1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); .. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasa118 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2018 Dan Pembuatan Sebelum Tahun 2018; GUBERNURJAWATENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENGHITUNGANDASARPENGENAANPAJAKKENDARAANBERMOTORDAN BEABALIKNAMAKENDARAANBERMOTORUNTUKKENDARAANBERMOTOR TAHUN2018 DANPEMBUATANSEBELUMTAHUN2018 NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG GUBERNURJAWATENGAH PERATURANGUBERNURJAWATENGAH
24
Embed
GUBERNURJAWATENGAH - jatengprov.go.id · 2019. 8. 19. · a. NJKB;dan b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan danjatau pencemaran lingkungan akibat penggunaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentangPembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
..
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasa118 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentangPenghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018, perlumenetapkan Peraturan Gubemur tentang Penghitungan DasarPengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2018Dan Pembuatan Sebelum Tahun 2018;
Menetapkan : PERATURANGUBERNURTENTANGPENGHITUNGANDASARPENGENAANPAJAKKENDARAANBERMOTORDANBEABALIKNAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAANBERMOTORTAHUN2018 DANPEMBUATANSEBELUMTAHUN2018.
MEMUTUSKAN:
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak DaerahProvinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2011 Nomor21);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan PengelolaPendapatan Daerah Provinsi J awa Tengah (Berita DaerahProvinsiJawa Tengah Tahun 2016 Nomor81);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang JenisPajak Daerah Yang Di Pungut Berdasarkan PenetapanKepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor51793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentangKendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5317);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor32)sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang PajakDaerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2017 Nomor7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor144);
2
f
DalamPeraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :1. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan
Daerah ProvinsiJawa Tengah.3. KepalaBadan PengelolaPendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi JawaTengah.
4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia/KepolisianRepublikIndonesia, PemerintahDaerah ProvinsiJawa TengahdanPemerintahKabupaterr/Kota.
5. Kendaraan Bermotoradalah semua kendaraan beroda beserta gandengannyayang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatanteknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsiuntuk mengubahsuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotoryang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalamoperasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanenserta kendaraan bermotoryang dioperasikandi air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yangmemiliki izin angkutan umum orang dan/ atau barang dengan dipungutbayaran.
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB,adalah pajakatas kepemilikandan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB,adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibatperjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadikarena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalambadan usaha.
9. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yangmengalamiperubahan teknis dari/atau serta penggunaannya.
10. Mobilbarang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutanbarang, termasuk didalamnya blind van, pick-up,light truck, dan truck.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat danalat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dantidak melekat secara permanen.
12. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakuisebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukumseperti PerseroanTerbatas, Koperasidan Badan Usaha Daerah yang bergerakdi bidangangkutan umum.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalahHargaPasaran Umumatas suatu kendaraan bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebutNJKBUBadalah Harga Pasaran Umumatas suatu kendaraan bermotoryangmengalamiperubahan teknis dari/atau serta penggunaannya.
Pasal 1
BABIKETENTUANUMUM
3
f
(2) Penghitungan pengenaan nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraantahun pembuatan 2018 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan.
(3) NJKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a ditetapkan berdasarkanHPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan DesemberTahun 2017.
(4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum padakolom6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanGubernur ini.
(5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalamkoefisienyang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(6) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai batastoleransi atas kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan dalampenggunaan kendaraan bermotor.
(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4)ditetapkan sebagai berikut:a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai
koefisiensarna dengan 1 (satu);b. sedan nilai koefisiensama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
(1) Penghitungan dasar pengenaan PKBditetapkan berdasarkan perkalian dari 2(dua)unsur pokok:a. NJKB;danb. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan
danjatau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraanbermotor.
Pasal 2
Bagian KesatuKendaraan Bermotor
BABIIPENGHITUNGANDANPENETAPAN
DASARPENGENAANPKBDANBBN-KB
15.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga ratarata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16.Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor daripabrikanjagen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
17.Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikarr/agenpenjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama KendaraanBermotordan Pajak Kendaraan Bermotor.
