GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22
Embed
GUBERNUR SUMATERA BARAT - jdih.sumbarprov.go.id · Daerah (Lembaran Negara ... Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan ... komisi penilai Analisis Mengenai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana
tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan atau keterampilan tertentu.
BAB II
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 2
(1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah
bidang Lingkungan Hidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang –
Undangan yang berlaku;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Lingkungan Hidup;
c. pembinaan dan fasilitasi di bidang Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan dinas, Tata Lingkungan
Pentataan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 3
(1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut :
a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas;
b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan
kebijakan Daerah;
c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas
atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup;
d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di
bidang Lingkungan Hidup;
e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah,
swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Dinas;
f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan
Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan
Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas
teknis serta evaluasi dan pelaporan;
g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Lingkungan Hidup;
h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Kepala Dinas, membawahi :
a. Sekretariat;
b. Bidang Tata Lingkungan;
c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
e. UPT; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala
Dinas.
(6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin
oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan
program dan keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Dinas; dan
c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan
kegiatan di lingkungan Dinas;
c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,
kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana di lingkungan Dinas;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah dan pengelolaan informasi;
f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4) Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
(5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.
Pasal 5
(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan di Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha
dan Kepegawaian; dan
b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan
pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha,
Umum dan Kepegawaian;
b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan
kepegawaian di lingkungan Dinas;
c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis
beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan;
i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 6
(1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Program
dan Keuangan; dan
b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan
pengelolaan Program dan Keuangan di lingkungan Dinas.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program dan
Keuangan;
b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
keuangan;
c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan
kegiatan di lingkungan Dinas;
d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
h. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
j. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan
Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan
Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas
teknis serta evaluasi dan pelaporan;
k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Tata Lingkungan
Pasal 7
(1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan
pelaporan kegiatan yang meliputi Kajian Dampak Lingkungan, Kebijakan
Wilayah dan Sektor dan Pemeliharaan Lingkungan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Tata Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Kajian Dampak Lingkungan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pemeliharaan Lingkungan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL),
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Audit lingkungan, dan
analisis resiko lingkungan hidup;
b. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan yang meliputi
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
dan/atau dokumen Lingkungan lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan koordinasi proses izin lingkungan;
d. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses
penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tingkat kab/kota;
e. melaksanakan pembinaan dan verifikasi permohonan rekomendasi lisensi
komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kab/kota;
f. melaksanakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan validasi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
g. mengkoordinasikan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
dokumen perencanaan dan kebijakan rencana program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup tingkat provinsi;
h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyusunan dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat provinsi;
i. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi
pemuatan Perencanaan Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
j. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) tingkat provinsi;
k. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup skala
provinsi;
l. melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang berbasis daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;
m. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi mekanisme
insentif dan disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
n. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan;
o. menyusun status lingkungan hidup daerah tingkat provinsi;
p. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan status lingkungan
hidup daerah tingkat kab/kota;
q. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup tingkat provinsi;
r. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
s. membina dan asistensi terkait penyusunan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
t. melaksanakan konservasi sumber daya alam meliputi perlindungan sumber
daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya
alam;
u. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
v. melaksanakan pelestarian fungsi atmofer meliputi upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon dan upaya
perlindungan terhadap hujan asam;
w. melaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan laporan emisi
gas rumah kaca;
x. menetapkan kebijakan teknis, perencanaan dan pelaksanaan konservasi,
pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman
hayati skala provinsi;
y. memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
tingkat provinsi;
z. membina dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati
tingkat Kabupaten/Kota;
aa. memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman
hayati skala provinsi;
bb. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati; dan
cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4) Bidang Tata Lingkungan membawahi :
a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
b. Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Tata Lingkungan.
Pasal 8
(1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan di bidang Kajian Dampak Lingkungan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kajian Dampak
Lingkungan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kajian Dampak Lingkungan; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kajian Dampak Lingkungan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) –
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Audit lingkungan, dan analisis
resiko lingkungan hidup;
b. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan yang meliputi
dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL) dan/atau dokumen Lingkungan lainnya yang ditetapkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan koordinasi proses izin lingkungan;
d. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses
penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tingkat
Kabupaten/Kota;
e. melaksanakan pembinaan dan verifikasi permohonan rekomendasi lisensi
komisi penilai AMDAL kab/kota;
f. memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi dan validasi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
g. mengkoordinasikan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
dokumen perencanaan dan kebijakan rencana program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup tingkat provinsi;
h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kajian Dampak
Lingkungan;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 9
(1) Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan di bidang Kebijakan Wilayah dan Sektor.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kebijakan
Wilayah dan Sektor;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Wilayah dan Sektor.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyusunan dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat provinsi;
b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi
pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) dalam RPJPD dan RPJMD;
c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RPPLH tingkat provinsi;
d. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup skala
provinsi;
e. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;
f. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi mekanisme
insentif dan disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
g. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
h. menyusun status lingkungan hidup daerah tingkat provinsi;
i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan status lingkungan hidup
daerah tingkat kab/kota;
j. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup tingkat provinsi;
k. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
l. membina dan asistensi terkait penyusunan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH) kab/kota;
m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kebijakan Wilayah dan
Sektor;
n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 10
(1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan di bidang Pemeliharaan Lingkungan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemeliharaan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemeliharaan
Lingkungan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeliharaan Lingkungan; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemeliharaan Lingkungan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. melaksanakan konservasi sumber daya alam meliputi perlindungan sumber
daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya
alam;
b. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
c. melaksanakan pelestarian fungsi atsmofer meliputi upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon dan upaya
perlindungan terhadap hujan asam;
d. melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan laporan emisi
gas rumah kaca;
e. menetapkan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan konservasi,
pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman
hayati skala provinsi;
f. memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
tingkat provinsi;
g. membina dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat
kab/kota;
h. memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman
hayati skala provinsi; dan
i. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati;
j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemeliharaan
Lingkungan;
k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Peningkatan Kapasitas
Pasal 11
(1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengelolaan
Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Limbah B3; dan
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja
kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
c. memfasilitasi kerja sama antar Daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan
jejaring dalam pengelolaan sampah;
d. menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis
sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
e. melaksanakan pendampingan, bantuan teknis, pelatihan serta monitoring
dan evaluasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan
ulang, pendauran ulang, pengolahan,dan pemrosesan akhir sampah di
TPA/TPST Regional;
g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengangkutan, pengolahan dan
pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau