GUBERNUR SUfuIATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA ,l\l/\n rf ,^!T) 1 F7 ttt A T f T TAt /111 1 .4 t\\./lvl\-rf\ L I rrulvtr{ 4v L1 TENTANG STANDAR PELAYANAN ]VfINIMAL R.I-iMAH SAKIT I_IMI_iM HA,II MEDAN PR.OVINSI SI-IMATFRA I_ITARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang : a. bahrva berdasarkan Pasal 3 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan fa.--.. ni .-- I .- n..l^- r{'.-:--- I -1 '----^! -l-^-_ l-_-1,---- rcllclaPd,LL DLalltlar rsraJ4rlaiil lvrlllllllir-l urlrJaLaiaarr DarrWa standar pelayanan minimal disusun sebagai alat Pemerintah .:la'^ I)--^-;-+^1- f\oaro1. rrairrl- -oni^-i- ^t--^- A^^ mrr*r' uqir r urrlur lrrLari JiaatarL tjj.rLuA lj.iulljairl,Ilri ai.ii;jEs Liii.ii liiilLLi pelayanan dasar kcpada masyarakat sccara merata dal.am rangka penyelen ggaraar. urusan wajib; b. bahwa berdasarkan Pasal 15 alyat (21 Peraturan Gu-bernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar n- 1--=- _ rr' . I 1_ n-- : - _: ^__._- !!r rera]larrarr Ivi.uruirar i'erireirri-Lair i'r'ovrrisr ij urlialera u aara ciinyatakan bahwa SKPD dapat mengatur lebih lanjut ^n'!-1.o^-a^.^ 1a!---.io ^^-^-^can CT)l\/[ a^^..^i .l^-*^* 1-^+^-+,,^* Lrt-rdl\Jcl,tlddrr L\-i\,itlr UUi-lullilj,iii r-.)i-iVi $USL.lii.i iiuiiqiiii iiuLUIiLfjaIi peraturan perundang-,md"r.g.r= ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud --1 .,!,------- 1-.'----t -- -!-=- !-..---.t L ----,!-- ---..,-^1.-,.-l-..-- n,-,---r---,.-,- Ltic.Iir"tll lrtlr i-li 'a, uiiil il.Llll. Ui t), PCrILi mclLelapx.iil-i i-'cfalul'alL Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit TTmrra TJ^;i l\iI^l^* D-^,,;-^; Q,,*^+^-^ TT+^-^, uIIIUltl rl(;tf r ivlt/ualt I IUvIIIJI JLlarl€LLLt(f. u Ld.Lc-. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan n.--=-t -4!--- !f=--.-j=--: ^a: i -1 -.- n ,-1- iJacrarr \_rLiJrr(Jr.ir rrupursr ALJcrr uarl reruDairair i-'era-Lur'arr Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara D^^t tl-tlil- T-rinnnain 'Tr^Lr.- 1 (.}<A l\T^.-^e 6.A 'T^*1^^1^^* r\LpLllJ[[ rlrtrrjtru$ra r clllliii t-JJt] r{ijiiiiji ijt. t iiiiiuiiiiijii Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomoi' 11C3); o ! Tnr{nn^ I T-,{^-- 1\I^*^- 1n 'T^L,,- r)^^C #aa*a<x f1^..^^^^^ 4. vttvaft<-\Jlllrdir< r\(Jrlr(jr I i i alirijii zri\Jt) L(:-t-iL.i.iiH- i\Uijiiii=-iiii Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GUBERNUR SUfuIATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA,l\l/\n
rf ,^!T) 1 F7 ttt A T f T TAt /111 1 .4t\\./lvl\-rf\ L I rrulvtr{ 4v L1
TENTANG
STANDAR PELAYANAN ]VfINIMAL
R.I-iMAH SAKIT I_IMI_iM HA,II MEDAN PR.OVINSI SI-IMATFRA I_ITARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Menimbang : a. bahrva berdasarkan Pasal 3 ayat {1) Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan danfa.--.. ni .-- I .- n..l^- r{'.-:--- I
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud--1 .,!,------- 1-.'----t -- -!-=- !-..---.t L ----,!-- ---..,-^1.-,.-l-..-- n,-,---r---,.-,-Ltic.Iir"tll lrtlr i-li 'a, uiiil il.Llll. Ui t), PCrILi mclLelapx.iil-i i-'cfalul'alL
Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah SakitTTmrra TJ^;i l\iI^l^* D-^,,;-^; Q,,*^+^-^ TT+^-^,uIIIUltl rl(;tf r ivlt/ualt I IUvIIIJI JLlarl€LLLt(f. u Ld.Lc-.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukann.--=-t -4!--- !f=--.-j=--:
^a: i
-1 -.- n ,-1-iJacrarr \_rLiJrr(Jr.ir rrupursr ALJcrr uarl reruDairair i-'era-Lur'arr
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (l,embaran NegaraD^^t tl-tlil- T-rinnnain 'Tr^Lr.- 1 (.}<A l\T^.-^e 6.A 'T^*1^^1^^*r\LpLllJ[[ rlrtrrjtru$ra r clllliii t-JJt] r{ijiiiiji ijt. t iiiiiuiiiiijii
Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomoi' 11C3);
o ! Tnr{nn^ I T-,{^-- 1\I^*^- 1n 'T^L,,- r)^^C #aa*a<x f1^..^^^^^4. vttvaft<-\Jlllrdir< r\(Jrlr(jr I i i alirijii zri\Jt) L(:-t-iL.i.iiH- i\Uijiiii=-iiii
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 42861;
-2-
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaoOl;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 443I\',
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48aa|;
7. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 1"44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5A72J;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45A21
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2a12 Nomor 17 t, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);
a-J-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20OS tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46lal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7a\;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Menteri Pendayaganaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Akuntabilitas
Peiayanan Pubiik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2OI1 tentang Perubahan Atas Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2l.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor PF'RIO2IM.PAN/ I l2OO7 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah
Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
-4-
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Feraturan lVlenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2OOT tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2OOT tentang Pedoman Penlrusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor I47 IMENKES lPF'Rlll2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34O IMENKES lPF,RlIfil2OIO tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
2T.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7551
Menkes/Per IIV I 2OLI tentang Penyelenggaraarr Komite Medik
di Rumah Sakit;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor YM.
00.03.2.2.626 tanggal 9 Mei 2OO1 tentang Pemberian Status
Akreditasi 5 {lima) Pelayanan Kepada Rumah Sakit Umum Haji
Medan Provinsi Sumatera Utara;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228
/Menkes lSKlIlIl2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal Rumah sakit yang wajib dilaksanakan
daerah;
3O. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772
/Menkes lSK|iIrl2AA2 tentang Pedornan Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital By Laws);
31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor l2O4
/MENKES/SK/X/ 2OO4 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor l29lMENKES /SKIII/2OO8 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit;
33. Keputrrsan Menteri Kesehatan Republik lNomor HK 07.06 / IIIlL9O6l2AA9 tanggal 18 Mei 2AA9 tentang Pemberian Izin
Penyelenggaraan Rumah Sakit umum Haji Medan Provinsi
Sumatera Utara;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14T6IMENKES/SK lX I2AlO tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Haji Medan
Provinsi Sumatera Utara;
35. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera
-5-
Utara (Berita Daerah Provinsi
Nomor 25);
36. Peraturan Gubernur Nomor 25
Penerapan Standar Pelayanan
Utara (Berita Daerah Provinsi
Nomor 25);
Sumatera Utara Tahun 2Ol2
Tahun 2013 tentang Pedoman
Minimal Provinsi Sumatera
Sumatera Utara Tahun 2013
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsLlr
penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya
disebut RSU.Haji Medan Provsu.
7. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit
Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat yang
meliputi peiayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan
keperawa tan, dan pelayana n adrninis trasi manaj emen.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.g. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah
Sakit kepada masyarakat.
10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat
kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan
kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata
penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraanya sesuai dengan standar
dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
-6-
1 1. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian
terhadap jenis dan mutu peiayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi,
keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan,
kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yal:g dicapai oleh suatu
organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau
barang kepada pelanggan.
13. Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
keadaan atau status yang memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap
perubahan yar.:g terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi
kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya
perubahan terhadap besaran target atau standard yang telah ditetapkan
sebelumnya.
14. Indikator SPM adalah tolok ukui' prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi
dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses hasil
danl atau manfaat pelayanan.
15. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan
sesuatu yang harus dicapai.
16. Definisi Operasional adalah dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari
indikator.17. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari
sumber data untuk tiap indikator.
18. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator
kinerj a y ang dikumpulkan.19. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus
indikator kinerja.
20. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus
indikator kinerja.
27. Target atau Nilai adalah ukuran pencapaian mutu atau kinerja yang
diharapkan bisa dicapai
22. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat
dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur
ini d.imaksudkan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
pertanggungjawaban penyelengaraan pelayanan kesehatan yang menjadi
tugas dan tanggung jawab RSU.Haji Medan Provsu.
{2} Standar Peiayanan Minimal bertujuan untuk menjamin terlaksananya mutu
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSU.Haji Medan Provsu kepad.a
masyarakat yang membutuhkan.
7-
BAB IIIJENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU
PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 3
(1) RSU. Haji Medan Provsu bertugas melaksanakan pelayanan kesehatandengan mengutamakan upaya pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif)yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif),peningkatan promosi serta upaya rujukan.
(2) Jenis pelayanan RSU. Haji Medan Provsu meliputi :
o. pelayanan pengelolaan limbah;p. pelayanan administrasi manajemen;q. pelayanan ambulans / kereta jenazah;
r. pelayanan pemulasaraan jenazah;
s. pelayanan pemeliharaatl sarana rumah sakit;t. pelayanan laundry; danu. pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi.
Bagian keduaIndikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian
dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
Pasal 4
(1) Jenis pelayanan, indikator, standar (nilai) dan batas waktu pencapaiansebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2) Uraian standar pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam LampiranII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
-8-
BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5
(1) RSU.Haji Medan Provsu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib
memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan
Gubernur ini.
(2) Direktur danlatau Pimpinan RSU. H4ii Medan Provsu bertanggung jawab
menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal
yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan
minimal dilakukan olehr tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB V
PROFIL STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 6
Untuk menggambarkan kondisi awal penerapan dan pencapaian Standar
Pelayanan Minimal, RSU. Haji Medan Provsu menyediakan data profil dasar .
Data profil dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untukmemprediksi, merencanakan, mengevaluasi pencapaian target tahunan
standar pelayanan minimal dengan mempertimbangkxt danf atau mengacu
pada batas akhir waktu pencapaian standar pelayanan minimal yang di
tetapkan.
BAB VI
PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI
Pasal 7
RSU.Haji Medan Provsu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan
berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal melaporkan pencapaiannya
kepada Gubernur.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat
perkembangan profil pencapaian setiap jenis pelayanan, indikator, nilai dan
batas waktu pencapaian.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan minimal 1 {satu)
kali dalam 1 {satu) tahun.
(1)
(2)
(1)
{21
(3)
(1)
{2\
,9-
Pasal 8
RSU.Haji Medan Provsu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan,
membangun sistem informasi yang dapat diakses untuk mengetahui
perkembangan pencapaian setiap jenis pelayanan, indikator, nilai dan batas
waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9
Gubernur melalui Sekretaris Daerah menugaskan SKPD yang membidangi
penerapan Standar Pelayanan Minimal bersama dengan SKPD terkaitdibidang kesehatan untuk membentuk tim guna memonitoring dan
mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal RSU.Haji Medan
Provsu.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat t1) dapat didampingi dan/ atau
dibantu oleh tenaga pakar yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
BAB VIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu
Pembinaan
Pasal 10
Pembinaan RSU.Haji Medan Provsu diberikan oleh Gubernur meialui
Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi
yang dilakukan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
fasilitasi, guna peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kemampuan
RSU.Haji Medan Provsu untuk mencapai indikator, standar (nilai) dalam
batas waktu yang ditentukan Standar Pelayanan Minimal.
Pembinaan dalam bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diberikan melalui orientasi umum, petunjuk teknis, birnbingan teknis,
pendidikan dan latihan yang mencakup :
a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai
Standar Pelayanan Minimal;
b. penSrusunan rencarra pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan
penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal'
c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
e. fasilitasi lainnya dalam kapasitas dan kewenangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.
(1)
(21
{3)
{1)
(2)
(2\
(3)
{1}
(2)
-10-
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 1 1
(1) Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan/atau pengawas eksternal.
Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah direktur atau
Pimpinan RSU.Haji Medan Provsu.
Pengawasan oleh pengawas eksternal dilakukan atas kebutuhan dan
penugasan dari Gubernur danlatau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 12
Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), bersama-
sama dengan jajaran manajemen RSU. Haji Medan Provsu menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk menciptakan
dan meningkatkan pengendalian internal.
Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
membantu manajemen dalam hai tercapainya prestasi kerja yar'g sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal.
Pasal 13
Pembinaan dan pengawasan terhadap RSU.Haji Medan Provsu yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1O, Pasal 11, dan Pasal 12, juga dilakukan oleh Dewan Pengawas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (71 adalah orang yang
berti.rgas melakukan pengaluasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum
Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
Pasal 14
Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1O, Pasal 1L, dan Pasal 12 dibebankan pada biaya operasional RSU.Haji
Medan Provsu yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.
BAB IXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.
Ditetapkan di Medanpada tanggal 21 Aprii 2Ol4
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.
GATOT PUJO NUGROHO
Diundangkan di Medanpada tanggal 14 hYril ao 14
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
NURDIN LUBIS
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR I-f
LAMPIRAN I ]]ERATURAN GUBERNUR SUMA:IERA I.JTARA
]\IOMOR 17 TAHUN 2OI4'|ANGCIAL 21 APTUL 2O14
JEI{IS PELAYA}iIAN, IN]fIKATOR, STANDAIT (NILAI) DAN BATI\,S WAIffU PENCAPAIAN
Penanggung jawab pengumpul data Kepala Instalasi Rawat Inap
5. Keindian infeksi pasca operasi
fudul Keiadian infeksi pascil operasi
Dimensi mutu Keselamatan, kenyamanan
Tuiuan Tergambarnya pelaksan&an operasi dan perawatan pa$ca operasi yang bersih sesuai standar
Definisi operasionalinfeksi pasca operasi aclalah adanya infeksi nosokorntal pada semua kategori luka sa5ratan operasi bersih yang
dilaksanakan di Rumah Sakit dan ditandai oleh rasa panas (kalor), kemerahan (color), pengerasan ftumor)dan keluarnva nanah [nus] dalarn waktu lebih dari 3 x 24 iam
Irrekuensi pengumputlan data tiap bulan
Periode analisis tiap bulnn
Numerator jumlah pasien yang mengalami infeksi pasca operasi dalam satu bulan
Denominator jumlah seluruh pasien yang dioperasi dalam satu bulan
Sumber data rekam medis
Standar s1*,5 Yo
Penanggung jawab Fengumpul data Kepala Instalasi Rawat Inap
6. Angka keiadian infeksi nosokomial
Iudul Angka keiadian infeksi nosokomial
Dimensi Mutu Keselamatan pasien
Tuiuan Mengetahui hasil pengendalian infeksi nos,okomial rumah sakit
Definisi OperasionalInfeksi nosof<omial adalah infeksi yang dialami oleh pasie,n yang dipernleh selama dirawat di rumah sakityang
meliputi dekubitus. phlebit*s, sepsis, dan irnfeksi luka aperasi
Frekuensi Pengumpulan Data tiap bulan
Periode Analisa tiap tiga bulan
Numerator fumlah pasien rawat inap yang terkena infbksi nosokornial dalam satu bulan
Denominator fumlah pasien rawat inap dalam satu bulan
Sumher data Survei, laporan infeksi nosakomial
Standar st,S a/o
Penanggung iawah pengumpul data Kepala lnstalasi Rawat Inap
7. Tidak adanya keiadian pasien iatuh yang berakibat kecacatan/kematian
ludul Tidak adanya trreiadian pasien iatuh yang berakibat kecacatan/kematflan
Dimensi mutu keselamatan pasien
Tuju*n 'fergambarnya pelayanan keperawatan yang aman bagi pasien
Definisi operasionalXeii*ian pasien jatuh adalah keladian pasien jatuh selama di rawat baik akibat jatuh dari
mandi, dsb, yang herakibat kecacatan atau ken*atian
fempat tidur, di kamar
Frekuensi pengunnp$rlan data fiap bulan
Feriode analisis tiap bulan
Numerator lulntah p*ien dirawat dalam bulan tersebut dikurangi jumlah pasien yang jatuh dan berakibat kecacatan fttau
kematian
Denominator |umlah pasien clirawat dalam bulan tersebut
Sumher data rekam medis, laporan keselarnatan pasien
SLandar :1"00 %
Penanggung jawah Instalasi Rawat InapKepala
7. Kematian pasien > 48 iam
fudul Kematian pasien > 48 iam
Dirnensi mutu keselamatan dan efektivitas
Tufuan Te rgambarnya pelayanan pasien rawat inap di rumah sakit yang aman dan efektif
Definisi operasionalKernatian pasien > 48 jam adalah kematian yang terjadi sesuclah periode 48 iam setelah pasien rawat inap masuk
rumah sakit
Fre[<uensi pengurnpnlan data 1 bulan
Periode analisis 1 bulan
Nurnerator jumlah kejadian kematian pasien rawat inap > 4ts jam dalam satu bulan
Denorninator jurnlah seluruh pasien rawat inap. dalam satu bulan
Tujuan Tergambarnya ke cepatan penanganan antrian pe layanan be dah
Definisi operasionalWaktu tunggu operasi elektif adalah tenggang waktLr mulai dokter memutuskan untuk operasi yang terencanasampai densan operasi mulai dilaksanakan
Frekuensi pen gunrpulan data t bulan
Periode analisis 3 bulan
Nurnerator iuunlah kumulatif waktu tunggu operasi yang terencana dari seluruh pasien yang dioperasi dalam satu bulan
Denominator jurnlah pasien yang dioperasi dalam bulan tensebut
Sumher data rekam medis
Standar E? hari
Penanggung jawah Kepala Instalasi Bedah Sentral
2. Keiadian kematian di meia operasi
fudul Kejadian kematian di meia operasi
Dimensi mutu keselamatan, efelctifi tas
Tujuxn tergambarkannya efektifitas pelayanan bedah senffal dan annstesi dan kepedulian terhadap keselamatan pasien
Definisi r:perasionalkematian di meja operasi adalali kematian yang teriadi di atas meja operasi pada saat oper;rst berlangsuns yang
diakibatkan oleh tindakan anestesi maupun tindakan pembeclahan
Frekuensi pen gufixpulan data tiap hulan dan sentinel event
Periode analisis tiinp bulan dan se ntinel event
Numerator jumlah pasien yang meninggal di meja operasi dalam satu bulatt
Denominator jundah pasien yang dilakukan tindakan pembedahan dalam satu bulan
Sumber data rekam medis, Lapnran keselamatan pasien
