p GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI dASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan biaya pelayanan serta kemampuan masyarakat perlu adanya pengaturan tentang biaya yang dikenakan kepada masyarakat terhadap jasa pelayanan yang diberikan; c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015, tidak dapat lagi mengakomodir beberapa perkembangan terkait penyesuaian atas objek Retribusi Jasa Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga harus diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
p
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGNOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI dASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatanyang penting guna mendanai penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan daerah untukmemantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, danbertanggung jawab;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat yang sejalan dengan kebutuhan biayapelayanan serta kemampuan masyarakat perlu adanyapengaturan tentang biaya yang dikenakan kepadamasyarakat terhadap jasa pelayanan yang diberikan;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015, tidak dapatlagi mengakomodir beberapa perkembangan terkaitpenyesuaian atas objek Retribusi Jasa Umum diLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung sehingga harus diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi JasaUmum;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentangPembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara republikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan BangkaBelitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium yangselanjutnya disebut Balai Laboratorium adalah BalaiLaboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.
9. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Hygiene yangselanjutnya disebut Balai Hygiene adalah Balai HygienePerusahaan dan Kesehatan Kerja pada Dinas TenagaKerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KepulauanBangka Belitung.
12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Daerah adalah Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha,maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiPerseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, PerseroanLainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan UsahaMilik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasisosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, danbentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusiadalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atasJasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati olehorang pribadi atau Badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikanoleh Pemeritah Daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanankesehatan yang diberikan kepada seseorang dalamrangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatifkesehatan.
18. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah segalakegiatan pelayanan laboratorium kesehatan yangdiberikan kepada seseorang dalam rangka menegakkandiagnosis, dan atau pelayanan pemeriksaanlaboratorium kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Hygiene kesehatan perusahaan kesehatankerja yang selanjutnya disebut Hyperkes adalah segalakegiatan pelayanan laboratorium kesehatan yangdiberikan kepada seseorang dalam rangka menegakkandiagnosis, dan atau pelayanan laboratorium kesehatanlainnya.
-4
20. Peta adalah suatu gambaran kewilayahan tentanginformasi Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah IzinUsaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) KemajuanTambang dan Rencana Tambang pada bidang datardengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi.
21. Pelayanan pencetakan peta adalah Jasa pelayananpencetakan peta WP, WIUP, IUP, IPR, kemajuantambang dan rencana tambang oleh Pemerintah Daerah.
22. Pelayanan Pendidikan adalah segala pelayananpendidikan yang diberikan kepada seseorang dalamrangka proses pengubahan sikap dan tatalakuseseorang atau kelompok orang dalam usahamendewasakan manusia melalui upaya pendidikan danpelatihan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yangmenurut peraturan perundang-undangan retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentuyang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusiuntuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dariPemerintah Daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulaidari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi,penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampaikepada kegiatan penagihan retribusi kepada WajibRetribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SSRD adalah bukti pembayaran ataupenyetoran retribusi yang dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengancara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaranyang ditunjuk oleh gubernur.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yangmenentukan besarnya jumlah pokok retribusi yangterutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yangselanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapanretribusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusilebih besar daripada retribusi yang terutang atauseharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihanretribusi dan atau sanksi administrasi berupa bungadan/atau denda.
30. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung.
-5-
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yangdilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerahdan/atau untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerahadalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehpenyidik untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.
BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2
Retribusi Jasa Umum terdiri dari 3 jenis:a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; danc. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
Pasal 3
Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Bagian KesatuNama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 4
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungutRetribusi sebagai pembayaran atas Jasa pelayanan kesehatanpada:a. Balai Laboratorium Kesehatan; danb. Balai Hyperkes.
Pasal 5
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanankesehatan yang disediakan atau diberikan di BalaiLaboratorium Kesehatan dan Balai Hyperkes ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukanoleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
-6-
Pasal 6
(1) Jenis pelayanan adalah pelayanan PemeriksaanLaboratorium Kesehatan dan pelayanan pemeriksaankesehatan.
(2) Jenis pelayanan kesehatan pada Balai LaboratoriumKesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pemeriksaan hematologi;b. pemeriksaan kimia klinik;c. pemeriksaan immunologi;d. pemeriksaan mikrobiologi;e. pemeriksaan mikrobiologi udara;f. pemeriksaan uji kesehatan;g. pemeriksaan bakteriologi makanan, minuman dan air;h. pemeriksaan kimia lingkungan;i. pemeriksaan toksikologi;j. pengambilan sampel; dank. pemeriksaan biomolekuler.
