengan karya tulisnya. Kami memperkirakan, dengan adanya anugerah yang memadai termaksud, para Genius kita akan lebih bergai rah berkarya untuk mericiptakan hal-hal baru, yang bermanf,Sl

at bagi kehidupan bangsa dan negara.

Berbicara tentang hasil karya yang bermanfaat bagi k~ hidupan bangsa dan negara, maka Fraksi kami tentu mendukung

I

sepenuhnya peraturan ~erundangan yang melarang hasil karya yang meng-ganggu ketertiban umum da11 kesusilaan. Sebagai nit gar-a yang bertalsafah. Pancasila·, rio~ma-~orma agama tentu ak~h mehjadi salah satu tolok uku~ kita daiam meni1si ka~~ ya-karya termaksud.

Sidang Dewan yang terhormat.

Dalam RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 ta­hun 1982 tentang Hak Cipta ini, masalah ancaman pidana di perberat. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta, sekaligus untuk membuat jera kepada l?ara pembajak. Dengan tidak mengurangi dukungan Fraksi kami atas prinsip "membela dan cielindungi ~ara Pencipta den membikin jera para Pembajak" tersebut dengan cara memperberat ancaman pidana, pada sisi lain kami juga mempunyai prinsip melindungi para konsumen sehingga para konsumen kita dapat menikmati hasil karya para Pencipta kita dengan harga y_a·ng wajar.

Menyangkut masalah pemidanaan ini, RUU bukan hanya mem perberat ancamannya melainkan juga merubah klasifika-si t~n,

dak pidana •• ~. 6

I .:

- 6 -

t.lndakan pidana, yai tu dari klasifikasi tindak pide!J.a a.d:nm~

menjadi tindak pidana biasa. ·rni baik sekali karena me~beri

kan ruang cukup iuas bagi para penegak hukum untuk melaku-· kan penindakan-penindakan .. r-10.kc d.i.~_ini_ pm"a I?enegak hukum

kita memikul tanggung jawab yang cukup besar, karena~ h:;s.ric .... na kegiatannya menyentuh bidang yang amat penting, bidang yang membawa ketinggian martabat pencipta~pencipta Indone.­sia.

Dalam hub~ga.n pemikiran ini Fraksi kami tergoda untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah an.caman hukuman yang dicantumkan dalam RUU ini membuat takut para Pembajak ?

Keuntungan finansiil Pembajak dari ha.sil pcmbajakan buku s~ k~lah misalnya, mungkin :J.ebih besar· dari jumlah denda uang

yang dicantumkan dalam RUU. Maka tidak mustahil seorang Pe~ ba'jak akan terus nekad melakukan pemba.j8.kan;) sebab toh ke­

untungan yang diperolehnya sanggup menutu.p denda ya.ng haru.s

dipikulnya.

Rumusan tentang barang yang dirampas dari pelanggar hak cipta, yang kemudian baran~ ter.sebut dthancurkan atau dimusnahkan, kiranya perlu diadakan pemikiran ulang., Apakah

tidak lebih baik apabila barang tersebut tidak dihancurkan, tetapi dikenakan yang setimpal yang haruc dibayar oleh pe­langgar. Sedang barang rampasan tersebut dipergunakan sebaik-baiknya, dengan tidak merusak tatanan ekonomi, barang tersebut dise­rahkan kepada pemegang Hak Cipta~ Apabila pemikiran ini bi­s~a di terima, maka Pencipta dan Pem:=rintah tidak dirugikan, malah mendapatkan untung. Sedang para Pembajak akan mende- ·

rita tiga kali ru.gi, membayar pajaks.barangnya dirampas;1 dan dipidana.

Dalan1 rumusan yang dl,.sebut 11 Pelangga:r n perlu mendapat penjelasan lebih l~njut. Scbab pelc.nggar itu panyak._, Ada pembajak dan ada -pula pengecer. Mengapa pengecer disebut pu­la pelanggar .. Karena biasanya-hasil.pembajakan, baik kaset-· vidio, maupun· rekaman kaset,·ata.u penerbitan buku, selalu tidak mencantumkan si })embuat atau si penerbitti'

Oleh. • ••• :'fl

- 7 -

Oleh karenanya, sebagaimana halnya dibidang pengedaran nar­kotika, kita akan sulit mencari siapa membuat narkotika ter sebut. ·Tapi kita tahu persis siapa pelaku dan pengedarnya. ·

Dan hukuman dikenakan pada para pengedar.

Sidang Dewan yang terhormat.-

Memang baik sekali kita merencanakan perubahan Undang­Undang tentang Hak Cipta ini titik beratnya pada ciptaan :ra..,.g beredar di bumi !"'0'4.onesia. Tetapi bagaimana dengan h~

sL_··cipta putra-putra bang8~. Indonesia )Tang juga dibaj2.,: ~- .

luar negeri? Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, maupun dalam Rancang?n Perubahan sekarang ini belum jelas diatur.

tentang masalah. terse but. Oleh karena~ya, kami mengp.arapkex1

kesediaan Pemerintah untuk memberikan penjelasan tentang m.a. salah tersebut, Apabila masalah tersebut memang belum diatu~~

maka langkah baikn:ra -masalah~ tersebut dikaji dan dibahas s~.

cara mendalam, sehingga dapat dirumuskan oleh Pemerintah be~ sama Dewan,

Mengenai kedudukan Indonesia di terigah-tengah dunia Ig ternasional sehubungan dengan masalah perlindungan Ha~ Cipta ini, kami melih~t bahwa suatu ketika hanti Indonesia turut set'ta dalam salah satu konvensi Inf~ernasional dibidang per.;.

lindungan Hak Cipta. Dal&m hal ini kami sependapat bahwa.ti

tik tolak ki ta ialah terjaminnya kepentingan nasional Indo-· nesia, disamping keinginan untuk turut memelihara ketertib:: · dunia.

Ada baiknya kita menengok kebelakangbila berbicara tentang kedudukan Indonesia di tengah-tengah dunia Intepnr sional sehubungan dengan masalah perlindungan Hak C.ipta 5 ·

Di zaman Hindia Belanda dulu, kedudukan Indonesia selalu di tentukan oleh sikap negeri Belanda mengenai masalah tersebut~

Pada tanggal 1 April 1913 negeri Belanda turut menandatangenj_ kovensi Bern untuk Indonesia sebagai Hindia Belanda. Konv0,., 0 ~

Bern •o•• G

- 8 -

Konvensi Bern itu kemudian d~tinjau kembali di Roma pada -tanggal 3 Jpni 1928, yapg berla):<u untµk Indonesia ( Hindia

! . . - - ·. /

-Beianda ) tanggal 1 Ag_ustus 1931-, Pada masa pen,jajf,Jhan J~-

pang, hukum .perang yanr, mcliputi masa ini tidak memberi t~!!

pat bagi pelaksana.an dan pemeliharaLn TTak Cipta dal,(lnt. hu ... bungan Internasional. Ketika :Konvensi Bern dj.perbaharui la.­gi pada tanggal 26 Juni 191+8 di Brussel, na.ma Indonesia ti­

dak tcrcanturt.

A.pabiln Indonesia m~rcleka pada tanggal 17 .Agustus 1945 n:aka musala.h ketiucl.ukan !ndonesJa dalam hHl pe:rlindurie~n He.k Cipta tc11tu memasuki b~bakan baru, yang secara yu~idis for­mal bcrcantelkan pt'da :L~a::H:il II 1.\.turan .Peralihan Undang-

. .

Undang.Dase.r 1945. Fera.ng kemerdekaan yan~ ·berkobar dengan ht:bat S(~jak t;;ihun 19h5 sarnpai akhir tahun 194.9 membuat bans

sa Indonesia tidaH sr:~·.·~pat r:·.1f.:nengok satupun dari Konvensi

ri..Onvensi Interna.sional di bidnne; perlindunfia:r1 Hak Cipta ter­seb~t. Regitu juga pada tahun~tahun sesudah perane kemerd~ kaan, ki ta bangsa Indonesia belum 'rm.empunyai ·waktun untuk

rnembaha.s f;ecar~ rr.endalam. ]elam keadaan yang serert;i. i tu,

seca.ra yuridis formal .ki ta berada dc~lam posisi Yragu-;ragu''

~eh~bµngal? dengan Konvensi l~ern yang pernah di tandatansani

oleh Pemerintah Helanda pada tangisal 1 April 1913 sebagai­

mana ~ami paparkan diatas.

Baru pada tahun 1958 ada ietegasen sikep dari ?emerin­

tah Indonesia, jelasnya sewal<tJ.J Kabinet Djuande., bahwa In­

donesia tidak terikat de4gan Kon;vensi. Bern. ·· I'!enurut Mr.A.~: Djumena· dalam r~ajalah fev1;arta Oktobcr _19~8 sebagaimana dit~ lis } .. 1r.J· .c ... r .T .Simorangkir, Kabinet .Dju~nda pada waktu i tu

mendnsarkan kebijaksanaan 11 tidak teri.kat dengan Ko~n.vensi

3ern" tersebut ialah sebagai berikut

1. Bah\·u.~ pada. vJaktu ini di Indonesia banyak terdapat hal-l'Et

yang sebenarnya merupakan pelanggaran Hak CiJ)ta.

Demi •••••••••

-9-

\,

Demi kepentingan tnasyarakat untuk pembangunan negara, tidak , sedi~it buku~buku terjemahan atau saduran dari buku asing d:i.pergunakah, baik sekolahTsekolah .inaupun dimasyarakat. Ke­anggotaan Indonesia membuka kesempatan kepada pihak yang ber sangkutan diluar negeri untuk melancarl~an tuntutan terhad'ap negara kita dan/atau perseorangan atas pelanggaran tadi. ·

2. Alasan lain ialah, bahwa untuk sesuatu negara, adalah tidak layak untuk masuk persetujuan Internasional, sebelum memp~­nyai Undang•Undang Hak Cipta Nasional. ·

3. Segi · lain yang pe:rlu diperhatikan adalah, bah1i·m Pemerintah Belanda telah menunjuk Irian Barat sebagai Hindia Belanda dulu. Dengan demikian keanggotaan Indonesia dalam Berner Copyrigt Convention dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap Belanda

' atas Irian Barat, suatu hal yang bertentangan dengan perju­angan kita. Dengan demikian Indonesia tidak menjadi anggota Berner Copyright Conventmon.

4. Tidak dapat disangkal tentu ada alasan-alasan lain untuk mempertahankan keanggo'taan Berner Copyright Convention itu, misalnya supaya Hak Cipta pengarang-pengarang kita dapat perlindungan diluar .negeri, akan tetapi bagaimanapun juga kerugian ~ni tidak masuk persetujuan Internasional.

Demik:ian antara lain alasan-alasan Kabinet Karya untuk tidak

ikut dalam.Konvensi Bern.

Sebenarnyalah di tengah masyarakat kita termasuk pihak-pihak yang mempunyai kaitan erat dengan rnasalah perlindungan Mak CiE ta, berkembang pendiri~n pro dan kontramenge:.~···i perlu d.an tidak nya ki ta mengikuti salah satu dari Konv.eLs::_ ~- . .L ~-..;:....,r-J.asional di­

bidang perlindungan I-Iak Cipta terse but? sepsrti BerD.2:' Copyriht Convention, Un.tversal Copy:;.'"'i __ i:rh+ Cu~ .... 2r.i.tior:;; cl1.n sebagainya ..

Dalam h1:·.,,ingan ini Fraksi ingin memperoleh penjelasan, bagai manakah kecenderungan Pemerintah? Kalau ada ::ec::nderungan un­tuk mengikuti salah satu cari KorNensi-Konve;:isj_ L--1~s:'"'r~~ional

dibidang pe,rlindungan Hak Cipta, Konvensi Int2rDasional mana menurut pandangan Pemerintah yang tepat untuk diikuti?

A e • • • • • • •

. ' 11f.

'· .

- 10 -

Sidang Dewan yang terhor~at.

· Uni;uk menget-ahui sampai dimana UU No. 6/198~ dapat te.r--· .laksana di tengah-tenga!l masyarakat danuntuk mengetahui ke.~J;.

jaksanaan Pemerintah lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan--. .

UU No. 6, Tahurt .1982 tersebut, .l.zinkanlal1 ka.mi menyampaikan -beberapa pertanyaan-sebagai berikut:

1. Da~am pasal 10 ayat (5), pasal 39 ayat .(3), dan pasal 40 ayat (2) ditegaskan perlunya ada Peraturan Pemerintah un.

. -tuk ) .;-'·,,. melaksanaan ie'bib lanjut hal-hal yang diatur · -

dalam pasal-pasal yang .bersangkutan.

2. Apakah sudah ada Hak C1pta suatu karya yang demi kepentJ:, ngan Nasional- dij?-dikan milik negara melalui I<eputusan - · · Pre si den '? • -

. ' Kalau s.udah ada berapakah jumlahnya ?. Danbe.rapakah I,!!

b.alan yang r.\ib~rikan kepada pihak·pencipta.? Pertanyaan ini berkaitan dengan/pasal 10 ayat (3) dan --(4).

). Dalam · pasal 31 ayat_, ( 3 )· di tegasl<.an bahwa mengenai keter"' t.uan. Surat Permohonan. Pendaftaran Ciptaan akan· ditetap!M

. ·- oleh Menteri Kehakiman.

Bersediakah Pemerintah men-jelaskan· kepada _Dewan iSi ke~.· l . I

te~apprMepteri Kahakiman termaksud ?

4• .. Sudah berapa bany.ak. izin yang dikelu~r-kan -: oleh !Jlipa~te 'I -,

meri Kehakiman dalam hubungan pelak§ah!an pasal · 15 t\ya:t (2) ?.

$. Berapa banyak jumlah imbalan kepada-pemeg~ng hak sipta· -yang telah ditetapkan oleh Menter1i Kehakiman sebagai. pe­

.. ·laksanaan pe:sa.l 15 ayat · (3).

6.. .Berapa jumlah izin yang sudah dikeluarkan oleh Menteri -Kenakiman untUk pengadaan.:-lCiptaan sebagaimana dimaksudkan pasal 16 ... ,ayat ( 3) ·?.

. 7. Berapa • •••• . ... . -- .. ~ .. -··

. . ..... ~.

..... t.

- 11 -

7. Berapa banyak imbalan lrnpada pemegang ha1<: · cipta yang s~ . . - '

dah.ditetapkan olel:lMenteri Kehakiman sebagai pelaltsan~

an pasal 16 .ayat · (4) ?.

8. Berapa~jum:)..fih ciptaan yang te:lah d1daftarkan kepada De­partemen Kehakiman? o . Dan berapa pula be sarnya biaya ba

gi setiap orang untuk memperolt:~h suatu petikan dari 'daf tar· umum ciptaan se bagaimana · dimal{sudl{an pas al 29 aya.t-

( 3) ?.

9. , Berapa biaya pe.ncatatan pemindahar: hak atas. pendaftar -

. an ciptaan yang ditetapkan oleh Mentcri Kehalciman seba­

gaimana ditentuka~ dalam pasal 35·ayat (3) ?.

10. Bagaiman susunan Dewan Hak Cipta yang sekarang-7

11. Bagaimana sambutan masyo.ral~at ~ setldak-tidaknya masyara ' ,1-

kat pencipta, te~hadap l~J1irnya Undang,-undang No;. 6 Tai-

hun 1982. ?,,

Fraksi kami sangat berterimaka.sih apEtbila Menteri Kehakiman­. memberi kesempatan kepada Deirwn un--~u~:-c mcrr~pcro1eh penjelasan­

mengenai hal~hal tersebut diatas.