Standar 51Yo
Penanggung jawab Kepala Instalasi tsedah Sentral
3. Tidak adanya keiadian operasi salah sisi
Judul Iidak adanya keiadian operasi salah sisi
Dimensi mutu lqeselamatan pasien
Tujuan tergambarkannya kepedulian dan ketelitian instalasi bedah sentral terhadap keselamatan pasien
Definisi operasionalkeiadian operasi salah sisi adalah kejadian dimana pasien dioperasi pada sisi yang salah, misalnya yang semestinya
clioperasi pada sisi kanan, ternyata vang dilakukan operasi adalah pada sist kiri atau sebaliknya
Frekue nsi pengurnpulan data I bulan dan sentinel event
Feriude analisis t bulan dan sentinel event
Numeratorjurnlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan dikurangi jurnlah pasien yang diaperasi salah sisi elalam
waktu satu bulan
Denominator jurnlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan
Sumber data rekam medis, Laporan keselarnetan pasien
Standar tSO o/o
Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral
4. Tidnk adanya keiadian operasi salah orang
fudul Tidakadanya keiadian operasi salah orang
Dimensi mutu ****""t-*
Tujuan tengambarkannya kepedulian dan ketelitian instalasi bedah sentral terhadap keselamatan pasien
Definisi operasional l<ejadian operasi salah orang adalah kejadian dimana pasien dioperasi pada nrang yang salah
Frekuensi pengumpulan data I" bulan dan sentinel event
Denominator jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan
Sumher data rekam medis, Laporan keselamatan pasien
Standar 100 Yo
Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral
5. Tidak adanya keiadian salah tindhkan pada operasi
fudu[ Tidakadanya keiadian salah tindakan parla operasi
Dirnensi mutu keselamatan pasien
Tujuantengambarnya ketelitian dalam pelaksanaan operasi dan kesesuaiany tindakan operasi dengan rencana yang telah
elitetankan
Definisi operasionalKejadian salah tindakan pada operasi adalah kejadian pasien mengalami tindakan operasiyang tidak sesuai dengan''rans direncanakan
Frekuensi pengumpulan data 'l bulan dan sentinel event
Periode analisis I h*lan dan sentinelevent
Nurnerator iumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan dikurangi jurnlah pasien yaxigmengalami salah tindakan operasi
rJarlam satu bulan
DenominatOr iumlah pasien yang dir:perasi dalam satu bulan
Sumber data rekam medis, Laporan keselamatan pasien
Standar tGO o/o
Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral
6. Tidak adanya keiadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi
fudul Tidak adnnya keiadian tert"inggalnya benda asing pad* tubuh pasien setelah aperasi
Dimensi mutu keselamatan pasien
Tuju*n tergambarkannya ketelitian dan kecermatan dokter bedah dalam melaksanakan tindakan operasi
Definisi operasionalkejadian tertinggalnya henda asing adalah kejadian diman;l benda asing seperti kapas, gunting, peralatan operasi
dalam tubuh pasien akibat snatu tindakan pembedahan
Freknensi pengumpillan data I" bulan dan sentinel event
Periode analisis t hulan dan sentinel event
Numeratorjumlah pasien yang diopernsi dalam satu bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami tertinggalnya benda
asing dalam tubuh akibat operasi dalam safu bulan
Denominator jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan
Sumher data rekam medis, laparan keselaniatan pasien
Sran*ar 100 %o
Penanggung jawab Kepala Intalasi tsedah Sentral
7, Kornplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube
ludu} Knmplikasi anestnsi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube
Dimensi mutu keselamatan pasien
Tujuan tergambarkannya kecermatan tindakan anestesi dan monitoring pasien selama pro$es pembedahan berlangsung
Definisi operasionalKomplikasi anesLesi adalah kejadian yang tidak tliharapkan sebagai akibat konnplikasi anestesi antara lain karena
overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube.
Frekuensi pengunxpulan data 1" bulan dan sentinel event
Periode analisis L hulan dan sentinel event
Nurnerator jurnlah pasien yans mengalami komplikasi anestesi dalam satn bulan
Denominator iunrlah pasien yang dioperasi dalerm waktu satu bulan
Sunrher data rekam medis
Standar s6 Vo
Penanggung jawab Kepala Intalasi Bedah Senrral
V. KEBIDANAN DAI\J PERINATOTOGI
1. Keindian kematian ibu karena persalinan
fudul Keiadian kematian ibu karena persalinan
Dimensi mutu Keselamatan
Tujuan Mengetahui mutu pelayanan rumah sakit terhadap pelayanan kasus persalinan
Definisi operasinnal
Kematian ibu melahirkan yang disebabkan karena pendarahan, pre-eklamsia, eklampsia, dan sepsis.
Fendarahan ad*lah pendarahan yang terjadi pada saat kehamilan semua skala persalinan dan nifas.
Fre-eklampsia dan eklampsia mulai terjadi pada keharnilan tri mester kedua, pre-eklampsia dan elampsia
merupakan kumpulan dari dua dari tiga tanda, yaitu:r Tekanan darah sistolik > 1.60 mmHg dan diastolik > 110 nrmHgr Protein uria > 5 gr/24 jam 3+/4+ padil pemeriksaan kualitatifr Oedemtungkai
ffiklampsin adalah tanda pre eklampsi yang clisertai dengan kejang dan atau penurunan kesadaran"
Sepsis adalah tanda-tanda sepsis yang terjadi akibat penanganan aborsi, persalinan dan nifas yang tidak ditangani
densan tepat oleh pasien atau nenolons.
Frekuensi pengumpulan data 'Iiap bulan
Periode analisis Tiap tiga bulan
Numerator Jumlah kematian pasien persalinan karena pnndarahan, pre-eklampsia/eklampsia, sepsis [xnasing-masingnenvebabl
Denominator fumlah pasien-pasien persalinan dengan pendarahan, pre-eklampsia/eklampsia dan sepsis
Sumher data R.ekam medis Rumah $akit
Standar Fendarahan sl Yo, pre-eklampsia *30o/o, Sepsis SA,7,a/a
Fenanggung jawah Dokter Spesialis Obsgyn
2. Pemberi pelayanan persalinan normal
fudul Pnmberi pelayanan persalinan normal
0imensi mutu I{ampetensi tehnis
Tuju*n Tersedianya Pelayanan persalinan norrnal oleh tenaga yang kompeten
Definisi operasinnalFemberi Pelayanan persalinan normal adalah dokter $p.OG, dokter umum terlatih (asuhan lrersalinan normal) dan
bidan
Frekuensi penguffipnlan data 1 bulan
Periode analisis 1l bulan
Numerator iumlah tenaga dokter Sp.OC, dokter umum terlatih (asnhan persalinan norrnal) dan bidan yang memberikanpertolongan persalinan normal
Denominator |umlah seluruh tenaga yang memberi pertolongan persalinan normal
Sumher data Kepegawaian
Standar tSO o/o
Penanggung jawab Dokter Spesialis Obsgyn
3. Pemheri pelayanan persalinan dengan penyulit
fudul Femberi pelayanan prrsalinan dengan penyulit
Dimensi mutu Kompetensi tehnis
Tujuan Tersedianya Felayanan persalinan dengan penyulit nleh tenaga yang kompeten
Definisi operasional
Pemberi Pelayanan persalinan dengan penyulit adalah Tim PONEKyang terdiri dari dokter Sp.OG, dengan dokterumum, bidan dan perawat yang terlatih)Penyulit dalarn persalinan antara lain meliputi partus lamA ketuban pecah dtni, kelainan letak janin, berat badanjanin diperkirakan kutang dari 1500 gr, kelainan panggul, perdarahan ante partum, eklampsia dan preeklampia
be,rat, talipusat menumbnng
Frelrue nsi pengumpulan data 1" bulan
Periode analisis 3 bulan
Numerator Tersedianya tim dokter SpOG, dokter umunl, hidan dan perawat terlatih
Denominator 'l'idak ada
Sumber data Kepegawaian dan rekam medis
$tandar 'Iersedia
Penanggung jawab Dokter Spesialis Obsgyn
4. Pernberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
fudul Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
Ijimensi mutu Ilompetensi tehnis
Tujuan 'fersedianya Pelayanan persalinan dengan tindakan aperasi oleh tenaga yang kompeten
Definisi operasionnl
-pe,irlbeii Fetiyanan persalinan dengan tindakan aperasi adalah clokter Sp.OG, dokter spes[a[is anah dokter spesialis
anastesi.
Frekuensi pengumpulan clata I bulan
Periode analisis 3 hulan
Nurnerator Iurntan tenaga clukter Sp.OC, dokter spesialis anak, dokter strresialis anastesi yang memberilmn pertalongan
persalinan dengan tindakan operasi.
Denominator fumlah seluruh tenaga dokter yang melayani persalinan dengan tindakan operasi
Tujuan Tergarnbarnya kesalahan dan efisiensi pelayarnan instalasi giai
Definisi operasional Kusalahan dalam rnemberikan cliet adalah kesalahan dalam nqernberikan ienis diet.
Frekuensi pengufirpulan data 1 bulan
Periode analisis 3 bulan
Nurnerator Jurnlah pemberi*n makanan yangdisurvey dikurangi jumlah pemberian makanan yang salah diet
Denominatar furnlah pasien yang disurvei dal,am satu bulan
Sumber data Survey
$tandar 100%
Penanggung jawatl Kepala Instalasi fiizi
XII. TRANSFUSI DARAH
1. Kebutuhan darahbagi setiap pelayanan transfusi
Iudul Kehutuhan darnh bagi setiap pelayanan transfusi
Dimensi mutu Keselamatan dan kesinambungan pelayanan
Tujrxlun Targambartrya kemampuan Bank Darah Rumah Sakit dalam menyediakan kebutuhan darah
Definisi operasional Cukup jelas
Frekuensi penguiltpillan data 1" hulan
Periode analisis 3 bulan
Nurnerator Junnlah permintaan kebutuhan r:l*rah yang dapat dipenuhi datam l" bulan
Denominator Jurn*lah seluruh permintaan darah dalam l" bulan
Sumber data Survey
Standar lnft %
Penanggung jawatt Kepala Unil Banl< Darah
2. Keindian reaksi tx'ansfusi
fudu! Keiadian reaksi transfu si
Dimensi mutu Keselamatan
Tujuan Tergambarnya manajemen risiko pada UTD
Definisi operasionnlfi.eaksi transfusi adalah kejadian tidak diharapkan fiflD) yang terjadi akibat transftisi darah, dalam bentuk reaksialergi, infeksi ailEibat transfusi, he molisi akibat golongan darah tidak sesuai, atau gangguan sistem imun sebagai
akibat pemberian transfusi darah.
