Gubernur tentang Pemberian Bantuan Bagi Guru Bantu, Gurujdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/... · Pembantu serta Kantor Kas. 9. ... 19. Rekening Bank adalah rekening giro

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Pemberian Bantuan Bagi Guru Bantu, Guru

Madrasah Diniyah, siswa/I Madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah,

SD dan SMP Swasta di lingkungan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama

Provinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta;

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem

Pendidikan;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007;

16. Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.;

17. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Propinsi Daerah; Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007;

19. Keputusan Gubernur Nomor 107 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Pemberian Bantuan melalui Belanja Bantuan Keuangan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

20. Keputusan Gubernur Nomor 520/2007 tentang Pemberian

Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Pemerintah/Non

Pemerintah dan Lembaga Lainnya pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun Anggaran 2007;

21. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2007 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN

BAGI GURU BANTU, GURU MADRASAH DINIYAH, SISWA/I

MADRASAH IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH, SD DAN SMP SWASTA

Dl LINGKUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

4. Dinas Pendidikan Dasar adalah Dinas Pendidikan Dasar

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Dinas

Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

6. Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kantor Wilayah

Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya

disingkat LPMP adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Bank DKI adalah lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Kantor Pusat,

Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang

Pembantu serta Kantor Kas.

9. Suku Dinas Pendidikan Dasar adalah Suku Dinas Pendidikan

Dasar Kota Administrasi/Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

10. Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Suku

Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi di

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar

Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah

Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Sekolah Dasar Swasta adalah satuan pendidikan yang

selanjutnya disingkat SDS yaitu Sekolah Dasar Swasta di

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

13. Madrasah Ibtidaiyah Swasta adalah satuan pendidikan yang

selanjutnya disingkat MIS yaitu Madrasah Ibtidaiyah Swasta di

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Sekolah Menengah Pertama Swasta adalah satuan pendidikan

yang selanjutnya disingkat SMPS yaitu Sekolah Menengah

Pertama Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Madrasah Tsanawiyah Swasta adalah satuan pendidikan yang

selanjutnya disingkat MTsS yaitu Sekolah Tsanawiyah Swasta

di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

16. Guru Bantu adalah Guru honor TK, SD, SMP, SMA, SMK yang

pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional,

17. Guru Madrasah Diniyah adalah Guru yang mengajar pada

Madrasah Diniyah.

18. Siswa adalah peserta didik Sekolah Dasar Swasta dan

Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama

Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta,

19. Rekening Bank adalah rekening giro sekolah dan/atau

Tabungan Monas pada Bank DKI.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Tujuan pemberian bantuan adalah

a. upaya pemerataan dan perluasan akses, peningkatan

mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata

kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan

pendidikan SD Swasta/MI Swasta, SMP Swasta/MTs

Swasta di Provinsi DKI Jakarta;

b. upaya peningkatan kinerja para guru bantu dan guru

Diniyah di Provinsi DKI Jakarta.

(2) Sasaran penerima bantuan adalah

a. Guru Bantu;

b. Guru Madrasah Diniyah;

c. SD Swasta dan Ml Swasta;

d. SMP Swasta dan MTs Swasta.

(2) Daftar rincian penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2)

sesuai yang tercantum dalam lampiran I, II, 111 dan IV

Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SUMBER DATA

Pasal 3

Penanggung jawab Sumber Data adalah :

a. LPMP untuk keabsahan dan validasi data Guru Bantu;

b. Kanwil Depag untuk keabsahan dan validasi data Guru Diniyah

dan siswa Ml Swasta dan MTs Swasta;

c. Suku Dinas Pendidikan Dasar 5 Wilayah Kota Administrasi dan

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk keabsahan

dan validasi data SD Swasta dan SMP Swasta.

BAB IV

BESARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 4

(1) Besaran bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan

adalah sebagai berikut.

a. Guru Bantu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah) /orang/bulan;

b. Guru Madrasah Diniyah sebesar Rp 500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah)/orang/bulan;

c. SD Swasta dan Ml Swasta berdasarkan perhitungan

jumlah siswa, dialokasikan seluruhnya sebesar

Rp 12.729.664.333,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua

puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu

tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

d. SMP Swasta dan MTs Swasta berdasarkan perhitungan

jumlah siswa, dialokasikan seluruhnya sebesar

Rp 19.197.824.000,00 (sembilan belas miliar seratus

Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat

ribu rupiah).

(2) Bantuan sekolah dialokasikan untuk membiayai

kegiatan operasional pendidikan di sekolah.

(2) Bantuan Guru Bantu dan Guru Madrasah Diniyah

dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan.

BAB V

KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Guru bantu selaku penerima bantuan, adalah mereka yang telah

aktif mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Guru Madrasah Diniyah selaku penerima bantuan, adalah mereka

yang telah aktif mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 7

Guru bantu selaku penerima bantuan berkewajiban melaksanakan

tugas mengajarv di sekolah yang dibuktikan dengan surat

keterangan melaksanakan tugas dari Kepala Sekolah

Pasal 8

Guru Madrasah Diniyah selaku penerima bantuan berkewajiban

melaksanakan tugas mengajar di Madrasah Diniyah yang

dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas dari

Kepala Kandepag Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu.

Pasal 9

Sekolah selaku penerima bantuan berkewajiban :

a. membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu

dan meringankan bagi siswa yang lain;

b. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. membuka rekening giro pada Bank DKI atas nama sekolah;

e. memiliki satu nomor rekening atas nama sekolah pada Bank

DKI;

f. mempublikasikan di lingkungan sekolah yang mudah terlihat dan

menginformasikan bantuan yang diperoleh kepada para guru,

orangtua/wali siswa dan komite sekolah.

BAB VI

PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 10

(1) Pembayaran bantuan keuangan diberikan kepada penerima

bantuan melalui rekening penerima bantuan pada Bank DKI.

(2) Mekanisme pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Penerima bantuan berkewajiban mempertanggungjawabkan

bantuan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

(1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kegiatan

pada Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah melalui

Dinas Dikdas selaku koordinator paling lambat 1 (satu) bulan

setelah pekerjaan/kegiatan selesai.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diteruskan oleh koordinator kepada Kepala Biro

Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah

diterimanya laporan.

(3) Koordinator penerima bantuan diwa'ibkan membuat laporan

atas kegiatan pemberian bantuan sebagaTnana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur daiam hal ini

Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala

Bapeda, Kepala Bawasda dan Kepala Biro Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2007.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daiam Berita

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2007

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 170