GUBERNUR JAWA TIMUR - Perpustakaan BAPPENASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/101997... · ijinkan saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada . Laporan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009 1

GUBERNUR JAWA TIMUR

NOTA PERTANGGUNGJAWABAN

GUBERNUR JAWA TIMUR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

MENGENAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

KEPADA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, Mei 2010

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera, Yth. Sdr. Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur; Sdr. Segenap Anggota Komisi dan Fraksi DPRD Provinsi

Jawa Timur;


Sdr. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta;

Sdr. Hadirin dan Undangan, yang berbahagia.

Mengawali sambutan saya pada agenda sidang

paripurna hari ini, marilah sejenak kita panjatkan rasa puji

syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat ALLAH SWT. Karena

atas berkat limpahan rachmat, hidayah serta karunia-NYA

semata, pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan

serta kesehatan lahir dan bathin. Sehingga dapat menghadiri

agenda sidang paripurna mengenai pertanggungjawaban kami

atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Timur Tahun

Anggaran 2009 kepada DPRD.

Semoga TUHAN YANG MAHA KUASA senantiasa

memberikan ridlo’NYA kepada kita sekalian, sehingga kita

semua dapat mengikuti seluruh rangkaian agenda sidang

paripurna ini dari awal hingga purna nanti.

Sebelum saya menyampaikan nota

pertanggungjawaban tahun anggaran 2009, terlebih dahulu

ijinkan saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada


segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, yang telah berkenan

hadir dalam sidang paripurna hari ini sehingga memenuhi

jumlah quorum yang ditentukan.

Kehadiran Anggota Dewan dalam sidang paripurna

penyampaian pertanggungjawaban kami kepada DPRD,

tentunya sangat penting. Selain untuk memenuhi kewajiban

Kepala Daerah kepada DPRD, adalah juga untuk memberikan

kejelasan bahwa sidang paripurna ini dapat berlanjut hingga

tahapan akhir pendapat akhir fraksi-fraksi, yang kami harapkan

“Dapat Menerima” laporan pertanggungjawaban kami secara

keseluruhan.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, secara khusus saya

perlu menyampaikan ucapan “SELAMAT” kepada segenap

Anggota Dewan Yang Terhormat, yang telah terpilih dan

dilantik menjadi wakil rakyat untuk periode masa kerja tahun

2009-2014.


Masyarakat tentunya sangat berharap bahwa

pelantikan wakil rakyat ini bukanlah sekedar seremonial belaka,

untuk membuktikan bahwa demokrasi telah berjalan dengan

baik.

Akan Tetapi, lebih jauh dari itu masyarakat sangat

menaruh harapan besar kepada seluruh Anggota Dewan yang

terpilih, agar dapat lebih memaknai amanat kepercayaan yang

diberikan oleh rakyat, sekaligus dapat menampung serta

mewujudkan berbagai aspirasi yang berkembang di

masyarakat.

Selain itu, keberadaan DPRD diharapkan dapat menjadi

jembatan utama aspirasi masyarakat antara eksekutif dengan

legislatif. Sehingga fenomena yang berkembang dan

permasalahan aktual dan krusial di masyarakat, cepat teratasi

dengan tuntas serta membawa hasil perubahan positif yang

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Disisi lain, pihak pemerintah daerah juga berharap

banyak terhadap eksistensi DPRD selaku legislatif, agar dalam


penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama lima

tahun masa bakti kedepan dapat menjalankan peran dan

fungsinya sebaik mungkin.

Baik itu sebagai mitra kesejajaran dan mitra kerja

eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

maupun dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan

anggaran sesuai dengan aturan perundangan maupun harapan

masyarakat.

Selanjutnya, kami juga berharap agar dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah selama lima

tahun masa bakti kedepan, Pemerintah Daerah Provinsi

mendapatkan dukungan penuh dari segenap Anggota Dewan

Yang Terhormat. Khususnya terhadap kebijakan-kebijakan pro

rakyat untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan

masyarakat, dan mengentas kemiskinan di Jawa Timur.

Nuansa tersebut, tentunya memiliki keberpihakan

kepada masyarakat untuk tetap teguh komitmen terhadap

nasib rakyat maupun kepada pemerintah daerah, dalam hal


mengaktualisasikan persoalan-persoalan krusial dan kinerja

kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya yang

berdampak meluas, sehingga dapat membawa perubahan

positif terhadap kinerja social dan ekonomi masyarakat Jawa

Timur secara keseluruhan.

Kami sangat memahami bahwa untuk dapat

mewujudkan visi dan misi kami lima tahun kedepan, tentunya

sangatlah memerlukan dukungan semua pihak, baik pelaku-

pelaku pembangunan maupun semua unsur dan elemen

masyarakat yang terlibat secara langsung dalam aktivitas

perekonomian daerah.

Oleh karena itu, kita perlu untuk tetap menjaga

harmonisasi kehidupan pada setiap tingkat sosial di

masyarakat, karena dengan terjaganya stabilitas harmonisasi

kehidupan sosial masyarakat, akan dapat memperkuat dan

mendorong mobilisasi serta mempercepat tujuan dan sasaran

pembangunan daerah secara adil, merata dan menyeluruh.


Kita semua tentu sangat berharap, agar suasana

harmoni dalam hubungan kerjasama antara eksekutif, legislatif

dan seluruh stakeholder untuk masa waktu lima tahun

kedepan, dapat berjalan seiring, seirama, terpadu, sinergis dan

menyeluruh, sehingga menghasilkan kinerja yang optimal

dalam mewujudkan apa yang kita inginkan bersama dalam

jangka menengah mendatang.

Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang

Terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini pula, ijinkan kami

selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada seluruh

masyarakat Jawa Timur, yang telah memberikan kepercayaan

penuh kepada kami untuk memimpin Jawa Timur periode

tahun 2009-2014.


Kepercayaan besar dari rakyat ini tidak lain adalah

merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan sekaligus

penganugerahan derajat yang tinggi dari masyarakat Jawa

Timur kepada kami. Penghargaan, penghormatan dan

penganugerahan ini, tidak lain adalah merupakan amanah dari

ALLAH SWT. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sudah

sepatutnya kami mengucap puji syukur “ALHAMDULILLAH”

yang sedalam-dalamnya kepada ALLAH SWT.

Kami sangat memahami bahwa entitas kepercayaan

rakyat, selain mengemban amanat yang membawa misi aspirasi

masyarakat dan beban tugas untuk menyelenggarakan tugas

pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya, adalah juga

mengandung makna bahwa kami harus dapat mewujudkan

kepercayaan kembali kepada masyarakat dalam bentuk proses

pemberdayaan yang dinamis dan berkelanjutan menuju

kesejahteraan.

Memahami besarnya kepercayaan rakyat untuk

memilih kami sebagai Kepala Daerah lima tahun kedepan, tentu


saja kami akan selalu menjaga dan memelihara amanah ini

dengan sebaik-baiknya.

Insyaallah, dengan didukung oleh semua lapisan

masyarakat, kami akan dapat mewujudkan kehendak

masyarakat Jawa Timur untuk memberikan pelayanan umum

yang optimal serta mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kesempatan ini pula, perlu kami sampaikan

kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, bahwa

laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2009 ini adalah

merupakan laporan pertanggungjawaban yang pertama dari

keseluruhan lima tahun masa jabatan kami tahun 2009-2014.

Belajar dari pengalaman kewajiban pelaporan Kepala

Daerah kepada DPRD tahun-tahun sebelumnya, serta mengikuti

perkembangan kondisi reformasi birokrasi, walaupun secara

keseluruhan laporan terdahulu telah dapat diterima oleh

Segenap Anggota Dewan, akan tetapi kami masih merasa


bahwa laporan tersebut belum memenuhi harapan Segenap

Anggota Dewan Yang Terhormat.

Beberapa catatan rekomendasi yang diberikan legislatif

kepada eksekutif pada laporan-laporan sebelumnya, hal ini

menunjukkan bahwa masih perlu adanya pembenahan dan

perbaikan, khususnya dalam substansi muatan LKPJ yang kami

laporkan.

Oleh karena itu, agar muatan laporan

pertanggungjawaban kami kedepan semakin lebih baik dan

memiliki muatan sesuai yang diharapkan serta lebih

berkualitas, kami telah berinisiatif untuk melakukan kerjasama

melalui kegiatan asistensi atau pendampingan dengan BPKP

Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan semata-mata

untuk memperbaiki kinerja sistem pelaporan kami kepada

DPRD.

Harapan kami, semoga dengan pendampingan ini

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan

bimbingan, arahan serta masukan-masukan yang sifatnya


progresif dan bermanfaat sesuai yang kita harapkan, sehingga

kewajiban laporan kami kepada DPRD semakin memenuhi

harapan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat.


Terhormat,

Tentu saja, kami sangat memahami bahwa sebagai

seorang Kepala Daerah dalam wilayah yang cukup luas seperti

Jawa Timur, memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dan

strategis dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan

bangsa Indonesia.

Sebagai seorang Kepala Daerah tentunya kami memiliki

beberapa tugas dan wewenang utama yang sangat penting

sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu

mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah dengan

menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


Kewajiban tersebut yaitu memberikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD,

seperti yang kami sampaikan saat ini.

Selain itu, penyampaian pertanggungjawaban ini juga

merupakan amanat Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal: 17 Ayat

1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah

kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dengan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban

Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa kami sebagai

Gubernur telah berupaya sebaik mungkin untuk dapat

menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, sesuai dengan azas umum penyelenggaraan

pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib


penyelenggaraan negara, asas keterbukaan serta asas

akuntabilitas.

Laporan pertanggungjawaban ini, merupakan wujud

kinerja tahapan tahun pertama yang sekaligus penjabaran dari

seluruh implementasi lima tahun tahapan yang ditetapkan

dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2009.

Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa laporan ini

secara yuridis merupakan wujud kinerja atas implementasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tertuang didalam

Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Nomor:

188/4/NK/013/2009 dan Nomor: 160/05/NK/060/2009 Tanggal

16 Juli 2009 Agustus 2009 tentang Kebijakan Umum Perubahan

APBD (KUA) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 serta

Nomor 188/5/NK/013/2009 dan 160/06/NK/060/2009 Tanggal

16 Juli 2009 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009.


Secara legalitas, laporan ini merupakan implementasi

daripada kebijakan perencanaan dan penganggaran

pembangunan daerah yang secara teknis operasional

merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tanggal 29 Desember 2008

tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 serta

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2009

tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2009.

Ketentuan perencanaan dan penganggaran untuk

tahun anggaran 2009 tersebut, secara keseluruhan ditetapkan

dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 10

September 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2009.


Terhormat,


Dengan berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2009 serta memperhatikan kondisi permasalahan

maupun kebutuhan masyarakat, Tema Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

adalah “Memperkokoh Sendi-Sendi Kesejahteraan Masyarakat

dan Peningkatan Upaya Penanganan Kemiskinan”.

Melalui tema tersebut, Pembangunan Jawa Timur

Tahun 2009 ditetapkan dengan koridor 7 Agenda

Pembangunan yang diprioritaskan untuk Meningkatkan

Pelayanan Dasar Masyarakat, Memperkuat Kualitas

Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan

Pertanian, Infrastruktur Dasar dan Energi serta Pemantapan

Reformasi Birokrasi di Bidang Kelembagaan dan Kebijakan

Publik.

Adapun, strategi pembangunan Jawa Timur Tahun

2009 dioperasionalkan melalui Dual Track Strategy yang

memfokuskan pada Optimalisasi Pelayanan Sosial Dasar dan

Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi.


Fokus strategi tersebut, didukung oleh 4 (empat) pilar

utama yaitu Reformasi Birokrasi, Pembangunan Infrastruktur,

Pembenahan Kebijakan Publik dan Regulasi serta Alternatif

Sumber-sumber Pembiayan Pembangunan.

Strategi ganda dengan 4 pilar utama dimaksud,

merupakan wujud implementasi satu tahapan dari Visi

“Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan Berakhlak dalam

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang

diimplementasikan melalui Misi “Mewujudkan Makmur

Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Selain itu, strategi ganda dalam rangka mewujudkan

visi dan misi tersebut, memberikan kontribusi terhadap 4

(empat) strategi pokok pembangunan yang meliputi antara lain

Pertama, Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat

yang mengedepankan partisipasi rakyat dalam merencanakan,

melaksanakan dan mengawasi program pembangunan yang

menyangkut hajat hidup mereka sendiri. Kedua, Keberpihakan

kepada masyarakat miskin. Ketiga, Pengarusutamaan gender.


Keempat, Keseimbangan pemerataan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agroindustri

atau agrobisnis.

Empat strategi pokok tersebut, selanjutnya kami

realisasikan melalui 9 (Sembilan) Agenda Utama Pembangunan,

yang hasilnya kami aplikasikan kedalam 18 Prioritas Program

Pembangunan, yaitu meliputi:

1. Agenda Meningkatkan Lapangan Kerja dan Kualitas

Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, terutama Bagi

Masyarakat Miskin.

Agenda ini diimplementasikan melalui Program

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan

Pendidikan dan Program Peningkatan Aksesibilitas dan

Kualitas Pelayanan Kesehatan.

2. Agenda Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan

Efekvifitas Penanggulangan Kemiskinan, Memberdayakan

Ekonomi Rakyat, terutama Wong Cilik dan Meningkatkan

Kesejahteraan Sosial Rakyat.


Agenda ini kami implementasikan kedalam Program

Perluasanan Lapangan Kerja. Program Peningkatan

Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, dan Program

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat.

3. Agenda Meningkatkan Percepatan Pemerataan dan

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan

Berkelanjutan, terutama melalui Pengembangan

Agroindustri/Agrobisnis, serta Pembangunan dan

Perbaikan Infrastruktur, terutama Pertanian dan

Pedesaan.

Agenda ini dilaksanakan melalui Program Revitalisasi

Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis.

Program Pemberdayaan Koperasi UMKM. Program

Peningkatan Investasi, ekspor Non Migas dan Pariwisata.

Program Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur.

Dan, Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Infrastruktur.


4. Agenda Memelihara Kualitas dan Fungsi Lingkungan

Hidup, serta Meningkatkan Perbaikan Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang.

Agenda ini diimplementasikan melalui Program

Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta

Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penataan

Ruang.

5. Agenda Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi dan

Meningkatkan Pelayanan Publik.

Agenda ini dilaksanakan melalui Program Percepatan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan

Pelayanan Publik.

6. Agenda Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial demi

Terjaganya Harmonisasi Sosial.

Agenda ini kami implementasikan melalui Program

Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya

Harmonisasi Sosial.


7. Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Peran

Perempuan, serta Terjaminnya Kesetaraan Gender dan

Meningkatkan Peran Pemuda serta Mengembangkan dan

Memasyarakatan Olahraga.

Agenda ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan

Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua

Bidang dan Terjaminnya Keseteraan Gender. Program

Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga.

8. Agenda Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban,

Supremasi Hukum dan Penghormatan Hak Asasi Manusia.

Agenda ini dimplementasikan melalui Program

Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Program Peningkatan Keamanan dan

Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas.

9. Agenda Mewujudkan Percepatan Penanganan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas

LAPINDO.


Agenda ini dilaksanakan melalui Program Percepatan

Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi

Dampak Lumpur Panas Lapindo.

Dari 9 (Sembilan) agenda utama yang diaplikasikan

kedalam 18 prioritas program dan arah kebijakan umum

tersebut, secara keseluruhan hasilnya telah memberikan

kontribusi terhadap kinerja makro 5 (lima) Indicator Kinerja

Utama, dengan hasil kinerja tahun 2009 sebagai berikut :

1) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,08 persen

2) Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk

Jawa Timur sebesar 16,68 persen

3) Prosentase Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,01 persen

4) Indeks Disparitas Wilayah sebesar 116,02

5) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,98.

Adapun, uraian lengkap mengenai indikator kinerja utama

secara garis besar, akan kami sampaikan pada halaman

berikutnya.


Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa dalam

laporan keterangan pertanggungjawaban saya tahun 2009 ini,

memang tidak terlepas dari dukungan kontribusi kinerja

Penjabat Gubernur Sementara, yang bekerja sejak bulan

Agustus 2008 sampai dengan awal bulan Pebruari 2009.

Sehingga, hasilnya dapat menjadi nilai tambah sekaligus

menjadi landasan mobilisasi kinerja kami di tahun 2009.


Terhormat,

Pada kesempatan ini sekali lagi perlu kami sampaikan,

bahwa penyampaian laporan nota pertanggungjawaban kami

ini adalah untuk memenuhi prinsip kepatuhan dan ketaatan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2007, yang menekankan laporan pertanggungjawaban

agar disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.


Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan

tersebut, maka data keuangan yang disajikan dalam laporan ini

adalah berdasarkan laporan keuangan tahun 2009 yang belum

diperiksa atau belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).

Hal ini mohon dapatnya dipahami oleh Segenap

Anggota Dewan Yang Terhormat, mengingat untuk dapat

menyampaikan laporan yang “Audited”, kami harus menunggu

hasil akhir pemeriksaan BPK yang disertai dengan opini pada

bulan Juni 2010 mendatang, tentunya hal ini melebihi masa

waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 17 Ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, kami

akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan

sistimatika per bab yang terdiri dari Bab I mengenai

Pendahuluan. Bab II mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah.

Bab III mengenai Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Daerah. Bab IV mengenai Penyelenggaraan Urusan


Pemerintahan Daerah. BAb V mengenai Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan. Bab VI mengenai Penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan serta Bab VII Penutup.

Laporan tersebut, selengkapnya kami sampaikan

kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat secara

bersamaan dalam bentuk “LAMPIRAN”. Adapun Nota

Pengantar Pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini, agar

tidak terkesan terlalu panjang dan memakan waktu lama,

ijinkan kami menyampaikan nota pertanggungjawaban ini

khusus mengenai hal-hal yang bersifat penting dan strategis

saja.

Laporan kami secara keseluruhan meliputi Pertama,

Laporan Kinerja Program Kerja 100 (seratus) Hari. Kedua,

Laporan Kinerja Agregat Makro Ekonomi dan Social. Dan Ketiga,

Laporan Kinerja Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh

seluruh SKPD Provinsi, sebagai wujud implementasi tahunan

dari 9 Agenda Utama yang dijabarkan kedalam 18 Prioritas

Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun


2009-2014. Keempat, Kinerja Keberhasilan Pembangunan Jawa

Timur atau Penghargaan Yang Diterima Gubernur dari

Pemerintah Pusat.

Pimpinan Dewan, Segenap Anggota Dewan serta Hadirin dan

Undangan Yang Terhormat,

Berikut ini, Nota Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa

Timur Tahun Anggaran 2009 kami sampaikan “secara garis

besar dan ringkas”, sebagai berikut:

Laporan Pertanggungjawaban Kami yang Pertama, mengenai

Kinerja Program 100 (Seratus) Hari Kerja.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Jawa

Timur tahun 2009 diawal masa pemerintahan kami sebagai

Kepala Daerah yaitu berupa Kinerja Program 100 Hari Kerja.

Kinerja program ini merupakan kinerja pertama kami

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan lebih, sejak kami dilantik

bulan Pebruari 2009 yang lalu, dan sekaligus merupakan


langkah awal kami untuk memulai tugas dan kewajiban sebagai

kepala daerah di tahun 2009 dari periode masa jabatan kami

selama lima tahun kedepan.

Program 100 Hari Kerja ini tetap mengacu pada

Tujuan, Sasaran dan Strategi daripada Visi dan Misi kami yang

dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun

2009-2014 melalui “APBD untuk Rakyat”.

Perlu kami sampaikan bahwa kinerja program dalam

100 Hari Kerja, merupakan upaya serius kami diawal

kepemimpinan untuk segera dapat mengatasi dan mengurangi

permasalahan actual, krusial dan mendasar bagi masyarakat

Jawa Timur, yakni meliputi permasalahan Pendidikan,

Kesehatan, Kesetaraan Gender, Perumahan, Penanganan

Generasi Muda, Perbaikan Infastruktur, Coorporate Social

Responsibility serta Lingkungan.

Secara garis besar, fokus sasaran program kerja 100

Hari mencakup 7 (tujuh) Sasaran Program Prioritas dan 4

(empat) Isu Actual, yaitu antara lain:


1. Program Pendidikan

Program ini diarahkan untuk pemberian Biaya Operasional

Sekolah (BOS) gratis bagi wajib belajar pendidikan dasar 9

tahun baik umum maupun agama melalui kerjasama

sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dengan Pemerintah Kabupaten Sampang dan Bondowoso

sebagai pilot project.

Sasaran pilot project kepada dua kabupaten tersebut

dengan pertimbangan menurut data mutakhir, daerah di

Jawa Timur yang termasuk katagori daerah yang memiliki

kualitas sumber daya manusia terendah yang ditunjukkan

oleh indicator indeks pembangunan manusia terendah dari

seluruh kabupaten di Jawa Timur.

Program ini menyerap dana sharing APBD Kabupaten

Sampang sebesar 5,390 Milyar Rupiah dan Sharing dana

APBD Provinsi sebesar 8,084 Milyar Rupiah. Sedangkan dari


dana APBD Kabupaten Bondowoso sebesar 2,831 Milyar

Rupiah dan sharing dana APBD Provinsi sebesar 4,247

Milyar Rupiah.

Sasaran program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar

Dikdas) 9 tahun ini adalah SD atau MI atau SDLB atau

Diniyah Ula, juga SMP atau MTs atau SMPLB atau Diniyah

Wusto.

2. Program Kesehatan

Program ini diarahkan untuk pelayanan pengobatan gratis

dan pemberian gratis alat kontrasepsi kepada para

akseptor KB khususnya pasangan usia subur bagi

masyarakat miskin melalui kerjasama sharing anggaran

antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 40 persen

dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kota Kediri

masing-masing sebesar 60 persen sebagai pilot project.

Sasaran program ini difokuskan pada pelayanan dasar

kesehatan di Puskesmas dan RSUD Kelas III yang dijamin

oleh Pemerintah atau gratis, untuk selama kurun waktu 6


(enam) bulan mulai dari Bulan Juni 2009 sampai dengan

Bulan Desember 2009.

Program ini menyerap dana sharing APBD Kabupaten

Gresik sebesar 9,048 Milyar Rupiah dan sharing dana APBD

Provinsi sebesar 6,031 Milyar Rupiah. Sedangkan dana

sharing APBD Kota Kediri sebesar 3,523 Milyar Rupiah dan

sharing dana APBD Provinsi sebesar 2,348 Milyar Rupiah.

Sasaran program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas

dan Kamar Kelas III Rumah Sakit Pemerintah ini

diprioritaskan kepada pasien masyarakat miskin, berjumlah

sebanyak 1 Juta 200 Ribu Orang melalui program Jaminan

Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

3. Program Pemberdayaan Perempuan dan KB

Program ini diarahkan untuk memberikan hak yang sama

kepada perempuan dalam melaksanakan dan menikmati

hasil pembangunan, serta untuk percepatan pengendalian

laju pertumbuhan penduduk di daerah-daerah yang tingkat

produktivitasnya tinggi.


Adapun pelaksanaannya melalui kerjasama antara

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam

V/Brawijaya dan Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Sasaran program dengan alokasi dana seluruhnya

mencapai sebesar 2 Milyar Rupiah tersebut, diperuntukkan

bagi daerah-daerah yang memiliki laju pertumbuhan

penduduk sangat tinggi, sehingga mampu mengendalikan

tingkat kehamilan kepada lima puluh ribu Sembilan ratus

peserta usia subur per alat kontrasepsi.

Selain itu, sasaran pelayanan KB pada daerah rendah telah

mampu melayani 12 Kabupaten yang meliputi Kabupaten

Jombang, Malang, Tulungagung, Bangkalan, Mojokerto,

Banyuwangi, Pasuruan, Gresik, Probolinggo, Situbondo,

Bondowoso, dan Sampang serta 2 Kota meliputi Kota

Probolinggo dan Surabaya).

4. Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Program ini diarahkan untuk perbaikan rumah tidak layak

huni meliputi pekerjaan Lantai, Dinding, Ventilasi (Pintu


dan Jendela) serta lainnya, yang tersebar di seluruh daerah

kabupaten di Jawa Timur. Pelaksanaannya dilakukan

dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dengan Kodam V/Brawijaya secara bertahap yakni Tahap I

dan II.

Sasaran program ini pada tahap I di launching di Kabupaten

Pamekasan pada tanggal 8 Mei 2009 diperuntukkan bagi

10.000 unit rumah tidak layak huni dengan biaya dari dana

murni APBD Provinsi sebesar 59,8 Milyar Rupiah lebih yang

tersebar di 10 Kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten

Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Jember,

Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Trenggalek dan

Pacitan.

Sedangkan, pada Tahap II di launching di Kabupaten

Jombang pada tanggal 14 Juli 2009 dengan dana P-APBD

Provinsi sebesar 50 Milyar Rupiah untuk perbaikan 10.000

unit rumah tidak layak huni di 10 daerah lainnya masing-

masing merenovasi 1.000 rumah yaitu Kabupaten


Banyuwangi, Lumajang, Pasuruan, Jombang, Madiun,

Ponorogo, Magetan, Ngawi, Bojonegoro dan Tuban.

Kebijakan program ini pada tahun 2009 telah memperbaiki

sebanyak 20.000 unit rumah tidak layak huni pada 20

daerah Kabupaten di Jawa Timur.

5. Program Anti Narkoba

Program ini diarahkan untuk memerangi penyalahgunaan

narkoba di Jawa Timur yang menduduki peringkat kedua di

Indonesia setelah DKI Jakarta. Pelaksanaannya dilakukan

dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dengan Polisi Daerah (POLDA) Jawa Timur.

Sasaran program ini dipergunakan untuk kegiatan operasi

narkoba di tempat hiburan, kegiatan penyelidikan dan

penyidikan serta kegiatan pengungkapan kasus. Kegiatan

ini didukung dana APBD Provinsi sebesar 1 Milyar Rupiah

dengan target capaian selama 6 (enam) bulan untuk 3

(tiga) Kota Besar di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya,

Malang dan Kediri.


Kebijakan program dengan kegiatan operasi narkoba

ditempat hiburan telah dilakukan pada 10 tempat hiburan

di 3 Kota Besar selama 6 (enam) bulan. Dari kegiatan

tersebut telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan

dengan target sebanyak 3 unit untuk setiap bulan sebanyak

15 kasus.

Dengan demikian, kebijakan program ini selama 6 bulan

telah berhasil mengungkap sekaligus mengurangi kasus

narkoba secara drastic dari sebanyak 2.575 kasus dan

23.287 tersangka menjadi sebanyak 764 kasus dengan

sebanyak 1.001 tersangka.

6. Program Penanganan Infrastruktur

Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar

masyarakat untuk mendukung kelancaran distribusi barang

yang merupakan urat nadi perekonomian yang sangat vital

bagi masyarakat perdesaan di Jawa Timur, yaitu melalui

upaya perbaikan maupun pemeliharaan Jalan dan


Jembatan, khususnya untuk ruas jalan Nasional maupun

Provinsi.

Sasaran program ini ditetapkan dengan slogan “Tiada Hari

Tanpa Tambal Jalan”. Selama tahun 2009, kegiatan

penambalan pada jalan-jalan yang berlubang kurang lebih

sebanyak 10.000 jalan berlubang baik yang lubangnya kecil,

sedang maupun besar khususnya Jalan Provinsi dan

Nasional.

Perbaikan lubang jalan ini nantinya akan dilakukan pada

ruas jalan Nasional sepanjang lebih kurang 1.899,21 Km

melalui dana APBN dan ruas jalan Provinsi sepanjang

2.000,98 Km melalui dana APBD Provinsi.

Perbaikan Ruas Jalan Provinsi memang mendapat

perhatian ekstra, karena sebagian besar umurnya sudah

melebihi waktu perencanaan 5-7 tahun, selebihnya harus

dilakukan pelapisan lagi.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi pada tahun

2009 telah mengalokasikan dana APBD Provinsi untuk


pembangunan konstruksi atau fisik jalan dan jembatan

sebesar 125 Milyar Rupiah, karena setiap kilometernya

membutuhkan dana sekitar 800 Juta Rupiah.

Kebijakan program ini telah berhasil memperbaiki ruas

jalan Provinsi sepanjang 2.000,98 Km dengan penanganan

pemeliharaan sepanjang 1.975,78 Km dan penanganaan

peningkatan sepanjang 25,2 Km.

Pada tahun 2010, kami akan membenahi infrastruktur jalan

poros desa dan air bersih pada 1.250 desa terpencil atau

terisolasi yang memiliki keterbatasan akses dan sulit atau

rawan air. Tujuannya, agar Desa-Desa terpencil dapat

berkembang baik secara ekonomi maupun social.

7. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Program ini diarahkan untuk merangkul pihak-pihak

BUMN/Perbankan dan Perusahaan Swasta di Jawa Timur


agar bersedia secara sukarela bekerjasama dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pola kemitraan.

Untuk keberlanjutan program CSR/PKBL, maka pada

tanggal 18 Januari 2010 telah dilakukan penandatangan

MoU antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan

perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta. Dengan adanya

penandatanganan MoU ini diharapkan dapat dilakukan

berbagai langkah terkait dengan koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan sinergi antara program-program

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan program CSR/PKBL

yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD maupun Perusahaan

Swasta.

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan peran

swasta maupun dunia usaha (sebagai good business ethics)

agar dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat

serta lingkungan sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini secara keseluruhan

mampu menghimpun dana CSR sebesar 15 Trilyun Rupiah


melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Dana

tersebut berasal dari 14 Perusahaan Swasta, BUMN

maupun BUMD yang beroperasi di Jawa Timur.

Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dialokasikan dana

APBD Provinsi sebesar 171 Milyar Rupiah lebih, yang

didukung penyaluran dana Corporate Social Responsibility

(CSR) dan PKBL.

Kebijakan program ini telah mampu membina Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi

Pembinaan, Pendampingan, Perkuatan, Kewirausahaan,

Bantuan Sarana dan Prasarana, Pembukaan Lapangan kerja

serta Pemberdayaan.

Dari kegiatan CSR/PKBL di Jawa Timur ini ditaksir terjadi

perputaran uang sector swasta mencapai 300 Trilyun

Rupiah dalam setahun. Diperkirakan dana yang disisihkan

untuk CSR yang mencapai 15 Trilyun Rupiah nilainya setara

dengan 2 kali daripada total APBD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009.


Namun demikian, program ini dilakukan masih merupakan

inisiatip daripada masing-masing perusahaan, sehingga

obyek sasaran dari CSR masih banyak yang belum tepat

sasaran yang diharapkan, sehingga kedepan program

pemberdayaan masyarakat dan bina lingkungan ini perlu

untuk diintegrasikan, agar lebih efektif dan

berkesinambungan serta menyesuaikan karakteristik

tempat dimana CSR dilaksanakan serta memperhatikan

potensi dan kondisi permasalahan di masing-masing

daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, kinerja program 100 Hari terkait dengan

perkembangan social dan isu-isu actual meliputi

Penanggulangan Bencana Banjir, Relokasi Jalan Tol akibat

Lumpur Sidoarjo, Penanganan DP4 Pilpres/Wapres, Penertiban

Stren Kali Wonokromo dan Percepatan Pembangunan Jalan Tol.

Penanganan isu actual mendesak penanggulangan

Bencana Banjir dilakukan untuk 2 (dua) Wilayah Sungai Besar di


Jawa Timur yaitu Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Sungai

Brantas.

Penanggulangan banjir pada wilayah Sungai Bengawan

Solo dilakukan sejak awal tahun 2009 melalui berbagai upaya

antara lain dengan mempercepat upaya pelaksanaan pekerjaan

infrastruktur pengendalian banjir dengan biaya sebesar 225

Milyar Rupiah meliputi Pengerukan/Normalisasi Floodway

Sedayu Lawas.

Normalisasi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan

fungsi By Pass/Flood Way Sungai Bengawan Solo ke Laut Jawa

di Plangwot Sedayu Lawas akibat sedimentasi. Perbaikan ini

membutuhkan anggaran sebesar 15 Milyar Rupiah dan mampu

mengurangi kapasitas waktu genangan banjir dari sebelumnya

mencapai kurang lebih 10 hari menjadi 2-3 hari saja.

Selanjutnya, penanggulangan banjir dengan melalui

Pembangunan Tanggul KANOR Kabupaten Bojonegoro.

Pembangunan tanggul Sungai Bengawan Solo pada Ruas


Bojonegoro-Babat di Desa KANOR sebanyak 7 (tujuh) Desa

dengan panjang tanggul seluruhnya 17,865 Km.

Pada tahun 2009 pembangunan konstruksi didukung

dana dari APBN sebesar 17 Milyar Rupiah, dan sharing dana

antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro sebesar 2 Milyar Rupiah.

Penanggulangan banjir juga dilakukan melalui

perbaikan Door Lat sebanyak 64 unit dari total seluruhnya 184

unit, dimana 120 unit merupakan kewenangan Kabupaten

Bojonegoro. Perbaikan ini menggunakan dana pasca bencana

Bengawan Solo.

Selain itu, upaya penanggulangan banjir juga dilakukan

melalui percepatan Pembangunan Tanggul Rawa Jabung yang

berfungsi pula untuk tampungan air untuk kepentingan air baku

irigasi persawahan serta kebutuhan air untuk memenuhi

aktivitas hidup masyarakat sekitar.

Sedangkan, penanggulangan banjir Wilayah Sungai

Brantas dilakukan untuk perbaikan Tebing dan normalisasi


Sungai di Wilayah Sungai Pekalen Sampean, Wilayah Sungai

Welang Rejoso dan Wilayah Sungai Brantas. Perbaikan ini

membutuhkan alokasi dana sebesar 65 Milyar Rupiah.

Disamping itu, dukungan dana stimulus lainnya

digunakan untuk peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, guna

mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional

(P2BN) dan Peningkatan Irigasi Tambak di Provinsi Jawa Timur

dengan alokasi dana sebesar 66 Milyar Rupiah.

Penanganan isu actual lainnya adalah Relokasi Jalan

TOL karena akibat luapan Lumpur lapindo di Sidoarjo. Relokasi

ini dilakukan pada ruas jalan tol di wilayah Porong mencapai

sepanjang 11,7 Km.

Saat ini pengadaan tanah yang sudah dibayar sampai

dengan akhir Maret 2010 sudah mencapai 70,24 persen, untuk

mengganti Tanah Sawah/Basah dan Tanah Kering yang hingga

kini masih terus dilakukan negosiasi dengan para pemiliknya.


Relokasi jalan tol yang diawali sejak bulan Juni 2009 ini

menurut rencana akan selesai pada tahun 2010 mendatang.

Selain itu, penanganan isu actual oleh Pemerintah

Provinsi juga dilakukan dengan membantu KPU Provinsi

bekerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dan Dinas

Kependudukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun

mekanisme Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

melalui pemutakhiran Daftar Rumah Tangga (DRT).

Hasil pemutakhiran ini kemudian direkonsiliasi dan

diteliti selanjutnya diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk

disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Gubernur untuk

diserahkan kepada KPU Provinsi sebagai bahan penyusunan

Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Penanganan isu actual juga dilakukan dengan

melakukan Penertiban Stren Kali Wonokromo bekerjasama

dengan pemerintah Kota Surabaya. Dari penghuni sebanyak

364 Kepala Keluarga telah direlokasi ke tempat baru yaitu

Rusunawa Kampung Randu 3 (tiga) TWIN BLOK sebanyak 288


Unit Hunian. Sedangkan sisanya di Rusunawa Wonorejo 2 (dua)

TWIN BLOK sebanyak 192 Unit Hunian.

Namun dari sebanyak 364 Kepala Keluarga eks warga

stren Kali tersebut mendaftar sebanyak 233 Kepala Keluarga,

sedangkan sisanya pindah ke rumah/tempat tinggalnya sendiri.

Penanganan isu actual lainnya dilakukan untuk

Percepatan Pembangunan Jalan Tol, meliputi Jalan Tol Trans

Jawa sebanyak 10 Ruas sepanjang 653 Km dan Jalan Tol Non

Trans Jawa sebanyak 30 Ruas sepanjang 820,521 Km, sehingga

total sebanyak 40 Ruas sepanjang 1.473,52 Km.

Sedangkan yang terletak di Provinsi Jawa Timur terdiri

dari 3 (Tiga) Ruas jalan Tol Trans Jawa sepanjang 192 Km dan 5

(Lima) Ruas jalan Tol Non Trans Jawa sepanjang 122,11 Km.

Namun, karena permasalahan terbatasnya anggaran

dan sulitnya pembebasan tanah warga sehingga proses

pelaksanaan percepatan pembangunan Jalan Tol agak

terganggu. Oleh karena itu, terkait dengan pembebasan tanah

Pemerintah Provinsi telah melakukan upaya koordinasi dan


pendekatan dengan pihak Kanwil BPN Provinsi dan Kantor BPN

Kabupaten/Kota terkait, pihak sindikasi Perbankan,

Departemen PU, BPJT, PT. Jasa Marga dan instansi terkait

lainnya untuk mencari solusi terbaik dan efektif.

Dari hasil pertemuan tersebut pihak BPN dan Panitia

Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten/Kota terkait menyatakan

kesediaan dan kesiapannya untuk mendukung kelancaran

proses pembebasan tanah.

Demikian pula, dengan sindikasi perbankan dibawah

koordinator Bank Jatim, telah bersedia membantu dengan

memberikan dana pinjaman untuk pembangunan Ruas Jalan

Tol Surabaya-Mojokerto, Mojokerto-Kertosono, Porong-

Gempol, Gempol-Pasuruan, Gempol-Pandaan dan utamanya

untuk investor ruas jalan Tol Waru-Tanjung Perak.

Pimpinan Dewan serta Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat,


Laporan Pertanggungjawaban yang Kedua, mengenai Kinerja

Agregat/Makro Ekonomi dan Social.

Kami memahami bahwa banyak alat ukur yang

digunakan sebagai dasar pengukuran indikator kinerja makro

sosial dan ekonomi untuk Jawa Timur. Namun, kami menyadari

sepenuhnya bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan

semua indikator sosial dan ekonomi sebagai dasar pengukuran

keberhasilan kinerja, tentunya sesuatu hal yang amat ideal.

Namun, kami memiliki komitmen realistis yaitu dengan

menggunakan pendekatan tolok ukur kinerja dan indikator

kinerja yang bersifat spesifik, yakni fokus terhadap kondisi

permasalahan krusial di Jawa Timur yang perlu penanganan

segera, ini menjadi komitmen kami untuk pro rakyat khususnya

kepada masyarakat miskin.

Selain itu, penentuan sebanyak 5 (lima) Indikator

Kinerja Utama (IKU), dengan pertimbangan memiliki jangkauan

kinerja yang dapat diukur, mudah dicapai, kemampuan sumber

daya serta memiliki batasan waktu yang ditetapkan yaitu


selama jangka waktu menengah lima tahun mendatang dapat

terealisasi secara nyata dan menyeluruh.

Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur legalitas serta

dapat diterima oleh semua pihak khususnya oleh Segenap

Anggota Dewan Yang Terhormat, kami menetapkan lima

Indikator Kinerja Utama tersebut dalam Peraturan Gubernur

Nomor 38 Tahun 2008 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009-2014, sebagai dasar pengukuran tingkat

keberhasilan kinerja kami selama periode masa bakti lima

tahun kedepan.

Pengukuran target capaian kinerja tersebut sebanyak 5

(lima) Indikator Kinerja Utama Jawa Timur, yang selanjutnya

akan menjadi dasar penilaian keberhasilan pembangunan di

Jawa Timur yaitu meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka,

Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk,

Prosentase Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000, Indeks

Disparitas Wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia.


Perlu kami sampaikan pula, dalam laporan ini selain

mengenai capaian indicator kinerja utama, kami juga akan

menyampaikan indicator-indikator lain yang memiliki

keterkaitan langsung sebagai pendukung, sehingga dapat

menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan bagi Segenap

Anggota Dewan Yang Terhormat, bahwa variable-variabel

indicator terkait tersebut memang memiliki pengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan dan penurunan kinerja perekonomian

Jawa Timur secara keseluruhan, sehingga mempengaruhi

capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan.

Kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2009 ini

tidak terlepas dari perkiraan perkembangan ekonomi global

yang masih kurang kondusif. Walaupun, beberapa indicator

makro tetap dapat tumbuh positif, namun pertumbuhannya

sedikit banyak masih dipengaruhi oleh kondisi krisis keuangan

global yang sedikit banyak berimbas didalam negeri, sehingga

berpengaruh terhadap penurunan kinerja pada beberapa

indicator makro ekonomi.


Ketidakpastian kondisi eksternal tersebut memang

bukan menjadi kendala besar bagi Jawa Timur untuk dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Namun, kondisi ini apabila terus berlangsung dalam waktu yang

cukup lama, bukan tidak mungkin apabila perekonomian Jawa

Timur akan semakin turun pertumbuhannya.

Apalagi pada tahun 2010 ini kita mulai memasuki pasar

perdagangan bebas China dan Asia Tenggara (CAFTA), sehingga

mau tidak mau kita harus terlibat dalam jaringan persaingan

produk barang dan jasa yang semakin ketat.

Oleh karena itu, kita harus mampu mencari terobosan-

terobosan baru melalui kebijakan ekonomi kreatif, untuk

meningkatkan daya saing lokal agar mampu mendorong kinerja

perekonomian Jawa Timur lebih berkualitas, konsisten dan

berkelanjutan.

Namun demikian, kita patut mensyukuri bahwa

ditengah ketidakpastian situasi ekonomi eksternal, Jawa Timur

masih mampu menjaga kinerja makro ekonomi lainnya,


sehingga tidak sampai menimbulkan perekonomian Jawa Timur

terjadi stagflasi.

Adapun, capaian 5 (lima) Indicator Kinerja Utama (IKU)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 secara ringkas dapat kami

sampaikan sebagai berikut:

Pertama, Capaian Indikator Kinerja Utama “Tingkat

Pengangguran Terbuka”. Tingkat Pengangguran Terbuka di

Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 5,08 persen

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 yang

mencapai sebesar 6,42 persen.

Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja

pertumbuhan ekonomi tidak sebaik tahun lalu, namun tidak

sampai berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja.

Peranan sektor informal sebagai penyangga perekonomian

ditengah krisis keuangan Negara-nagara maju, telah

menciptakan peluang kerja dan menumbuhkan kesempatan

kerja baru.


Kondisi ini nampak dari jumlah pengangguran di Jawa

Timur tahun 2009 menurun menjadi sebanyak 1 Juta 33 Ribu

512 Orang, yang berarti menurun sebesar 262 Ribu 801 Orang

atau turun 25,43 persen, dibandingkan jumlah pengangguran

tahun 2008 sebanyak 1 Juta 296 ribu 313 Orang.

Kondisi krisis keuangan global yang terjadi di tahun

2008 lalu, sedikit banyak berpengaruh terhadap perilaku

masyarakat untuk mengambil inisiatif sebagai upaya antisipasi

apabila terjadi pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan.

Namun, berbagai kebijakan fiscal Pemerintah yang bersifat

insentif mampu mengendalikan jumlah perusahaan yang akan

melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga jumlah

pengangguran tidak semakin banyak.

Melihat kondisi yang mengkawatirkan ini, tidak bisa

kita pungkiri kalau kemudian masyarakat mencari alternative

untuk mempertahankan pendapatannya, yakni dengan

mempekerjakan anggota rumah tangga usia produktif maupun


yang sudah memasuki masa pensiun untuk masuk kembali ke

pasar kerja demi kelangsungan hidupnya.

Tidak adanya pengurangan tenaga kerja yang begitu

drastis dimasa krisis keuangan global oleh perusahaan di Jawa

Timur, ini menunjukkan bahwa imbasnya tidak berpengaruh

besar dan masih dapat diatasi dengan meningkatnya

perkembangan sektor UKMK serta kinerja ekspor antar pulau,

khususnya ke Wilayah Timur Indonesia yang meningkat cukup

tinggi.

Namun, disisi lain penurunan kinerja perdagangan

ekspor ke beberapa Negara tujuan yang terkena dampak krisis,

jelas sangat mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa

dalam negeri yang berimbas pula pada transaksi perusahaan,

sehingga berdampak pada turunnya pendapatan perusahaan

dan pendapatan riil para pekerja.

Selanjutnya, sebagai pendukung capaian kinerja tingkat

pengangguran terbuka, perlu kami sampaikan capaian indicator


kinerja dari aspek Ketenagakerjaan di Jawa Timur, sebagai

berikut:

Jumlah orang yang bekerja di Jawa Timur bertambah

dari sebanyak 18 Juta 882 Ribu 280 Orang pada tahun 2008

menjadi sebanyak 19 Juta 305 Ribu 60 Orang di tahun 2009.

Peningkatan ini ditunjukkan dengan meningkatnya rasio

penduduk yang bekerja di Jawa Timur tahun 2008 sebesar

93,58 naik menjadi sebesar 94,92 di tahun 2009, artinya dari

100 angkatan kerja terdapat 94,92 atau 95 orang pekerja.

Selain itu, jumlah pengangguran di Jawa Timur tahun

2009 menurun menjadi sebanyak 1 Juta 33 Ribu Orang

dibandingkan tahun 2008 sebanyak 1 Juta 296 Ribu Orang.

Kemudian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun

2009 mencapai sebesar 69,25 sedikit menurun dibandingkan

tahun 2008 sebesar 69,32.

Perbaikan kinerja tingkat pengangguran terbuka di

Jawa Timur juga dapat dilihat dari kinerja pendukung lainnya

sebagai berikut:


Dilihat dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 di Jawa

Timur jumlah penduduk usia 5 tahun keatas yang bekerja

sebanyak 16,84 Juta Anak. Dari sejumlah tersebut, sebesar 2,81

persen merupakan pekerja berusia 5 – 14 tahun adalah pekerja

anak.

Sedangkan, persentase pekerja dibawah umur sebesar

1,0 persen. Namun, dari hasil SAKERMAS BPS Provinsi Jawa

Timur Tahun 2009, persentase pekerja dibawah umur turun

menjadi sebesar 0,59 persen, ini berarti terjadi penurunan

sebesar 0,41 persen selama kurun waktu tahun 2000 – 2009.

Data jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah

penduduk yang bekerja dapat ditunjukkan dengan besaran

angka ratio penduduk yang bekerja atau dikenal dengan

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Angka Ratio Penduduk yang

Bekerja atau tingkat kesempatan kerja tahun 2009 di Jawa

Timur mencapai sebesar 94,92 persen naik dibandingkan tahun

2008 sebesar 93,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari


sebanyak 100 angkatan kerja di Jawa Timur terdapat 95 orang

pekerja.

Sedangkan, Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun

Keatas di Jawa Timur tahun 2009 terjadi kenaikan dari

sebanyak 20 Juta 450 Ribu Orang atau naik sebesar 1,35

persen, bila dibandingkan tahun 2008 yang mencapai sebanyak

20 Juta 178 Ribu 590 Orang.

Jumlah penyerapan tenaga kerja untuk penduduk usia

kerja 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan

pekerjaan utama tahun 2009 mencapai sebanyak 19 Juta 305

Ribu 60 Orang, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak

18 Juta 882 Ribu 280 Orang.

Berdasarkan distribusi sektoral atau menurut lapangan

pekerjaan utama maupun menurut status pekerjaan utama di

Jawa Timur, jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun

2009 masih didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 42,90

persen, dibandingkan tahun 2008 peningkatan jumlah tenaga

kerja terjadi pada 3 (tiga) sektor yaitu sektor Jasa, Transportasi


dan Perdagangan masing-masing sebesar 8,21 persen, 7,68

persen dan 4,17 persen. Sementara sektor Industri,

Pertambangan, Keuangan, Listrik, Gas dan Air Bersih

mengalami penurunan jumlah tenaga kerja.

Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja dilihat dari

tingkat penyerapan secara rata-rata di Jawa Timur yang

ditunjukkan dengan indikator Incremental Labour Output Ratio

(ILOR), disemua sector PDRB secara keseluruhan juga terjadi

perbaikan.

ILOR Jawa Timur tahun 2009 rata-rata mencapai

sebesar 0,03 persen lebih baik dibandingkan tahun 2008 rata-

rata hanya sebesar 0,02 persen. Sedangkan menurut per tahun

mengalami perbaikan, dari sebesar 0,01 persen pada tahun

2008 menjadi sebesar 0,03 persen di tahun 2009.

Mencermati kondisi tersebut, ini menunjukkan bahwa

perbandingan antara penambahan penyerapan tenaga kerja

dengan penambahan nilai ouput memang masih kecil. Namun,

seiring dengan berkurangnya jumlah pengangguran di Jawa


Timur, angka ILOR meningkat lagi menjadi sebesar 0,03. Ini

artinya, bahwa setiap penambahan 100 juta rupiah dalam PDRB

sudah mampu menyerap 3 (tiga) orang tenaga kerja.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan

bahwa dengan masih rendahnya ILOR, ini berarti masih

menunjukkan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang

ditimbulkan oleh peningkatan nilai output di wilayah Jawa

Timur.

Namun, kondisi ini masih menunjukkan trend positif

dilihat dari jumlah tenaga kerja usia 15 tahun keatas di tahun

2009 mencapai sebanyak 19 Juta Orang, dengan pengertian ada

penambahan tenaga kerja sebanyak 135 Ribu Orang, sehingga

meningkatkan kontribusi terhadap PDRB menjadi sebesar 17

Trilyun Rupiah lebih.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, bertambah

menjadi sebanyak 18 Juta 882 Ribu 277 Orang, yang berarti

hanya bertambah sebanyak 130 Ribu 856 tenaga kerja.


Penambahan ini memberikan kontribusi peningkatan PDRB

sebesar 16,9 Trilyun Rupiah lebih.

Perbaikan penurunan pada indicator tingkat

pengangguran terbuka ini, telah mampu menurunkan jumlah

kemiskinan di Jawa Timur secara keseluruhan juga mengalami

penurunan.

Hal ini nampak dari prosentase penduduk diatas garis

kemiskinan di Jawa Timur tahun 2009 terjadi perbaikan yaitu

sebesar 83,20 persen, meningkat bila dibandingkan tahun 2008

yang mencapai sebesar 81,30 persen.

Perbandingan antara nilai PDRB sektor pertanian dan

jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor Pertanian masih

terlihat timpang dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Hal ini dikarenakan, tingkat produktivitas sektor Pertanian dari

tahun ke tahun masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan

produktivitas sektor lainnya.


Kondisi inilah yang sering menimbulkan kesenjangan

pendapatan antara tenaga kerja di sektor pertanian dengan

tenaga kerja di sektor lainnya.

Sementara itu, sebagian besar penduduk miskin di

Jawa Timur adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan teknologi pertanian yang lebih

canggih dalam meningkatkan besaran PDRB, yang diharapkan

akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Timur.

Adapun, indikator makro lainnya yang sangat relevan

dan memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat

pengangguran terbuka yaitu investasi, khususnya dalam hal

penyerapan tenaga kerja dan kualitas pendidikan, yang terkait

dengan kompetensi daya saing tenaga kerja. Kinerja investasi

tersebut, kami sampaikan sebagai berikut:

Investasi di Jawa Timur memang tidak sebaik tahun-

tahun sebelumnya, hal ini sudah mulai terasa sejak terjadi krisis

global pada bulan Agustus 2007 dan di bulan Oktober 2008

semakin terasa berimbas didalam negeri.


Akibat krisis tersebut, beberapa negara-negara

kapitalis dan negara-negara tujuan ekspor Jawa Timur yang

mengalami krisis keuangan, tentunya sangat sulit untuk dapat

melakukan ekspoitasi investasi ke Indonesia, utamanya ke Jawa

Timur.

Kondisi ini menyebabkan investasi di Jawa Timur tahun

2009 baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi penurunan,

baik pada jumlah proyek maupun nilai investasinya.

PMDN di Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 36

proyek dengan nilai investasi cukup besar yaitu mencapai

sebesar 25 Trilyun 405 Milyar 226 Juta Rupiah, dan menyerap

tenaga kerja Indonesia sebanyak 15 Ribu 95 Orang.

Nilai investasi ini jauh lebih kecil bila dibandingkan

tahun 2008 dengan jumlah proyek sebanyak 34 proyek, tetapi

nilainya mencapai sebesar 19 Trilyun 912 Milyar 810 Juta

Rupiah dan mampu menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)


sebanyak 25 Ribu 438 Orang. Ini berarti ada peningkatan

investor dengan nilai investasi mencapai sebesar 2,86 persen.

Disisi lain, PMA di Jawa Timur tahun 2009 mencapai

sebanyak 96 proyek, dengan nilai investasi mencapai sebesar 1

Milyar 561 Juta 787 Ribu Dollar Amerika dan menyerap Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 17 Ribu 790 Orang.

Besaran ini masih dibawah tahun 2008 dengan jumlah

proyek sebanyak 93 proyek, dengan nilai investasi mencapai

sebesar 2 Milyar 676 Juta 883 Ribu Dollar Amerika, dan

menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 40 Ribu 293

Orang dan menyerap Tenaga Kerja Asing sebanyak 5 Orang. Hal

ini berarti terjadi penurunan yang cukup besar yaitu sebesar

47,14 persen.

Namun, kita patut bersyukur bahwa turunnya investasi

di Jawa Timur tidak berimbas besar terhadap Tingkat

Kesempatan Kerja (TKK) di Jawa Timur di tahun 2009, yang

justru bertambah menjadi sebanyak 19,12 Juta Orang, yang

berarti meningkat sebesar 0,26 atau naik 1,38 persen, bila


dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah sebanyak 18,86 Juta

Orang.

Penurunan indicator tingkat pengangguran terbuka ini,

tidak terlepas dari meningkatnya dukungan indicator

pendidikan di Jawa Timur yang terus mengalami perbaikan

kualitas, baik dari sisi partisipasi, rata-rata lama sekolah

maupun mutu kelulusan di berbagai tingkat pendidikan.

Hal ini ditunjukkan dengan indikator Angka Partisipasi

Murni (APM) Jawa Timur tahun 2008-2009 terjadi peningkatan

pada jenjang SD dan SLTA, walaupun tidak diikuti oleh jenjang

SLTP. Pada jenjang SD APM mencapai sebesar 0,29 persen

point, yaitu dari sebesar 97,42 persen pada tahun 2008 menjadi

sebesar 97,71 persen di tahun 2009.

Untuk jenjang SLTA, APM tahun 2009 mencapai

sebesar 51,96 persen meningkat sebesar 2,27 persen point

dibandingkan tahun 2008 sebesar 49,69 persen. Sementara,

APM SLTP turun sebesar 14,30 persen point yaitu dari sebesar


99,74 persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 85,44 persen di

tahun 2009.

Terjadinya penurunan pada APM SLTP yang relatif

besar ini, dikarenakan semakin besarnya jumlah murid di luar

kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini disebabkan besarnya

keterlibatan penduduk usia kurang dari 7 tahun pada jenjang

SD.

Selain itu, disebabkan terbukanya kesempatan dari

aspek ekonomi, geografis dan regulasi atau kebijakan, yang

menyebabkan penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun,

namun belum bersekolah atau menamatkan pendidikan di

tingkat SLTP, dapat kembali melanjutkan pendidikannya di

tingkat SLTP.

Selanjutnya, Angka Partisipasi Sekolah (APS)

SMU/SMK/MA usia 16-18 tahun tahun 2009 mencapai sebesar

61,75 yang berarti naik, bila dibandingkan tahun 2008 sebesar

59,26. Sedangkan, Angka Kelulusan tahun 2009 mencapai


sebesar 99,25 meningkat bila dibandingkan tahun 2008 sebesar

89,96.

Dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

dari sebesar 6,42 persen (2008) menjadi 5,08 persen (2009), hal

ini menunjukkan bahwa capaian indicator kinerja utama tingkat

pengangguran terbuka tahun 2009, mampu menunjukkan hasil

yang baik. Pencapaian penurunan tersebut, ini berarti capaian

kinerja telah melampaui target yang ditetapkan dalam

dokumen RPJMD pada kisaran target sebesar 6,20 persen

sampai dengan 6,40 persen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh

krisis eksternal di Jawa Timur tidak begitu besar terhadap

perusahaan, sehingga tidak terjadi pengurangan tenaga kerja.

Dengan, bertambahnya jumlah anggota rumah tangga usia

produktif dan memasuki masa pensiun yang masuk dalam

pasar tenaga kerja serta dunia wirausaha mandiri, telah

menimbulkan pendapatan masyarakat bertambah dan


meningkatkan permintaan agregat masyarakat Jawa Timur

dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikasi banyaknya ibu rumah tangga yang masuk ke

pasar kerja baik sebagai pekerja tidak dibayar atau pekerja

keluarga maupun tenaga kerja usia lanjut karena pensiun serta

kembali masuk dalam pasar kerja sebagai pekerja yang

berstatus pengusaha mandiri, mampu menurunkan tingkat

pengangguran di Jawa Timur.


Terhormat,

Kedua, Capaian Indikator Kinerja Utama “Prosentase

Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk”. Jawa Timur

sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua

setelah Provinsi DKI Jakarta memang memiliki potensi sumber

daya manusia yang besar. Namun, potensi besar ini bila tidak

berkualitas dan rendah produktivitasnya, justru akan menjadi

beban dan permasalahan bagi Jawa Timur.


Terkait dengan permasalahan penduduk miskin ini,

perlu kami sampaikan bahwa pada bulan September 2008 yang

lalu, BPS telah melaksanakan Program Pendataan Perlindungan

Sosial (PPLS), dengan sasaran utama wilayah yang berdekatan

dengan Kota Surabaya dan Jembatan Suramadu, dikenal

dengan sebutan GREMAKERTOSUSILA (yaitu Kabupaten Gresik,

Madura meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan

dan Sumenep, kemudian Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota

Surabaya, Kabupaten Sidoarjo serta Kabupaten Lamongan).

Pada saat dilakukan pendataan terhadap Rumah

Tangga Miskin di wilayah tersebut, telah tercatat sebanyak 880

Ribu 716 Rumah Tangga Miskin (RTM). Data tersebut

selanjutnya ditetapkan sebagai “Data Dasar atau Titik Nol

diawal masa kepemimpinan kami yang dilantik pada Bulan

Pebruari 2009.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2009 BPS melakukan

survey secara sampling, khususnya terhadap 10 (Sepuluh)

Kabupaten/Kota di wilayah GREMAKERTASUSILA. Hal ini,


dimaksudkan untuk melihat dampak dan perkembangan pasca

kebijakan program kemiskinan dilaksanakan. Dari hasil survey

BPS tersebut, tercatat sebanyak 868 Ribu 230 Rumah Tangga

Miskin (RTM).

Jumlah ini berarti menunjukkan bahwa selama 8

(Delapan) bulan program dilaksanakan, telah terjadi penurunan

jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yaitu menjadi sebanyak

868 Ribu 230 RTM, yang berarti menurun sebanyak 12 Ribu 486

Rumah Tangga Miskin (RTM) atau turun sebesar 1,42 persen.

Dari penurunan tersebut, jumlah penurunan terbesar

terjadi di Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 2 Ribu 569 RTM,

diikuti Kabupaten Sumenep sebanyak 2 Ribu 352 RTM dan

Kabupaten Gresik sebanyak 2 Ribu 53 RTM, Kemudian

Kabupaten Kota Surabaya 1.597 RTM, dan Kabupaten

Mojokerto sebanyak 1.106 RTM. Sedangkan, Kabupaten lainnya

yaitu meliputi Kabupaten Sampang, Bangkalan, Pamekasan,

Sidoarjo, dan Kota Mojokerto penurunannya masih dibawah

1.000 RTM.


Perlu diketahui bahwa pelaksanaan survey oleh BPS di

wilayah GREMAKERTOSUSILA pada bulan Oktober 2009

kemarin, tentunya belum termasuk jumlah penurunan Rumah

Tangga Miskin yang terjadi pada bulan Oktober, Nopember dan

Desember 2009. Tentu saja, penurunan jumlah Rumah Tangga

Miskin sebesar 1,42 persen tersebut masih dapat meningkat

lagi di akhir tahun 2009.

Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa perhitungan

Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk Jawa

Timur adalah menggunakan “basic needs approach” atau

pendekatan kebutuhan dasar, dimana pada tahun 2009

mencapai sebesar 16,68 persen, yang berarti terjadi penurunan

sebesar 1,83 atau turun 9,89 persen, bila dibandingkan tahun

2008 yang mencapai sebesar 18,51 persen.

Jumlah tersebut ditunjukkan dengan Prosentase

Penduduk Miskin secara keseluruhan menurut Katagori 2 dan 3

nampak terjadi penurunan, dari sebelumnya sebesar 18,51


persen pada tahun 2008, kini tersisa menjadi sebesar 16,68

persen di tahun 2009.

Prosentase dimaksud menunjukkan bahwa Jumlah

Penduduk Miskin di Jawa Timur terjadi penurunan dari sekitar 7

Juta 20 Ribu Jiwa pada tahun 2008, turun menjadi 6 Juta 22

Ribu 600 Jiwa di tahun 2009 yang berarti menurun 997 Ribu

400 Jiwa atau turun 14,21 persen.

Program-program strategis Jawa Timur yang diarahkan

pada sasaran masyarakat miskin, antara lain melalui Program

Gerdutaskin, Anti Poverty Program, Bantuan Biaya Pendidikan

Gratis bagi Masyarakat Miskin, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak

Huni dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin serta

program sejenis lainnya, termasuk program-program dari Pusat

seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri, baik Perkotaan maupun Perdesaan dengan melalui

sistim sharing anggaran.

Ternyata implementasi program-program tersebut,

cukup efektif dan benar-benar menyentuh sasaran pada factor-


faktor penyebab atau factor-faktor yang berkorelasi dengan

kemiskinan.

Dengan sasaran meliputi antara lain karakteristik

individu, maupun sasaran rumah tangga, komunitas, wilayah,

sector, serta karakteristik makronya, sehingga mampu

meningkatkan derajat social masyarakat dari dibawah garis

kemiskinan menjadi mendekati garis kemiskinan dan diatas

garis kemiskinan.

Selanjutnya, kinerja Prosentase Penduduk Miskin juga

dapat dilihat pada capaian kinerja indicator pendukung lainnya

yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan dan Rasio Tingkat

Ketergantungan, sebagai berikut:

Indeks Keparahan Kemiskinan atau Poverty Severity

Index di Jawa Timur tahun 2009 sebesar 0,76 terjadi penurunan

dibandingkan tahun 2008 sebesar 0,93.

Rasio Tingkat Ketergantungan Masyarakat Jawa Timur

semakin menurun, pada tahun 2009 mencapai sebesar 39,87

lebih rendah bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 40,36.


Selain itu, perbaikan kondisi masyarakat miskin di Jawa

Timur, juga dapat dilihat dari kinerja indicator lainnya dari sisi

penerimaan dan pengeluaran seperti Pendapatan per Kapita,

Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, Indeks Daya Beli

Masyarakat, dan Tingkat Konsumsi Masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dengan inflasi terkendali

tersebut, memberikan kontribusi positif pada indicator

Pendapatan per kapita menurut ADHB masyarakat Jawa Timur

tahun 2009 mengalami perbaikan peningkatan.

Dilihat dari perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar

Harga Berlaku di Jawa Timur dari tahun ke tahun, nampak

semakin menunjukkan peningkatan. Peningkatan PDRB per

kapita tersebut, disebabkan karena pertumbuhan PDRB ADHB

yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan

penduduk.

Walaupun, pada tahun 2008 imbas Krisis Keuangan

Global sudah mulai berimbas ke Negara-negara lain, akan

tetapi PDRB perkapita Jawa Timur masih terus meningkat


walaupun kurang proporsional yaitu mencapai sebesar 18,35

Juta Rupiah atau meningkat sebesar 1,66 Juta Rupiah atau naik

9,95 persen dibanding tahun 2008 sebesar 16,69 Juta Rupiah.

Sedangkan, Pendapatan per Kapita masyarakat dilihat

dari tingkat kesejahteraan petani yang diukur dengan Indeks

Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2009 sebesar 98,19 (dengan

perhitungan tahun dasar 2007 = 100), mengalami penurunan

sebesar 2,27 persen bila dibandingkan NTP tahun 2008 yaitu

sebesar 100,47.

Penurunan ini, disebabkan kenaikan indeks harga yang

diterima petani sebesar 5,13 persen, lebih kecil bila

dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar

petani sebesar 7,53 persen.

Meskipun menurun, namun rata-rata indeks harga

yang diterima petani pada tahun 2009 mengalami kenaikan

sebesar 5,13 persen. Kenaikan ini disebabkan naiknya indeks

harga pada semua sub sektor baik sub sector Tanaman


Hortikultura, Peternakan, Tanaman Perkebunan Rakyat,

Perikanan serta Tanaman Pangan.

Jika dilihat dari masing-masing sub sector tahun 2009,

NTP tertinggi yaitu sub sector Peternakan sebesar 106,90 dan

terendah sub sector Tanaman Pangan sebesar 92,56. Kenaikan

NTP tertinggi terjadi pada sub sector Tanaman Hortikultura

sebesar 7,89 persen sedangkan penurunan tertinggi pada sub

sector Tanaman Pangan sebesar 6,49 persen.

Disisi lain, pendapatan masyarakat dilihat dari tingkat

kesejahteraan nelayan yang diukur dengan Indeks Nilai Tukar

Nelayan (NTN) tahun 2009 sebesar 141,25, meningkat

dibandingkan tahun 2008 sebesar 139,97. Kenaikan ini terjadi

pada bulan Januari – Maret 2009 dimana curah hujan cukup

tinggi namun cuaca masih mendukung nelayan untuk

memperoleh ikan dalam jumlah yang cukup banyak.

Pada bulan April musim kemarau datang

mengakibatkan harga ikan mengalami penurunan. Kenaikan

harga ikan terjadi karena adanya musim angin yang panjang,


menyebabkan banyak nelayan jarang melaut, sehingga

kelangkaan ikan di pasaran mengakibatkan mahalnya harga

ikan.

Indikator lainnya yang terkait dengan tingkat

pengangguran terbuka yaitu Indeks Daya Beli. Indeks Daya Beli

Masyarakat Jawa Timur tahun 2009 sebesar 64,77 meningkat

sebesar 0,85 atau naik 1,33 persen bila dibandingkan tahun

2008 yang mencapai sebesar 63,92.

Tingkat Konsumsi Masyarakat Jawa Timur, dilihat dari

Persentase Konsumsi Rumah Tangga non Pangan tahun 2009

mencapai sebesar 47,26 persen, menurun sebesar 4,38 atau

turun 8,48 persen bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 51,64

persen. Kemudian, dilihat dari Angka Konsumsi Rumah Tangga

per Kapita tahun 2009 sebesar 380,16 meningkat sebesar 9,20

atau naik 2,48 persen bila dibandingkan tahun 2008 sebesar

370,96.

Dari sisi permintaan, konsumsi masih menjadi factor

pendorong pertumbuhan ekonomi, karena moment bulan


puasa dan lebaran pada bulan September 2009. Sedangkan,

pada sisi penawaran menunjukkan bahwa tiga sector utama

pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh

dengan baik. Hal ini karena untuk memenuhi permintaan

masyarakat yang terus meningkat pada bulan September 2009

yang lalu.

Capaian kinerja Prosentase Penduduk Miskin terhadap

Jumlah Penduduk Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar

16,68 persen tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2008

sebesar 18,51 persen, ini menunjukkan bahwa hasil kinerja

tersebut mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam

RPJMD Tahun 2009-2014 yaitu berada pada kisaran 16,50

persen sampai dengan 16,90 persen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah

penduduk miskin Jawa Timur terjadi penurunan, selain karena

implementasi kebijakan Pemerintah Jawa Timur dalam

berbagai prioritas program pokok dan penunjang, untuk

pengentasan penduduk miskin cukup efektif dan tepat sasaran.


Selain itu, keberhasilan program pengentasan

kemiskinan di Jawa Timur, juga tidak terlepas dari dukungan

program-program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah

Pusat yang cukup signifikan.

Penurunan jumlah kemiskinan di Jawa Timur ini,

mencerminkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Jawa Timur

yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan makanan maupun

non makanan yang bersifat mendasar, semakin lama semakin

berkurang jumlahnya.

Ketiga, Capaian Indikator Kinerja Utama “Prosentase

Pertumbuhan Ekonomi menurut ADHK 2000”. Laju

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2009 meskipun tidak

sebaik tahun 2008, namun masih mampu tumbuh positif

ditengah ketidakpastian ekonomi eksternal.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Jawa Timur Tahun 2009 sebesar 320 ribu


211 Milyar Rupiah meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar

304 Ribu 923 Milyar Rupiah.

Namun, bila Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

ditinjau dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terjadi

peningkatan signifikan, pada tahun 2009 mencapai sebesar 684

Ribu 231 Milyar Rupiah, meningkat bila dibandingkan tahun

2008 sebesar 619 Ribu 4 Milyar Rupiah, yang berarti meningkat

sebesar 65,23 Trilyun Rupiah atau naik 10,54 persen.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

tahun 2009 mencapai sebesar 5,01 persen, sedikit menurun

sebesar 0,93 atau turun 15,66 persen, bila dibandingkan tahun

2008 yang mencapai sebesar 5,94 persen.

Krisis yang berdampak meluas tersebut, menjadikan

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur turut melamban, namun

berkat kebijakan Pemerintah dan kinerja sektor swasta yang

menguntungkan, sehingga bisa menjaga kondisi perekonomian

Jawa Timur masih tetap berada dalam suasana kondusif.


Ditinjau secara sektoral, penurunan ini terjadi selain

adanya penurunan sektor perdagangan dari ekspor

perdagangan ke luar negeri terutama ke negara-negara tujuan

ekspor yang terkena dampak krisis keuangan, juga disebabkan

produktivitas sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang terkontraksi

hingga mencapai sebesar 7,45 persen. Hal ini terjadi karena

produksi harga per kwh listrik selama tahun 2009 berjalan

stagnan.

Meskipun, pertumbuhannya tidak sebaik tahun

sebelumnya, namun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun

2009 tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional

yang mencapai sebesar 4,50 Persen.

Dilihat dari pertumbuhan PDRB sektoral yang

merupakan sector-sektor strategis dan potensial di Jawa Timur,

nampaknya kontribusi pertumbuhan sector PDRB mengalami

perubahan.

Komponen sektor yang memberikan kontribusi besar

terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2009


berasal dari produktivitas Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

mencapai sebesar 506,41 Juta Rupiah. Meskipun, mengalami

penurunan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 547,19 Juta

Rupiah. Diikuti dengan sector Lembaga Keuangan sebesar

143,45 Juta Rupiah dan sector Pertambangan dan Penggalian

sebesar 112,94 Juta Rupiah.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ini didukung

oleh kontribusi tiga sector tertinggi yaitu sektor Pertambangan

dan Penggalian yang meningkat mencapai sebesar 22,22

persen, diikuti oleh Sektor Keuangan meningkat sebesar 13,78

persen, dan kemudian Sektor Industri Pengolahan meningkat

sebesar 7,35 persen.

Secara keseluruhan, menurunnya produktivitas

sektoral disebabkan adanya ketimpangan output yang

dihasilkan dibandingkan impornya. Hal ini karena minimnya

penggunaan teknologi, sumber daya manusia serta pasar. Oleh

karena itu, output yang dihasilkan tidak seimbang dengan

penggunaan tenaga kerjanya, khususnya di sektor Pertanian.


Selanjutnya, sektor perdagangan tahun 2009 masih

terjadi peningkatan, hal ini nampak dari produktivitasnya

meningkat sebesar 3,23 persen. Peningkatan kinerja ekspor

non migas tahun 2009 tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya,

hal ini mencerminkan bahwa transaksi ekspor dan impor

perdagangan Jawa Timur tahun 2009 cenderung fluktuatif,

namun lebih kearah trend positif karena meningkatnya

kontribusi ekspor dalam negeri antar pulau, sehingga surplus

neraca perdagangan non migas Jawa Timur tetap terkendali,

walaupun kurang proporsional.

Hal ini nampak dari kinerja ekspor non migas Jawa

Timur tahun 2009 mencapai sebesar 10.011,87 Juta Dolar

Amerika atau naik sebesar 0,41 persen dibanding tahun 2008

sebesar 9.970,61 Juta Dolar Amerika. Kinerja Impor Non Migas

Jawa Timur tahun 2009 sebesar 9.130,22 Juta Dolar Amerika

atau mengalami penurunan sebesar 20,16 persen dibanding

tahun 2008 sebesar 11.435,47 Juta Dolar Amerika.


Perkembangan nilai ekspor non migas Jawa Timur

tahun 2009 kapasitasnya sebanyak 3 Juta 84 Ribu 432 ton

dengan nilai sebesar 4 Juta 378 Ribu 509 Ribu Dolar Amerika.

Sedangkan impor non migas kapasitasnya mencapai 5 Juta 280

Ribu 531 ton dengan nilai sebesar 3 Juta 794 Ribu 727 Ribu

Dolar Amerika.

Dari penurunan transaksi ekspor dan impor non migas

tersebut, neraca perdagangan non migas Jawa Timur tahun

2009 masih mengalami surplus sebesar 881,65 Ribu Dollar

Amerika, yang berarti masih lebih baik bila dibandingkan

dengan tahun 2008 yang terjadi defisit sebesar minus 523,93

Ribu Dollar Amerika.

Peningkatan kinerja ekspor non migas Jawa Timur

tahun 2009 masih tetap diperoleh dari Negara tujuan yaitu

Jepang, Amerika, RRC, Malaysia, Singapura, Korea Selatan,

Thailand, Australia, Jerman dan Vietnam, dengan komoditi

utama ekspor non migas meliputi Pengolahan Tembaga, Timah,

Pulp dan Kertas, Pengolahan Kayu, Besi Baja, Mesin-mesin dan


Otomotif, Kimia Dasar, Makanan dan Minuman, Tekstil, ALat-

alat Listrik, Pengolahan Kelapa Sawit, Kulit, Barang Kulit dan

Alas Kaki.

Kontribusi nilai ekspor Jawa Timur terhadap Nasional

tahun 2009 sebesar 16,91 persen meningkat dibandingkan

tahun 2008 sebesar 10,30 persen. Besaran kontribusi ini

diperoleh dari realisasi nilai ekspor non migas Jawa Timur tahun

2009 sebesar 4,55 Milyar Dollar Amerika sedangkan nasional

sebesar 26,90 Milyar Dollar Amerika.

Namun, kita patut bersyukur walaupun terjadi

penurunan kinerja sector industry dan perdagangan di Jawa

Timur ditengah kondisi krisis keuangan global di Negara-negara

maju yang belum pulih, disisi lain justru kinerja sector riil

mengalami pertumbuhan yang menggembirakan.

Hal ini nampak dari peranan UKM terutama sejak krisis

moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup

penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional


maupun regional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan

ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir

menunjukkan peningkatan, dilihat dari indicator Kontribusi

UKM terhadap PDRB ADHB Jawa Timur mencapai sebesar 53

persen. Perkembangan sektor UMKM yang demikian,

menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan

domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan

baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang

tangguh. Oleh karena itu, kedepan pengembangan UKM

menjadi salah satu fokus pembangunan nasional dan

khususnya di Jawa Timur.

Jumlah UKM di Jawa Timur sampai dengan tahun 2009

seluruhnya sebanyak Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima

Ratus Enam Puluh Dua (4.211.562) Pengusaha Kecil dan

Menengah (PKM). Jumlah UKM terbanyak terdapat pada UKM

dengan omzet dibawah 50 Juta Rupiah sebanyak Tiga Juta Lima


Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh

Sembilan (3.583.699) Pengusaha Kecil (PK).

Diikuti, dengan omzet antara 50 Juta Rupiah sampai

dengan 500 Juta Rupiah sebanyak Lima Ratus Sembilan Puluh

Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh (597.737) Pengusaha

Kecil (PK). Kemudian, omzet antara 500 Juta Rupiah sampai

dengan 2 Milyar Rupiah sebanyak Dua Puluh Empat Ribu

Seratus Dua Puluh Delapan (24.128) Pengusaha Kecil (PK).

Serta, omzet diatas 2 Milyar Rupiah sebanyak Lima Ribu

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (5.998) Pengusaha

Menengah (PM).

Sedangkan, Jumlah UKM Non BPR/LKM pada tahun

2009 meningkat sebesar 2,91 persen dari 2 Juta 651 Ribu 855

UKM pada tahun 2008 menjadi 2 Juta 728 Ribu 669 UKM pada

tahun 2009.

Perkembangan UKM tersebut tidak terlepas dari

lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan usahanya.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi


oleh UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal

seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada

sumber-sumber informal.

Sumber-sumber lembaga keuangan informal yang

dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro ini beraneka ragam

bentuknya, mulai dari rentenir hingga berkembang dalam

bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk

yang lain.

Jumlah UKM BPR/LKM tahun 2008 naik 7,24 persen

menjadi 11.697 usaha dan pada tahun 2009 naik sebesar 4,80

persen menjadi 12.259 usaha. Dengan semakin meningkatnya

jumlah UKM BPR/LKM dan pentingnya peranan UKM BPR/LKM

dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam

pengembangan dan pemberdayaan UMKM, sehingga

keberadaannya menjadi signifikan dalam menumbuhkan

perekonomian di Jawa Timur.

Selain itu, Koperasi juga merupakan salah satu badan

usaha yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan


ekonomi, karena kegiatan usaha koperasi lebih banyak

berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan.

Pada tahun 2009, jumlah koperasi aktif di Jawa Timur

sebanyak 15 Ribu 609 Unit dari 19 Ribu 331 Unit Koperasi yang

ada atau sebesar 80,75 persen dari total koperasi. Persentase

koperasi aktif pada tahun 2009 meningkat sebesar 4,08 persen

point dibanding dengan tahun 2008 sebanyak 14 Ribu 304 Unit

dari 18 Ribu 656 Unit Koperasi yang ada atau sebesar 76,67

persen.

Kami patut bersyukur, disaat negara-negara maju

mengalami ketidakpastian perekonomian, kinerja pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur tetap tumbuh kondusif meskipun

melamban.

Suasana kondusif ini setidaknya mampu menghasilkan

capaian kinerja secara keseluruhan tetap terkendali, sehingga

perekonomian tetap bergairah dan dapat meningkatkan

kreatifitas masyarakat Jawa Timur dalam beraktivitas ekonomi.


Selanjutnya, kinerja pertumbuhan ekonomi dilihat dari

indikator PDRB ADHK 2000 tahun 2009 mencapai sebesar

320,21 Milyar Rupiah lebih, yang berarti meningkat sebesar

15,29 Milyar Rupiah lebih atau naik 4,77 persen bila

dibandingkan tahun 2008 sebesar 304,92 Milyar Rupiah lebih.

Kenaikan PDRB tersebut, dilihat dari prosentase

pertumbuhan PDRB ADHK menurut year on year mengalami

peningkatan, dari sebesar 4,73 persen pada tahun 2008

menjadi sebesar 4,90 persen di tahun 2009.

Besaran indicator PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

tersebut dipengaruhi oleh laju inflasi Jawa Timur pada Tahun

2009 menurut tahun kalender sebesar 3,62 persen, sedangkan

menurut year on year yang mencapai sebesar 2,81 persen.

Apabila dibandingkan laju inflasi tahun 2008 sebesar 9,66

persen jauh lebih terkendali.

Laju inflasi Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar

3,62 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan laju inflasi

Nasional yang mencapai sebesar 2,78 persen. Rendahnya inflasi


nasional tahun 2009 ini disebabkan beberapa laju inflasi kota-

kota besar di Pulau Jawa, cenderung memiliki inflasi yang lebih

rendah dari Jawa Timur, sehingga berpengaruh besar terhadap

inflasi nasional secara umum.

Namun, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

laju inflasi Jawa Timur tahun 2008 memang lebih baik, bila

dibandingkan laju inflasi nasional yang mencapai sebesar 11,06

persen.

Penyebab meningkatnya laju inflasi di Jawa Timur

akhir-akhir ini lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan

pemerintah yang terkait dengan harga seperti naiknya harga

cukai rokok, harga premium dan solar, konversi energy yang

berdampak naiknya harga minyak tanah, kemudian naiknya

tarif air minum dan harga elpiji. Kenaikan tersebut, membawa

dampak naiknya harga komoditas lain seperti makanan jadi.

Selain itu, laju inflasi juga dipengaruhi oleh naiknya

harga beberapa komoditas utama seperti beras, minyak

goreng, gula pasir dan emas perhiasan serta biaya sekolah


swasta. Namun, pengaruh pendorong utama laju inflasi tahun

2009 yaitu dari kenaikan harga gula pasir, emas perhiasan,

beras dan mobil, disamping naiknya harga bumbu-bumbuan

seperti bawang putih, cabe merah dan cabe rawit.

Tekanan inflasi tertinggi berasal dari sumbangan

komoditas Gula Pasir yang mencapai sebesar 0,4894, diikuti

oleh Beras sebesar 0,4767, Emas Perhiasan sebesar 0,2702,

Harga Mobil sebesar 0,2448 dan Bawang Putih sebesar 0,2318.

Apabila, kita cermati lebih dalam bahwa sumbangan

tekanan inflasi terbesar di Jawa Timur pada tahun 2009 berasal

dari kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau,

yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sub kelompok

Minuman yang tidak beralkohol sebagai akibat kenaikan harga

komoditas gula pasir.

Pengaruh terbesar laju inflasi adalah akibat kenaikan

harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada Kelompok

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,28

persen. Disusul Kelompok Perumahan sebesar 0,20 persen, lalu


Kelompok Sandang sebesar 1,53 persen, Kelompok Kesehatan

sebesar 0,14 persen, kemudian Kelompok Pendidikan, Rekreasi,

dan Olahraga sebesar 0,21 persen dan Kelompok Transportasi,

Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,02 persen. Sedangkan

Kelompok Bahan Makanan justru mengalami deflasi sebesar

0,78 persen.

Ini berarti, dua sector tersebut turut memberikan

sumbangan terhadap penurunan tingkat inflasi, akibat tekanan

kenaikan harga kebutuhan barang dan jasa pada moment

puasa dan lebaran bulan September 2009 yang lalu. Sehingga,

inflasinya masih lebih baik dibandingkan Provinsi Yogyakarta

yang mencapai sebesar 0,09 persen.

Sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan

terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah Emas Perhiasan,

Bawang Merah, Bahan Bakar Rumah Tangga, Cabe Rawit, Mie,

Beras, Nasi (Makanan Jadi dengn campuran utama dari nasi

rames), Pasir, Tahu Mentah dan Rokok Kretek Filter.


Sedangkan, sepuluh komoditas yang memberikan

sumbangan deflasi adalah Cabe Merah, Daging Ayam Ras, Telur

Ayam ras, Jeruk, Jagung Muda, Daging sapi, Kelapa, Minyak

Goreng, Nangka Muda dan Gula Pasir.

Beberapa indicator makro ekonomi lain yang juga

menunjukkan peningkatan yaitu Pendapatan per Kapita

masyarakat Jawa Timur, pada tahun 2009 mencapai sebesar

18,35 Juta Rupiah lebih, yang berarti meningkat sebesar 1,59

Juta Rupiah lebih, bila dibandingkan tahun 2008 yang sebesar

16,76 Juta Rupiah lebih.

Peningkatan pendapatan Jawa Timur yang diperoleh

dari kontribusi meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat,

naiknya pendapatan masyarakat, serta jumlah pengeluaran

pemerintah tersebut, ternyata masih dipengaruhi oleh

turunnya kontribusi ekspor non migas Jawa Timur, sebagai

akibat imbas krisis keuangan global yang dialami beberapa

Negara tujuan ekspor Jawa Timur.


Turunnya kinerja Pertumbuhan Ekonomi yang

berakibat lambannya kinerja perekonomian Jawa Timur tahun

2009, ini masih mampu diimbangi oleh perbaikan kinerja

indicator makro ekonomi lainnya seperti Perkembangan ICOR,

Perkembangan Jumlah dan Investasi Berskala Nasional (PMDN

maupun PMA), Perkembangan Jumlah UKM non BPR/LKM

UKM.

Tolok ukur kinerja investasi diukur dengan

menggunakan indicator Incremental Capital Output Ratio

(ICOR). Melalui ICOR dapat diketahui kebutuhan investasi

komoditi pertanian prioritas di masa mendatang.

Perkembangan ICOR Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar

3,60 meningkat sebesar 0,56 atau naik 18,42 persen bila


Semakin besarnya nilai ICOR Jawa Timur dibanding

tahun sebelumnya, ini berarti tingkat efisiensi pemanfaatan

modal investasi di daerah, dan tambahan modal yang harus


diinvestasikan untuk memperoleh tambahan suatu unit output

masih belum efisien dalam penggunaan modal.

Jawa Timur untuk dapat meningkatkan pertambahan

pendapatan atau PDRB tiap satu unit, harus membutuhkan

dana investasi di Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar

3,60 Milyar Rupiah lebih, meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya yang membutuhkan aliran dana investasi sebesar

3,04 Milyar Rupiah lebih.

Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan nilai

investasi di Jawa Timur masih lebih rendah dibandingkan

pertumbuhan nilai produksi pertanian. Hal ini dapat dimaklumi,

mengingat kondisi Jawa Timur sebagian besar potensi

daerahnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dibandingkan

untuk produktivitas industri.

Disisi lain, perkembangan Investasi Berskala Nasional

baik PMDN maupun PMA di Jawa Timur merupakan kinerja

yang paling terimbas langsung dengan krisis keuangan global,

juga mengalami penurunan cukup tajam.


Perkembangan investasi di Jawa Timur selama dua

tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, baik

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman

Modal Asing (PMA).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2009

mencapai nilai investasi sebesar 9 Juta 506 ribu 602 Rupiah

dengan jumlah proyek sebanyak 36 proyek dan menyerap

Tenaga Kerja Local/dari Indonesia sebanyak 15 Ribu 95 Orang,

yang berarti jumlah investornya turun sebesar 11,43 persen

dengan penurunan nilai investasi sebesar 52,31 persen,

dibandingkan tahun 2008 PMDN yang mencapai sebesar 19

Juta 912 ribu 810 Rupiah dengan jumlah proyek sebanyak 34

proyek dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 25 Ribu

438 Orang.

Adapun, Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2009

sebesar 1 Milyar 561 Juta 787 Ribu Dolar Amerika, dengan

jumlah proyek sebanyak 96 proyek dan menyerap Tenaga Kerja

Indonesia sebanyak 17 Ribu 790 Orang. Ini berarti, jumlah


investornya turun sebesar 5,38 persen dengan nilai investasi

sebesar 47,14 persen, dibandingkan tahun 2008 PMA sebesar 2

Milyar 676 Juta 883 Ribu Dolar Amerika dengan jumlah proyek

sebanyak 93 proyek dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia

sebanyak 40 Ribu 293 Orang dan Tenaga Kerja Asing sebanyak

5 Orang.

Penurunan nilai investasi di Jawa Timur khususnya

pada Penanaman Modal Asing (PMA) ini, selain imbas krisis

juga dikarenakan para investor masih menunda investasinya

sambil melihat perkembangan ekonomi eksternal yang mulai

membaik maupun kondisi internal yang lebih menguntungkan.

Namun, kondisi ini masih merupakan berita baik

karena Provinsi Jawa Timur masih dianggap menjanjikan

sebagai daerah tujuan investasi asing maupun lokal. Investor

umumnya menganggap kondisi infrastruktur Jawa Timur lebih

baik dari pada daerah lain di Indonesia, seperti keberadaan

pelabuhan ekspor dan bandar udara berskala internasional


serta tersedianya fasilitas perumahan, pendidikan, dan

kesehatan yang baik.

Investasi PMDN di Jawa Timur pada tahun 2009 yang

diminati adalah di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo,

Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Malang,

dengan bidang usaha yang diminati meliputi Industri Kimia,

Industri Kertas, Industri Mineral Non Mineral, Industri Makanan

serta Industri Logam Dasar.

Sedangkan, investasi PMA di Jawa Timur tahun 2009

berasal dari Negara Taiwan, Korea Selatan, RRC, Jepang dan

Singapura, dengan bidang usaha yang diminati meliputi

Perdagangan, Industri Kimia, Industri Barang Logam, Industri

Makanan serta Industri Kayu.

Dengan melihat potensi investasi Jawa Timur yang

cukup beragam dan belum dikembangkan dengan baik, pada

tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berusaha

keras untuk dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan.

Kebijakan optimalisasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan


para dunia usaha dan pihak perbankan, sehingga dapat

memetakan peluang dan tantangan investasi lima tahun

kedepan.

Enam peluang investasi yang dapat dimanfaatkan oleh

dunia usaha ataupun investor untuk menanamkan modalnya,

meliputi Pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Bulu Pandan,

Bangkalan, Madura, kemudian Pengelolaan Limbah di Gresik,

Industri Tepung Ketela Pohon, Industri Marmer dan Granit, lalu

Pembangkit Listrik Panas Bumi (Geothermal) serta Sentra Bisnis

di Kaki Jembatan Suramadu baik sisi Madura dan khususnya

pada sisi Surabaya.

Setiap tahunnya nilai investasi PMA di Jawa Timur

mengalami kenaikan yang cukup pesat. Namun, untuk tetap

dapat menarik minat investor asing, dibutuhkan iklim usaha

yang kondusif serta menyiapkan peraturan daerah yang terkait

dengan penanaman modal dan membentuk Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembentukan PTSP tersebut,


merupakan pelopor dalam memberikan kemudahan izin

penanaman investasi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Dengan semakin meningkatnya sistem pelayanan

perijinan investasi di Jawa Timur, diharapkan akan dapat

mengoptimalkan konsep pelayanan satu pintu bagi investor

yang akan menanamkan modalnya di Jawa Timur.

Untuk mendorong investor masuk lebih banyak lagi ke

Jawa Timur, Pemerintah Provinsi juga menggagas pembentukan

Forum Komunikasi Insan Investasi (FORKII).

Selanjutnya, FORKII mengagendakan pertemuan rutin

antara investor dan pemerintah setiap dua bulanan atau tiga

bulanan sekali. Pertemuan ini merupakan wadah antara para

Pebisnis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta

Pemerintah Kabupaten/Kota, guna membahas persoalan

investasi dan permasalahan yang timbul serta langkah upaya

pemecahannya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan investasi di Jawa

Timur telah dilakukan, diantaranya melalui Revitalisasi Sister


Provice Jawa Timur-Osaka, sebagai alternatif pembiayaan

pembangunan. Tujuannya untuk mengembangkan pola

kerjasama yang sesuai dengan potensi dan kondisi masing-

masing daerah.

Sementara itu, upaya peningkatan investasi juga

dilakukan melalui kerjasama ekonomi Bilateral antara

Indonesia-Jepang, yang mencakup 11 (Sebelas) bidang, yaitu

antara lain bidang kesehatan, kepemudaan, lingkungan, dan

pelabuhan.

Sedangkan, kerjasama lain yang dilakukan dengan MoU

yaitu 6 (Enam) Sister City/Province Arrangements, meliputi

Jakarta-Tokyo, Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi, Medan-

Ichikawa, Jawa Timur-Osaka Prefecture dan Irian Jaya-

Yamagata Prefecture.

Walaupun, saat ini masih belum bisa memberikan

kontribusi besar bagi perekonomian Jawa Timur, namun

implementasi kebijakan luar negeri tersebut menjadi bagian


penting dari rekonstruksi ekonomi yang akan dibangun

Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.

Kami yakin, kebijakan kerjasama bilateral ini nantinya

akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih baik

dari sebelumnya.

Investasi dilihat dari indikator Perkembangan Industri

Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga pada tahun 2009 berjumlah

sebanyak 684 Ribu 155 Unit Usaha, meningkat bila

dibandingkan tahun 2008 sebanyak 686 Ribu 756 Unit Usaha.

Industri tersebut mampu menyerap kerja sebanyak 1 Juta 572

Ribu 875 Orang naik sebanyak 15 Ribu 573 Orang dibandingkan

tahun 2008 sebanyak 1 Juta 557 Ribu 302 Orang.

Nilai investasi industry kecil dan menengah tahun 2009

mencapai sebesar 24 Ribu 50 Milyar Rupiah meningkat

dibandingkan tahun 2008 sebesar 11 Ribu 898 Milyar Rupiah.

Adapun nilai produksinya mencapai sebesar 61 Ribu 7 Milyar

naik dibandingkan tahun 2008 sebesar 5 Ribu 704 Milyar.


Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hotikultura di

Jawa Timur tahun 2009, Padi sebanyak 11 Juta 259 Ribu 85 Ton,

Jagung sebanyak 5 Juta 266 Ribu 720 Ton, Ubi Kayu sebanyak 3

Juta 222 Ribu 636 Ton, Ubi Jalar sebanyak 162 Ribu 607 Ton,

Kedelai sebanyak 355 Ribu 260 Ton, Kacang Tanah sebanyak

216 Ribu 474 Ton, Kacang Hijau sebanyak 83 Ribu 629 Ton.

Sedangkan, produksi Tanaman Hortikultura, untuk

Jeruk Besar sebanyak 40 Ribu 454 Ton, Jeruk Siem sebanyak

881 Ribu 173 Ton, Mangga sebanyak 3 Juta 990 Ribu 772 Ton,

Pisang sebanyak 5 Juta 64 Ribu 390 Ton, Jambu Biji sebanyak 67

Ribu 903 Ton, kemudian Jambu Air sebanyak 43 Ribu 593 Ton,

Manggis sebanyak 71 Ribu 836 Ton, Apel sebanyak 589 Ribu

630 Ton, Cabe Merah sebanyak 48 Ribu 369 Ton, Bawang

Merah sebanyak 38 Ribu 834 Ton serta Kentang sebanyak 127

Ribu 259 Ton.

Selanjutnya, produksi komoditi Perkebunan Jawa Timur

Tahun 2009, untuk Tebu sebanyak 999 Ribu 555 Ton,

Tembakau sebanyak 72 Ribu 911 Ton, Kapas sebanyak 1 Ribu


78 Ton, Kelapa sebanyak 187 Ribu 793 Ton, Kopi sebanyak 37

Ribu 728 Ton, Cengkeh sebanyak 8 Ribu 129 Ton, Karet

sebanyak 19 Ribu 868 Ton, Kapuk Randu sebanyak 23 Ribu 39

Ton, Kakao sebanyak 16 Ribu 166 Ton, Teh sebanyak 3 Ribu 108

Ton, Jambu Mente sebanyak 11 Ribu 180 Ton, Serat Karung

sebanyak 1.425 Ton serta lain-lain sebanyak 17 Ribu 49 Ton.

Kemudian, produksi Tebu atau Gula tahun 2009

mencapai sebanyak 999 Ribu 555 Ton, memberikan kontribusi

sebesar 48,65 persen terhadap produksi nasional sebanyak 2

Juta 54 Ribu 762 Ton, meningkat dibandingkan kontribusi tahun

2008 sebesar 48,23 persen.

Sedangkan, produksi hasil ternak tahun 2009, untuk

Daging sebanyak 246 Ribu 315 Ton, Telur sebanyak 247 Ribu

379 Ton dan produksi Susu sebanyak 511 Ribu 242 Ton.

Selanjutnya, produksi Perikanan Jawa Timur tahun

2009, dari hasil penangkapan laut mencapai sebanyak 386 Ribu

151 Ton dan hasil perairan umum sebanyak 11 Ribu 822,40

Ton. Kemudian dari hasil budidaya, untuk Budidaya Laut


sebanayak 76 Ribu 687,10 Ton, Budidaya Tambak sebanyak 80

Ribu 474,50 Ton, Budidaya Kolam sebanyak 40 Ribu 344,40

Ton, Budidaya Sawah Tambak sebanyak 47 Ribu 268,70 Ton,

Budidaya Mina Padi sebanyak 149,20 Ton dan Budidaya

Karamba sebanyak 2 Ribu 678,60 Ton.

Capaian Prosentase Pertumbuhan Ekonomi menurut

ADHK 2000 Jawa Timur tahun 2009 sebesar 5,01 persen, ini

menunjukkan bahwa prosentase pertumbuhannya sedikit lebih

rendah dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun

2008.

Namun, capaian kinerja pertumbuhan ini menunjukkan

hasil yang menggembirakan, karena ditengah kondisi

perekonomian eksternal sedang mengalami masa-masa sulit,

capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur justru mampu

melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD pada kisaran

4,00 persen sampai dengan 4,50 persen. Selain itu, yang lebih

membanggakan lagi bahwa besaran pertumbuhan ekonomi


tersebut, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional


Perlu kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi

Jawa Timur pada tahun 2009 mulai termasuk dalam 8 (delapan)

Provinsi dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi se Indonesia, yang

selama lima tahun terakhir ini pertumbuhan ekonominya

konsisten mencapai diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional. Ketujuh Provinsi lainnya tersebut yaitu Provinsi Papua

Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Sulawesi Tengah, Sumatera

Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

Kita harapkan ditahun-tahun mendatang pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur terus meningkat, sehingga tetap menjadi

Provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi konsisten diatas

rata-rata nasional, sebagaimana yang dialami oleh 7 (tujuh)

Provinsi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan program-

program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Timur beserta seluruh Stakeholder, untuk dapat


meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan

jumlah masyarakat miskin telah membuahkan hasil yang

semakin nyata dan menggembirakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya

Pemerintah Jawa Timur, melalui kebijakan 9 agenda utama dan

18 prioritas program pembangunan yang dilaksanakan melalui

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan seluruh

stakeholder dan dukungan kinerja seluruh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota se Jawa Timur, serta beberapa kebijakan-

kebijakan lainnya telah mampu menjaga stabilitas

perekonomian Jawa Timur pada posisi cukup aman dan

terkendali.

Disisi lain, menurunnya kinerja sector industry dan

perdagangan akibat krisis serta masih rendahnya investasi di

Jawa Timur pada tahun 2009 apabila terus berlanjut, tentunya

akan menjadi permasalahan dan kendala bagi Jawa Timur

karena dapat menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi

tahun 2010.


Namun, penurunan kinerja sektor industri dan

perdagangan tersebut, masih tertutupi oleh perkembangan

kinerja sektor riil, yang saat ini telah mampu menjadi alternatif

kekuatan ekonomi Jawa Timur yang dapat dibanggakan dimasa

mendatang. Karena, terus menunjukkan perkembangan yang

sangat berarti bagi perekonomian di Jawa Timur, sehingga

diharapkan dapat menjadi kekuatan pasar lokal dan inter

regional didalam negeri.

Keempat, Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks

Disparitas Wilayah”. Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur

meskipun terjadi perbaikan dan peningkatan, namun secara

keseluruhan kita mengakui bahwa tingkat kesenjangan antar

wilayah di Jawa Timur masih belum merata.

Hal ini nampak dari capaian Indeks Disparitas Wilayah

Jawa Timur dilihat dari Indeks Disparitas Koefisen Varians

Williamson tahun 2009 mencapai sebesar 116,02 mengalami

penurunan sebesar 0,06 atau turun 0,05 persen, dibandingkan



Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah

Jawa Timur untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar

wilayah atau daerah belum menuai hasil, meskipun berbagai

upaya telah dilakukan khususnya di daerah tertinggal, namun

belum menampakkan hasil yang menggembirakan.

Oleh karena itu, kedepan akan menjadi perhatian besar

kami untuk dapat memperkecil tingkat kesenjangan ini,

sekaligus mewujudkan tingkat pemerataan pendapatan

maupun perkembangan ekonominya, sehingga kesenjangan

antara daerah satu dengan daerah yang lainnya tidak terlalu

besar.

Kesenjangan yang masih besar ini kedepan akan

ditelusuri lebih cermat lagi, apakah timbul diakibatkan oleh

adanya perbedaan-perbedaan di daerah baik itu dilihat dari

ukuran-ukuran kemajuan masyarakat dan wilayahnya.

Masyarakatnya, bisa kita lihat dari derajat pendidikan,

derajat kesehatan, prosentase pengangguran dan prosentase

kemiskinan. Sedangkan, dilihat dari wilayahnya yaitu diukur


dari penyediaan infrastruktur seperti pelayanan jalan, listrik,

telepon, perbankan, serta pelayanan dasar.

Selain itu, kebijakan jangka menengah di masing-

masing wilayah Kabupaten/Kota, memiliki perbedaan baik

secara politis, karakteristik daerah maupun kebutuhan

mendasarnya. Hal ini, sebagai akibat terpilihnya Kepala Daerah

yang baru merupakan sosok pemimpin yang harus memiliki visi

dan misi serta prioritas program pembangunan yang mampu

menampung asipirasi masyarakat local sesuai dengan kondisi

permasalahan di daerah maupun harapan masyarakat

konstituennya.

Menurut Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal (PDT) pada tahun 2007-2008 masih terdapat 7

kabupaten di Jawa Timur yang berstatus sebagai daerah

tertinggal yaitu meliputi Kabupaten Situbondo, Bondowoso,

Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Trenggalek, dan Pacitan.

Namun, pada akhir tahun 2009 hingga awal 2010 saat

ini tercatat tinggal 2 (dua) Kabupaten yang berstatus daerah


tertinggal yaitu Kabupaten Sampang dan Pacitan. Sedangkan, 6

(enam) daerah termasuk Kabupaten Madiun tidak lagi

berstatus sebagai daerah tertinggal, tetapi dalam pembinaan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di suatu

wilayah umumnya berfluktuasi seiring dengan tingkat

perubahan PDRB per kapitanya. Pendapatan per Kapita

masyarakat Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 18,35

Juta Rupiah lebih, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar

16,69 Juta Rupiah lebih.

Selain itu, tingkat kesenjangan wilayah juga dapat

dilihat dari Produktivitas Daerah Setiap Sektor, Pemerataan

Pendapatan, Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan,

dan Indeks Gini Ratio.

Produktivitas Daerah Setiap Sektor tahun 2009

tertinggi berasal dari sector Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar

506,41 Juta Rupiah, disusul dengan sector Lembaga Keuangan


sebesar 143,45 Juta Rupiah dan sector Pertambangan dan

Penggalian sebesar 112,94 Juta Rupiah.

Pemerataan Pendapatan dilihat dari distribusi

pengeluaran penduduk, cenderung mengalami perbaikan. Pada

tahun 2009 untuk distribusi pengeluaran kelompok 40 persen

bawah sebesar 19,86 persen, kelompok 40 persen menengah

sebesar 37,59 persen dan kelompok 20 persen atas sebesar

42,55.

Dari tiga klasifikasi tersebut, penduduk Jawa Timur

secara keseluruhan, tingkat kesenjangannya semakin menurun,

berarti ketimpangan pendapatan yang terjadi, semakin lama

masuk klasifikasi ketimpangan pendapatan masyarakat katagori

rendah.

Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan

masyarakat di Jawa Timur yang menggambarkan proporsi

pengeluaran untuk kebutuhan untuk makanan sebesar 52,73

persen, naik dibandingkan tahun 2008 sebesar 48,36 persen.

Sedangkan, non makanan tahun 2009 mencapai sebesar 47,27


persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008


Namun, peningkatan pengeluaran makanan tersebut

masih belum menunjukkan derajat kesejahteraan penduduk

Jawa Timur, hal ini dikarenakan makin tingginya perubahan

harga yang tidak sebanding dengan perkembangan

pendapatan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pola pengeluaran

kebutuhan konsumsi penduduk masih lebih besar proporsinya

bila dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan non

pangan.

Indeks Gini Ratio Jawa Timur tahun 2009 dilihat dari

persentase total rata-rata konsumsi per kapita sebulan,

menurut status wilayah dan kuintil penduduk terjadi perbaikan.

Untuk Kota sebesar 0,30 persen, Desa sebesar 0,23 persen,

sedangkan Kota dan Desa mencapai sebesar 0,29 persen.

Kondisi ini berarti menunjukkan bahwa kuintil

penduduk berdasarkan konsumsi terjadi peningkatan, apabila


dibandingkan dengan tahun 2008 untuk Kota sebesar 0,31

persen dan Desa sebesar 0,25 persen sehingga Kota dan Desa


Selain itu, tingkat kesenjangan wilayah Kabupaten/Kota

juga dapat dilihat dari Keterbandingan Angka PDRB per kapita

Kabupaten/Kota terhadap PDRB per Kapita Provinsi yaitu

sebesar 18,35 Juta Rupiah.

PDRB per Kapita yang berada diatas rata-rata Jawa

Timur adalah 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu meliputi Kota

Kediri, Surabaya, Malang, Mojokerto dan Probolinggo serta

Kabupaten Sidoarjo dan Gresik berada diatas rata-rata PDRB

per Kapita Jawa Timur tahun 2009. Tertinggi adalah Kota Kediri

dengan PDRB per Kapita mencapai sebesar 204,80 Juta Rupiah

dan yang mendekati atau masih diatas rata-rata Jawa Timur

yaitu Kota Probolinggo sebesar 19,32 Juta Rupiah.

Sedangkan, 31 (tiga puluh satu) Kabupaten/Kota

lainnya masih dibawah rata-rata Jawa Timur yaitu yang

mendekati Kabupaten Tulungagung sebesar 15,88 Juta Rupiah


dan yang terendah Kabupaten Pacitan sebesar 5,40 Juta

Rupiah.

Capaian Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur yang

ditunjukkan dengan indikator Indeks Disparitas Williamson

tahun 2009 mencapai sebesar 116,02. Besaran ini menunjukkan

adanya penurunan walaupun sangat kecil. Hal ini

menggambarkan bahwa perkembangan daerah-daerah

tertinggal masih rendah sekali, sehingga hasilnya masih belum

mencapai target yang ditetapkan yaitu pada kisaran antara

115,10 sampai dengan 115,30.

Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah di Jawa Timur

masih terdapat kesenjangan baik yang disebabkan oleh

perbedaan pada pendapatan per kapita, pemerataan distribusi

pendapatan, penurunan pengangguran, pembebasan

kemiskinan serta penghapusan ketidakadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daerah

yang masih termasuk dalam kuadran IV dengan katagori PDRB

per kapita rendah dan Pertumbuhan Ekonomi juga rendah di


Jawa Timur pada tahun 2009 masih cukup banyak yaitu

sebanyak 25 daerah terdiri dari 23 Kabupaten dan 2 Kota.

Sedangkan 6 Kabupaten/Kota masuk kuadran I

(katagori PDRB per Kapita Tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi

Tinggi), dan 6 daerah Kabupaten/Kota lainnya masuk kuadran II

(katagori PDRB per Kapita Rendah tetapi Pertumbuhan

Ekonomi Tinggi) dan 1 Kota Kediri masuk Kuadran III (katagori

PDRB per Kapita Tinggi tetapi Pertumbuhan Ekonomi Rendah).

Masih tingginya disparitas wilayah di Jawa Timur, ini

dilihat dari perbandingan absolute antar Kabupaten/Kota di

Jawa Timur dalam kuadran tahun 2009 meskipun tahun 2009

ada penambahan 2 daerah (Kota Mojokerto dan Kabupaten

Sidoarjo) yang pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan

dari kuadran IV dengan katagori PDRB dan Pertumbuhan

Ekonomi sama rendahnya, meningkat masuk dalam kuadran I

dengan katagori PDRB per Kapita Tinggi dan Pertumbuhan

Ekonomi Tinggi.


Namun disisi lain, terjadi penurunan kinerja

pertumbuhan ekonomi pada 6 daerah (antara lain, Kota

Madiun dan Blitar serta Kabupaten Tuban, Jombang, Jember

dan Lamongan), yang sebelumnya berada di kuadran II dengan

katagori PDRB per Kapita rendah dan Pertumbuhan Ekonomi

tinggi, kini turun masuk dalam kuadran IV dengan katagori

PDRB per Kapita rendah dan Pertumbuhan Ekonomi rendah,

sehingga menyebabkan kontribusi pertumbuhan ekonominya

terhadap Jawa Timur menjadi berkurang atau mengecil.

Dengan belum tercapainya target capaian kinerja

mengenai Tingkat Kesenjangan Antar Wilayah/Daerah

Kabupaten/Kota di Jawa Timur tersebut, tentu saja kedepan

kami akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan pemerataan

perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat utamanya

mampu mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat miskin.

Upaya mengurangi tingkat kesenjangan ini akan

ditinjau dari berbagai permasalahan yang ada di masing-masing

daerah secara menyeluruh. Baik itu, diakibatkan oleh adanya


distorsi perdagangan antar daerah, perbedaan sistem

pembangunan perkotaan dan perdesaan maupun dalam hal

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh

masing-masing daerah.

Selain itu, kami juga akan meningkatkan koordinasi

antar daerah sebaik mungkin serta mensinergikan berbagai

kebijakan-kebijakan antar daerah yang dapat dipadukan,

sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi

daerah yang tertinggal serta dapat mendongkrak tingkat

kesejahteraan masyarakat miskin di daerah secara lebih

merata.


Terhormat,

Kelima, Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks

Pembangunan Manusia”. Indeks pembangunan manusia

secara keseluruhan diukur dari pencapaian rata-rata, meliputi 3

dimensi dasar pembangunan manusia.


IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk

mengukur pencapaian rata-rata suatu daerah terhadap tiga hal

mendasar pembangunan manusia, meliputi lama hidup, yang

diukur dengan usia harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang

diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek

huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; serta standar hidup

layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah

disesuaikan menjadi paritas daya beli.

Tiga dimensi dasar tersebut antara lain Hidup yang

sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup

saat kelahiran, Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat

baca tulis pada orang dewasa dengan bobotnya dua per tiga

dan Kombinasi pendidikan dasar, menengah dan atas atau

disebut dengan gross enrollment ratio, dengan bobot satu per

tiga serta standard kehidupan yang layak diukur dengan Produk

Domestik Bruto Regional (PDRB) dalam paritas kekuatan beli

atau purchasing power parity.

http://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup

http://id.wikipedia.org/wiki/Tingkat_baca_tulis



http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gross_enrollment_ratio&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto



http://id.wikipedia.org/wiki/Purchasing_power_parity


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur dari

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009

mencapai sebesar 70,98 meningkat bila dibandingkan tahun

2008 sebesar 70,38. Besaran ini masih menempatkan posisi

IPM Jawa Timur termasuk dalam katagori menengah atas, yaitu

antara 66,00 sampai dengan 79,99.

Peningkatan ini masih perlu ditingkatkan lagi, karena

belum didukung indeks daya beli yang besarnya masih dibawah

indeks harapan hidup dan indeks pendidikan yang mencapai

besaran rata-rata diatas 70,00.

Untuk mencapai IPM dalam katagori tinggi yaitu

mencapai diatas 80,00 sampai dengan 100, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur harus melibatkan berbagai unsur seperti Korporat,

LSM, Media Massa, serta Lembaga dan Organisasi yang lain

seperti organisasi keagamaan, untuk mengupayakan perbaikan

pada indeks daya beli mencapai 65-70, sedangkan indeks

harapan hidup dan pendidikan ditingkatkan lagi menjadi diatas

75,00.


IPM Jawa Timur tahun 2009 yang mencapai sebesar

70,98 lebih baik dari tahun 2008 sebesar 70,38, kondisi ini

mencerminkan terjadi peningkatan pada tiga indeks atau

indicator pendukungnya yaitu Indeks Lama Hidup, Indeks

Pendidikan dan Indeks Tingkat Kemampuan Memenuhi

Kebutuhan Hidup atau Tingkat Kesejahteraan.

Indeks Lama Hidup atau Usia Harapan Hidup

(Longetivity) dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup Waktu

Lahir (life expectacy at birth), di Jawa Timur tahun 2009

mencapai sebesar 69,15 persen naik dibandingkan tahun 2008


Indeks Pendidikan atau Pengetahuan (Knowledge),

yang dilihat dari indikator Angka Melek Huruf (Literacy Rate)

dan indikator Rata-rata lama Sekolah (Mean Years School),

untuk Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun

Keatas tahun 2009 di Jawa Timur sebesar 88,53 persen

meningkat sebesar 1,21 atau naik 1,39 persen dibandingkan

tahun 2008 sebesar 87,32 persen.


Sedangkan, indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di

Jawa Timur tahun 2009 sebesar 7,17 tahun, meningkat apabila

dibandingkan tahun 2008 sebesar 7,14 tahun.

Adapun, Indeks Daya Beli atau Standar Hidup Layak

(Decent Living) dilihat dari indikator Konsumsi per Kapita di

Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 64,77 persen,

meningkat sebesar 0,85 atau naik 1,33 persen bila

dibandingkan tahun 2008 sebesar 63,92 persen.

Beberapa indicator pendukung kinerja yang dapat

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur

termasuk dalam katagori menengah atas, dan kedepannya

masih dapat ditingkatkan lagi menjadi katagori tinggi, secara

singkat dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Kinerja pembangunan manusia yang meningkat ini,

juga didukung dari kinerja Bidang Pendidikan lainnya, seperti

Rasio Murid SMK terhadap SMU, Angka Putus Sekolah/Drop

Out (APS/DO), Angka Buta Huruf (ABH), Angka Partisipasi Murni

(APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS).


Secara keseluruhan beberapa indicator tersebut diatas,

ada yang mengalami kenaikan dan beberapa indicator yang

lainnya masih fluktuatif.

Rasio Murid SMK terhadap SMU tahun 2009 sebesar

70,12 meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 69,70. Ini

artinya, bahwa tingkat kemampuan anak-anak di Jawa Timur

dalam menempuh pendidikan masih banyak yang mampu

bertahan tertinggi sampai di kelas dasar tingkat SLTP saja dan

kemudian dropout.

Namun demikian, putus sekolahnya bukan dikarenakan

ketidakmampuan dalam biaya, tetapi dikarenakan kultur

budaya, membantu orang tua bekerja dan lain-lain.

Angka Buta Huruf (ABH) di Jawa Timur baik dilihat dari

usia 10 tahun keatas maupun usia 10-40 tahun terjadi

penurunan, pada tahun 2009 masing-masing mencapai sebesar

8,00 persen dan 2,00 persen bila dibandingkan tahun 2008

sebesar 10,70 persen dan 2,29 persen.


Angka Partisipasi Murni (APM) di Jawa Timur secara

keseluruhan terjadi peningkatan. Pada tahun 2009 untuk

kelompok usia 7-12 tahun sebesar 97,71 persen bila

dibandingkan tahun 2008 sebesar 97,42 persen. Untuk usia 13-

15 tahun dari sebesar 99,74 persen (2008) menjadi sebesar

85,44 persen. Sedangkan usia 16-18 tahun dari sebesar 49,69

persen (2008) naik menjadi sebesar 51,96 persen.

Peningkatan semua indicator pendidikan tersebut, hal

ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi dalam

memenuhi target 20 persen untuk anggaran pendidikan dari

total APBD Provinsi Jawa Timur, yang diikuti dengan kebijakan

program bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) serta

bantuan biaya sekolah gratis bagi masyarakat miskin di Jawa

Timur, telah mendorong kemajuan pengetahuan dan

penguasaan masyarakat terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan.

Selain itu, kinerja pembangunan manusia juga

merupakan kontribusi kinerja Bidang Kesehatan lainnya,


seperti indikator Persentase Persalinan oleh Tenaga Medis,

Angka Kematian Bayi, Banyaknya Fasilitasi Kesehatan

Masyarakat, Banyaknya Puskesmas dan Posyandu, Banyaknya

Tenaga Paramedis di Puskesmas, serta Cakupan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin.

Angka Persentase Persalinan oleh Tenaga Medis di

Jawa Timur tahun 2009 sebesar 85,01 naik dibandingkan tahun

2008 sebesar 83,71. Sedangkan, Angka Kematian Ibu

Melahirkan per 100.000 persalinan tahaun 2009 sebanyak 260

per 100.000 kelahiran, menurun bila dibandingkan tahun 2008

sebesar 326 per 100.000 kelahiran.

Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2009 sebesar 31,41

per 1.000 kelahiran hidup, yang berarti menurun sebesar - 0,17

atau turun 0,54 persen bila dibandingkan tahun 2008 sebesar

31,58 per 1.000 kelahiran hidup.

Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, Angka

Kematian Bayi (AKB) tahun 2009 pada laki-laki selalu lebih


tinggi dibandingkan dengan bayi perempuan, yaitu sebesar

35,87 untuk bayi laki-laki dan 26,73 untuk bayi perempuan.

Angka-angka ini harus terus diupayakan lagi untuk

turun, meskipun angka yang dicapai sudah cukup baik. Sebab,

dengan semakin menurunnya AKB, hal ini merupakan

gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan

pelayanan kesehatan masyarakat.

Turunnya angka kematian bayi ini antara lain didukung,

karena adanya peningkatan penolong persalinan oleh tenaga

medis, keberhasilan program KB, peningkatan pelayanan dan

penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh

pemerintah. Disisi lain, penurunan ini disebabkan sudah

semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan

kesehatan.

Kemudian, Jumlah Balita Gizi Buruk di Jawa Timur

tahun 2009 sebesar 4,33 persen, menurun bila dibandingkan

tahun 2008 mencapai sebanyak 4,47 persen.


Banyaknya Fasilitasi Kesehatan Masyarakat di Jawa

Timur meliputi Rumah Sakit Umum dan Khusus mencapai tahun

2009 sebanyak 56 buah bertambah dibandingkan tahun 2008

sebanyak 54 buah. Jumlah Puskesmas tahun 2009 sebanyak

936 buah naik dibandingkan tahun 2008 sebanyak 934 buah.

Kemudian, jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak

2.290 buah naik dibandingkan tahun 2008 sebanyak 2.285

buah. Puskesmas Keliling sebanyak 1.210 buah bertambah

dibandingkan tahun 2008 sebanyak 1.203 buah.

Selanjutnya, jumlah Pos Pelayanan Terpadu

(POSYANDU) sebanyak 49,062 buah naik dibandingkan tahun

2008 sebanyak 49.042 buah.

Jumlah Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum

Pemerintah tahun 2009 sebanyak 5.450 Orang meningkat

dibandingkan tahun 2008 hanya sebanyak 3.142 Orang.

Jumlah Tenaga Medis pada Puskesmas tahun 2009

sebanyak 2.450 Orang bertambah bila dibandingkan tahun

2008 sebanyak 2.236 Orang.


Sedangkan, jumlah Tenaga Paramedis pada Rumah

Sakit Umum Pemerintah tahun 2009 mencapai sebanyak 9.305

Orang naik dibandingkan tahun 2008 sebanyak 9.294 Orang,

dan jumlah Tenaga Paramedis pada Puskusmes sebanyak

1.8.000 Orang bertambah dibandingkan tahun 2009 sebanyak

17.858 Orang.

Kinerja pembangunan manusia juga ditunjukkan oleh

kontribusi kinerja indicator standar hidup layak lainnya seperti

indicator Rasio Permukiman Layak Huni masyarakat Jawa Timur

tahun 2009 sebesar 0,94. Kemudian, Persentase Penduduk

Berakses Air Minum sebesar 92,78 persen meningkat


Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Jawa Timur tahun 2009 sebesar 70,98 kinerja ini menunjukkan

bahwa hasilnya telah melampaui target yang ditetapkan dalam

RPJMD Tahun 2009-2014 yaitu pada kisaran antara 68,90

sampai dengan 69,00.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa

Timur, ini disebabkan meningkatnya capaian kinerja pada

ketiga variable pembangunan manusia yaitu Angka Melek

Huruf, Angka Usia Harapan Hidup dan Daya Beli Masyarakat.

Walaupun, kenaikannya tidak begitu signifikan namun

naiknya kontribusi pada kualitas pendidikan dan pendapatan

per kapita masyarakat, telah mampu memperbaiki kualitas

pembangunan manusia di Jawa Timur.

Dari keseluruhan capaian kinerja 5 (lima) Indicator

Kinerja Utama Jawa Timur tersebut, 4 (empat) indicator

kinerja utama meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),

Penurunan Prosentase Penduduk Miskin, Prosentase

Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), capaiannya telah memenuhi target tahunan yang

ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2009-2014 dan

bahkan dua diantaranya telah melampaui target yang

ditetapkan. Sedangkan, 1 (satu) indicator kinerja utama yaitu


Indeks Disparitas Wilayah meskipun capaian kinerjanya

mengalami peningkatan, namun besaran nilanya masih

dibawah target yang ditetapkan.

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan, Hadirin serta

Undangan Yang Kami Hormati,

Berikutnya, Laporan Pertanggungjawaban Kami yang

Ketiga, yaitu mengenai Capaian Kinerja atas Pelaksanaan 9

(Sembilan) Agenda Utama, yang diimplementasikan melalui

18 (Delapan Belas) Prioritas Program Pembangunan Jawa

Timur.

Wujud terhadap pelaksanaan prioritas program

tersebut, merupakan wujud implementasi daripada

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa

Timur, yang dialokasikan kedalam urusan wajib dan pilihan.

Hal ini, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2009 tentang


Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2009.

Didalam ketentuan tersebut, ditetapkan kebijakan

program dan kegiatan tahun 2009 dengan alokasi dana APBD

Provinsi Jawa Timur yang berupa Belanja Daerah, yaitu total

sebesar 8,39 Trilyun Rupiah lebih.

Dari belanja daerah tersebut, dialokasikan untuk

Belanja Tidak Langsung sebesar 4,78 Trilyun Rupiah lebih dan

Belanja Langsung sebesar 3,62 Trilyun Rupiah lebih.

Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah Jawa

Timur tahun 2009 juga didukung dengan dana APBN yang

berupa Dana Perimbangan total sebesar 1,38 Trilyun Rupiah

lebih, dengan rincian dari Dana Bagi Hasil sebesar 179,81 Milyar

Rupiah lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,18 Trilyun

Rupiah lebih dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 18,20

Milyar Rupiah lebih.

Alokasi dana APBD Provinsi tersebut, secara

keseluruhan dialokasikan kedalam Urusan Wajib dan Urusan


Pilihan, yang terkait dengan pelayanan dasar dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Adapun, hasil kinerjanya secara

garis besar kami sampaikan, sebagai berikut:

Urusan Pendidikan, capaian kinerja mengenai urusan

pendidikan secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Hal

ini, nampak dari capaian indikator kinerja Angka Melek Huruf

mengalami peningkatan, juga meningkatnya Angka Partisipasi

Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut

Kelompok Umur, serta meningkatnya Rasio Kelulusan Tingkat

Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3).

Walaupun, masih belum diikuti dengan indikator APK

Usia SD-MI (7-12 Tahun) dan APM Usia SLTP-MTs (13-15 Tahun)

yang masih mengalami penurunan.

Urusan Kesehatan, kinerja yang dicapai secara

keseluruhan mengalami perbaikan atau peningkatan. Hal ini

ditunjukkan dengan meningkatnya indikator Angka Usia

harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB),

menurunnya Persentase Balita Bergizi Buruk, meningkatnya


Perkembangan Rasio Akseptor KB, meningkatnya Rasio Dokter

dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk.

Selain itu, ditunjukkan dengan tetap terpeliharanya

indicator Rasio Posyandu per Satuan Balita dan Rasio Rumah

Sakit per Satuan Penduduk.

Urusan Pekerjaan Umum, pada tahun 2009 panjang

jalan provinsi dengan kondisi baik sepanjang 1.600,78 km atau

sebesar 80 persen dari panjang jalan yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur (sepanjang 2.000,98

km).

Selanjutnya, Persentase panjang jembatan provinsi

dalam kondisi baik dibandingkan dengan keseluruhan panjang

jembatan provinsi yang ada. Pada tahun 2009 panjang

jembatan provinsi dengan kondisi baik sepanjang 1.153,10

Meter atau sebesar 95,14 persen dari panjang jalan yang

menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur

(sepanjang 1.216,00 Meter).


Sedangkan, upaya perbaikan infrastruktur pengairan

pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dan penanggulangan

banjir dilihat dari 3 (tiga) indikator kinerja, Persentase luas

irigasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan keseluruhan

luas irigasi yang ada. Pada tahun 2009 irigasi dengan kondisi

baik seluas 105.457 Ha atau sebesar 63 persen dari luas irigasi

yang ada di Provinsi Jawa Timur (167.289 Ha).

Selain itu, indicator Peningkatan jumlah ketersediaan

air baku untuk berbagai kebutuhan, pada tahun 2009 jumlah air

baku untuk berbagai keperluan yang tersedia di Provinsi Jawa

Timur sebanyak 19.339.957 Juta M3.

Kemudian, menurunnya luas genangan banjir pada

tahun 2009 genangan banjir di Provinsi Jawa Timur seluas

25.445 Ha, dibandingkan dengan genangan banjir pada tahun

2008 seluas 26.410 Ha, terjadi penurunan sebesar 965 Ha.

Sedangkan, urusan Cipta Karya dan Penataan Ruang

ditunjukkan dengan indikator “Persentase tersusunnya

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sesuai


ketentuan”. Indikator ini menggambarkan jumlah

kabupaten/Kota yang telah menyusun dokumen RTRW sesuai

ketentuan peraturan perundangan dibandingkan dengan

jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2009 jumlah Kabupaten/Kota yang telah

menyusun dokumen RTRW sesuai ketentuan perundangan

sebanyak 4 Kab/Kota atau sebesar 10,53 % dari jumlah

Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur (38 Kab/Kota). Kondisi ini

meningkat bila dibandingkan tahun 2008.

Urusan Perumahan, ditunjukkan dengan indikator

Persentase Penduduk Perdesaan yang Memiliki Akses Sarana

Sanitasi, pada tahun 2009 sebanyak 11.014.509 Jiwa atau

sebesar 46,10 persen dari jumlah penduduk pedesaan di

Provinsi Jawa Timur sebanyak 23.374.452 Jiwa.

Dibandingkan dengan tahun 2008 pada tahun 2009

jumlah penduduk pedesaan yang memiliki akses sarana sanitasi

naik sebanyak 450 jiwa, namun belum sebanding dengan


kenaikan jumlah penduduk pedesaan, sehingga persentasenya

menurun.

Hal ini, disebabkan pemeliharaan atau perawatan

sarana sanitasi belum memadai dan masih kurangnya

kesadaran dari masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi

kepada masyarakat.

Sedangkan, indikator Persentase penduduk pedesaan

yang memiliki akses sarana air bersih, pada tahun 2009

sebanyak 11.304.591 jiwa atau sebesar 47,31 % dari jumlah

penduduk pedesaan di Provinsi Jawa Timur sebanyak

23.374.452 jiwa.

Dibandingkan dengan tahun 2008 pada tahun 2009

jumlah penduduk pedesaan yang memiliki akses sarana air

bersih naik sebanyak 45.720 jiwa. Namun belum sebanding

dengan kenaikan jumlah penduduk pedesaan, sehingga

persentasenya menurun.


Hal ini, disebabkan pemeliharaan/perawatan sarana air

bersih belum memadai dan masih kurangnya kesadaran dari

masyarakat.

Urusan Perencanaan Pembangunan, capaian

kinerjanya dapat dilihat dari indicator Ketepatan Waktu dalam

Proses Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan

Pembangunan dalam bentuk Peraturan Daerah, khususnya

mengenai Peraturan Daerah mengenai Penetapan Dokumen

Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010

oleh DPRD, yang mampu diselesaikan pada bulan Oktober

2009.

Perbaikan kinerja dalam proses penyusunan dan

penetapan dokumen tersebut, telah ditunjukkan dengan

diperolehnya penghargaan dari Pemerintah Pusat (Menteri

Keuangan), yaitu penghargaan terbaik sebagai Pemerintah

Provinsi yang berhasil di bidang ketepatan waktu dalam proses

penyusunan dan penetapan dokumen Pelaksanaan APBD


Provinsi, yang sekaligus merupakan wujud kinerja perencanaan

pembangunan di Jawa Timur.

Urusan Perhubungan, capaian kinerjanya ditunjukkan

dengan indikator Peningkatan Fasilitas LLAJ/Perlengkapan

Jalan. Indikator peningkatan fasilitas LLAJ/Perlengkapan jalan

tersebut meliputi untuk marka jalan dan rambu lalu lintas jalan

raya, tingkat kebutuhan dibanding dengan yang terpasang

tahun 2009, jumlahnya masih sangat kecil.

Selain itu, dari indikator persentase peningkatan

pelayanan angkutan darat masih terdapat 1.343 perlintasan

pintu kereta api yang belum ada pintu keretanya dan hanya 24

buah yang telah terpasang (Alarm Early Warning). Hal ini,

disebabkan adanya keterbatasan kebutuhan dana dan adanya

skala prioritas pembangunan yang segera didahulukan.

Sedangkan, untuk kebutuhan angkutan jalan raya

selama tahun 2009 telah dikeluarkan ijin sebanyak 4.021 Ijin,

dan juga untuk upaya peningkatan ketertiban di jalan raya telah

dilaksanakan pembinaaan kepada 850 Pengemudi.


Untuk persentase peningkatan pelayanan angkutan

laut sampai tahun 2009 telah dilaksanakan peningkatan

pelabuhan laut sebanyak 6 Pelabuhan dari 17 rencana lima

tahun kedepan.

Selain itu, capaian kinerjanya juga ditunjukkan dengan

indicator pendukung lainnya yaitu fasilitasi Jumlah Pelabuhan

Laut, pada tahun 2009 sebanyak 45, Pelabuhan Udara sebanyak

3 dan Terminal Bus sebanyak 58 dengan kondisi yang cukup

terpelihara dengan baik.

Urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2009

Kabupaten Kota yang diukur sebanyak 23 Kabupaten/Kota,

yang tidak memenuhi baku mutu hanya 1 (satu)

Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi baku mutu, sehingga

realisasinya 96 persen dengan capaiain kinerja sebesar 96

persen, namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun

2008 sebesar 89 persen mengalami kenaikan 7 persen.

Sedangkan, indikator Cakupan Pengawasan Air Limbah

Industri (CPALI), untuk mengukur kepatuhan industri yang


memenuhi baku mutu air limbah, pada tahun 2009 mencapai

sebanyak 42 industri, yang memenuhi baku mutu ALI dari 60

industri atau sebesar 70 persen, capaian ini berarti terealisasi

sepenuhnya pada tahun 2009, sehingga capaian kinerja 100

persen.

Selain itu, dilihat dari capaian kinerja pendukung juga

nampak semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan

indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum sebesar 51

persen di Perkotaan, meningkat dibandingkan tahun 2008

sebesar 48,5 persen. Sedangkan, di Perdesaan sebesar 46,5

persen untuk perpipaan dan non perpipaan.

Selanjutnya, Persentase Rumah Tinggal yang

Bersanitasi tahun 2009 sebesar 77,00 meningkat dibandingkan

tahun 2008 sebesar 74,41. Kemudian, Persentase Penanganan

Sampah tahun 2009 sebesar 53 meningkat dibandingkan tahun

2008 sebesar 52.

Urusan Kependudukan, dengan sasaran administrasi

kependudukan diukur dengan indicator Persentase Penduduk


ber KTP. Target persentase penduduk ber KTP pada Tahun 2009

adalah sebesar 76,43 persen, sedangkan realisasi sebesar

76,02% sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,46 persen atau

sebanyak 23.624.768 Jiwa dari jumlah penduduk yang wajib

KTP sebanyak 31.073.809 Jiwa.

Hal ini, disebabkan kurangnya kesadaran penduduk

melengkapi identitas diri berupa KTP dan kurangnya sosialisasi

terhadap masyarakat.

Sedangkan, dilihat dari capaian kinerja pendukung

lainnya, ditunjukkan dengan indicator laju pertumbuhan

penduduk Jawa Timur tahun 2009 sebesar 0,52 lebih rendah

bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 0,54. Juga, ditunjukkan

dengan indicator Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan

Penduduk sebesar 41,29 persen pada tahun 2009 meningkat


Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, indikator kinerja yang digunakan meliputi 4 (empat)

indikator, yaitu Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga


Pemerintahan. Indikator ini menggambarkan partisipasi

perempuan di lembaga pemerintahan dibandingkan jumlah

pekerja perempuan yang ada.

Pada tahun 2009 jumlah perempuan di lembaga

pemerintahan sebanyak 186.578 Orang atau sebesar 29 persen

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pekerja perempuan

sebanyak 639.013 Orang. Persentase Partisipasi Perempuan di

Lembaga Pemerintahan sebesar 43,88 persen meningkat


Kemudian, indicator Angka Melek Huruf Perempuan

Usia 15 Tahun Keatas. Indikator ini menggambarkan

perempuan usia 15 tahun keatas yang melek huruf dibanding

jumlah perempuan usia 15 tahun keatas yang ada.

Pada tahun 2009 jumlah perempuan usia 15 tahun

keatas yang melek huruf sebanyak 13 Juta 470 Ribu Orang atau

sebesar 79,9 persen dari seluruh perempuan usia 15 tahun

keatas yang ada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 16 Juta 899

Ribu 740 Orang.


Sedangkan, indikator Persentase Tindak Kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan. Indikator ini

menggambarkan jumlah kejadian kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2009

terdapat 129 Kejadian KDRT, yang seluruhnya dapat

diselesaikan sehingga persentasenya sebesar 100 persen.

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun

2009 sebesar 0,00667 sedikit meningkat dibandingkan tahun

2008 sebesar 0,00573.

Selain itu, indikator Jumlah Organisasi Perempuan,

indikator ini mengambarkan jumlah organisasi perempuan yang

ada sampai dengan tahun 2009 di provinsi Jawa Timur

sebanyak 219 Organisasi.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

pencapaian sasaran pada urusan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera digunakan 2 (dua) indikator yaitu Prevalensi

Peserta KB Aktif. Indikator ini menggambarkan jumlah peserta

KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur.


Pada tahun 2009 jumlah peserta KB aktif sebanyak 5

Juta 338 Ribu 700 Orang atau sebesar 69,4 persen,

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Pasangan Usia Subur

(PUS) sebanyak 7 Juta 688 Ribu 18 Orang.

Persentase akseptor KB meningkat dari sebesar 59,54

persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 63,45 persen, yang

berarti naik dari 595 akseptor KB menjadi 634 akseptor KB

setiap 1.000 pasangan usia subur.

Kemudian, indicator Persentase Jumlah Keluarga Pra

Sejahtera dan Sejahtera-I. Indikator ini menggambarkan jumlah

keluarga pra sejahtera dan sejahtera-I. Pada tahun 2009 jumlah

keluarga pra sejahtera dan sejahtera-I mencapai sebanyak 235

Ribu 289 Keluarga.

Dilihat dari indicator pendukung lainnya yaitu Jumlah

Kelompok Binaan PKK sebesar 8.658 PKK meningkat

dibandingkan tahun 2008 sebesar 7.653 PKK.


Urusan Sosial, pencapaian indikator sasaran pada

urusan sosial yaitu Penurunan Jumlah PMKS. Indikator ini

menggambarkan jumlah PMKS di Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2009 jumlah PMKS yang terdapat di

Provinsi Jawa Timur sebanyak 8.384.349 jiwa yang terinci atas

28 jenis PMKS antara lain anak terlantar, wanita rawan sosial,

penyandang cacat, pengemis, gelandangan dan lainnya.

Dibandingkan tahun 2008 dengan jumlah PMKS sebanyak

9.146.565 jiwa terdapat penurunan sebanyak 762.216 jiwa.

Kemudian, indicator Jumlah PMKS yang Ditangani.

Indikator ini menggambarkan jumlah PMKS yang ditangani di

Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009 jumlah PMKS yang

ditangani di Provinsi Jawa Timur sebanyak 32.807 jiwa.

Sedangkan jumlah PMKS yang ditangani tahun 2008 sebanyak

41.593 jiwa. Terdapat penurunan sebanyak 8.786 jiwa.

Penanganan PMKS bukan saja dilakukan oleh Pemerintah,

namun juga melibatkan peran serta masyarakat secara umum.


Selain itu, kinerjanya dapat dilihat dari indikator

pendukung lainnya yaitu Rasio Jumlah Penduduk yang Terkena

Dampak Lapindo dibanding Penerima Ganti Rugi sebesar 90,04

persen, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 75,79

persen.

Urusan Tenaga Kerja, dengan sasaran “Meningkatnya

Kualitas Ketenagakerjaan, Kesempatan Kerja dan Perlindungan

Tenaga Kerja”, diukur dengan indikator kinerja Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menggambarkan

perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja.

Pada tahun 2009 TPAK mencapai sebanyak 20 Juta 350

Ribu Angkatan Kerja dari jumlah keseluruhan penduduk usia

15-64 tahun atau sebesar 69,50 persen, terealisasi sebanyak 20

Juta 338 Ribu 568 Angkatan Kerja atau sebesar 69,27 sebesar,

sehingga capaian kinerjanya mencapai sebesar 99,67 persen.

Dibandingkan tahun 2008, terjadi kenaikan penduduk angkatan

kerja sebanyak 159 Ribu 978 Angkatan Kerja atau naik 0,79

persen.


Urusan Koperasi dan UKM, dengan sasaran

“Meningkatnya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang

sehat dan berdaya saing”, diukur dengan indikator kinerja

Persentase Jumlah Koperasi Aktif, yaitu menggambarkan

jumlah koperasi yang masih aktif menjalankan usaha

perkoperasian.

Pada tahun 2009 Persentase Koperasi Aktif sampai

dengan tahun 2009 sebesar 80,75 persen meningkat

dibandingkan tahun 2008 sebesar 76,67 persen, ini artinya

terealisasi sebanyak 15 Ribu 634 Koperasi Aktif.

Kemudian, indikator Persentase Koperasi Sehat yang

menggambarkan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT,

pada tahun 2009 sebesar 60,00 persen, terealisasi sebanyak 9

Ribu 91 Koperasi yang melaksanakan RAT atau 58 persen,

sehingga capaiannya 96,67 persen.

Namun, dibandingkan dengan tahun 2008 jumlah

koperasi yang melaksanakan RAT mengalami kenaikan

sebanyak 2.634 Koperasi atau naik 40,79 persen. Tidak


tercapainya indikator kinerja ini, salah satunya karena

beberapa koperasi mengalami permasalahan internal, baik

kelembagaan maupun usahanya yang mengganggu koperasi

secara keseluruhan.

Selanjutnya, indikator Persentase Usaha Mikro dan

Kecil (UMK) yang menggambarkan perkembangan jumlah

usaha mikro dan kecil, pada tahun 2009 target jumlah Usaha

Mikro dan Kecil (UMK) mencapai sebanyak 4.205.564 UMK dari

sebanyak 4.211.562 UMK di Jawa Timur, atau sebesar 99,86

persen, ini artinya terealisasi seluruhnya, sehingga capaiannya

adalah 100 persen.

Kemudian, indikator Persentase UKM yg Mendapat

Bantuan Modal, yang menggambarkan perkembangan jumlah

UKM yang mendapat bantuan modal. Pada tahun 2009 target

jumlah UKM yang mendapat bantuan modal sebanyak 18.00

persen dari 4.211.562 UKM di Jawa Timur atau sebesar 42,74

persen, yang berarti terealisasi seluruhnya, sehingga

capaiannya adalah 100 persen.


Dilihat dari capaian indikator pendukung lainnya yaitu

Perkembangan Jumlah BPR/LKM mencapai sebanyak 12.259

BPR/LKM, artinya meningkat dibandingkan tahun 2008

sebanyak 11.697 BPR/LKM.

Sedangkan, indikator Perkembangan Jumlah UKM non

BPR/LKM, mencapai sebanyak 2.728.669 UKM non BPR/LKM,

yang berarti meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak

2.651.855 UKM non BPR/LKM.

Urusan Penanaman Modal Daerah, ditunjukkan oleh

indicator perkembangan ICOR tahun 2009 sebesar 3,69

meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 3,04.

Perkembangan Jumlah Investasi Berskala Nasional

(PMDN/PMA) sebanyak minus 29,69 turun dibandingkan tahun

2008 sebanyak 19,63. Kemudian, Perkembangan Nilai Investasi

Berskala Nasional (PMDN/PMA) sebesar minus 50,91 menurun


Urusan Kebudayaan dan Pariwisata, dilaksanakan

melalui 4 (empat) program meliputi Program Pengembangan


Nilai Budaya (PPNB), Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

(PPKB), Program Pengelolaan Keragaman Budaya (PPKB) dan

Program Pengelolaan Kerjasama Kekayaan Budaya (PPKKB).

Dari program dan kegiatan tersebut, telah banyak

kebijakan yang dilaksanakan baik mencakup kesenian budaya

daerah, jenis kesenian daerah, agenda kerjasama budaya

fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan

nilai budaya, kesenian dan perfilman.

Selain itu, kegiatan budaya juga dilakukan melalui

Partisipasi 2 Tim Kesenian, Pengiriman Atraksi Kesenian Jatim,

Gebyar Budaya Nusantara, Pawai Budaya Nusantara Tahun

2009 Pengiriman Pesona Budaya Jatim serta Pesona Budaya

Jatim 2009.

Kegiatan yang bersifat regional, nasional dan

internasional juga dilakukan melalui Pengiriman Parade Tari

Nusantara di Jakarta, Kegiatan Parade Tari Nusantara 2009 di

Gedung Langen Sasono Budoyo Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta, dan Pengiriman Kesenian Pada Pesta Kesenian di Bali,


kemudian kegiatan pengiriman Tim Kesenian Jatim pada Pesta

Kesenian Bali XXXI Tahun 2009, Pengiriman Kesenian Pada

Kemilau Nusantara, Pengiriman Kesenian ke Negara lain.

Urusan Pemuda dan Olahraga, pencapaian kinerja

sasaran adalah meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda.

Indikatornya adalah bertambahnya jumlah klub olah raga dan

gedung olah raga, yang menggambarkan animo masyarakat

dalam berolah raga, yang sekaligus merupakan embrio bagi

meningkatnya pembibitan, pembinaan dan prestasi olah raga.

Pada tahun 2009 telah terjadi peningkatan jumlah

gedung olah raga per 10.000 Penduduk, walaupun jumlah

gedung olah raga belum mencapai 1 gedung untuk 10.000

Penduduk atau hanya 0,13 Gedung per 10.000 Penduduk tahun

2008 dan 0,15 Gedung olah raga per 10.000 Penduduk untuk

tahun 2009.

Demikian juga, untuk klub olah raga belum mencapai 1

klub olah raga untuk 10.000 penduduk, tetapi sudah ada


peningkatan jumlah yaitu 0,35 Klub per 10.000 Penduduk tahun

2008 dan 0,38 Klub per 10.000 Penduduk tahun 2008.

Sebagai barometer keberhasilan pembibitan dan

pembinaan, prestasi, khususnya prestasi olah raga pelajar,

Jawa timur telah berhasil menduduki peringkat satu untuk

POPNAS (Pekan Olah Raga Pelajar Nasional), yang dilaksanakan

dua tahun sekali, berturut-turut tahun 2007 dan tahun 2009

atau perolehan medali emasnya ada peningkatan 5 medali

emas dibanding POPNAS tahun sebelumnya, yaitu 40 Emas

pada tahun 2007 dan 45 Emas di tahun 2009.

Sedangkan, jumlah organisasi pemuda yang semakin

banyak menjadi salah satu indikator terciptanya iklim yang

kondusif bagi generasi pemuda untuk mengaktualisasikan diri

dan mengembangkan segenap potensi, bakat dan minat, serta

terbukanya peran yang lebih luas dalam pembangunan, sampai

tahun 2009 telah terjadi trend yang semakin meningkat dari

sebanyak 388 Organisasi tahun 2008 menjadi 827 Organisasi

pada tahun 2009.


Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

pencapaian indikator sasaran pada urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri dilakukan melalui 7 (tujuh) program yaitu

Program Program Penyempurnaan dan Penguatan

Kelembagaan Demokrasi, Pengembangan wawasan

Kebangsaan, Pendidikan Politik Masyarakat, Peningkatan

Kesadaran Hukum dan HAM, Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal, Pemulihan Konflik serta Penataan

Hubungan Pemerintah dan Masyarakat.

Dari program/kegiatan tersebut dapat dilihat dari

kinerja jumlah LSM, Ormas dan Orsospol yang dibina sebanyak

688 Organisasi, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak

550 Organisasi, terdapat kenaikan sebanyak 138 Organisasi.

Kemudian, kegiatan peningkatan partisipasi

masyarakat dalam memahami berbagai permasalahan yang

berkembang telah dilakukan kepada 241 aparat dalam

pelaksanaan Rakor/lokakarya. Indikator ini menggambarkan


terwujudnya harmonisasi antar kelompok masyarakat di Jawa

Timur.

Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,

capaian kinerja urusan ini dilakukan melalui program

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah,

Peningkatan Kerjasama, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik.

Dari program/kegiatan tersebut ditunjukkan dengan

kinerja Meningkatnya Pemahaman Pengurus APDESI Dan AKD

terhadap Perundang-Undangan tentang Desa di 38

Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Tersedianya Data Pengelolaan

TKD dan Sitem Magement Adm. Desa/Kelurahan sebanyak 20

Kabupaten.

Kemudian, Terlaksananya Proses Peresmian

Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan/Anggota DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur,

Terselenggaranya Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke 13 di

Tingkat Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Timur, Terlaksananya


Fasilitasi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Jawa Timur,

Meningkatnya Kualitas Pembina Aparatur Desa di 38

Kabupaten/Kota.

Selain itu, Terlaksananya Pembekalan Kapasitas

Aparatur Desa kepada 450 Kepala Desa/BPD dari 29

Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Meningkatnya Pengetahuan

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap

Pembuatan RPJMDesa di Jawa Timur serta Terlaksananya

pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Madiun, Probolinggo

dan Kediri.

Urusan Ketahanan Pangan, pencapaian sasaran

meningkatnya ketahanan pangan diukur dengan indikator

kinerja Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) per 1000 Penduduk.

Indikator ini menggambarkan peningkatan ketersediaan bahan

pangan masyarakat Jawa Timur.

Ketersediaan pangan pada tahun 2009 ditargetkan

sebesar 178,90 kg per 1.000 penduduk, terealisasi sebesar

181,78 kg sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,61 persen,


dibandingkan dengan tahun 2008 yang sebesar 158,18 kg

mengalami peningkatan sebesar 23,60 kg atau 14,92 persen.

Hal tersebut disebabkan ketersediaaan beras dari

tahun ke tahun mengalami kenaikan pada tahun 2007 produksi

beras sebesar 6.111.319 ton, tahun 2008 produksinya sebesar

6.808.602 ton naik sebesar 11,41 persen, selanjutnya tahun

2009 produksi beras sebesar 7.012.769 ton atau naik sebesar

204.167 ton atau 2,99 persen.

Naiknya tingkat produksi dari tahun ketahun tersebut,

berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mampu

menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk Jawa

Timur.

Kemudian, indikator Angka kecukupan gizi merupakan

indikator yang menggambarkan kecukupan gizi masyarakat

sesuai Standar Minimal di tingkat Konsumsi (Kal/kapita/hari).

Kwantitas konsumsi pangan penduduk Jawa Timur

dapat dilihat dari jumlah pangan (Volume pangan dengan

satuan Gram /Kap/Hari; zat gizi dengan satuan Kkal/Kap/Hari


dan satuan Gram Protein/Kap/Hari) maupun Tingkat Konsumsi

Energi (TKE) dan Protein (TKP).

Jumlah konsumsi energi penduduk Jawa Timur tahun

2009 ditargetkan 1.940 Kkal/Kap/hari terealisasi sebesar 1.964

Kkal/Kap/hari dengan capaian kinerja sebesar 101,24 persen,

dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 1.956 Kkal/Kap/hari

mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen.

Walaupun, tingkat konsumsi energi penduduk Jawa

Timur tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya namun masih berada di bawah

Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kap/hari.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan

sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa” diukur

dengan indikator kinerja, Persentase jumlah Kelompok

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK/LKMD) yang

dibina, yang menggambarkan perkembangan Kelompok

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK/LKMD) yang

dibina.


Pada tahun 2009 jumlah kelompok lembaga

pemberdayaan masyarakat yang dibina ditargetkan sebanyak

304 Pokmas yang dibina, terealisasi seluruhnya, sehingga

tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

Sedangkan, dilihat dari indikator Persentase

Peningkatan Kapasitas BUMDES yang dibina pada tahun 2009,

jumlah BUMDES yang dibina ditargetkan sejumlah 29 BUMDES

yang tersebar di 28 Kabupaten/Kota, dan terealisasi

seluruhnya, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100

persen.

Selanjutnya, dilihat dari capaian kinerja pendukung

lainnya ditunjukkan dengan indicator Perkembangan Jumlah

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tahun 2009 sebesar 5,76

persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2008 sebesar

minus 8,41 persen. Juga, indicator Jumlah Kelompok Binaan

PKK tahun 2008 sebanyak 7.653 Kelompok PKK meningkat

menjadi sebanyak 8.658 Kelompok PKK di tahun 2009.


Urusan Statistik, meskipun kinerjanya dapat diukur

akan tetapi hasilnya tidak dapat kami laporkan. Hal ini

dikarenakan secara organisasi merupakan lembaga vertikal

yang berada diluar hirarkhie Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Namun, indikasi capaian kinerjanya dapat dilihat dari

hasil kerjasama yang dilakukan dalam bentuk Buku Kinerja

Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur dalam setiap periode

tertentu, yang didalamnya memuat capaian kinerja atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Timur.

Dalam buku tersebut terdapat lampiran yang meliputi

Indikator Kinerja Utama, Indikator Prioritas Pembangunan

Ekonomi, Indikator Prioritas Pembangunan Sosial serta

Indikator Prioritas Pembangunan Lainnya, seluruhnya

berjumlah 85 Indikator Kinerja, yang dapat digunakan sebagai

pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Urusan Kearsipan, pencapaian indikator sasaran pada

urusan kearsipan ditunjukkan dengan indikator Persentase

penerapan pengelolaan arsip secara baku. Indikator ini


menggambarkan jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip

secara baku di lingkungan Provinsi Jawa Tmur.

Pada tahun 2009 jumlah SKPD yang telah menerapkan

pengelolaan arsip secara baku sebanyak 40 SKPD atau 62,50

persen dari seluruh SKPD yang ada sebanyak 64 SKPD.

Dibandingkan dengan tahun 2008 yang realisasinya

sebanyak 30 SKPD atau 46,87 persen, terdapat kenaikan

sebesar 15,63 persen. Sedangkan, jika dibandingkan dengan

target tahun 2009 yang sebanyak 44 SKPD, maka capaiannya

sebesar 90 persen.

Kemudian, indicator Peningkatan Jumlah SDM

Pengelola Kearsipan. Indikator ini menggambarkan jumlah SDM

pengelola kearsipan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2009 jumlah SDM pengelola arsip sebanyak

12 orang. Dibandingkan tahun 2008 sebanyak 13 orang maka

terdapat penurunan 1 orang. Hal ini terjadi disebabkan peminat

untuk bekerja di bidang kearsipan masih kurang.


Urusan Perpustakaan, pencapaian indikator sasaran

pada urusan perpustakaan, ditunjukkan dengan indicator

Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan

Provinsi. Indikator ini menggambarkan jumlah koleksi judul

buku yang terdapat di Perpustakaan Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2009 jumlah jumlah judul buku yang ada di

perpustakaan sebanyak 3.286 buah buku, jika dibandingkan

dengan tahun 2008 yang sebanyak 1.050 buah buku,

mengalami kenaikan sebanyak 2.236 buah buku.

Kemudian, indicator persentase pengunjung

perpustakaan. Indikator ini menggambarkan jumlah

pengunjung perpustakaan Provinsi Jawa Timur dibandingkan

dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani.

Pada tahun 2009 jumlah pengunjung perpustakaan

sebanyak 562 Ribu 850 orang, atau 37,53 persen, dari jumlah

orang dalam populasi yang harus dilayani sebanyak 1 Juta 5

Ratus Ribu orang.


Dibandingkan dengan tahun 2008 dengan jumlah

pengunjung sebanyak 345 Ribu 646 orang atau 21,7 persen dari

populasi yang harus dilayani, terdapat kenaikan 217 Ribu 204

orang atau 15,83 persen.

Urusan Komunikasi dan Informasi, pencapaian sasaran

pada urusan komunikasi dan informatika digunakan 3 (tiga)

indicator. Untuk indicator Jumlah SKPD yang memiliki sistem

database yang terintegrasi.

Indikator ini menggambarkan jumlah SKPD di Provinsi

Jawa Timur yang database-nya telah terintegrasi dengan

menggunakan teknologi serat optik (fiber optic) atau tergabung

dalam website (www.jatimprov.go.id).

Pada tahun 2009 terdapat 14 SKPD yang terintegrasi

dengan menggunakan teknologi serat optik (fiber optic) dari 59

SKPD yang ada atau sebesar 24 persen, sedangkan yang telah

tergabung dalam website jatimprov.go.id sebanyak 47 SKPD

atau sebesar 80 persen.

http://www.jatimprov.go.id/


Kemudian, indicator Jumlah Media Komunikasi dan

Informasi. Indikator ini menggambarkan jumlah media

komunikasi dan informasi yang digunakan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur. Sampai dengan tahun 2009 terdapat 9 (sembilan)

jenis media komunikasi dan informasi yang digunakan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan, indicator Jumlah Penyedia Jasa Titipan dan

Penyelenggara Telekomunikasi Berijin. Indikator ini

menggambarkan jumlah penyedia jasa titipan dan

penyelenggara telekomunikasi di Provinsi Jawa Timur yang

memiliki ijin.

Selain itu, juga ditunjukkan dengan indicator kinerja

pendukung yaitu Persentase Penduduk yang Menggunakan

HP/Telepon tahun 2009 sebesar 66,91 meningkat dibandingkan


Selanjutnya, untuk Urusan Pilihan yang meliputi

Urusan Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya

Mineral, Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian,


mengingat cakupannya cukup luas dan menyeluruh serta tidak

memperpanjang waktu, hasil kinerjanya dapat dicermati pada

Buku Lampiran LKPJ Tahun 2009, yang telah kami sampaikan

sebelumnya kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat.


Terhormat,

Selanjutnya, Laporan Pertanggungjawaban Yang Keempat

mengenai Kinerja Keberhasilan Pembangunan Jawa Timur

atau Penghargaan yang Kami Terima dari Pemerintah Pusat.

Keberhasilan pembangunan bagi suatu daerah

sangatlah penting, selain sebagai ukuran pencapaian tujuan

dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah,

adalah juga sebagai alat motivasi untuk mendorong semua

elemen masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan

agar dapat bekerja lebih baik lagi, khususnya dalam upaya


memperbaiki dan meningkatkan bidang-bidang pembangunan

lainnya yang masih perlu penanganan sebagaimana ditetapkan

dalam 9 Agenda Utama Jawa Timur Tahun 2009-2014.

Beberapa penghargaan tingkat nasional yang diperoleh

Jawa Timur atas keberhasilannya penyelenggaraan

pemerintahan daerah tahun 2009 antara lain meliputi

penghargaan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Ekonomi,

Sosial-Kemasyarakatan, serta Pariwisata dan Budaya.

Penghargaan Bidang Pemerintahan diperoleh dari

Presiden berupa Anegerah Parahita Ekapraya (APE) pada

tanggal 22 Desember 2009 di Jakarta. Penghargaan Kinerja

Keuangan dari Menteri Keuangan pada tanggal 2 Nopember

2009.

Penghargaan bidang ini juga diterima atas prestasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menuntaskan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun yang berupa

Pengharagaan Widya Krama. Selain itu, Juara Umum Lomba

Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional di Jakarta.


Selain itu, Jawa Timur juga memperoleh penghargaan

Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) Terbaik serta

penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Terbaik yang diraih oleh 8 Kabupaten dan 1 Kota yaitu

Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Tuban, Sumenep,

Malang, Lamongan, Bangkalan serta Kota Surabaya.

Penghargaan lainnya, yaitu Bidang Pelayanan Publik

memperoleh Skor Integritas Tertinggi untuk Pelayanan Publik

atas survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 4

(empat) bidang layanan antara lain Pelayanan RSUD KElas B,

Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi,

Izin Trayej Antar-Kota Dalam Provinsi serta Izin Pendirian

Koperasi/UKM Tingkat Provinsi.

Pengharagaan Bidang Pemerintahan lainnya dalam

Lomba Desa diterima oleh Kelurahan Sukorame Kabupaten

Gresik sebagai Juara I Kelurahan Terbaik dan Juara Harapan II

diterima oleh Desa Gonggang Kabupaten Magetan sebagai

Desa Terbaik.


Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperoleh

penghargaan sebagai juara Lomba Wahana Tata Nugraha

Nasional yang diraih Kabupaten Tulungagung dan Lumajang

serta Kota Madiun, Surabaya, Mojokerto dan Probolinggo.

Penghargaan Bidang Ekonomi meliputi penghargaan

Ketahanan Pangan pada tanggal 2 Nopember 2009 di Jakarta.

Penghargaan bidang ini juga diterima PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Timur (BPD. JATIM) sebagai bank kredit

Ketahanan Pangan dan Energy terbaik.

Selain itu, penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi

Utama dari Ketua Dekopindo Pusat pada tanggal 8 Nopember

2009 di Surabaya. Juga, penghargaan Pemuda Pelopor Bidang

Kewirausahaan dan penghargaan Pemuda Pelopor Bidang

Teknologi Tepat Guna (TTG) dari Presiden di Jakarta.

Penghargaan dibidang Investasi, Kabupaten Sidoarjo

masuk sebagai nominator mewakili Jatim, bersama dengan 5

Kabupaten lainnya yaitu Sragen dan Kudus dari Provinsi Jawa


Tengah, Jembrana dari Provinsi Bali, Bangka dari Provinsi

Sumatera Selatan dan Purwakarta dari Provinsi Jawa Barat.

Walaupun, permasalahan lumpur Lapindo di Sidoarjo

belum dapat diatasi secara keseluruhan, namun Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009 mampu berhasil meraih

penghargaan sebagai pemenang Terbaik II dan menerima piala

“Investasi Award” dari Pemerintah Pusat/Menko

Perekonomian.

Penghargaan ini merupakan apresiasi pemerintah

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang dinilai

terbaik memberikan pelayanan terbaik dalam rangka untuk

menarik dan meningkatkan penanaman modal di Jawa Timur.

Penghargaan Bidang Sosial-Kemasyarakatan diterima

Jawa Timur dari Presiden sebagai Peserta KB Terbanyak di

Indonesia yang tercatat Museum Rekor Indonesia (MURI)

dengan Tema “Pelayanan Alat Kontrasepsi KB Suntik dengan

Peserta Terbanyak berjumlah 8.276 Orang peserta.


Penghargaan bidang ini juga diterima oleh PO. AKAS

I/NNR sebagai Juara-I Lomba Awak Kendaraan Umum Teladan

(AKUT) Tingkat Nasional.

Sedangkan Bidang Sosial Budaya juga diterima dari

Presiden sebagai Pemuda Pelopor Terbaik Bidang Seni Budaya

dan Pariwisata. Juara Umum Nasional Parade Tari Nusantara,

Juara Umum Nasional Parade Budaya Nusantara serta 3 Besar

Nasional Festival Musik Tradisional Anak. Serta, penghargaan

Prestasi Adi Bahasa pada tanggal 26 Mei 2009 di Jakarta.


Terhormat,

Selanjutnya, kami sampaikan ucapan banyak terima

kasih kepada Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan

Yang Terhormat, juga kepada Seluruh Jajaran SKPD di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Seluruh

Hadirin dan Undangan, atas perhatiannya untuk bersama-sama


mengikuti pembahasan nota laporan pertanggungjawaban

kami dari awal hingga akhir.

Kami juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-

besarnya, khususnya kepada segenap Anggota Dewan Yang

Terhormat, apabila kami dalam menyampaikan laporan

pertanggungjawaban tahun anggaran 2009 masih terdapat

kekurangan-kekurangan maupun kekeliruan-kekeliruan, baik

yang mencakup substansi maupun diluar substansinya.

Khususnya, apabila ditemui terdapat narasi maupun

data kuantitatif yang telah kami sampaikan baik dalam “Nota

Pertanggungjawaban, Eksekutif Summary maupun Buku

Lampiran LKPJ Tahun 2009” apabila ditemui adanya perbedaan

data kuantitatif maupun kualitatifnya.

Kondisi data yang berbeda ini, mohon dapatnya

dimaklumi oleh Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat,

mengingat data yang tertera dalam laporan ini memang masih

bersifat “Data Sementara”, sebagaimana yang diperoleh dari

sumber BPS Provinsi Jawa Timur.


Hal ini bukanlah semata-mata kami melakukan

tindakan yang kurang koordinatif, tetapi dikarenakan hal yang

terkait dengan data kuantitatif setiap saat selalu mengalami

perkembangan yang sangat dinamis, sehingga dapat dipahami

apabila BPS setiap saat selalu meng“up-date data” dalam

melakukan inventarisasi maupun identifikasi data dinamis, agar

betul-betul memiliki nilai sahih, valid serta akuntabel.

Atas terjadinya perbedaan tersebut, kami akan

memberikan tanggapan sekaligus konfirmasi dalam bentuk

koreksi penyempurnaan, yang akan disampaikan pada agenda

sidang paripurna jawaban eksekutif.

Tentu saja kami berharap, semoga apa yang kami

sampaikan tadi, tidak menimbulkan permasalahan bagi

Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat untuk mencermati

kinerja kami lebih lanjut.

Akhir kata, dengan mengucap “Syukur Alhamdullillah”,

kami akhiri nota pengantar pertanggungjawaban ini, seraya

berharap semoga Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat


dapat mencermati lebih jauh, memahami kondisi dan muatan

laporan secara keseluruhan, serta memberikan masukan, saran,

pendapat maupun kritikan yang bersifat konstruktif.

Selain itu, kami juga berharap agar laporan ini

memperoleh tanggapan positif dari Segenap Anggota Dewan,

sehingga dapat dibahas lebih lanjut dalam agenda sidang

paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, dan menyatakan

“DAPAT MENERIMA” laporan kami secara keseluruhan.

Namun demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa

sebaik apapun kinerja yang dihasilkan pada tahun 2009, kami

merasa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam

pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Jawa

Timur tahun 2009.

Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan

penyempurnaan dalam bentuk rekomendasi positif, yang

bermanfaat sebagai bahan perbaikan kinerja kami pada tahun-

tahun mendatang.


Sekian, laporan keterangan pertanggungjawaban kami,

mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas segala

perhatiannya.

Wabillahii Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. S O E K A R W O

GUBERNUR JAWA TIMUR - Perpustakaan BAPPENASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/101997... · ijinkan saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada . Laporan

Documents