HAK DAN UPAH

HAK – HAK DAN UPAH

Di Susun

Oleh

Kelompok VII :

Mirdali Aswinda

Zikri Hidayatullah

Muji Julfrinal

Dosen Pengampu :

Farid Fathony Ashal, Lc, MA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

BANDA ACEH

2014 /2015

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur milik ALLAH SWT atas limpahan rahmat taufiq serta

hidayah-NYA,Penulis di berikan kekuatan dan ketabahan untuk menyelesaikan makalah

yang berjudulkan “HAK – HAK DAN UPAH”.

Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita nabi

Muhammad SAW yang mana berkat jerih payah beliau yang telah membawa kita

merasakan kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dan kami tak lupa pula untuk mengucapkan kta penghormatan kami kepada

Bapak Dosen Mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Islam,yang mana berkat bimbingan

beliau kami telah dapat dengan tepat waktu menyelesaikan makalah kami ini.dan juga

kami taklupa untuk memohon beribu-ribu maaf kepeda pembaca yang mana didalam

penulisan makalah kami ini masih sangat banyak kekurangan baik itu dari segi penulisan

maupun dari segi tutur kata dan bahasa kami,juga kami mohon maaf.

Banda Aceh, 9 Desember 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam berusaha keras melalui ajaran moral untuk mempengaruhi para majikan

agar membayar upah yang sesuai kepada para pekerja dan menyediakan

fasilitas –fasilitas lain dalam pekerjaan mereka. Jika ada majikan yang

membayar mereka dengan upah yang kurang atau membebani mereka dengan

pekerjaan yang sangat berat atau mempekerjakan mereka diluar batas waktu

tanpa ganti rugi yang sesuai atau mempekerjakan mereka dalam kondisi yang

tidak sehat maka Negara Islam berhak untuk ikut campur tangan demi

menyelamatkan Hak –Hak kaum buruh.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang menjadi hak kaum pekerja?

Apa yang dimaksud dengan Upah?

Apa yang menjadi jaminan kerja?

1.3 Tujuan

Dapat mengetahui secara detail tentang hak kaum pekerja, dapat mengetahui

apa yang dimaksud dengan upah, pentingnya upah dan tingkatan upah. Dan

dapat juga mengetahui tentang hak jaminan kerja Dan tentang hak berserikat.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hak – Hak Kaum Pekerja

Abu hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah s.a.w bersabda : “Allah akan

memusuhi tiga golongan manusia dihari pembalasan dan dari ketiga

golongan ini salah satu diantaranya adalah orang yang mempekerjakan

seorang buruh dan mempekerjakannya secara penuh tapi tidaak

membayar upahnya”.1

Rasulullah telah melarang memperkerjakan buruh tanpa menetapkan

upahnya terlebih dahulu. Selanjutnya Islam berusaha keras melalui ajaran

moral untuk mempengaruhi para majikan agar membayar upah yang sesuai

kepada para pekerja dan menyediakan fasilitas –fasilitas lain dalam

pekerjaan mereka. Jika ada majikan yang membayar mereka dengan upah

yang kurang atau membebani mereka dengan pekerjaan yang sangat berat

atau mempekerjakan mereka diluar batas waktu tanpa ganti rugi yang

sesuai atau mempekerjakan mereka dalam kondisi yang tidak sehat maka

Negara Islam berhak untuk ikut campur tangan demi menyelamatkan Hak

–Hak kaum buruh.

Dengan itu dapat disimpulkan Hak – Hak pokok buruh adalah

sebagai berikut :

1. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya

menikmati kehidupan yang layak.

2. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya,

dan jika suatu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang

sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau

modal yang lebih banyak, atau kedua duanya.

3. Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan

membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika

bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah

dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat).

4. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi

pekerja. Majikan dan pegawai bias dimintai sumbangan untuk dana itu,

tapi sebagian besar akan disumbang oleh negara Islam dan dana zakat.,

5. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sodaqohnya

(sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak anak mereka.

6. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada

musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal itu akan

memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam

menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam

negeri.

7. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan

yang terjadi dalam pekerjaan.

8. Barang – barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja

harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada

mereka dengan biaya yang lebih murah.

9. Mereka harus diperlukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika

mereka melakukan keselahan selama bekerja.

10. Mereka harus disediakan akomoddasi yang layak agar kesehatan dan

efisiensi kerja mereka tidak terganggu.

2.2 Upah Dan Kesejahteraan

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya

dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja

diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah

adalah harga dari tenaga kerja yang dibayar atas jasanya dalam produksi.1

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah

dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para

majikan tanpa melaggar hak – hak yang sah dari majikan.

Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka

tanpa adanya ketidak adilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan

terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al – Baqarah :

Artinya : …. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya… (Al

Baqarah : 279).

1. Pentingnya Upah

Karena Islam mendorong setiap orang untuk bekerja, maka penawaran

tenaga kerja muslim yang akan berusaha secara agrergat adalah inelastis

sempurna. Hal ini membawa implikasi pada tenaga kerja muslim yang

akan selalu berusaha untuk selalu bekerja, berapapun tingkat upah pasar

yang berlaku.

