GUBERNUR SULAWESI SELATAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
54
Embed
GUBERNUR SULAWESI SELATAN - sulselprov.go.id...Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN SEKOLAH LUAR BIASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2 -
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
- 3 -
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang
Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 287);
- 4 -
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi
diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah
penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap
jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- 5 -
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang
sederajat setara SMP.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang
sederajat setara SMP.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta
didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial
pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
14. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta
Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
15. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan
penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang
SMP/sederajat.
16. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan
kelas dalam satu sekolah
17. Remot Area adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah
administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam
jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah dan
disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:
a. koordinasi yang optimal antara Dinas, satuan pendidikan dan masyarakat
dalam pelaksanaan PPDB setiap Tahun Ajaran Baru; dan
b. keseragaman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
- 6 -
Pasal 3
Pengaturan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
a. memberi pedoman kepada calon peserta didik baru dan/atau masyarakat untuk
memilih jalur pendaftaran dan satuan pendidikan dalam Pelaksanaan PPDB
setiap Tahun Ajaran Baru; dan
b. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB;
Pasal 4
(1) Pedoman PPDB dilaksanakan berdasarkan asas:
a. non diskriminatif, yaitu menerima peserta didik baru tanpa membeda-
bedakan calon peserta didik baru berdasarkan karakteristik etnis, ras, jenis
kelamin, agama, aliran politik, kondisi fisik dan status sosial ekonomi;
b. objektif, yaitu menerima peserta didik baru tanpa dipengaruhi oleh pendapat
atau pandangan pribadi, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak tertentu;
c. transparan, yaitu penerimaan peserta didik baru secara terbuka, tidak
terbatas pada orang tertentu, dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
d. akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik baru yang dapat
dipertanggungjawabkan, baik dalam prosedur maupun hasil; dan
e. berkeadilan, yaitu penerimaan peserta didik baru yang memberikan
kesempatan yang sama bagi masyarakat usia sekolah untuk mendapatkan
layanan pendidikan yang sesuai dengan pilihannya.
(2) Non diskrimatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi
satuan pendidikan yang khusus melayani peserta didik dari kelompok gender
atau kelompok agama tertentu.
BAB II
ETIKA DAN SASARAN PPDB
Pasal 5
(1) Dalam penyelenggaraan PPDB harus mematuhi etika yang meliputi:
a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan penuh tanggung
jawab untuk mencapai tujuan penyelenggaraan PPDB;
b. mengutamakan integritas, profesionalisme dan kemandirian dalam
menjalankan tugas dan fungsi dalam PPDB;
c. menghindari penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan
golongan atau kepentingan pihak lain baik secara langsung maupun tidak
langsung;
- 7 -
d. tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk menerima
sesuatu berupa materi maupun non materi yang berkaitan dengan
pelaksanaan PPDB; dan
e. menjaga nama baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi, dan Aparat
Sipil Negara dalam pelaksanaan PPDB.
(2) Sasaran PPDB terdiri atas :
a. Penerimaan Peserta Didik Baru SMA;
b. Penerimaan Peserta Didik Baru SMK; dan
c. Penerimaan Peserta Didik Baru SLB.
BAB III
PELAKSANAAN PPDB TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 6
Tahapan pelaksanaan PPDB pada tingkat satuan pendidikan adalah sebagai
berikut:
a. mengumumkan daya tampung pada satuan pendidikan masing-masing
berdasarkan keputusan Kepala Dinas;
b. menyusun pembagian zona wilayah PPDB dengan melibatkan Kepala UPT
satuan pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Kerja
Pengawas Sekolah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan
mempertimbangkan ketersediaan akses pelayanan pendidikan dan daya
tampung satuan pendidikan dalam zona wilayah masing-masing;
c. menyampaikan informasi proses pendaftaran, hasil seleksi calon peserta didik
baru melalui laman website https://ppdb.sulselprov.go.id, dan/atau papan
pengumuman di satuan pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah serta
melalui laman website https://ppdb.sulselprov.go.id selama proses PPDB
berlangsung;
d. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima di satuan pendidikan
masing-masing melalui laman website https://ppdb.sulselprov.go.id dan
papan pengumuman satuan pendidikan;
e. melakukan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan
diterima pada satuan pendidikan masing-masing;
f. satuan pendidikan membuat laporan pelaksanaan PPDB dan menyampaikan
kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas; dan
g. daya tampung setiap satuan pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Kepala
Dinas.
