GUBERNUR BENGKULUbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/...Menteri Perhubungan Nomor : KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan

GUBERNUR BENGKULUPERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN2Ol5TENTANG

TARIF DASAR ANGKUTAN PET{YEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELASEKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/ BESAR, BARANG/ HETTAN DAN

BARANG CURAH LINTAS BENGKULU_KAHYAPU PULAU ENGGANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya peningkatan biaya pemeliharaan,biaya operasional dan harga suku cadang yang semakintinggi, maka Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpangkelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar,barang/ hewan dan barang curah lintas Bengkulu-KahyapuPulau Enggano perlu diubah dan disesuaikan denganperkembangan keadaan saat ini;

b. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b KeputusanMenteri Perhubungan Nomor : KM. 58 Tahun 2003 tentangMekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan TarifAngkutan Penyeberangal, mengamanatkan Gubernuruntuk menetapkan tarif kelas ekonomi angkutanpenyeberangan antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi;

c. bahwa berdasarkaa pertimbangan sebagaimana huruf adan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulutentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan untukpenumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alatberat/besar, barang/ hewan dan barang curah lintasBengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang DanaPertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor L37,Tambahan kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 2720);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentangPembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2OO8 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 20O8 Nomor 64 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan kmbaral Negara Republik IndonesiaNomor 5234);

-2-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587); sebgaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahal LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentangberlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 danPelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,Tambahan l,embaran Negara Republik IndonesiaNomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2854);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah beberapa kali dan terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 31O);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2014 tentangHarga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak TertentuUntuk Konsumen Pengguna Tertentu;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi PerhitunganTarif Angkutan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DASARANGKUTAN PEI\TYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELASEKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR,BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU-KAHYAPU PUI,AU ENGGANO.

-3-

BAB IKetentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggurraan Pemerintah Daerah.3. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.4. Dinas adalah Dinas Perhubungan komunikasi dan

Informatika Provinsi Bengkulu.5. Penyeberangan adalah menghubungkan dua titik jalan yang

terputus yang dipisahkan oleh sungai, danau, selat danlaut;

6. Tarif adalah Jasa angkutan penyeberangan Bengkulu -Kahyapu Pulau Enggano untuk Penumpang, kendaraan,Alat-alat berat/ besar, Baralg/hewan dan Barang cuarahLintas Bengkulu - Pulau Enggano.

BAB IITARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 2

Besarnya tarif jasa angkutan penyeberangan untukpenumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besardan barung/hewan adalah sebagaimana tercantum dalamlampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif dasar angkutan penyeberangan untuk kendaraandibedakan dalam beberapa golongan yaitu :

a. Golongan Ib. Golongan II

c. Golongan III

d. Golongan IV

e. Golongan V

SepedaKendaraan Bermotor roda dua (sepedamotor)Kendaraan roda tiga (Bemo, bajaj dansejenisnya).Jeep, Sedan, Mini Cab, Mini Bus, Mikrolet,Cambi Ation Wagon dan Sejenisnya.Bus, Truck/ucad, Truck-truck tanki ukuranpanjang sampai dengan 5 (lima) meter dansejenisnya.Bus, Truck/ucad, Truck-truck tanki ukuranpanjang lebih dari 5 (lima) Meter dansejenisnya.Truck, Tronton / truck tanki ukuran besardan sejenisnya yang yang memiliki (tiga) asRoda dengan jumlah 10 (sepuluh) roda ataulebih dan alat-alat berat roda karetAlat - alat roda besar dengan berat sampaidengaa 12 (dua belas) ton.

f. Golongan VI

g. Golongan MI

h. Golongan VIII

-4-

Pasal 4

Pengemudi/kernet dibebaskan/tidak dikenakan tarifpenumpang dengan ketentuan untuk golongan III sebanyak I(satu) orang, golongan IV, V dan VI sebanyak 2 (dua) orangsedangkan untuk golongan I dan II dikenakan tarifpenumpang.

Pasal 5(1) Tarif dasar Angkutan Penyeberangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk iuran wajib danapertanggungan kecelakaan penumpang dari PT. JasaRaharja (Persero) dan belum termasuk Retribusi JasaKepelabuhan.

(2) Iuran Wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpangdan retrebusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 6Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, PeraturanGubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2013 Tentang TarifDasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang KelasEkonomi, Kendaraal, Alat-Alat Berat/Besar, Barang/Hewandan Barang Curah Lintas Bengkulu - Kahyapu Pulau Enggano(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 21),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang dapat mengetalruinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini denganPenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulupada tanggal 30 Januari 2015GUBERNUR BENGKULU,

ttd.H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di BengkuluPada tanggal 02 Februari 2014Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 5

""':*ffff35Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1001

LAMPIRANPERATURAN GUBERNUR BENGKULUNOMOR 5 TAHUN 2015TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PEI{YEBERANGAN UNTUK PENUMPANGKELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/ BESAR,BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU KAHYAPUPULAU ENGGANO

Catatan : Tarif sudah termasuk Premi Asuransi

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM,

trlMllr.

M. IKHWAN. SH.. MHPembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1001

NO JENIS SATUAN TARIF DASAR(Dalam Rupiah)

A

C

PENUMPANGKelas Ekonomi- Dewasa- Anak

KENDARAANGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan VGolongan VIGolongan VIIGolongan MII

BARANG

OrangOrang

UnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnit

Ton/m3

59.00036.000

47.900113.200390.700

1.374.2301.942.5252.544.9004.492.9005.392.900

49.600