Sidang l!)ewan yang terhormat.; Tidak semua masalah dalam ~UU ini kami soroti dengan ....

. -tuntas, bahkan ada hal"-hal dic!.rual.T.1.~fa yc:~ng ·tided{ kamj. sing -

gung sekalipun. Ini tidak berarti kami mengab2.5:-'."an masalah~·ma,salah tersehrt

melainkan akan kami ikuti pen:ra~":ta: '~i.EDYC'c dangan sekss.rr.a apabi

· la pembaha.san · RUU ini mernasuki :'.'?ombicaraan Tingkat III nanti.

Kami berhasy_rat dengan sepenuh hati untuk turut mengam-b. ;1· ·1- ,_,ag~·.a·n secar aktif/l('onc·'-~-.- 11<:t1 ·,-f -r·.:·-r-b".'.)l--i '"'~n -R· ... u~U o!L-r.~.~~ Le-u J;. a . -~ i J.... ..:.J w .... l ... ._... ',_ ..J..·' ~-.:.l '~'--·8 . .::>a. -~- ·-· v

bih dari i tu .. bahkan kami membul2"L1:c.3.Yl niat agar RUU ini da­

pat ki ta sclesaikan de.lam period'.-:: Dewan ki t(l yB.ng sekarang.

Bila bonar&~io••

J •

12

Sidang Dewnn yang mulia. $ampailah kami k:,pada pem~ndangan umum terakhir. Fraksi Persatu-·. . '

an menganggap tepat intirdari perubahan UU Hak Cipta. Dalam ta -hap pembangunan sekarang, memahg sudah waktunya untuk memberikan sarana yang diparlukan dan kebijaksanaan yang memungkinkan tum ... buh suburnya para pencipta di bumi Pertiwi Indonesia, sehingga -banyak diminati oleh generasi muda penerus kita. Kalau ~ni ter -jadi, .alangkah ind.ahnya bumi Indonesia.yang bagaikan taman bunga beraneka ragam, penUh wa.rna warni. dari arteka kreasi .baru dan pe• nemuan baru dari manusia Pencipta yang penuh genius.

" Keragaman pendapat, kean.lkawe,rnaan penemua-n baru, bukart tabu di negara Panca~ila. Lima sila dari Paneasila cukup memberikan -keleluasaan rt.tang gerak, yang memungkinkan benih bertumbuh subur dan mekar berbunga. Berbagai hasil c}p~aan akan memperkaya hasa» nah pemikiran baru, yang memang diharapkan oleh semangat orde b"a ru yang gandrung dengan perubahan-perubahan kearah kemajuan •

Kami menghargai keinginan Pemerintah, yang amat positif, bah wa dengan perubahan int akan dapat menolong para pencipta dan mem

. bikin jera ·para pembajak. Fraksi kami ingin melihat Pembajak 'be·rubah, yang tadinya. pe

rampas hak~pak orang, menjadi berhati~luhur, dan berbudi mulia, seperti ucapan yang terkenal dari sahabat Nabi inlah Abu Bak_ar. Pengarang terkena.l M\lrthada Mutah~ri dalam bukunya teri.tanguMeng­hormati Hak-Hak manusia" mengutip kata-kata Abu Bakar ebb: "DemiAllah. Saya tida.~ akan melakukan, apabila disuruh uhtuk me• rampas sebutir gandum dari se-ekor semut, meskipun saya akan di­beri tujuh~ kota dengan segala .isinya"

'rertma kasih. Wabillahittauf iq wal hidayah. WaS8alamu'alaikum wr.WbL

Jakarta, Jd Juni 1987 Fraksi Persatuan Pem'bangunanDalam DPR-RI

Juru Bicara,

H.M. ANWAR NURRIS