(3) Jenis pelayanan kesehatan pada Balai Hyperkessebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pemeriksaan fisik kesehatan umum;b. pemeriksaan laboratorium;c. pemeriksaan visus mata;d. pemeriksaan laboratorium kimia dasar (paket);e. pemeriksaan kadar cholinesterase (kualitatif)f. pemeriksaan serologig. pemeriksaan audiometri;h. pemeriksaan spirometri; dani. uji kelelahan kerja.
Pasal 7
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yangmendapat pelayanan kesehatan di Balai LaboratoriumKesehatan dan Balai Hyperkes.
Bagian KeduaCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 8
Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan klasifikasi, jenisdan kuantitas pelayanan, sarana, dan prasarana yangdigunakan.
Pasal 9
(1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkanpada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraanpemberian pelayanan kesehatan denganmempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspekkeadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanantersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasukbiaya investasi prasarana, biaya operasional, danpemeliharaan serta jasa pelayanan.
-7-
(3) Dalam hal keadaan darurat, musibah, bencana alam danpenyebaran wabah penyakit yang melanda daerah,Gubernur dapat membebaskan segala pemungutan ataspelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
(4) Pengenaan tarif Retribusi pada kegiatan yangdiselenggarakan secara nasional maka besarnya tarifRetribusi sesuai dengan yang telah ditetapkan secaranasional.
Bagian KetigaStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 10
(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenispelayanan kesehatan yang diberikan.
(2) Tarif Retribusi disusun berdasarkan jenis pelayanan yangdiberikan.
(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuanpelayanan/jasa.
(4) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (3) tercermin dalam tarif retribusi sebagai berikut:a. Jasa sarana; danb. Jasa pelayanan.
(5) Pola tarif Retribusi dihitung berdasarkan pedoman polatarif yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yangberlaku.
(6) Tarif dan tata cara pelayanan kesehatan peserta BPJS,Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek dan Badan PenjaminKesehatan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 11
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pada BalaiLaboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalamLampiran I Peraturan Daerah ini.
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pada Balai Hyperkessebagaimana tercantum dalam Lampiran II PeraturanDaerah ini.
(3) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga danperkembangan perekonomian.
Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatandiberikan yaitu pada Balai Laboratorium Kesehatan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung dan Balai Hyperkes ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.
BAB IV
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
Bagian KesatuNama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 13
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Petadipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Jasa pelayananpencetakan peta.
Pasal 14
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan peta yangdibuat oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari:a. Peta informasi Wilayah Pertambangan (WP);b. Peta wilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP);c. Peta Izin Usaha pertambangan (IUP);d. Peta Izin pertambangan rakyat (IPR);e. Peta kemajuan Tambang; danf. Peta Rencana Tambang.
(2) Pencetakan peta disediakan dengan ukuran kertas:a. AO;
b. Al
c. A2
d. A3 dan
e. A4/F4.
Pasal 15
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan/menikmati pelayanan pencetakan peta yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Bagian KeduaCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 16
Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya CetakPeta diukur berdasarkan jumlah lembar peta yang dicetakdan/atau ukuran kertas yang digunakan dalam pemberianlayanan pencetakan peta.
Pasal 17
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusididasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah denganmemperhatikan biaya penyediaan Jasa, informasipertambangan dan efektifitas pengendalian atas pelayananpencetakan peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilanprinsip nilai dan kepastian hukum.
-9-
Bagian KetigaStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian BiayaCetak Peta berdasarkan Jasa pelayanan percetakan petasesuai dengan jumlah lembar peta yang dicetak dan/atauukuran kertas yang digunakan sebagaimana tercantumdalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
(2) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga danperkembangan perekonomian.
Bagian KeempatWilayah Pemungutan dan Masa Retribusi
Pasal 19
(1) Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanandiberikan.
(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipungut oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pasal 20
Masa retribusi ditetapkan sejak diterbitkan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.
BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
Bagian KesatuNama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 21
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungutRetribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 22
Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikandan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 23
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
Bagian KeduaCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
-10
Pasal 24
Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayananpendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah.
Pasal 25
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusididasarkan pada biaya penyelenggaraan pendidikan danpelatihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan danefektifitas pengendalian atas penyelenggaraan pendidikan danpelatihan tersebut.
Bagian KetigaStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PelayananPendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVPeraturan Daerah ini.
(2) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga danperkembangan perekonomian.
Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayananpenyelenggaraan pendidikan.
BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 28
(1) Retribusi menjadi terhutang terhitung pada saat WajibRetribusi memperoleh Jasa pelayanan.
(2) Jumlah Retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.
(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartulangganan.
Pasal 29
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang sebagaimanadimaksud dalam pasal 24 dilakukan pada tempatpembayaran yang telah ditetapkan oleh PemerintahDaerah.
-11-
(2) Seluruh hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerahsecara bruto.
