GUBERNUR SULAWESI SELATAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TAHUN 2011-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Menimbang :a. bahwadalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011- 2015 di Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur; b. bahwamemperhatikan lingkup urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, maka perlu menetapkan kebijakan dan strategi serta rencana aksi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kebijakan dan Strategi serta Rencana Aksi Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-UndangNomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Undang-UndangNomor36Tahun 2009tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
30
Embed
GUBERNUR SULAWESI SELATAN PERATURAN · PDF filePsikotropika dan Zat Adiktif di Indonesia dan terungkapnya impor prekursor atau bahan pembuat Narkotika,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA RENCANA AKSI
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
TAHUN 2011-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Menimbang :a. bahwadalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015 di Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;
b. bahwamemperhatikan lingkup urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, maka perlu menetapkan kebijakan dan strategi serta rencana aksi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kebijakan dan Strategi serta Rencana Aksi Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-UndangNomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-UndangNomor36Tahun 2009tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2
5. Undang-UndangNomor 8 Tahun 2010 tentang PencegahandanPemberantasanTindakPidanaPencucianUang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentangBadanNarkotikaNasional;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan
Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
235);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
3
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
16. PeraturanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
244);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
18. PeraturanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TAHUN 2011-2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturanGubernurini yang dimaksuddengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. PemerintahProvinsiadalahPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. GubernuradalahGubernur Sulawesi Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Biro adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Badan Narkotika Nasional Provinsi selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja dan kedudukannya di daerah.
8. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.
4
BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI
Pasal 2
Kebijakan dan Strategi Provinsi Dalam Pencegahan Dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika
Tahun 2011-2015, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal3
Kebijakan dan Strategi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal
2, dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.
BAB III
RENCANA AKSI PROVINSI
Pasal4
Rencana Aksi Provinsi dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal5
Rencana Aksi untuk Tahun 2011 sebagaimana antara lain dimaksud dalam pasal 4, sesungguhnya telah dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai agenda aksi masing-masing SKPD/Biro, BNNP, dan Instansi vertikal terkait.
BAB IV
KOORDINASI DAN EVALUASI
Pasal6
(1) Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan Kebijakan dan strategi Provinsi serta Rencana Aksi Provinsi dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika.
(2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten dan Kota.
(3) Teknis pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Biro Bina Napza dan HIV-AIDS bersama BNNP.
Pasal7
(1) Gubernur melakukan evaluasi terkait realisasi Rencana Aksi tahunan Provinsi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
(2) Teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama oleh Biro Bina Napza dan HIV-AIDS dengan BNNP.
5
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimaksudkan untuk mendorong realisasi Rencana Aksi Provinsi secara optimal.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal8
Pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi sesuai agenda masing-masing didukung pembiayaan/anggaran dari SKPD/Biro, BNNP, dan / atau Instansi Vertikal bersangkutan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 33 TAHUN 2012 TANGGAL : 20 JULI 2012 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI SULAWESI
SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TAHUN 2011-2015
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA TAHUN 2011-2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di
Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Terutama pada
remaja-remaja saat ini yang makin dekat dengan narkoba. Karena posisi Indonesia
sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit dan pemasaran Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif, melainkan sudah menjadi daerah produsen Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif.
Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif di Indonesia dan terungkapnya impor prekursor atau
bahan pembuat Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam bentuk besar dari luar
negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak
jauh dari daerah segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah Bulan
Sabit (Iran, Afganistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium
terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif.
Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat
Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2008, angka prevalensi
penyalahguna narkoba nasional sebesar 1,99% dari penduduk Indonesia (3,6 juta
orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta
orang). Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan
pada tahun 2008 sebesar 1,80% dan meningkat menjadi 2,04% pada tahun 2010.
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia maupun
Sulawesi Selatan terus naik. Sebuah angka mengejutkan dirilis Badan Narkotika
Nasional (BNN), yaitu penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2008
sebanyak 3.362.527 orang dan meningkat menjadi 3.826.974 penyalahguna pada
tahun 2010.
1
- 2-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
Sedangkan penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan pada tahun 2008
sebanyak 103.849 orang, meningkat sebesar 14,72% pada tahun 2010 (121.773)
penyalahguna. Angka ini melebihi dari rata-rata penyalahgunaan narkoba tingkat
nasional. Peningkatan ini di luar perkiraan karena pada tahun 2008, hanya
diestimasikan mencapai 30.000-50.000 saja.
Peningkatan angka penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan karena
kecenderungan dari masyarakat untuk mencoba-coba dan belum tahu bahayanya.
Penyalahguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) di Sulawesi Selatan
meningkat dari tahun ke tahun. Kasus penyalahgunaan narkoba mengalami
pertumbuhan jumlah penyalahguna rata-rata 6% pertahun, yaitu tahun 2008
(103.849 penyalahguna), 2009 (110.999 penyalahguna), dan 2010 (121.773
penyalahguna), dan menjadi 125.730 penyalahguna (November 2011). Jika tidak
tertangani dengan baik, maka akan meningkat menjadi 168.255 penyalahguna
pada tahun 2015.
Oleh karena itu perlu komitmen bersama bagi seluruh komponen masyarakat
Sulawesi Selatan baik unsur pemerintah, keamanan, satuan kerja perangkat
daerah, lembaga sosial, keagamaan, pendidik, siswa dan mahasiswa untuk
bersatu melakukan Rencana Aksi (action plan) mendukung Program Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN).
Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
menginstruksikan kepada seluruh unsur yang terkait untuk melaksanakan Program
Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
dalam rangka mewujudkan wilayah Sulawesi Selatan Bebas Narkoba.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- 3-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 244);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 251);
- 4-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini
dimaksudkan sebagai pedoman seluruh komponen masyarakat Sulawesi
Selatan dalam mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menuju Sulawesi Selatan
Bebas Narkoba Tahun 2015, sesuai Program Nasional Indonesia Bebas
Narkoba Tahap 2011-2015.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan ini untuk menyatukan pola pikir, sikap dan tindak seluruh komponen
masyarakat menuju Tahap 2011-2015 menjadi “Sulawesi Selatan Bebas
Narkoba”
D. Sistematika Penyusunan
BAB I Pendahuluan
BAB II Perkembangan Lingkungan Strategis
BAB III Analisis Ancaman Narkoba
BAB IV Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Di Bidang P4GN
BAB V Koordinasi dan Kerjasama
BAB VI Evaluasi dan Pelaporan
BAB VII Penutup
Dengan rincian dan uraian lebih lanjut pada bab – bab berikutnya
- 5-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
BAB II
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
A. Kondisi Regional
Sulawesi Selatan rawan menjadi sasaran pengiriman dan peredaran
narkotika oleh sindikat internasional karena merupakan wilayah strategis jalur
internasional serta merupakan pintu gerbang di kawasan timur Indonesia.
Kerawanan Sulawesi Selatan menjadi wilayah tujuan pengiriman narkoba oleh
bandar internasional terbukti ditemukannya tiga paket sabu-sabu seberat 6
kilogram asal Kuala Lumpur di Bandara Internasional Hasanuddin. Begitupun
peluang yang harus diwaspadai melalui pelabuhan laut Sukarno Hatta.
Dengan masuknya narkoba dari negara luar itu membuktikan bahwa
Sulawesi Selatan sudah menjadi kota tujuan narkoba internasional. Apalagi
dengan dibukanya penerbangan langsung Makassar-Malaysia dan Singapura,
membuka peluang masuknya peredaran gelap masuk ke Sulawesi Selatan.
B. Kondisi Nasional dan Daerah
Untuk menggambarkan situasi penyalagunaan narkoba di Provinsi Sulawesi
Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
Angka prevalensi penyalahguna narkoba nasional berdasarkan umur 10-59
tahun sebesar 1,99% dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang) dan pada
tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta orang).
Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan
pada tahun 2008 sebesar 1,80% (103.849 orang) dan meningkat menjadi
2,04% (121.773 orang) pada tahun 2010, dan meningkat menjadi 2,08%
(125.730 orang) pada akhir tahun 2011.
Tabel. 1
Prevalensi Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Umur 10-59 Tahun di Sulawesi Selatan Tahun 2008-2010
NO URAIAN
SULSEL NAS % SULSEL NAS % SULSEL NAS %
1 Jumlah penduduk usia 10-59 Th 5,756,501 169,251,600 3.40 5,968,421 173,452,500 3.44 6,055,602 175,468,200 3.45