Fre$<uensi pengurnpulan data L bulan
Periode analisis 3 bulan
Nurnerator ]umlah kejadian reaksi transfdsi dalam satu hulan
Denominator lurnlah seluruh pasien yang mendapat transftrsi dalam satu bulan
Sumher data Rekam medis
Standar ss,01 0/o
Penanggung jawatr Kepala Unit Batrk Darah
XIII. PETAYANAN GAKIN
1. Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
fudul Pelayanan ter*radap pasien fiAKIN yang dntnng ke RS pada setiap unit pelayanan
Dinrensi mutu Akses
Tujuan Tergambarnya kepedulian rurtrah sakit terhadap masyarakat rniskin
Definisi operasional Fanien Keluarga Miskin (CAKIN) adalah pasien pemegang kartn askeskin
Frekuensi penguntpulan data 1, bulan
Periode analisis 3 bulan
Numerat0r fumlah pasien fiAKII{ yang dilayani rumah sakit dalam satu bulan
Denominator |umlah seluruh pasien GAKIN yang datang ke rumah sakit dnlam satu bularr
Sururher data fi.egister pasien
Standar 100 0/o
Penanggung jawah Kepala Bidang Felayanan
XIV. REKAM MEDIK
1. Keltngkapan pengisian rekam *nedik 24 iam setelah selesai pelayanan
|udul Kelengkapan pengisian rekatn medik 24 iarn setelah selosai pelayanan
Dinrensi mutu Kesinambungan pelayanan dan keselamatan
Tuiuan Tergambarnya tfinggung jawab dokter dalam kelengkapan informasi rekam medik
Definisi operasional
ffikam medik yang lengkap adalah, rekam medik yang telah diisi lengkap oleh dokter dalarn waktu s 24 jam. setelah
selesai pelayanan rawat jalan atau setelah pasien rawat inap diputuskan untuh pulang, yang r,n*liputi iclentitas
pusien, anamnesis, rencana asutran, pelaksanaan asuhan, tindak laniut, dan resume
Frekuensi penguntpulan data l bulan
Periode analisis 3 bulan
Nutneratcr furnlah rekam meclikyang disuruey dalam t bulan yang diisi lengkap
Denominatr)r fumlah rekam medikyang disurvey dalam l" bulan
Sumber data $urvey
Standar r"CI0 %
Penanggung jawab Kepala Instalasi Rekam Medik
2. Kelnngkapan Informed Concent setelah mencflapatkan infotmasi yang ielas
fudutr Kelengkapan lrnformed Concent setelah mendapatkan infOrmasi yang ielas
Dimensi mutu Keselamatan
TujuanTergamharnya tanggung iawab dokter untuk memberikanpasien akan tindakan medik yangakan dilakukan
infonmasi kepada pasien dan mendapat persetujuan dari
Definisi operasinnalInformtd |oncenf aAatan persetu;iran yang diberikan pasienlkeluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai
fudul Waktu penysdiaan dokurnen rekam medik pelayanan rawat inap
Dimensi mutu Hfektivitas, k*nyaRranan, efi siensi
Tujuan Tergambarnya kecepatan pelayanan rekam medis rawat inap
Definisi cperasional Dokumen rekam medis rawftt inap adalah dokumen rekafi rnedis pasien larna yang digunakan pada pe*ayanan
rawat inap. Wakru penyediaan dokurnen reykam nredik pelayanan rawat inap adalah waktu mulai pasien
diputuskan untuk rawat inap oleh elckter sampai rekam nredik rawat inap tersedia di bangsal pasien
Frekuensi pengumpulan data tiap bulan
Periode analisis tiap tiga hulan
Nurnerator |umlah kumuilatif waktu penyediaan rekam rnedis rawat inap yang diamati
Denorninator Total penyediaan rekam medis rawat inap yang diamati
Surnber data liasil suruei pengamatan di ruang pendaftaran rawat jalan
Standar Rerata s15 menit
Penanggung jawab Kepala Instalasi Rekam Medfk
XV. PX|NGOLAHAN LIMBAH
1. Baltu Mutu Limtlah Cair
ludul tsaku Mutu Limbah Cair
Dirnensi mutu Keselamatan
Tujuan Tergambarnya kepedulian Rumah Sakit terh*dap keamanan limbah cair rumah sakit
Definisi operasianal Baku Mutu adalah standar ndnimal pada limhah cair yang dianggap aman bagi kesehatarr, yang merupakanambang batar* yang ditolelir dan diukur dengan indikator :
Numerator Hasil labcratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu
Denominator Jumlah seluruh pemeriksaan limbah cair
$umber data hasil pemeriksaan
Standar 100 %
Penanggung jawab I(epala IPS RS