18.Tahun pembuatan adalah tahun perakitan danjatau tahun yang ditetapkanberdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang sesuaidengan tahun terbitnya faktur.
19.Kereta gandengarr/fempel adalah suatu alat yang dipergunakan untukmengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiridan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
4
(4) Pengenaan BBN-KBuntuk kendaraan bermotor angkutan umumbarangditetapkan sebesar 500/0(lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KBsebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barangditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKBsebagaimana tercantum pada kolom8 LampiranI Peraturan Gubemur.
(2) Pengenaan BBN-KBuntuk kendaraan bermotor angkutan umum orangditetapkan sebesar 300/0(tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KBsebagaimana tercantum pada kolom6 Lampiran I Peraturan Gubemur.
(1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orangditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKBsebagaimana tercantum pada kolom8 Lampiran I Peraturan Gubemur.
(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanGubemur ini.
(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasarpengenaan BBN-KB.
Pasal 4
Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1)sebagaimana tercantum pada kolom8 Lampiran I merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 3
(8) Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4)sebagaimana tercantumpada kolom 6 Larnpiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini.
c. jeep nilai koefisiensarna dengan 1,050(satu koma nollima puluh);d. minibus nilai koefisiensarna dengan 1,050(satu koma nollima puluh);e. blind van nilai koefisien sarna dengan 1,085 (satu koma nol delapan
puluh lima);f pick up ru1ai koefisien sarnadengan1,085(satukoma noldelapan puluhlirna);g. microbus nilai koefisien sarna dengan 1,085 (satu koma nol delapan
puluh lima);h. bus nilai koefisiensarna dengan 1,1 (satu koma satu); dan1. light truck dan Truck nilai koefisiensarna dengan 1,3 (satu koma tiga).
5
(4) NJKB Truck dan Light Truck sebagaimana tercantum dalam Lampiran Imerupakan nilai jual chassis.
(3) Kendaraan Bermotoryang mengalami ubah bentuk sehinggamengakibatkanNJKBtersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KBsebesar 12,50/0 (duabelas koma lima persen) dari :a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila
tercantum dalam TabelNJKB;b. NJKBUbah Bentuk, untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah
bentuk tidak tercantum dalam tabel NJKB.
(2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1) NJKBubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKBdan BBN-KBditetapkanberdasarkan hasil penjumlahan NJKBdengan nilaijual ubah bentuk.
Pasal 7
BagianKetigaKendaraan BermotorUbah Bentuk dan Ganti Mesin
(5) Ketentuan Pasal 5 tidak berlaku bagi kendaraan BermotorAngkutan umumorang atau Kendaraan Bermotor Angkutan umum barang dan JenisKendaraan Khusus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1),ayat (2)dan ayat (3).
(4) Ketentuan dan persyaratan kendaraan bermotor angkutan umum orang danangkutan umum barang diterbitkan olehDinas/Instansi terkait.
(3) Khusus kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor ubah status darikendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum orang ataukendaraan angkutan umum barang, tidak perlu dilampiri buku ujikendaraan.
(2) Pengenaan PKBdan BBN-KBuntuk kendaraan bermotor angkutan umumbarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), hanyadiberikan bagi angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukumIndonesia yang bergerak di bidang usaha angkutan umum barang dan bukuuji kendaraan yang masih berlaku.
(1) Pengenaan PKBdan BBN-KBuntuk kendaraan bermotor angkutan umumorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (ayat 2), hanyadiberikan bagi angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukumIndonesia yang bergerak di bidang usaha angkutan umum orang, memilikiijin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yangmasih berlaku.
Pasal6
6
TarifPKBditetapkan sebesar:a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan motor
(2) NJKBalat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan berdasarkan HPUatas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar.
(1) Dasar pengenaan PKB dan BBBN-KBuntuk alat-alat berat dan alat-alatbesar ditetapkan berdasarkan NJKBalat-alat berat dan alat-alat besar.
Pasal9
BagianKeempatAlat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar
(1) Dasar pengenaan PKBbagi kendaraan bermotoryang mengalamipenggantianmesin ditetapkan sama dengan sebelummengalamipenggantianmesin.
(2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yangmengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KBsebesar12,5%(dua belas koma lima persen) dari NilaiJual MesinPengganti.
(3) NilaiJual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkansebagaiberikut :a. mesin dengan lSI silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar
Rp.8.000.000,- (delapanjuta rupiah);b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar
Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah);c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000cc, sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluhjuta rupiah);d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000 cc, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga
puluhjuta rupiah).
Pasal8
(6) Penetapan PKBdan BBNKBsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat(5), dilakukan dengan penambahan nilai jual ubah bentuk yang tercantumdalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanGubemur ini.
(7) Dasar pengenaan PKBdan BBNKBbagi kendaraan bermotoryang mengalamiubah bentuk, ditetapkan nilai ubah bentuk yang terakhir berdasarkantanggal kwitansi perubahan bentuk/surat keterangan bengkel.
(5) NJKBBus dan Mikrobus untuk kendaraan tahun pembuatan tahun 2016dan kendaraan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakannilaijual chassis.
7
(
(2) Apabila PKBkendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari PKBkeretagandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB keretagandeng/tempel ditetapkan sebesar PKBkendaraan penariknya.
(1) PKBuntuk KeretaGandeng/'Tempelditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-(satujuta rupiah).
Pasal 13
(2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yangtidak menggunakanjalan umum tarifBBN-KB ditetapkan sebesar:a. 0,750/0(nol koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama;
danb. 0,0750/0(nolkoma nol tujuh puluh lima)persen untuk penyerahan kedua
dan seterusnya.
(1) TarifBBN-KBditetapkan sebesar:a. 12,50/0(dua belas koma limapersen) untuk penyerahan pertama dan;b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya
termasuk penyerahan kendaraan bermotor lelang/dump, hibah danwaris.
Pasal 12
(3) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkansebagaiberikut :a. kepemilikankedua sebesar 20/0(dua persen);b. kepemilikanketiga sebesar 2,5%(duakoma lima persen);c. kepemilikankeempat sebesar 30/0(tigapersen);dand. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima
persen).
(2) Kepemilikankendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
(1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadiroda 2 (dua)196(seratus sembilan puluh enam) cc ke atas darr/atau roda 4(empat)jenis sedan, jeep, minibus dan mikrobus lebih dari 1 (satu), makakepemilikankedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
Pasal 11
b. 1,00/0(satu koma nol persen)untuk kendaraan bermotorangkutan umum;c. 0,5%(nolkoma lima persen)untuk kendaraan bermotorambulans, pemadam
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, InstansiPemerintah;
d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat danalat-alat besar.
8
v
NO KODING MEREK TYPE THBUAT NJKB2018 BOBOT DPPKB PKB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 __
I 70201302925 APPK1'M TM 150ZH 2011 9.100.000 1,0 9.100.000 136.500-
NOMOR 58 TAHUN2018TENTANGPENGHITUNGAN DASARPENGENAAN PAJAK KENDARAANBERMOTOR DAN BEA BALIKNAMA KENDARAAN BERMOTORUNTUK KENDARAAN BERMOTORTAHUN 2018 DAN PEMBUATANSEBELUM TAHUN 2018
NILAl JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTORSEBELUM TAHUN 2018 DAN PEMBUATAN TAHUN 2018
LAMPIRAN IIPERATURANGUBERNUR JAWA TENGAHNOMOR 58 TAHUN2018TENTANGPENGHmJNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAANBERMOTORDAN BEA BALIK NAMA KENDARAANBERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018DAN PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2018