GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAIT GUBERIYUR SUMATERA UTARA NOMOR 40 TAIIT'il 2OI2 TEIYTANG RTTCAITA AKSI DAERATI PEMBERAITTASAIT KORUPSI PROVINSI SUI}IATERA UTARA TATII'il 2O1L-2AL6 DEITGAIT RAIIMAT TI'I{AIT YAJYG MAIIA ESA GUBERIYT'R SI'MATERA UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2AO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu men1rusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O11-2O15; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun lggg tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41s0); 2. 3.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAIT GUBERIYUR SUMATERA UTARANOMOR 40 TAIIT'il 2OI2
TEIYTANG
RTTCAITA AKSI DAERATI PEMBERAITTASAIT KORUPSI PROVINSISUI}IATERA UTARA TATII'il 2O1L-2AL6
DEITGAIT RAIIMAT TI'I{AIT YAJYG MAIIA ESA
GUBERIYT'R SI'MATERA UTARA,
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5Tahun 2AO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu men1rusun
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ProvinsiSumatera Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan KorupsiProvinsi Sumatera Utara Tahun 2O11-2O15;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan PerubahanPeraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun lggg tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO1
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor41s0);
2.
3.
7.
4.
5.
6,
10.
11.
t2.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a25ol;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor t25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48aal
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a8461;
Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20A6 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4663);
8.
9.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Pro-rinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlINomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OO4
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2OL1,
tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2OLL;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor KEP / l2O IM.PAN / 4 / 2006 tentangPerubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor KE,P I 94 IM.PAN/8 I 2OOS tentang Pedoman
Umum Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang Percepatan
Pemberantasan Korrrpsi;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi SumateraUtara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SumateraUtara Nomor 7);
L4.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.
2t.
22.
24.
23.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 8);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provjnsi Sumatera
Utara, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 9);
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumateia
Utara Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AO9 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun2OOg Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 17);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OOg tentang Rencana
Pembangunafl Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OO9-2O13 (lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19).
Menetapkan :
MEMUTUSKAI{:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2011-2015
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah daerah dan DPRD menurrrt asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunanproduk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh GubernurSumatera Utara.
6. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut RAD-
PK adalah Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi SumateraUtara Tahun 2011-2015.
BAB IIRTITCANA AKSI DAERAII PEMBERAITTASAIT KORUPSI
Pasel 2
RAD-PK merupakan aksi daerah pemberantasan korupsi secara terpadu dan
berkesinambungan.
Pasal 3
(U RAD-PK menitikberatkan pada bidang pelayanan publik yang meliputibidang pendidikan, bidang kepegawaian, bidang kesehatan, bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi, bidang tata ruang dan permukiman,
bidang perhubungan serta bidang pengelola pendapatan daerah.
(21 RAD-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 4
RAD-PK secara keseluruhan terdiri dari pencegahan, penindakan, koordinasi,
monitoring dan evaluasi.
BAB IUPENGAtrIASAN
Pasal 5
Pengawasan terhadap RAD-PK dilaksanakan oleh tim koordinasi, monitoringdan evaluasi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OA4
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
BAB TV
KETENTUAIT PERALIHAIT
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebihlan.irrf .{o--^- IZanr.}rronn {Jrrlram,'*!car!r sL iivrr<ci"rr :LLITqLiJL-qrr u L(Lri-ttrLa! .
BAB VKETEIYTUAIT PEITUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan penempatallnya dalam Berita Daerah Provinsi SumateratJLar''d-.
Ditetapkan di Medanpada tanggal 19 Oktober 2OL2
PIT.GUBERNUR SUMATERA UTARA.
dto
GATOT PUJO ITUGROHO
Diundangkan di Medan
pada tanggal e} Oklohr.,- ?O I )-
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,
NURDIN LUBIS
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OT2 NOMOR 40
ercz usgoJxo 6rZTOZ NNHVJ O'
\ruvJn vuu.Lvruns dnNug gnc
'IVCCNVJdOIAION
NVUnJVUSd NVUIdIAIV'I
KATA PENGANTAR
Assalamualaiku m Warahmatullah i Wabarokatu h.
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat beserta
hidayah-Nya, sehingga penyusunan" RAD-PK Provinsi Sumatera Utara" ini dapat diselesaikan
untuk memberikan panduan dan arahan kepada pemerintah Provinsi serta para pemangku
kepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan RAD-PK Sumatera utara.
sehingga diharapkan nantinya akan dapat mendorong percepatan pemberantasan Korupsi di
daerah Sumatera Utara, buku RAD PK ini berisi langkah-langkah dan upaya konkrit dalam
bentuk implementasi, monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh pemangku
kepentingan (stakeholdersl untuk mempercepat perbaikan dan penyempurnaan kebijakan
dalam mewujudkan pelayanan public yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kami berharap Buku Pedoman RAD-PK Sumatera Utara bermanfaat bagi para pemangku
kepentingan di daerah agar dapat menyusun dan mengimplementasikan RAD-PK Provinsi
Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya, sehingga dampak dari pelaksanaan RAD-PK tersebut
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Akhirnya diharapkan agar semua pihak untuk
mendukung pelaksaanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantsan Korupsi (RAD-PK) yang telah
disusun sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan beradasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
SKPD dan Lembaga tekhnis terkait serta masyarakat.
Dan kami yakin untuk melaksanakan RAD-PK yang telah disusun ini tidaklah mudah, untuk itu
diperlukan kerja keras dan kesungguhan kita semua baik yang berasal dari unsur pemerintahan,
Legislasi serta aparat hukum (Yudlkatif) baik langsung maupun tidak langsung serta masyarakat
secara keseluruhan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat berbangsa dan
dilaksanakan dengan menambah instrument per-undang-
undangan sebagai landasan pelaksanaan tugas-tugas yang lebih
responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam
pelaksanaan kinerja pemerintah daerah termasuk dalam
palayanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu
instrument peraturan perundang-undangan yang dimaksud
dibentuk dan secara legitimatif mengerucut pada upaya
penyelesaian permasalahan yang terjadi didalam perspektif
masyarakat terhadap kualitas kinerja pemerintahan daerah.
3) Strategi Kerjasama (Koordinasi)
Merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan
tugas yang lebih koordinatif dalam setiap pelaksanaan tugas
pemerintahan daerah untuk menciptakan, budaya kerja yang
lebih jujur, transparan, serta menanamkan budaya malu di
lingkungan pemerintahan daerah Provonsi Sumatera Utara.
4) Strategi Penindakan / Penegakan Hukum
Merupakan pelaksaan penegakan hukum bagi pelaku tindakan
pidana korupsi dalam batas wilayah Administratif Provinsi
Sumatera Utara. Pelaksanaan penegakan hukum (Law
inforcement) ini diupayakan dalam bentuk proses yang tidak
berbelit-belit dalam penanganannya sehingga dapat
menghasilkan upaya penegakan hukum yang lebih pasti dan
akan memberikan efek jera kepada seluruh aparatur
pemerintahan dan instansi vertikal lainnya di wilayah provinsi
sumatera utara, sefta memberikan penghargaan (Reward)
kepada Instansi Pemerintah yang bersih dari tindak pidana
korupsi,
5) Strategi Mekanisme dan Sistem Pelaporan
Merupakan suatu upaya pemberantsan korupsi dengan
menggunakan metode, adanya sistem pelaporan berkala dari
setiap hasil pelaksanaan kinerja pemerintahan diberbagai bidang
dalam rentang waktu perbulan, per-triwulan, per-semester sefta
tahunan untuk mengukur capaian target kinerja yang
dilaksanakan sehingga tercipta kondisi yang produktif dari setiap
aparatur pemerintahan daerah. Pada tahapanya hal ini akan
membentuk suatu mekanisme palaksanaan tugas yang lebih
baik, tertata rapi serta memberikan nuansa yang lebih positif
terhadap perbaikan perspektif negatif masyartakat terhadap
pola kinerja pemerintahan.
6) Strategi Penyelamatan/ Pengembalian Aset Daerah/ Hasil
Korupsi
Menuntut kembali seluruh kerugian Negara dalam bentuk materi
yang didapat pelaku dari hasil penggelapan (Korupsi) secara
menyeluruh tanpa sisa. Metode ini diharapkan akan memberikan
implikasi yang sangat signifikan terhadap pelaku tindak pidana
korupsi di Provinsi Sumatera Utara.
Ke-enam Strategi pelaksanaan RAD-PK Provinsi Sumatera
Utara di atas merupakan serangkaian kegiatan yang secara
simultan memiliki korelasi satu dengan yang lainnnya dalam upaya
perbaikan pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah yang bersih
dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Strategi
pemberantasan korupsi Provinsi Sumatera Utara tersebut
diharapkan mampu menyempurnakan serta memperbaiki,
- Sistem Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara
- Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sistem Administrasi Pemerintahan
- Sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintah.
