GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Sistem Rujukan Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang
28
Embed
GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG · GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM RUJUKAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016
tentang Upaya Kesehatan perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Timur tentang Sistem Rujukan Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional;
- 3 -
14. Peraturan
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/
Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan
Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan
Informasinya;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/
VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis
Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/Per/
III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/
PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Bidan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/
PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Fasilitas Kesehatan Perorangan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 43);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri
- 4 -
D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 55);
26. Peraturan
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 56);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM RUJUKAN
KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan di bidang
kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi pada urusan
pemerintahan di bidang kesehatan pada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa
Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota selain Dinas Kesehatan yang
berhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat.
- 5 -
9. Unit Kerja Lain adalah bagian dari institusi kesehatan
yang tidak memberikan layanan langsung pada pasien
dan berfunsgi sebagai faktor pendukung.
10. Upaya
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan
masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya
disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan
akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan.
12. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung
jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-
kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik
secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana,
rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan
operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan
dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
13. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan
tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal
balik baik vertikal maupun horizontal.
14. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk,
fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien
setelah memberikan pelayanan sesuai dengan
kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur
yang ditetapkan.
15. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas fasilitas
kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis
dan penunjang.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- 6 -
17. Fasilitas kesehatan adalah tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,
baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat.
18. Pelayanan
18. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah
penyakit, mendiagnosis dan mengobati penyakit,
memantau perkembangan penyakit, mencegah
kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
19. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang
membutuhkan tindakan medis segera guna
menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih
lanjut.
20. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
21. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang
dan jenis penyakit.
22. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang
memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau
satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu,
golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan
lainnya.
23. Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakitumum yang
mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan
kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar yang
hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga)
untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam
rangka menjamin upaya kesehatan perorangan.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya
disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan Perorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif
- 7 -
dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
25. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau
spesialistik.
26. Fasilitas
26. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya
disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat non spesialistik (primer) meliputi rawat jalan