2. Pengolahan limbahpadat berbahaya sesuai dengan aturan
Iudul Fengolahan litnbah padat berbahaya sesuai dengan atu*'an
Dimensi mutu Keselamatan
Tujuan Tergambarnya nrutu penanganan limbah padat infeksius di rumah sakir
Defin,isi operasional Limbah padat berbahaya adalah sampah padat akibat pro$ss pelayanan yarrg mengandung hahan-bahan yang
tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat mencederai, antara lain :
1. Sisa jamm suntik2. Sisa Aml:ul3. Kasa betsas
4. Sisa jaringan
Fengolahan lirtlbah padat berbahaya harus d*kelola sesuai dengan aturan rtan pedomffn ynng berlaku
frehuensi pengumpulan data 1" bulan
Periode analisis 3 hulan
Numerator iumlah limbah padat yang dikwlola sesuai dengan Standar Prosedur operasional yang diarnati
Denominator funtlah total proses pengolah*n limtrah padat yang diamati
Surnber data hasil pengamatan
Standar r00 %
Penanggung jawab Kepala IPS RS
XVI. ADMINISTRASI MANAJEMEN
1, Tindak laniut peny*lesaian hasil pertemuan tingkat direksi
fudul Tindak laniut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi
Dirnensi mutu Efektivitas
Tujuan Tergambarnya kepedulian direksi terhadap upaya perbaikan pelayanan di rumah sakit
Definisi operasional Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi adalah pelaksa,naan tindak larujutyang harus dilakukan
r:leh peserta p*rtemuan terhadap kesepakafirn atau keputu$an yang telah diambil dalam pertemuan tersebut
sesuai dengan permasalahan pada bidang masing-masing"
frekuensi pengumpulan data l- bulan
Pericde analisis 3 bulan
Nur'nerator Hasil keputusah pertemuan d{reksi yang ditindaklanjuti dalam satu bulan
Denominator Total hasil keptrtusan yang harus ditindaklartjuti dalam satu bulan
Sumber data Notulen rapat
Stanclar 100 %
Penanggung jawah Sekretaris
2. Kelengkapan laporan akuntabi*ias kineria
]udul Kelengkapan laporan akuntabilitas kiner$a
Dimensi rnuLu *fektivitas, efisiensi
Tuiuan 'fergambarnya kepedulian admlnistrasi rumah sakit dalam menunjukkan akuntabilitas kitnerja pelayanan
Definisi operasional Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban rumah sakit untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam nrencapai tujunrt dan sasaran yang telah ditetapkan
rnelalui perranggungjawaban secara periodik. [,aporan akuntabilitas kineria yang lengkap adalah laporan kinerja
vang memuat pencapain indikator-indikator yang ada pada SPM (standar pelayanan minimalJ, indikatnr'indikatorkinerja pada rencana strategik bisnis rumah sakit, dan indikator-indikator kineria yang lain yang dipesyaratkan
*rleh pemerintah daerah"
X,aparan akuntabilitas hinerja rninimal dilakukan 3 bulan sekali
Frekuensi penguntpulan data L tahun
Periode analisis t tahun
Numerator il*poran akuntilLrilitas kinerja yang lengkap daxr dilakukan nrinimal S hulan dalam satu taltun
Denominator fumlah laporan akuntabilitas yang seharusnya disnsun dalavn satu tahun
Tujuran Tersedianya anggota Tim PPI yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas Tim ppl
Definisi operasional Adalah anggota Tim PPI yang telah mengikulti penclidikan dan pelatihan dasar dan lanjut.ppl
Frehue nsi penguff,t,pulan data li1rTPeriode analisis l bulan
Nutnerator Jumlah anggota tim PFI yang sudah terlatih
Denominator fumlah anggota Tim FPI
Surnher data Kepegawaian
$tamdar uu:1 -Ketua Komite PPIPemLanggung jawab
2. Koordinasi APD
fudutr ll{utu pelayanan, keamanan pasien, petugas dan pengurniung
Dimensi mutu 'lersedianya AifD'di setiap insta]asi RS
TujuanAlat terstandar yang berguna untuk melindungi tubuh, tenaga kesehatan, pasien atau pensunjung dari penularanpenyakit di RS seperti masker, sarung tangan karet, penutup kel:ala, sepatu boots dan gaun
Definisi operasinnalKetepatan waktu penyediaan {inen adalah ketepatan penyecliaan linen sesuai dengan ketentuan waktu yrnng