- Penetapan Program wilayah bebas korupsi.
Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
Provinsi Sumatera Utara adalah suatu pelaksanaan pencegahan
sefta penindakan yang terintergritas yang terkonsolidasi pada lintas
sektoral dan lintas program.
Adapun beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai bidang prioritas
yang melaksanakan pelayanan publik dalam pelaksanaan Rencana
Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dalam tahap awal ini
antara lain :
1. Bidang Layanan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
2. Bidang layanan Ijin Pembangunan (Dinas Tata Ruang
Wilayah).
3. Bidang Layanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) .
4. Bidang layanan Pendidikan (Dinas Pendidikan).
5. Bidang layanan Perhubungan (Dinas Perhubungan Laut, Darat
dan Udara).
6. Bidang Layanan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinas
Tenaga kerja dan Transmigrasi)
7. Bidang layanan Samsat (Dinas Pendapatan Daerah)
Adapun Instansi yang berkewenangan untuk melaksanakan
tugas dan tanggungjawab serta kegiatan untuk menyusun Kerangka
23
Acuan Rencana Tindak Lanjut Rencan Aksi Daerah pemberantasan
Korupsi Provinsi Sumatrera Utara adalah sebagai berikut :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Provinsi Sumatera Utara
Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hal,
- Mengumpulkan data dan Informasi pada Lembar Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) dari setiap Instansi (SKPD)
pelaksana Pelayanan Publik secara langsung kepada
masyarakat.
- Melaksanakan sistem Pelaporan Periodik kepada sekretaris
Daerah Provinsi.
- Membuat rancangan Rencana Tindak lanjut Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara.
b. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hat,
- Mengumpulkan data dan Informasi pada Lembar Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) dari setiap Instansi (SKPD)
pelaksana Pelayanan Pablik secara langsung kepada
masyarakat.
- Melaksanakan sistem Pelaporan periodik kepada sekretaris
Daerah Provinsi.
- Melaksanakan kegiatan pemantuan secara berkala kepada
seluruh Instansi (SKPD) Pemerintah provinsi Sumatera Utara
dalam pelaksanaan pelayanan publik dan melaporkan hasir
pemantauan yang dilakukan kepada Badan perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi sumatera Utara sebagai
masukan bagi rancangan Rencana Tindak lanjut Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara.
c. Biro Hukum Setdaprovsu
Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hal,
- Mengumpulkan data dan Informasi pada Lembar Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRp3) dari setiap Instansi (sKpD)
pelaksana Pelayanan Publik secara langsung kepada
masyarakat.
Melaksanakan sistem Pelaporan Periodik kepada Sekretaris
Daerah Provinsi.
Melaksanakan kegiatan pemantuan secara berkala kepada
seluruh Instansi (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dalam pelaksanaan pelayanan publik dan melaporkan hasil
pemantauan yang dilakukan kepada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai
masukan bagi rancangan Rencana Tindak lanjut Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara.
Melaksanakan kegiatan pemantuan secara berkala kepada
seluruh Instansi (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dalam pelaksanaan pelayanan pablik dan melaporkan hasil
pemantauan lapangan yang ter-indikasi melakukan tindakan
korupstif kepada pihak penegak hukum (pihak Kejaksaan atau
Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara) melalui Sekretaris
Daerah Provinsi Sumatera Utara.
B. Dukungan Kebijakan.
Buku Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi
Sumatera Utara ini merupakan literatur yang mencoba untuk
menterjemahkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2OLt Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi yang pada tahapannya menjadi kerangka taktis dan teknis
pelaksanaan Program dan Kegiatan pada setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk di respon dan dilaksanakan oleh
seluruh jajaran (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam
upaya meminimalisir tindak pidana korupsi melalui :
1. Penyesuaian Perencanaan Penganggaran Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
ditetapkan secara proporsional berdasarkan volume
kebutuhan anggaran dalam tiap kegiatan dokumen Rencana
Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menyesuaikan Perencanaan Penganggaran Program dan
Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Utara.
Menyesuaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap
Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) dengan
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.
Menyesuaikan arah pelaksanaan Program dan Kegiatan
dengan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah
(RPIPD) melalui Rencana Pembanguan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan menjadikan Renstra SKPD sebagai tofok
ukur pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Provinsi
Sumatera Utara.
C, Pembiayaan.
Pembiayaan Program Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi Provinsi Sumatera Utara direncanakan akan dianggarkan
pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pembelanjaan Daerah
(APBD) yang akan diposkan pada masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam pelaksanaan program
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera
Utara.
D. Monitoring dan evaluasi
Mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pedayagunaan
Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN /4/2OOO Tentang
Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : KEP/94/M.PAN/B/2O05 Tentang Pedoman Umum
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2AO4 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
dipandang perlu melaksanakan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan
2.
3.
4.
26
Evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi (MD-PK) Provinsi Sumatera Utara.
Untuk dapat memberikan arahan kongkrit tentang
pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-
PK) Provinsi Sumatera Utara, diperlukan tahapan pengawasan
(Monitoring) untuk mendapatkan data dan informasi tentang
kualitas pelaksanaan pelayanan publik dimaksud. Adapun data yang
dihasilkan merupakan laporan umum secara tertulis yang secara
umum akan bermuara pada tahapan pertanggungjawaban akhir.
Berkaitan hal tersebut pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara
dimungkinkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan
sebagai berikut :
a. Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi
1). Penanggung Jawab utama monitoring dan evaluasi atas
RAD- PK adalah inspektorat / Bawasda dengan melibatkan
pihak eksternal seperti SM, perguruan tinggi dan tenaga
profesional lainnya.
2). Tim Monitoring dan Evaluasi atas MD-PK dibentuk oleh
Inspektorat Daerah / Bawasda berdasarkan pedoman
monev yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan
dikukuhkan melalui SK Kepala Daerah.
3). Tugas utama tim monitoring RAD-PK adalah melakukan
pemantauan atas pelaksanaan RAD-PK dan Mengevaluasi
capaian pelaksanaan RAD PK pada akhir tahun anggaran.
b. Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi
1). Monitoring dengan tahapan kegiatan terdiri dari
penyusunan rancangan kerja, kunjungan kerja (site visit),
rapat / Pertemuan dan penerimaan pengaduan
masyarakat
2). Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PK dilakukan minimal
1 kali dalam satu tahun
27
c, Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi MD-PK Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara diharapkan menghasilkan feedback (umpan
balik) yang kuat dalam rangka mengadakan tindakan korektif
dan perencaaan kembali sehingga perencanaan berikutnya
benar-benar matang dan sempurna.
Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi
pelaksanaan MD-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
maka diharapkan akan terjadi siklus manajemen yang
menghasilkan masukan bagi penyesuaian RAD-PK pada
periode tertentu.
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAD PK
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana d'tjelaskan di atas
melibatkan "pihak Independent" disetiap lini pelaksanaan
pelayanan pablik dalam batas wilayah administratif Provinsi
Sumatera Utara. Adapun pihak atau tim indevendent yang
dimaksudkan terdiri dari :
a. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
b. Unsur Akademisi Perguruan Tinggi
c. Unsur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Eksistensi tim independent dilibatkan dalam pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK) Provinsi
Sumatera Utara untuk dapat melaksanakan proses pemantauan
secara langsung pada seluruh titik pelaksanaan pelayanan publik
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat, yang
pada tahapannya akan memberikan informasi secara akurat dan
objektif terhadap kualitas pelayanan publik yang terlaksana dengan
menggunakan media dan sarana pengumpulan data dan informasi
secara langsung dari setiap masyarakat sebagai pengguna
pelayanan publik.
Rekomendasi masyarakat tersebut pada tahapannya akan
menjadi suatu informasi dan data yang valid yang mampu
mendeskripsikan kondisi empiris kualitas pelayanan publik di setiap
SKPD dan Instansi Vertikal pelaksana pelayanan masyarakat yang
ada dalam batas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan
konsep dasar Pelayanan Prima yang coba disepakati di atas maka
lembaran rekomendasi masyarakat memiliki indikator-indikator
tertentu yang ditetapkan untuk mendapatkan volume penilaian
tertentu yang langsung dilakukan oleh setiap anggota masyarakat
sebagai pengguna pelayanan publik. Bentuk Lembaran
Rekomendasi masyarakat tersebut dapat diproyeksikan dalam
bentuk tabel sebagai berikut :
LEMBARAN REKO]I{ENDASI PENGGUNA PELAYANAN
PUBLTK (LRP3)
Adapun teknis pelaksanaan dan pengumpulan informasi dan
data dari masyarakat melalui Lembar Rekomendasi Pengguna
Pelayanan Pablik (LRP3) dilaksanakan dengan tahapan-tahapan
sebagai berikut :
a. Tim Independent yang bertugas pada setiap titik pelayanan
publik memberikan/menyertakan Lembar Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) kepada masyarakat.
29
INSTANSI/BAGIAN
]ENIS LAYANAN
NO INDIKATOR SANGATBAIK
BAIK KURANG
BAIKBURUK ATENSI
1 KEPERDULIAN
PETUGAS
2 KETERBUKAAN
INFORMASI YANG
DIBUTUHKAN
3 LAYANAN
SARANA/PRASARANA
4 ]UMI.AH BIAYA YANG
DIKENAKAN ATAS
]ASA PELAYANAN
Rp.
5 SARAN TERTULIS
Masyarakat melaksanakan / melakukan proses pelayanan
publik yang diinginkan
Masyarakat memberikan atendi secara tertulis dalam
Lembaran Rekomendasi Pengguna Pelayanan Publik (LRP3)
d. Dan kembali menyerahkan Lembaran Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) yang telah diisi tersebut
kepada pihak (Tim Independent) yang bertugas pada titik
pelayanan Publik ditempat tersebut.
Lembar Rekomendasi Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) ini
pada akhirnya akan menjadi dokumen data Iaporan tentang kualitas
pelayanan publik yang akan terakumulasi bagi penilaian secara
periodik (per-triwulan), yang pada tahapannya menjadi tolok ukur
bagi upaya (Evaluasi) bagi pembaharuan tingkat kualitas pelayanan
publik pada setiap titik pelayanan publik secara simultan.
Mengacu pada Strategi Pelaksanaan, Monitoring serta Evaluasi
yang diuraikan di atas maka, dalam pelaksanaan Evaluasi
pelaksaaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)
Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
menetapkan Inspektorat Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Biro
Hukum Setdaprovsu serta Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak yang berwenang
untuk mengakumulasi data dan informasi yang ada bekerjasama
dengan pihak eksternal (Independen) seperti LSM, LBH dan
Perkumpulan Advokasi Sumatera Utara atau tenaga profesional
lainnya serta melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholders
yang ada didalam batas wilayah administratif Pemerintah Daerah
Provinsi.
Adapun teknis kegiatan akumulasi Lembaran Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) tersebut direncanakan
merupakan bagian kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) selaku pelaksana pelayanan publik yang dimaksudkan untuk
melaporkan secara berkala dalam jangka waktu yang ditetapkan
b.
c,
30
secara sistematis, berjenjang dan teratur (periodik) kepada ketiga
pihak (Instansi) yang dihunjuk berkewenangan di atas.
Mekanisme pelaksanaan pelaporan hasil monitoring dan
evaluasi di proyeksikan sesuai alur sistem pelaporan yang
tergambar dalam tebel sebagai berikut :
MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANAAKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI
SUMATERA UTARA
Hasil keseluruhan proses pelaksanaan monitoring dan
evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi bagi pembaharuan
sistem pelayanan publik dengan mengacu pada azas akuntabilitas,
tranparansi, efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penggunaan
pelaksanaan anggaran.
Setelah melalui seluruh proses yang telah ditetapkan di atas
dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara diperlukan adanya upaya
31
NO PELAPORPENERIMALAPORAN
TEMBUSAN PERIODEPELAPORAN
WAKTUPENYAMPAHN
1.
TIMINDEVENDENT
SKPDPELAKSANA
PELAYANAN
PUBLIK
INSTANSIBERKEWENANG
AN
A. INSPEKTORAT PROVSU/
B. BAPPEDA-
SU/C. BIRO
HUKUM
SETDAPROV
DUA INSTANSIBERKEWENANG
AN LAINNYA
SEMESTER
PERTAMA/
KEDUA /KETIGA /KEEMPAT
SELAMBAT-IAMBATNYA
10 HARISETELAH
SEMESTER
ANGGAMNBER'AI.AN
2.
INSTANSI BER
KEWENANGAN
SEKERTARISPROV-SU
GUBERNUR
DUA
SEMESTER
BERJAI.AN
SELAMBAT-LAMBATNYA
20 HARISETELAH
SEMESTER
ANGGARAN
KEDUA
BERJALAN
3
SEKERETARISDAERAH
PROV. SUMUTGUBERNUR
PEMERINTAHTINGKAT
PUSAT
SATUTAHUN
BER]AI.AN
SELAMBAT-
I.AMBATNYA
SATU BULAN
SETELAH
TAHUN
ANGGAMNBERJALAN
pembaharuan kaulitas pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara melalui hasil akumulasi informasi dan data atas pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK) Provinsi
Sumatera Utara melalui suatu proses perencanaan tindak lanjut
yang terakumulasi secara dokumentatif pada Matrik Rencana Tindak
Lanjut (RTL) (terlampir) yang menggambarkan seluruh kondisi
pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara yang terukur
melalui azas Efisiensi dan Efektifitas penggunaan Anggaran
berdasarkan Program dan Kegiatan di masing-masing SKPD
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya.
E, Pelibatan Masyarakat
Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan RAD-PK
Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk hubungan kemitraan
kepada pemerintah namun tetap mengedepankan sikap kritis
konstruktif, korektif serta kordinatif sehingga dapat memberikan
masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan program RAD-
PK Provinsi Sumatera Utara kedepan.
Adapun masukan-masukan dari pihak masyarakat tersebut
tidak terlepas dari proses pemantauan (Monitoring) yang dilakukan
langsung oleh pihak masyarakat baik secara perorangan ataupun
secara kolektif atas pelaksaaan pelayanan Publik serta kinerja
pemerintahan daerah secara umum. Dalam beberapa hal masukan
yang dapat dijaring dari masyarakat umum adalah dengan metode
diadakannya kotak saran dan keluhan. Cara sederhana ini
dibeberapa titik pelayanan publik telah dilaksanakan namun tidak
memberikan dampak yang positif terhadap pembaharuan dan
pembangunan dalam sistem pelayana publik yang dimaksudkan.
Untuk itulah diperlukan suatu kemitraan yang baik antara pihak
Lembaga Bantuan Hukum yang diharapkan mampu memberikan
32
perlindungan kepada pihak-pihak (perorangan) sebagai pihak yang
memberikan informasi terjadinya tindak pidana korupsi.
Seluruh upaya ini tidak akan menghasilkan suatu perubahan
yang diharapkan apabila tidak disertai dengan komitmen yang
tinggi dari seluruh pihak baik pemerinah maupun masyarakat dalam
melakukan perubahan pembangunan sistem pelayanan publik yang
dimaksudkan.
Beberapa hal penting yang seharusnya dapat menjadi
prioritas utama seluruh unsur terkait yang seharusnya dapat
diutamakan untuk dikedepankan pihak masyarakat dalam
mendukung Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK)
Provinsi Sumatera Utara yakni :
a. Unsur Wawasan dan Kesadaran Masyarakat tentang hak
dan kewajibannya sebagai warga masyarakat.
Unsur tersebut secara umum dimiliki dan disadari oleh
masyarakat namun, masyarakat tidak memahami secara lebih
mendalam dan subtantif untuk memahami lebih mendalam
setiap peraturan perundang-undangan yang bersinggungan
langsung pada lingkup kehidupan bermasyarakat sebagai warga
Negara.
b. Unsur keberanian masyarakat dalam meminta keteranganatau informasi tentang ketetapan-ketetapan dalam suatupelaksanaan pelayanan publik,
Kondisi ini tentunya akan menghasilkan dampak negatif terhadap
pelaksanaan pelayan publik itu sendiri baik dari segi hasil
capaian target yang seharusnya dapat dicapai dalam kurun
waktu dan jumlah biaya yang lebih efektif dan efisien sefta
terhadap tingkat kepuasan atas kualitas pelayanan publik yang
dirasakan oleh masyarakat serta berbagai ketidak sesuaian yang
terjadi sehingga menimbulkan proses pelayanan publik dan
capaian target yang relatif buruk.
33
c. Unsur sikap Permisif (ketidakperdulian) masyarakatterhadap berbagai program pelayanan publik yangditawarkan oleh pemerintah.
Hal ini biasanya memberi peluang atas terjadinya pelaksanaan
pelayanan publik yang Inprosedural yang dilakukan oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggungjawab yang secara sengaja justru
memberikan pelayanan pembanding dari program pelayanan
yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan kondisi empiris fenomena ini justru menjadi tolok
ukur bagi masyarakat atas kualitas pelayanan publik pemerintah
dalam hal pengenaan biaya. Hal tersebut tentunya akan
berdampak negatif atas perspektif umum masyarakat terhadap
kinerja pelayanan publik pemerintah,
Ketiga unsur di atas seharusnya dapat dirubah melalui sistem
pelaksanaan pelayanan Publik yang lebih transparan, dan
mewujudkan pola interaksi dalam pelayanan publik yang lebih
bersahabat kepada pihak masyarakat untuk memberikan informasi
atas berbagai program pelayanan pemerintah kepada masyarakat
dan menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban di mata
hukum serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat
pengguna pelayanan publik.
34
BAB IVPENUTUP
Seluruh rangkaian usaha yang telah dijabarkan di atas dalam tujuan
memberikan arahan konkrit dan positif bagi pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK) Provinsi Sumatera Utara. Buku
ini sebagai salah satu panduan penting dalam upaya penyeragaman dan
penyelaras seluruh tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh seluruh
pemangku kepentingan dalam jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera
Utara serta menjadi referensi utama Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi bagi seluruh masyarakat sefta stakholders terkait.
Buku Rencana Aksi daerah Pemberantsan Korupsi (MD-PK) Provinsi
Sumatera Utara merupakan konsep pencegahan untuk mengurangi
bahkan bila dimungkinkan dapat menghapus tindak pidana korupsi.
Dengan menyadari bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan
yang terjadi oleh karena prilaku hedonis maka, secara mendasar perlu
dipahami bahwa, aspek moralitas menjadi fokus utama didalamnya.
Menyadari hal ini maka dapat dipastikan bahwa seluruh aspek
konstitusional yang tampil menjadi panglima bagi pelaku tindak pidana
Korupsi hanya tidak akan memberikan kepastian apapun tanpa adanya
upaya pembentukan sistem pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah
yang secara mendasar untuk tidak memberikan peluang sekecil apapun
terhadap penyelewengan kewenangan yang ada. Bentuk sistem
pelaksanaan kinerja pemerintahan yang memberikan harapan ini juga
tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen dari seluruh aparatur dalam
jajaran pemerintahan daerah yang secara mendasar terbentuk sebagai
filosofis dalam pelaksaan tugas sefta kewenangan yang ada.
Akhirnya dapat dipastikan bahwa, segala sesuatu tindakan
kejahatan yang terjadi dalam bidang apapun tidak akan mungkin dapat
dicegah atau di hapuskan apabila hanya mengedepankan dimensi
konstitusional saja tanpa disertai dengan kekuatan dimensi filosofis yang
baik dan bermanfaat bagi diri sendiri secara khusus dan pada tahapannya
secara umum.
PERAN DAN TANGGU NGJATA'AB
ANGGOTA TIM RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
(RAD-PK) PROV|NS| SUMATERA UTARA
NO INSTITUSI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
1 GUBERNUR SUMATERA
UTARA
L. Gubernur adalah Pembina pelaksanaan peran
dan Tanggungjawab setiap unsur terkaitpelaksana RAD-PK Provinsi Sumatera Utara
2. Mendorong dan meng-koordinasikan seluruh
unsur tim untuk berperan aktif dalamimplementasi RAD-PK Provinsi Sumatera
2 BAPPEDA PROV. SUMATERA
UTARA
1. Sebagai Ketua pelaksana serta meng-Koordinasikan seluruh Tugas dan Tanggungjawab
kepada seluruh unsur tim pelaksana RAD-PK
Provinsi Sumatera Utara
2. Melakukan asistensi data dan informasi hasilpelaksanaan evaluasi RAD-PK dan supervisisebagai bagian dari fungsi desentralisasi dan
dekonsentrasi pada seluruh titik pelayanan publik
dalam batas wilayah administratif provinsi
Sumatera Utara.
3. Mengusulkan pendanaan pelaksanaan Tugas danTanggungjawab seluruh unsur tim RAD
ls INSPEKTORAT
SUMATERA UTARA
PROV. Sebagai Sekretaris pelaksana RAD-PK yang meng*Koordinasikan seluruh tugas dan Tanggungjawab
seluruh unsur tim pelaksana RAD-PK provinsi
Sumatera Utara.
Mengakumulasi data dan informasi dokumen(LRP3) dari seluruh petugas (Tim lndevendent)atas data dan informasi pada setiap titikpelayanan publik dalam batas wilayahadministratif Provinsi Sumatera Utara
Melaksanakan Evaluasi (Rekapitulasi) danmelaporkan secara berkala data dan informasi(LRP3) kepada Sekretaris Daerah provinsi
Sumatera Utara.
Menyusun kerangka acuan bagi pelaksanaan
Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan RAD-pK
sebagai masukan dalam bentuk laporan kepadaBAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
2.
3.
4.
4 BIRO HUKUM SETDAPROVSU Sebagai Pelaksana RAD-PK yang meng-
Koordinasikan seluruh tugas dan Tanggungjawab
seluruh unsur (SKPD pelaksana pelayanan publik)
pelaksana RAD-PK Provinsi Sumatera Utara.
Mengakumulasi data dan informasi dokumen(LRP3) dari seluruh petugas (Tim lndevendent)
atas data dan informasi pada setiap titikpelayanan publik dalam batas wilayah
administratif Provinsi Sumatera Utara
Melaksanakan Evaluasi (Rekapitulasi) dan
melaporkan secara berkala data dan informasi
(LRP3) kepada Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara.
Menyusun kerangka acuan bagi pelaksanaan
Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan RAD-PK
sebagai masukan dalam bentuk laporan kepada
BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Sebagai Penanggungjawab bidang
Pengembangan Norma Hukum dalam
Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab seluruh
unsur terkait pelaksanaan RAD-PK Provinsi
Sumatera Utara.
Harmonisasi dan singkronisasi berbagai bentukperaturan perundang-undangan serta kebijakan
lainnya lainnya yang terkait dan memiliki korelasi
signifikan terhadap pelaksanaan RAD-PK Provinsi
Sumatera Utara
Mendistribusikan kerangka acuan Rencana
Tindak lanjut kepada seluruh unsur terkaitpelaksanaan RAD-PK Provinsi Sumatera Utara
Melaksanakan penyuluhan, bantuan dan
perlindungan hukum kepada pihak pelapor
tentang tindak pidana korupsi kepada
masyarakat bersama-sama dengan unsur terkaitlainnya.
4.
5.
5.
7.
8.
5 DINAS PENDAPATAN PROV.
SUMATERA UTARA
L. Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan
mekanisme implementasi RAD-PK kepada
seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang
berada dalam batas kewenangan Dinas
Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
2. Memberikan masukan berkaitan dengan
pelaksanaan RAD-PK kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara sebagai acuan penyusunan
Rencana Tindak Lanjut dan pembaharuan Sistem
Pelayanan Publik
3. Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak
indevendent yang ada di seluruh jajaran pada lini
pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Dinas
Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
6 BADAN
DAERAH
KEPEGAWAIAN
PROVTNSt
SUMATERA UTAM
Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan
mekanisme implementasi RAD-PK kepada
seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang
berada dalam batas kewenangan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera
Utara
Melaksanakan penyuluhan program RAD-PK
pada seluruh peserta Pra-Jabatan PNS pada setia
tahun angkatan
Memberikan masukan berkaitan dengan
pelaksanaan RAD-PK kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara sebagai acuan penyusunan
Rencana Tindak Lanjut dan pembaharuan Sistem
Pelayanan Publik
Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak
indevendent yang ada di seluruh jajaran pada lini
pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera
Utara
6 BIRO PEMERINTAHAN UMUM
SETDAPROVSU
1. Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan
mekanisme implementasi RAD-PK kepada
seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang
berada dalam batas kewenangan Biro
Pemerintahan Umum Setdaprovsu
2. Memantau serta memberikan masukan
berkaitan dengan pelaksanaan RAD-PK kepada
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai
acuan penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan
pembaharuan Sistem Pelayanan Publik
3. Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak
indevendent yang ada di seluruh jajaran pada linipelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Biro
Pemerintahan Umum Setdaprovsu
7 BIRO KEUANGAN
SETDAPROVSU
1. Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan
mekanisme implementasi RAD-PK kepada
seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang
berada dalam batas kewenangan Biro Keuangan
Setdaprovsu
2. Memberikan masukan berkaitan denganpelaksanaan RAD-PK kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara sebagai acuan penyusunan
Rencana Tindak Lanjut dan pembaharuan Sistem
Pelayanan Publik pada bidang pengelolaan
keuangan
3. Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak
indevendent yang ada di seluruh jajaran pada linipelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Biro
Keuangan Setdaprovsu
8 a. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA
b. IMIGRASI MEDAN
c. KANTOR BEA DAN
CUKAI MEDAN
d. PEHIMPUNAN
ADVOKASI SUMATERA
UTARA
e. KE,AKSANAAN TINGGI
SUMATERA UTARA
Bekerjasama dan Melaksanakan pemantauan sertapelaporan dan penindakan hukum atas pelaksanaan
impelementasi RAD-PK Provinsi Sumatera Utara
MATRIK
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD pK) Tahun 20ll Provinsi Sumatera Utara: olnaE Peodrpetsn provlml srnrater. utart