- 1 - GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-UndangNomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang
24
Embed
GUBERNUR JAWA TIMURarsipjdih.jatimprov.go.id/upload/7734/PerGub_No._74_Thn_2015_ttg...Praktik Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 16,
Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-UndangNomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun
Republik Indonesia 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);
13. Peraturan
- 3 -
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4561)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Praktik Kefarmasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009
tentang Jabatan Struktural di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Program Dokter Internsip dan
Penempatan Dokter Pasca Internsip;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010
tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
21. Peraturan
- 4 -
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
52/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013
tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil,
Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Yang Tidak Diminati;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengangkatan Dokter dan Bidan
Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013
tentang Penugasan Khusus Residen Senior;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga
Kerja Asing;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013
tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara
Asing;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
34. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun
2014, Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2014,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 08/SKB/Menpan-RB/10/ 2014,
tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah
Daerah;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
36. Peraturan
- 5 -
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 43);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA
KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota
di Jawa Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma
Tiga.
11. Fasilitas
- 6 -
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatana dalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif,
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan
tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang
Kesehatan.
13. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga
Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau
Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu
lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk
menjalankan praktik.
14. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-
masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang
telah diregistrasi.
15. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai
pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
16. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal
berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
professional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang
individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya
pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh
organisasi profesi bidang kesehatan.
17. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat
SOP adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah
yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin
tertentu dengan memberikan langkah yang benar
dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk
melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan
yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan
berdasarkan Standar Profesi.
18. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya
disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama
Menteri yang berfungsi menjamin mutu tenaga kesehatan
dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri dari
unsur kementerian dan organisasi profesi kesehatan.
19. Majelis
- 7 -
19. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya
disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu
pelaksanaan tugas MTKI.
20. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang
melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas
konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
21. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun Tenaga
Kesehatan yang seprofesi.
22. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan adalah badan
yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap
cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu
dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu
tersebut.
23. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah warga
negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan
yang diakui oleh Pemerintah.
24. Pengguna Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah
institusi, lembaga atau organisasi yang berbadan hukum
dan telah memiliki izin mendayagunakan Tenaga
Kesehatan Warga Negara Asing untuk melakukan
kegiatan upaya kesehatan dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
25. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan
Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing pada jabatan
tertentu yang dibuat oleh Pengguna untuk jangka waktu
tertentu.
26. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya
disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk
kepada pengguna tenaga kerja asing.
27. Daerah tidak diminati adalah daerah yang bukan
merupakan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan
dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki
kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga dokter,
dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
28. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis
Kompetensi yang selanjutnya disingkat dengan PPDS-BK
adalah para dokter umum yang mengikuti pendidikan
Dokter Spesialis dan mendapatkan bantuan biaya
pendidikan.
29. Pegawai
- 8 -
29. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
untuk menjalankan tugas pemerintahan.
30. Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter
untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama
pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri,
serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga,
dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil
pendidikan dengan praktik di lapangan.
31. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya
disingkat SDMK adalah Tenaga Kesehatan (termasuk
Tenaga Kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/
penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta
mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen
kesehatan.
32. Badan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan Tenaga
Kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang
terakreditasi.
33. Penugasan khusus adalah pendayagunaan secara khusus
Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam kurun waktu
tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah
tertinggal, perbatasan dankepulauan daerah bermasalah
kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di
Kabupaten yang memerlukan pelayanan medik
spesialistik.
34. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpaduyang
selanjutnya disingkat UPT P2T adalah Unit Pelaksana
Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non
perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur.
B A B II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Pemetaan
Pasal 2
(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan,
Gubernur menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga
kesehatan.
(2) Gubernur
- 9 -
(2) Gubernur dalam menyusun dan menetapkan perencanaan
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
a. jenis, kualifikasi, jumlah, dan distribusi Tenaga
Kesehatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja;
b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
d. kemampuan pembiayaan;
e. kondisi geografis;
f. sosial budaya;
g. formasi Tenaga Kesehatan; dan
h. masalah kesehatan di daerah.
Pasal 3
(1) Dalam melaksanakan perencanaan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Gubernur
menugaskan Dinas untuk menyusun perencanaan Tenaga
Kesehatan secara berjenjang berdasarkan ketersediaan
Tenaga Kesehatan serta kebutuhan penyelenggaraan
pembangunan dan upaya kesehatan.
(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan Tenaga
Kesehatan.
Pasal 4
(1) Pemetaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), dilakukan dengan cara pendataan
terhadap:
a. jumlah dan jenis Tenaga Kesehatan;
b. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
c. wilayah.
(2) Pemetaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan informasi SDMK yang menjadi bagian
dari Sistem Informasi Kesehatan.
(3) Sistem Informasi SDMK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun berdasarkan laporan data SDMK dari
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pasal 5
- 10 -
Pasal 5
(1) Dalam rangka mendukung Sistem Informasi Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), setiap
fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan data SDMK
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaporkan informasi SDMK yang disusun
dalam bentuk dokumen kepada Gubernur melalui Dinas.
(3) Informasi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. data keadaan SDMK;
b. data kebutuhan SDMK; dan
c. hasil pengkajian SDMK.
(4) Format dokumen Laporan SDMK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
Bagian Kedua
Jenis Tenaga Kesehatan
Pasal 6
(1) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, terdiri dari:
a. tenaga medis;
b. tenaga psikologi klinis;
c. tenaga keperawatan;
d. tenaga kebidanan;
e. tenaga kefarmasian;
f. tenaga kesehatan masyarakat;
g. tenaga kesehatan lingkungan;
h. tenaga gizi;
i. tenaga keterapian fisik;
j. tenaga keteknisian medis;
k. tenaga teknik biomedika;
l. tenaga kesehatan tradisional; dan
m. tenaga kesehatan lain
(2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan
dokter gigi spesialis.
(3) Jenis
- 11 -
(3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah psikologi klinis.
(4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.
(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d adalah bidan.
(6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis
kefarmasian.
(7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan,
tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing
kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan
kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta
tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
(8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi
lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog
kesehatan.
(9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
(10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis
wicara, dan akupunktur.
(11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi
kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan