BAHAN AJAR HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KONSTITUSI REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) Oleh: Prof. Dr. I Made Pasek Diantha SH, MS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA MARET 2016
BAHAN AJAR HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL
HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KONSTITUSI REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC)
Oleh: Prof. Dr. I Made Pasek Diantha SH, MS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
MARET 2016
2
DAFTAR ISI
ISI HALAMAN
A. Profil Negara Republik Rakyat Cina ............................................ 3
B. Konstitusi RRC ............................................................................. 6
1. Sejarah Konstitusi RRC ............................................................ 6
2. Sistematika Konstitusi RRC .................................................... 10
3. Pengaturan HAM Dalam Konstitusi RRC ................................ 14
C. Implementasi HAM ................................................................... 21
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... 36
3
A. Profil Negara Republik Rakyat Cina
Negara Republik Rakyat China (RRC) didirikan pada tanggal 1 Oktober 1949.
Negara RRC memiliki Bendera Kebangsaan berwarna merah dengan gambar sebuah
gugusan bintang berjumlah 5 buah (1 besar dan 4 kecil-kecil) terletak disudut kiri atas.
Lambang Negaranya berbentuk lingkaran berwarna merah dan dibagian atas lingkaran
terdapat gambar gugusan bintang berjumlah 5 buah (1 besar dan 4 kecil-kecil).
Lingkaran ditopang oleh bidang penyangga yang berbentuk segi empat melengkung.
Lagu Kebangsaan berjudul “Barisan Para Sukarelawan” (Yi-yongjun Jingxingqu).
Luas total Wilayah Negara : 9.596.960 km2 dengan bagian perairannya 2,8 %.
Penduduknya menurut hasil sensus terakhir yang diadakan thn 2000 berjumlah
1.242.612.226, tidak termasuk penduduk diwilayah Hongkong, Makau dan Taiwan.
Pada tahun 2004 diperkirakan penduduknya berjumlah 1.298.847.624 yang berarti tiap
tahunnya naik rata-rata 12.500.000 sehingga pada tahun 2010 diperkirakan berjumlah
sekitar 1.373.847.624.
Di tinjau dari pendapatan domestik bruto (Gross Domestic Product/GDP), RCC
mengalami kemajuan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, menempatkan negeri itu
pada peringkat 2 yakni satu peringkat di bawah Amerika Serikat ( peringkat 1) dan
satu peringkat di atas Jepang (peringkat 3). Penilaian ini di lakukan oleh IMF dan
World Bank pada tahun 2010 dengan besaran angka GDP nominal sebesar 5.878 triliun
US$ yang pada tahun 2005 hanya sebesar 2,224 triliun US$.
RRC sejak berdirinya diperintah oleh partai tunggal yakni Partai Komunis Cina
(PKC). Sebagai negara komunis pemerintah pada umumnya melakukan pengawasan
ketat terhadap sektor perekonomian. Namun sejak 3 dasa warsa terakhir pemerintah
mulai melonggarkan kebijakan perekonomiannya dan menganut paham perdagangan
bebas.
RRC adalah negara berpenduduk terbanyak di dunia dengan populasi sekitar 1,3
miliard jiwa yang kebanyakan terdiri dari suku Han. RRC juga adalah negara terbesar di
Asia Timur, dan terluas ketiga didunia setelah Rusia dan Kanada.
4
Negara ini berbatasan dengan 14 negara yakni Afganistan, Bhutan, Myanmar, India,
Kazakhstan, Kirgistan, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan
dan Vietnam.
Hubungan dengan Taiwan (Republik Cina) nampak sangat kontraversial. RRC
menuntut hak memerintah atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya yang tidak pernah
dilepaskan oleh Taiwan. Pemerintah RRC menuduh bahwa Taiwan merupakan satu
entitas yang tidak lagi berwujud Negara dan secara administratif RRC meletakkan
Taiwan sebagai propinsi ke 23. RRC mengklaim kedaulatan terhadap Taiwan, namun
tidak memerintahnya, hal yang sama quemoi dan Matsu. Diberlakukan bagi Pescadores,
Quemoi dan Matsu. Sebaliknya Taiwan mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Cina
daratan (RRC) tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hongkong dan Macau,
namun klaim ini tidak pernah terealisasi. RRC melihat dirinya sebagai Tiongkok baru
untuk membedakan dengan Cina sebelum tahun 1949. RRC juga disebut sebagai Cina
merah oleh pihak barat dengan merujuk pada warna merah yang merupakan lambang
komunis. (http ://www.id.wikipedia.org; 12-9-2011).
Dibidang perekonomian RRC kini mengalami kemajuan pesat. Laporan Bank
Dunia 2011 menunjukkan adanya 10 besar peringkat negara termaju ekonominya di
dunia untuk keadaan tahun 2010. Peringkat 10 besar tersebut secara berturut-turut
sebagai berikut :
Tabel 1.
No. Urut Negara GDP
1 Amerika Serikat 14,7
2 RRC 5,75
3 Jepang 5,4
4 Jerman 3,31
5 Perancis 2,56
6 Inggris 2,26
7 Italia 2,04
8 Brasilia 2,02
9 Kanada 1,56
10 Russia 1,47
5
Sumber: World Bank, 2011
Menurut Bank Dunia, untuk tahun 2010 RRC merebut posisi Jepang yang sejak 1970
Jepang berada pada peringkat kedua setelah Amerika Serikat
(http://www.econtpost.com, 14-9-2011).
Data lain dari Bloomberg Economic Momentum Index (BEMI) untuk 2010
menunjukkan bahwa RRC menduduki peringkat pertama dari 22 negara berkembamg di
Asia. Peringkat kedua diduduki oleh India, dan peringkat terakhir dikunci oleh Timur
Leste. Selengkapnya data tersebut sebagai baerikut:
Tabel 2.
No Negara Skor dalam persen (%)
1 RRC 76,22
2 India 64,09
3 Vietnam 61,85
4 Mongolia 59,78
5 Bangladest 56,55
6 Malaysia 54,8
7 Indonesia 52,37
8 Kazakstan 51,75
9 Pakistan 51,74
10 Thailand 51,08
11 Pilipina 49,28
12 Usbekistan 48,64
13 Laos 46,33
14 Sri Lanka 44,95
15 Kirgistan 41,17
16 Kamboja 38,49
17 Turkmenistan 34,79
18 Nepal 34,16
19 Brunei Darusalam 34,06
6
20 Myanmar 31,45
21 Bhutan 30,15
22 Timor Leste 25,28
Sumber: UNWB, IMF, Bloomberg, 2011
Dalam 30 tahun terakhir ekonomi RRR melaju pesat dengan pertumbuhan rata-rata 10%
sejak negara itu membuka diri bagi investor asing. Dengan pertumbuhan seperti itu,
tahun 2010 RRC berhasil menduduki peringkat kedua ekonomi dunia, setelah Amerika
Serikat. Rangking Indonesia ada di urutan ke 7 dibawah Malaysia. Indonesia masih
harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara lain di Asia
seperti Vietnam, Mongolia, Banglades, dan Malaysia. (Bloomberg, 2011).
B Konstitusi RRC
1. Sejarah Konstitusi RRC
a) Konstitusi 1949
Pada tahun 1949 ketika pada saai perang saudara hampir di pastikan
kemenangan diraih oleh partai komunis dibentuklah suatu lembaga untuk
konfrensi konsultatif politik rakyat Cina atau Chinese People Political
Consultative Conference (CPPCC). Tujuan dari konferensi adalah untuk
mempersiapkan pemerintah baru sebagai pengganti pemerintah Cina
Nasional yang didominasi Partai Koumintang.
Sidang perdana CPPCC diadakan tanggal 21 September 1949 yang
dihadiri oleh partai komunis beserta 8 organisasi politik yang berafiliasi.
Hasil pokok dari sidang-sidang CPPCC adalah menetapkan terbentuknya
konstitusi sementara atau “Common Program” antara lain tentang struktur
pemerintah yang baru, nama dan lambang negara baru. Juga dipilih Mao
Zedong sebagai ketua pemerintah rakyat Cina yang baru. Pada akhir
konfersasi di proklamirkan pemerintah baru yakni pemerintah Republik
Rakyat Cina (RRC) pada 1 oktober 1949.
7
b) Konstitusi 1954
Sesuai dengan ketentuan “Common Program”, maka segera
dipersiapkan pembuatan konstitusi permanen pada tanggal 13 Januari 1953
Pemerintah Pusat Rakyat Cina mengangkat anggota Tim Perumus
Konstitusi yang berjumlah 33 orang dengan diketuai oleh Mao Zedong.
Keanggotaan Tim itu didominasi oleh Partai Komunis Cina terutama dari
unsur Polit Biro. Pada tanggal 20 September 1954 lima tahun setelah
“Common Program” ( konstitusi sementara) rancangan konstitusi baru
yang dibuat Tim 33 berhasil disetujui dan disyahkan oleh Kongres Nasional
Rakyat Cina. Konstitusi ini disebut konstitusi 1954.
Konstitusi 1954 terdiri dari pembukaan (preambul), 108 Pasal dan 4
Bab. Isi pokok dari konstitusi ini adalah mengatur struktur tentang
pemerintahan yang terdiri dari enam lembaga yakni : (1), Kongres Nasional
Rakyat (National People’s Congress); (2), Presiden, (3), Dewan Negara
(State Council) atau Kabinet, Pemerintahan Lokal, Mahkama Agung Rakyat
( Supreme People’s Court), Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People’s
Procuratorate)
c) Konstitusi 1975
Pada tahun 1975 Mao Zedong dan pendukung-pendukungnya
berkeinginan untuk memformulasikan kekuasaannya melalui sebuah
konstitusi baru sebagai pengganti konstitusi 1954. Dalam konstitusi baru ini
dimuat beberapa perubahan, diantaranya : (1), Jabatan Presiden diganti
dengan jabatan Ketua (Chairman) yang secara exoficio dijabat oleh Ketua
Partai Komunis Cina, dimana Ketua ini memegang kekuasaan pemerintah
secara riil dan amat luas; (2), Disamping itu ada pula jabatan Presiden
sebagai Kepala Negara dijalankan oleh Ketua Kongres Rakyat Nasional
(Ketua Parlemen); (3), Penggantian pejabat pemerintah tingkat pusat
maupun lokal oleh sebuah Komite Revolusioner (Dewan Rvolusi); (4),
Penghapusan HAM diantaranya hak milik, hak privasi, kebebasan
berpolitik, kebebasan bergerak, kebebasan berbicara dan keebasan
8
berkesenian; (5), Kewajiban membayar pajak yang dianggap sangat
memberatkan rakyat juga dihapus; (6), Jumlah pasal yang jauh lebih sedikit
yakni hanya 30 Pasal sedangkan konstitusi lama 108 Pasal. Konstitusi baru
ini disebut konstitusi 1975.
d) Konstitusi 1978
Mao Zedong meninggal pada 1976 dan pada Maret 1978 dibentuk
konstitusi baru di bawah pimpinan Hua Guo Feng. Konstitusi ini terdiri dari
4 Bab dan 60 Pasal. Konstitusi ini merupakan kompromi antara spirit moral
dari pemikiran Mao dan keinginan masyarakat untuk membersihkan kaum
ekstrain kiri dari pemerintahan. Sebagai upaya kompromistis, disatu sisi
konstitusi 1978 tetap mempertahankan ideologi komunis Mao seperti
terlihat dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa pejabat negara harus
mempelajari Marxisme, Komunisme dan terutama ajaran komunis Mao
Zedong. Dalam Pasal 19 di tegaskan peranan angkatan bersenjata yakni
membela negara dari ancaman imperialisme-sosial. Disisi lain, melalui
Pasal 3 ditegaskan bahwa RRC adalah negara yang sosialis demokratis dan
bukan sosialis komunis seperti yang dipahamkan oleh kelompok kiri yang
ekstrim. Juga dilakukan pemulihan sistem pemerintahan ke sistem yang
tertera dalam konstitusi 1954, kecuali tentang jabatan Presiden.
e) Konstitusi 1982
Konstitusi 1978 ternyata berumur pendek. Atas desakan pemimpin
Cina yang amat berpengaruh dan sekaligus sebagai tokoh reformasi saat itu
yakni Deng Xiaoping dilakukan perubahan terhadap konstitusi 1978 yang
didalamnya nanti akan dimuat butir-butir reformasi. Akhirnya pada 4
Desember 1982 konstitusi baru ini disyahkan. Reformasi dilakukan sebagai
akibat hasil evaluasi terhadap apa yang disebut penyimpangan dalam
implementasi ajaran Mao dan kekeliruan kebijakan partai komunis sejak
1949, yang di anggap terlalu ekstren. But ir-butir reformasi yang tertuang
dalam konstitusi baru itu antara lain : (1), Kembali secara murni kepada
9
sistem pemerintahan sesuai konstitusi 1954, termasuk pemulihan kembali
jabatan Presiden kembali ; (2), Diperluasnya hak dasar dan kewajiban
dasar manusia yang dimunculkan dalam Bab II; (3), Kekuasaan Negara
didistribusikan kepada Ketua Sentral Komisi Militer, Perdana Mentri,
Skretaris Jendral Partai Komunis, dan Presiden hanya sebagai simbul
Negara yang memegang kekuasaan sangat kecil: (4), Materi yang amat
penting adalah perubahan menuju ekonomi pasar terbuka (pursuit of market
economic reform).
Berkenan dengan distribusi kekuasaan, meskipun kekuasaan negara
dalam konstitusi 1982 dipisahkan namun dalam perkembangan konvensi
ketatanegaraan terlihat bahwa Sekjen Partai, Ketua Sentral Komisi Militer
dan Presiden dijabat oleh orang yang sama.
f) Konstitusi 2004
Untuk reformasi ekonomi, konstitusi 1982 dari waktu kewaktu terus
mengalami perubahan, misalnya perubahan kecil pada tahun 1988, 1983 dan
1999. Perubahan terakhir dilakukan pada 14 maret. 2004 berkenan dengan
Hak Asasi Manusia terutama ganti rugi dalam pengambilan alihan hak
milik.
(http://www.en.wikipedia.org;4-11-2011), (http://.www.servat.unibe,ch;4-
11-2011).
Konstitusi 1954 ternyata kemudian mengalami perubahan karena menurut
pasal 27 ayat 1 konstitusi 1954 Kongres Nasional Rakyat dapat merubah
konstitusi dengan persetujuan 2/3 angkatan tanpa melalui reterendum.
Perubahan tanpa melalui reterendum sebagaimana terlihat kemudian,
menyebabkan konstitusi sering diubah-ubah.
Pada tahun 1957 muncul gerakan anti kanan yang kemudian dikenal
dengan revolusi kebudayaan dibawah pimpinan Mao Zedong. Revolusi ini
bertujuan untuk membersihkan anasir-anasir kanan seperti misalnya
pengaruh budaya terdali dalam pemerintahan dalam suasana revolusi
kegiatan pemerintahan terganggu dan bahkan terhenti sama sekali. Preseden
10
Liu Shauqi dikenakan tahanan rumah oleh kaum Revolusioner dan akhirnya
meninggal tahun 1969. Untuk sementara jabatan Presiden dibiarkan lowong,
kendali pemerintahan diambil alih oleh sebuah komite Revolusioner dan
diadakan pergantian pejabat-pejabat tinggi oleh orang-orang dari komite
Revolusioner itu. Disana sini terjadi kekerasan karena pemerintahan
dijalankan secara otoriter dengan mengatasnamakan rakyat.
Materi penting daro konstitusi 1954 adalah bab III tentang Hak-hak dasar
yang diatur cukup kompehensif, namun juga mengatur kewajiban dasar
seperti kewajiban membayar pajak, melakukan pelayanan umum dan
mentaati Hukum.
Kekuasaan negara didistribusikan kepada ketua komisi Militer Sentral
Perdana Mentri dari Kabinet, sekretaris Jendral partai komunis, dan
Presiden hanya sebagai simbol negara yang memegang kekuasaan sangat
kecil.
2. Sistimatika Konstitusi RRC.
Konstitusi RRC terdiri dari :
1. Preambul : sebanyak 10 Alinea
2. Batang Tubuh : sebanyak 4 Bab, 7 Bagian dan 138 Pasal.
(a) Preambul
Alinea I berisikan pernyataan bahwa RRC adalah suatu negara yang
mempunyai perkembangan sejarah terpanjang didunia. Rakyat RRC secara
bersama-sama telah membentuk sebuah kebudayaan yang luhur dan
mempunyai tradisi revalusioner yang gemilang.
Alinea II menyatakan bahwa setelah tahun 1840 secara perlahan-lahan
pemerintahan feodal telah berkurang dan RRC berubah menjadi negara semi
kolonial dan semi feodal. Rakyat RRC dengan perjuangan yang heroik telah
berhasil membebaskan negara menuju negara berdaulat, merdeka dan
demokratis. Perubahan besar sejarah yang menggoncangkan dunia telah terjadi
pada abad ke 20. Revolusi 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yatsen berhasil
11
menghapus kerajaan feodal dan melahirkan Republic Cina. Namun rakyat Cina
belum berhasil tuntas menunaikan tugas sejarahnya untuk melenyapkan
imperialisme dan feodalisme.
Alinea III menegaskan bahwa setelah melalui perjuangan berat,
berkepanjangan serta penuh penderitaan rakyat Cina dipimpin oleh Partai
Komunis Cina dengan ketua Mao Zedong pada tahun 1949 mengulingkan
pemerintahan imperialis, feodalis, dan kapitalis-birokrat, telah memperoleh
kemenangan gemilang atas revolusi demokrasi baru dan mendirikan Negara
Republik Rakyat Cina. Sejak itu rakyat Cina mengambil alih kekuasaan
ketangan sendiri dan menjadi penguasa negeri.
Alinea IV berisikan pernyataan bahwa setelah berdirinya Republik
Rakyat, transisi rakyat Cina dari era demokrasi baru ke era masyarkat sosialis
berlangsung secara tahap demi tahap. Terjadi transformasi dari milik
perseorangan atas alat-alat produksi, penindasan orang atas orang dihapuskan
dan akhirnya dibangun sebuah sistem sosialis. Diktator rakyat demokratik
dipimpin oleh kelas pekerja dan di dasarkan pada kelompok buruh dan tani
yang merupakan diktator proletar di konsilidasikan dan dikembangkan rakyat
Cina dan Tentara Pembebasan Rakyat Cina telah berhasil melawan agresi,
sabotase, dan provokasi bersenjata oleh kaum imperialis, kaum hegemonis,
dan selalu menjaga keamanan dan kemerdekaan nasional Cina, serta
memperkuat kemampuan nasional mereka. Sukses besar telah dicapai dalam
pembangunan ekonomi, sebuah kebebasan dan keterbukaan sistem sosialis dari
industri telah pula dibangun, Telah terjadi tanda-tanda peningkatan produksi
pertanian. Kemajuan signifikan telah terlihat pada bidang pendidikan, ilmu
pengetahuan, kebudayaan dan lain-lain, serta pendidikan ideologi sosialis
telah menunjukkan hasil yang sangat berharga. Standar hidup dari rakyat telah
diperbaiki dengan sebagaimana mestinya.
Lebih jauh Alinea V, menegaskan bahwa kemenangan revolusi demokrasi
baru Cina dan kesuksesan sosialis telah dicapai oleh seluruh warga negara
Cina dibawah pimpinan Partai Komunis Cina dengan arahan idiologi
Marxisme-Leninisme serta ajaran Mao Zedong dan dengan memegang teguh
12
kebenaran mengoreksi segala kekeliruan, mengatasi segala kesulitan dan
tantangan.
Sementara Alinea VI menyatakan bahwa kelas tertindas sudah dihapuskan,
namun perjuangan kelas akan dilanjutkan dimasa depan dengan sekala yang
terbatas. Taiwan adalah bagian wilayah yang suci dari RRC. Adalah
kewajiban mulia bagi seluruh rakyat Cina beserta pejuang di Taiwan untuk
menyatukan kembali Taiwan kepangkuan ibu pertiwi.
Di sisi lain Alinea VII pada intinya menekankan bahwa dalam membangun
sosialis harus dipersatukan kekuatan buruh, petani, intelektual dan dengan
seluruh kekuatan lain yang dapat dipersatukan. Selama bertahun-tahun
revolusi dan kostitusi berlangsung, telah terbentuk front persatuan patriotik
yang luas dibawah pimpinan Partai Komunis Cina dengan mempersatukan
partai-partai yang demokratis, organisasi-organisasi rakyat, seluruh buruh
sosialis, seluruh pemikir sosialis, seluruh patriot pendukung sosialis, dan
seluruh patriot yang mendukung reunifikasi tanah air. Front persatuan ini akan
terus menerus dikonsolidasikan dan dikembangkan. Sebuah lembaga
Kerapatan Konsultasi Politik Rakyat Cina merupakan perwakilan unsur Front
Persatuan yang telah memainkan perannya yang amat bersejarah dan peran itu
akan terus dilanjutkan dalam kehidupan politik dan sosial Negara, dalam
menjalani persahabatan dengan rakyat dari negara-negara lain, dan dalam
perjuangan memodernisasikan sisitim sosialis untuk reunifikasi dan persatuan
negara. Sistim kerja sama multi partai dan konsultasi politik dibawah Partai
Komunis Cina akan terus dikembangkan dimasa depan.
Sementara Alinea VIII menekankan bahwa Republik Rakyat Cina adalah
sebuah negara kesatuan multi nasional, dibangun bersama oleh seluruh warga
negaranya. Hubungan sosialis dalam kesatuan, persatuan dan saling tolong
meolong telah dibangun diantara mereka dan akan terus diperkuat. Dalam
perjuangan untuk menyelamatkan persatuan bangsa, perlu dilawan rasa
chauvinis yang luas terutama chauvinisme dari suku Han dan juga perlu
dilawan chauvinisme lokal. Negara mengupayakan semaksimal mungkin
kesejahteraan bersama seluruh warga negara.
13
Berikutnya Alinea IX menyatakan bahwa keberhasilan revolusi dan
konstruksi Cina tidak terlepas dari dukungan rakyat dari seluruh dunia. Masa
depan Cina terkait erat dengan keadaan dunia secara menyeluruh. Cina
menerapkan suatu politik luar negeri yang bebas, berdasarkan lima prinsip
saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, yakni : (1), saling
tidak melakukan agresi; (2), saling tidak campur tangan terhadap urusan
dalam negeri; (3), persaman yang saling menguntungkan; (4), membangun
hubungan diplomatik dan ekonomi dengan hidup berdampingan secara damai;
(5), dan pertukaran kebudayaan dengan negara lain. Cina secara konsisten
melawan imprialisme, hegemonisme, dan kolonialisme, bekerja untuk
mempererat persatuan dengan rakyat lain, mendukung bangsa yang tertekan
dan mendukung negara berkembang dalam perjuangan mereka yang adil untuk
memperoleh kemenangan dan untuk mempertahankan kemerdekaan dan
membangun ekonimi nasional mereka, dan ikut menjaga perdamaian dunia
serta mendukung sumber-sumber kemajuan peradaban umat manusia.
Akhirnya Alinea ke X sebagai Alinea terakhir menegaskan fungsi
konstitusi Cina sebagai pengukuhan atas hasil-hasil perjuangan seluruh rakyat
Cina dan selanjutnya mengatur sistem dan tugas dasar dari negara dalam
bentuk hukum, oleh karena itu ia merupakan hukum dasar dari negara dan
memiliki kekuatan hukum tertinggi. Seluruh rakyat, seluruh organ negara,
angkatan bersenjata, seluruh partai politik dan lembaga politik, seluruh
perusahaan harus menjadikan konstitusi sebagai norma dasar untuk bertingkah
laku dan wajib menjaga kemuliaan konstitusi dan mengamankan
pelaksanaannya.
(b) Batang Tubuh Konstitusi RRC
Batang tubuh konstitusi 2004 terdiri dari 4 Bab dan 138 Pasal. Bab I tentang
Prinsip-Prinsip Umum, Bab II tentang Hak Dasar dan Kewajiban Dasar Warga
Negara, Bab III Tentang Struktur Negara yang terdiri dari 7 Bagian. Bagian 1
tentang Kongres Rakyat Nasional, Bagian 2 tentang Presiden, Bagian 3
14
tentang Dewan Negara (Kabinet), Bagian 4 tentang Komisi Militer Pusat,
Bagian 5 tentang Kongres Rakya Lokal dan Pemerintah Lokal, Bagian 6
tentang Daerah Otonom yang berpemerintah sendiri, dan Bagian 7 tentang
Pengadilan Rakyat dan Kejaksaan Rakyat. Sementara bab terakhir yakni bab
IV tentang bendera nasional, lagu kebangsaan dan ibu kota negara.
Dapat dikatakan bahwa Bab I adalah Bab yang terpenting karena Bab ini
memuat prinsip-prinsip umum yang dapat dianggap sebagai jiwa atau rohnya
negara. Prinsip-prinsip umum itu antara lain: Ideologi negara sosialis dengan
diktator rakyat demokratik dan berbasis kelas pekerja dari buruh dan tani.
Semua kekuasaan adalah milik rakyat dan dilaksanakan oleh wakil-wakil
mereka dalam sebuah lembaga yang disebut Kongres Rakyat ditingkat pusat
dan tingkat daearah. Sistem hukum adalah sistem hukum sosialis, alat -alat
produksi adalah sebagai basis ekonomi sosialis dimiliki oleh seluruh rakyat
Cina, ekonomi negara adalah ekonomi sosialis dimana konsep kepemilikan
oleh seluruh rakyat adalah kekuatan utama dari ekonomi sosialis. Sumber daya
alam, lingkungan hidup, pertanian, industri, pendidikan, kebudayaan dan lain-
lain dikelola negara sesuai sistem sosialis, tanah diperkotaan adalah milik
negara dan tanah diluar kota adalah milik kolektif. Milik perseorangan yang
syah dilindungi oleh negara, investor asing diijinkan tetapi beroperasi sesuai
hukum Cina.
3.Pengaturan HAM dalam Konstitusi RRC
1) Hak Dasar
Sebagaimana sempat disinggung oleh A Kadragic, bahwa dewasa ini
apapun idiologi yang dianut, kebanyakan Negara mengatur masalah hak
asasi manusia dalam konstitusinya; dikatakan bahwa ……”To day
guarantee of basic human rights are included in the constitution of most
country.” ( Alma Kadragic; 2004 : xiv ). Pengaturan HAM dalam
Konstitusi dimaknai sebagai upaya penguatan hukum atau “legal
empowerment” bagi rakyat agar hak-hak mereka yang dijamin oleh
15
instrument internasional dapat dinikmati dengan pasti. ( Wiktor
Osiatynski; 2009 : 102 ).
HAM dalam konstitusi Republik Rakyat Cina 2004 diatur dalam Bab II
dari Pasal 33 hingga Pasal 56 atau sebanyak 24 Pasal. Judul Bab ini sangat
khas jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain. Judulnya adalah
“Hak Dan Kewajiban Dasar Warga Negara” (The Fundamental Rights and
Duties of Citizen). Ini berarti bahwa; (1), Selain tentang hak dasar,
konstitusi juga mengatur dengan tegas kewajiban dasar. dan dari segi
jumlah pasal dapat dilihat 19 Pasal (Pasal 33 s/d Pasal 51) mengatur Hak
Dasar, sedangkan 5 Pasal (Pasal 52 s/d Pasal 56) mengatur Kewajiban
Dasar; (2), obyek yang diatur adalah warga negara (Citizen) dan bukan
orang asing. Ketentuan semacam ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 2
sebagai berikut:
“All citizen of the people’s republic of China are equal before the
law. Every citizen enjoys the rights and at the sime time must
perform the duties prescribed by the Constitution and the law”.
(Semua warga negara RRC adalah sama didepan hukum. Tiap
warga negara memiliki hak dan pada saat yang sama juga wajib
melakukan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan hukum).
Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam perumusan tiap pasalnya
di mulai dengan kata-kata ”tiap warga negara” (every citizen), “bukan tiap
orang” (every one). Dengan demikian dapat dipertanyakan bagaimana
jaminan perlindungan HAM bagi orang asing yang kebetulan berada di
Cina; mengingat bahwa konsepsi hak-hak dasar berlandaskan pada
kemulyaan martabat manusia dari setiap individu, atau ….”the concept
of fundamental rights based on the dignity of the individual…”. ( Galina
Cornelisse; 2010 : 97 )
Pasal HAM yang jumlahnya 19 itu mengatur HAM sipil, politik,
ekonomi, sosial dan budaya. Seperti telah disinggung diatas, Pasal 33
menegaskan bahwa semua warga negara RRC memiliki hak dasar dan
kewajiban dasar. Selanjutnya Pasal 34 adalah satu-satunya pasal yang
16
mengatur hak politik. Dinyatakan bahwa semua warga negara RRC yang
telah mencapai umur 18 tahun memiliki hak suara dalam pemilu tanpa
memandang perbedaan kebangsaan (suku bangsa), ras, kelamin, pekerjaan,
latar belakang keluarga, kepercayaan agama, pendidikan, status kekayaan,
lamanya tinggal kecuali mereka yang dicabut hak pilihnya berdasarkan
hukum.
Sementara Pasal 35 hingga Pasal 41 mengatur hak sipil yang
intinya sebagai berikut:
(a) Pasal 35 mengatur kebebasan untuk berbicara, kebebasan pers,
berkumpul, berserikat, beriring-iringan, dan berdemonstrasi.
(b) Pasal 36 mengatur kebebasan untuk beragama atau tidak beragama.
Lebih jauh dinyatakan bahwa : (1), warga negara RRC memiliki
kebebasan dalam kepercayaan keagamaan; (2), tiada organ negara,
organisasi publik atau perseorangan dapat memaksa warga negara
untuk percaya atau tidak percaya pada suatu agama atau tidak boleh
terjadi diskriminasi antara orang yang percaya agama dengan orang
yang tidak percaya agama; (3), negara melindungi aktivitas beragama
yang wajar, tiada seorangpun boleh menggunakan kegiatan beragama
untuk merusak ketertiban umum, merusak kesehatan masyarakat, atau
mengintervensi sisitem pendidikan.
(c) Lebih jauh Pasal 37 mengatur tentang kebebasan pribadi (personal
freedom) dinyatakan bahwa: (1), kebebasan pribadi warga negara tidak
dapat diganggu gugat; (2),tiada seorang boleh ditanggkap kecuali atas
perintah kejaksaan rakyat (People’s Procuratorate) atau atas perintah
pengadilan rakyat (People’s Court), dan penangkapannya dilakukan
oleh pejabat keamanan publik; (3), penghapusan atau pembatasan
kebebasan pribadi yang tidak sesuai hukum (tidak syah) dengan cara
penekanan atau cara-cara lain adalah dilarang, dan
penyelidikan/penyidikan yang tidak sesuai hukum (tidak syah)
dilarang.
17
(d) Disisi lain Pasal 38 menegaskan tentang kemuliaan martabat menusia.
Ditegaskan bahwa kemuliaan martabat kemanusiaan warga negara RRC
tidak dapat diganggu gugat. Penghinaan, fitnah/pencemaran nama baik,
sangkaan bohong atau tuduhan palsu yang ditujukan langsung kepada
warga negara dengan cara apapun dilarang.
Sementara Pasal 39 mengatur tentang identitas rumah tempat
tinggal. Dinyatakan bahwa rumah tempat tinggal warga negara adalah
tidak dapat diganggu gugat. Memasuki rumah dengan melanggar
hukum adalah dilarang
Berikutnya Pasal 40 memuat kebebasan dan prevasi surat menyurat,
tidak ada organisasi atau individu dengan alasan apapun dapat
melanggar kebebasan dan prevasi surat menyurat kecuali atas alasan
keamanan negara atau atas pemeriksaan perkara pidana, pejabat
keamanan publik atau organ kejaksaan dibenarkan melakukan sensor
terhadap surat menyurat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
dalam undang-undang.
Lebih jauh Pasal 41 adalah Pasal yang tergolong spesifik karena
dengan tegas mengatur hak warga negara melancarkan kritik dan
mengajukan saran kepada suatu organ atau fungsionaris negara (the
rights to criticize and make suggestion to any state organ or
functionary). Bahkan dalam kontek ini di nyatakan bahwa warga
negara dapat melakukan gugatan dan tuntutan atas pelanggaran hukum
oleh pejabat negara dalam melaksanakan kewajibannya, tetapi pemutar
balikan fakta yang bertujuan untuk melancarkan fitnah dan tuduhan
palsu adalah di larang. Organ negara dimaksud harus memperhatikan
gugatan atau tuduhan itu dan segera ditangani secara bertanggung
jawab apabila telah ditemukan fakta-faktanya. Tidak boleh ada
tekanan terhadap mereka yang melancarkan gugatan atau tuduhan.
Warga negara yang telah menderita kerugian atas pelanggaran hak-hak
sipilnya mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan
ketentuan undang-undang.
18
Selain Pasal 35 sampai dengan Pasal 41, nampaknya masih ada
Pasal lain yang mengatur hak sipil yakni Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal
50. Pasal 48 mengatur tentang gender yakni persamaan hak antara
wanita dan laki-laki serta negara melindungi hak-hak wanita yang
muncul dari persamaan tersebut. Sementara Pasal 49 dalam ayat 1
menyatakan bahwa perkawinan, keluarga, ibu dan anak dilindungi oleh
negara.Ayat 2 dan 3 dari Pasal ini sebenarnya bukan mengatur hak
tetapi mengatur kewajiban yakni kewajiban bagi suami istri untuk
mengikuti keluarga berencana dan kewajiban orang tua untuk
memelihara anak-anaknya semasa kecil dan setelah besar wajib
membantu orang tua. Dalam ayat 4 ditegaskan bahwa pelanggaran
kebebasan untuk kawin adalah dilarang dan dilarang pula untuk
melakukan tindakan tidak patut atas orang usia lanjut, wanita dan
anak-anak.
Disisi lain Pasal 50 menerangkan bahwa negara menjamin hak dan
keinginan warga negara untuk tinggal di luar negeri dan menjamin
pula hak dan keinginan mereka untuk kembali tinggal dalam negeri.
Lebih lanjut Pasal-Pasal yang mengatur hak ekonomi, sosial dan
budaya adalah Pasal 42 sampai dengan Pasal 47.
Pasal 42 sangat menarik karena mengatur hak untuk bekerja dalam
kerangka sistim sosialis. Pasal ini terdiri dari empat butir ketentuan
yang intinya sebagai berikut: (1), Warga negara mempunyai hak
sekaligus kewajiban untuk bekerja; (2), dengan berbagai cara, negara
menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat perlindungan terhadap
buruh, memperbaiki iklim kerja, dan berdasarkan prinsip perluasan
produksi menaikan upah buruh dan kesejahteraan sosial mereka; (3),
kerja adalah kewajiban mulia bagi warga negara yang sehat, semua
pekerja pada perusahaan negara dan pada perusahaan milik kolektif
dipedesaan harus melakukan pekerjaan sesuai kedudukan mereka
sebagai pemilik negara, dan negara memajukan sisitim buruh sosialis
kearah yang lebih baik dengan menerapkan model pemberian
19
penghargaan, dan sistim seleksi untuk mendapatkan pekerjaan yang
handal, serta negara mendorong warga negara untuk menjadi relawan;
(4), negara menyiapkan pendidikan keterampilan kepada warga negara
sebelum mereka dipekerjakan.
Sementara Pasal 43 dan Pasal 44 mengatur tentang hak untuk
istirahat dan pensiun. Ditegaskan bahwa semua pekerja mempunyai
hak untuk beristirahat dan negara memperluas fasilitas-fasilitas untuk
istirahat serta menentukan lamanya jam kerja serta libur bagi pekerja
dan pegawai. Berkenan dengan pensiun dinyatakan bahwa negara akan
mengatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang sistem pensiun
dari para pekerja, pegawai dan pejabat negara serta kehidupan para
pensiunan dijamin oleh negara dan masyarakat.
Disisi lain Pasal 45 mengatur tentang hak atas jaminan sosial
(social security). Disebutkan bahwa warga negara RRC berhak
mendapat keuntungan material dari negara maupun masyarakat pada
saat mengalami hari tua, sakit ataupun cacat. Negara membentuk
asuransi sosial, keringanan sosial, pelayanan kesehatan, yang
memungkinkan mereka manikmati hak jaminan social, negara dan
masyarakat menjamin kehidupan anggota angkatan bersenjata yang
tidak berkemampuan, menyediakan tunjangan pensiun keluarga militer
yang tewas membela negara dan memberi perhatian yang cukup pada
keluarga anggota militer. Negara dan masyarakat membantu
menyediakan lapangan kerja, kelangsungan hidup dan pendidikan bagi
mereka yang mengalami kebutaan, tuli bisu dan cacat lain.
Lebih jauh berkenan dengan pendidikan dan penelitian ilmiah
diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Pasal 46 pada pokoknya
menyatakan bahwa warga negara RRC memiliki hak sekaligus
kewajiban atas pendidikan dan negara memajukan moral, intelektual
dan perkembangan pisik dari anak-anak dan pemuda. Smentara Pasal
47 menegaskan bahwa warga negara mempunyai kebebasan melakukan
penelitian ilmiah, menciptakan karya sastra dan karya seni budaya
20
lainnya. Negara mendorong dan membantu kegiatan pencipataan
dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesusastraan, dan
kegiatan kebudayaan lainnya.
2) Kewajiban Dasar
Seperti telah disinggung didepan, selain mengatur hak dasar warga
negara, Bab II konstitusi RRC juga mengatur kewajiban dasar. Pasal-pasal
yang mengatur kewajiban dasar adalah Pasal 51 sampai dengan Pasal 56.
Pasal 51 memuat kewajiban dasar berupa larangan bagi warga negara
RRC dalam melaksanakan hak dan kebebasannya melanggar kepentingan
negara, melanggar kepentingan masyarakat, melanggar kepentingan
kolektif atau melanggar hak dan kebebasan warga negara lainnya.
Sementara kewajiban yang sangat mendasar tercantum dalam Pasal
52 yang menyatakan bahwa adalah kewajiban bagi warga negara RRC
untuk menjaga persatuan negara dan persatuan dikalangan semua warga
negara.
Kewajiban yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban yang
tercantum dalam Pasal 53 yakni bahwa warga negara China wajib mentaati
konstitusi dan hukum, menjaga rahasia negara, melindungi milik publik,
mentaati disiplin buruh, menjaga ketertiban umum dan menghormati etika
sosial. Kekurangan yang mendasar dari rumusan seperti ini adalah bahwa
terkesan hanya warga negara RRC yang harus mentaati konstitusi dan
hukum, sementara pejabat pemerintah boleh melanggar hokum. Sesuai
dengan prinsip negara hukum yakni baik pemerintah maupun rakyat wajib
mentaati hukum maka rumusan yang tepat pasal ini hendaknya: “Warga
negara dan pemerintah wajib mentaati konstitusi dan hukum” (Citizen and
government must abide constitution and the law).
Kewajiban dasar berikutnya adalah kewajiban untuk setia pada tanah
air (motherland) yang termuat dalam Pasal 54. Ditegaskan bahwa adalah
merupakan kewajiban warga negara menjaga keamanan, kehormatan, dan
21
kepentingan tanah air, mereka dilarang melakukan tindakan yang
mengganggu keamanan tanah air.
Berkaitan dengan Pasal 54 adalah Pasal 55 yang mengatur apa yang
disebut kewajiban suci (“sacred obligation”) bagi warga negara untuk
membela tanah ai dan melawan agresi, serta merupakan kewajiban
terhormat bagi warga negara untuk menjadi tentara dan milisia sesuai
dengan ketentuan undang-undang.
Akhirnya pasal terakhir yang mengatur kewajiban dasar dalam
konstitusi RRC adalah Pasal 56 yang menentukan bahwa adalah
merupakan kewajiban bagi warga negara RRC untuk membayar pajak
sesuai dengan ketentuan undang-undang.
C. Implementasi HAM
1.Laporan HAM Cina 2011
Ensiklopedi Wikipedia yang diakses tanggal 1 Desember 2011 melaporkan
bahwa implementasi HAM di RRC adalah sesuatu hal yang selalu menjadi silang
pendapat antara Cina dan negara-negara barat beserta NGO. Pemerintah Cina
berargumen bahwa pengertian HAM bukan sempit sekedar hal sipil dan politik
saja tapi juga lebih luas, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya. Menurut
pemerintah, saat ini Cina sedang berusaha untuk memenuhhi hak ekonomi warga
negaranya, baru kemudian hak yang lainnya. Lagi pula telah berulang ditegaskan
oleh pemerintah RRC bahwa konstitusi Cina tidak hanya mengatur hak dasar
saja tetapi juga kewajiban dasar yang disarikan menjadi Empat Prinss Utama
konstitusi (The Four Cardinal Principles ). Menurut pandangan pemerintah
RRC, secara hukum The Four Cardinal Principles lebih tinggi kedudukannya
dibandingkan hak dasar warga negara dan adalah syah secara hukum pula jika
pemerintah menangkap/menekan orang-orang yang ingin menghapuskan empat
prinsip utama konstitusi itu. Empat Prinsip Utama yang berasal dari prinsip-
prinsip utama Partai Komunis China 1979 terdiri dari: (1)menegakkan jalan
22
sosialis; (2),menegakkan diktator rakyat demokratis; (3), menegakkan
kepemimpinan Partai Komunis China; (4), menegakkan ajaran Marxis- Leninis
dan Mao Zedong.
Namun demikian, sejumlah organisasi HAM dunia tetap memberi sorotan
yang tajam terhadap implementasi HAM di Cina. Beberapa isu kontroversi yang
menjadi sorotan mereka adalah; (1), tentang hukuman mati; (2), kebijakan satu
anak; (3), status Tibet; 4), kebebasan pers; (5), kebebasan beragama;
(6),kemandirian pengadilan, menegakkan hukum dan hukum acara pidana; (7),
larangan adanya serikat buruh; (8), diskriminasi atas pekerja di pedesaan; (9),
diskriminasi etnis minoritas (http://en.wikipedia.org;1-12-2011)
Disisi lain lembaga internasional pemerhati HAM atau Human Rights
Watch (HRW) dalam laporan tahunannya, tahun 2011 untuk kondisi 2010 tentang
pelaksanaan HAM di China juga melaporkan beberapa isu HAM yang strategis
sebagai berikut.
a). Kebebasan mengeluarkan pendapat.
Dilaporkan bahwa pemerintah terus menerus melakukan pembatasan
terhadap kebebasan pers termasuk penggunaan internet. Bersamaan dengan itu
pemerintah juga meminta agar media masa milik pemerintah melakukan sensor
terhadap berita-berita yang akan diterbitkan. Sensor ketat ini mulai dilakukan
sejak peristiwa berdarah dilapangan Tian Anmen 1989 hingga peristiwa sekitar
penerimaan penghargaan nobel perdamaian 2010 oleh pejuang demokrasi Liu
Xiaobo.
Pada 12 Januari 2010 perusahaan Google meminta kepada pemerintah agar
menghentikan sensornya terhadap pemakai Googel di Cina, namun permintaan
itu di tolak.
Pada 22 April 2010 pemerintah menyetujui rancangan perubahan Undang-
Undang tentang Perlindungan Rahasia Negara. Perubahan itu menetapkan bahwa
internet dan telkom harus bekerja sama dengan pejabat keamanan publik dan
pejabat kejaksaan negara dalam kasus tuduhan pelanggaran transmisi rahasia
negara.
23
Sementara itu sekurang-kurangnya ada 24 wartawan Cina di tahan dari
tuduhan subversi hingga tuduhan membocorkan rahasia negara. Diantara mereka
adalah wartawan dari etnis Uighur yakni Gheyret Niyaz di hukum 15 tahun
penjara akibat wawancaranya dengan media asing sekitar protes Xinjing Juli
2009 oleh suku minoritas Uighur berkaitan dengan perlakuan diskriminatif
pemerintah. Bersamaan dengan itu juga di hukum 3 orang bloger etnis Uighur
yakni Dilshat Perhat, Nureli dan Nijat Azat masing-masing dengan hukuman 5
tahun, 3 tahun, dan 10 tahun penjara.
Wartawan lokal Cina juga terus menerus mendapat tinddakan kekerasan
akibat meliput berita-berita yang sensitif. Pada tanggal 20 April 2010 reporter
Beijing News, Yang Jie diserang oleh sekitar 10 orang tak dikenal ketika ia
sedang melakukan peliputan tentang pengusiran paksa. Pada tanggal 8 september
2010 penjaga keamanan memukul 3 orang reporter stasiun televisi Jilin &
Changchun karena meliput peristiwa kebakaran dari gedung yang berarsitektur
bersejarah.
Begitu pula, wartawan asing di Cina terus mendapat pembatasan
pelaporan kendati pemerintah mulai Oktober 2008 berjanji memperlonggar surat
ijin perjalanan wartawan asing bepergian kepelosok negeri termasuk berkunjung
ke Tibet.
(a) Pembaharuan Sistem Hukum
Kecemasan dikalangan warga negara atas sistem hukum semakin berlanjut
sementara usaha pembaharuan kelihatan sangat lambat. Juga nampak gagal
usaha untuk mengurangi secara progresif pengaruh Partai Komunis China
atas kekuasaan dan mekanisme lembaga judisial. Kebijakan pembaharuan
hanya di atas kertas, tidak pernah menjadi kenyataan. Sebagai contoh, pada
Mei 2010 Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat dan
Kementrian Kehakiman menyatakan bahwa alat bukti termasuk keterangan
terdakwa dan keterangan saksi yang di peroleh dari penyiksaan tidak akan
diakui. Dalam praktek semua ini tidak pernah terwujud terutama dalam
kasus Fan Qihang dimana dia disiksa selama 6 bulan masa penahanan dan
24
keterangannya itu tetap diakui syah oleh pengadilan yang menjatuhkan
hukuman mati.
Sementara itu pada Agustus 2010 pemerintah mengumumkan rencana
perubahan hukum pidana RRC berkaitan dengan hukuman mati, tetapi
komite hukum badan legislatif menolak rencana pemerintah tersebut.
Menurut catatan HRW, RRC negara yang paling banyak didunia
mengeksekusi hukuman mati, antara 5000 hingga 8000 setiap tahunnya.
(b) Pegiat HAM
Kebanyakan pegiat HAM dan organisasi HAM mendapat pemantauan
ketat, penekanan dan bahkan pelecehan oleh polisi dan agen keamanan
lainnya. Beberapa tokoh terkemuka HAM telah dipenjarakan tiga tahun
terakhir. Atas fasilitasi para pegiat HAM, banyak laporan HAM muncul dan
dibahas kepermukaan misalnya : Penahanan secara ilegal orang-oarang
yang mengajukan petisi; kematian tidak wajar dalam tahanan; penggunaan
kekerasan dalam memperoleh pengakuan, penggunaan fasilitas psikiatrik
untuk menahan pembangkang; diskriminasi sosial ekonomi terhadap
kelompok minoritas di Xinjiang; serta perusakan dan pengusiran dengan
paksa.
Pengacara HAM Gao Zhisheng telah hilang selama dua tahun. Pada
April 2010 dia muncul di Beijing setelah selama setahun statusnya tidak
menentu. Dia bercerita kepada wartawan dan pendukung HAM bahwa dia
berkali-kali telah disiksa oleh aparat keamanan dan dibiarkan menjadi
tontonan umum. Pada Oktober 2010 polisi tolak permintaan keluarganya
untuk menempatkan dia kedalam daftar orang hilang.
Disisi lain, aktivis Chen Guang Cheng yang mengalami kebutaan,
pada September 2010 dibebaskan dari penjara dengan syarat seluruh
keluarganya didesa tidak boleh bepergian keluar desa dan selama dalam
penjara dia tidak mendapatkan pengobatan atas sakit yang dideritanya.
25
Sejumlah orang tak dikenal mengancam dengan kasar terhadap wartawan
dan aktivis HAM yang bermaksud menjenguknya dipenjara.
Selain itu, pada November 2010 Zhao Lianhai, ayah dari seorang
anak yang menderita gagal ginjal akibat minum susu yang terkontaminasi,
dihukum penjara selama dua setengah tahun dengan tuduhan ia telah
menimbulkan pergolakan yang serius gara-gara perannya mengorganisir
korban senasib untuk mengajukan gugatan massal (class action)
kepengadilan.
(c) Hak Buruh Migran dan Buruh Domestik
Federasi serikat buruh seluruh China atau The All China Federation Trade
Union (ACFTU) adalah satu-satunya serikat buruh yang berafiliasi pada
pemerintah. Serikat buruh independen dilarang berdiri di Cina. Larangan itu
di tentang oleh buruh migran terutama yang ada pada perusahaan mobil
Jepang diprovinsi Guangdong pada musim panas tahun 2010. Pada Juni 2010
kabinet mengumumkan rencana akan mengganti sistem hukum dengan
sistem ijin tinggal bagi buruh migran untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka yang tinggal diperkotaan Cina. Namun jadwal pelaksanaan dan
dukungan finansial rencana itu tidak jelas.
(d) Orientasi Seksual Dan Identitas Gender
Pada tahun 1997 pemerintah mulai melakukan diskriminasi terhadap kaum
homo seksual dan pada tahun 2001 menghapus secara resmi dari daftar yang
menggolongkan mereka sebagai kelompok yang menderita ganggguan jiwa.
Namun mereka tidak diijinkan melakukan perkawinan sesama jenis. Pada
September 2010 bekas Wakil Menteri Kesehatan, Wang Longde kepada
surat kabar pemerintah menyatakan bahwa pemerintah bermaksud akan
mengakhiri diskriminasi terhadap kaum homo seksual supaya lebih efektif
upaya untuk memerangi HIV/AIDS.
26
Begitu juga terjadi diskriminasi terhadap kaum lesbian, biseksual, gay
dan transgender sehingga mereka tidak mempunyai kebebasan untuk
menyatakan pendapat dan mendirikan perkumpulan. Polisi Beijing
membatalkan dengan paksa pawai kelompok gay pada Januari 2010 tanpa
pemberitahuan sebelumnya. Pada September 2010 polisi Beijing menangkap
ratusan gay yang berkumpul disebuah lapangan didistrik Haidian dan
melakukan pelecehan serta intimidasi terhadap mereka. Kemudian mereka
dibebaskan setelah dilakukan identifikasi dan bersedia menjalani tes darah.
(e) Hak Perempuan
Diskriminasi dan ketidak setaraan perempuan terutama nampak
dipedesaan. Perempuan tidak mempunayai kesempatan yang sama untuk
mendapatkan pelayanan umum dan kesempatan untuk bekerja bahkan
terkadang gadis-gadis pedesaan dijual paksa untuk menjadi pelacur.
Polisi sering mempermalukan pekerja sek komensial dengan menyuruh
mereka berjalan beriringan dijalan raya dan ditonton oleh masyarakat ramai.
Hal ini jelas melanggar privasi dan hukum acara pidana yang berlaku. Pada
Juli 2010 media masa memuat tuntutan berupa larangan resmi terhadap
perlakuan semacam itu tetapi prakteknya masih diragukan.
(f) Hak Atas Kesehatan
Orang-orang yang menderita HIV/AIDS kurang mendapat
perlindungan dan mereka sering mengalami diskriminasi dalam pekerjaan.
Para pembela hak-hak pengidap HIV/AIDS dan organisasi swadaya
masyarakat yang memberi bantuan kemanusiaan terus mendapat perlakuan
yang tidak pantas dari pemerintah. Pada 16 Agustus 2010 seorang pembela
pengidap HIV/AIDS ditangkap di propinsi Henan lantaran dia
memperjuangkan ganti rugi atas seorang penderita HIV/AIDS akibat
kecerobohan dalam proses trasfusi darah.
27
Disisi lain pemerintah melakukan penahan tanpa proses peradilan
terhadap mereka yang dituduh melakukan pelanggaran undang-undang
narkotika. Mereka mengalami tindakan sewenang-wenang, dipaksa untuk
bekerja, disiksa dan tidak diberi layanan kesehatan bagi mereka yang
menderita sakit.
Hak atas kesehatan lingkungan juga tidak diperhatikan. Polusi udara
yang diakibatkan oleh industri-industri besar menyebabkan gangguan
kesehatan bagi penduduk sekitarnya terutama bagi anak-anak.
(g) Kebebasan Beragama
Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, namun
pemerintah RRC membatasi kegiatan keagamaan yang dilakukan digereja-
gereja, mesjid-mesjid, candi-candi dan wihara-wihara. Pengangkatan
pejabat keagamaan memerlukan persetujuan pemerintah. Publikasi
keagamaan dan pertemuan-pertemuan keagamaan mendapat pengawasan
pemerintah. Kegiatan keagamaan dan catatan keuangan lembaga keagamaan
mendapat pemeriksaan pemerintah. Semua organisasi keagamaan yang tidak
terdaftar dianggap tidak syah, termasuk orang-orang protestan yang
menjadikan rumah pribadi sebagai gereja tak luput dari ancaman denda atau
tuntutan kriminal.
Grup tertentu seperti Falun Gong, dianggap memuja setan (Wil Cult)
dan para pengikutnya selalu menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi dari
aparat pemerintah.
Polisi dan aparat pemerintah membubarkan kegiatan pelatihan hukum
dan teologi yang diadakan oleh gereja kristen di Henan pada 11 Maret 2010.
Polisi menahan tiga orang dari peserta pelatihan itu. Pada 9 Mei 2010 polisi
Guang Zhou mendobrak pintu gereja yang sedang melakukan pelayanan
umat disebuah areal taman kota dan menahan pemimpin gereja untuk
dimintai keterangan. Pada 10 Oktober 2010 pegawai imigrasi bandara
28
Beijing menolak lima orang pengikutkristen Evangelik pergi ke Africa
Selatan untuk menghadiri konferensi keagamaan.
(h) Masalah Tibet
Daerah otonom Iibet dan daerah otonom tetangga lainnya seperti
Qinghai, Sichuan, Gansu, dan Yunan masih dalam suasana ketegangan.
Pemerintah RRC tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa Tibet akan
diberikan otonomi yang lebih luas. Memang tidak ada penangkapan massal
semenjak protes 2008, tetapi pemerintah masih tetap menjaga dengan ketat
kehadiran pihak luar ke seluruh wilayah Tibet.
Pada Juli 2010 pemerintah membantah laporan yang sangat
komprehensif dari lembaga pemerhati HAM (Human Rights Watch/ HRW)
yang menyatakan bahwa RRC telah melanggar hukum internasional dalam
penanganan unjuk rasa tahun 2010. Pada hal laporan itu telah didasarkan
pada keterangan saksi mata berkenaan dengan penyalah gunaan kekuasaan
aparat keamanan dengan menembaki pengunjuk rasa yang tanpa senjata,
penangkapan secara luas dengan sewenang-wenang, penahanan secara
brutal serta penyiksaan dalam penjara. Pemerintah menuduh HRW
membuat laporan palsu untuk menimbulkan kekuatan anti Cina,
menyesatkan publik, dan menjelek-jelekkan pemerintah.
(i) Peristiwa Xinjiang
Kerusuhan di Urumqi pada 2009 adalah merupakan peristiwa tragis
dalam sejarah pembangunan etnis minoritas Uighur pada daerah otonom
Xinjiang. Pemerintah telah menahan ratusan pengunjuk rasa tanpa
diperikasa melainkan disiksa dan diperlakukan secara kasar selama dalam
tahanan. Sebagian dari mereka berhasil meloloskan diri, mengungsi keluar
Cina. Beberapa orang yang di anggap penggerak kerusuhan diadili dalam
29
suasana peradilan yang di politisir, tidak terbuka dan tanpa pembelaan
tertuduh, yang kesemuanya itu melanggar undang-undang.
Diskriminasi terhadap etnis minoritas Uighurs di Xinjiang (kebanyaka
muslim) merupakan suatu bentuk penekanan kebebasan beragama dan
berekspresi dibidang budaya. Acapkali penangkapan dan penahanan
terhadap mereka disertai dengan alasan terselubung konon untuk mencegah
terorisme dan separatisme.
Pada bulan April 2010 Beijing mengangkat Zhang Chunxian sebagai
pejabat baru untuk urusan daerah otonom dengan maksud agar dia sebagai
pemimpin baru dapat mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi daerah
otonomi. Pada bulan Mei 2010 diadakan pertemuan tingkat nasional di
Xinjiang untuk membahas terobosan yang dapat diambil agar terjadi
transformasi ekonomi Xinjiang bisa tumbuh secara cepat. Namun dibalik itu
terjadi marginalisasi etnis Uighur, karena pusat-pusat perekonomian
akhirnya didominasi oleh etnis Han suatu etnis mayoritas di RRC.
Pada akhir tahun 2011, 80 persen dari rumah tradisional etnis Uighur
digugusan kota Kashgar penghuninya diusir paksa untuk direlokasi. Dengan
demikian kota Kashgar akan di dominasi etnis Han sebagai pengganti etnis
minoritas Uighur.
2. Desakan Internasional
Pada Desember 2009 RRC berhasil menekan pemerintah Kamboja agar
mengmbalikan 20 orang pencari suaka dari etnis Uighur, walaupun upaya itu
mendapat kecaman internasional. Beberapa bulan kemudian ketika Amerika
Serikat menunda pengiriman bantuan truk sebagai sanksi terhadap kamboja atas
pelanggaran Konvensi Pengungsi 1951. Cina segera mengirim bantuan serupa
kepada Kamboja beberapa minggu kemudian.
Pemerintah RRC juga terus menghalangi usaha internasional untuk
membela HAM, misalnya dengan membelokkan isu pembentukan komisi
kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh regim militer
30
di Burma. Dilegasi RRC di PBB juga membantah pernyataan PBB tentang
bantuan senjata RRC di Darfur yang dinilai PBB sebagai pelanggaran sanksi
embargo senjata oleh PBB terhadap Darfur. Pemerintah RRC juga tetap
menolak kedatangan Komisioner Tinggi PBB urusan HAM dan pelapor PBB
lainnay untuk mengunjungi Tibet dan Xinjiang berkenaan dengan pelanggaran
serius HAM dikedua wilayah itu.
Puluhan negara terus membujuk agar RRC mau mengadakan dialog soal
HAM. Beberapa negara juga menyatakan dukungan kepada Liu Xiaobo, peraih
nobel perdamaian 2010 yang juga seorang pejuang demokrasi di Cina. Pemberi
dukungan itu gagal mengunjungi RRC untuk bertemu dengan pejabat tertinggi
RRC guna mengadakan dialog sekitar persoalan HAM. (http://www.hrw.org;12-
9-2011).
3. Pemenang Nobel 2010, Liu Xiaobo
(1) Siapa Liu Xiaobo ?
Liu Xiaobo lahir pada tanggal 28 Desember 1955 di Jilin, Cina. Dia
adalah alumnus Universitas Jilin dan Universitas Beijing, seorang penulis,
kristikus pemerintah, dan aktivis hak asasi manusia.
Liu Xiaobo menempuh pendidikan pada departemen sastra China
Universitas Jilin dan meraih gelar sarjana pada tahun 1982. Setelah itu Liu
menjadi mahasiswa riset di departemen sastra China, Universitas Beijing dan
meraih gelar MA pada tahun 1986. Setahun kemudian dia memperoleh gelar
Doktor dalam bidang sastra China. Disertasinya diterbitkan menjadi sebuah
buku yang berjudul Aesthetic and Human Freedom. Buku tersebut menjadi
perdebatan filsafat dan estetika yang komprehensif sehingga membuat Liu
mulai dikenal dunia dan diundang sebagai dosen tamu di sejumlah
Universitas seperti Universitas Oslo (Norwegia), Universitas of Hawaii dan
31
Universitas Columbia (AS). Istrinya bernama Liu Xia seorang pelukis,
pengajar dan fotografer.
Titik balik kehidupan Liu dialaminya ketika dia ikut dalam aksi
demonstrasi dilapangan Tienanmen pada April1989. Sejak 2 Juni 1989, Liu
dan tiga temannya melakukan aksi mogok makan dan gerakan mahasiswa
berseru kepada pemerintah untuk meninggalkan perjuangan kelas dan
mengadopsi budaya politik baru yang terbuka bagi dialog dan kompromi. Liu
sempat bernegosiasi dengan pimpinan militer dan gerakan mahasiswa bahwa
mereka akan mengakhiri demonstrsi secara damai, namun pembantaian
demonstran tetap terjadi sejak 3 Juni 1989. Negosiasi yang dilakukan Liu dan
teman-temannya berhasil mencegah pertumpahan darah dan membuat para
demonstran membubarkan diri pada 4 Juni 1989.
Dua hari setelah aksi tersebut berakhir, dia dijebloskan ke dalam penjara
dengan tuduhan melakukan propaganda kontra revolusi dan menghasut orang.
Tiga bulan kemudian Liu dipecat dari Universitas Beijing dan melarang
menerbitkan tulisan dan berbicara didepan umum.
(2) Karya-Karya Liu Xiaobo
Melalui berbagai tulisannya, Liu Xiaobo mengungkapkan kritikannya
terhadap penerapan sistem satu partai dan pembatasan kebebasan
berbicara dan kebebasan pers. Buku pertamanya berjudul “Criticism of the
Choice; Dialogues With Li Zehou” (1987), berisikan kritik terhadap tradisi
konfusianisme dan menentang pendapat profesor Li Zehou, seorang tokoh
intelektual terkemuka tentang ideologi di Cina saat itu. Tulisan-tulisan Liu
lebih banyak diterbitkan diluar Cina karena Liu berada di bawah
pengawasan ketat kepolisian. Namun pada tahun 2000 Liu sempat
mendirikan Independent Chinese Pen Center (ICPC) dan pada tahun 2003
terpilih sebagai presiden dan anggota dewan pengarah ICPC. Pada 1995-
1996 Liu dijatuhi hukuman tahanan rumah, kemudian dimasukkan ke
kamp kerja paksa selama kurun waktu 1996-1999 karena mendesak
32
pembebasan aktivis Tiananmen. Pada 25 Desember 2009 Liu divonis
hukuman penjara selama 11 tahun atas tuduhan subversi. Hukuman
tersebut diberikan kepada Liu akibat gagasannya mengenai Charter 08
sebuah manifesto politik yang mendapat inspirasi dari Charter 77 dari
gerakan prodemokrasi Cekoslowakia. Sebagian isi Chorde 08 tersebut
berisi upaya menjadikan kebebasan berbicara sebagai penjamin hak warga
negara untuk mendapatkan informasi dan melakukan pengawasan politik.
Selain hadiah nobel tahun 2010, beberapa penghargaan yang pernah
diterima Liu adalah Human Rights Watch Hammett Grant (1990-1996), US
Prize for Outstanding Democracy Activist (2003), Hongkong’s Annual
Human Right Press Award (2004-2006), Foundation de France Prize
sebagai pejuang kebebasan pers dari Reporters Without Borders ( 2004 ),
Asia Pasific Human Rights Foundation, Australia Courage of Consience
Award (2007), dan Independent Federation of Chinese Student and
Scholars, US Freespirit Award (2009). (http://www.id.wikipedia.org:15-
12-2011)
(3).Desakan Lembaga Internasional HAM Non Pemerintah.
Lembaga Amenesty Internasional dan Human Rights Watch
mengeluarkan pernyataan pada 9 Desember 2011 bahwa Liu telah
meringkuk dipenjara sejak ia menerima hadiah Nobel secara “in absentia”
tanggal 10 Desember 2010, sementara istrinya Liu Xia telah dikenakan
tahanan rumah.
Wakil direktur Amenesti Asia Pasifik, Chaterine Baber
mengatakan bahwa polisi dan pasukan keamanan yang semakin kuat di
RRC dapat bertindak secara kebal hukum ketika mereka menekan
perorangan melampaui batas hukum dan sering menyiksa dan
memperlakukan mereka dengan kejam. Sementara. Sophie Richardson,
Direktur China Human Rights Watch di New York menyatakan bahwa
sudah waktunya RRC mencapai kemajuan dalam kasus HAM. Komisi
33
Eksekutif Kongres Amerika mengenai RRC telah mendengar beberapa
kesaksian dari orang-orang yang gagal menghadiri upacara peringatan
hadiah Nobel Liu Xiaobo. (http://www.voanews.com;.12-12-2011)
4. Reaksi Amerika dan Tanggapan RRC
Selain yang dilaporkan Human Rights Watch dalam laporannya tahun
2011 seperti tersebut diatas, pada awal 2011 BBC juga melaporkan kejadian
penekanan terhadap pegiat HAM yang tuna netra yakni Chen Guang Cheng.
Chen adalah pegiat HAM kenamaan yang mengkritik kebijakan aborsi paksa di
Cina sebagai implementasi kebijakan satu anak. Bersamaan dengan itu,
organisasi-organisasi internasional HAM meminta kepada RRC untuk
membebaskan pemenang hadiah Nobel Liu Xiaobo yang telah dipenjarakan
hampir setahun setelah ia menerima hadiah nobel itu.
Terkait dengan aborsi Chen menuduh pejabat lokal memaksa 7000 wanita
di Propinsi Shandong melakukan aborsi. Dari sumber yang dapat dipercaya
Radio BBC mewartakan bahwa Chen dipukuli setelah dia keluar dari penjara
dan mendapat hukuman tahanan rumah. Dalam sebuah vidio yang merekam
keadaan rumah Chen nampak bahwa saluran teleponnya diputus dan sejumlah
pria dengan kendaraannya menghalangi akses kerumahnya. Dalam sebuah
wawancara Chen mengatakan: “Saya bahkan tidak dapat keluar rumah setengah
langkahpun. Istri saya juga tidak diijinkan meninggalkan rumah. Hanya ibu
saya dapat keluar rumah untuk membeli makanan”. (http://www.bbc.co.uk;8-12-
11)
Berkenan dengan implementasi HAM di RRC, menjelang konfrensi
tingkat tinggi Asia-Pasifik di Hawai, Amerik Serikat menekan China untuk
segera melakukan reformasi ekonomi dan perbaikan HAM. Desakan itu
disampaikan Mentri Luar Negeri AS, Hillary Clinton saat melakukan pertemuan
dengan rekannya Menteri Luar Negeri China, Yang Jiechi, Kamis 10 Nopember
2011 waktu setempat.
34
Dalam kesempatan itu Clinton juga mengatakan bahwa AS telah
mengamati insiden terbaru di Tibet dimana sejumlah pemuda Tibet membakar
diri sebagai protes. Sejumlah aktivis HAM mengatakan, setidaknya lima
Biarawan dan dua Biarawati tewas dalam bakar diri itu. Selain itu Clinton juga
prihatin atas tahanan rumah yang dikenakan kepada pengacara Chen Guang
Cheng. (http://www.bbc.co.uk;8-12-2011).
Sebelumnya pada Mei 2011 Clinton juga mengkritik pelaksanaan HAM
negeri Tirai Bambu itu dengan mengatakan rekor HAM China sangat
menyedihkan karena RRC menolak demokrasi yang menurut Clinton penolakan
atas demokrasi dinilai sebagai upaya membendung perjalanan sejarah.
Komentar Clinton ini sempat memicu kemarahan dikalangan rakyat RRC,
dimana sebuah jajak pendapat menunjukkan 86 persen responden berpendapat
bahwa Clinton sangat tidak menghormati negara mereka
(http://www.skalanews.com;6-12-2011).
Lantaran sering mendapat kecaman AS tentang HAM, pada April 2011
pemerintah RRC memberi peringatan keras kepada AS untuk menghentikan
tekanan kepada China selama AS sendiri juga melakukan pelanggar HAM
secara masif diberbagai negara seperti Vietnam, Irak, dan Afganistan.
Selain itu pemerintah RRC juga mendesak pemerintah AS untuk menghentikan
berbagai fitnah yang dilakukan oleh komisi agama AS (US Commission on International
Religious Freedom) yang terus menerus membuat laporan palsu dan penuh prasangka
mengenai kebebasan beragama di China. Sehubungan dengan itu Wakil Menteri Luar
Negeri China, Chui Tiankai mengatakan : “Kami mendesak agar Komisi Kebebasan
Beragama internasional segera meninggalkan prasangkanya dan berhenti mencampuri
urusan dalam negeri Cina dengan membuat laporan palsu tanpa berdasarkan fakta”. Dia
mengatakan bahwa Kebebasan beragama di China dijamin oleh hukum negara dan
orang-orang China juga menikmati kebebasan penuh sesuai dengan agama dan
keyakinannya masing-masig. Hal ini dilancarkan untuk menanggapi LSM dan
pemerintah AS yang selama ini terus menerus membuat isu yang dihembuskan melalui
media massa dan laporan tahunan yang keseuanya itu menurut pejabat China adalah
bohong dan fitnah belaka (http://www.indonesianvoices.com; 25 – 10 – 2011).
35
Sehubungan dengan hal itu Reuter juga menyebutkan dalam laporannya
yang disiarkan tanggal 10 April 2011 bahwa Menteri Luar Negeri Cina telah
memberi reaksi terhadap kecamanan Amerika Serikat. Menurut Reuter yang
mengutip kantor berita RRC, Xinhua, Menteri Luar Negeri Cina berseru kepada
AS “Stop the domineering behaviour of exploiting human rights issues to
interfere the internal affair of other countries”. (Berhentilah berperilaku
dominan dengan mengeksploitasi masalah HAM untuk mengintervensi masalah
dalam negeri negara lain). Selanjutnya menurut Reuter pejabat itu menyatakan
bahwa AS telah lupa terhadap persoalan HAMnya sendiri, sebaliknya sangat
rajin menggunakan isu HAM sebagai alat politik untuk menjelek-jelekkan
negara lain demi keuntungan kepentingan strategisnya sendiri.
(http://www.reuter.com;12-9-2011).
36
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abizadeh, Arash; 2009. Human Rights And Indivisible Rights. Martinus Nijhoff,
Leiden, Boston.
Atmasasmita, Romli; 1995. Pengantar Hukum Pidana Internasional. PT Eresco,
Bandung
Christie, Kenneth & Roy, Denny; 2001. The Politic of Human Rights in East Asia. Pluto
Press, London, Sterling, Virginia.
Corradety , Claudio ( ed); 2012. Philosophical Dimension of Human Rights. Springer,
Rome.
Cornelisse, Galina; 2010. Immigration Detention and Human Rights. Martinus Nijhoff,
Leiden, Boston.
Dembour, Marie Benedicte; 2006. Who Believe in Human Rights? Cambridge University
Press, Cambridge, New York, etc.
Diehl, E Paul & Ku, Charlotte ; 2010. The Dynamics of International Law. Cambridge
University .
Fenwick, Helen & Philipson, Gavin; 2003. Politic Law and Human Rights. Cavendish
Publishing Limited, London, Sydney, etc.
Kadragic, Alma; 2006. Globalization and Human Rights. Chelsea House Publisher,
Phladelphia.
Koch, Ida Elisabeth; 2009. Human Rights and Indivisible Rights. Martinus Nijhoff,
Leiden, Boston.
Kolb, Robert & Hyde, Richard; 2008. An Introduction to the Law of Armed Conflicts.
Hart Publishing, Oxford, Portland, Oregon.
Kusumaatmadja, Muchtar; 1976. Pengantar Hukum Internasional. Binacipta, Bandung.
Martin, Francisco Forrest, (ed); 2006. International Human Rights and Humanitarian
Law. Cambridge University Press, Cambridge, New York, etc.
Meuwissen, DHM; 1984. Grondrechten. AULA Uitgevery Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
37
Osiatynski, Wiktor; 2009. Human Rights and Their Limit. Cambridge University Press,
Cambridge, New York, etc.
Papademas, Diana; 2011. Human Rights and Media. Emerald, UK, etc.
Parthiana, I Wayan; 2006. Hukum Pidana Internasional. CV Wirama Widya, Bandung.
Parthiana, I Wayan; 2004. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi; CV Wirama
Widya, Bandung.
Parthiana, I Wayan; 1987. Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum
Nasional. Binaciptra, Bandung. Boston.
Starke, J G; 1992. Pengantar Hukum Internasional. Terjemahan B I Djajaatmadja, Sinar
Grafika, Jakarta.
Strong, CF; 1952. Modern Political Cinstitution. Sidwick, Jackson Limited, London,
UK.
Stigen, Jo; 2008. The Relationship Between the International Criminal Court and
National Jurisd Jurisdiction. Martinus Nijhoff, Leiden, Boston.
B. Peraturan Perundang-Undangan
……………..; Constitution of Singapore. 2010.
……………..: Constitution of China, 2004
………………; Internal Security Act of Singapore, 1960
……………..; International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
……………..; Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment of Punishment, 1984.
………………; International Convention on the Elimination of All Form of Racial
Discrimination, 1965.
………………; Convention Relating to the Status of Refugee, 1951.
………………; International Convention on the Protection of the Rights of Migrant
Workers and Members of Their Family, 1990.
……………….; Rome Statute, 1998.
38
C. Internet
…………..: http://www.id.wikipedia.org; 7-8-2011
…………..; http://www.en.wikpedia.org; 20-8-2011
………….; http://www. id.wikipedia.org; 12-9-2011
…………..: http://www.econpost.com; 14-9-2011
…………..; http://www.en.wikipedia.org; 4-11-2011
………….; http://www.servat.unibe.ch; 4-11-2011
…………..; http://wwwen.wikipedia.org; 1-12-2011
…………..; http://www.hrw.org; 12-9-2011
…………..; http://www.id.wikipedia.org, 15-12-2011
…………..; http://www.voanews.com; 12-12-2011
…………..;http://www.bbc.co.uk; 8-12-2011
…………..; http://www.skalanews.com; 6-12-2011
……………; http://www.reuter.com; 12-9-2011
…………..;http://www.indonesianvoices.com; 25-10-2011
…………..; http://www.treaties.un.org; 17-1-2012
…………..; http://www.chinesculture.com; 3-1-2012
…………..; http//:www.hawaii.edu; 8-1-2012
……………;http//: www.bbc.co.uk; 21-5-2012
……………;http//:www.tradingeconomics.com/Singapore; 22-5-2012
……………;http//www.fco.gov.uk; 22-5-2012