H U K U M
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
H U K U M
BAB XX
H U K U M
A. PENDAHULUAN
Sebagaimana ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, salah satu Asas Pembangunan Nasional adalah Asas Ke-sadaran Hukum, ialah bahwa tiap Warga Negara Indonesia harusselalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara un-tuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
Selanjutnya sebagai arah dan kebijaksanaan umum pemba-ngunan dalam Repelita V, digariskan pula bahwa kepastian hu-kum dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebe-naran perlu ditingkatkan sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung kemantapan stabilitas nasional.
Pembangunan hukum dalam Repelita V diarahkan untuk me-ningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum nasional yang mengabdi pada ke-pentingan nasional.
Bertitik tolak dari penggarisan tersebut, maka telah di-laksanakan serangkaian kebijaksanaan dan langkah-langkah yang
861
meliputi: pembaharuan hukum; peningkatan kesadaran hukum ma-syarakat; penegakan hukum; pembinaan peradilan; pemasyarakat-an; pelayanan jasa hukum; pendidikan dan latihan tenaga teknis hukum; serta penataan administrasi dan pengawasan.
Pembaharuan Hukum lebih ditingkatkan secara terarah dan terpadu, yang ditunjang dengan pengkajian dan penelitian hu-kum. Di samping itu akan ditingkatkan pula penyusunan dan in-ventarisasi putusan pengadilan (yurisprudensi) sebagai sumber pembentukan hukum melalui peradilan.
Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum lebih ditingkatkan. Selanjutnya pemberian bantuan hukum serta konsultasi hukum terutama kepada golongan pencari keadilan yang kurang/tidak mampu akan lebih dimantapkan.
Di bidang Penegakan Hukum, kedudukan dan peranan badan-badan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya ma-sing-masing lebih ditingkatkan dan dimantapkan. Demikian pula hubungan kerja sama serta koordinasi antara sesama aparat pe-negak hukum.
Proses peradilan terus diusahakan agar menjadi makin se-derhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini akan ditunjang melalui pe-nyempurnaan administrasi peradilan untuk mempercepat penyele-saian perkara. Di samping itu dilanjutkan pula upaya untuk pembentukan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan pem-binaan terhadap penasehat hukum dan pengacara akan tetap di-tingkatkan.
Usaha pembinaan narapidana dan anak didik dalam sistem pemasyarakatan lebih ditingkatkan. Usaha ini mencakup kegiatan-kegiatan pembinaan kerohanian, pendidikan keterampilan, bimbingan sosial, perawatan dan pelayanan kesehatan serta re-kreasi/olahraga, dengan memperhatikan segi-segi ketertiban dan keamanan lingkungan setempat. Dalam hubungan ini kerja sama Departemen Kehakiman dengan instansi Pemerintah yang lain dan lembaga-lembaga Swasta akan tetap dilanjutkan.
Pelayanan Jasa Hukum dan Keimigrasian ditingkatkan de-ngan jalan memantapkan organisasi, menyederhanakan prosedur pelayanan keimigrasian, pemberian perizinan, pengesahan badan hukum, pendaftaran merek, paten, hak cipta dan lain-lain ke-butuhan hukum. Aparat Keimigrasian diarahkan agar bersikap
862
tanggap terhadap perkembangan lalu lintas orang dari dan ke luar negeri. Koordinasi antara Imigrasi dengan instansi yang terkait, terutama yang membidangi kepariwisataan, ketenaga-kerjaan, dan perhubungan lebih ditingkatkan.
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Hukum lebih disempurna-kan baik sistem maupun metodenya agar tugas dan kegiatan pem-binaan hukum dapat dilaksanakan secara terampil, tanggap dan penuh wibawa serta dapat memantapkan pengembangan karier para pembina, penegak dan pelaksana hukum. Pendidikan dan pelatih-an tenaga hukum ini juga diarahkan untuk membina sikap para pembina, penegak dan pelaksana hukum agar mereka menjadi le-bih peka terhadap perkembangan kesadaran hukum dan rasa ke-adilan masyarakat.
B. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
Kegiatan dalam pembaharuan hukum ini meliputi perancang-an peraturan perundang-undangan, yang ditunjang oleh antara lain kegiatan penelitian, pengkajian hukum dan pertemuan il-miah serta dokumentasi hukum.
Penyusunan perangkat perundang-undangan sejak awal Repe-lita I sampai dengan akhir Repelita IV telah menghasilkan ti-dak kurang dari 189 Undang-undang (UU), 807 Peraturan Peme-rintah (PP), 1.297 Keputusan Presiden (Keppres) dan 229 Ins-truksi Presiden (Inpres).
Khusus pada tahun 1989/90 telah dihasilkan sebanyak 5 Undang-undang, 18 Peraturan Pemerintah, 52 Keputusan Presiden dan 5 Instruksi Presiden (Tabel XX-1). Sebagai hasil yang se-cara khusus patut dicatat pada tahun 1989/90 ini adalah diun-dangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Selanjutnya, dari sejumlah Peraturan Pemerintah yang te-lah ditetapkan pada tahun 1989/90, di antaranya adalah:
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubah-an atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta;
863
PELAKSANAAN
TABEL XX - 1
KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM,1968 - 1989/90 11
(buah)
1973/74 1978/79 1983/84 1988/89 1999/90
U r a i a n 1968 (Akhir
Repelita I)
(AkhirRepelita II)
(AkhirRepelita III)
{AkhirRepelita IV)
(Tahun PertamaRepelita V)
1. Rancangan Undang-undang (RW) yang telahdisahkan sebagai Undang-undang (UU) 27
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah disahkan sebagai Peraturan
56 37 50 46 5
Pemerintah (PP) 48 259 156 210 182 18
3. Penetapan Keputusan Presiden 276 371 238 356 332 52
4. Penetapan Instruksi Presiden 41 45 67 80 37 5
5. Penelitian Hukum 2) - 1 85 120 48 3) 6
6. Pertemuan Ilmiah - 1 43 54 25 s
7. Pengkajian Hukum - _ _ 16 61 12
8. Penyusunan Naskah Akademis - _ _ _ 41 8
_ -
1) Angka kumulalatif lima tahunan, kecuali tahun 1968 dan 1989/902) Dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung.3) Angka diperbaiki
864
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemben-tukan dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya;
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penye-diaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989 tentang Perubah-Besarnya Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai atas Cek dan Bilyet Giro;
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembe-rian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara;
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembe-rian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Pene-rima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun; dan
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubah-an atas PP Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan
Pen-jualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan PPNomor 38 Tahun 1982.
Sementara itu Keputusan Presiden di berbagai bidang yang telah ditetapkan pada tahun 1989/90 di antaranya adalah:
(1) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989 tentang Perubahan Keppres Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 11 Tahun 1986;
(2) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara;
(3) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidang yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
(4) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi, dan Panas Bumi bagi para kontraktor yang belum berpro-duksi;
(5) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesah-an Persetujuan mengenai perlindungan Hak Cipta antara RI dan Amerika Serikat;
(6) Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1989 tentang Pengesah-an garan Dasar Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
865
l
(7) Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian;
(8) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1988 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana;
(9) Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional;
(10) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 tentang Dana Re-boisasi;
(11) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Keppres Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungut-an dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
(12) Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1989 tentang Rincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1989/90;
(13) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerja Sa-ma Pertamina dengan Badan Usaha Swasta dalam usaha pe-murnian dan pengolahan minyak dan gas bumi;
(14) Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga asal muatan kapal yang tenggelam;
(15) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis;
(16) Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1989 tentang Perubahan Keppres Nomor 28 Tahun 1988 tentang Besarnya Jaminan Ke-celakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Tenaga Ker-ja;
(17) Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
(18) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi;
(19) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pemben-tukan Dewan Pembina Industri Strategis;
(20) Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1989 tentang Perubahan Keppres Nomor 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organi-sasi Badan Koordinasi Intelijen Negara;
(21) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pajak Per-tambahan Nilai yang terhitung atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah, dan atas penyerahan surat kabar serta majalah;
866
(22) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990, tentang Pajak Per-tambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas impor dan pe-nyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran Agama;
(23) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organi-sasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1989; dan
(24) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pe-ngendali Bimas.
Adapun 5 Instruksi Presiden yang telah ditetapkan pada tahun 1989/90 adalah sebagai berikut:
(1) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-Cina;
(2) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Biro Dana Reboisasi;
(3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija.
(4) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Industri;
(5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1990 tentang Usaha Pe-ningkatan Pengembalian Kredit Program.
Sejak Repelita I sampai dengan akhir Repelita IV telah dilaksanakan 254 penelitian hukum, pengkajian terhadap 77 ma-salah-masalah hukum, dan 123 kali pertemuan ilmiah hukum de-ngan melibatkan berbagai kalangan ahli, baik dari perguruan tinggi/fakultas hukum maupun profesi hukum.
Pada tahun 1989/90 baik oleh Departemen Kehakiman maupun Kejaksaan Agung telah dilaksanakan 6 buah penelitian, di an-taranya adalah Peranan Hukum Kebiasaan dalam Sistem Hukum Na-sional, Kesempatan Tenaga Kerja Wanita, Pengawasan dan per-lindungannya, serta Faktor penghambat tugas Penuntut Umum da-lam proses pelaksanaan peradilan in absentia.
Pengkajian hukum telah dilaksanakan terhadap 12 masalah-masalah yang antara lain menyangkut Hukum Keluarga dan Hukum Waris; Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Hakim Asing; Aspek-aspek Hukum yang berkaitan dengan penggunaan Satelit Palapa;
867
Pertambangan dan Perikanan di ZEE; Penerapan KUHAP sejak ta-hun 1981; Pencemaran udara; Penguasaan tanah negara oleh ma-syarakat; dan Hubungan DPR dan Pemerintah dalam pembentukan perundang-undangan.
Pertemuan Ilmiah hukum pada tahun 1989/90 telah dilaksa-nakan sebanyak 7 kali, yang meliputi berbagai pokok masalah antara lain tentang Hukum Waris, Perdagangan Antar Pulau, Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional, Kejahatan Komputer serta Seminar Hukum Nasional V mengenai Penerapan Wawasan Nusantara dan Pembinaan Hukum di Perairan Indonesia.
Sementara itu telah pula dilaksanakan peningkatan ke-giatan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diarahkan pada peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pengembangan Komputerisasi Peraturan Perundang-undangan, Yu-risprudensi, dan lain-lain bahan hukum.
Selanjutnya telah dilakukan penyusunan Naskah Akademis yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak universitas dan tenaga ahli yang antara lain meliputi topik-topik Pembinaan Narapidana Khusus Anak, Penyitaan Harta Kekayaan yang Berasal Tindak Pidana Kejahatan, Comtempt of Court, serta Penang-gulangan Kejahatan Melalui Komputer.
Sebagai kegiatan penunjang lainnya dalam rangka pembaha-ruan hukum pada tahun 1989/90 telah disusun pula monografi hukum adat untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Di samping itu telah pula dilanjutkan penyusunan kamus hukum dan pemba-kuan Istilah Hukum secara bertahap.
b. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat telah dilaksana-kan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik langsung maupun tak langsung dan bantuan hukum serta konsultasi hukum.
Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kadar ke-sadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, demi tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepas-tian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara In-donesia yang taat pada hukum.
Di lingkungan Kejaksaan, selain melaksanakan tugas-tugas
868
pokoknya dalam rangka penegakan hukum, sejak Repelita III te-lah dilaksanakan pula kegiatan penyuluhan hukum kepada masya-rakat terutama masyarakat pedesaan melalui kegiatan Jaksa Ma-suk Desa. Kegiatan ini kemudian dikembangkan dengan penerang-an hukum terhadap masyarakat perkotaan. Sampai dengan tahun terakhir Repelita IV telah berhasil disuluh 28.914 desa. Khususnya pada tahun 1989/90 pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Desa telah berhasil menyuluh di 1.360 desa. Di samping itu telah pula diadakan pos-pos penyuluhan hukum terpadu bertempat di kantor desa/kelurahan/kecamatan dengan segala fasilitas- nya dari Pemerintah Daerah setempat. Di samping itu pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Laut, telah pula dilaksanakan mulai tahun 1985 di 7 propinsi yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum di laut. Penyuluhan dilakukan terhadap anak buah kapal patroli TNI Angkatan Laut serta aparat penegak hukum di laut lainnya.
Di lingkungan Departemen Kehakiman, kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui kegiatan pemberian ceramah dan tatap muka di Balai Desa serta temu wicara dengan organisasi-organisasi masyarakat, wanita, mahasiswa dan seniman, di samping penye-lenggaraan pameran, fragmen serta sandiwara di televisi dan radio. Mulai tahun 1986 kegiatan penyuluhan hukum dikembang-kan melalui kegiatan Hakim Masuk -Desa, yaitu penyuluhan hukum oleh hakim yang sekaligus bertugas mengadakan persidangan di Tempat-tempat Sidang di daerah terpencil. Kegiatan ini merupakan upaya dan kesempatan bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan lebih memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang le-bih sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sampai dengan tahun terakhir Repelita IV telah berhasil dilaksanakan kegiatan Hakim Masuk Desa di 200 Tempat Sidang Tetap yang meliputi 2.678 desa. Khususnya pada tahun 1989/90 kegiatan Hakim Masuk Desa telah dilaksanakan di 50 Tempat Sidang Tetap.
Mulai tahun 1989/90 kegiatan penyuluhan hukum dilaksana-kan pula melalui pembentukan keluarga sadar hukum. Untuk dapat menjangkau seluruh,lapisan masyarakat telah ditempuh kebijak-sanaan melakukan kerja sama dengan berbagai Departemen, Peme-rintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan di antaranya or-ganisasi wanita dan pemuda. Pertemuan keluarga sadar hukum dilakukan melalui temu sadar hukum sehingga masyarakat ber-kesempatan untuk menyuluh dirinya sendiri dengan cara sambung rasa, simulasi bidang hukum, serta tebak tepat bidang hukum.
869
Pada tahun 1989/90 telah,dilaksanakan kegiatan temu sadar hukum bagi kelompok-kelompok keluarga sadar hukum yang terse-bar di 27 propinsi. Temu sadar hukum yang telah dilaksanakan antara lain temu sadar wisata, temu sadar lingkungan, temusadar wanita, pemuda, ABRI, tenaga kerja, agama serta peme-rintah daerah.
Materi yang diprioritaskan untuk disuluhkan dalam penyu-luhan hukum ini antara lain meliputi masalah-masalah narko-tika, pengelolaan lingkungan hidup, perkawinan, hak cipta, acara pidana, agraria serta pemerintahan desa.
Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, mulai awal Repelita III telah disediakan bantuan hukum ter-utama untuk golongan pencari keadilan yang kurang atau tidakmampu. Bantuan tersebut diberikan melalui Pengadilan Negeri dengan menyediakan dana bagi penasehat hukum untuk membela perkara baik pidana maupun perdata.
Sejak awal Repelita III sampai dengan tahun terakhir Re-pelita IV telah diselesaikan sebanyak 3.520 perkara pidana dan perdata. Pada tahun 1989/90 pemberian bantuan hukum ini telah dimanfaatkan melalui Pengadilan Negeri di 27 propinsi,yang seluruhnya berjumlah sebanyak 700 perkara.
Di samping itu telah diberikan pula konsultasi hukum me-lalui 29 Fakultas Hukum Negeri dan Swasta baik untuk kasus pidana maupun kasus perdata. Dalam kegiatan ini telah diberi-kan penjelasan, petunjuk, nasehat dan saran kepada anggota masyarakat yang menghadapi masalah hukum agar yang berkepen-tingan mengetahui dan memahami persoalan hukum yang sedang dihadapinya. Sejak awal Repelita III hingga tahun terakhir Repelita IV telah berhasil diselesaikan sebanyak 31.100 kasus berbagai masalah hukum. Khususnya pada tahun 1989/90 pemberi-an konsultasi hukum telah dilaksanakan sebanyak 4.060 kasus.
2. Pembinaan Peradilan dan Penegakan Hukum
a. Pembinaan Peradilan
Dalam rangka pelayanan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, sejak Repelita I sampai dengan Repelita IV telah dibangun sebanyak 330 gedung Pengadilan termasuk di dalamnya sebanyak 26 gedung Pengadilan Tinggi.
Pada tahun 1989/90 telah dilaksanakan rehabilitasi 62 gedung Pengadilan Negeri, termasuk 3 lokasi yang akan diper-
870
siapkan sebagai gedung Pengadilan Tata Usaha Negara, serta rehabilitasi 3 gedung Pengadilan Tinggi. Di samping itu gedung baru Mahkamah Agung telah pula diresmikan penggunaannya.
Tenaga hakim seluruhnya pada tahun 1989/90 berjumlah 2.909 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada pada tahun 1988/89 terdapat pengurangan jumlah hakim. Pengu- rangan tersebut disebabkan oleh telah pensiunnya dan atau berhentinya sebag,ai hakim sebanyak 44 orang hakim. Sementara itu jumlah Panitera Kepala adalah sebanyak 317 orang, Panitera Pengganti sebanyak 3.188 orang, serta Jurusita sebanyak 196 orang.
Sejak Repelita I, II, III dan IV penanganan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri telah makin meningkat berturut-turut 77,6%, 97,3%, 96,S% dan 98,6%. Sedangkan di Pengadilan Tinggi, sejak Repelita II, III dan IV, perkembangan pe-nyelesaian perkara telah menunjukkan penurunan prosentase ya-itu berturut-turut 83,4%, 79,2% dan 76,9% pada Repelita IV. Penurunan ini disebabkan karena jumlah perkara banding yang masuk makin hari makin meningkat sementara jumlah Hakim Tinggi yang ada hanya berjumlah 214 orang yang jangkauan wilayah hu-kum Pengadilan Tingginya meliputi sejumlah Pengadilan Negeri. Pada tahun 1989/90 jumlah perkara yang dapat diselesaikan te-lah meningkat menjadi 78,9%.
Pada tahun 1989/90, produktivitas penyelesaian perkara. pada Pengadilan Negeri telah mengalami peningkatan sebagai akibat dari peningkatan prasarana badan pengadilan dan per-baikan administrasi peradilan umum. Pada Pengadilan Negeri sebanyak 95,5% dari kurang lebih 1,24 juta perkara yang ada telah dapat diselesaikan.
Dalam pada itu jumlah perkara tingkat kasasi (perdata, pidana dan militer), peninjauan kembali dan grasi yang masuk ke Mahkamah Agung cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ii disebabkan karena para pencari keadilan tidak selalu langsung dapat menerima keputusan hakim banding. Dengan kata lain kesadaran terhadap upaya hukum yang ditempuh dalam me-nyelesaikan perkara telah meningkat. Sementara itu jumlah Ha-kim Agung yang ada hanya berjumlah 51 orang yang terbagi da- lam 17 majelis. Dari jumlah perkara yang masuk dalam tahun itu telah dapat diselesaikan sebanyak 24,9% (Tabel XX-3).
Sementara itu Mahkamah Agung telah pula melanjutkan pem-binaan kemampuan teknis yustisial bagi hakim peradilan umum, militer dan agama. Dalam rangka mengembangkan yurisprudensi
871
872
TABEL XX – 2
KEGIATAN PENINGKATAN PRASARANA HUKUM1973 – 1989/90 1)
(gedung)
(Lanjutan Tabel XX – 2)
1) Angka kumulatif lima tahunan, kecuali tahun 1968 dan 1989/90 angka tahunan2) Angka diperbaiki
873
3) Angka kumulatif lima tahunan, kecuali tahun 1968 dan 1989/90 angka tahunan4) Angka tahunan pada tahun terakhir Repelita5) Angka diperbaiki
874
TABEL XX – 3
PENYELESAIAN PERKARA PADA BADAN PERADILAN1973 – 1989/90 1)
sebagai sumber hukum, Mahkamah Agung telah menerbitkan yuris-prudensi dengan komputer.
Dalam rangka pembentukan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pelaksanaan W Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dilakukan pengiriman 12 orang ha kim Tata Usaha Negara ke Perancis, penataran dan pelatihan calon hakim Tata Usaha Negara 53 orang, penataran dan pelatihan calon Panitera/Panitera Pengganti Tata Usaha Negara sebanyak 105 orang. Penataran mengenai Peradilan Tata Usaha Negara bagi aparatur berbagai instansi (Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan BAKN) tetap dilanjut- kan. Demikian pula penyelenggaraan pekan orientasi dan pena- taran Peradilan Tata Usaha Negara daerah Tingkat I di setiap propinsi.
Penghimpunan statistik perkara yang merupakan bahan ma-sukan dalam rangka pembinaan tenaga teknis peradilan serta pembinaan sarana pengadilan tetap dilanjutkan. Di samping itu tetap dilanjutkan dan ditingkatkan penyusunan dan inventari-sasi putusan Pengadilan Negeri dan Tinggi yang dipergunakan sebagai sumber pembentukan hukum melalui peradilan.
b. Penegakan Hukum
Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum, Kejaksaan khususnya telah berupaya melakukan penindakan yang tegas dan tuntas terhadap berbagai bentijk pelanggaran hukum. Pada tahun 1989/90 produktivitas dan efektivitas penyelesaian perkara telah mencapai .99,7% dari 1 juta lebih perkara yang masuk. Dalam Repelita I sampai dengan Repelita IV rata-rata per ta- hun penyelesaian perkara berkisar antara 84,6% - 97,7%.
Di antara perkara-perkara tersebut selain perkara tindak pidana umum, yang menarik perhatian masyarakat, juga terdapat perkara tindak pidana khusus sebanyak 895 perkara, yang meli-puti 304 perkara penyelundupan, 498 perkara korupsi, 55 perkara subversi, dan 38 perkara pelanggaran wilayah teritorial.
Keterpaduan dan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga bantuan hukum tetap pula dilanjut- kan dalam usaha untuk meningkatkan stabili'tas nasional dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.
Upaya pengamanan keuangan negara, baik dari segi peneri-maan maupun pengeluaran, dilanjutkan pula melalui berbagai
875
tindakan hukum, yaitu berupa pencegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan korupsi, penyelundupan, manipulasi pajak dan terhadap bentuk penyelewengan lainnya yang dapat mengham-bat pelaksanaan pembangunan. Upaya-upaya ini dilaksanakan me-lalui apa yang terkenal dengan sebutan Operasi Wibawa, Operasi Jaring, Operasi Tegak dan Operasi 812 (pemberantasan judi buntut).
Selanjutnya telah ditangani pula secara terpadu berbagai masalah yang timbul sebagai akibat perbuatan-perbuatan nega-tif yang cenderung menimbulkan.pertentangan antar suku, antar agama dan antar golongan, sebagai akibat dari adanya kesen-jangan sosial ekonomi yang merenggangkan solidaritas sosial.Hal-hal yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap golongan pemuda dalam bentuk peredaran narkotika dan obat-obatan ber-bahaya lainnya telah pula ditangani secara terpadu. Kejaksaan telah pula berpartisipasi dalam peningkatan observasi, detek-si,l pencatatan dan telaahan mengenai masalah-masalah bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya, lalu lintasorang asing, peredaran barang cetakan serta masalah aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat mengganggu keamanan.
Kemampuan profesional Jaksa sebagai penuntut umum di-tingkatkan pula sehingga tuntutan-tuntutan pidana diharapkan dapat menumbuhkan daya tangkal yang ampuh. Dalam hubungan itu telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ke-mampuan, kewibawaan serta keteladanan para petugas, antara lain dengan memberikan pembinaan atas sikap dan perilaku me-reka.
Untuk menunjang tugas-tugas penegakan hukum tersebut, sejak Repelita I sampai dengan akhir Repelita IV telah diba-ngun prasarana fisik sebanyak 453 buah gedung yang meliputi gedung Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksa-an Negeri. Pada tahun 1989/90 dilaksanakan rehabilitasi ge-dung Kejaksaan Tinggi dan Negeri sebanyak 50 buah dan peng-adaan kendaraan angkutan tahanan sebanyak 50 unit.
Pengawasan dan pengamatan keimigrasian terus ditingkat-kan, terutama terhadap orang asing dan lalu lintas orang ke dan dari, luar negeri, antara lain untuk menekan arus imigran gelap. Dalam tahun 1989/90 kedatangan dari luar negeri ber-jumlah lebih dari 2,1 juta orang, 77,9% di antaranya adalah orang asing. Sedang jumlah keberangkatan orang ke luar negeri hampir sebanding yaitu hampir 2,2 juta orang, 75% di antaranya orang asing.
876
Untuk lebih meningkatkan penegakan hukum di bidang ke-imigrasian, dan untuk lebih memperoleh kepastian hukum khu-susnya bagi orang asing, pemberian dokumen imigrasi bertuk baru bagi orang asing di Indonesia tetap dilanjutkan, demiki-an pula pengembalian status keimigrasian bagi orang asing Cina yang dahulu telah mendapatkan izin berangkat ke RRC tetapi hingga kini belum meninggalkan Indonesia.
Sehubungan dengan itu pelacakan dan penindakan terhadap orang-orang asing yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku tetap terus dilancarkan, khususnya terhadap orang-orang asing yang melakukan kegiatan atau usaha yang tidak sah di wilayah Republik Indonesia.
Dalam rangka menanggulangi pemalsuan-pemalsuan paspor RI, pengamanan paspor RI telah pula ditingkatkan melalui pengguna-an laminasi dan pembuatan pas photo yang dilaksanakan secara seragam di setiap Kantor Imigrasi.
Sejak Repelita I hingga tahun terakhir Repelita IV telah dilaksanakan pembangunan 173 gedung Imigrasi, Pos Imigrasi di daerah perbatasan dan Asrama Karantina Imigrasi. Khususnya pada tahun 1989/90 telah dilaksanakan rehabilitasi 9 gedung Kantor Imigrasi di Bagan Siapi-api, Tarakan, Bitung, Tanjung Karang dan Pare-pare, serta pembangunan 2 gedung Asrama Ka-rantina Imigrasi di Denpasar dan Pontianak. Sementara itu ke-lengkapan peralatan keimigrasian seperti sarana komunikasi terus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil se-perti Jambi,.Kuala Tungkal (Maluku), Marore, Miangas, Manado (Sulawesi Utara), Aruk (Irian Jaya) dan Nanga Badau (Pos Per-batasan Imigrasi di Kalimantan Barat). Dalam rangka koordinasi dan kerja sama antara aparatur imigrasi dengan aparatur ke-amanan dan penegakan hukum, antara lain telah dilaksanakan penataran keimigrasian bagi 34 orang perwira POLRI dan 30 orang Camat dari seluruh Indonesia.
c. Pembinaan Pemasyarakatan
Pembinaan terhadap narapidana telah memperlihatkan kema-juan yang agak menonjol, khususnya dalam hal pemberian pela-tihan keterampilan. Peningkatan pelatihan keterampilan dila-kukan bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, Departemen Perindustrian dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di samping telah pula dilakukan kerja sama dengan pihak swasta. Hasil kerja sama dengan pihak swasta te-lah menunjukkan hasil yang memuaskan. Sepatu hasil produksi
877
TABEL XX - 4
PENYELESAIAN PERKARA PADA KEJAKSAAN,1973/74 - 1989/90 1)
U r a i a n1973/74
(Akhir Repelita I)
1978/79(Akhir
Repelita II)
1983/84 (Akhir
Repelita III)
1988/89 2) (Akhir
Repelita IV)
1989/90(Tahun Pertama
Repelita V)
1. Jumlah perkara yang ada/masuk 1.069.240 3.090.197 3.863.248 6.794.987 1.089.320
2. Jumlah perkara yang diselesaikan 905.309 2.837.495 3.763.741 6.641.522 1.086.563
3. Persentase 2 terhadap 1 84,67% 91,82% 97,42% 97,74% 99,75%
1) Angka kumulatif lima tahunan, kecuali tahun 1968 dan 1989/90 angka tahunan. 2) Angka diperbaiki
878
TABEL XX - 5
KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI DAN / ATAU KE LUAR NEGIRI,1968 - 1989 /90 1 )
(orang)
U r a i a n 1968 1973/74
(Akhir Repelita I)
1978/79 (Akhir
Repelita II)
1983/84 (Akhir
Repelita III)
1988/89 (Akhir Repelita IV)
1989/90 (Tahun Pertama RepelitaV)
1. D a ta ng d a r i l ua r N eg e r i : 108.918 1.602 .221 2.774.553 5.349.861 6.716.890 2.127.338---------------------- --------- --------- --------- --------Orang Indonesia 49.774 641.703 1.012 .887 1.939.474 1 .841 .443 468.785
Orang Asing 59.144 960.518 1.761 .6663.410.387 4.875.447 1 .658 .553
2. Berangkat ke Luar Negeri: 118.169 1.923 .132 2.096.938 5.504.753 6.932.449 2.198.677----------------------- --------- --------- --------- -------Orang Indonesia 56.553 852.626 724.901 2.059.941 2.076.267 549.207
Orang Asing 61.616 1.070 .506 1.372 .037 3.444.812 4.856.182 1.649 .470
1) Angka kumulatif l ima tahunan, kecuali tahun 1968 dan 1989/90 angka tahunan.
879
para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan telah berha sil diekspor ke Vietnam dan dalam waktu dekat ini akan di ekspor pula ke negara-negara Asia lainnya. Demikian pula hasil produksi dari bahan rotan telah diekspor ke Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Kemajuan lain yang agak menonjol juga diperoleh dalam bidang pendidikan. Lembaga Pemasyarakatan Sragen telah mem-peroleh penghargaan "Noma Literacy Prize", yaitu suatu Peng-hargaan Internasional dari UNESCO atas keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan tersebut mensukseskan Kejar Paket A.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para narapidana sebagai langkah awal telah ditempuh kerja sama de-ngan Departemen Kesehatan. Dalam tahun 1989/90 telah dilaksa-nakan pendataan kesehatan narapidana di beberapa Lembaga Pe-masyarakatan.
Khususnya bagi narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (bagi yang berusia antara 18 - 23 tahun) dan anak didik dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara, maka da-lam tahun 1989/90 telah dilaksanakan bimbingan keagamaan serta kepramukaan di 15 Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasya-rakatan Anak Negara, serta pembinaan keterampilan Pertukangan Kayu di 3 Lembaga Pemasyarakatan.
Jumlah narapidana di 366 Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dalam tahun 1989/90 tercatat sekitar 40,6 ribu orang narapidana dan tahanan. Jumlah narapidana dan tahanan yang terbanyak berturut-turut terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Sedang daerah yang jumlah narapidana dan tahanannya paling sedikit adalah Sulawesi Tenggara. Dalam Repelita III dan Repelita IV jumlah narapidana dan tahanan rata-rata setiap tahunnya cenderung meningkat (Tabel XX-6).
Sebagai usaha mengatasi kerawanan keamanan dan pemantapan pembinaan para narapidana, telah dilaksanakan penyesuaian penempatan dan pemindahan narapidana dari satu Lembaga Pema-syarakatan ke Lembaga Pemasyarakatan lainnya.
Untuk memperoleh tenaga-tenaga yang terampil, tanggap dan tangguh dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana/tahanan, anak didik dan klien pemasyarakatan, maka kepada para petugas diberikan pendidikan tambahan. Pendidikan tersebut berupa Latihan Pimpinan Pemasyarakatan, Penataran Petugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
880
1) Angka kumulatif lima tahunan, kecuali tahun 1968 dan 1989/90 angka tahunan2) Angka diperbaiki
881
TABEL XX – 6
JUMLAH LEMBAGA PEMASARAN/TAHANANDAN NARAPIDANA/TAHANAN
1973 – 1989/90 1)
(BISPA), Latihan Kesamaptaan dan pendidikan tambahan di luar negeri. Sedangkan untuk menyiapkan Pimpinan Pemasyarakatan tiap tahun terus diadakan pengkaderan melalui para lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP).
Dalam rangka pembangunan prasarana fisik pemasyarakatan, sejak Repelita I hingga tahun terakhir Repelita IV telah di-laksanakan pembangunan baru/pembangunan kembali 156 ggdung Lembaga Pemasyarakatan, pembangunan 9 gedung Rumah Tahanan Negara, serta 47 gedung Balai BISPA. Khususnya pada tahun 1989/90 telah dilaksanakan pembangunan tahap pertama Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Bacau, dan penyelesaian pembangunan lanjutan RUTAN/LAPAS di Sibolga, Batam, Putussibau, Muara Bungo dan Balikpapan. Kemudian telah dan sedang diselesaikan pula rehabilitasi 41 gedung Lembaga Pemasyarakatan dan 58 ge-dung RUTAN, 6 edung Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Peng-entasan Anak (BISPA) di Jakarta Pusat, Pontianak, Palangka-raya, Manado, Ambon dan -Bengkulu. Di samping itu telah di-laksanakan pula pengadaan sejumlah kendaraan angkutan narapi-dana.
d. Pembinaan Pelayanan Jasa Hukum
Pelaksanaan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, yang antara lain berupa pemberian kewarganegaraan, surat bukti ke-warganegaraan RI, perizinan dan pengesahan badan hukum, serta pelayanan keimigrasian, telah diusahakan penyelesaiannya se-cara tepat, cepat dan cermat. Dalam tahun 1989/90 telah dila-yani pemberian pewarganegaraan kepada 3.747 orang, Surat Bukti Kewarganegaraan RI sebanyak 22.729 buah, pengesahan badan hu-kum sebanyak 9.956 buah, pengesahan perubahan nama keluarga sebanyak 4.024 buah, dan permohonan grasi sebanyak 378 buah.
Di bidang Keimigrasian telah diberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri baik se-bagai usahawan, pelajar atau mahasiswa maupun sebagai tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Dalam bidang Hak Cipta, Paten dan Merek dalam tahun 1989/90 telah dilaksa-nakan konsolidasi organisasi, di samping peningkatan kemampu-an para pegawai melalui pelatihan, baik di dalam negeri mau-pun di luar negeri. Di samping kepada masyarakat, penyuluhan tentang Hak Cipta, Paten dan Merek disebarlyaskan pula kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa serta Hakim).
Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang telah diundangkan tanggal 1 Nopember 1989,
882
telah disiapkan sejumlah peraturan pelaksanaannya oleh Tim Keppres 34. Selanjutnya dilaksanakan pula penyempurnaan Un-dang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
e. Pendidikan/Pelatihan Tenaga Hukum
Dalam rangka membina dan meningkatkan daya guna dan hasil guna Aparatur Kehakiman dan Kejaksaan yang bersih dan berwi-bawa kegiatan pendidikan dan pelatihan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.
Dalam Repelita V akan terus dilanjutkan berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan dan penataran di berbagai bidang ke-hakiman, antara lain penataran di bidang teknis operasional, seperti teknis hukum, hakim, panitera, jurusita, keimigrasiandan pemasyarakatan. Di samping itu juga diusahakan pendidikan berdasarkan jenjang jabatan struktural seperti SESPA, SEPADYA, SEPALA dan SEPADA serta pendidikan dan pelatihan tenaga admi-nistratif di Pusat maupun di Daerah. Sementara itu di bidang Kejaksaan telah pula dilaksanakan pendidikan pembentukan jak-sa, pendidikan jenjang jabatan struktural SESPA, penataran Jaksa Khusus di bidang spesialis penyelundupan, korupsi, sub-versi, narkotika dan perdata. Sejak Repelita I sampai dengan tahun terakhir Repelita IV telah ditatar sebanyak 29.432 te-naga kehakiman dan kejaksaan. Pada tahun 1989/90 telah dilak-sanakan penataran bagi 1.554 tenaga kehakiman dan 380 tenaga kejaksaan. Jumlah tenaga yang ditatar dalam tahun 1989/90 jauh lebih sedikit dari rata-rata yang ditatar setiap tahunnya se-lama periode Repelita IV sebelumnya (Tabel XX-7). Hal tersebut disebabkan penataran pada tahun 1989/90 lebih diutamakan pada penataran yang bersifat teknis fungsional.
f. Penataan Administrasi dan Pengawasan
Dalam rangka penertiban dilingkungan Departemen Kehakiman, pada tahun 1989/90 telah dilaksanakan penindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sebagai tindak lanjut dalam pengawasan/pengawasan melekat, terhadap 276 orang dengan penindakan ringan, 409 orang penindakan sedang dan 154 orang penindakan berat.
Upaya meningkatkan pengawasan di lingkungan Kejaksaan .Agung telah menghasilkan semakin menurunnya hukuman disiplin yang dijatuhkan pada tahun 1989/90, yaitu sebanyak 152 orang, yang terdiri dari 58 orang Jaksa dan 94 orang tenaga Tata Usaha. Apabila dibandingkan dengan tahun 1988/89 yang terkena
883
TABEL XX - 7PENDIDIKAN/LATIHAN TENAGA PENEGAK HUKUM
DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA,1968 - 1989/90
(orang)
3) Angka kumulatif lima tahunan, kecuali tahun 1968 dan 1989/90 angka tahunan4) Angka diperbaiki
884
penjatuhan hukuman disiplin pada tahun 1989/90 ini telah me-nurun sebanyak 38,7%. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan Ke-tentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan serta ketentuan lainnya yang berkaitan telah semakin mantap. Dalam hubungan ini kebijaksanaan yang telah ditempuh adalah: terhadap mereka yang terbukti bersalah dijatuhkan hukuman, kepada mereka yang berprestasi menonjol diberikan penghargaan, antara lain berupa promosi jabatan.
885
Related Documents