- 8 -
BAB IV
JALUR PENDAFTARAN
Pasal 7
(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
a. zonasi;
b. afirmasi;
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
d. prestasi.
(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50%
(lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15%
(lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
(5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbagi atas jalur
prestasi akademik paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya
tampung Satuan Pendidikan, dan jalur prestasi non akademik paling sedikit 5%
(lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
(6) Jalur pendaftaran dikecualikan untuk:
a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
c. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
d. Satuan Pendidikan Berasrama; dan
e. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pasal 8
(1) Seleksi calon peserta didik baru pada SMA Negeri Boarding School
menggunakan kriteria berdasarkan akumulasi nilai semester I sampai dengan
semester V dengan kuota berdasarkan ketersediaan daya tampung asrama pada
satuan pendidikan Boarding School yang ditetapkan melalui keputusan Kepala
Dinas.
(2) Seleksi calon peserta didik baru pada SMA Negeri Keberbakatan Olahraga,
melaksanakan seleksi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan
oleh satuan pendidikan bersangkutan dengan melibatkan penilaian pelatih dan
atau atlet.
- 9 -
Pasal 9
(1) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada
tempat tinggal dan atau kekhususan.
(2) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan dengan penilaian psikolog.
Pasal 10
(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK tidak menggunakan jalur
pendaftaran PPDB.
(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK dengan mempertimbangkan
akumulasi nilai semester I sampai dengan V.
(3) Selain mempertimbangkan akumulasi nilai semester I sampai dengan V
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya
dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan, dan
institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau;
b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non
akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat
nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
(4) Dalam hal hasil akumulasi nilai semester I sampai dengan V dan hasil seleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, satuan pendidikan
memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi
atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.
Bagian Kesatu
Jalur Zonasi
Pasal 11
(1) Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah
zonasi.
(2) Jalur zonasi termasuk didalamnya kuota bagi anak penyandang disabilitas.
(3) Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
(4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun
tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat
setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang
- 10 -
bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak
diterbitkannya surat keterangan domisili dan diverifikasi oleh panitia PPDB
satuan pendidikan, dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali
peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila
terbukti memalsukan surat keterangan domisili tersebut.
(5) Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga
atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama
dengan Satuan Pendidikan asal.
Pasal 12
(1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili
peserta didik dengan satuan pendidikan.
(2) Penetapan wilayah zonasi wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya
tampung Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang disesuaikan dengan ketersediaan
jumlah tamatan SMP sederajat di daerah tersebut.
(3) Penetapan wilayah zonasi diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum
pengumuman pendaftaran PPDB.
(4) Dalam menetapkan wilayah zonasi, melibatkan Kepala UPT Satuan Pendidikan,
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah dan
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
(5) Bagi Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau
kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi dapat dilakukan berdasarkan
kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Jalur Afirmasi
Pasal 13
(1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang berasal dari
keluarga ekonomi tidak mampu.
(2) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam Program Keluarga
Harapan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(3) Calon Peserta Didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon Peserta
Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan
yang bersangkutan.
- 11 -
(4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat
pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia
diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam
program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
(5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah, satuan pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan
verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 14
(1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari
instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
(2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak
guru pada Satuan Pendidikan tersebut.
Bagian Keempat
Jalur Prestasi
Pasal 15
(1) Jalur Prestasi Akademik ditentukan berdasarkan akumulasi nilai semester I
sampai dengan semester V.
(2) Jalur prestasi Non Akademik ditentukan berdasarkan :
a. hasil perlombaan dan/atau penghargaan pada tingkat internasional, tingkat
nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota;
b. hasil uji kompetensi dihadapan tim penguji pada satuan pendidikan bagi
penghafal Al Quran 5 (lima) juz yang setara dengan peringkat I (pertama)
prestasi Internasional; dan
c. bukti atas prestasi non akademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal pendaftaran PPDB.
- 12 -
BAB V
PERSYARATAN
Pasal 16
(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA atau SMK meliputi :
a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun
berjalan;
b. memiliki Ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah
menyelesaikan kelas IX SMP; dan
c. syarat usia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan akta
kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain
yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik.
(2) Persyaratan usia dapat melebihi 21 (dua puluh satu) tahun pada sekolah yang:
a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
d. calon peserta didik baru penyandang disabilitas.
(3) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga
negara asing yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan surat
keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar
dan menengah.
(4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta didik
warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia
paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang
bersangkutan.
BAB V
PELAKSANAAN PPDB
Pasal 17
(1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
a. pengumuman pendaftaran secara terbuka;
b. pendaftaran;
c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
e. daftar ulang.
- 13 -
(2) Pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang menerima bantuan
operasional Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya.
(3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan
pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang
dikaitkan dengan PPDB.
(4) Apabila terdapat Satuan Pendidikan SMA dan SMK yang belum memenuhi
kuota yang ditetapkan, maka akan dibuka PPDB pemenuhan Kuota yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 18
(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam
jaringan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan
persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
(2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah.
(3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui
mekanisme luar jaringan dengan melampirkan foto copy dokumen yang
dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
(4) Satuan pendidikan yang dapat menyelenggarakan mekanisme luar jaringan
adalah satuan pendidikan yang berada pada kawasan remote area.
BAB VI
SELEKSI
Pasal 19
(1) Seleksi jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal
terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
(2) Apabila jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan
kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua
berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- 14 -
Pasal 20
(1) Seleksi jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua/wali dilakukan dengan
memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam
wilayah zonasi yang ditetapkan.
(2) Apabila jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan sama, pemenuhan
kuota/daya tampung terakhir dengan memprioritaskan Peserta Didik yang lebih
tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
(3) Apabila kuota yang disediakan untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan
orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota ditambahkan ke dalam jalur zonasi.
Pasal 21
(1) Seleksi jalur prestasi dilakukan dengan memprioritaskan nilai akademik yaitu
akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan V.
(2) Apabila akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan V sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya
tampung terakhir memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan
Pendidikan.
(3) Apabila jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan sama, pemenuhan
kuota/daya tampung terakhir dengan memprioritaskan peserta didik yang lebih
tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
(4) Apabila kuota yang disediakan untuk jalur prestasi akademik tidak terpenuhi,
sisa kuota ditambahkan ke dalam jalur zonasi.
(5) Seleksi jalur prestasi non akademik dilakukan dengan memprioritaskan hasil
perlombaan dan/atau penghargaan pada tingkat internasional, tingkat nasional,
tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
(6) Bobot hasil perlombaan dan/atau penghargaan pada tingkat internasional,
tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, tercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(7) Apabila bobot prestasi sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya
tampung terakhir dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke
Satuan Pendidikan.
(8) Apabila jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan sama, pemenuhan
kuota/daya tampung terakhir dengan memprioritaskan peserta didik yang lebih
tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
(9) Apabila kuota yang disediakan untuk jalur prestasi non akademik tidak
terpenuhi, sisa kuota ditambahkan ke dalam jalur prestasi akademik.
- 15 -
Pasal 22
(1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas X SMK tidak menggunakan jalur
pendaftaran PPDB.
(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK dengan mempertimbangkan
akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V.
(3) Selain mempertimbangkan akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan
semester V sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses seleksi dilakukan
dengan mempertimbangkan:
a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya
dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan, dan
institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non
akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat
nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
(4) Dalam hal hasil akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V dan
hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, Satuan Pendidikan
memprioritaskan calon Peserta Didik yang berdomisili pada wilayah provinsi
atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.
(5) Apabila domisili calon Peserta Didik sama, pemenuhan kuota/daya tampung
terakhir dengan memprioritaskan pendaftar yang usianya lebih tua.
(6) Apabila usia calon Peserta Didik sama, maka pemenuhan kuota
memprioritaskan pendaftar yang lebih awal.
Pasal 23
(1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas X SMAN Boarding School tidak
menggunakan jalur pendaftaran PPDB.
(2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas X SMAN Boarding School dengan
mempertimbangkan akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester
V.
(3) Apabila akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V sama, maka
seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir dengan
memprioritaskan nilai mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia.
(4) Apabila nilai mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia sama, pemenuhan kuota/daya tampung terakhir dengan
- 16 -
memprioritaskan Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan
lahir atau akta kelahiran.
BAB VII
PERSYARATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN
Pasal 24
(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA atau SMK Tahun Pelajaran
2020/2021 adalah sebagai berikut :
a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun
berjalan; dan
b. memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah
menyelesaikan kelas IX SMP.
(2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian
tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan
Peserta Didik baru kelas X.
(3) Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa
atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta
Didik.
(4) Batas usia dapat melebihi sebagaimana yang disyaratkan bagi Satuan
Pendidikan yang :
a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
(5) Persyaratan calon Peserta Didik baru baik warga negara Indonesia atau warga
negara asing untuk SMA/SMK yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar
negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang
menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
(6) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peserta didik
warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia
paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan
yang bersangkutan.
Pasal 25
(1) PPDB dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan Peserta Didik kelas IX
SMP.
- 17 -
(2) Jadwal pelaksanaan PPDB akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB VIII
DAYA TAMPUNG DAN KUOTA PESERTA DIDIK
Pasal 26
(1) Jumlah Peserta Didik baru tiap rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
a. SMA paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh
enam) orang;
b. SMK paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh
enam) orang; dan
c. SDLB, SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.
(2) SMK yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah
rombongan belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) orang dalam satu
rombongan belajar/kelas harus mengajukan permohonan izin ke Dinas.
(3) Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
a. SMA paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh enam)
orang rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua
belas) orang rombongan belajar;
b. SMK paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua)
orang rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua
puluh empat) orang rombongan belajar.
Pasal 27
(1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, satuan pendidikan memiliki jumlah
calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan wajib
melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon
Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain
dalam zonasi yang sama.
(3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak tersedia, Peserta Didik disalurkan ke Satuan Pendidikan lain
dalam zonasi terdekat.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan
sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- 18 -
(5) Dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah dilarang:
a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah
memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar
nasional pendidikan dan satuan pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
b. menambah ruang kelas baru.
BAB IX
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
Pasal 28
(1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh Satuan Pendidikan
yang bersangkutan berdasarkan pengumuman secara real time dalam aplikasi
PPDB.
(2) Apabila masih ada Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi daya tampungnya,
akan dilaksanakan seleksi PPDB tahap ke dua yaitu seleksi PPDB Pemenuhan
Kuota dengan menggunakan jalur Prestasi Akademik.
BAB X
BIAYA
Pasal 29
(1) Pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan
Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
(2) Pendaftaran ulang tidak dipungut biaya.
(3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan
PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang
dikaitkan dengan PPDB.
- 19 -
BAB XI
PENDAFTARAN ULANG
Pasal 30
(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk
memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang
menerimanya.
(2) Calon Peserta Didik baru yang diterima dan tidak mendaftar ulang, maka
dianggap mengundurkan diri, dan posisinya digantikan oleh calon Peserta Didik
baru menurut urutan peringkat/rangking pada semua jalur pendaftaran.
(3) Persyaratan daftar ulang bagi calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima
adalah ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
BAB XII
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Pasal 31
(1) Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan di SMA, SMK dan
SLB maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar pada
minggu pertama.
(2) Pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan bertujuan untuk :
a. mengenali potensi diri Peserta Didik baru;
b. membantu Peserta Didik baru beradaptasi dengan lingkungan Satuan
Pendidikan dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas
umum, dan sarana prasarana Satuan Pendidikan;
c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai Peserta
Didik baru;
d. mengembangkan interaksi positif antar Peserta Didik dan warga Satuan
Pendidikan lainnya; dan
e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap
saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan,
kedisplinan, hidup bersih, dan sehat untuk mewujudkan Peserta Didik yang
memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
- 20 -
Pasal 32
(1) Kepala UPT Satuan Pendidikan bertanggung jawab penuh atas perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan.
(2) Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat
edukatif, kreatif, dan menyenangkan.
(3) Materi wajib dan pilihan pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan.
(4) Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai
berikut:
a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dan
dikoordinasikan oleh guru;
b. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai
penyelenggara;
c. dilakukan di lingkungan Satuan Pendidikan kecuali satuan pendidikan tidak
memiliki fasilitas yang memadai;
d. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
e. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
f. dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
g. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari satuan pendidikan; dan
h. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun
penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran
Peserta Didik.
(5) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dapat melibatkan tenaga kependidikan
yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan Satuan
Pendidikan.
(6) Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh Peserta Didik apabila terdapat
keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
pengenalan lingkungan satuan pendidikan dengan syarat sebagai berikut:
a. Peserta Didik merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dan/atau
Majelis Perwakilan Kelas dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per
rombongan belajar/kelas;
b. Peserta Didik tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau
riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan; dan
c. Peserta Didik memilih jurusan/program studi/kompetensi keahlian
berdasarkan hasil tes psikologi yang dilaksanakan oleh Lembaga Psikologi
- 21 -
yang mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB XIII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 33
(1) Perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan dalam satu daerah
kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar
provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala
Sekolah yang dituju.
(2) Perpindahan peserta didik kelas X dapat dilaksanakan setelah Peserta Didik
menyelesaikan satu semester pelajaran.
(3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib
memperbaharui data pokok pendidikan.
Pasal 34
(1) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA
atau SMK tidak pada awal kelas X setelah:
a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau
SMK yang bersangkutan.
(2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan
nonformal/informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok
pendidikan.
Pasal 35
(1) Perpindahan Peserta Didik antar SLB di lingkungan Pemerintah Daerah harus
dilengkapi dengan surat pengantar dari satuan pendidikan serta direkomendasi
oleh Dinas.
(2) Perpindahan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan umum ke SLB atau
sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Satuan Pendidikan asal
dengan diketahui Dinas.
- 22 -
(3) Perpindahan peserta didik SLB dari luar lingkungan Pemerintah Daerah harus
dilengkapi dengan rekomendasi dari satuan pendidikan asal dan/atau Dinas
Pendidikan Provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas.
BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36
(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB
dan perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis
dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam
bentuk koordinasi dan pemantauan.
(4) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam
bentuk monitoring dan evaluasi.
(5) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB secara berjenjang kepada
Gubernur melalui Kepala Dinas.
BAB XV
SANKSI
Pasal 38
(1) Sanksi kepada satuan pendidikan berupa pengurangan bantuan Pemerintah
Pusat dan/atau relokasi dana bantuan operasional sekolah yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan rombongan belajar dan menambah ruang kelas
baru.
(2) Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa :
a. teguran tertulis;
b. penundaan atau pengurangan hak;
c. pembebasan tugas; dan/atau
d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
(3) Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan,
guru dan/atau tenaga kependidikan berupa:
a. teguran tertulis;
b. penundaan atau pengurangan hak;
c. pembebasan tugas; dan/atau
d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- 23 -
BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan
operasional sekolah wajib melaksanakan PPDB setelah pengumuman kelulusan
peserta didik setiap tahun pelajaran berlangsung.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 April 2020
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
ttd.
M. NURDIN ABDULLAH
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 April 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,
ttd.
ABDUL HAYAT
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 23
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA