GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT, Menimbang : a. bahwa pasar rakyat merupakan tempat interaksi para pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat; b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat, maka pasar rakyat perlu dibina dan diberdayakan agar dapat berkembang dan bersaing serta bersinergi dengan toko swalayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
30
Embed
GUBERNUR SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA [
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang : a. bahwa pasar rakyat merupakan tempat interaksi
para pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil untuk
melakukan kegiatan usaha dalam rangka
meningkatkan perekonomian masyarakat;
b. bahwa dalam rangka membangun dan
mengembangkan perekonomian masyarakat, maka
pasar rakyat perlu dibina dan diberdayakan agar
dapat berkembang dan bersaing serta bersinergi
dengan toko swalayan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan
dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
- 2 -
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3502);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
- 3 -
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998
tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3743 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan
- 4 -
Pasar Tradisional;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-
DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor
10/Per/M.KUMK/IX/2015 tentang Kelembagaan
Koperasi;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
8 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian Jalan (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 115);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.
- 5 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi
Sumatera Barat.
5. Nagari/Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari/Desa adalah Wali Nagari/Kepala Desa dibantu
perangkat nagari/desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan dan
meningkatkan kualitas pasar rakyat.
8. Pemberdayaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut
Pemberdayaan Pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melindungi keberadaan
Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat
bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
9. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam
melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern,
toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu
berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
- 6 -
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
11. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang
dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Nagari/Desa, Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk
kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los
dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal
kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar
menawar.
12. Pasar Serikat adalah pasar yang dimiliki oleh dua nagari atau lebih;
13. Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut dengan
Pengelolaan Pasar adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang
membidangi Pasar.
15. Izin prinsip adalah izin yang harus diajukan oleh dan diberikan
kepada orang pribadi atau badan dan diperoleh sebelum dilakukan
pendirian/pembangunan Pasar Rakyat, yang berfungsi sebagai
dasar penerbitan perizinan lain yang terkait dengan
pendirian/pembangunan Pasar Rakyat.
16. Surat Izin Penempatan adalah izin yang harus diajukan oleh dan
diberikan kepada orang pribadi/pedagang, yang telah memenuhi
persyaratan dan diperbolehkan untuk menempati tempat usaha
dagang.
17. Usaha Mikro dalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha
Besar.
- 7 -
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Pasal 2
Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan atas asas:
a. kekeluargaan;
b. kemanusiaan;
c. keadilan;
d. kemitraan;
e. ketertiban
f. kepastian hukum;
g. kelestarian lingkungan; dan
h. persaingan usaha yang sehat.
Pasal 3
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari/Desa dalam mengelola
dan memberdayakan Pasar.
Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan kualitas manajemen Pengelolaan Pasar;
b. menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d. memperkuat peran Pasar sebagai penggerak sarana perekonomian
masyarakat;
- 8 -
e. menciptakan Pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan
toko swalayan; dan
f. memberikan perlindungan hukum terhadap Pasar, pengelola dan
pedagang Pasar.
Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar oleh Pemeritah Daerah,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari/Desa;
dan
b. Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap Pengelolaan Pasar oleh
Kerapatan Adat Nagari atau sebutan lainnya dan Koperasi.
BAB II
PENGELOLAAN PASAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
Pengelolaan Pasar meliputi:
a. perencanaan;
b. penetapan lembaga pengelola;
c. pelaksanaan; dan
d. pengendalian dan evaluasi.
Pasal 7
(1) Untuk mencapai Pengelolaan Pasar yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna dapat dilaksanakan pembangunan, revitalisasi,