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para

pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya

mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar

penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan

langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka

mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. Jatuhnya daya beli

dalam waktu panjang sangat merugikan industri – industri yang

menyediakan barang – barang konsumsi bagi kelas pekerja.

2. Tingkatan Upah

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan

ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan negara. Dalam

mengambil keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah

dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.

Untuk itu menjadi tanggung jawab negara islam untuk

mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu

rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja

juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagianya yang

sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Tingkatan upah dibagi menjadi 2

yaitu :

Tingkatan upah minimum

Tingkatan upah maksimum

2.3 Hak jaminan kerja

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja maupun penyakit akibat kerja maerupakan resiko

yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk

menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang

diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik

maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

2. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan

mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada

kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena

itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban

keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa

uang.

3. Jaminan hari Tua

Hari tua dapat mengkibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mapu

bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan

bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih

bekerja, teruma bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari

tua memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan

atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 ( lima puluh lima )

tahun atau memnuhi persyaratan tersebut.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan unutk meningkatkan

produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksankan rugas sebaik-

baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan (

kuratif ).

Oleh karena, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit

dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah

selayaknya diupayakan penggulangan kemampuan masyarakat melalui

program jaminan sosial tenaga kerja.

Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan

kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif),

pencegahan (oreventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan

(rehabilitatif).

2.4 Hak Berserikat

Kebebasan berserikat adalah merupakan hak pekerja/buruh yang tidak dapat

ditawar-tawar, perkembangan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir

tumbuhnya serikat pekerja/buruh yang berada di tingkat nasional, sementara

itu serikat pekerja/buruh ditingkat perusahaan relative lambat.

Seharusnya serikat pekerja/buruh tumbuh dari bawah, mulai ditingkat

perusahaan dan selanjutnya dalam bentuk federasi atau bentuk lain yang

kemudian federasi ini dapat membentuk konfederasi.

Dengan UU. No. 21 tahun 2000 memungkinkan serikat pekerja/buruh yang

berdiri tidak harus mencerminkan sektor usaha, tetapi suatu jenis pekerjaan

seperti supir, tukang las, tukang ketik, sekretaris dan lain-lain. Fungsi utama

serikat pekerja/buruh adalah merundingkan pembuatan Perjanjian Kerja

Bersama (PKB).

Dalam kondisi seperti itu, maka manajemen dapat mengalami kesulitan

dalam menghadapi serikat pekerja/buruh, bukan hanya dalam perundingan

PKB tetapi juga dalam rangka konsultasi berbagai masalah ketenagakerjaan

yang lain, termasuk penyediaan fasilitas. Dengan diundangkannya UU. No.

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka telah ada arahan mengenai hal

yang berkaitan dengan hubungan industrial.

Dalam keadaan apapun, kunci keberhasilan manajemen sumber daya

manusia di perusahaan antara lain :

a. Adanya serikat pekerja/buruh yang dipimpin oleh pimpinan yang

professional.

b. Adanya komunikasi, keterbukaan dan kejujuran dari manajemen.

c. Dukungan para pekerja/buruh dan organisasinya atas dasar kepercayaan.

d. Adanya komitmen pucuk pimpinan terhadap pelaksanaan hubungan

industrial yang baik.Manajemen segala lini, khususnya lini paling bawah

memahami teknik pengembangan komunikasi dengan bawahan dan

memahami dasar-dasar hubungan industrial yang berguna bagi pelaksanaan

deteksi dini.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam

produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan

imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga

dari tenaga kerja yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Hak jaminan kerja :

Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kematian

Jaminan hari Tua

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Kebebasan berserikat adalah merupakan hak pekerja/buruh yang tidak dapat

ditawar-tawar, perkembangan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir

tumbuhnya serikat pekerja/buruh yang berada di tingkat nasional, sementara

itu serikat pekerja/buruh ditingkat perusahaan relative lambat.

3.2 Kritik dan Saran

Demikian makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi

pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin di sampaikan, silahkan

sampaikan kepada kami.

Apabila ada terdapat kesalahan mohon dapat mema'afkan dan

memakluminya, karena kami adalah hamba Allah yang tak luput dari salah

khilaf, dan lupa.

DAFTAR PUSTAKA

Rahman, Afzalur.1995. Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 2. Yogyakarta : PT DANA

BHAKTI WAKAF

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2011. Ekonomi Islam.

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………….……i

DAFTAR ISI …………………….……………………………………………….ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................1

1.1 Latar Belakang ………………………………………………………1

1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………...1

1.3 Tujuan………………………………………………………………..1

BAB II PEMBAHASAN…………………………………………………………2

2.1 Hak – hak kaum pekerja.……………………………………………..2

2.2 Upah dan kesejahteraan.……………………………………...………3

2.3 Hak jaminan kerja …………..,………………………………………4

2.4 Hak berserikat ……………………………………………………….6

BAB III PENUTUP……………………………………………………………… 8

3.1 Kesimpulan ………………………………………………………….8

3.2 Saran …………………………………………...……………………8

Daftar Pustaka………………………………………………………………….....9