Pasal 30
(1) Wajib Retribusi harus membayar seluruh Retribusi yangterhutang secara tunai/lunas paling lambat pada saatjatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelahmemenuhi persyaratan yang ditentukan dapatmemberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untukmengangsur atau menunda pembayaran Retribusi yangterhutang dengan dikenakan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan.
Pasal 31
Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaranRetribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32
(1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administratifberupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dariRetribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayaratau ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkanoleh pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII
PENAGIHAN
Pasal 33
(1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran denganmengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnyayang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaanpenagihan.
(2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegurandisampaikan.
(2) Gubernur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejakditerimanya permohonan pengembalian >kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pengembalian dianggapdikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangkawaktu 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi,kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkanuntuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkanya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusidilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernurmemberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihanpembayaran Retribusi.
—>
(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihanpembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BABX
KEBERATAN
Pasal 35
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanyakepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecualijika Wajib Retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itudi luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksudpada ayat (3) adalah suatu keadaan di luar kehendak ataukekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayarRetribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 36
(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulansejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikeputusan atas keberatan yang diajukan denganmenerbitkan surat keputusan keberatan.
(2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.
v
13-
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat dan gubernur tidak memberi suatukeputusan, maka keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan seluruhnya.
BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 37
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadikedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahunterhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jikaWajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidangRetribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh jika:a. ditertibkan surat teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal ditertibkan surat teguran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihandihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusidengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang Retribusi dan belum melunasinya kepadaPemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapatdiketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehWajib Retribusi.
BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 38
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusidiberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan Retribusi.
(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentifsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
-14
BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 39
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karenahak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsadapat dihapuskan.
(2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutangRetribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudahkedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dandokumen lain yang berhubungan dengan objekretribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atauruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuanguna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaanRetribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 41
(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah inidilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur denganPeraturan Gubernur.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 42
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkunganpemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- 15-
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkunganpemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang Retribusi agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana Retribusi;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orangpribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidanadi bidang Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaandengan tindak pidana di bidang Retribusi;
e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barangbukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidangRetribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitasorang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan keuangan daerah diancam pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dendapaling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutangyang tidak atau kurang dibayar.
16-
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpenerimaan negara.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 2 Seri C);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinangpada tanggal ^% St(%ffl]CK
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA-^ELITUNG,
Diundangkan di Pangkalpinangpada tanggal 1% Qffrttfcr Ttifr
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
GAWANDI
OSMAN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2017 NOMOR i SERlC
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR(0/2017
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PADA LABORATORIUM KESEHATAN
NO JENIS PEMERIKSAAN METODE PEMERIKSAAN TARIF
I HEMATOLOGI
0 Darah lengkap (1 sd 9) 50.000
1. Hemaglobin Westerngreen
2. LED Westerngreen
3. Hitung Jenis Hematologi Analyzer
4. Eritrosit Hematologi Analyzer
5. Trombosit Hematologi Analyzer
6. Hematokrit Hematologi Analyzer
7. MCV Hematologi Analyzer
8. MCH Hematologi Analyzer
9. MCHC Hematologi Analyzer
> Waktu Perdarahan Timer 10.000
> Waktu Pembekuan Timer 10.000
> Rumple Leed Tourniquet 8.000
> RH Faktor Aglutinasi 10.000
> Gol Darah Aglutinasi 15.000
II KIMIA KLINIK
A DARAH
0 FUNGSI HATI
-Bilirubin Total Semi auto chemistry 17.500
-Bilirubin Indirect Semi auto chemistry 17.500
-Bilirubin Direct Semi auto chemistry 17.500
-Albumin Semi auto chemistry 15.000
-Globulin Semi auto chemistry 15.000
-SGOT/AST Semi auto chemistry 20.000
-SGPT/ALT Semi auto chemistry 20.000
-Alkali phosphatase Semi auto chemistry 20.000
-Gamma GT Semi auto chemistry 25.000
-Cholinesterase Semi auto chemistry 35.000
0 PROTIL LIPID
-Cholesterol Total Semi auto chemistry 25.000
-HDL Cholesterol Semi auto chemistry 22.500
-LDL Cholesterol Semi auto chemistry 22.500
-Triglycerida Semi auto chemistry 25.000
0 FUNGSI GINJAL Spectrofotometer
-Ureum Semi auto chemistry 17.000
-Uric Acid Semi auto chemistry 17.000
-Creatinen Semi auto chemistry 17.000
0 FUNGSI JANTUNG
-CPK Spectrofotometer 55.000
-CK-MB Spectrofotometer 70.000
t nu Spectrofotometer 40.000-LDH
0 FUNGSI METABOLISME
KARBOHIDRAT
-Gula Darah Sewaktu Spectrofotometer 12.500
-Gula Darah Puasa Spectrofotometer 12.500
-Gula Darah Puasa dan 2 Jam Spectrofotometer 12.500