Top Banner
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
42

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

Jun 16, 2019

Download

Documents

doandung
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 147 TAHUN 2017

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Page 2: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

2

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

: Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

: Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat ex-officio berlaku tidak terikat periode tahun anggaran terhitung mulai Tahun Anggaran 2017 dan sepanjang tidak ada perubahan.

: Apabila terjadi pergantian Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, setelah serah terima jabatan, pejabat yang baru langsung menjadi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam hal terdapat kekosongan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bersifat ex-officio sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran.

: Apabila terjadi pergantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum• KEEMPAT, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan melaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk diinput dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan kepada Direksi PT Bank DKI untuk dilakukan perubahan specimen.

Page 3: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

3

KEENAM Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diktum KESATU dicabut dan berakhir apabila :

a. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

b. tidak teralokasi anggaran untuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

KETUJUH : Apabila terjadi penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

KEDELAPAN : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.

KESEMBILAN : Tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran yang dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

a. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

i. mengangkat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1. spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3. rancangan kontrak.

k. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

1. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;

m. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Page 4: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

4`

4

n. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;

o. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

P. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;

q. menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS;

r. menandatangani SPJ;

s. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab UKPD yang dipimpinnya;

t. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

u. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang menjadi tanggung jawabnya;

v. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD; dan

w. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;

KESEPULUH : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN.

KESEBELAS : Untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf b sampai dengan huruf w.

KEDUABELAS : Untuk Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESEBELAS Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran.

KETIGABELAS : Dalam Pengadaan barang/jasa apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen maka Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPATBELAS : Apabila Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf g sampai dengan huruf p dilaksanakan oleh PPK dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Page 5: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

Ditetapkan di Jakarta al 22 Janu3ri 2017

ROVINSI DKI JAKARTA,

5

KELIMABELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1991 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAMBELAS Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Menteri Dalam Negeri 3. Menteri Keuangan 4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Republik Indonesia 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 11. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta 12. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta 13. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta 14. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Provinsi DKI Jakarta 15. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta 18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta 19. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta 20. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dirias/

Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta 21. Para Direktur RSU Kelas D Provinsi DKI Jakarta 22. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta 23. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta 24. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta 25. Direktur PT Bank DKI

Page 6: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2017 Tanggal 22 Januar i 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Biro Umum

2 Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

3 Kepala Biro Perekonomian

4 Kepala Biro Kesejahteraan Sosial

5 Kepala Biro Hukum

6 Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

7 Kepala Biro Administrasi Sekretaris Daerah

8 Kepala Biro Tata Pemerintahan

9 Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri

10 Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Inspektorat

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

3 Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

4 Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

5 Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

6 Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Wakil Kepala

2 Kepala Bidang Pemerintahan

3 Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat

4 Kepala Bidang Perekonomian

Page 7: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

No. Kuasa Pengguna Anggaran

5 Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan

6 Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

7 Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

8 Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

9 Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat

10 Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara

11 Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat

12 Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan

13 Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur

14 Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Badan Pengelola Keuangan Daerah

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Wakil Kepala

2 Kepala Bidang Anggaran

3 Kepala Bidang Pendapatan Daerah

4 Kepala Bidang Akuntansi

5 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

6 Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

7 Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat

8 Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara

9 Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat

10 Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan

11 Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur

12 Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja PPKD

Badan Pajak dan Retribusi Daerah

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Teknologi Informasi

Page 8: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

3

No. Kuasa Pengguna Anggaran

3 Kepala Bidang Peraturan

4 Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi

5 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Abang

6 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Senen

7 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Menteng

8 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih

9 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran

10 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Gambir

11 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sawah Besar

12 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Johar Baru

13 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Taman Sari

14 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Petamburan

15 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Palmerah

16 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebon Jeruk

17 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kembangan (

18 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kalideres

19 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tambora

20 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cengkareng

21 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru

22 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan

23 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Lama

24 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilandak

25 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Setiabudi

26 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Minggu

27 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet

Page 9: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

4

No. Kuasa Pengguna Anggaran

28 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jagakarsa

29 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pesanggrahan

30 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran

31 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara

32 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Duren Sawit

33 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pulo Gadung

34 ...

Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kramat Jati

35 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Rebo

36 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar

37 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Matraman

38 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cakung

39 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cipayung

40 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Ciracas

41 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pademangan

42 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Priok

43 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja

44 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Penjaringan

45 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kelapa Gading

46 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilincing

47 Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kepulauan Seribu

48 Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Pusat

49 Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Barat

50 Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

51 Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

52 Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

Page 10: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

5

No. Kuasa Pengguna Anggaran

53 Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

54 Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

55 Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Badan Kepegawaian Daerah

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur

6 Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

Badan Pe,nanggulangan Bencana Daerah

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Sekretariat

2 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

3 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

4 Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan

Badan Pengelola Aset Daerah

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

3 Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

5 Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

6 Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Page 11: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

2 Kepala Bidang Kewaspadaan

3 Kepala Bidang Politik dan Demokrasi

4 Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

5 Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat

6 Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara

7 Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat

8 Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur

9 Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Pengembangan Kompentensi Teknis dan Fungsional

3 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial

4 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Tugas Belajar

5 Kepala Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu

6 Kepala UPT. Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai

Sekretariat DPRD

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bagian Perundang-undangan

2 Kepala Bagian Umum

3 Kepala Bagian Persidangan

4 Kepala Bagian Keuangan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian

3 Kepala Bidang Pengelolaan Arsip

4 Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Page 12: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

7

No. Kuasa Pengguna Anggaran

5 Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

6 Kepala Bidang Teknologi Informasi

7 Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat

8 Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara

9 Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat

10 Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan

11 Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur

Dinas Pemuda dan Olahraga

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Kepemudaan 3 Kepala Bidang Olahraga dan Prestasi 4 Kepala Bidang Pengembangan Olahraga 5 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga 6 Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat 7 Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara 8 Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat 9 Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan

10 Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur 11 Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara 13 Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat 14 Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur 15 Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 16 Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bidang Pencatatan Sipil 2 Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 3 Kepala Bidang Data dan Informasi 4 Kepala Bidang Pengawasan dan Kerjasama 5 Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan 6 Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan

7 Kepala Suku llmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

8 Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

9 Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

Page 13: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

8

No. Kuasa Pengguna Anggaran

10 Kepala Suku llmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan

11 Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

12 Kepala Suku llmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur

6 Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

7 Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatthan Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana

8 Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan

3 Kepala Bidang Seni Budaya

4 Kepala Bidang Industri Pariwisata

5 Kepala Bidang Nilai Budaya dan Sejarah

6 Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran

7 Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat

8 Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara

9 Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat

10 Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Page 14: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

9

No. Kuasa Pengguna Anggaran

11 Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur

12 Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

13 Kepala Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata

14 Kepala Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan

15 Kepala Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya

16 Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua

17 Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta

18 Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki

19 Kepala Unit Pengelola Museum Seni

20 Kepala Unit Pengelola Pusat Konservasi Cagar Budaya

21 Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi

22 Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta

23 Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur

6 Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulo Gadung

7 Kepala Unit Pengelola Metrologi

8 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat

Page 15: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

10

No. Kuasa Pengguna Anggaran

4 Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur

6 Kepala Unit Pelaksana PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dinas Bina Marga

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

2 Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang

3 Kepala Bidang Pemeliharaan Bina Marga

4 Kepala Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas

5 Kepala Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan

6 Kepala Unit Pengadaan Tanah

7 Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran

8 Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat

9 Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara

10 Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat

11 Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan

12 Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur

Dinas Sumber Daya Air

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah

3 Kepala Bidang Sungai 8s Pantai Sistem Aliran Barat

4 Kepala Bidang Sungai 8s Pantai Sistem Aliran Tengah

5 Kepala Bidang Sungai 8s Pantai Sistem Aliran Timur

6 Kepala Unit Peralatan 8s Perbekalan Sumber Daya Air

7 Kepala Unit Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya A:r

8 Kepala Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air

9 Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air

10 Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat

Page 16: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

11

No. Kuasa Pengguna Anggaran

11 Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara

12 Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat

13 Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan 14 Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur

15 Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur

6 Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dinas Perindustrian dan Energi

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

3 Kepala Bidang Industri

4 Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

5 Kepala Bidang Pencahayaan Kota

6 Kepala Unit Industri Kerajinan dan Tekstil

7 Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik

8 Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat

9 Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara

10 Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat

11 Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan

12 Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur

13 Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Page 17: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

12

Dinas Pendidikan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3 Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat

4 Kepala Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

5 Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas

6 Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan

7 Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran

8 Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan

9 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan

10 Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

11 Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Pusat

12 Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi

13 Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Barat

14 Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Selatan

15 Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur

16 Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan

17 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat

18 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat

19 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara

20 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara

21 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

22 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur

23 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan

24 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan

25 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat

Page 18: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

13

No. Kuasa Pengguna Anggaran

26 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat

27 Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

28 Kepala SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin Jakarta

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat

3 Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara

4 Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat

5 Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan

6 Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur

7 Kepala Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri

8 Kepala Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las

9 Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah

10 Kepala Pusat Higien Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

11 Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

12 Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara

13 Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat

14 Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan

15 Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Perencanaan Teknis

3 Kepala Bidang Perawatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4 Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permt:kiman

Page 19: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

14

No. Kuasa Pengguna Anggaran

5 Kepala Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat

6 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Cakung Barat

7 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang

8 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jati Rawasari

9 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Kaum

10 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat

11 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Marunda

12 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Muara Baru

13 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Penjaringan

14 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pinus Elok

15 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang

16 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek

17 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Semper

18 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Tambora

19 Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat

20 Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara

21 Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat

22 Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan

23 Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur

24 Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran

2 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana

3 Kepala Bidang Pengendalian Kebakaran

4 Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kcta Administrasi Jakarta Pusat

Page 20: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

15

No. Kuasa Pengguna Anggaran

5 Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara

6 Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat

7 Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

8 Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur

9 Kepala UPT Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan

10 Kepala UPT Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Kehutanan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Pertamanan

3 Kepala Bidang Kehutanan

4 Kepala Bidang Pemakaman

5 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum

6 Kepala Unit Pengelola Teknis Pengembangan Tanaman Perkotaan

7 Kepala Unit Pengelola Teknis Pengadaan Tanah

8 Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan

9 Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

10 Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara

11 Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat

12 Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

13 Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur

Dinas Sosial

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur

6 Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa

7 Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1

8 Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2

9 Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3

Page 21: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

16

No. Kuasa Pengguna Anggaran

10 Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4

11 Kepala Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya Tebet

12 Kepala Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih Kebon Kosong

13 Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1

14 Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2

15 Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3

16 Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4

17 Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1

18 Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2

19 Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budhi Bakti Cengkareng

20 Kepala Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin Cawang

21 Kepala Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih Pegadungan

22 Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1

23 Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2

24 Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3

25 Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Balaraja

26 Kepala Panti Sosial Pamardi Putra Khusnul Khotimah Serpong

27 Kepala Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulya Kedoya

28 Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

Dinas Kesehatan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur

6 i

Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

7 Kepala Puskesmas Kecamatan Tanah Abang

8 Kepala Puskesmas Kecamatan Menteng

9 Kepala Puskesmas Kecamatan Senen

Page 22: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

17

No. Kuasa Pengguna Anggaran

10 Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih

11 Kepala Puskesmas Kecamatan Johar Baru

12 Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran

13 Kepala Puskesmas Kecamatan Sawah Besar

14 Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir

15 Kepala Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama

16 Kepala Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan

17 Kepala Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu

18 Kepala Puskesmas Kecamatan Jagakarsa

19 Kepala Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

20 Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran

21 Kepala Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru

22 Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi

23 Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak

24 Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet

25 Kepala Puskesmas Kecamatan Penjaringan

26 Kepala Puskesmas Kecamatan Pademangan

27 Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok

28 Kepala Puskesmas Kecamatan Koja

29 Kepala Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading

30 Kepala Puskesmas Kecamatan Cilincing

31 Kepala Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk

32 Kepala Puskesmas Kecamatan Kembangan

33 Kepala Puskesmas Kecamatan Cengkareng

34 Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres

35 Kepala Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

36 Kepala Puskesmas Kecamatan Pal Merah

37 Kepala Puskesmas Kecamatan Tambora

38 Kepala Puskesmas Kecamatan Taman Sari

39 Kepala Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo

40 Kepala Puskesmas Kecamatan Ciracas

41 Kepala Puskesmas Kecamatan Cipayung

42 Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati

Page 23: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

18

No. Kuasa Pengguna Anggaran

43 Kepala Puskesmas Kecamatan Makasar

44 Kepala Puskesmas Kecamatan Jatinegara

45 Kepala Puskesmas Kecamatan Duren Sawit

46 Kepala Puskesmas Kecamatan Matraman

47 Kepala Puskesmas Kecamatan Pulo Gadung

48 Kepala Puskesmas Kecamatan Cakung

49 Kepala Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

50 Kepala Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

51 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Kemayoran

52 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Sawah Besar

53 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Johar Baru

54 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Cempaka Putih

55 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Cilincing

56 Direktur •Rumah Sakit Umum Kelas D Koja

57 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Pademangan

58 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Kalideres

59 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Kembangan

60 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Tebet

61 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Mampang Prapatan

62 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Jagakarsa i

63 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Pesanggrahan

64 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Kramat Jati

65 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Ciracas

66 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Tanah Abang

67 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Matraman

68 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Taman Sari

69 Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Tanjung Priok

70 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budiasih

71 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo

72 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit

73 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

74 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng

75 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu

Page 24: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

19

No. Kuasa Pengguna Anggaran

76 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

77 Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

78 Direktur Ambulans Gawat Darurat (AGD)

79 Direktur Akademi Keperawatan Jayakarta (AKPER)

80 Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP)

Dinas Lingkungan Hidu

No. _

Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur

6 Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepu:_auan Seribu

7 Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air

8 Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu

9 Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur

6 Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

7 Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman

8 Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian

9 Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

10 Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan

11 Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut

12 Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan

Page 25: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

20

Dinas Perhubungan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Sekretaris

2 Kepala Bidang Lalu Lintas

3 Kepala Bidang Angkutan Jalan

4 Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional

5 Kepala Bidang Pelayaran

6 Kepala Bidang Perkeretaapian

7 Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat

8 Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara

9 Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat

10 Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan

11 Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur

12 Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

13 Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah

14 Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik

15 Kepala Unit Pengelola Perparkiran

16 Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas

17 Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan

18 Kepala Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan

19 Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang

20 Kepala Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan

21 Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung

22 Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing

23 Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng

24 Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa

25 Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke

Page 26: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

21

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

6 Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Satuan Polisi Pamong Praja

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara

3 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat

4 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan

5 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur

6 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bagian Umum dan Protokol

2 Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

3 Kepala Bagian Tata Pemerintahan

4 Camat Kecamatan Tanah Abang

5 Camat Kecamatan Menteng

6 Camat Kecamatan Senen

7 Camat Kecamatan Cempaka Putih

8 Camat Kecamatan Johar Baru

9 Camat Kecamatan Kemayoran

10 Camat Kecamatan Sawah Besar

11 Camat Kecamatan Gambir

Page 27: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

22

Kecamatan Tanah Abang-

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Gelora

2 Lurah Kelurahan Bendungan Hilir

3 Lurah Kelurahan Karet Tengsin

4 Lurah Kelurahan Petamburan

5 Lurah Kelurahan Kebon Melati

6 Lurah Kelurahan Kebon Kacang

7 Lurah Kelurahan Kampung Bali

Kecamatan Menteng

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Menteng

2 Lurah Kelurahan Pegangsaan

3 Lurah Kelurahan Cikini

4 Lurah Kelurahan Gondangdia

5 Lurah Kelurahan Kebon Sirih

Kecamatan Senen

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Kenari

2 Lurah Kelurahan Paseban

3 Lurah Kelurahan Kramat

4 Lurah Kelurahan Kwitang

5 Lurah Kelurahan Senen

6 Lurah Kelurahan Bungur

Page 28: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

23

Kecamatan Cempaka Putih

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Rawasari

2 Lurah Kelurahan Cempaka Putih Timur

3 Lurah Kelurahan Cempaka Putih Barat

Kecamatan Johar Baru

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Johar Baru

2 Lurah Kelurahan Kampung Rawa

3 Lurah Kelurahan Galur

4 Lurah Kelurahan Tanah Tinggi

Kecamatan Kemayoran

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Harapan Mulia

2 Lurah Kelurahan Cempaka Baru

3 Lurah Kelurahan Sumur Batu

4 Lurah Kelurahan Serdang

5 Lurah Kelurahan Kebon Kosong

6 Lurah Kelurahan Kemayoran

7 Lurah Kelurahan Utan Panjang

8 Lurah Kelurahan Gunung Sari Selatan

Kecamatan Sawah Besar

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Pasar Baru

2 Lurah Kelurahan Karang Anyar

3 Lurah Kelurahan Kartini

4 Lurah Kelurahan Gunung Sari Utara

5 Lurah Kelurahan Mangga Dua Selatan

Page 29: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

24

Kecamatan Gambir

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Cideng

2 Lurah Kelurahan Petojo Selatan

3 Lurah Kelurahan Gambir

4 Lurah Kelurahan Kebon Kelapa

5 Lurah Kelurahan Petojo Utara

6 Lurah Kelurahan Duri Pulo

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bagian Tata Pemerintahan

2 Kepala Bagian Hukum

3 Kepala Bagian Umum dan Protokol

4 Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

5 Camat Kecamatan Penjaringan

6 Camat Kecamatan Pademangan

7 Camat Kecamatan Tanjung Priok

8 Camat Kecamatan Koja

9 Camat Kecamatan Kelapa Gading

10 Camat Kecamatan Cilincing

Kecamatan Penjaringan

No. • Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Kamal Muara

2 Lurah Kelurahan Kapuk Muara

3 Lurah Kelurahan Pejagalan

4 Lurah Kelurahan Penjaringan

5 Lurah Kelurahan Pluit

Page 30: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

25

Kecamatan Pademangan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Ancol

2 Lurah Kelurahan Pademangan Barat

3 Lurah Kelurahan Pademangan Timur

Kecamatan Tanjung Priok

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Sunter Jaya

2 Lurah Kelurahan Sunter Agung

3 Lurah Kelurahan Papanggo

4 Lurah Kelurahan Warakas

5 Lurah Kelurahan Sungai Bambu

6 Lurah Kelurahan Kebon Bawang

7 Lurah Kelurahan Tanjung Priok

Kecamatan Koja

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Tugu Utara

2 Lurah Kelurahan Tugu Selatan

3 Lurah Kelurahan Rawa Badak Utara

4 Lurah Kelurahan Koja

5 Lurah Kelurahan Rawa Badak Selatan

6 Lurah Kelurahan Lagoa

Kecamatan Kelapa Gading

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur

2 Lurah Kelurahan Kelapa Gading Barat

3 Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua

Page 31: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

26

Kecamatan Cilincing

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Sukapura

2 Lurah Kelurahan Rorotan

3 Lurah Kelurahan Marunda

4 Lurah Kelurahan Cilincing

5 Lurah Kelurahan Semper Timur

6 Lurah Kelurahan Semper Barat

7 Lurah Kelurahan Kali Baru

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bagian Umum dan Protokol

2 Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

3 Kepala Bagian Tata Pemerintahan

4 Kepala Bagian Hukum

5 Camat Kecamatan Kebon Jeruk

6 Camat Kecamatan Kembangan

7 Camat Kecamatan Cengkareng

8 Camat Kecamatan Kalideres

9 Camat Kecamatan Grogol Petamburan

10 Camat Kecamatan Palmerah

11 Camat Kecamatan Tambora

12 Camat Kecamatan Tamansari

Kecamatan Kebon Jeruk

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan

2 Lurah Kelurahan Sukabumi Utara

Page 32: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

27

3 Lurah Kelurahan Kelapa Dua

4 Lurah Kelurahan Duri Kepa

5 Lurah Kelurahan Kedoya Utara

6 Lurah Kelurahan Kebon Jeruk

7 Lurah Kelurahan Kedoya Selatan

Kecamatan Kemban an

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Kembangan Selatan

2 Lurah Kelurahan Meruya Utara

3 Lurah Kelurahan Meruya Selatan

4 Lurah Kelurahan Srengseng

5 Lurah Kelurahan Joglo

6 Lurah Kelurahan Kembangan Utara

Kecamatan Cen karen

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Cengkareng Barat

2 Lurah Kelurahan Cengkareng Timur

3 Lurah Kelurahan Kapuk

4 Lurah Kelurahan Duri Kosambi

5 Lurah Kelurahan Rawa Buaya • 6 Lurah Kelurahan Kedaung Kali Angke

Kecamatan Kalideres

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Kamal

2 Lurah Kelurahan Tegal Alur

3 Lurah Kelurahan Pegadungan

4 Lurah Kelurahan Kalideres

5 Lurah Kelurahan Semanan

Page 33: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

28

Kecamatan Grogol Petamburan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Tomang

2 Lurah Kelurahan Tanjung Duren Utara

3 Lurah Kelurahan Grogol

4 Lurah Kelurahan Jelambar

5 Lurah Kelurahan Jelambar Baru

6 Lurah Kelurahan Wijaya Kesuma

7 Lurah Kelurahan Tanjung Duren Selatan

Kecamatan Palmerah

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Palmerah

2 Lurah Kelurahan Kemanggisan

3 Lurah Kelurahan Slipi

4 Lurah Kelurahan Kota Bambu Utara

5 Lurah Kelurahan Jati Pulo

6 Lurah Kelurahan Kota Bambu Selatan

Kecamatan Tambora

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Kali Anyar

2 Lurah Kelurahan Duri Utara

3 Lurah Kelurahan Tanah Sereal

4 Lurah Kelurahan Krendang

5 Lurah Kelurahan Jembatan Besi

6 Lurah Kelurahan Angke

7 Lurah Kelurahan Jembatan Lima

Page 34: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

29

No. Kuasa Pengguna Anggaran

8 Lurah Kelurahan Duri Selatan

9 Lurah Kelurahan Tambora

1 0 Lurah Kelurahan Pekoj an

11 Lurah Kelurahan Roa Malaka

Kecamatan Tamansari

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Krukut 1

2 Lurah Kelurahan Maphar

3 Lurah Kelurahan Tamansari

4 Lurah Kelurahan Tangki

5 Lurah Kelurahan Mangga Besar

6 Lurah Kelurahan Keagungan

7 Lurah Kelurahan Glodok ,

8 Lurah Kelurahan Pinangsia

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bagian Umum dan Protokol

2 Kepala Bagian Tata Pemerintahan

3 Kepala Bagian Hukum

4 Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

5 Camat Kecamatan Tebet

6 Camat Kecamatan Mampang Prapatan

7 Camat Kecamatan Kebayoran Baru

8 Camat Kecamatan Pasar Minggu

9 Camat Kecamatan Jagakarsa

10 Camat Kecamatan Kebayoran Lama

Page 35: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

30

No. Kuasa Pengguna Anggaran

11 Camat Kecamatan Pesanggrahan

12 Camat Kecamatan Setiabudi

13 Camat Kecamatan Cilandak

14 Camat Kecamatan Pancoran

Kecamatan Kebayoran Lama

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara

2 Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan

3 Lurah Kelurahan Pondok Pinang

4 Lurah Kelurahan Cipulir

5 Lurah Kelurahan Grogol Selatan

6 Lurah Kelurahan Grogol Utara

Kecamatan Pesanggrahan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Pesanggrahan

2 Lurah Kelurahan Petukangan Selatan

3 Lurah Kelurahan Petukangan Utara

4 Lurah Kelurahan Ulujami

5 Lurah Kelurahan Bintaro

Kecamatan Pasar Minggu

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Pasar Minggu

2 Lurah Kelurahan Jatipadang

3 Lurah Kelurahan Ragunan

4 Lurah Kelurahan Cilandak Timur

5 Lurah Kelurahan Kebagusan

Page 36: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

31

No. Kuasa Pengguna Anggaran

6 Lurah Kelurahan Pejaten Barat

7 Lurah Kelurahan Pejaten Timur

Kecamatan Jagakarsa

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Jagakarsa

2 Lurah Kelurahan Ciganjur

3 Lurah Kelurahan Srengseng Sawah

4 Lurah Kelurahan Lenteng Agung

5 . Lurah Kelurahan Tanjung Barat

6 Lurah Kelurahan Cipedak

Kecamatan Mampang Pra atan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Tegal Parang

2 Lurah Kelurahan Mampang Prapatan

3 Lurah Kelurahan Pela Mampang

4 Lurah Kelurahan Kuningan Barat

5 Lurah Kelurahan Bangka

Kecamatan Pancoran

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Pancoran

2 Lurah Kelurahan Duren Tiga

3 Lurah Kelurahan Kalibata

4 Lurah Kelurahan Rawajati

5 Lurah Kelurahan Pengadegan

6 Lurah Kelurahan Cikoko

Page 37: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

32

Kecamatan Kebayoran Baru

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Gandaria Utara

2 Lurah Kelurahan Cipete Utara

3 Lurah Kelurahan Pulo

4 Lurah Kelurahan Petogogan

5 Lurah Kelurahan Melawai

6 Lurah Kelurahan Kramat Pela

7 Lurah Kelurahan Gunung

8 Lurah Kelurahan Selong

9 Lurah Kelurahan Rawa Barat

10 Lurah Kelurahan Senayan

Kecamatan Setia Budi

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Karet Semanggi

2 Lurah Kelurahan Kuningan Timur

3 Lurah Kelurahan Karet Kuningan

4 Lurah Kelurahan Karet

5 Lurah Kelurahan Menteng Atas

6 Lurah Kelurahan Pasar Manggis

7 Lurah Kelurahan Guntur

8 Lurah Kelurahan Setia Budi

Kecamatan Tebet

No. Kuasa Pengguna Anggaran

. 1 Lurah Kelurahan Menteng Dalam

2 Lurah Kelurahan Tebet Barat

3 Lurah Kelurahan Tebet Timur

4 Lurah Kelurahan Kebon Baru

5 Lurah Kelurahan Bukit Duri

Page 38: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

33

No. Kuasa Pengguna Anggaran

6 Lurah Kelurahan Manggarai Selatan

7 Lurah Kelurahan Manggarai

Kecamatan Cilandak

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Lebak Bulus

2 Lurah Kelurahan Pondok Labu

3 Lurah Kelurahan Cilandak Barat

4 Lurah Kelurahan Gandaria Selatan

5 Lurah Kelurahan Cipete Selatan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bagian Umum dan Protokol

2 Kepala Bagian Tata Pemerintahan

3 Kepala Bagian Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup

4 Kepala Bagian Hukum

5 Camat Kecamatan Pasar Rebo

6 Camat Kecamatan Ciracas

7 Camat Kecamatan Cipayung

8 Camat Kecamatan Kramat Jati

9 Camat Kecamatan Makasar

10 Camat Kecamatan Jatinegara

11 Camat Kecamatan Duren Sawit

12 Camat Kecamatan Matraman

13 Camat Kecamatan Pulo Gadung

14 Camat Kecamatan Cakung

Page 39: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

34

Kecamatan Pasar Rebo

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Pekayon

2 Lurah Kelurahan Kalisari

3 Lurah Kelurahan Baru

4 Lurah Kelurahan Cijantung

5 Lurah Kelurahan Gedong

Kecamatan Ciracas

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Cibubur

2 Lurah Kelurahan Rambutan

3 Lurah Kelurahan Kelapa Dua Wetan

4 Lurah Kelurahan Susukan

5 Lurah Kelurahan Ciracas

Kecamatan Cipayun

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Cipayung

2 Lurah Kelurahan Lubang Buaya

3 Lurah Kelurahan Ceger

4 Lurah Kelurahan Bambu Apus

5 Lurah Kelurahan Setu

6 Lurah Kelurahan Cilangkap

7 Lurah Kelurahan Munjul

8 Lurah Kelurahan Pondok Rangon

Kecamatan Kramat Jati

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Tengah

2 Lurah Kelurahan Dukuh

Page 40: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

35

No. Kuasa Pengguna Anggaran

3 Lurah Kelurahan Kramat Jati

4 Lurah Kelurahan Batu Ampar

5 Lurah Kelurahan Bale Kambang ,

6 Lurah Kelurahan Cililitan

7 Lurah Kelurahan Cawang

Kecamatan Makasar

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Cipinang Melayu

2 Lurah Kelurahan Halim Perdana Kusuma

3 Lurah Kelurahan Kebon Pala

4 Lurah Kelurahan Makasar

5 Lurah Kelurahan Pinang Ranti

Kecamatan Jatinegara

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Kampung Melayu

2 Lurah Kelurahan Bidara Cina

3 Lurah Kelurahan Bali Mester

4 Lurah Kelurahan Rawa Bunga

5 Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak

6 Lurah Kelurahan Cipinang Muara

7 Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan

8 Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara

Kecamatan Duren Sawit

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Klender

2 Lurah Kelurahan Pondok Bambu

Page 41: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

36

No. Kuasa Pengguna Anggaran

3 Lurah Kelurahan Duren Sawit

4 Lurah Kelurahan Malaka Sari

5 Lurah Kelurahan Malaka Jaya

6 Lurah Kelurahan Pondok Kopi

7 Lurah Kelurahan Pondok Kelapa

Kecamatan Matraman

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Pisangan Baru

2 Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan

3 Lurah Kelurahan Utan Kayu Utara

4 Lurah Kelurahan Kayu Manis

5 Lurah Kelurahan Palmeriam

6 Lurah Kelurahan Kebon Manggis

Kecamatan Pulo Gadun

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Pisangan Timur

2 Lurah Kelurahan Cipinang

3 Lurah Kelurahan Jatinegara Kaum

4 Lurah Kelurahan Pulo Gadung

5 Lurah Kelurahan Rawamangun

6 Lurah Kelurahan Jati

7 Lurah Kelurahan Kayu Putih

Kecamatan Cakung

No. Kuasa Pengguna Anggaran ,

1 Lurah Kelurahan Jatinegara

2 Lurah Kelurahan Rawa Terate

Page 42: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017kg0031147.pdfa. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/ atau

PROVINSI DKI JAKARTA,

SUMARSONO

37

No. Kuasa Pengguna Anggaran

3 Lurah Kelurahan Penggilingan

4 Lurah Kelurahan Pulo Gebang

5 Lurah Kelurahan Ujung Menteng

6 Lurah Kelurahan Cakung Timur

7 Lurah Kelurahan Cakung Barat

Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Kepala Bagian Tata Pemerintahan

2 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

3 Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan

4 Kepala Bagian Umum dan Protokol

5 Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

6 Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Pulau Panggang

2 Lurah Kelurahan Pulau Kelapa

3 Lurah Kelurahan Pulau Harapan

Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

No. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Lurah Kelurahan Pulau Pari

2 Lurah Kelurahan Pulau Tidung

3 Lurah Kelurahan Pulau Untung Jawa